HUKUM KEDOKTERAN ~ H Tatang Kar tawan 2011 RUANG LINGKUP 1. Pengantar 2. Perbandingan Etika dan Hukum 3. Hubungan Dokter dan Pasien 4. KUHAPidana, KUHPidana dan KUHPerdata 5. UU No 36/2009 tentang Kesehatan 6. UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran 7. UU No 35/2009 tentang Narkotika 8. UU No 5/1997 tentang Psikotropika 9. UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen 10.UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit. 11.Kasus Jurisprudensi PENGANTAR y Hukum Kedokteran adalah subsistem dari Ilmu Hukum (Bandingkan dengan ilmu Kedokteran Forensik yang merupakan subsistem dari Ilmu Kedokteran) Dokter harus mengenal dan memahami Hukum Kedokteran, karena dengan y demikian ia : o tahu rambu-rambu hukum dalam melakukan praktek profesi dokter agar tidak gegabah dilanggar siap menyiapkan pembelaan/upaya hukum bila dituntut pasien atau pihak o lain o tahu menggunakan haknya dalam upaya hukum bila berperkara yang menyangkut profesinya. Dokter jangan jadi bulan-bulanan oknum hukum karena tidak tahu hokum y Jangan menghindari hukum, tetapi juga tidak perlu menjadi ahli hokum y Hukum Kedokteran sangat luas meliputi KUHPidana, KUHPerdata, UU No 36/2009, y UU lain yang berkaitan dengan Kedokteran dan Kesehatan (Kefarmasian, Alkes, Bahan, dll), PP terkait, Ketentuan/Keputusan Menkes /Dirjen /Badan POM, dll. PERBANDINGAN ETIKA DAN HUKUM y Persamaannya : i Berisi aturan, petunjuk, keharusan dan larangan i Ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis
1
2
HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN (1) i Kedudukan menurut hukum sama profesional yang bersifat kontrak berdasar i Wujud hubungannya transaksional upaya (inspannings verbintennis) dan bukannya kontrak berdasar hasil. i Masing-masing memiliki hak dan kewajiban i Secara umum yang menjadi kewajiban pasien adalah hak dokter Keberhasilan suatu prosedur medis tergantung pada 1. Kompetensi para dokter dan stafnya. 2. Tersedianya alat peralatan yang memadai. 3. Tersedianya waktu. 4. Kondisi penyakit. 5. Faktor-faktor lingkungan. 6. Kepatuhan pasien. 7. Faktor konstitusional pasien sendiri. 8. (Kekuasaan Allah). Tidak semua faktor-faktor diatas dapat dikendalikan dokter. Hak Pasien (menurut Declaration of Human Right i.e. The right of self determination dan The right of having care, dan dari UU No 36/2009) : Hak untuk mendapat informasi Hak untuk memberi persetujuan Hak untuk merahasiakan Hak untuk memilih dokter Hak untuk mendapatkan second opinion Hak untuk memilih Rumah Sakit Hak untuk menolak suatu tindakan medic Hak untuk menolak pengobatan Hak untuk mengakhiri pengobatan Hak untuk mati secara bermartabat Hak untuk mendapatkan dukungan moral/spiritual Kewajiban pasien : Memberi keterangan yang benar dan jujur tentang penyakitnya Menaati anjuran/instruksi dokter Menaati ketentuan-ketentuan Rumah Sakit dan beberapa kewajiban lain Memberi imbalan/jasa Hak dokter : r : Hak untuk menolak melakukan tindakan medis yang tidak dapat diper tanggung jawabkan secar a pr of essional Hak untuk menolak melakukan tindakan medis yang menur ut hati nur aninya (conscience) adalah tidak atau kur ang baik Hak atas imbalan j / jasa Hak untuk membela dir i Hak-hak lain
3
Pasal 287 -> Ber setubuh dengan wanita dibawah umur (diluar per kawinan) Pasal 290 -> Per buatan cabul dengan seseor ang yang pingsan dan belum cukup umur Pasal 291 -> Jika per buatan dalam pasal 286-290 mengakibatkan luka ber at atau kematian Pasal 294 -> Per buatan cabul dengan anak atau bawahannya yang belum dewasa (Ter masuk yang dilakukan dokter )
KUHPidana Penggugur an
Pasal 299 -> Mengobati wanita untuk menggugur kan Pasal 346 -> Senga ja ja menggugur kan Pasal 347 -> Menggugur kan kandungan tanpa per setu ju juan Pasal 348 -> Menggugur kan kandungan dengan per setu juan Pasal 349 -> Dokter yang membantu per buatan dalam pasal 346-348
KUHPidana
Pasal 304 -> Senga ja ja membiar kan or ang yang per lu ditolong Pasal 322 -> Membuka r ahasia Pasal 338 -> Senga ja mer ampas nyawa or ang lain Pasal 340 -> Senga ja ja mer ampas nyawa dengan r encana Pasal 341 -> Ibu yang mer ampas nyawa anaknya pada waktu melahir kan
KUHPidana Penganiayaan Penyakit /luka
Pasal 351 ayat 1 Penyakit/luka sedang (der a jat II) Pasal 351 ayat 2 Penyakit/luka ber at (der a ja jat III) Pasal 351 ayat 3 Penyakit/luka yang menyebabkan kematian (der a jat IV) Pasal 352 ayat 1 Penyakit/luka r ingan (der a ja jat I) 6
Pasal 9-13 Kewa jiban seseor ang
UU No 36 /2009 Bab IV Tanggung Jawab Pemer intah
Pasal 14 Pelayanan Publik. Pasal 15-17 Keter sediaan Lingkungan, Sumber D r Daya dan Ak Akses. Pasal 18 Per an Masyar akat. Pasal 19 Upaya Kesehatan. Pasal 20 Jaminan Kesehatan.
UU No 36 /2009
Bab V Sumber D r Daya di Bidang Kesehatan : Pasal 21-29 Tenaga Kesehatan. Pasal 30-35 Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal 36-41 Per bekalan kesehatan. Pasal 42-45 Teknologi dan Pr oduk Teknologi.
UU No 36 /2009 Bab VI Upaya Kesehatan Pasal 46-51 Umum. A Ada 17 Upaya Kesehatan. Pasal 52-55 Pember ian Pelayanan. Pasal 56-58 Per lindungan Pasien. Pasal 59-61 Pelayanan Kesehatan Tr adisional. Pasal 62 Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit. Pasal 63-70 Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan. Pasal 71-77 Kesehatan Repr oduksi. Pasal 75-77 Tindakan Ab Abor si (Per ubahan dar i UU No 23 tahun 1992 Pasal 15). Pasal 78 Keluar ga Ber encana. Pasal 79 Kesehatan Sekolah.
10
Pasal 80-81 Kesehatan Olah Raga. Pasal 82-85 Pelayanan Kesehatan pada Bencana. Pasal 86-92 Pelayanan Dar ah. Pasal 93-94 Kesehatan Gigi dan Mulut. Pasal 95-96 Pendengar an.
Penanggulangan
Gangguan
Penglihatan
dan
Gangguan
Pasal 98-108 Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
Pasal 109-112 Pengamanan Makanan dan Minuman. Pasal 113-116 Pengamanan Zat Adiktif. Pasal 117-125 Bedah Mayat. UU No 36 /2009BAB VII KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK,REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT Pasal 126-135 Kesehatan Ibu, Bati dan A Anak. Pasal 136-137 Kesehatan Rema ja. Pasal 138-140 Kesehatan Lan jut Usia dan Penyandang Cacat. UU No 36 /2 /2009 BAB VIIIGIZI Pasal 141-143 Gizi.
BAB IXKESEHATAN JIWA
Pasal 144-151 Kesehatan Jiwa. UU No 36 /2009 BAB X PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
11
Pasal 152-157 Penyakit Menular. Pasal 158-161 Penyakit Tidak Menular.
BAB XI KESEHATAN LINGKUNGAN
Pasal 162-163 Kesehatan Lingkungan.
UU No 36 /2009BAB XII KESEHATAN KERJA
Pasal 164-166 Kesehatan Kerja.
BAB XIII PENGELOLAAN KESEHATAN
Pasal 167 Pengelolaan Kesehatan. UU No 36 /2 /2009 BAB XIV INFORMASI KESEHATAN Pasal 168-169 Informasi Kesehatan.
BAB XV PEMBIAYAAN KESEHATAN
Pasal 170-173 Pembiayaan Kesehatan.
UU No 36 /2009BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 174 Peran Serta Masyarakat.
BAB XVII BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN
Pasal 175-177 Badan Pertimbangan Kesehatan BPKN dan BPKD).
UU No 36 /2 /2009 BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 174 Peran Serta Masyarakat.
BAB XVII BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN
12
Pasal 175-177 Badan Pertimbangan Kesehatan (BPKN dan BPKD).
UU No 36 /2 /2009 BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 178-181 Pembinaan. Pasal 182-188 Pengawasan.
BAB XIX PENYIDIKAN
Pasal 189 Penyidikan.
UU No 36 /2009 BAB XX KETENTUAN PIDANA
Pasal 190 Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak memberikan Pertolongan Pertama. Pasal 191 Praktik Pelayanan mengakibatkan kerugian.
Kedsehatan
Tradisional
tanpa
izin
yang
Pasal 192 Memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh. Pasal 193 Melakukan bedah plastik untuk mengubah identitas. UU No 36 /2 /2009 BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 194 Melakukan Aborsi. Pasal 195 Memperjualbelikan darah. Pasal 196 Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi Standar Keamanan. Pasal 197 Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar. Pasal 198 Praktik Kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan. UU No 36 /2 /2009 BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 199 Tentang Rokok. Pasal 200 Menghalangi Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. 13
Pasal 201 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi.
UU No 36 /2 /2009 BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 202-203 Ketentuan Peralihan.
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 204-205 Ketentuan Penutup. UU NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN (UUPK) PENDAHULUAN Naskah UUPK disetu ju jui DPR 7/9/2004, disyahkan Pr esiden / /2004 dan ber laku 1 tahun se jak diundangkan. Dimulai adanya gagasan membentuk Konsil Kedokter an pada awal 1980-an. Per umusan RUU 1988 oleh par a ahli dar i CHS, PB IDI dan Bir o Hukum Depkes Dr af t diser ahkan kepada DPR.
Dr af t inisiatif DPR disampaikan kepada Pr esiden ditanggapi Pemer intah dan dibuat Naskah tandingan.
Awal 2004 s/d A Agustus 2004 diadakan pembicar aan intensif r umusan akhir . SUBSTANSI DAN STRUKTUR UUPK (1)
menghasilkan
Mengatur banyak hal : Konsil Kedokter an (KKI), Standar pendidikan, r egr istr asi, per izinan, dll.
Tu ju juan UUPK : 1. Member ikan per lindungan kepada pasien. 2. Memper tahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. 3. Member ikan kepastian hukum.
KKI dibentuk untuk melindungi masyar akat pener ima jajasa dan meningkatkan mutu pelayanan.
Tugas KKI : 14
1. 2. 3.
Melakukan r egistr asi. Mengesahkan standar p r pendidikan dokter . Melakukan pembinaan pr aktik dokter .
RUANG LINGKUP Ketentuan Umum. Azas dan Tu juan. Konsil Kedokter an. Standar Pendidikan Pr of esi Dokter . Pendidikan dan Pelatihan. Registr asi dokter . Penyelenggar an Pr aktik Kedokter an. Disiplin dokter . Pembinaan dan Pengawasan.
Setiap unsur dalam UUPK dielabor asi lebih detil dan dalam beber apa hal ada mandat tindak lan jut.
PENGATURAN PRAKTIK KEDOKTERAN Setiap dokter y r yang melakukan pr aktik :
Wa ji jib memiliki SIP. SIP diter bitkan oleh Dinas Kesehatan. SIP diber ikan maksimum untuk 3 tempat pr aktik. Satu SIP untuk satu tempat. Untuk memper oleh SIP har us : 1. Memiliki Sur at Tanda Registr asi (STR). 2. Mempunyai tempat pr aktik. 3. Memiliki r ekomendasi dar i or ganisasi pr of esi. SIP ber laku sepan jang : 1. STR masih ber laku. 2. Tempat pr aktik masih sesuai.
15
PRAKTIK KEDOKTERAN (1) Diselenggar akan ber dasar kan kesepakatan atar a dokter d r dan pasien. Wa jib memasang papan nama. Pimpinan sar ana pelayanan kesehatan hanya boleh memper ker jakan dokter yang memiliki SIP. Pimpinan har us membuat daf tar dokter yang ber pr aktik Wa jib mengikuti standar pelayanan kedokter an. PRAKTIK KEDOKTERAN (2) Setiap tindakan har us mendapat per setu juan setelah pasien mendapat pen jelasan lengkap. Setiap tindakan yang mengandung r isiko har us diber ikan dengan per setu juan ter tulis. Wa ji jib membuat r ekam medis yang har us dilengkapi setelah pasien selesai mener ima pelayanan. PRAKTIK KEDOKTERAN (3)
.
Dokuman RM mer upakan milik dokter atau sar ana pelayanan kesehatan, sedangkan isi RM mer upakan milik pasien. Setiap dokter wa ji jib menyimpan r ahasia kedokter an ; hanya boleh dibuka untuk kepentingan pasien, per mintaan penegak hukum, per mintaan pasien dan per intah undang-undang. HAK DOKTER Memper oleh per lindungan hukum sepan ja jang melaksanakan tugas sesuai standar p r pr of esi dan standar p r pr osedur o r oper asional. Member ikan pelayanan medis menur ut standar pr of esi dan standar pr osedur oper asional. 16
Memper oleh inf or masi yang lengkap dan jju jur dar i pasien atau keluar ganya. Mener ima imbalan ja jasa. KEWAJIBAN DOKTER Member ikan pelayanan medis sesuai dengan standar pr of esi dan standar pr osedur oper asional. Mer u ju juk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemer iksaan dan pengobatan. Mer ahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan ju juga setelah pasien itu meninggal dunia. Melakukan per tolongan dar ur at atas dasar p r per ikemanusiaan, kecuali apabila ia yakin ada or ang lain yang ber tugas dan mampu melakukannya. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti per kembangan ilmu kedokter an. HAK PASIEN Mendapatkan pen jelasan secar a lengkap tentang tindakan medis. Meminta pendapat dokter l r lain. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Menolak tindakan medis. Mendapatkan isi r ekam medis. KEWAJIBAN PASIEN Member ikan inf or masi lengkap dan ju ju ju jur t r tentang masalah kesehatan. Mematuhi nasihat dan petun juk dokter . Mematuhi ketentuan yang ber laku di sar ana pelayanan kesehatan. Member ikan imbalan jjasa atas pelayanan yang diter ima. 17
DISIPLIN DOKTER Untuk menegakkan disiplin dokter dalam menyelenggar akan pr aktik kedokter an dibentuk Ma je jelis Kehor matan Disiplin Kedokter an Indonesia (disingkat MKDKI).
MKDKI (1) Mer upakan lembaga otonomi KKI. Dalam men jalankan tugasnya ber sif at independen. Ber tanggung jjawab kepada KKI. Ber kedudukan di ibu kota negar a RI. Dapat mengusulkan kepada KKI untuk membentuk MKDK daer ah. Keanggotaanya ter dir i dar i 3 dokter , 3 dokter g ja r gigi dan 3 sar jana hukum.
MKDKI (2) 7. Keanggotaannya ditetapkan oleh Menter i atas sar an or ganisasi pr of esi. 8. Masa bhakti lima tahun. 9. Tugas : a. Mener ima pengaduan, memer iksa dan memutuskan kasus pelanggar an disiplin dokter . b. Menyusun pedoman dan tata car a penanganan kasus pelanggar an disiplin dokter .
PENGADUAN (1) Setiap or ang yang mengetahui atau kepentingannya dir ugikan atas tindakan dokter dalam men ja jalankan pr aktik kedokter an dapat mengadukan secar a ter tulis kepada Ketua MKDKI. MKDKI memer iksa dan member ikan keputusan ter hadap pengaduan yang ber kaitan dengan disiplin dokter . Ap Apabila dalam pemer iksaan ditemukan pelanggar an etika, MKDKI mener uskan pengaduan kepada or ganisasi pr of esi.
18
Membuat 8 Per atur an Menter i. Membuat Standar : 1. Pendidikan pr of esi. 2. 3. 4. 5.
Kompetensi dokter . Pelayanan kedokter an. Pr of esi. Pr osedur Oper asional.
UU No 35 /2009TENTANG NARKOTIKA
Nar kotika Zat/obat yang ber asal dar i tanaman atau bukan tanaman (sintetis/ semisintetis) yang dapat menyebabkan : => Penur unan/per ubahan kesadar an => Hilangnya r asa => Mengur angi/menghilangkan r asa nyer i => Dapat menimbulkan keter gantungan Dibedakan kedalam Gol I, II, III.
UU No 35 /2009TENTANG NARKOTIKA
Pr ekur sor N r Nar kotika Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dibedakan dalam Tabel I (14 jenis) dan Tabel II (9 jenis).
NARKOTIKA (2) Gol I (ada 65 jjenis) Hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilar ang untuk kepentingan lain.
Gol II (ada 86 je jenis) dan III (ada 14 je jenis) diedar kan tanpa wa ji jib daf tar p r pada Kemkes.
Yang ber upa bahan baku dapat
NARKOTIKA (2)
20
NARKOTIKA (4)
Gol I : DET DM A DMHP DMT DOET ETISIKLIDINA ETRIPTAMINA KATINONA
LISERGIDA
PMA
NARKOTIKA (4)
Gol I : psilosina, psilotsin PSILOSIBINA ROLISIKLIDINA PHP,PCPY STP, DOM TENAMFETAMINA MDA TENOSIKLIDINA
Br olamf etamin (DOB)
NARKOTIKA (4)
Gol I : LSD-25 MDMA Meskalina METKATINONA 4- metilaminoreks MMDA N-etil MDA (metilendioksi)fenetilamin N-hidroksi MDA Paraheksil
NARKOTIKA (4)
Gol I : TCP
TMA 22
UU NO. 8 TAHUN 1999 CONTOH K ASUS PENG ADU AN TERH AD AP TEN AG A KESEH AT AN MEL AL ALUI YPKKI (Y AY AY AS AS AN AN PEMBERD AY AY A AN AN KONSUMEN KESEH AT AT AN AN INDONESI A) A)
Pengangkatan gin jal pasien ber umur 17 tahun tanpa inf or masi kepada keluar ganya.
C at het er t r ter tinggal
Kain kasa ter tinggal saat oper asi Caesar .
Pasca oper asi usus buntu tanpa pengawasan dokter , pasien mengalami komplikasi Pyoder ma Gangr enosa sehingga har us dilakukan oper asi S k ki i n Gr af t ( t (peneneman kulit).
dalam tubuh pasien bedah ESW L selama 2,5 tahun.
UU NO. 8 TAHUN 1999 CONTOH K AS ASUS PENG AD ADU AN AN (2)
Komplikasi jjantung akibat suntik lemak oleh dokter umum ber ser tif ikat per awatan kulit tingkat dasar d r dan lan ju jut.
Pember ian obat untuk obesitas yang menimbulkan ketagihan /adiksi pada pasien .
Oper asi payu dar a hingga empat kali tanpa per setu juan medis.
Wa jah men jadi keloid akibat pr oses pelaser an.
UU NO. 8 TAHUN 1999 CONTOH K ASUS PENG ADU AN (3)
Dokter k r khilaf , vaksin BCG pada bayi dilakukan sebanyak dua kali.
Apotiker mengganti r esep sepengetahuan dokter .
Adanya ker jasama antar a pabr ik obat dengan r umah sakit dengan sistem tar get.
obat
gener ik
men jadi
obat
paten
tanpa
27
Pasien miskin disander a, apakah r umah sakit sudah ber ubah f ungsinya men ja jadi Rumah Sander a ? ------- Sebagian besar k r kasus ter sebut dapat diselesaikan secar a Mediasi, hanya 2 kasus yang ke Pengadilan. Kasus bar u yang belum ada dasar h r hukumnya dalam UU atau Ketentuan lain Biasanya Hakim memutuskan ber dasar kan hati memper timbangkan bukti-bukti kedokter an di Pengadilan.
nur aninya
dengan
Keputusan Hakim ini men ja jadi M ed i ic c a l Jur i is pr pr ud enc e untuk boleh diter apkan bagi kasus-kasus lain yang ser upa yang akan muncul di kemudian har i. Ref er ensi : 5. 6. 7. 8. 9.
KUH AP APidana. KUHPidana. KUHPer data. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU No 8 Tahun 1999 tentang Per lindungan Konsumen.
6. UU No 35 Tahun 2009 tentang Nar kotika. 7. UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotr opika. 10. UU No 29 Tahun 2004 tentang Pr aktik Kedokter an. 11. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 12. Publikasi dan A Ar tikel lain.
28
