PANDANGAN HUKUM & ETIKA ABORSI dr.Rika Susanti, Sp.F
Pendahuluan
Aborsi : - Suatu topik yang mengundang mengundang polemik berkepanjangan - Sudah mulai dilakukan sejak masa kebudayaan kuno - 46 juta kasus setiap tahun, 20 juta merupakan kasus ilegal Perbedaan pandangan pandangan dari sisi medis, hukum, moral dan etika
Aspek Hukum Aborsi - Agama, moral dan kebudayaan Mempengaruhi Mempengaruhi hukum aborsi di seluruh dunia - Di Amerika dan Inggris cenderung melegalkan aborsi meskipun dengan persyaratan tertentu. - Di Indonesia, KUH Pidana menganggap aborsi mrpk kejahatan terhadap nyawa, tanpa mempersoalkan umur kehamilan. UU kesehatan memberikan celah pelaksanaan aborsi.
Perbedaan persepsi antara aspek medis, etika, hukum, mtika dan moral Belum ada titik temu Dokter mengetahui aspek hukum dan undang-undang kesehatan
2 Pendapat
Pro choice Pro life
Perbedaan Pro Life Bertentangan moralitas Melanggar hukum(lugu) Tdk ad istilah “anak tidak diinginkan” Aborsi tdk boleh pengganti pencegahan kehamilan Aborsi beresiko terhadap ibu Hidup mulai sejak pembuahan
Pro Choice Hukum harus mengikuti perkembangan zaman Mengendalikan angka kelahiran Keadaan kejiwaan ibu lebih penting Melahirkan ATD (amoral) Tdk punya kewajiban mengandung jk tdk diinginkan Hak wanita Embrio blm jadi manusia sampai dilahirkan
Tidak dapat dipecahkan(etik)
Aborsi Pada kasus perkosaan Aborsi pada kegagalan Pengendalian Kehamilan
Faktor tinggi angka aborsi
Seks bebas hamil diluar nikah Tidak paham resiko hubungan seksual Tidak tahu cara pencegahan kehamilan Relatif mudah menemukan obat/ramuan Rendahnya kontrol sosial terhadap praktek aborsi
Awal Kehidupan
Lafal sumpah hipokrates : kewajiban untuk menghormati kehidupan kehidupan manusia sejak saat pembuahan Sejak nidasi hari k 6/7 setelah pembuahan Sejak hari k 13 setelah pembuahan Sejak minggu k 12 Sejak bayi dilahirkan Sejak usia 6 minggu setelah lahir Sejak 40 hari setelah pembuahan
Definisi KEDOKTERAN terhentinya kehamilan secara spontan atau tindakan menghentikan kehamilan sebelum janin mampu hidup hidup di luar kandungan kandungan (nonviable) HUKUM
tindakan menghentikan kehamilan atau mematikan janin sebelum waktu kelahiran, tanpa melihat usia kandungannya
Jenis Abortus Abortus
spontan atau karena sebab alamiah Abortus provokatus/artificial
Abortus provokatus/artificial provokatus/artificial terapeutikus provokatus/artificial Abortus provokatus/artificial kriminalis
Abortus Provokatus Kriminalis HUKUM
SULIT DIBUKTIKAN PELAKU KORBAN
KUHP PASAL : 346 :
wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, pidana penjara empat tahun
347 :
menggugurkan atau mematikan kandungan tanpa persetujuannya, pidana penjara dua belas tahun
348 :
menggugurkan atau mematikan kandungan dengan persetujuannya, pidana penjara lima tahun penjara.
KUHP (2) 349 : tenaga kesehatan, maka pidana dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian 299 : dengan sengaja mengobati atau menyuruhnya menyuruhnya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan hamilnya dapat digugurkan, pidana penjara empat tahun
UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan PASAL 15
(1) Keadaan darurat dilakukan tindakan medis tertentu (2) Tindakan medis tertentu hanya dapat dilakukan : a. Berdasarkan indikasi medis b. Tenaga Tenaga kesehatan kesehatan : ahli, kewenangan, sesuai tanggung jawab profesi dan pertimbangan tim ahli. c. Persetujuan ibu hamil atau suami atau keluarga. d. Sarana kesehatan tertentu (3) Ketentuan lebih lanjut diterapkan dengan Peraturan Pemerintah
Penjelasan PASAL 15 : Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang dilarang,, tetapi keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atauu janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu. Pertimbangan tim ahli yang terdiri dari berbagai bidang seperti medis, agama, hukum, dan psikologi
Syarat aborsi medisinalis menurut UU Kesehatan
Kondisi maut bagi ibu bila aborsi tidak dilakukan Ada pertimbangan dari tim ahli, yang terdiri dari ahli medik, agama, hukum dan psikologi Ada informed consent dari wanita yang bersangkutan, bersangkutan, atau bisa diwakilkan apabila tidak sadar atau tdk bisa memberikan consent. Bila wanita itu tetap menghendaki menghendaki kehamilan, dokter harus menghormatinya Pelaksananya Pelaksananya dokter kebidanan dan kandungan
UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
Pasal 80 ayat (1) melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan, dipidana penjara 15 (lima belas) tahun dan pidana denda Rp.500.000.000
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Bagiaan Ke enam : Kesehatan Reproduksi Pasal 75 : 1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a.
Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup
kandungan;atau
diluar
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan , sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur d iatur dengan PP
Pasal 76 Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan : a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh mentri
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan e. Penyedia pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh mentri
Pasal 77 Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang undangan
Ketentuan Pidana
Pasal 194 Setiap orang sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar)
TRANSPLANTASI ORGAN
Perlu donor (hidup/mati) Consent (donor) Kepentingan (resipient)
Donor Hidup
Informed consent diatas kertas bermaterai dg 2 saksi (Pasal 13 PP No.18 Tahun 1981) Donor sifat, akibat, resiko operasi Cukup Umur (≥21 tahun) Pertanyaan ? Otoritas ortu ?? Ya:ortu berhak atas organ tubuh anak??
Donor Hidup Organ yang boleh di donorkan?? Bbrp negara,membatasi hanya ginjal saja Alasan:organ vital(menyelamatkan jiwa), orang dapat hidup dg satu ginjal
Donor Mati
Kewenangan dokter melakukan pengambilan organ:
Sistem persetujuan (opting in system) : izin sewaktu hidup Sistem tidak berkeberatan (opting out system) :dokter dapat mengambil organ atau jaringan dari tubuhnya kecuali apabila ada keberatan dari yang bersangkutan sewaktu sewaktu masih hidup
Aspek hukum
PP No 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis dan transplantasi alat dan jaringan tubuh t ubuh manusia Fatwa IDI ttg mati : SK PB IDI No.336/PBIDI/a.4 dan SK PB IDI No.321/PB.A.4/07/90. Mati bila fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti, atau bukti telah terjadi kematian batang otak
Pasal 11
Transpantasi alat atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk menkes Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan
Pasal 12
Dalam rangka trasplantasi, penentuan saat mati ditentukan olah dua orang dokter yang tidak ada sangkut paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi
Pasal 16
Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi
Pasal 17
Dilarang memperjual belikan alat atau jaringan tubuh manusia
UU No. 23 tahun 1992 Pasal 33 1. Dalam penembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh, transfusi darah,implan obat dan atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi 2. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta trasfusi darah sebgaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial
Pasal 34 1. Transplantasi organ atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewnangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu 2. Pengambilan organ atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan ahli waris atau keluarganya 3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan trasplantasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah
UU No.36 Tahun 2009
Pasal 65 Tranplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan /atau alat kesehatan , bedah plastik dan rekonstruksi, serta pengguanaan sel punca
Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun
Pasal Transplantasi organ dan/atau 65 jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenagan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu Pengambilan organ dan /atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan /ahli waris atau keluarganya
Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penyelenggaraan transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ( 2) ditetapkan dengan PP
Pasal 66
Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya
Pasal 192 Setiap orang yang sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar)
Aspek etik
Upaya terakhir menolong pasien dengan kegagalan fungsi salah satu organ tubuh Tidak diperjualbelikan
