Finlandia I. Pendahuluan Finlandia, sebuah negara yang terletak di belahan utara bumi dengan wilayah seluas 338.000 km2 yang dihuni oleh 5,3 juta penduduk, merupakan salah satu negara industri maju dan modern dunia yang terkenal dengan tinggi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu faktor yang mendorong keberhasilan Finlandia bertransformasi menjadi negara industri maju dan modern adalah tingginya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Tingginya kualitas dan kompetensi SDM Finlandia merupakan hasil dari perjalanan panjang komitmen kuat pemerintah dan rakyat Finlandia dalam membangun dan mengembangkan sistem pendidikan nasionalnya. Pemerintah dan rakyat Finlandia menyadari bahwa komitmen kuat untuk membangun dan mengembangkan sistem pendidikan nasional merupakan kunci penentu keberhasilan negaranya untuk tetap eksis mempertahankan keberlangsungan hidupnya sebagai negara yang berpenduduk kecil, sumber daya alam yang sangat terbatas dan hidup di tengah kondisi alam yang ekstrim dan kurang bersahabat. Pembangunan negara dan bangsa Finlandia berdiri di atas pilar pendidikan dan penelitian yang berbasis inovasi dan disokong penuh oleh seluruh komponen bangsa.
II. Konstitusi dan Pendidikan Gratis Segenap rakyat Finlandia memiliki hak dasar untuk mengenyam pendidikan secara gratis. Pemerintah wajib menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk menikmati layanan pendidikan gratis, di setiap jenjang pendidikan, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, terlepas dari latar belakang perekonomian mereka, guna pengembangan diri, keahlian, kompetensi dan kapasitas seluruh warganegaranya. Hak tersebut dijamin dan tertuang dalam Konstitusi Finlandia. Bab II Seksi 16 Konstitusi Finlandia secara tegas menyatakan bahwa, “Everyone has the right to basic education free of charge. Provisions on the duty to receive education are laid down by an Act. The Public authorities shall, as provided in more detail by an Act, guarantee for everyone equal opportunity to receive other educational services in accordance with their ability and special needs, as well as the opportunity to develop themselves without being prevented by economic hardship. The freedom of science, the arts and higher education is guaranteed.” Keberhasilan sistem pendidikan Finlandia yang mampu mencetak individu yang memiliki kompetensi yang tinggi diraih berkat komitmen kuat rakyat dan pemerintah Finlandia melaksanakan strategi jangka panjang di bidang pendidikan yang berkelanjutan. Tujuan utama sistem pendidikan Finlandia adalah mewujudkan high-level education for all. Tujuan tersebut mengupayakan agar seluruh rakyat Finlandia dapat mengenyam pendidikan hingga tingkatan tertinggi, secara merata, dengan kemampuan, keahlian dan kompetensi yang terbaik. Finlandia membangun sistem pendidikan dengan karakteristik yang dilaksanakan secara konsisten, yakni, free education, free school meals, dan special needs education dengan
berpegang teguh pada prinsip inklusivitas. Pendidikan dasar Finlandia dikembangkan sedemikian rupa agar mampu menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk menikmati pendidikan terlepas dari faktor gender, strata sosial, latar belakang etnis dan golongan. Fokus utama sistem pendidikan adalah kemerataan pendidikan guna menunjang tingkat kompetensi rakyat dalam menyokong pembangunan nasional berdasarkan inovasi.
III. Revolusi Sistem Pendidikan Finlandia Sistem pendidikan Finlandia telah mengalami suatu revolusi fundamental. Dimulai dari penerapan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun, peningkatan kompetensi tenaga pengajar dan pendidik, desentralisasi sistem pendidikan hingga penerapan sistem evaluasi pendidikan. Revolusi sistem pendidikan Finlandia dimulai sejak tahun 1968, ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang (parallel school system / PSS) dan menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun. PSS merupakan sistem pendidikan yang mengutamakan pendidikan berjenjang bagi seluruh siswa. Sistem ini dinilai tidak efektif karena pada kenyataannya terdapat perbedaan kemampuan murid dalam menerima dan mencerna ilmu yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan fenomena pemberian peringkat dan labelisasi ”siswa berprestasi” dan ”siswa tidak berprestasi”, serta ”sekolah favorit” dan ”sekolah tidak favorit”. Kedua fenomena tersebut menimbulkan dampak buruk terhadap mentalitas murid, guru dan institusi pendidikan. Dengan fenomena tersebut, setiap murid tidak menerima kualitas pendidikan yang merata. Ada murid yang dapat mengikuti pendidikan percepatan, dan ada murid yang kerap kali terpaksa mengulang kelas. Oleh karena itu, pemerintah Finlandia beralih menggunakan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun, di mana seluruh anak pada usia 7-15 tahun menerima materi dan kualitas pendidikan yang sama dan seragam. Siswa tidak lagi mengejar angka dan peringkat selama menjalani pendidikan wajib dasar 9 tahun, namun mengejar pemahaman dan penerapan ilmu yang diberikan sesuai dengan kurikulum pendidikan dasar nasional. Sistem peringkat (ranking), baik peringkat siswa maupun peringkat sekolah (sekolah favorit atau non-favorit), serta sistem evaluasi ujian nasional untuk kenaikan kelas di tiap jenjang pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun dihapus. Pendidikan dasar difokuskan pada upaya pembentukan karakter dan kapasitas dari setiap murid. Upaya ini ditempuh pemerintah Finlandia untuk memeratakan kemampuan seluruh murid tingkat pendidikan wajib dasar. Sudah tentu, hal ini menuntut kerja sama lebih erat antara pemerintah, pihak penyelenggara pendidikan, khususnya para guru, masyarakat, dan orang tua dalam memantau perkembangan pendidikan dan pembelajaran anak murid guna memastikan bahwa tiap-tiap murid tersebut dapat mengikuti dan memahami materi pelajaran yang diberikan di jenjang pendidikan dasar. Pada tahun 1974, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengajar dan pendidik di seluruh jenjang pendidikan. Sebelum tahun 1974, persyaratan untuk menjadi seorang guru sekolah dasar adalah seseorang yang telah memperoleh ijasah sarjana strata-1 (Bachelor of Arts). Namun dimulai sejak tahun 1979, seorang guru untuk dapat mengajar di jenjang pendidikan wajib dasar 9 tahun haruslah seorang sarjana strata-2 (magister) di bidang pendidikan (Master of Arts on Education). Saringan seleksi para guru diperketat guna
memperoleh guru dan tenaga pendidik yang handal dan berkompeten dalam memberikan ilmu kepada seluruh siswa. Guru dan tenaga pendidik serta pengajar diberikan kebebasan dan otonomi dalam menerapkan metoda pengajaran dalam menyampaikan materi pelajaran kepada murid. Selain itu, meskipun tidak menawarkan gaji yang tinggi, profesi guru merupakan profesi yang sangat diminati dan dihormati di Finlandia. Setelah memutuskan untuk menerapkan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun dan meningkatkan kompetensi dan otomomi para guru dan tenaga pendidik serta pengajar, Pemerintah Finlandia juga memutuskan untuk melakukan desentralisasi pendidikan. Tahun 1985 merupakan kulminasi penerapan sistem desentralisasi pendidikan di Finlandia. Pendidikan nasional tidak lagi menjadi wilayah eksklusif Pemerintah. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan yang luas dalam melaksanakan dan mengorganisasi administrasi pendidikan di wilayah kekuasaan administratifnya. Pemerintah Daerah diberikan kekuasaan untuk menetapkan kurikulum pendidikan yang akan dilaksanakan oleh tiap-tiap sekolah yang berada di wilayah kekuasaan administratifnya. Namun demikian, kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah wajib merujuk dan berpegang teguh pada garis-garis besar kebijakan pendidikan nasional, dan kurikulum inti sekolah yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Badan Pendidikan Nasional Finlandia (Finnish National Board of Education), yang tertuang dalam berbagai legislasi nasional di bidang pendidikan. Kurikulum pendidikan di daerah diterapkan secara seragam dengan sedikit penambahan materi pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian (skill) dan kompetensi khusus (competence) yang dibutuhkan oleh tiap-tiap daerah. Pada tahun 1990-an, Pemerintah Finlandia tidak lagi menerapkan sistem inspeksi pendidikan (education inspection system) ke setiap sekolah. Kementerian Pendidikan pun menghapuskan lembaga inspektorat jenderal dalam tubuh organisasinya. Sebagai pengganti sistem inspeksi pendidikan, Pemerintah Finlandia menerapkan sistem evaluasi pendidikan (education evaluation system). Pemerintah menganggap bahwa evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam seluruh bangunan kebijakan pendidikan. Kebijakan penerapan sistem evaluasi pendidikan merupakan suatu metode dalam metodologi kebijakan pendidikan. Sistem evaluasi juga diharapkan mampu menyediakan pilihan kebijakan pendidikan. Dalam praktek evaluasi pendidikan nasional Finlandia, guru bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, bukan kepada pemerintah pusat. Sejak pertengahan tahun 1990, Badan Nasional Pendidikan Finlandia telah melakukan berbagai penilaian nasional (national assessments) dari hasil pembelajaran yang dilakukan terhadap seluruh murid sekolah dasar kelas 9 di seluruh sekolah di Finlandia. Penilaian rutin dilakukan terhadap mata pelajaran matematika, bahasa ibu (baik bahasa Finlandia, maupun Swedia), sastra, dan beberapa mata pelajaran pilihan lainnya. Penilaian nasional tersebut menyediakan informasi tentang kualitas dan hasil pendidikan dan pelatihan yang dicapai untuk kemudian dipadankan dengan tujuan pendidikan yang tertuang dalam kurikulum dasar nasional. Badan Nasional Pendidikan Finlandia, secara reguler, setiap tahun, melakukan penilaian nasional pendidikan, dengan mengambil sample nilai dari sekolah yang mewakili daerahnya secara acak. Nilai sample yang diperoleh kemudian diolah untuk menghasilkan suatu laporan
evaluasi pendidikan nasional (national evaluation report) dan laporan dan masukan individual sekolah (individual feedback report). Seluruh sekolah yang diambil sebagai sample penilaian menerima laporan dan masukan individual (individual feedback report). Seluruh laporan tersebut disampaikan ke seluruh sekolah yang dievaluasi segera setelah data penilaian dikumpulkan. Sekolah-sekolah menerima laporan tersebut paling lambat 2 bulan setelah pengumpulan data dilakukan. Laporan dan masukan individual tersebut memuat informasi mengenai profil pendidikan nasional, dan profil pendidikan individu sekolah. Sebagai contoh, di mata pelajaran matematika, laporan tersebut menuangkan nilai rata-rata nasional dan nilai rata-rata sekolah tersebut di bidang numerasi, geometri, statistik, fungsi dan aljabar. Setiap sekolah dapat melihat grafik yang ditampilkan dalam laporan tersebut. Laporan ini tidak digunakan untuk menentukan peringkat sekolah, melainkan untuk keperluan evaluasi secara objektif. Apabila nilai rata-rata sekolah berada di bawah nilai rata-rata nasional, maka hal tersebut akan memacu sekolah untuk melakukan refleksi diri guna meningkatkan standar kualitas pendidikan mereka. Laporan dan masukan individual sekolah tidak diterbitkan secara umum. Masing-masing sekolah tidak mengetahui hasil laporan dan masukan individual sekolah lainnya, meskipun berada di dalam wilayah administrasi daerah yang sama. Demikian halnya dengan laporan evaluasi pendidikan nasional. Badan Pendidikan Nasional Finlandia tidak akan menampilkan data performa pendidikan yang dihasilkan tiap-tiap pemerintah daerah, atau sekolah per sekolah. Hal ini diterapkan guna menghindari fenomena stratanisasi peringkat sekolah dan siswa yang hanya akan menimbulkan dampak negatif naming and shaming. IV. Administrasi Pendidikan Nasional Finlandia Paska penerapan desentralisasi sistem pendidikan di Finlandia, administrasi sistem pendidikan di Finlandia tidak bertumpu pada pemerintahan pusat semata, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Pemerintah Daerah dan lembaga penyelenggara pendidikan pun memiliki peranan penting dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Finlandia. Terdapat 7 (tujuh) lembaga pemangku kepentingan sistem pendidikan di Finlandia, yakni, Kementerian Pendidikan dan Badan Pendidikan Nasional Finlandia (Finnish National Board of Education / Opetushallitus) di tingkat Pusat, Pemerintah Daerah di tingkat daerah, dan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan yang memiliki otonomi khusus pendidikan, yakni Universitas, Politeknik, Sekolah dan lembaga penyedia pendidikan lainnya (Lihat Bagan I). BAGAN I. Administrasi Sistem Pendidikan di Finlandia Kementerian Pendidikan Finlandia Pemerintah Finlandia terdiri dari 12 Kementerian dan sebuah Kantor Perdana Menteri. Seluruh Kementerian mewakili keahlian administratif dan politis di tiap sektor dan mempersiapkan keputusan dan kebijakan pemerintahan dalam lingkup kewenangannya. Mereka juga mewakili sektor administratif di bidang kerja sama internasional dan dalam negeri. Tugas penting lain yang dimiliki oleh tiap kementerian adalah untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja setiap agensi dan institusi yang ada dalam naungan bidang administrasinya masing-masing. Dalam Pemerintahan, Kementerian Pendidikan bertanggung jawab dalam mengembangkan kebijakan di bidang pendidikan, iptek, kebudayaan, olah raga dan kepemudaan, dan kerja sama internasional di setiap bidang tersebut. Terdapat dua Menteri dalam Kementerian Pendidikan, yakni:
Menteri Pendidikan dan Iptek: Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pendidikan dan penelitian; dan Menteri Kebudayaan dan Olah Raga: Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan kebudayaan, olah raga, kepemudaan, hak cipta, bantuan keuangan pelajar, dan hubungan kegerejaan.
Kementerian Pendidikan membangun sejumlah pilar pendidikan, know-how, lifelong learning, kreatifitas dan partisipasi sosial penduduk, serta kesejahteraannya. Nilai yang mendasari bidang ini adalah peradaban (civilization), kesejahteraan, demokrasi dan kreatifitas. Prinsip lain yang dipegang teguh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian adalah keahlian (expertise), tanggung jawab, keterbukaan dan future-orientation.
BAGAN II. Tata Organisasi Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Finlandia memiliki 2 (dua) tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasionalnya, Pertama, menyiapkan legislasi nasional di bidang pendidikan dan garis besar kebijakan pendidikan nasional Finlandia. Dalam hubungannya ke luar, Kementerian Pendidikan Finlandia juga turut serta dalam penyusunan traktat dan resolusi Uni Eropa di bidang pengembangan dan pembangunan pendidikan di Eropa. Program Kabinet Kedua Perdana Menteri Matti Vanhanen yang diterbitkan pada tanggal 19 April 2007 menyatakan bahwa kreatifitas, kompetensi dan standar pendidikan yang tinggi adalah prasyarat kesuksesan Finlandia dan rakyat Finlandia. Sistem sekolah harus meningkatkan kapasitas pembelajaran tiap-tiap warga negara. Program kabinet ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan program kebijakan pemerintah dalam mendorong tingkat pendidikan nasional guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Kementerian Pendidikan kemudian menentukan wilayah kunci strategis kementeriannya. Dalam hal ini, terdapat 4 wilayah kunci Kementerian Pendidikan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yakni: 1. Mewujudkan kesempatan yang merata bagi seluruh warga negara untuk mengenyam pendidikan dan akses terhadap kebudayaan; 2. Meningkatkan daya saing pendidikan, kebudayaan dan perekonomian; 3. Meningkatkan kemaslahatan intelektualitas dan fisik rakyat; 4. Mendorong partisipasi aktif rakyat dalam mewujudkan suatu integrasi sosial (social inclusion).
Berdasarkan keempat wilayah kunci tersebut, Kementerian Pendidikan kemudian merumuskan sasaran kunci bidang pendidikan, yakni: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mewujudkan kemerataan kesempatan untuk menikmati pendidikan dan kebudayaan; Mendorong peningkatan pembelajaran dan intelektualitas; Mendorong partisipasi dan integrasi sosial; Mendorong daya saing pendidikan, kebudayaan dan perekonomian rakyat Finlandia; Menyebarluaskan daya pengaruh Finlandia di fora internasional; dan Meningkatkan performa bidang pendidikan
Sejumlah sasaran kunci tersebut dalam praktiknya dilaksanakan dalam bentuk program kerja dan proyek, yang kerapkali dilakukan dengan cara bekerja sama dengan kementerian lain dan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, Kementerian Pendidikan memiliki fungsi dalam mengendalikan dan mengembangkan kegiatan dalam bidangnya, mengelola dan mendistribusikan anggaran dana khusus pendidikan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pelenyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kementerian Pendidikan memperoleh 16% anggaran pendapatan dan belaja negara. Pada tahun 2009, anggaran pendidikan nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan adalah sebesar 7,560 Miliar Euro. Kementerian Pendidikan bertanggungjawab terhadap persiapan dan perencanaan keuangan sektor pendidikan. Anggaran adalah instrumen kunci dalam mengalokasikan sumber daya negara. Aksi dan Rencana Ekonomi (The Action and Economic Plan) meliputi periode anggaran biaya beberapa tahun. Anggaran juga meliputi dana anggaran tahun berikutnya dan dana anggaran tambahan tahun ini. Pemerintah dan Pemerintah Daerah membiayai biaya pendidikan dan pelayanan kebudayaan secara bersama. Dana pemerintah pusat juga diberikan untuk menutup biaya non-bujeter dan pelayanan kebudayaan. Negara membiayai teater professional, orkestra dan museum berdasarkan jumlah orang, tahun dan biaya pengeluaran. Kementerian Pendidikan juga memberikan subsidi sukarela bagi kegiatan seni, olah raga dan kepemudaan. Bagian terpenting dari bantuan keuangan yang diberikan untuk kegiatan seni, olah raga dan kepemudaan berasal dari hasil keuntungan yang diperoleh pada undian dan loterei nasional Veikkaus. Kementerian Pendidikan memberikan bantuan wajib dan sukarela kepada proyek yang terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian, kebudayaan, olah raga dan kepemudaan. Kementerian Pendidikan juga memberikan penghargaan kepada lembaga dan individu yang berperan besar dalam pengembangan kegiatan tersebut. Kementerian Pendidikan memberikan dana operasional kepada organisasi, kegiatan pengembangan pendidikan dan kebudayaan, dan proyek kemasyarakatan lainnya. Proyek tersebut dapat didaftarkan untuk memperoleh dana Uni Eropa dari dana struktural dan dana program kegiatan lainnya. Alokasi beberapa anggaran subsidi telah ditentukan kepada beberapa organisasi dan lembaga keahlian. Beberapa lembaga tersebut di bawah ini merupakan lembaga yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dalam pendanaan penyelenggaraan pendidikan nasional: 1. The Center for International Mobility (CIMO): lembaga pemberi beasiswa dan program pertukaran pelajar dan juga bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh program pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan Uni Eropa di Finlandia. 2. Media Desk Finland: Lembaga program media Uni Eropa di Finlandia yang menyebarluaskan informasi tentang program pendidikan dan memberikan saran kepada organisasi pendidikan tentang aplikasi pendanaan. 3. The Finnish National Board of Education: Lembaga pemberi subsidi bagi kegiatan pendidikan internasional. 4. The Nordic Culture Fund: Lembaga kerja sama Nordik di bidang kebudayaan negaranegara Nordik.
5. Academy of Finland: Lembaga pemberi dana bagi proyek dan program penelitian, pusat penelitian dan pengembangan (center of excellence in research), para peneliti (academy professors and research fellows), pelatih peneliti, dan kerja sama penelitian internasional. 6. Finnish Film Foundation (Suomen Elokuvasäätiö): lembaga pemberi dana produksi, distribusi dan screening internasional film Finlandia. Berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian Pendidikan, yayasan ini juga memberikan dana untuk mendukung pagelaran festival fim internasional yang diadakan di Finlandia. 7. The Finnish Society: mengalokasikan dana bagi organisasi dan media ekspatriat. 8. The Arts Council of Finland: lembaga pemberian dana kesenian bagi para seniman.
Badan Pendidikan Nasional Finlandia (Finnish National Board of Education / FNBE) FNBE, didirikan pada tahun 1991, adalah sebuah badan nasional yang bertanggung jawab dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan di Finlandia. FNBE bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan Kementerian Pendidikan Finlandia. FNBE juga bertanggung jawab dalam mengembangkan pendidikan pra sekolah dan dasar (pre-primary and basic education), aktifitas para murid di pagi dan sore hari (morning and afternoon activities for schoolchildren), pendidikan menengah atas (upper secondary education), pendidikan dan pelatihan kejuruan (vocational upper secondary education and training), pendidikan dan pelatihan orang dewasa (adult education and training), dan pendidikan dasar kesenian bagi orang dewasa (liberal adult education and basic education in the arts). FNBE memformulasikan dan menetapkan kurikulum dasar nasional (national core curricula) bagi pendidikan di tingkat pra sekolah dan dasar, menengah atas dan kejuruan, dan menentukan persyaratan kualifikasi pendidikan berdasarkan kompetensi. Kurikulum dasar nasional menentukan tujuan inti, isi dan arah pengajaran. Penyelia pendidikan menyiapkan kurikulum lokal secara mandiri dengan berpegangan dengan kurikulum dasar nasional tersebut. FNBE melakukan pengendalian atas pelaksanaan kurikulum pendidikan di daerah, sekolah, dan institusi pendidikan lainnya, serta menjajaki kebutuhan reformasi pendidikan. FNBE mengembangkan lingkungan belajar dan pembelajaran. Tugas FNBE juga meliputi hal-hal terkait dengan penilaian siswa dan anak, bimbingan counseling, kerja sama antara rumah dan sekolah, pendidikan bagi anak yang membutuhkan pelayanan pendidikan khusus, dan kemaslahatan pndidikan anak dan siswa. FNBE juga menentukan kurikulum nasional bagi kegiatan di pagi dan sore hari bagi para murid, serta mengembangkan kegiatan kelompok dan bentuk aktifitas pagi dan sore hari lainnya. Empat tugas utama FNBE adalah: 1. mengembangkan pendidikan (develops education) termasuk merancang kurikulum untuk pendidikan sekolah dasar dan menengah, menetapkan kualifikasi dan kompetensi sekolah kejuruan serta menangani berbagai proyek pendidikan; 2. mengevaluasi pendidikan (evaluates education) dan meningkatkan efisiensi pelatihan (pendidikan); 3. layanan informasi (provides information services) melalui kerjasama dengan instansi pendidikan lain untuk menyusun data (statistik) dan informasi terkini sesuai kebutuhan pendidikan serta menerbitkan (buku) panduan untuk pelatihan; 4. menyediakan layanan dukungan (produces support services for education) seperti penyeleksian/pendaftaran siswa sekolah kejuruan dan politeknik, pelaksanaan ujian bahasa, penyusunan anggaran pelatihan untuk guru dan tenaga pengajar, membuat
pengakuan kualifikasi pendidikan dari luar negeri dan mengembangkan dan menjual peralatan/perlengkapan belajar.
Pemerintah Daerah Secara prinsip, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Badan Pendidikan Nasional Finlandia melaksanakan garis kebijakan pendidikan nasional yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Finlandia. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mendirikan institusi pendidikan, khususnya sekolah dasar dan lanjutan. Pemerintah Daerah memiliki peranan strategis dalam sistem pendidikan di Finlandia, yakni sebagai lembaga tempat menerima pengaduan hukum terhadap praktek atau perlakuan di luar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah administrasinya. Pemerintah daerah, khususnya municipalities, dan sekolah yang terdapat dalam kekuasaan administrasi wilayahnya dapat menentukan kurikulumnya sendiri berdasarkan kurikulum dasar nasional. Untuk melaksanakan hal ini, Pemerintah daerah dituntut untuk memahami kebutuhan khusus dan karakteristik khusus daerahnya dalam menentukan kurukulum pendidikannya, guna mengarahkan bentuk keahlian dan keterampilan khusus yang dapat dikuasai oleh para murid sekolah di wilayahnya.
V. Sistem Pendidikan Finlandia Kemaslahatan masyarakat Finlandia dibangun di atas pilar pendidikan, budaya dan pengetahuan. Seluruh anak memiliki kesempatan yang setara untuk menimba ilmu dan mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kompetensinya, terlepas dari perbedaan strata ekonomi, bahasa dan lingkungan tempat tinggalnya. Seluruh anak di Finlandia juga berhak untuk menikmati pendidikan berkualitas dan berkompeten di lingkungan pendidikan yang kondusif dan aman. Sistem pendidikan yang fleksibel dan kewajiban untuk mengenyam pendidikan dasar menghasilkan kesetaraan dan kualitas yang maksimal. Sistem pendidikan di Finlandia memiliki 3 tingkatan, yakni: 1. Pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun (terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah pertama); 2. Pendidikan menengah atas dan/atau sekolah kejuruan (vocational training); dan 3. Pendidikan tinggi (higher education).
Pendidikan pra-sekolah tersedia bagi anak-anak yang belum memasuki usia wajib sekolah (di bawah usia 7 tahun). Pendidikan dasar adalah tingkat pendidikan umum dasar yang diberikan secara komprehensif dalam periode 9 tahun. Pendidikan menengah atas terdiri dari pendidikan dan pelatihan kejuruan dan pendidikan dasar. Pendidikan tinggi diberikan di berbagai universitas dan politeknik. Pendidikan dan pelatihan kaum muda tersedia di setiap tingkatan jenjang pendidikan. Selain dari pada itu, pendidikan kaum dewasa menawarkan berbagai macam pendidikan dan pelajaran rekreasional yang diharapkan mampu membangun kompetensi dan keahlian penduduk. Di Finlandia, pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan serta pelatihan menengah atas, dilengkapi dengan pendidikan anak di pagi dan
sore hari (setelah sekolah), yang disajikan secara koheren dengan pembelajaran di sekolah guna mendukung perkembangan, pembangunan dan kemaslahatan anak didik. Transisi siswa dari satu tingkat pendidikan ke tingkat lainnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ijasah pendidikan umum dan menengah atas merupakan prasyarat yang harus dimiliki untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas dan politeknik. Pada beberapa tahun ini, fokus utama pada seluruh tingkat pendidikan adalah untuk memperluas pengetahuan dan keahlian di zaman derasnya perkembangan pelayanan informasi elektronik. Tujuannya adalah untuk menyediakan kesempatan yang sama bagi seluruh penduduk untuk menerapkan pengetahuannya di zaman informasi elektronik. Pendidikan dan penelitian diberikan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan alat elektronik lainnya guna mewujudkan masyarakat yang menguasai pengetahuan informasi dan teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara luas diterapkan dalam pengajaran. Siswa pada tingkat pendidikan dasar telah dikenalkan dengan metodologi riset sederhana, data collecting, dan logika, serta diajarkan keahlian dasar penggunaan teknologi informasi dan teknologi, yang kemudian lebih dikembangkan pada tingkat pendidikan menengah lanjutan. Finlandia telah menanamkan investasi pada pelatihan guru dan dalam mengembangkan bahan pengajaran virtual serta menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. BAGAN III. Sistem pendidikan di Finlandia VI. Pendidikan Pra Sekolah (Pre-Primary Education) Di Finlandia, anak dikenakan wajib belajar ketika ia memasuki usia yang ketujuh. Namun demikian, bagi anak yang belum mencapai usia 7 tahun, mereka dapat menikmati pendidikan pra-sekolah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di bawah pengawasan administratif Kementerian Sosial. Partisipasi anak pada jenjang pendidikan pra-sekolah bersifat sukarela (voluntary), dan bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat anak sedari dini, dengan membekali mereka dengan dasar pengetahuan yang disesuaikan dengan kemampuan usia anak. Di jenjang pendidikan pra-sekolah, anak didik utamanya untuk memperkenalkan mereka cara berteman, bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat. Pendidikan pra-sekolah diberikan di sekolah-sekolah dan di pusat-pusat penitipan anak (day care centers). Namun demikian, tidak semua sekolah dasar menyediakan pendidikan pra sekolah. Anak yang berusia di bawah 7 tahun yang mengikuti jenjang pendidikan pra-sekolah di sekolah umum/pemerintah tidak dipungut biaya pendidikan. Selain dari pada itu, siswa prasekolah juga disediakan makanan (school meals), pelayanan kesehatan, dan transportasi (apabila rumah mereka berada lebih dari 5 Km) secara gratis. Namun demikian, bagi anak berusia di bawah 7 tahun yang mengikuti jenjang pendidikan pra-sekolah di pusat penitipan anak akan dikenai biaya yang disesuaikan dengan pendapatan orang tuanya. Meskipun demikian, baik anak yang mengikuti jenjang pendidikan pra-sekolah, baik di sekolah umum/pemerintah dan pusat penitipan anak, dapat menikmati fasilitas pendidikan yang sama dengan anak di tingkat wajib belajar. Statistik mencatat bahwa pada tahun 2007, sejumlah 56.311 anak mengikuti pendidikan prasekolah secara sukarela, di mana diantaranya 12.250 anak menikmati pendidikan pra-sekolah
di sekolah, dan sisanya, 44.061 anak, di pusat penitipan anak. Angka tersebut mewakili 99.2% dari jumlah anak dikelompok usia 7 tahun ke bawah. Pendidikan pra-sekolah juga dapat dilakukan di lembaga pendidikan swasta. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan jenjang pendidikan pra-sekolah secara mandiri, maupun dengan bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan pra-sekolah swasta. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk menjamin bahwa pendidikan pra-sekolah yang diselenggarakan oleh pihak swasta tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kurikulum nasional. Pendidikan pra-sekolah menekankan pada mempersiapkan anak untuk menjalani masa wajib sekolah. Badan Pendidikan Nasional Finlandia menetapkan kurikulum inti bagi penyelenggaraan jenjang pendidikan pra sekolah pada tahun 2000. Kurikulum inti nasional tersebut diformulasikan dengan bekerja sama erat dengan para pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pemerintah daerah, pusat penitipan anak dan sekolah. Setiap lembaga penyedia pendidikan wajib merancang kurikulum lokal yang berpegangan pada kurikulum inti nasional. Jenjang pendidikan pra sekolah diselenggarakan selama 700 jam per tahun, atau maksimum 4 jam per hari kerja. Prinsip dasar yang disediakan dalam kurikulum inti nasional pada jenjang pendidikan prasekolah ditekankan pada pengembangan individu anak (dalam berbicara dan berbahasa), mempersiapkan anak menjalani masa wajib belajar di tingkat pendidikan dasar, dan melatih kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi anak, serta kemandirian anak. Kemandirian merupakan salah satu etos belajar yang mendasari inti prinsip pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning principle). Dalam jenjang pendidikan pra-sekolah, anak hanya dididik melalui berbagai jenis dan bentuk permainan. Anak dididik sedari dini untuk mampu bekerja sama dan memacu daya kreatifitas dan inisiatif anak. Modal dasar pengetahuan dan keahlian mulai dikenalkan dan diberikan kepada anak pra-sekolah. Jumlah anak dalam satu kelas pendidikan pra sekolah tidak secara eksplisist ditentukan oleh peraturan perundangan, namun Kementerian Pendidikan telah menentukan bahwa jumlah maksimum anak dalam satu kelas pra-sekolah adalah 13 orang, dan dapat diperbesar hingga sejumlah 20 anak dalam satu kelas. Setiap anak didik pra-sekolah akan dimonitor tingkat kesiapan mental dan sosial, serta perkembangan kognitif anak guna menjalani pendidikan dasar di tahun berikutnya. Di akhir jenjang pendidikan pra-sekolah, anak akan memperoleh sertifikat yang menuangkan kemampuan dan performa anak secara deskriptif. Di jenjang pendidikan pra-sekolah terdapat konsep ”educational partnership” yang menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung proses pembelajaran anak yang diberikan oleh gurunya di sekolah atau di pusat penitipan anak. Orang tua murid juga turut aktif dilibatkan dalam penyusunan kurikulum daerah yang tetap berpegang teguh dengan kurikulum inti nasional. VII. Pendidikan Dasar Berbeda dengan sistem pendidikan dasar di Indonesia, pendidikan dasar di Finlandia diselenggarakan selama 9 tahun. Hal ini terkait erat dengan revolusi sistem pendidikan
Finlandia yang dilakukan sejak tahun 1968 ketika dilakukan penghapusan sistem pendidikan berjenjang (parallel school system). Sistem pendidikan Finlandia tidak lagi mengenal sistem pendidikan menengah pertama, atau setara dengan pendidikan di tingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP) di Indonesia. Sejak tahun 1968, Finlandia mengadopsi sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Dasar No.628 Tahun 1998, seluruh anak yang tinggal menetap di Finlandia, dan telah memasuki usia 7 tahun, wajib mengenyam pendidikan wajib dasar 9 tahun dan berakhir ketika seluruh silabus pendidikan dasar 9 tahun telah diselesaikan, atau 10 tahun sejak dimulainya wajib belajar. Orang tua atau wali murid dalam usia wajib belajar wajib menyekolahkan anaknya untuk mengikuti program wajib belajar. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya untuk seluruh anak yang tinggal di kekuasaan wilayah administratifnya. Usia merupakan satu-satunya persyaratan untuk masuk mengikuti pendidikan dasar. Seorang anak dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar satu tahun lebih awal dari usia yang telah ditetapkan, apabila ada bukti tertulis yang menyatakan bahwa sang anak telah siap mental dan psikis, serta kemampuan untuk mengikuti pelajaran pendidikan dasar di sekolah. Persyaratan yang sama juga diterapkan terhadap anak yang hendak mengikuti pendidikan dasar ketika usianya lebih tua satu tahun dari usia yang ditetapkan. Di Finlandia, tidak ada kewajiban untuk mengenyam pendidikan di institusi formal pendidikan di sekolah. Wajib belajar 9 tahun dapat ditempuh dengan cara belajar di luar institusi pendidikan formal sekolah, misalnya belajar di rumah secara mandiri. Bila demikian halnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengawasi perkembangan belajar anak. Orang tua dan wali murid dari anak yang dikenakan wajib belajar wajib memberikan jaminan bahwa anaknya akan menyelesaikan program wajib belajar. Jumlah anak yang mengenyam pendidikan dasar di luar sekolah sangat minim. Pendidikan wajib dasar diawasi oleh pemerintah daerah dengan cara mendata seluruh nama anak dalam usia wajib belajar. Orang tua dan wali murid akan selalu diingatkan untuk memasukkan anaknya ke sekolah ketika usianya telah memenuhi syarat. Kepala Sekolah mendata seluruh pendaftaran sekolah. Ketika terdapat anak dalam usia wajib belajar tidak terdaftar, orang tua atauwali murid akan diberitahukan. Jika anak masih juga belum dimasukkan sekolah maka orang tua sang anak akan dikenakan denda administratif untuk kelalaiannya menyekolahkan anak. Bagi mereka yang tidak lagi masuk dalam usia wajib belajar, namun belum pernah, atau tidak menyelesaikan pendidikan wajib dasar, dapat menerima pendidikan dasar dari pusat pendidikan orang dewasa, baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun Swasta. Pendidikan, pengajaran, buku ajar, transportasi sekolah dan makanan siswa di tingkat wajib belajar 9 tahun di sekolah umum/pemerintah disediakan secara gratis. Satu tahun ajaran pendidikan dasar terdiri dari 190 hari sekolah, di mulai pada pertengahan bulan Agustus, dan berakhir pada awal bulan Juni tahun berikutnya. Dalam satu tahun ajaran, terdapat libur musim panas selama 2 bulan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Government Decree) No.1435 Tahun 2001 tentang Tujuan Umum Nasional dan Penetapan Waktu Belajar dalam Pendidikan Dasar, siswa yang duduk di kelas 1 dan 2 akan menerima pelajaran maksimum 19 jam pelajaran per minggu dengan maksimum 5 mata pelajaran per hari. Di lain pihak, siswa kelas 3 hingga kelas 9 akan menerima pelajaran maksimum 30 jam per minggu dengan maksimum 7 mata pelajaran per hari. Pelajaran diberikan dalam bahasa resmi yang diakui di Finlandia, yakni Suomeksi
(bahasa Finlandia bagi anak yang berbahasa ibu Finlandia) dan Swedish (bahasa Swedia bagi anak yang berbahasa ibu Swedia). Di beberapa sekolah, khususnya di kawasan utara Finlandia, pelajaran juga diberikan dalam bahasa Sami (bahasa kaum Sami yang menempati wilayah utara Finlandia). Bahasa Roman, bagi siswa imigran Roma (finnish gypsies), dan bahasa tanda (sign language) juga diberikan bagi siswa yang membutuhkan perlakuan bahasa khusus. Penyelenggaraan pendidikan dasar Finlandia diatur oleh Kurikulum Inti Nasional untuk Pendidikan Dasar (National Core Curriculum for Basic Education 2004), yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan Nasional Finlandia. Kurikulum inti pendidikan dasar menetapkan bahwa siswa jenjang pendidikan dasar wajib memenuhi dan menuntaskan seluruh silabus pelajaran. Silabus pendidikan dasar Finlandia terdiri dari 21 mata pelajaran, yang diberikan pada tingkatan kelas tertentu, yaitu: 1. Bahasa Ibu dan Sastra (Mother Tongue and Literature): Dari kelas 1 – 9 2. Bahasa Asing 1: Basanya Bahasa Inggris, diberikan dari Kelas 1 – 9 3. Bahasa Asing 2: Biasanya bahasa Latin, diberikan dari kelas 1-9 4. Matematika (Mathematics): Dari kelas 1 – 9 5. Pendidikan Lingkungan Alam (Environmental Studies): Dari kelas 1 – 4 6. Biologi (Biology): Dari kelas 5 – 9 7. Geografi (geography): Dari kelas 7 – 9 8. Fisika (Physiscs): Dari kelas 5 – 9 9. Kimia (Chemistry): Dari kelas 7 – 9 10. Pendidikan Kesehatan (Health Education): Kelas 7 – 9 11. Pelajaran Agama (Religion): Terdapat 2 pelajaran agama, yakni, Lutheran atau Orthodoks, dari kelas 1 – 9 12. Etika (Ethics): Kelas 1 – 9 13. Pelajaran Sejarah (History): Kelas 5 – 9 14. Pelajaran Sosial (Social Studies): Kelas 7 – 9 15. Musik (Music): Kelas 1 – 9 16. Seni Visual (Visual Arts): Kelas 1 – 9 17. Kerajinan Tangan (Crafts): Kelas 1 – 9 18. Pendidikan Olah Raga (Physical Education): Kelas 1 – 9 19. Kerumahtanggaan (Home Economics): Kelas 7 – 9 20. Bimbingan Belajar dan Keterampilan (Educational and Vocational Guidance):Kelas 19
Setelah anak menyelesaikan seluruh silabus pendidikan dasar, maka anak tersebut akan menerima sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa anak tersebut telah menyelesaikan pendidikan wajib dasar 9 tahun dan berhak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menegah atas (general upper secondary school) atau pendidikan kejuruan (vocational education and training). Dalam jenjang pendidikan dasar 9 tahun, tidak terdapat ujian nasional untuk kenaikan tingkat kelas, maupun ujian nasional untuk kelulusan pendidikan wajib dasar 9 tahun. Anak hanya akan memperoleh penilaian yang diberikan oleh guru di tiap akhir tahun ajaran dan di akhir jenjang pendidikan dasar. Bantuan pendidikan khusus diberikan kepada siswa yang membutuhkan berbagai macam bentuk bantuan khusus yang ditentukan pada saat siswa tersebut menjalankan pendidikan dasar. Bantuan tersebut di berikan kepada siswa yang mengalami hambatan mental (masalah
keluarga, masalah pergaulan, dll) dan fisik (cacat atau sakit) yang menghalangi siswa untuk menjalankan pendidikan dasar. Tujuan pemberian bantuan untuk siswa yang membutuhkan perlakukan pendidikan khusus adalah untuk mendukung siswa mengikuti seluruh silabus pendidikan dasar. Bantuan khusus diberikan dalam bentuk bimbingan belajar, medis, atau bantuan untuk memasukkan siswa yang memiliki keterbelakangan mental atau fisik ke sekolah khusus. Sistem pendidikan dasar Finlandia juga memberikan perhatian khusus kepada para siswa asing yang berimigrasi dan menetap di Finlandia. Secara kesuluruhan, siswa imigran yang menjalani pendidikan dasar di Finlandia sebesar 3%. Siswa imigran tersebut akan memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan siswa Finlandia. Siswa imigran juga dikenakan wajib belajar pendidikan dasar dan wajib memenuhi kurikulum pendidikan dasar Finlandia. Namun demikian, sekolah yang menampung para siswa imigran untuk menjalani pendidikan dasar wajib memberikan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan latar belakang bahasa dan budaya siswa imigran tersebut. Seluruh siswa imigran akan memperoleh pelajaran bahasa Finlandia atau Swedia agar menjadikan kedua bahasa tersebut menjadi bahasa kedua mereka. Namun demikian, terdapat beberapa sekolah yang menyediakan pelajaran bahasa asing yang merupakan bahasa ibu para siswa imigran. Guna menunjang kemampuan adaptasi dan integrasi siswa imigran dengan lingkungan sekolah dan sistem pendidikan sekolah dasar, preparatory teaching akan disediakan bagi mereka, yang diselenggarakan dalam waktu setengah hingga 1 tahun. Pendidikan kesenian dasar berbeda dengan pendidikan dasar wajib. Pendidikan kesenian dasar bersifat sukarela dan dikenakan biaya oleh pihak penyelenggara pendidikan seni. Pendidikan dasar kesenian bagi anak dan remaja disediakan oleh lembaga seni musik, tari, seni visual, dan seni rupa. Pemerintah Daerah juga diwajibkan untuk menyediakan lembaga pendidikan kesenian tersebut. Kementerian Pendidikan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, kelompok atau asosiasi masyarakat seni yang terdaftar untuk mendirikan lembaga kesenian. Pendidikan dasar kesenian juga dapat disediakan oleh lembaga pendidikan publik dengan persetujuan Kementerian Pendidikan. Peraturan perundangan mengatur bahwa pendidikan dasar kesenian wajib diselenggarakan oleh sebuah lembaga pendidikan. Tujuan dasar penyelenggaraan pendidikan dasar kesenian ditentukan oleh kurikulum inti nasional. Kurikulum tersebut menyediakan isi pengajaran 9 (sembilan) macam bentuk kesenian, yakni musik, literatur, dansa, pertunjukkan (sirkus dan teater), serta seni visual (arsitektur, seni audiovisual, seni visual, dan seni rupa). Kurikulum untuk silabus dasar kesenian yang disediakan pada tingkat pendidikan dasar dan lanjutan adalah musik, seni literatur, dansa, seni pertunjukan (sirkus dan teater), dan seni visual (arsitektur, seni visual, dan seni rupa). Badan Pendidikan Nasional Finlandia menentukan tujuan dan isi pengajaran setiap bentuk pengetahuan kesenian, baik di tingkat dasar maupun lanjutan. Pemerintah daerah yang menyediakan pendidikan dasar kesenian menerima dana bantuan dari pemerintah pusat sesuai dengan jumlah penduduk. Penyedia pendidikan kesenian publik dan swasta juga menerima bantuan dana pemerintah pusat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diberikan. Jaringan lembaga penyedia pendidikan kesenian di Finlandia yang menerima bantuan dana tersebut sebanyak 87 lembaga seni musik, dan 36 sekolah kesenian lainnya.
VIII. Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Setelah seorang murid telah menerima seluruh kurikulum jenjang pendidikan wajib dasar 9 tahun, maka murid tersebut dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan lanjutan (upper secondary education level). Terdapat dua macam jenjang pendidikan lanjutan, yakni jenjang Pendidikan Menengah Atas dan jenjang Pendidikan Sekolah Kejuruan (vocational education and training). Jenjang pendidikan sekolah kejuruan dibagi ke dalam dua tingkat, yakni pendidikan kejuruan (initial vocational education and training) dan pendidikan kejuruan lanjutan (further vocational education and training). Murid dapat memilih jalur pendidikan mana yang akan mereka jalani. Kurikulum jenjang pendidikan menengah atas dan jenjang pendidikan sekolah kejuruan ditempuh selama 3 tahun. Namun demikian, setelah seorang murid menamatkan salah satu dari kedua jalur pendidikan tersebut, maka ia berhak untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Universitas atau Politeknik. Finlandia menerapkan suatu sistem yang unik dalam jenjang pendidikan ini. Keunikannya adalah tidak adanya batasan bagi seorang siswa untuk mengenyam pendidikan baik di sekolah menengah atas maupun sekolah kejuruan meskipun ia telah memilih salah satu diantaranya atau tengah mengikuti jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Seorang siswa dapat memilih ke mana dia akan melanjutkan pendidikannya setelah menamatkan jenjang pendidikan wajib dasar. Namun demikian, seorang siswa yang telah menentukan bahwa dirinya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas, dimungkinkan untuk mengikuti beberapa atau seluruh course yang disediakan di jenjang pendidikan kejuruan setelah dirinya menamatkan jenjang pendidikan menengah atas yang telah dipilihnya. Demikian juga sebaliknya. Bahkan, mereka yang telah menamatkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan mereka yang telah bekerja dapat mengikuti pendidikan kejuruan guna membekali diri mereka dengan suatu keahlian dan kompetensi khusus kejuruan. Pendidikan Menengah Atas Jenjang pendidikan menengah atas mengembangkan seluruh pengetahuan umum yang telah diberikan di tingkat pendidikan dasar. Tujuannya adalah untuk lebih mengembangkan kemampuan dan keahlian siswa baik untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau dunia kerja. Dalam jenjang pendidikan menengah atas ini, prinsip dasar pembelajaran sepanjang hayat juga tetap ditanamkan ke seluruh siswa. Pendidikan menengah atas diselenggarakan berdasarkan mata pelajaran (course-based). Dan berakhir dengan suatu ujian matrikulasi nasional (national matriculation examination). Tidak ada gelar akademis yang diberikan kepada siswa setelah menamatkan kurikulum jenjang pendidikan menengah atas. Namun demikian, dengan menamatkan jenjang pendidikan ini, seorang murid berhak untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Di universitas, politeknik, atau pendidikan kejuruan lanjutan. Persyaratan untuk masuk ke jenjang pendidikan menengah atas adalah sertifikat tamat pendidikan dasar. Pada umumnya, usia murid ketika masuk dalam jenjang pendidikan menengah atas adalah 16 tahun. Dibutuhkan 3 tahun bagi seorang murid untuk menyelesaikan seluruh kurikulum pendidikan menegah atas. Dengan demikian, usia murid ketika menamatkan jenjang pendidikan menengah atas adalah pada usia 19 tahun.
Pendidikan menengah atas diberikan berdasarkan mata pelajaran (course based) yang secara keseluruhan berjumlah 75 mata pelajaran. Pemerintah pusat menentukan tujuan dasar, bobot dan alokasi waktu setiap mata pelajaran melalui legislasi nasional. Badan Pendidikan Nasional Finlandia menentukan tujuan dan materi inti pendidikan tiap mata pelajaran yang diberikan dalam jenjang pendidikan menegah atas, sesuai dengan kurikulum inti nasional untuk jenjang pendidikan menengah atas. Seluruh siswa dapat menikmati pendidikan menengah atas secara gratis. Namun demikian, tiap murid wajib membeli buku pelajarannya sendiri dan membayar biaya ujian matrikulasi nasional. Ujian matrikulasi nasional diselenggarakan setelah seorang murid menuntaskan seluruh kurikulum pendidikan menengah atas. Ujian tersebut diselenggarakan guna menilai kedalaman dan kematangan ilmu pengetahuan serta keahlian yang telah diberikan sepanjang jenjang pendidikan menengah atas. Ujian matrikulasi diselenggarakan dua kali dalam satu tahun. Biasanya diadakan pada musim semi (spring) dan musim gugur (autumn). Minimal 4 (empat) materi pelajaran yang diuji dalam ujian matrikulasi nasional, yakni satu materi pelajaran wajib, yakni ujian bahasa ibu (bahasa Finlandia, Swedia atau Sami), dan selebihnya materi opsional yang dipilih oleh siswa tersebut. Pilihan yang disediakan untuk materi ujian opsional adalah pelajaran bahasa kedua, bahasa asing, matematika dan sebuah mata pelajaran umum lainnya. Murid dimungkinkan untuk mengambil lebih dari 4 materi pelajaran untuk ujian matrikulasi nasional. Hasil ujian matrikulasi nasional akan diproses dan dinilai oleh suatu lembaga independen yang secara khusus ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Finlandia, yakni Badan Ujian Matrikulasi Nasional (National Matriculation Examination Board). Badan Ujian Matrikulasi Nasional tersebut bertugas untuk selama 3 tahun, dan setelahnya akan dibuka proses penunjukan lembaga independen lain yang akan menggantikannya. Jenjang pendidikan menengah atas diselenggarakan oleh pemerintah daerah, konsorsium daerah (municipal concortia) atau organisasi yang diberikan otorisasi oleh Kementerian Pendidikan Finlandia. Pemerintah pusat menyediakan dana khusus pendidikan menengah atas sesuai dengan angka yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan jumlah murid dan satuan biaya pendidikan untuk tiap murid. Mayoritas dari 435 sekolah menengah atas diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Lulus dari sekolah menengah merupakan salah satu peristiwa penting bagi murid dan keluarga yang bersangkutan. Semua keluarga yang mempunyai anak yang lulus sekolah menengah ini selalu memperingatinya secara formal disesuaikan dengan tingkat ekonomi keluarga. Pendidikan Sekolah Kejuruan Sektor pendidikan dan pelatihan kejuruan terdiri dari pendidikan kejuruan (initial vocational education and training) dan pendidikan kejuruan lanjutan (further vocational education and training). Jenjang pendidikan ini menempa siswanya untuk memiliki keahlian dan keterampilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja dengan memberikan pengetahuan yang memadai serta penanaman prinsip lifelong learning. Pendidikan dan pelatihan kejuruan diselenggarakan di institusi sekolah kejuruan dengan juga menyediakan pelatihan kerja magang (apprenticeship training). Jenjang pendidikan ini dapat diikuti oleh para pelajar yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, maupun para kaum dewasa yang telah bekerja.
Jenjang pendidikan dan pelatihan kejuruan menyediakan keterampilan dan keahlian dasar yang dibutuhkan oleh dunia kerja, termasuk sektor pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus. Mereka yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan pelatihan kejuruan dapat melanjutkan studinya di jenjang pendidikan kejuruan lanjutan atau di perguruan tinggi, seperti Universitas dan/atau Politeknik. Pendidikan dan pelatihan kejuruan mencetak siswanya agar memiliki kompetensi dan keahlian khusus agar mereka siap terjun ke dunia kerja, atau membuka lapangan usahanya sendiri (entrepreneurship). Mayoritas siswa yang mengikuti jenjang pendidikan ini merupakan mereka yang telah menamatkan pendidikan wajib dasar. Namun seperlima siswa yang mengikuti jenjang pendidikan dan pelatihan kejuruan merupakan kaum dewasa yang hendak mengasah keterampilan kerja mereka. Untuk menamatkan jenjang pendidikan dan pelatihan kejuruan, seorang siswa harus memperoleh 120 angka kredit, yang terdiri dari 90 kredit untuk pelajaran kejuruan, 20 kredit untuk mata pelajaran inti kejuruan, dan 10 kredit untuk mata pelajaran pilihan lainnya. Diantara ke-120 angka kredit tersebut sudah termasuk 20 angka kredit untuk pelatihan kerja magang (on-job-training). Satu angka kredit setara dengan 40 jam kerja, termasuk pembelajaran di sekolah dan independent study. Untuk menyelesaikan keseluruhan materi pendidikan jenjang kejuruan membutuhkan waktu selama 3 tahun. Pendidikan dan pelatihan kejuruan menyediakan 8 bidang ilmu yang terdiri dari 53 program kualifikasi kejuruan (vocational qualification) guna memenuhi sekitar 118 jenis keahlian dan kompetensi pekerjaan (specialist qualifications). Vocational Education and Training – Upper Secondary Education Level 8 fields of education and 53 qualifications 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Humanities and Education --> 3 vocational qualification Culture 5 vocational qualifications Social Sciences, Business and Administration --> 1 ocational qualification Natural Sciences --> 1 vocational qualification Technoloy, Communications and Transport --> 26 vocational qualifications Natural Resources and the Environment --> 6 vocational qualifications Social Services, Health and Sports --> 6 vocational qualifications Tourism, Catering and Home Economics --> 5 vocational qualifications
Source: Hanna Autere, Vocational Education and Training in Finland, Presentation, Finnish National Board of Education BAGAN IV. Bidang Pendidikan Kejuruan dan Qualifikasi Keahlian dan Keterampilan
Untuk menilai keberhasilan studi siswa dalam program kualifikasi kejuruan, maka siswa tersebut akan diberikan kesempatan untuk memperlihatkan keahliannya sesuai dengan bidang ilmu yang diterima selama sekolah. Demonstrasi keahlian tersebut memberikan penilaian seberapa besar kemampuan siswa kejuruan untuk terjun di dunia kerja. Setelah melewati penilaian demonstrasi keahlian, siswa tersebut akan memperoleh sertifikat keahlian (certificate of skills) yang juga memberikan pengakuan bahwa siswa tersebut telah memenuhi kualifikasi kejuruan bidang ilmu tertentu.
IX. Pendidikan Tinggi Sistem pendidikan tinggi (dikti) Finlandia terdiri dari 2 sektor, yakni politeknik, dan universitas. Misi politeknik adalah untuk mencetak dan melatih para ahli untuk mendukung dunia kerja dan melaksanakan riset dan pembangunan yang mampu menyokong pendidikan serta pembangunan daerah. Universitas melaksanakan riset ilmiah dan menyediakan instruksi dan pendidikan paska sarjana. Tujuan inti kebijakan dikti Finlandia adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat dan mencetak para ahli terdidik guna memenuhi kebutuhan dunia kerja, khususnya di bidang bisnis dan industri. Dalam menanggapi perubahan di tubuh institusi pendidikan tinggi dan dalam rangka meningkatkan kualitas serta efisiensi operasional pendidikan tinggi, saat ini tengah diupayakan untuk dilakukan perubahan terhadap UU Universitas dan struktur pembangunan institusi pendidikan tinggi. Profil institusi dan bidang prioritas diperkuat, sekaligus mengkonsolidasikan beberapa jaringan institusi penyelia pendidikan tinggi ke dalam sebuah entitas yang lebih besar melalui merger, dan kolaborasi institusi penyelia pendidikan tinggi. Dalam beberapa tahun ke depan, diharapkan agar jumlah penyelia pendidikan tinggi akan menurun, dan sumber daya yang ada akan dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan riset. Struktur institusional pendidikan tinggi Finlandia yang baru diharapkan mulai terwujud pada tahun 2012. Politeknik Misi politeknik adalah untuk menyediakan ilmu pengetahuan, keahlian dan profesionalisme bagi seluruh siswanya guna memenuhi kondisi dan permintaan dunia kerja. Selain dari pada itu, politeknik juga melakukan riset guna menghasilkan hal yang mampu mendukung kebutuhan dunia kerja dan menyokong struktur dan pilar ekonomi dan pembangunan daerah. Konsepsi pendirian politeknik di Finlandia baru dicetus pada tahun 1990an, ketika tingkat lulusan pendidikan kejuruan semakin meningkat. Akhirnya pada tahun 1996 Politeknik baru didirikan secara permanen. Politeknik adalah penyelia pendidikan tinggi multi-disiplin yang memfokuskan dirinya dalam mencetak individu yang memiliki keahlian dan profesionalisme di dunia kerja, serta mencetak individu yang diharapkan mampu mendukung pembangunan pilar ekonomi dan pembangunan daerah. Sebelum tahun 2008, Finlandia memiliki 28 politeknik, di mana 7 diantaranya dikelola oleh pemerintah daerah, 11 dikelola oleh konsorsium pemerintah daerah (municipal education consortia), dan 10 lainnya dikelola oleh swasta. Selain dari pada itu, terdapat 2 institusi politeknik mandiri, yakni Åland University of Applied Sciences yang didirikan di daerah otonomi Åland, dan Police College, institusi pendidikan dan pelatihan kepolisian Finlandia yang berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri Finlandia. Namun demikian, pada Agustus 2008, Finlandia melakukan reformasi politeknik dengan melakukan merger antara beberapa politeknik guna lebih berdaya guna dan berhasil guna. Saat ini, jumlah politeknik di Finlandia menjadi 26 buah, setelah EVTEK University of Applied Sciences dan Helsinki Polytechnic Stadia melakukan merger menjadi Metropolia University of Applied Sciences, dan merger antara dua sekolah bahasa Swedia di Finlandia menjadi Novia University of Applied Sciences. Dengan demikian, dari 26 politeknik yang ada di Finlandia, enam diantaranya dikelola oleh pemerintah daerah, tujuh dikelola oleh konsorsium pemerintahan daerah (municipal education consortia) dan 13 lainnya dikelola oleh swasta.
Siswa yang telah menamatkan jenjang pendidikan menengah atas atau jenjang pendidikan kejuruan dapat memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke politeknik. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat kelulusan sekolah mengah atas atau hasil ujian matrikulasi, dan sertifikat kualifikasi kejuruan (vocational qualification certificate). Saat ini, dengan pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi di Finlandia, seluruh siswa dapat melakukan pendaftaran langsung secara online dengan cara mengakses website politeknik pilihannya. Politeknik akan memilih siswa yang berhak untuk menimba ilmu di tempatnya berdasarkan nilai hasil entrance examination yang diselenggarakan oleh politeknik tersebut. Siswa politeknik Finlandia wajib mengikuti bidang studi inti dan studi kekhususan profesi, studi pilihan, pemagangan, dan proyek kerja akhir. Mereka yang telah memiliki ijasah sarjana (bachelor-level) politeknik dan telah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun, dapat melanjutkan studinya ke jenjang magister (master-level) politeknik. Untuk memperoleh gelar sarjana politeknik, siswa diwajibkan untuk mengumpulkan 210-240 nilai kredit Eropa (ECTS) yang dapat diperoleh selama 3,5 – 4,5 tahun. Sedangkan untuk gelar magister politeknik, siswa harus mengumpulkan 60-90 ECTS yang dapat diperoleh selama 1,5 – 2 tahun. Siswa memiliki otonomi untuk menentukan mata kuliah yang hendak diikutinya yang tertuang dalam sebuah individual study plan (ISP) atau di Indonesia sama seperti Kartu Rencana Studi (KRS). Politeknik pemerintah daerah maupun politeknik swasta wajib memperoleh lisensi operasional politeknik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian, politeknik tersebut memiliki otonomi khusus untuk mengelola hubungan internalnya. Kementerian Pendidikan, politeknik dan organisasi pengelola politeknik (pemerintah daerah/swasta) wajib membuat sebuah perjanjian performa tiga-tahunan (three-year performance agreements) yang mengatur masalah tujuan, dan monotoring caipaian, serta pengembangan proyek nasional. Pendanaan juga dituangkan dalam perjanjian tersebut, namnun dikucurkan per tahun, sesuai dengan nominal yang telah diperjanjikan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara bersama mendanai operasional politeknik berdasarkan angka unit costs per-siswa, serta nilai proyek dan performa (project funding and performance based funding). Berdasarkan data yang diperoleh, hingga tahun 2007, terdapat 114,730 siswa yang melanjutkan studinya di jenjang sarjana politkenik, di mana 5,300 diantaranya adalah siswa asing. Kurang lebih sebanyak 32,120 siswa politeknik yang diterima per-tahun, di mana mayoritas diantaranya mengambil studi khusus di bidang teknologi, komunikasi dan transportasi, serta layanan sosial, kesehatan dan olah raga. Berdasarkan data statistic yang dikeluarkan oleh Statistic Finland, 87% lulusan sarjana politeknik berhasil memperoleh pekerjaan tetap. Universitas Undang-Undang Finlandia tentang Universitas menyatakan bahwa Universitas harus mampu mendorong kemajuan pendidikan di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan kesenian, menyediakan pendidikan tinggi yang berbasis penelitian, dan mendidik siswanya untuk mampu memberikan pelayanan bagi negara dan kemanusiaan. Untuk mencapai hal tersebut, universitas di Finlandia harus mampu berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya dan memanfaatkan hasil penemuan dan/atau penelitian ilmiah dan kegiatan kesenian bagi rakyat.
Keduapuluh universitas yang tersedia di Finlandia dimiliki oleh negara dan sebagian besar pendanaannya berasal dari anggaran belanja negara. Seluruh universitas di Finlandia terdiri dari 10 universitas multidisiplin ilmu, tiga sekolah tinggi ekonomi dan administrasi bisnis, tiga universitas teknologi, dan empat akademi kesenian. Selain dari pada itu, Finlandia juga memiliki National Defence College yang diselenggarakan di bawah pengawasan Kementerian Pertahanan. Penyelenggaraan pendidikan di universitas wajib dilaksanakan di atas prinsip kebebasan memperoleh pendidikan dan melakukan penelitian, serta kemandirian (university autonomy). Berbeda dengan proses pendaftaran masuk universitas negeri di Indonesia yang menggunakan sistem Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM-PTN) yang diadakan secara serentak untuk seleksi masuk seluruh universitas negeri di Indonesia, di Finlandia siswa yang telah memperoleh ijasah tamat jenjang pendidikan menengah atas dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dengan hanya mengajukan aplikasi pendaftaran masuk kuliah secara langsung ke Universitas yang dituju. Dengan perkembangan teknologi, kini tersedia aplikasi pendaftaran masuk universitas secara online di situs http://www.universityadmissions.fi bagi mereka yang hendak melanjutkan pendidikan tingginya di 9 (sembilan) Universitas Negeri di Finlandia, yakni Universitas Helsinki, Universitas Jyväskylä, Universitas Turku, Universitas Oulu, Universitas Lapland, Universitas Tampere, Universitas Vaasa, Turku School of Economics, dan Lappeenranta University of Technology. Sebelas universitas negeri lainnya masih menggunakan sistem pendaftaran langsung ke universitas. Setelah melakukan pendaftaran secara online atau pendaftaran secara langsung di Universitas yang dituju, siswa akan memperoleh jadwal seleksi masuk universitas yang diselenggarakan oleh universitas yang dituju. Universitas memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bidang ilmu yang akan diuji (disesuaikan dengan pilihan fakultas dan bidang studi yang dipilih siswa) dan berwenang penuh untuk menentukan pelamar yang lulus seleksi masuk berdasarkan nilai hasil seleksi yang diperoleh. Universitas di Finlandia memberikan gelar Sarjana dan Magister, serta gelar Doktoral dan Paska Sarjana (postgraduate licentiate and doctoral degrees). Sebelum tahun 2005, seluruh siswa yang telah selesai menimba ilmu di universitas-universitas di Finlandia akan langsung memperoleh gelar Magister. Namun, dengan mulai diberlakukannya sistem kesarjanaan yang baru sejak tahun 2005, mahasiswa harus memperoleh gelar sarjananya terlebih dahulu baru dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan magister. Untuk memperoleh gelar dari sebuah Universitas, siswa harus mengumpulkan 120 nilai kredit Eropa (ECTS) untuk gelar Sarjana, dan 180 ECTS untuk gelar Magister. Pada umumnya, siswa dapat memperoleh gelar sarjana dalam tempo 2-3 tahun atau 1-2 tahun untuk gelar magister. Di beberapa bidang kekhususan ilmu, seperti kedokteran, gelar kesarjanaan dapat diperoleh dalam tempo waktu yang lebih lama. Setiap siswa diharapkan untuk membuat rencana studi sebagai mekanisme monitoring perkembangan kuliah. Selain faktor pemenuhan nilai kredit kuliah, kelulusan siswa juga ditentukan dari keberhasilan siswa untuk menghasilkan sebuah karya tulis penelitian ilmiah (thesis), baik di tingkat sarjana, maupun magister, di akhir periode kuliah. Beberapa bidang studi sarjana dan magister, siswa juga dipersyaratkan untuk mempertahankan karya tulis penelitian ilmiahnya (thesis defense) di hadapan para dosen, pakar, maupun akademisi. Khusus jenjang doktoral, persyaratan thesis defense merupakan suatu hal yang harus dipenuhi.
Seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Universitas diawasi dan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, melalui sebuah three-year performance agreements yang ditandatangani oleh pihak Kementerian Pendidikan dan pihak Universitas setelah melakukan serangkaian proses negosiasi performa. Perjanjian tersebut menuangkan rencana capaian universitas, seperti target kelulusan, sumber daya, pengawasan dan evaluasi capaian target, dan pengembangan target rencana capaian. Setiap tahun, Universitas akan memperoleh masukan (feedback) dari pemerintah, baik secara oral, maupun tulisan, mengenai perkembangan dan capaian kegiatan Universitas di tahun sebelumnya, dan hal apa yang seharusnya lebih diperhatikan dan dikembangkan oleh pihak Universitas. Universitas juga memperoleh dana inti dari pemerintah pusat. Dana inti yang diterima disesuaikan berdasarkan taret capaian universitas, target proyek kegiatan penelitian dan pengembangan, dan performa kegiatan universitas di tahun sebelumnya. Dana yang dikucurkan oleh pemerintah termasuk dana kegiatan pendidikan (core funding), dana proyek penelitian dan pengembangan ilmiah (project funding), dan dana kinerja (performance funding). Secara keseluruhan, Pemerintah memberikan dana sebesar 64% dari total budget tiap-tiap universitas. Reformasi Universitas Saat ini, pemerintah Finlandia, bekerja sama dengan seluruh stakeholder pendidikan tinggi jenjang universitas, tengah melakukan upaya reformasi universitas. Seluruh universitas di Finlandia akan ditransformasi menjadi suatu entitas yang lebih kuat dan independen yang mampu menjawab tantangan pendidikan tinggi di masa depan. Untuk mencapai hal tersebut, dirasa perlu untuk melakukan reformasi universitas. Pemerintah berencana untuk mengganti UU Universitas (1997) dengan yang baru. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan yang baru rencananya akan disampaikan Pemerintah kepada Parlemen pada musim semi 2009 dan diharapkan dapat diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2009. Dengan diberlakukannya UU tersebut, maka universitas-universitas di Finlandia diharapkan dapat melaksanakan pengaturan organisasi universitas yang baru pada musim gugur 2009. Direncanakan, pelaksanaan UU Universitas yang baru dapat berlaku mengikat secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Dengan reformasi tersebut, universitas diharapkan mampu mencapai tujuan sebagai berikut: 1. lebih mampu menjawab tantangan yang ada dalam lingkungan pelaksanaan pendidikan tinggi tingkat universitas; 2. mampu melakukan diversifikasi pendanaan; 3. lebih kompetitif dalam memperoleh dana penelitian internasional; 4. lebih mampu menciptakan kerja sama dengan universitas dan institut penelitian ilmiah asing; 5. mampu engalokasikan sumber daya yang ada bagi pengembangan riset ilmiah yang mutakhir secara terfokus di berbagai bidang strategis; 6. lebih menjamin kualitas dan efektifitas hasil pembelajaran dan penelitian; 7. lebih memperkuat peran civitas akademika dalam mengembangkan sistem pembangunan berbasis inovasi.
Dalam upaya mencapai tujuan reformasi universitas tersebut, universitas akan melekatkan sebuah status hukum yang mandiri (independent legal personality), tidak lagi diatur oleh negara, dan memiliki kebebasan untuk memilih menjadi suatu badan hukum korporasi yang
berada di bawah aturan hukum publik, atau menjadi suatu badan hukum yayasan yang tunduk pada aturan hukum perdata. Dengan demikian, konsekuensi hukum pelekatan status tersebut kepada universitas-universitas di Finlandia dalam praktek adalah sebagai berikut: 1. Otonomi Universitas akan lebih besar: Reformasi akan memberikan unversitas kewenangan yang lebih dengan cara mengurangi kewenangan pengawasan yang berada di pemerintah pusat. Universitas akan terpisah dari administrasi negara, dan akan lebih fokus dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi tingkat universitas dan penelitian ilmiah yang berbasis inovasi 2. Staff universitas tidak lagi dipekerjakan oleh negara. Hubungan kepegawainegerian akan berubah menjadi hubungan kepegawaian perdata berdasarkan kontrak antara pihak universitas dan staff, melalui proses negosiasi dalam collective bargaining. Pihak universitas akan lebih mandiri dalam pengadaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, dengan kebebasan memilih pegawai yang terbaik dari yang terbaik. 3. Universitas akan lebih memiliki kemandirian dalam menjalankan roda manajemen keuangannya. Universitas akan lebih bebas untuk mencari sumber-sumber pendanaan di luar sumber dana tetap yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai dengan threeyear performance agreements, dalam lebih mendorong penyelenggaraan pendidikan dan penelitian ilmiah. 4. Komposisi dewan universitas akan lebih disesuaikan dengan strategi rencana capaian universitas. Stakeholder penyelenggaraan pendidikan tingkat universitas (professor, dosen, mahasiswa, bahkan masyarakat) akan semakin luas.
Namun demikian, reformasi universitas yang tengah diupayakan memiliki dampak terhadap perkuliahan mahasiswa asing di Finlandia. Sebagaimana di ketahui, perkuliahan di Finlandia, baik di jenjang sarjana, magister, maupun doktoral, tidak dipungut biaya, baik bagi warga negara Finlandia, penduduk Uni Eropa, maupun warga negara asing lainnya. Dengan adanya reformasi universitas ini, siswa yang berasal dari negara di luar Uni Eropa yang hendak menimba ilmu di jenjang magister, dan doktoral, akan dikenakan biaya, kecuali para siswa tersebut mampu menunjukkan bukti bahwa mereka merupakan pihak penerima beasiswa. Reformasi universitas di Finlandia juga memberikan keleluasaan bagi universitas yang ada saat ini untuk memperkuat kerja sama melalui penggabungan (merger), guna mencapai struktur dan jaringan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Penggabungan beberapa universitas ini akan mengakibatkan jumlah universitas di Finlandia semakin berkurang, namun tidak mengurangi efektifitas dan efisiensi pendidikan tingkat universitas. Penggabungan universitas yang telah terjadi adalah sebagai berikut: 1. Aalto University: gabungan tiga universitas negeri di Finlandia, yakni Helsinki University of Technology, Helsinki School of Economics, dan University of Art and Design, dengan status badan hukum yayasan dan diharapkan dapat beroperasi pada musim gugur 2009; 2. University of Eastern Finland: gabungan dua universitas negeri di Finlandia, yakni University of Joensuu dan University of Kuopio; 3. New University of Turku: gabungan dari Turku School of Economics and Business Administration dan University of Turku.
X. Pengakuan Internasional: OECD-Programme for International Student Assessment (PISA) Programme for International Student Assessment (PISA) adalah survey tiga tahunan yang diadakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) terhadap siswa/pelajar dari 30 negara anggota OECD dan 35 negara mitra OECD yang berusia 15 tahun. PISA memberikan penilaian terhadap pengetahuan, keahlian dan kompetensi siswa di 3 bidang pelajaran, yakni, membaca (reading), matematika (mathematics), dan sains (science), serta sebuah ujian pemecahan masalah (problem solving tests). Pisa diselenggarakan sejak tahun 2000, dan pada tahun 2009 ini akan diadakan survey PISA untuk yang keempat kalinya. Pada tahun ini tercatat 30 negara anggota dan 35 negara mitra turut berpartisipasi dalam survei PISA. PISA tidak hanya sekadar menguji pengetahuan siswa/pelajar terhadap ketiga bidang ilmu tersebut, namun lebih dari itu, PISA menguji kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh di pendidikan formal secara komprehensif dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari (real-life situations). Selain dilakukan pengujian di tiga bidang ilmu dan uji pemecahan masalah tersebut, PISA juga meminta para siswa untuk mengisi background questionaire guna melihat hasil performa ujian dengan kemampuan atau potensi lifelong learning di setiap lingkungan sosial mereka berada. Finlandia, salah satu negara anggota OECD, turut berpartisipasi dalam survei PISA sejak tahun 2000. Dari 3 penyelenggaraan PISA terdahulu, siswa usia 15 tahun di Finlandia selalu menorehkan prestasi terbaik di bidang matematika, sains, dan membaca: 1. Membaca: Peringkat pertama di PISA tahun 2000 dan 2003, dan peringkat kedua di tahun 2006. 2. Matematika: Peringkat keempat di PISA 2000, peringkat kedua di PISA 2003, dan peringkat pertama di PISA 2006. 3. Sains: Peringkat ketiga di PISA 2000, peringkat pertama di PISA 2003, dan 2006. 4. Pemecahan Masalah: peringkat kedua di PISA 2003.
Dalam penyelenggaraan PISA terakhir di tahun 2006, sebanyak 5,265 siswa sekolah dasar berusia 15 tahun dari 144 sekolah berbahasa Finlandia, dan 11 sekolah berbahasa Swedia di Finlandia, ikut serta dalam survei yang diselenggarakan oleh OECD, bekerja sama dengan Center for Educational Evaluation and Assessment Finlandia (terdiri dari Kementerian Pendidikan, Universitas Jyväskylä, dan Badan Nasional Pendidikan Finlandia), dan menghasilkan nilai terbaik yang pernah diraih oleh siswa dari negara manapun juga di bidang matematika dan sains.
XI. Penutup Keberhasilan Finlandia dalam mencetak pelajar yang mandiri, inovatif, dan berprestasi sangat ditentukan oleh sistem pendidikan yang handal dan memadai, dan dukungan penuh segenap elemen bangsa Finlandia. Pemerintah Finlandia terus melakukan reformasi di sektor pengembangan dan pembangunan pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan jaman. Terdapat 9 kunci utama yang menunjang keberhasilan pendidikan di Finlandia, yakni: 1. prinsip kesetaraan kesempatan (equal opportunities)
2. pendidikan komprehensif 3. tingginya kompetensi guru 4. pembinaan siswa dan pendidikan khusus bagi siswa yang membutuhkan perlakuan khusus 5. evaluasi 6. partisipasi dan dorongan pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan 7. sistem pendidikan yang lentur berdasarkan pada penguatan (a flexible system based on empowerment) 8. kuatnya kerja sama seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Finlandia; dan 9. pendidikan yang berorientasi pada siswa (student-oriented education), serta prinsip lifelong learning.
-oOoSUMBER DATA DAN INFORMASI A. Buku dan Publikasi 1. Finnish National Board of Education, Immigrant Education in Finland, Finnish National Board of Education Publication. 2. Finnish National Board of Education, Education in Finland, Finnish National Board of Education Publication. 3. Finnish National Board of Education, Vocational Education and Training in Finland, Finnish National Board of Education Publication. 4. Finnish National Board of Education, Careers in Culture: Upper Secondary Vocational Qualifications, Finnish National Board of Education Publication. 5. Finnish National Board of Education, School Meals in Finland: Investment in Learning, Finnish National Board of Education Publication, Edita Oyj, 2008. 6. Finnish National Board of Education, National Core Curriculum for Basic Education, Finnish National Board of Education Publication, Studio Viiva Oy, 2004, ISBN 95213-2081-8. 7. Finnish Statistics, Education in Finland 2006, ed.1, Statistics Finland, Helsinki, 2006. 8. L.Kolbe, J. Parikka, L. Suvikumpu, et all., Portraying Finland: Facts and Insights, Otava Publishing Company, Helsinki, 2005. 9. Ministry of Education of Finland, Education and Science in Finland, Finnish Ministry of Education Publication, Finland, 2008Neil Kent, Helsinki: A Cultural and Literary History, ed. 1, Interlink Publishing, Massachussetts, 2005. 10. OECD, Education at a Glance 2008: OECD Indicators, OECD Publishing, ISBN: 97892-64-04628-3. 11. P. Elovainio, M. Jacobson, H. Ojanen, et all., Facts about Finland: Science, Trade, Culture, Industry, and History, ed.2., Otava Publishing Company, Helsinki, 2000. 12. University Admissions, How to Apply to Finnish Universities, Publication of www.universityadmissions.fi, 2008, ISBN: 978-952-67079-0-7.
B. Artikel dan Presentasi
1. R. Laukkanen, Chapter:14 Finnish Strategy for High-Level Education for All, dalam buku N.C. Soguel dan P.Jaccard (eds), Governance and Performance of Education System, Springer, 2008, p. 305-324. 2. H. Autere, Vocational Education and Training in Finland, Power Points Presentation, Finnish National Board of Education, 2009.
C. Website 1. Kementerian Pendidikan Finlandia: http://www.minedu.fi 2. Finnish National Board of Education: http://www.oph.fi 3. Discover Finland [International Study Programme Database]: http://www.studyinfinland.fi/ 4. Center for International Mobility / CIMO [Scholarship and Exchange Programme Administration]: http://www.cimo.fi/
http://www.deplu.go.id/helsinki/Pages/TipsOrIndonesiaGlanceDisplay.aspx?IDP=1& IDP2=4&l=id
