Surat Keputusan Direktur mengenai pembentukan Tim Akreditasi
Surat Keputusan Direktur mengenai pembentukan Tim AkreditasiDeskripsi lengkap
DAFTAR SK
bukti komitmen meningkatkan kinerjaDeskripsi lengkap
contoh sk pengawasan DPT pada pilkada tahun 2018Deskripsi lengkap
CONTOH SK POKJA PUSKESMAS
pkm LABUAPI
contoh sk pengawasan DPT pada pilkada tahun 2018Full description
SK 1Deskripsi lengkap
CONTOH SK POKJA PUSKESMAS
SK 1
SK BAB 2Deskripsi lengkap
DAFTAR SK SOP POKJA PAB RSUD PRAYADeskripsi lengkap
Pokja Desa Siaga dalam pelaksannannya harus dilegal formalkan dalam bentuk SK Kepala Desa agar pelakksanaannya berjalan dengan baik dan semuanya terlibat baik tokah masyarakat,tokoh agama, d…Full description
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR : 760/ IV.01/ HK/ 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (KLHS RPJMD) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021 WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa dalam upaya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016 – 2021 perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD terlebih dahulu;
b.
bahwa untuk u ntuk melaksanakan melaksanak an maksud tersebut huruf adi atas, perlu dibentuk Tim Pembuat KLHS RPJMD yangditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.
: 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3213); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Tim Pembuat KLHS RPJMD dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA
:
Tim Pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melakukan pengkajian Pembangunan Berkelanjutan daerah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat; b. Melakukan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data Pembangunan Berkelanjutan; c. Melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan; d. Menyusun Laporan KLHS RPJMD untuk kemudian dilakukan penjaminan kualitas
KETIGA
:
Tim Pembuat KLHS RPJMD dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Bandar Lampung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di pada tanggal
Bandar Lampung 29 Desember 2017
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
HERMAN HN.
LAMPIRAN I
: KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR : 760/ IV.01/HK/2017 TANGGAL : 29 Desember 2017
SUSUNANTIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (KLHS RPJMD) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021
No.
JABATAN DALAM TIM Ketua
NAMA
1.
Kepala Bappeda
2.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Sekretaris
3.
Sekretaris Bappeda
Anggota
4.
Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH
Anggota
5.
Unsur Dinas Perumahan dan Permukiman
Anggota
6.
Unsur Dinas Pekerjaan Umum
Anggota
7.
Unsur Dinas Kesehatan
Anggota
8.
Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Anggota
9.
Unsur Dinas Sosial
Anggota
10.
Unsur Dinas Tenaga Kerja
Anggota
11.
Anggota
13.
Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unsur Dinas Pangan