BAB I PENDAHULUAN DAN TUJUAN
1.1. 1.1. Penda endahu hulu luan an Permasalahan lingkungan selama beberapa dekade ini cukup menjadi perhatian dibeberapa negara negara termasuk di Indonesia. Indonesia. Seiring berjalannya berjalannya waktu dan pesatnya pesatnya pembangu pembangunan nan diberbaga diberbagaii negara negara berakibat berakibat terjadinya terjadinya degradasi degradasi lingkunga lingkungan. n. Efek dari degradasi lingkungan ini berpengaruh terhadap keberlanjutan Sumber Daya Alam serta serta lingkung lingkungan an hidup hidup dimasa dimasa mendata mendatang. ng. Guna mengantisip mengantisipasi asi permasalahan permasalahan lingkungan yang yang semakin kompleks dibutuhkan dibutuhkan seperangkat seperangkat aturan aturan serta pedoman dalam menangani permasalahan tersebut. Hal ini bertujuan agar aspek keberlanjutan Sumber Daya Alam serta lingkungan hidup dimasa mendatang tetap terjaga serta dapat terus mendukung kehidupan manusia.
RTRW Provinsi Banten merupakan kebijakan spatial dan dijadikan acuan pembangu pembangunan nan pada pada jangka jangka waktu waktu 20 tahun. tahun. Sebagai Sebagai upaya upaya untuk mejamin mejamin keberlanjutan pembangunan dimasa mendatang adalah dengan mengintegrasikan kepentingan lingkungan pada arah pengambilan keputusan yang strategis yakni pada tataran kebijakan, kebijakan, rencana atau program program melalui aplikasi Kajian Lingkungan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS tidak tidak hanya hanya merupakan merupakan kajian kajian dampak dampak lingkungan lingkungan yang bersifat formal dan mengikuti tata prosedur tertentu, tetapi lebih dari itu, juga merupakan suatu kerangka kerangka kerja kerja untuk pengambilan keputusan yang terbaik. KLHS sendiri juga merupakan pendekatan proaktif untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan baik itu evaluasi dampak lingkungan atau prinsip keberlanjutan kedalam kebijakan, rencana, atau program. Maka dari itu Provinsi Banten sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi perkemba perkembangan ngan daera daerah h yang pesat pesat,, turut menerapka menerapkan n kebijaka kebijakan n yang menduk mendukung ung keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Guna mengawal serta mendukun mendukung g implementasi implementasi dari kebijaka kebijakan n yang terkait terkait pada aspek aspek lingkunga lingkungan n yang terda terdapat pat di dalam dalam Renca Rencana na Tata Tata Ruang Ruang Wilaya Wilayah h (RTRW) (RTRW) Provin Provinsi si Ban Banten ten 201020102030, 2030, maka maka dari dari itu diako diakomod modir ir dalam dalam Lapor Laporan an Kajian Kajian Lingk Lingkung ungan an Hidup Hidup Strateg Strategis is Provinsi Provinsi Banten Banten (KLHS). (KLHS). KLHS KLHS RTRW Provinsi Provinsi Banten Banten 2010-2030 2010-2030 disusun disusun 660/5113/SJ dan Nomor 04/MENLH/12/2010 04/MENLH/12/2010 tanggal tanggal 20 berdasarkan SEB Nomor 660/5113/SJ Desember 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) metode cepat untuk RTRW dan RPJMD Provinsi dan dan Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota.
1.2. Tujuan Mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam Kebijakan, Rencana, Program RTRW Provinsi Banten atas dasar/prinsip keterkaitan, asas keseimbangan, dan asas keadilan. 1
1.3. Pemangku Kepentingan Para pemangku kepentingan yang terkait dan turut bertanggung jawab di dalam penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Banten, adalah: 1. SKPD PROVINSI a. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten. b. Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten. c. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten. e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. f. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten. g. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. i. Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten. j. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. k. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Akademisi a. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. b. STIKES Faletehan. 3. LSM a. Rekonvasi Bhumi. b. WWF Taman Nasional Ujung Kulon 4. Tokoh Masyarakat
2
BAB II LINGKUP KAJIAN
2.1. Identifikasi Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Dalam rencana pembangunan Provinsi Banten kedepan ada beberapa Isu Strategis mengenai pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas dan menjadi bahan kajian dalam laporan ini. Isu-isu tersebut telah menjadi kesepakatan para Pakar, Akademisi, Instansi Pemerintah Provinsi Banten serta Masyarakat Banten. Beberapa isu tersebut, adalah: a. Alih Fungsi Lahan Pertanian (Ketahanan Pangan) b. Kemiskinan c. Ekonomi Masyarakat Berorientasi Pasar Global d. Akses (Transportasi) e. Geologi dan Panas Bumi f. Pencemaran Lingkungan g. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air h. Kemerosotan Keanekaragaman Hayati 2.2. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Pada Raperda RTRW Dalam Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi Banten tahun 2010-2030 terdapat beberapa kebijakan serta program kegiatan yang diidentifikasi serta diuraikan sebagai dasar pembangunan Provinsi Banten kedepan, yaitu: a. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kebijakan ini terdiri dari beberapa program kegiatan : 1. Pengembangan Sistem Perkotaan (Permukiman) 2. Pengembangan Sistem Prasarana Utama - Transportasi Darat - Transportasi Laut - Transportasi Udara 3. Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya - Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan - Sistem Jaringan Sumber Daya Air b. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung Dengan Program Kegiatan Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan Lindung c. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan Budidaya Dengan Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya (Industri, Permukiman, dan Pertambangan) d. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Dengan Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis : a. Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi b. Pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi 3
2.3. MATRIKS KAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM TERHADAP ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Isu Pembangunan Berkelanjutan Yang Berpotensi Terkena Pengaruh/Dampak
Kebijakan Perencanaan Ruang sebagaimana tertuang dalam Raperda
Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang
1
2
Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung
Pengembangan Sistem Perkotaan (Permukiman) Pengembangan Sistem Prasarana Utama - Transportasi Darat - Transportasi Laut
- Transportasi Udara 3 Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya - Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan - Sistem Jaringan Sumber Daya Air Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan Lindung
Alih Fungsi Lahan Pertanian (Ketahanan Pangan)
Kemiskinan
Ekonomi Masyarakat Berorientasi Pasar Global
Akses (Transportasi)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
-
+
+
+
+
-
Geologi dan Panas Bumi
Pencemaran Lingkungan
Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air
-
-
+
+
-
+
Kemerosotan Keanekaraga man Hayati
2
-
4
2
-
3
2
3
2
3
2
4
0
3
0
-
+
Frekuensi Dampak -
3
+
+
Frekuensi Dampak +
+
4
Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan Budidaya Kebijakan Pengembangan kawasan strategis
Frekuensi Dampak + Frekuensi Dampak -
Pengembangan Kawasan Budidaya (Industri, Permukiman, dan Pertambangan) Pengembangan Kawasan Strategis a. Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi b. Pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
4
4
+
-
-
-
4
4
+
-
+
-
3
2
2
9
7
6
5
1
3
1
4
0
0
0
0
7
3
6
5
Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan Budidaya Kebijakan Pengembangan kawasan strategis
Pengembangan Kawasan Budidaya (Industri, Permukiman, dan Pertambangan) Pengembangan Kawasan Strategis a. Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi b. Pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi
Frekuensi Dampak + Frekuensi Dampak -
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
4
4
+
-
-
-
4
4
+
-
+
-
3
2
2
9
7
6
5
1
3
1
4
0
0
0
0
7
3
6
5
BAB III PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
3.1.
Kebijakan Penataan Ruang Yang Mempunyai Potensi Dampak Negatif Dalam kebijakan penataan ruang yang ada pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2010-2030, terdapat beberapa kebijakan turunan yang berpengaruh terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi wilayah Banten, antara lain: a. Kebijakan pengembangan pola ruang kawasan budidaya khususnya program Pengembangan Kawasan Budidaya (Industri dan Permukiman) berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian (Ketahanan Pangan), pencemaran lingkungan, dan turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air di wilayah Banten Utara (Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang) sedangkan untuk kawasan pertambangan menimbulkan dampak kemerosotan keanekaragaman hayati di wilayah Banten Selatan (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang) secara keseluruhan dalam kurun waktu 10 tahun dengan intensitas tinggi.
b. Kebijakan
pengembangan
kawasan
strategis
khususnya
program
BAB III PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
3.1.
Kebijakan Penataan Ruang Yang Mempunyai Potensi Dampak Negatif Dalam kebijakan penataan ruang yang ada pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2010-2030, terdapat beberapa kebijakan turunan yang berpengaruh terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi wilayah Banten, antara lain: a. Kebijakan pengembangan pola ruang kawasan budidaya khususnya program Pengembangan Kawasan Budidaya (Industri dan Permukiman) berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian (Ketahanan Pangan), pencemaran lingkungan, dan turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air di wilayah Banten Utara (Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang) sedangkan untuk kawasan pertambangan menimbulkan dampak kemerosotan keanekaragaman hayati di wilayah Banten Selatan (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang) secara keseluruhan dalam kurun waktu 10 tahun dengan intensitas tinggi.
b. Kebijakan pengembangan kawasan strategis khususnya program pengembangan pemantapan fungsi pertumbuhan ekonomi (permukiman dan sarana prasarana olahraga dalam skala besar) berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian (Ketahanan Pangan) di Kota Serang dan Kabupaten Lebak. Perlu pula diperhatikan dampak negatif pencemaran lingkungan dan turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air di kawasan strategis ekonomi di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, sedangkan untuk kawasan pariwisata menimbulkan dampak kemerosotan keanekaragaman hayati khususnya di wilayah reklamasi (Kabupaten Tangerang) serta pesisir Utara dan Selatan Provinsi Banten secara keseluruhan dalam kurun waktu 20 tahun dengan intensitas sedang. c. Kebijakan pengembangan kawasan strategis untuk pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan dan kemerosotan keanekaragaman hayati khususnya pada pembangunan pembangkit energi dan bendungan, secara keseluruhan dalam kurun waktu 20 tahun dengan intensitas sedang. d. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan (permukiman) yang menimbulkan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan, kualitas dan kuantitas sumber daya air yang tersebar di PKN Tangerang, Tangerang
6
Selatan, Serang, dan Cilegon. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 20 tahun dengan intensitas sedang. e. Kebijakan pengembangan sistem prasarana utama, meliputi: 1. Transportasi darat menimbulkan dampak negatif terhadap alih fungsi lahan pertanian (ketahanan pangan) dan kemerosotan keanekaragaman hayati di Wilayah Banten Selatan (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak). Secara keseluruhan dalam kurun waktu 20 tahun dengan intensitas rendah. 2. Transportasi laut menimbulkan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan dan kemerosotan keanekaragaman hayati di Wilayah Banten Utara (Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang). Secara keseluruhan dalam kurun waktu 20 tahun dengan intensitas sedang. 3. Transportasi udara menimbulkan dampak negatif terhadap alih fungsi lahan pertanian (ketahanan pangan) dan pencemaran lingkungan di Wilayah Banten Selatan (Kabupaten Pandeglang). Secara keseluruhan dalam kurun waktu 10 tahun dengan intensitas sedang. f. Kebijakan pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan menimbulkan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan dan kemerosotan keanekaragaman hayati disekitar kawasan PLTU Labuan (Kabupaten Pandeglang), PLTU Lontar (Kabupaten Tangerang), PLTU Suralaya (Kota Cilegon). Secara keseluruhan dalam kurun waktu 10 tahun dengan intensitas sedang.
3.2.
Isu Pembangunan Yang Berpotensi Terkena Pengaruh/Dampak Negatif Mengacu pada isu pembangunan di Provinsi Banten yang kian berkembang, di identifikasi adanya isu-isu pembangunan yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi wilayah Banten, yaitu: a. Pencemaran lingkungan (persampahan, sanitasi) di kawasan permukiman dalam pengembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kota Serang, sedangkan pencemaran lingkungan (pencemaran udara) berpotensi dampak di pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan (PLTU Suralaya, Labuan, dan Lontar) serta dampak limbah B3 pada pengembangan kawasan industri, kawasan strategis ekonomi di wilayah Banten Utara.
b. Kemerosotan keanekaragaman hayati berpotensi terkena dampak dalam pengembangan kawasan pertambangan (panas bumi di Kaldera Danau Banten), kawasan industri, dan kawasan strategis ekonomi, dan 7
pengembangan pariwisata di wilayah pesisir termasuk reklamasi pantai di wilayah Banten Utara. c. Alih fungsi lahan pertanian (ketahanan pangan) pada kebijakan pengembangan struktur ruang khususnya pengembangan sistem prasarana transportasi darat (pembangunan dan pengembangan jalan, jembatan, terminal, dan jaringan kereta api) di koridor Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I – II dan koridor WKP II – III, sedangkan untuk pembangunan transportasi udara di wilayah Kabupaten Pandeglang. d. Kualitas dan kuantitas sumber daya air berpotensi terkena dampak dalam pengembangan sistem perkotaan, pengembangan kawasan budidaya (industri dan permukiman) di PKN Tangerang, Tangerang Selatan, Serang, dan Cilegon, serta pada pengembangan kawasan strategis fungsi pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.
8
BAB IV ALTERNATIF KEBIJAKAN RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM
Dari hasil identifikasi serta kajian kebijakan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030, terkait mengenai lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Provinsi Banten. Maka dapat diuraikan beberapa pencegahan serta alternatif untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam dari pembangunan yang dilakukan. Uraian tersebut ditampilkan pada tabel dibawah ini :
TABEL. 1 MITIGASI SERTA ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM MEMINIMALISIR DAMPAK NEGATIF LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM
DESKRIPSI 1.
MITIGASI
Kebijakan pengembangan pola ruang a. kawasan budidaya khususnya program Pengembangan Kawasan Budidaya (Industri dan Permukiman) berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian (Ketahanan Pangan), b. pencemaran lingkungan, dan turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air di wilayah Banten Utara (Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang) sedangkan untuk kawasan pertambangan menimbulkan dampak kemerosotan keanekaragaman hayati di wilayah Banten Selatan (Kabupaten c. Lebak dan Kabupaten Pandeglang) secara keseluruhan dalam kurun waktu 10 tahun dengan intensitas sedang. d.
ALTERNATIF KEGIATAN/RENCANA /PROGRAM
Alih fungsi lahan : - Pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan industri. - Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar. Pencemaran lingkungan : - IPAL terpadu pada kawasan industri. - Penerapan 3R dan TPA regional - Meningkatkan RTH minimal 30% - Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak. - Pengendalian limbah B3. Turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air - Pembuatan sumur resapan - Pembuatan bio pori - Rehabilitasi daerah tangkapan air (catchment area) Kemerosotan keanekaragaman hayati : - Pembinaan dan pengendalian pembangunan pada wilayah kerja pertambangan - Reklamasi hutan bekas area pertambangan
Merelokasi kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya.
Kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca
Kebijakan insentif huluhilir DAS
9
2. Kebijakan pengembangan kawasan strategis khususnya program pengembangan pemantapan fungsi pertumbuhan ekonomi (permukiman dan sarana prasarana olahraga dalam skala besar) berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian (Ketahanan Pangan) di Kota Serang dan Kabupaten Lebak. Perlu pula diperhatikan dampak negatif pencemaran lingkungan dan turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air di kawasan strategis ekonomi di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, sedangkan untuk kawasan pariwisata menimbulkan dampak kemerosotan keanekaragaman hayati khususnya di wilayah reklamasi (Kabupaten Tangerang) serta pesisir Utara dan Selatan Provinsi Banten secara keseluruhan dalam kurun waktu 20 tahun dengan intensitas sedang
a.
b.
c.
d.
Alih fungsi lahan : - Pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman dan sarana olahraga. - Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis ekonomi. Pencemaran lingkungan : - IPAL terpadu pada kawasan strategis. - Penerapan 3R dan TPA kawasan strategis. - Pengendalian sumber emisi sumber bergerak dan tidak bergerak. - Pengendalian limbah B3. Turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air - Pembuatan sumur resapan - Pembuatan bio pori - Pengelolaan sumber daya air pada kawasan strategis Kemerosotan keanekaragaman hayati : - Pembinaan dan pengendalian pembangunan kawasan pesisir dan pulaupulau kecil
Restorasi ekosistem pesisir
- Membuat buffer zone cagar alam Pulau Dua (Kota Serang) - Konservasi hutan mangrove di Kabupaten Tangerang
3. Kebijakan pengembangan kawasan a. strategis untuk pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif b. terhadap pencemaran lingkungan dan kemerosotan keanekaragaman hayati khususnya pada pembangunan pembangkit energi dan bendungan, secara keseluruhan dalam kurun waktu 20 tahun dengan intensitas sedang
Pencemaran lingkungan - Membuat buffer zone disekitar PLTU - Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak. Kemerosotan keanekaragaman hayati - Pembinaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang kawasan sekitar - Pengembangan DAS terpadu
10
4. Kebijakan pengembangan sistem a. prasarana transportasi darat menimbulkan dampak negatif terhadap alih fungsi lahan pertanian (ketahanan pangan) dan kemerosotan keanekaragaman hayati di Wilayah Banten Selatan (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) Secara keseluruhan dalam kurun waktu 20 tahun dengan intensitas rendah, transportasi laut menimbulkan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan dan kemerosotan keanekaragaman hayati di Wilayah Banten Utara (Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten b. Pandeglang) Secara keseluruhan dalam kurun waktu 20 tahun dengan intensitas sedang, transportasi udara menimbulkan dampak negatif terhadap alih fungsi lahan pertanian (ketahanan pangan) dan pencemaran lingkungan di Wilayah Banten Selatan (Kabupaten Pandeglang) Secara keseluruhan dalam kurun waktu 10 tahun dengan intensitas sedang.
c.
Transportasi Darat 1). Alih fungsi lahan : - Pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana transportasi darat - Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar 2). Kemerosotan keanekaragaman hayati : - Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar - Pembangunan prasarana transportasi darat sesuai standar perencanaan - Pembangunan prasarana transportasi darat sesuai standar perencanaan Transportasi Laut 1). Pencemaran lingkungan : - Pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana transportasi laut - Pembangunan prasarana transportasi laut sesuai standar perencanaan 2).
Kemerosotan keanekaragaman hayati : - Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan laut - Reklamasi pantai Transportasi Udara 1). Alih fungsi lahan : - Pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana transportasi udara - Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar. 2).
Pencemaran lingkungan : - Menetapkan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)
11
5.
Kebijakan pengembangan sistem a. jaringan energi/kelistrikan menimbulkan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan dan kemerosotan keanekaragaman hayati b. disekitar kawasan PLTU Labuan (Kabupaten Pandeglang), PLTU Lontar (Kabupaten Tangerang), PLTU Suralaya (Kota Cilegon) Secara keseluruhan dalam kurun waktu 10 tahun dengan intensitas sedang
Pencemaran lingkungan : - Membuat buffer zone disekitar PLTU - Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak. Kemerosotan keanekaragaman hayati : - Pembinaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang kawasan PLTU - Konservasi hutan mangrove di sekitar kawasan PLTU
12
BAB V REKOMENDASI
Dengan berdasarkan kebijakan yang ada di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, maka ada beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan guna menunjang serta mengawal prinsip pembangunan berkelanjutan serta meminimalisir dampak lingkungan yang kemungkinan timbul di Provinsi Banten, yaitu : 1. Kebijakan pengembangan pola ruang kawasan budidaya : a. Dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : - pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan industri (17 kawasan) - pengendalian pemanfaatan ruang disekitar kawasan industri dan permukiman. Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program relokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya. b. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : - IPAL terpadu pada kawasan industri - Penerapan 3R dan TPA regional - Meningkatkan RTH minimal 30% - Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak - Pengendalian limbah B3. Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program pengurangan emisi gas rumah kaca. c. Dampak terhadap turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : - Pembuatan sumur resapan - Pembuatan bio pori - Rehabilitasi daerah tangkapan air (catchment area) Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program kebijakan insentif hulu-hilir DAS. d. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati pada wilayah kerja pertambangan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : - Pembinaan dan pengendalian menuju pertambangan ramah lingkungan (green mining) - Reklamasi hutan bekas area pertambangan 2.
Kebijakan pengembangan kawasan strategis khususnya program pengembangan pemantapan fungsi pertumbuhan ekonomi a. Dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : - Pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman dan sarana olahraga. - Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis ekonomi 13
b. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : - IPAL terpadu pada kawasan strategis - Penerapan 3R dan TPA kawasan strategis. - Pengendalian sumber emisi sumber bergerak dan tidak bergerak. - Pengendalian limbah B3. c. Dampak terhadap turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : - Pembuatan sumur resapan - Pembuatan bio pori - Pengelolaan sumber daya air pada kawasan strategis d. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : - Pembinaan dan pengendalian pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil - Membuat buffer zone cagar alam Pulau Dua (Kota Serang) - Konservasi hutan mangrove di Kabupaten Tangerang Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program restorasi ekosistem pesisir. 3.
Kebijakan pengembangan kawasan strategis khususnya program pengembangan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi. a. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : 1. Membuat buffer zone disekitar PLTU 2. Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak b. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : 1. Pembinaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang kawasan sekitar 2. Pengembangan DAS terpadu
4.
Kebijakan pengembangan struktur ruang khususnya program pengembangan sistem perkotaan (permukiman). a. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : 1. IPAL terpadu pada kawasan industri. 2. Meningkatkan RTH minimal 30% 3. Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak. Alternatif program yang diperlukan apabila langkah-langkah mitigasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka perlu program kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca b. Dampak terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : 1. Pembuatan sumur resapan 2. Pembuatan bio pori 3. Pengelolaan sumber daya air pada kawasan strategis
14
5.
Kebijakan pengembangan struktur ruang khususnya program pengembangan sistem prasarana transportasi darat. a. Dampak terhadap alih fungsi lahan pertanian (ketahanan pangan) dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : 1. Pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana transportasi darat. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar. b. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : 1. Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar 2. Pembangunan prasarana transportasi darat sesuai standar perencanaan
6.
Kebijakan pengembangan struktur ruang khususnya program pengembangan sistem prasarana transportasi laut. a. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : 1. Pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana transportasi laut. 2. Pembangunan prasarana transportasi laut sesuai standar perencanaan. b. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : 1. Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan laut. 2. Reklamasi pantai.
7.
Kebijakan pengembangan struktur ruang khususnya program pengembangan sistem prasarana transportasi udara. a. Dampak terhadap alih fungsi lahan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : 1. Pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana transportasi udara. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar. b. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain menetapkan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
8.
Kebijakan pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan. a. Dampak terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : 1. Membuat buffer zone disekitar PLTU. 2. Pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak. b. Dampak terhadap kemerosotan keanekaragaman hayati dapat diatasi melalui beberapa mitigasi antara lain : 1. Pembinaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang kawasan PLTU. 2. Konservasi hutan mangrove di sekitar kawasan PLTU.
15
