Upaya pembuktian penghindaran pajak di Indonesia Senin, 2 September 2013 - 10:47
Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan global di Uni Eropa cukup besar nilainya. Namun apakah di Indonesia sendiri penghindaran pajak seperti yang dialami negara-negara di Uni Eropa khususnya Inggris juga terjadi? Perlu pembuktian untuk mengetahui seberapa besar perusahaan global di Indonesia melakukan penghindaran pajak. pajak. Pembuktian Pembuktian itu pun tidaklah mudah mudah namun bisa dilakukan. Pertama, benchmarking benchmarking kewajaran nilai biaya beban umum seperti royalti offshore licensing dan jasa manajemen. Apa ada perbedaan tarif jasa manajemen dan royalti antara Indonesia dengan negara lain untuk perusahaan yang sama? Perusahaan consumer goods di India hanya membayar royalti 1,4 sampai 3,15 persen di tahun 2018, seme sementara ntara di Indonesia antara 5-8 persen. Biaya royalti dan jasa manajemen yang tinggi bisa dianggap sebagai dividen, selain tentunya merugikan investor minoritas. Kedua, perlu ada aturan pencabutan izin suatu usaha Penanaman Modal Asing jika dalam waktu sekian tahun rugi terus menerus tapi terus beroperasi. Ketiga, meninjau ulang perjanjian perhindaran pajak berganda (P3B) dengan negara-negara tempat domisili holding company yang memiliki anak usaha di Indonesia, seperti Singapura, Jepang, Korea, China dan negara Eropa. Keempat, perlu kesepakatan pertukaran data keuangan perbankan dengan negara anggota OECD, untuk mengejar data keuangan para penghindar pajak, seperti yang dilakukan parlemen Uni Eropa. Kelima, pembatasan tarif bunga pinjaman ke perusahaan induk. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasiona multinasionall yang tidak menjalank menjalankan an kewajibannya kepada negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. "Kita perhatikan juga di Indonesia, banyak perusahaan joint venture, yang bisa kita kategorikan sebagai regional national company atau multinational company, yang paling tidak ada 4.000 perusahaan joint venture, multinasional company yang selama 7 tahun itu tidak bayar pajak," tegas t egas Agus. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (parent company) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan consumer goods harus memba membayar yar royalti kepada holding company di Belanda, dari 3,5 persen meningkat meningkat ke 5 sampai sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015. 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-2015, consumer goods tersebut stagnan di angka Rp 27 triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5 persen menjadi 8 persen, berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5 persen dikalikan Rp 27 triliun atau sekitar Rp 1,215 triliun. Potensial loss PPh badan tahun 2015 adalah Rp 1,215 triliun dikalikan 25 persen atau sebesar Rp 303 milyar. Hal ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara sumber penghasilan, karena 8 persen harga produk dibayar rakyat Indonesia lari ke royalti holding company. Apakah ada penghindaran pajak di Indonesia? Sangat mungkin, karena banyak perusahaan global yang juga beroperasi di Indonesia. Upaya membuktikan penghindaran pajak tidak mudah, namun ada upaya yang bisa dicoba. Ditulis kembali dari artikel "Menisik Pajak Perusahaan Global" Global " oleh Anandita Budi Suryana, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
http://www.pajak.go.id/content/upaya-pembuktian-penghindaran-pajak-di-indonesia
Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura ESTU SURYOWATI
Kompas.com - 06/04/2016, 20:38 WIB
KOMPAS.com/SRI LESTARI Mentri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro
JAKARTA,KOMPAS.com – Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi
perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan perusahaan-perusahaan yang nakal dan tidak tertib kewajiban pajak, seperti PT RNI ini, akan dikenakan sanksi hukum. “2016 ini adalah tahun penegakan hukum, artinya kita tidak akan segan-segan melakukan law enforcement terhadap wajib pajak yang dianggap belum patuh atau melakukan kesalahan,” kata Bambang dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (6/4/2016). Modus yang umum dilakukan adalah perusahaan atau perseorangan datang ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan, misalnya wisata. Bambang menuturkan, para pelancong asing ini terikat persyaratan tidak boleh bekerja atau mendapatkan penghasilan dari negara tujuan. Akan tetapi, kata dia, yang banyak terjadi di Indonesia khususnya di ibu kota adalah para pelancong membuka praktik entah itu jasa kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Mereka barangkali menyewa apartemen atau rumah untuk memberikan layanan kepada pelanggan. “Tentunya pasien pelanggan itu datang dengan membayar jasa dari si ahlinya atau dokternya maupun obat-obatan atau kosmetik. Mungkin kalau dari kesehatan atau yang lain, mungkin perlu dicek ijinnya. Tapi, yang pasti dari kami Kemenkeu khususnyaDJP, jelas kegiatan ini tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak,” tegas Bambang. Dia lebih jauh menyampaikan, PT RNI adalah salah satu contoh dari kegiatan yang dimaksud. Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. “Jadi, pemiliknya tidak nanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura,” ungkap Bambang. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang – mengurangi pajak – , perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi, kata Bambang, jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Prakts tidak ada pajak yang masuk ke negara.
Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. “Jadi intinya dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis. Karena itulah oleh Kanwil DJP Khusus dilakukan pemeriksaan,” kata Bambang. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Memang kata Bambang, omzet PT RNI di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. “Tapi poin saya, kita t idak bisa menyalahkan aturannya yang kurang kuat. Tapi kita juga mempertanyakan etika dari di PMA ini. Udah PMA kok malah minta pajak UKM. Artinya keterlaluanlah. Kalau minta fasilitas, ya yang masuk akal, jangan seperti ini,” ucap Bambang. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.
http://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Per usahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura
Menteri Susi Ungkap Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Perikanan IWAN SUPRIYATNA
Kompas.com - 14/03/2017, 14:00 WIB
KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu untuk membahas potensi pajak sektor perikanan di Jakarta, Selasa (14/3/2017).
JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan,
penerimaan pajak dari subsektor perikanan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum dan perpajakan. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, modus pelaku usaha untuk menghindar dari kewajiban perpajakan antara lain melaporkan jumlah dan harga kapal dengan under value, melaporkan hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai, tidak melaporkan jenis kegiatan usaha dengan benar, dan tidak melaporkan pendapatan dengan tidak benar. "Berdasarkan temuan KKP dan Satgas 115, masih banyak ditemukan praktik mark down ukuran kapal dan alih muat (transhipment) yang merupakan modus tindak pidana di bidang perikanan," ujar Susi di Jakarta, Selasa (14/3/2017). Mark down dilakukan untuk tujuan menghindari kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memperoleh BBM subsidi, serta melaporkan hasil tangkapan lebih kecil dari yang sebenarnya (underreported ). Berdasarkan data PNBP yang diperoleh dari pelaksanaan gerai perizinan kapal ikan hasil pengukuran ulang di 47 daerah selama April 2016 hingga Maret 2017, negara menerima Rp 122 miliar atas penerbitan 3.008 izin kapal ikan yang sebelumnya mark down. Alih muatan kapal ikan (transhipment) secara ilegal juga dilakukan mengurangi penerimaan negara oleh karena jumlah ikan yang dilaporkan lebih rendah daripada hasil tangkapan yang sebenarnya. "Akibatnya, penerimaan pajak dari pelaporan ikan tersebut pun jumlahnya lebih kecil dari yang seharusnya," tutur Susi. Saat ini, modus baru transhipment ilegal ditemukan di Bitung. Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Filipina memakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia palsu untuk dapat mengawaki kapal pumpboat. "Kapal yang dijuluki “armada semut” ini langsung mengalihmuatk an ikan yang ditangkap secara ilegal kepada kapal pengangkut di perbatasan Rl-Filipina," jelasnya.
Menindaklanjuti hai tersebut, Menteri Susi mengajak seluruh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku. KKP akan memastikan kepatuhan pelaku usaha melalui pengetatan proses izin dan pengawasan kegiatan operasional kapal di lapangan. Pelaku usaha juga diharuskan menyampaikan informasi yang benar dan valid dalam rangka penerimaan negara. Lebih lanjut menurut Susi, selama ini sektor perikanan lebih menguntungkan oknum-oknum yang melakukan eksploitasi ikan, tanpa memberikan kontribusi kepada negara. "Saya akan terus memperkuat kerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk mengoptimalisasi penerimaan negara antara lain melalui pertukaran data sektor perikanan, sinkronisasi program dan kebijakan, serta peningkatan koordinasi pengawasan kepatuhan," tandasnya.
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/14/140044626/menteri.susi.ungkap.modus.penghindar an.pajak.perusahaan.perikanan
DPR: Celah Penghindaran Pajak Terbuka Lebar di Indonesia Christie Stefanie , CNN Indonesia | Rabu, 06/04/2016 00:11 WIB
Bagikan :
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut fenomena Panama Papers menunjukkan adanya celah bagi politikus dan pengusaha mengamankan dana miliknya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. (CNN Indonesia/Natanael Wahluya).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon berpendapat, fenomena Panama Papers menunjukkan adanya celah bagi politikus dan pengusaha mengamankan dana miliknya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun, Fadli menekankan tidak semua dana yang dimiliki politikus dan pengusaha merupakan hasil tindak pidana korupsi. Hal itu yang kemudian disambut baik sejumlah negara dengan menyediakan diri sebagai "tempat parkir" dana ilegal tersebut dengan biaya yang rendah. "Adanya Panama Papers itu menunjukkan celah orang perlu tax haven, menyimpan dana yang mungkin sulit dipertanggungjawabkan," ujar Fadli di Jakarta, Selasa (5/4).
Legislator Partai Gerindra menuturkan, diperlukan ratifikasi kerja sama antar negara mengenai pembukaan aset internasional yang bakal dijalankan pada 2017 dan 2018 mendatang. Sehingga, aset seseorang yang disimpan negara lain dapat mudah dideteksi. Hal serupa disampaikan Anggota Komisi XI DPR Misbakhun. Menurutnya, perlu ada acuan yang jelas disimpannya dana pengusaha dan politikus Indonesia di luar negeri karena upaya penggelapan dana atau menghindari tingginya pajak. Dia mengimbau aparat perpajakan dan penegak hukum mempelajari dan menelusuri dugaan adanya pelanggaran hukum dari penyimpanan uang di luar negeri. "Adanya Panama Papers menunjukkan perseorangan dan korporasi selalu berupaya mengurangi jumlah pajaknya. Itu sah. Kalau melanggar hukum ya penggelapan," ujar Misbakhun. Sebelumnya, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) membocorkan dokumen investasi para pemimpin dunia, politisi, selebriti, hingga olahragawan, yang mencoba menghindar dari kewajiban p ajak di negaranya masing-masing. Dokumen rahasia "Panama Papers" yang dirilis ICIJ dalam situsnya disebutkan, Mossack Fonseca, firma hukum yang berbasis di Panama, tak segan-segan membantu kliennya melakukan penipuan berkedok investasi atau yang sering dikenal dengan skema Ponzi. Mossack bahkan disebut sebagai fasilitator pencucian uang bagi para pengemplang pajak global. ICIJ juga menelusuri aksi penipuan berkedok investasi yang dilakukan Mossack Fonseca hingga ke Indonesia. Perusahaan investasi kecil di Indonesia pernah mengaku terafiliasi dengan perusahaan hasil bentukan Mossack Fonseca di Virgin Islands British. Perusahaan itu didirikan khusus untuk menipu dan berhasil mengumpulkan modal hingga US$150 juta dari sekitar 3.500 investor.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160405152133-78-121860/dpr-celah-penghindaranpajak-terbuka-lebar-di-indonesia/
Fenomena-Fenomena Pajak di Indonesia
Fenomena Pajak Di Indonesia
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara setelah devisa. Pajak adalah komponen utama dalam pembiayaan dan pengalokasian dana pembangunan Negara. P emungutan pajak tanpa balas jasa timbal balik atau kontraprestasi individual oleh pemerintah dan dapat dipaksakan terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh pewajib pajak dijadikan suatu kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penyalahgunaan dalam pemungutan pajak tersebut. Besarnya nominal pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah mampu membutakan akal pikiran dan hati nurani mereka sehingga mampu melakukan hal-hal yang bukan hanya merugikan rakyat tetapi juga negara demi memperkaya diri mereka sendiri. Terlepas dari pemerintah kita melihat juga adanya masyarakat y ang bermasa bodoh dan tidak membayar pajak terhadap penghasilan dan fasilitas yang sudah dinikmatinya. Padahal, bila dihitung nominal pajak yang tidak dibayarkan pajaknya sangatlah besar dan bisa dibilang sangat membantu pemerintah di dalam mengalokasikan dana tersebut untuk membuat sarana-sarana yang awalnya untuk rakyat itu sendiri. Tapi kembali lagi ke individu yang harus sadar akan pentingnya pajak dan hukum-hukum yang telah mengatur perpajakan di Indonesia. Jika dilihat dan dibandingkan, besarnya pajak di Indonesia masih sangatlah kecil dibandingkan dengan negara lainya. Dapat dilihat jumlah WP yang terdaftar dalam jumlah NPWP yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak selama puluhan tahun hanya mencapai sekitar 3.6 juta. Dengan jumlah WP sebanyak itu, tax ratio pajak di Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan negara tetangga. Dari jumlah 3.6 jutapun hanya sebagian kecil yang aktif. Dari yang aktifpun hanya sebagian kecil yang membayar pajak. Dari yang membayar pajakpun hanya sebagian kecil yang menghitung dan melaporkan pajaknya secara benar. Sebagian besar negara lain, menetapkan kepada warga negaranya untuk membayar pajak tersebut dengan nilai yang tinggi. Maka tidaklah heran fasilitas dan sarana negaranegara tersebut jauh lebih maju dibandingkan dengan negara kita, melihat kesadaran dan tingkat pendapatan negara tersebut terhadap pajak sangatlah tinggi.
Salah satu contoh pajak yang sering dibahas adalah PPN dan Pph, karena biasanya pajak ini langsung dapat dibayarkan secara langsung oleh masyarakat. Dan juga, pajak ini dapat secara langsung dipungut karena pembayaran pajak ini dipotong langsung dari biaya gaji untuk Pph dan pembayaran terhadap pembelian pada suatu barang untuk PPN. Lain halnya dengan pajak-pajak lainya, yang sedikit sulit dipungut karena mangkirnya para pembayar pajak dari kewajiban mereka tersebut. Tetapi dengan pembayaran Pph dan PPN ini pun diharapkan akan selalu berjalan dengan lancar, tanpa kendala yang dapat merugikan. Apalagi banyak terjadi kasus banyaknya penguasa yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, yang jumlah nominal pajak tersebut sangatlah tinggi. Bayangkan saja jika setiap orang seperti mereka, maka pembangunan di Indonesia sudah dapat dipastikan terhenti dengan seketika.
Fenomena ini sangat mencengangkan, mengingat usaha yang mereka jalankan selama ini pastilah banyak menuai keuntungan, tetapi mereka lupakan kewajiban mereka sebagai warga negara yang jelas-jelas secara langsung maupun tidak langsung mereka telah menggunakan berbagai fasilitas yang ada dan melancarkan bisnis mereka. Seharusnya mereka harus lebih sadar, bahwa pajak itu juga yang telah membantu mereka dengan berbagai fasilitas yang dihasilkan dari pembayaran pajak. Namun hingga saat ini permasalahan pajak di Indonesia tidak henti-hentinya muncul. Padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggelapkan dan terlibat dalam kasus pajak. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara, padahal dengan kita membayar pajak, dapat menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang. Banyak contoh kasus seperti kasus penggelapan pajak Asian Agri Group. Kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group yang diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun sudah cukup bukti. Tapi, hingga kini penyidik pajak dan jaksa penuntut umum belum menemukan konstruksi hukum yang tepat. Demikian dikatakan Jaksa Agung Hendarman Supandji sebelum rapat kabinet di Kantor Kepresidenan, Dengan penggelapan pajak yang mencapai 1,3 triliun sudah jelas merugikan negara. Mengapa pajak harus digelapkan? padahal kita hidup, bertempat tinggal dan membangun usaha di Negara ini dan dengan membayar pajak maka kita dapat membantu Negara kita untuk dapat maju kedepan. Dari sekian kasus yang membelit negeri ini, kasus pajak menduduki peringkat kedua setelah kasus korupsi yang sedang mewabah di semua kalangan saat ini. Dari sejak dahulu Departemen yang satu ini memang terkenal sarat dengan permainan antara para pegawai yang terkait dengan para wajib pajak sehingga menyebabkan berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap departemen ini atau bahkan sudah menjalar ke rasa tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk taat membayar pajak walaupun itu merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus pajakyang sering terjadi di sekitar kita : ·
Kasus 1
Banyaknya warga asing yang berinvestasi dan memiliki usaha di Indonesia khususnya di Bali, baik usaha itu berbentuk property, hotel, home stay, vill a, dll. untuk menghindari besarnya pajak yang harus mereka bayar, tidak sedikit para pemilik yang warga negara asing tersebut melakukan transaksi di luar negeri untuk para tamu yang akan menginap. jadi setelah terjadi kesepakatan rates kamar, para calon tamu akan melakukan pembayaran berupa transfer ke rekening bank di luar negeri milik owner dari tempat mereka akan menginap. Jadi pada saat merka sampai di Bali tidak terjadi lagi transaksi pembayaran sehingga para pemilik tidak mempunyai bukti transaksi untuk diperlihatkan kepada petugas pajak. Dan hal ini bisa mengurangi jumlah pajak pendapatan yang harus mereka bayar kepada pemerintah.
·
Kasus 2
Pada tahun 2008 yang lalu pemerintah mempunyai program sunset policy bagi para WP. Sunset Policy bisa dibilang sebagai pengampunan dari pemerintah terhadap para WP yang dianggap kurang taat. Pengampunan itu bisa berupa penghapusan sanksi, administrasi yang berupa bunga dan sanksi administrasi atas pajak yang kurang atau tidak dibayar. tidak sedikit pengusaha yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengampunan dari pemerintah, Seperti kasus Gayus. wajib pajak bekerja sama dengan pegawai pajak untuk membuat laporan fiktif atas besarnya pajak yang belum dibayar. Bagi perusahaan besar dengan asset yang besar pula tentu mempunyai kewajiban membayar pajak yang tidak bisa dibilang sedikit. Sehingga besarnya “pengampunan” yang mereka
terima dari pemerintah juga jumlahnya besar. Hal ini tidak bisa dibenarkan karena telah menyalahi fungsi sunset policy itu sendiri.
·
Kasus 3
Pembuatan laporan ganda keuangan sudah merupakan hal yang biasa terutama pada perusahaan dagang. Jadi, pengawai bagian accounting / keuangan dituntut untuk membuat laporan keuangan ganda yang sesungguhnya disimpan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi dan laporan keuangan yang sesungguhnya disimpan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi dan laporan keuangan yang fiktif disiapkan sedemikian rupa untuk laporan pajak. Hal ini berlaku juga untuk semua data penjualan yang berada di computer kantor. Biasanya para pemilik akan kelabakan bila petugas pajak melakukan vertifikasi / pengecekan di lapangan. hal seperti ini sangatlah tidak terpuji mengingat slogan pemerintah “orang bijak taat pajak”.
Oleh karena itu, pajak di Indonesia masih harus ditingkatkan lagi aturan-aturannya, demi menghindari kasus-kasus yang dapat merugikan negara dan memberikan sanksi yang keras bagi para warga yang mangkir dari pajak. Dengan hal itu, diharapkan mereka dapat segera mematuhi dan membayarkan pajak tepat pada waktunya. Dan diharapkan juga kelancaran para warga negara Indonesia dapat menyukseskan pembangunan di Indonesia. Dan lagi peran pemerintahlah yang sangat diperlukan demi mewujudkan kesadaran akan pentingnya pajak itu sendiri.
http://almaydhapedulibangsa.blogspot.co.id/2015/04/fenomena-fenomena-pajak-di-indonesia.html
