Etika Csr Kelanggengan Lingkungan Sekitar

ETIKA, CSR, KELANGGENGAN LINGKUNGAN SEKITAR DAN STRATEGI

OLEH:

BARITA SORMIN (02420162033)

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR 2016/2017

BAB I A. PENDAHULUAN

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan berbisnis. Sebagai kegiatan sosial, bisnis dengan banyak  cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern. Dalam kegiatan berbisnis, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar, asalkan dalam mencapai keuntungan tersebut tidak merugikan banyak pihak. Jadi, dalam mencapai tujuan dalam kegiatan berbisnis ada batasnya. Kepentingan dan hak-hak orang lain perlu diperhatikan. Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga  bisnis yang baik  secara moral. Perilaku yang baik, juga dalam konteks bisnis, merupakan  perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Bisnis juga terikat dengan hukum. Dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan dengan bisnis, baik pada taraf nasional maupun taraf internasional. Walaupun terdapat hubungan erat antara norma hukum dan norma etika, namun dua macam hal itu tidak sama. Ketinggalan hukum, dibandingkan dengan etika, tidak terbatas pada masalah-masalah baru, misalnya, disebabkan perkembangan teknologi. Tanpa disadari, kasus pelanggaran etika bisnis merupakan hal yang biasa dan wajar  pada masa kini. Secara tidak sadar, kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran etika  bisnis dalam kegiatan berbisnis di Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan  pelanggaran etika bisnis yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung  jawab di Indonesia. Berbagai hal tersebut merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat oleh para pebisnis yang ingin menguasai pasar. Selain untuk menguasai pasar, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi para pebisnis untuk melakukan pelanggaran e tika bisnis, antara lain untuk memperluas pangsa pasar, serta mendapatkan banyak keuntungan. Ketiga faktor tersebut merupakan alasan yang umum untuk para pebisnis melakukan pelanggaran etika dengan berbagai cara. Seiring perkembangan zaman, kesadaran akan lingkungan sudah meningkat. Masalah  pencemaran sudah banyak menarik minat, mulai lapisan bawah sampai lapisan atas. Setiap  pemerintah daerah mewajibkan pembuatan instalasi pengolahan limbah kepada pimpinan

industri di daerahnya. bahkan sudah ada yang diajukan kepengadilan karena pelanggaran limbah ini. Perusahaan-perusahaan barupun banyak yang tumbuh dan berkembang di sekitar masyarakat. Dan tidak sedikit pula yang merugikan masyarakat sekitar karena limbah yang dihasilkan tidak diolah atau dibuang sebagaimana mestinya Pembangunan yang dilakukan besar-besaran di Indonesia dapat meningkatkan kemakmuran namun disisi lain hal ini juga dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dampak yang diakibatkan dari pencemaran lingkungan yang disinyalir dari buangan proses sebuah industri mengakibatkan rusaknya ekosistem (pencemaran terhadap ikan dan air) serta mengakibatkan sejumlah penyakit dimasyarakat sekitar. Tanggung Jawab Sosial Korporasi / Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Bahkan dalam Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam Kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan ijin penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan  pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain. Secara umum, perhatian para pembuat kebijakan terhadap CSR saat ini telah menunjukkan adanya kesadaran bahwa terdapat potensi timbulnya dampak buruk dari suatu kegiatan usaha. Dampak buruk tersebut tentunya harus direduksi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kemaslahatan masyarakat sekaligus tetap bersifat kondusif terhadap iklim usaha. Konsep dan praktik CSR sudah menunjukkan gejala baru sebagai keharusan yang realistis diterapkan. Para pemilik modal tidak lagi menganggap CSR sebagai  pemborosan. Masyarakat pun menilai hal tersebut sebagai suatu yang perlu, ini terkait dengan meningkatnya kesadaran sosial kemanusiaan dan lingkungan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis? 2. Bagaimana dan mengapa standar etika berdampak terhadap penyusunan dan pelaksanaan strategi? 3. Apa pemicu dari strategi dan perilaku bisnis yang tidak etis?

4. Mengapa strategi perusahaan harus beretika? 5. Strategi, tanggung jawab sosial korporat, dan keberlanjutan lingkungan

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN ETIKA DAN BISNIS

Istilah Etika berasal

dari

bahasa

Yunani

kuno.

Bentuk

tunggal

kata

'etika'

yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan, sikap, cara berpikir . Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar-belakangi terbentuknya istilah Etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis (asal usul kata), etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (K.Bertens, 2000). Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau  bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris “business”,  dari kata dasar busy yang berarti “sibuk”  dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Di dalam melakukan bisnis, kita wajib untuk memperhatikan etika agar di pandang sebagai bisnis yang baik. Bisnis beretika adalah bisnis yang mengindahkan serangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari hati nurani, empati, dan norma. Bisnis bisa disebut etis apabila dalam mengelola bisnisnya pengusaha selalu menggunakan nuraninya. Berikut ini ada beberapa pengertian bisnis menurut para ahli : 

Allan afuah (2004)

Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industry 

T. chwee (1990)

Bisnis merupaka suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. 

Grifin dan ebert

Bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

B. ETIKA BISNIS

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis juga merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam system dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orangorang yang ada di dalam organisasi. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Berikut ini beberapa pengertian etika bisnis menurut para ahli : a) Zimmerer (1996:20), etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai – nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan.  b) Ronald J. Ebert dan Ricky M. Griffin (2000:80), etika bisnis adalah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan perilaku dari etika seseorang manajer atau karyawan suatu organisasi. c) K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogjakarta: Penerbit Kanisius, 2000, Hal. 5), Etika Bisnis adalah pemikiran refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan  bisnis d) Velasquez, 2005, Etika Bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang  benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis e) Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen Journal (1988), memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisni s, yaitu :

i. Utilitarian Approach: setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. ii.  Individual Rights Approach: setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain. iii.  Justice Approach: para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan  bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara  perseorangan ataupun secara kelompok. Beberapa hal yang mendasari perlunya etika dalam kegiatan bisnis : 1. Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. 2. Bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat 3. Bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi  pihak –  pihak yang melakukannya.

C. PEMICU DARI STRATEGI DAN PERILAKU BISNIS YANG TIDAK ETIS

Tindakan yang tidak etis, bagi perusahaan akan memancing tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat akan sangat kontra produktif, misalnya melalui gerakan  pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi. Hal ini akan dapat menurunkan nilai  penjualan maupun nilai perusahaan. Sedangkan perusahaan yang menjunjung tinggi nilainilai etika pada umumnya perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja yag tinggi  pula, terutama apabila perusahaan tidak mentolerir tindakan yang tidak etis. Karyawan yang  berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan oleh karena itu semaksimal mungkin harus tetap dipertahankan. Berikut ini, ada tiga pemicu utama dari perilaku bisnis yang tidak etis ditunjukkan sebagai berikut : 1)  pengawasan rusak, memungkinkan mengejar oknum keuntungan pribadi dan kepentingan ( Faulty oversight, enabling the unscrupulous pursuit of personal gain and  self-interest )

2) Tekanan berat pada manajer perusahaan untuk memenuhi atau mengalahkan target kinerja jangka pendek ( Heavy pressures on company managers to meet or beat shortterm performance targets) 3) Suatu budaya perusahaan yang menempatkan profitabilitas dan kinerja bisnis menjelang  perilaku etis ( A company culture that puts profitability and business performance ahead of ethical behavior)

D. ALASAN STRATEGI PERUSAHAAN HARUS BERETIKA

Ibarat sebuah mobil, laju mobil penting untuk dapat mengantarkan penumpangnya ke tempat tujuan. Mobil melaju karena injakkan pedal gas pengemudinya dan berhenti kerena injakan pedal rem. Injakan pedal gas mobil diperlukan agar mobil dapat melaju dan injakan  pedal rem diperlukan agar mobil melaju dengan selamat. Begitu pula sebuah perusahaan  bergerak karena beraksinya sumber daya manusia bersama-sama sumberdaya yang lain. Agar aksi manajemen perusahaan berjalan selamat perlu memperhatikan etika bisnis dan tanggung  jawab sosial. Etika dan tanggung jawab sosial perupakan rem perusahaan agar berkerja tidak  bertabrakan dengan pemegang kepentingan perusahaan, seperti pelanggan, pemerintah,  pemilik, kreditur, pekerja dan komunitas atau masyarakat. Hubungan yang harmonis dengan pemegang kepentingan akan menghasilkan energi  positif buat kemajuan perusahaan. Mengapa etika bisnis dalam perusahaan terasa sangat  penting saat ini? Karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika perusahaan akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang karena : a) Akan dapat mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik intern perusahaan maupun dengan eksternal.  b) Akan dapat meningkatkan motivasi pekerja. c) Akan melindungi prinsip kebebasan berniaga d) Akan meningkatkan keunggulan bersaing.

Ada pun dua alasan mengapa strategi perusahaan harus etis; 1. karena strategi yang tidak etis secara moral salah dan mencerminkan keburukan pada karakter personil perusahaan 2. karena strategi etika bisa menjadi bisnis yang baik dan melayani kepentingan pribadi bagi  para pemangku kepentingan Selain itu, dalam hal ini diperlukan 2 pondasi penting yang mendasari agar strategi bisnis dapat beretika: 1) Perspektif Moralistik (Pondasi Moral)

Hakikatnya, orang menjalankan usaha komersial untuk menghasilkan keuntungan, sebagai upaya meningkatkan

kesejahteraan

pemilik

dan

orang-orang

yang

terlibat

di

dalamnya. Keuntungan merupakan kata kunci dalam kegiatan bisnis, seperti yang dikatakan oleh Fry dkk (2002) bahwa sebagai sebuah organisasi yang berusaha memenuhi permintaan  barang dan jasa yang dibutuhkan pelanggan, bisnis selalu mencari keuntungan. Sejatinya, keuntungan adalah ‘darah’  bagi setiap kegiatan usaha perdagangan barang maupun jasa. Semua orang yang terlibat dalam kegiatan usaha itu sangat bergantung pada keuntungan untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula, perkembangan usaha pun sebagian ditentukan oleh besar-kecilnya laba yang ditahan dan dialokasikan untuk kegiatankegiatan meningkatkan skala ( scale-up) sehingga sebagai ‘organisme’, perusahaan pun perlu tumbuh agar bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan.  Namun, bisnis juga perlu mengadopsi nilai- nilai moral agar bisnis dijalankan secara etis. Bisnis yang etis memperhatikan kepentingan holistik semua pemangku kepentingan, dalam  pengertian hubungan bisnis harus bersih, jujur, saling menguntungkan, dan bermanfaat. Mencari keuntungan tidak boleh menghalalkan segala cara. Pedoman moral menjadi penting karena menurut Robert Heilbroner, seorang ekonom Amerika, kalau pencarian keuntungan menjadI motif utama bagi bisnis, dengan sendirinya bisnis mengejar kepentingan diri yang  berlanjut pada tumbuh suburnnya egoisme. Pengusaha yang egois selalu melihat kelangsungan bisnisnya untuk kepentingannya sendiri dan menutup mata kepentingan orang lain. Kalau perlu dia mengorbankan kepentingan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Bisnis yang berhasil, masih menurut Fry dkk (2002) adalah bisnis unggul sepanjang

waktu, bukan hanya bisnis yang berjaya sesaat karena muslihat tertentu. Bisnis yang  berhasil juga tidak mencari keuntungan finiansial besar dengan mengorbankan moralitas, komitmen kerja yang rendah, produk-produk yang buruk, atau perilaku tidak etis lain. Dalam literatur Yunani kuno, Aristoteles (384-322 SM) bahkan menolak perdagangan dan  penumpukan

kekayaan

karena

kegiatan

menambah

kekayaan

adalah

tindakan

tidak etis. Dalam kegiatan krematistik yang berorientasi penumpukan kekayaan, dengan uang sebagai alat penyimpan kekayaan, ada kecenderungan penguasaan kekayaan secara tidak merata dan sangat tidak terbatas. Perilaku bisnis yang tidak etis juga ditimbulkan oleh sifat cinta uang (phylargia). Dengan prinsip deontologi, ajaran agama sudah menetapkan  batas yang diwajibkan untuk dilakukan, dan batas yang dilarang. Immanuel Kant (17241804), seorang filsuf Jerman ternama, menyebut bahwa sebuah tindakan disebut baik bila dilakukan berdasar prinsip ‘imperatif kategoris’, yaitu kepatuhan tanpa syarat pada norma yang sudah ditetapkan.

2) Persaingan Bisnis dan Perilaku Etis

Persaingan merupakan salah satu mesin penggerak kemajuan dalam bisnis. Kotler (2003) menyatakan bahwa seiring dengan semakin kompetitifnya pasar, memfokuskan strategi  pada pelanggan saja tidak cukup. Perusahaan harus mulai memperhatikan pesaing. Dengan  persaingan bisnis dipaksa mencari cara-cara kreatif dan inovatif dalam memelihara kelangsungan hidupnya. Bila dilakukan secara sehat, persaingan adalah ‘jamu’ bagi  perkembangan usaha. Persaingan usaha menyiratkan perlunya ‘strategi mengalahkan  pesaing’. Persaingan yang sehat tentu menuntut kreatifitas dan inovasi yang menghasilkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Diperlukan upaya yang tekun, telaten, dan terus menerus untuk berkembang secara sehat, dengan cara-cara yang fair. Masih menurut Kotler (2003) persaingan melibatkan pesaing yang bukan saja pembuat atau penjual  barang serupa, tetapi juga barang substitusi. Selain itu, persaingan juga bisa lebih sengit dengan ancaman masuknya pemain baru, atau meningkatnya posisi tawar konsumen karena kemampuan mereka memilih penjual barang atau penyedia jasa, padahal persaingan yang ada sudah melibatkan banyak pemain dan sudah padat, seperti suatu pertarungan di laut merah, dimana pemainnya terlalu banyak dan harus bertarung berdarah-darah. Kondisi terakhir ini, terutama telah menyebabkan persaingan yang tidak sehat, seperti perang harga, perang iklan, atau peluncuran produk baru. Menjual barang dengan harga murah sering disertai penurunan kualitas produk maupun layanan. Secara internal, upah karyawan  pun ditekan agar harga bisa bersaing. Lebih buruk lagi, perang harga juga disertai keengganan

mengeluarkan biaya pengelolaan limbah. Bisa dikatakan bahwa malapraktik bisnis bisa  berdampak merugikan pada, diantaranya, konsumen, karyawan, dan lingkungan.

E. STRATEGI,

TANGGUNG

JAWAB

SOSIAL

PERUSAHAAN,

SERTA

KELANGGENGAN LINGKUNGAN SEKITAR

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal  perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Selain definisi diatas masih ada definisi lain mengenai CSR yakni Komitmen perusahaan dalam pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dalam kaitannya dengan karyawan  beserta keluarganya, masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya, dengan tujuan  peningkatan kualitas hidup mereka (WBCSD, 2002). Sedangkan menurut Commission of The European Communities, 2001, mendefinisikan CSR sebagai aktifitas yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan untuk mengintegrasikan penekanan pada bidang sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan stakeholder. Dari sudut pandang strategis, suatu perusahaan bis nis perlu mempertimbangkan tanggung  jawab sosialnya bagi masyarakat dimana bisnis menjadi bagiannya. Ketika bisnis mulai mengabaikan tanggung jawabnya, masyarakat cenderung menanggapi melalui pemerintah untuk membatasi otonomi bisnis. Tanggung Jawab Sosial Menurut Carrol, Carroll menyatakan bahwa manajer organisasi  bisnis memiliki empat tanggung jawab yakni : 

Tanggung jawab ekonomi yakni memproduksi barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat



Tanggung jawab hukum yakni perusahaan diharapkan mentaati hukum yang ditentukan oleh pemerintah



Tanggung jawab etika yakni perusahaan diharapkan dapat mengikuti keyakinan umum mengenai bagaimana orang harus bertindak dalam suatu masyarakat.



Tanggung jawab kebebasan memilih yakni tanggung jawab yang diasumsikan bersifat sukarela. Dari keempat tanggung jawab tersebut, tanggung jawab ekonomi dan hukum dinilai

sebagai tanggung jawab dasar yang harus dimiliki perusahaan. Setelah tanggung jawab dasar terpenuhi maka perusahaan dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya yakni dalam hal etika dan kebebasan memilih. Ada beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan CSR sebagai bagian dari aktifitas bisnisnya, yakni : o

Moralitas : Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak yang  berkepentingan terutama terkait dengan nilai-nilai moral dan keagamaan yang dianggap  baik oleh masyarakat. Hal tersebut bersifat tanpa mengharapkan balas jasa.

o

Pemurnian Kepentingan Sendiri : Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Perusahaan berharap akan dihargai karena tindakan tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

o

Teori Investasi : Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan.

o

Mempertahankan otonomi : Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada didalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajemen.

Adapun manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan, ialah : a) Manfaat bagi Perusahaan Tanggung jawab sosial perusahaan tentunya akan menimbulkan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.  b) Manfaat bagi Masyarakat Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. c) Manfaat bagi Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah merasa memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari  pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Strategi Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 1. Strategi Reaktif Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. 2. Strategi Defensif Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial . 3. Strategi Akomodatif Strategi Akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut 4. Strategi Proaktif Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung  jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perusahaan:

Di Indonesia sendiri, munculnya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menandai babak baru pengaturan CSR. Selain itu, pengaturan tentang CSR juga tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Walaupun sebenarnya pembahasan mengenai CSR sudah dimulai jauh sebelum kedua undang-undang tersebut disahkan. Salah satu pendorong perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya sematamata untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam  penciptaan investasi sosial.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 yang tercantum dalam bab V pasal 74. Dalam pasal 74 di sebutkan sebagai berikut : 

 Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan  sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di  bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya a lam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.



 Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang terkait.



 Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pengaturan di dalam UU PM, yaitu di dalam Pasal 15 huruf b adalah sebagai  berikut: “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial  perusahaan.” Kemudian di dalam Pasal 16 huruf d UU PM disebutkan sebagai berikut:

“Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelest arian lingkungan hidup . KASUS

(PT. PLN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan mandat untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi PT. PLN untuk memenuhi itu semua, namun pada kenyataannya masih banyak kasus dimana mereka merugikan masyarakat. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah perusahaan  pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT. PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini PT. PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT. PLN termasuk kedalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT. PLN merupakan p enjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga  berapapun yang mereka kehendaki. Kasus ini menjadi menarik karena disatu sisi kegiatanmonopoli mereka dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai UUD 1945 Pasal 33, namun disisi lain tindakan PT. PLN justru belum atau bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Seperti berita yang di lansirkan dari www.RRI.co .id sebagai  berikut : RRI, Surabaya : Meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat setiap tahunnya mengalami  peningkatan antara 5-6 persen, namun kondisi tersebut mengakibatkan stok listrik kian terbatas. Sudah maksimalnya beban penggunaan sejumlah Gardu Induk (GI) di wilayah Jawa Timur dan terkendalanya pembangunan GI menyebabkan kondisi kelistrikan di wilayah membaut Jatim terancam terjadi pemadaman bergilir.

Sedikitnya, ada 9 kabupaten yang terancam terjadinya pemadaman bergilir hingga dua tahun kedepan diantaranya Surabaya, Sidoarjo, Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Pamekasan.

Dikatakan Rido Hantoro Wakil Kepala Pusat Studi Energi ITS krisis listrik tidak saja terjadi di Jatim dan Surabaya namun hampir keseluruhan pulau Jawa juga mengalami krisis listrik.

"Hal ini dipicu terus menurunnya pasokan listrik yang bisa disuplai kepada konsumen. Program peningkatan daya sebesar 35.000 Megawatt jika terealisasi dengan cepat, kemungkinan terjadinya krisis bisa dihindari," terangnya kepada RRI, Rabu (12/11/2014). Selain kasus diatas yang terjadi di Sidoarjo adapun kasus krisis listrik terjadi disejumlah kabupaten diseluruh daerah, kasus ini memuncak saat PT. Perusahaan Listrik  Negara (PT. PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh  pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit  berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Dikarenakan PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listr ik masyarakat sangat  bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerahdaerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Penyelesaian kasus :

Pada dasarnya kegiatan bisnis tidaklah hanya bertujun untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara melainkan perlu adanya perilaku etis yang diterapkan oleh semua perusahaan. Etika yang diterapkan oleh sebuah perusahaan  bukanlah salah satu penghambat perusahaan untuk dapat berkompetisi dengan para  pesaingnya melainkan untuk dipandang oleh masyarakat bahwa perusahaan yang menerapkan etika didalam perusahaan bisnis adalah sebagai perusahaan yang memiliki perilaku etis dan  bermoral. Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT. Perusahaan Listrik  Negara (Persero) telah melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT. PLN ini telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia  Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, sebaiknya Pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi Pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat serta Pemerintah dapat memperbaiki kinerja PT. PLN saat ini, sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33. Selain daripada itu bukan hanya pihak pemerintahan yang harus berpartisipati kita sebagai masyarakat yang cerdas sudah seharusnya berpikir terbuka dan cerdas untuk masa depan, gunakanlah sumber daya alam yang terdapat di negeri ini secukupnya agar sumber daya alam kita tetap terjaga sehingga penerus bangsa nanti bisa merasakan sumber daya alam yang sama. Jangan memandang karena kita mampu membayar kita bisa menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Hal tersebut tidak etis dan tidak menunjukkan sikap masyarakat yang cerdas. Save our energy & love our earth.

BAB III KESIMPULAN

Di dalam persaingan dunia usaha yang sangat ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah harga

mati,

yang

tidak

dapat

ditawar

lagi.

Dalam

zaman

keterbukaan

dan

luasnya informasi saat ini, baik-buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan luas. Memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal dan masyarakat umum secara etis dan jujur adalah satu-satunya cara supaya dapat bertahan di dalam dunia bisnis saat ini. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnisnya kurang memperhatikan etika dalam bisnis. Etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masing-masing elemen dalam lingkaran bisnis. Pemasok ( supplier), perusahaan, dan konsumen, adalah elemen yang saling mempengaruhi. Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika, sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik. Etika berbisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Tentunya ini tidak akan memberikan keuntungan segera, namun ini adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkaran bisnis. Oleh karena itu, etika dalam berbisnis sangatlah penting. CSR merupakan kewajiban mutlak perusahaan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial

perusahaan

berupa

kepedulian

dan

perhatian

pada

komunitas

sekitarnya.

Pandangan perusahaan terhadap kewajiban tersebut berbedabeda. Mulai dari anggapan seke dar basabasi atau suatu keterpaksaan, hanya untuk pemenuhankewajiban, hingga pelaksana an berdasarkan asas kesukarelaan. Bentuk-bentuk CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaandapat diwujudkan dalam  berbagai bidang kehidupan yang penerapannya harus disesuaikandengan kebutuhan masyarakat penerima CSR. CSR memberikan manfaat yang sangat besar dalam menyejarterakan masyarakat danmelestarikan

lingkungan

sekitarnya,

serta

bentuk

investasi

bagi

perusahaan

 pelakunya.Investasi bagi perusahaan dapat berupa jaminan keberlanjutan operasi perusahaan dan pembentukan citra positif perusahaan. Manfaat ini dapat diperoleh apabil a perusahaanm enerapkan CSR atas dasar kesukarelaan, sehingga akan timbul hubungan timbal balikantara  pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar. Masyarakat akan secara sukarelamembela keberlanjutan perusahaan tersebut dan memberikan persepsi yang baik pada perusahaan. Dengan begitu citra positif perusahaan akan terbentuk dengan sendirinya.

Pada akhirnya, strategi dari perusahaan akan berjalan dengan baik ketika didalam strategi tersebut dijalankan etika bisnisnya. Sehingga, perilaku tidak etis pun dapat diminimalisir dengan baik. Dan perusahaan akan mencapai keberhasilan dari strate gi tersebut setelah menjalankan CSR dengan baik.