STUDI KASUS PENGEMPLANGAN PAJAK OLEH GOOGLE DI INDONESIA DAN SIKAPNYA TERHADAP AMNESTI PAJAK
DISUSUN OLEH: RAKYAN WIDHOWATI TANJUNG 15/381974/EK/20555
MATA KULIAH AKUNTANSI PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA
1
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan paper berjudul “Studi Kasus Pengemplangan Pajak Oleh Google di Indonesia dan Sikapnya terhadap Amnesti Pajak ” ini. Paper ini disusun untuk membahas analisis dari kasus pengemplangan pajak yang dilakukan oleh Google Indonesia. Saya juga berterima kasih pada Bapak Dr. Fauzan Misra selaku dosen mata kuliah Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Saya menyadari sepenuhnya bahwa di dalam paper ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik, saran dan usulan untuk memperbaiki paper yang telah saya buat, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga paper sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya.
Rakyan Widhowati Tanjung
2
DAFTAR ISI
Halaman Judul…………………………………………………………………….1 Kata Pengantar………………………………………..………………………...…2 Daftar Isi…….……………………………………………………………….……3 Abstrak………………………………………………………………………….....4 I. Pendahuluan……………………………………………………………………..5 II. Pembahasan………………………………………………………………….. ..7 III. Kesimpulan dan Saran……………………………………………………. …13 Daftar Pustaka…………………………………………………………………....14
3
Abstrak Amnesti pajak merupakan salah satu program pemerintah Presiden Joko Widodo, yang dilakukan pada bulan Juli 2016 hingga Maret 2017. Amnesti pajak yang awalnya diprediksi gagal oleh sebagian besar ekonom ternyata berhasil dan menjadikan Indonesia sebagai negara terbaik dalam mengusung program amnesti pajaknya. Di balik kesuksesan tersebut terdapat perusahaan yang berkelit untuk membayarnya, yakni Google Indonesia. Pengemplangan pajak oleh Google Indonesia ini berlarut-larut sehingga memiliki masalah besar. Tujuan penulisan paper ini adalah untuk memberikan pandangan dan analisis atas pengemplangan pajak Google Indonesia dan sikapnya terhadap amnesti pajak dengan metoda perbandingann kualitatif.
K eywords: amnesti pajak, Google I ndonesia, pengemplangan pajak
4
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia memiliki permasalahan-permasalahan pajak yang cukup pelik. Salah satu permasalahan pajak tersebut adalah pengemplangan pajak. Pengamplangan yang tidak hanya dilakukan satu-dua perusahaan ini, bahkan dilakukan oleh ratusan perusahaan di Indonesia memiliki dampak kerugian pemerintah negara yang diakibatkan oleh pajak yang tidak dibayarkan mereka. Salah satu kasus pengemplangan pajak yang menarik adalah Google Indonesia, di mana tidak ada pembayaran pajak yang dilakukan sejak tahun 2011. Google diprediksi memiliki utang pajak sebesar lima triliun rupiah. Adanya amnesti pajak yang digalakkan pemerintah dalam jangka waktu bulan Juli 2016 sampai Maret 2017 tentunya menjadi sarana pemerintah Indonesia untuk menagih hak pajaknya kepada Google. Tetapi, Google yang tidak mendaftarkan usahanya sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia ini menolah untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Alasannya adalah Google tidak pernah merasa memiliki badan usaha di Indonesia. Google Asia Pacific Pte, Ltd mengakui hanya kantor di Singapuralah satu-satunya kantor cabang Google di Asia. Alasan tidak memiliki badan usaha tetap ternyata menjadi alasan Google yang dilakukan di hampir semua negara untuk menghindari pajaknya. Skema yang dilakukan Google merupakan perencanaan pajak agresif atau aggresive tax planning , yang dinilai mampu menjadi tameng Google untuk menghindari pajaknya. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah sistem aggresive tax planning yang dilakukan oleh Google di Indonesia?
5
2. Bagaimanakah penyelesaian dan dampak kasus pengemplangan pajak Google terhadap amnesti pajak di Indonesia?
C. Tujuan Penulisan 1. Mengetahui sistem aggresive tax planning yang dilakukan oleh Google di Indonesia. 2. Mengetahui penyelesaian dan dampak kasus pengemplangan pajak Google terhadap amnesti pajak di Indonesia. D. Manfaat Penulisan 1. Bagi penulis: a. Menambah wawasan tentang sistem aggresive tax planning yang dilakukan oleh Google di Indonesia. b. Menambah pengetahuan tentang penyelesaian dan dampak kasus pengemplangan pajak Google terhadap amnesti pajak di Indonesia. 2. Bagi subjek penulisan (perusahaan): a. Mendapat wawasan dan pengertian pentingnya pembayaran pajak di Indonesia. b. Mendapat
wawasan
agar
tidak
terulangnya
kembali
kasus
pengemplangan pajak. 3. Bagi pemerintah: a. Mengetahui cara penyelesaian dan dampak kasus pengemplangan pajak Google terhadap amnesti pajak di Indonesia. b. Mendapat
wawasan
agar
tidak
pengemplangan pajak.
6
terulangnya
kembali
kasus
II.
PEMBAHASAN
Skema Agressive Tax Planning Google
Google sebagai raksasa perusahaan teknologi di dunia didirikan di California pada 1998. Setelah bertahun-tahun berkembang, Google mulai menunjukkan dirinya sebagai perusahaan over the top (OTT) yang memiliki pendapatan luar biasa. Kemudian, pada 2011, pendapatan perusahaannya hampir mencapai US$38 miliar dengan profit sekitar US$ 10 miliar. Dengan pendapatan sebesar itu, Google memiliki tarif pajak efektif perusahaan pada tahun tersebut adalah 2,4%, walaupun tarif pajak menurut undang-undang pajak penghasilan Amerika pada saat itu adalah 35%. Google mampu memiliki tarif pajak yang rendah. Hal itu dikarenakan skema aggresive tax planning yang dibuat semenjak perusahaan tersebut berdiri.
Skema aggresive tax planning Google adalah Double Irish Dutch Sandwich. Skema tersebut adalah keadaan di mana terdapatnya dua anak perusahaan Irlandia yang mengapit satu anak perusahaan Belanda, bagaikan roti (Irlandia) dengan isinya (Belanda) merupai suatu sandwich (Ngantung, 2016). Berikut ini merupakan ilustrasi skema aggresive tax planning yang dilancarkan oleh Google lewat strategi Double Irish Dutch Sandwich menurut Ngantung, 2016:
7
Kemudian, berikut ini adalah beberapa tahapan-tahapan dalam menjalani skema Double Irish Dutch Sandwich menurut Ngantung, 2016:
a. Google melakukan transfer intellectual property (IP) keluar dari Amerika dalam struktur pajaknya. Manajemen Google telah mengantisipasi bahwa nilai IP Google akan meningkat seiring atau bahkan melampaui pertumbuhan perusahaan. Karena, apabila IP tersebut dieksploitasikan dari Amerika, maka penghasilan yang dihasilkan oleh IP Google tersebut akan terkena dampak pajak yang berat, dikarenakan sistem pajak Amerika yang menerapkan tarif pajak yang tinggi. Dengan demikian apabila IP Google tersebut ditempatkan di negara yang memiliki tingkat pajak yang rendah maka Google akan mendapatkan penghematan pajak yang cukup signifikan. Adapun cara melakukan transfer IP agar transaksi transfer IP itu sendiri tidak terkena pajak yang besar adalah dengan cost sharing agreement .
Perlu
diperhatikan
8
bahwa
IP
pada
dasarnya
bersifat intangible sehingga dapat dengan mudah direlokasikan ke tempat lain. b. Google akan menentukan negara di mana IP tersebut akan ditempatkan. Tentunya ditempatkan pada negara dengan tarif pajak yang rendah. Dalam konteks ini Google telah mendirikan perusahaan Irlandia, namun dengan tempat manajemen efektif (ditentukan antara lain dari status subjek pajak direksi dan tempat dilakukannya meeting BOD) di negara Bermuda. Alasan dilakukan hal ini adalah agar anak perusahaan tersebut tidak mendapatkan status subjek pajak di negara manapun ( stateless). Sebagai informasi anak perusahaan Google di Bermuda/Irlandia ini hanya mempunyai direksi dan tidak melakukan kegiatan bisnis yang aktif. Sebagai salah satu pemilik IP Google, anak perusahaan Irlandia mendapatkan penghasilan royalti dari lisensi IP Google. c. Google mendirikan anak perusahaan Irlandia yang kedua, yaitu Google Ireland Limited (GIL). GIL akan berfungsi sebagai pusat manajemen dan koordinasi aktivitas Google di seluruh dunia (EMEA). Pilihan untuk mendirikan perusahaan di Irlandia lagi dikarenakan oleh tarif pajak Irlandia yang cukup rendah (12,5%) dan untuk menggunakan loophole dalam peraturan Controlled Foreign Corporation (CFC) Amerika. Secara singkat peraturan CFC ditujukan agar Amerika dapat memajaki anak perusahaan multinasional Amerika dengan deemed dividends, apabila anak perusahaan tersebut merupakan perusahaan pasif. Apabila peraturan CFC tidak ada, maka perusahaan-perusahaan dapat menyimpan penghasilannya di anak perusahaan di luar negeri tanpa dikenakan pajak di Amerika, karena pada prinsipnya Amerika baru dapat memajaki penghasilan tersebut ketika anak perusahaan memutuskan melakukan distribusi dividen kepada perusahaan induk di Amerika (efeknya adalah deferral of tax liability atau penundaan saat terkena pajak, sehingga terdapat keuntungan time value of money ). Loophole peraturan CFC Amerika adalah dimungkinkannya untuk
memperlakukan dua anak perusahaan di negara yang sama sebagai satu
9
kesatuan entitas. Dengan demikian dari kacamata Amerika, anak perusahaan Google di Irlandia adalah perusahaan aktif (sebab GIL merupakan perusahaan aktif), sehingga tidak terkena peraturan CFC Amerika. d. Google mamanfaatkan perusahaan Belanda sebagai perantara pembayaran royalti. Struktur Double Irish Dutch Sandwich ditujukan untuk perencanaan pajak pada pembayaran royalti (penghasilan yang dihasilkan oleh IP Google). Adapun aliran pembayaran royalti adalah sebagai berikut EMEA (perusahaan related maupun non-related yang memanfaatkan IP Google di Eropa, Timur Tengah maupun Asia) membayar royalti kepada GIL, GIL membayar royalti ke Belanda, dan terakhir Belanda membayar royalti ke Bermuda/Irlandia. Apabila Belanda tidak ada, maka GIL harus membayar royalti langsung kepada Bermuda/Irlandia (yang bukan merupakan subjek pajak di negara manapun), pembayaran royalti tersebut dikenakan withholding tax di Irlandia.
Dalam konteks ini Belanda dimanfaatkan sebagai perantara karena pembayaran royalti dari Belanda ke luar negeri tidak dikenakan withholding tax;
dan
pembayaran
dikenakan withholding
royalti
dari
tax karena
GIL
ke
Belanda
terdapatnya directive
juga
tidak
royalty di
komunitas Eropa. Pasalnya, Bermuda/Irlandia tidak dapat memanfaatkan directive ini karena Bermuda/Irlandia bukan merupakan subjek pajak di negara dalam komunitas Eropa, namun dalam kasus ini GIL dan Belanda sama-sama merupakan subjek pajak di negara yang merupakan anggota komunitas Eropa. Sikap Google terhadap Amnesti Pajak di Indonesia
Adanya amnesti pajak yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia membuat Google tidak serta-merta ingin menyelesaikan kewajibannya untuk membayar utang-utang pajaknya terhadap pemerintah Indonesia dengan baik. Beberapa
10
teguran Ditjen Pajak kepada Google tidak direspon, bahkan ditolak sebab Google meyakini bahwa Google bukan merupakan Badan Usaha Tetap sehingga tidak berkewajiban untuk membayar pajaknya. Ditjen Pajak lantas memberikan pilihan kepada Google yakni dengan pendekatan tax settlement yang dilakukan oleh pemerintah Inggris dan India dalam kasus serupa
oleh Google. Tax settlement adalah salah satu cara pemerintah menarik wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan cara mempersilakan wajib pajak untuk menghitung nilai pajak terutang dan mengajukan angkanya kepada pemerintah. Sementara itu, pemerintah akan menghitung pajak wajib pajak sebagai bahan komparasi (Sukmana, 2016). Tetapi, ternyata itikad baik pemerintah tidak sesuai dengan timbal balik oleh Google. Setelah proses hitung-menghitung dilakukan Google, ternyata Google hanya mengajukan nilai pajak terutangnya sebesar seperlima dari angka yang dimiliki pemerintah. Negosiasi tersebut berjalan alot karena Google tidak mengakui angka yang dimiliki oleh pemerintah. Padahal, angka yang dimiliki pemerintah termasuk kecil karena pemerintah mengampuni denda pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Google. Tentunya, Google sebagai entitas yang memiliki pendapatan perusahaan dari kegiatan usaha di Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak kepada otoritas pajak di Indonesia. Pendapatan-pendapatan yang ditaksir mencapai triliunan rupiah tersebut didapatkan dari keuntungan pemasangan iklan dan penjualan software serta aplikasi elektronik. Dalam Pasal 2 Ayat (5) Huruf N Undang-Undang Pajak Penghasilan, Google termasuk sebagai badan usaha tetap (BUT) yang merupakan subyek pajak di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Google merupakan termasuk perusahaan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Hal ini dipertegas oleh Surat Edaran Nomor SE - 04/PJ/2017
11
tentang Penentuan BUT Bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten Melalui Internet. Pada akhirnya, pemungutan pajak oleh Ditjen Pajak dilakukan berdasarkan laporan keuangan tahun 2015 dan 2016. Google akhirnya bersedia untuk melakukan pembayaran pajak terutangnya kepada pemerintah pada periode bulan Maret-April 2017. Hal itu dilakukan oleh Google untuk menjaga perusahaannya dari gugatangugatan berbagai negara perihal pengemplangan pajak Google.
12
III. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Pengemplangan pajak oleh Google dinilai pelik dan berbelit-belit karena skema agressive tax planning yang direncanakan bertahun-tahun. Google tidak hanya menggunakan skema tersebut pada satu dua negara, tetapi Google menggunakannya di berbagai negara yang menjadi ‘kantor cabang’
tidak terlihatnya. Oleh karena itu, Google berkali-kali lolos dari kewajiban pembayaran pajaknya dan hanya membayar pajak terutang yang sangat kecil. Tetapi, pemerintah Indonesia mengetahui kegiatan skema agressive tax planning tersebut. Negosiasi yang berjalan sangat alot dan berlarut-larut
akhirnya membuahkan hasil dengan kesadaran Google untuk membayar pajaknya di masa amnesti pajak yang digalakkan pemerintah lalu. B. Saran Penulis menyarankan bahwa dengan adanya amnesti pajak ini dapat dijadikan miles stone pemerintah untuk memulai disiplin pajak. Kasus Google juga dijadikan pelajaran yang berharga bagi pemerintahan selanjutnya agar mampu menegakkan hukum pajak.
13
DAFTAR PUSTAKA
http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak diakses tanggal 29 Juni pukul 12.30 WIB http://news.ddtc.co.id/artikel/8433/analisis-kasus-google-memahami-struktur perencanaan-pajak-google/ diakses tanggal 29 Juni pukul 12.31 WIB http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/01/19/ini-alasan-google-kabur-bayar pajak-di-semua-negara diakses tanggal 29 Juni pukul 12.31 WIB http://tekno.kompas.com/read/2016/09/16/10200587/sudah.punya.kantor.di.senay an.mengapa.google.tidak.bayar.pajak . diakses tanggal 29 Juni pukul 12.40 WIB https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3399907/menelisik-rute-kasusgoogle-hingga-menghadap-ditjen-pajak diakses tanggal 29 Juni pukul 12.40 WIB http://economy.okezone.com/read/2017/01/22/20/1597922/kasus-google-buktilemahnya-uu-pajak-indonesia diakses tanggal 29 Juni pukul 12.57 WIB https://kumparan.com/wiji-nurhayat/selesaikan-kasus-pajak-google-sri-mulyanisampai-kunjungi-as diakses tanggal 29 Juni pukul 12.57 WIB http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/12/20/163039526/negosiasi.pajak.g oogle.malah.minta.tawar-menawar.layaknya.di.pasar diakses tanggal 29 Juni pukul 12.58 WIB https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3450146/karena-malu-googleakhirnya-bayar-pajak diakses tanggal 29 Juni pukul 12.58 WIB http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170417065950-78-207969/hari-inigoogle-temui-ditjen-pajak-bahas-setoran/ diakses tanggal 29 Juni pukul 12.58 WIB
14
