PERAN TNI AD DALAM PENGAWASAN WILAYAH NKRI SERTA PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah bangsa yang besar memiliki wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke dan secara geografis terletak pada posisi stategis karena berada di jalur perdagangan Internasional dan berbatasan dengan dengan Negara lain di wilayah laut berbatasan berbatasan dengan 10 10 negara (India, Malays Malaysia, ia, Singap Singapura ura,, Thailan Thailand, d, Vietna Vietnam, m, Philip Philipina ina,, Palau, Palau, PNG, PNG, Austra Australia lia,, Timor Timor Lorosae), sedangkan di wilayah darat berbatasan dengan 3 negara (Malaysia,PNG dan Timor Lorosae). Lorosae). Luasnya Luasnya wilayah wilayah NKRI mengandu mengandung ng banyak banyak potensi potensi sumber sumber daya daya alam, alam, sumber sumber daya daya non alam alam yang yang berlim berlimpah pah juga sumber sumber daya daya manus manusia ia potens potensial ial yang yang sangat sangat berma bermanfa nfaat at untuk untuk menun menunjan jang g proses proses pemban pembangun gunan an yang yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dalam mencapai kemajuan bangsa guna menin meningka gkatka tkan n keseja kesejahte hteraa raan n rakyat rakyat sesuai sesuai cita-c cita-cita ita dan tujuan tujuan nasio nasional nal bangsa bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Dasar Republik Indonesia. Indonesia. Dalam rangka mengamankan wilayah NKRI tersebut, maka bangsa Indonesia menetapkan Sistem Pertahanan negara (Sishanneg) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor Nomor 3 Tahun Tahun 2002 2002 tentan tentang g Pertah Pertahana anan n Negara Negara dan dijab dijabark arkan an dalam dalam Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentang TNI, menetapka menetapkan n
TNI sebagai sebagai Komponen Komponen Utama Utama
pertahanan negara didukung oleh Komponen Komponen lainnya dengan dengan tugas pokok pokok menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keutuhan wilayah dan melindungi segena segenap p bangsa bangsa dan tumpah tumpah darah darah Indonesi Indonesia. a.
Upaya Upaya yang yang dilakuka dilakukan n untuk
keberhasi keberhasilan lan Tugas Tugas Pokok Pokok TNI TNI
menggunak menggunakan an 2 (dua) macam macam
tersebut, tersebut, dengan dengan
operasi yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). (OMSP).
Pertahana Pertahanan n negara negara dilaksana dilaksanakan kan oleh TNI sebagai sebagai komponen komponen Utama Utama
didukung didukung oleh kompone komponen n lainnya, lainnya, dilaksana dilaksanakan kan dengan dengan membang membangun, un, memelihara memelihara,, menge mengemb mbang angkan kan,, dan mengg mengguna unakan kan kekuat kekuatan an pertah pertahana anan n negara negara berdas berdasark arkan an prinsip-prinsip demokratisasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional serta prinsip prinsip hidup berdampin berdampingan gan secara secara damai. damai.
Operasi Operasi Militer Militer Selain Selain Perang Perang
dilaksanakan oleh TNI berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yaitu UU
RI Nomor : 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada pasal 10 ayat (3) c. Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang berupa bantuan kemanusiaan (civic mission), Perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat,
Bantuan
kepada
Pemerintahan
Sipil,
Pengamanan
Pelayaran/
penerbangan, Bantuan pencarian dan pertolongan( Search And Rescue), bantuan pengungsiaan dan penanggulangan korban bencana alam.
Operasi militer selain
perang dilakukan berdasarkan permintaan dan /atau peraturan perundang-undangan. Sementara itu mengacu pada UU RI No.34 Tahun 2004 pasal 7 ayat (2) b. Bahwa operasi militer selain perang sebagai tugas pokok TNI dilakukan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara salah satunya adalah membantu Kepolisiaan Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undangundang. Berdasarkan kedua pasal tesebut, maka TNI AD sebagai bagian integral dari TNI memiliki peran dan cukup penting dalam menjaga dan mengamankan kedaulatan NKRI baik melalui perannya dalam melaksanakan pengawasan wilayah NKRI juga dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan hal
tersebut,
maka dalam tulisan ini
mencoba diangkat
permasalahan terkait dengan peran TNI AD dalam pengawasan wilayah NKRI serta pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat agar dapat dipedomani dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur pimpinan dan stake holder pemerintaham daerah dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten. Globalisasi merupakan fenomena khusus yang terjadi dalam peradaban manusia yang bergerak dinamis dalam masyarakat global didorong oleh adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Proses perubahan dan perkembangan yang terjadi demikian cepat dan memiliki pengaruh yang luas
tanpa dibatasi oleh ruang dan
waktu. Tanpa terkecuali bagi bangsa Indonesia tidak mungkin mengelak dari globalisasi termasuk dengan segala dampak yang ada didalamnya. Perkembangan tekhnologi informasi yang ada mampu mempercepat terjadinya proses keterbukaan
3 dan kebebasan. Kondisi ini secara tidak langsung telah melahirkan budaya baru dan sedikit demi sedikit akan berpengaruh terhadap tatanan budaya Indonesia. Dalam hal ini yang
bisa dilakukan bangsa Indonesia adalah meminimalisir dampak dari
pengaruh negatif globalisasi tersebut. Pengaruh dan dampak globalisasi melahirkan tuntutan adanya kesiapan serta kesigapan seluruh komponen bangsa Indonesiia dalam merespon dampak positif dan negatif dari globalisasi salah satunya dapat dilaksanakan dengan meningkatkan pengawasan terhadap wilayah NKRI serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari lebih 17.000 pulau dengan 2/3 wilayahnya adalah lautan dengan sumber kekayaan alam hayati dan non hayati yang sangat besar, serta besarnya penduduk Indonesia yang mencapai 237.556.363 orang sesuai hasil sensus penduduk pada Agustus 2010 menyebar ke seluruh Pulau-Pulau dengan bermacam, latar belakang budaya, adat istiadat juga agama di satu sisi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan
untuk menunjang kelancaran program pembanguna yang sedang
digalakkan oleh Pemerintah RI, namun disisi lain mengandung kerawanan akan munculnya ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.
Dengan
kekayaan sumber daya alam, banyaknya penduduk dengan latar belakang budaya, adat istiadat dan agama dengan penyebaran yang kurang merata ke seluruh Pulaupulau Nusantara ditambah dengan adanya garis perbatasan Negara Indonesia dengan 10 (sepuluh) Negara tetangga baik di darat maupun lautan sangat rawan terjadi berbagai pelanggaran wilayah, pencurian hasil kekayaan alam (hutan maupun laut), penyelundupan, konflik vertikal maupun horizontal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, sehingga memerlukan adanya penanganan yang komprehensif dan menyeluruh
dengan melibatkan seluruh komponen bangsa
Indonesia, terutama TNI sebagai komponen utama pertahanan Negara, Polri, Pemerintah dari tingkat Pusat sampai Daerah juga seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam usaha untuk menjamin tetap tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar bangsa Indonesia dapat berdiri sejajar dengan seluruh Negara dan bangsa-bangsa lain di dunia. TNI sebagai komponen utama pertahanan Negara sejak awal pembentukannya telah berperan banyak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia dari mulai
merebut kemerdekaan, mempertahankan dan mengisi
kemerdekaan sampai dengan mengawal jalannya roda pembangunan bangsa
Indonesia.
Demikian halnya dengan TNI AD sebagai bagian integral dari TNI yang
berperan sebagai alat utama pertahanan Negara matra darat telah banyak berperan serta aktif dalam
melaksanakan pengawasan wilayah NKRI dengan menjaga
keamanan wilayah perbatasan, pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan, serta dalam pembinaan dan ketertiban masyarakat melalui tugas perbantuan TNI kepada Polri yang dalam pelaksanaannya mengacu pada aturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas yakni UU RI Nomor : 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yakni yang mengatur tentang tugas Operasi Militer Selain Perang berdasarkan permintaan dan/atau peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan OMSP, TNI tidak berarti mengambil alih peran instansi pemerintah yang lain dan tidak berperan secara sendiri. Pada keadaan tertentu, TNI melaksanakan OMSP bersama instansi fungsional secara terpadu. Sesuai bentuk ancaman, OMSP dilaksanakan TNI dengan memprioritaskan tindakan preventif dibandingkan dengan tindakan represif. Keberhasilan tindakan preventif akan mampu menghindari jatuhnya korban dampak negatif yang lebih besar. Konsep OMSP seringkali masih menimbulkan kerancuan atau tumpang tindih antara peran TNI dengan institusi lain, terutama kewenangan Polri dalam masalah keamanan umum atau ketertiban public. Peran TNI sebagai kekuatan pertahanan adalah penggunaan kekuatan kekerasan bersenjata untuk mengatasi
ancaman,
sedangkan
Polri
sebagai
kekuatan
keamanan
adalah
menegakkan keamanan dan ketertiban umum ( public order ). Dalam konteks diatas, penugasan TNI dalam OMSP tergantung pada eskalasi ancaman. Pada kondisi dimana spectrum ancaman
masih
berupa tindak kejahatan
biasa
(kriminal)
penanganan sepenuhnya merupakan kewenangan Polri. Apabila ancaman terus terus meningkat sampai memasuki situasi gawat, status wilayah beralih dari tertib sipil menjadi keadaan Darurat Militer, ketertiban TNI masih dalam tugas OMSP. Peralihan status dari tertib sipil menjadi darurat militer diatur dalam UU No. 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang kemudian diubah dengan UU No. 52 Prp tahun 1960. Oleh karena itu, jenis OMSP yang dilakukan oleh TNI sesuai dengan jenis dan bobot ancaman yang dihadapi. Dalam keadaan Darurat Perang, konflik yang terjadi adalah antara dua negara dengan mengutamakan penggunaan kekerasan bersenjata didukung oleh kekuatan diplomasi dan ekonomi. Dalam kondisi ini, TNI tidak lagi melaksanakan tugas
OMSP,
tetapi sepenuhnya melaksanakan tugas
OMP.
Pemerintahan
OMSP,
tetapi
OMP.
tugas
sepenuhnya
melaksanakan
tugas
5 Pemerintahan sipil maupun Polri tetap melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya didaerah-daerah yang memungkinkan. Melihat tugas OMSP TNI yang cukup luas dan bersinggungan dengan tugas instansi lain, terutama tugas Polri, ,maka untuk menghindari konflik otoritas diperlukan sebuah aturan main (rule engagement ) bagi pelibatan TNI dalam melaksanakan tugas-tugas OMSP. Tugas perbantuan TNI dapat dirangkum menjadi tugas penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (humanitarian relief ), tugas kegiatan kemasyarakatan (civic mission), tugas pemberian bantuan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban umum, serta tugas pemeliharaan perdamaian dunia. Pelibatan TNI dalam operasi perdamaian dunia diputuskan oleh presiden dengan persetujuan DPR yang mempertimbangkan kebijakan politik luar negeri serta ketentuan hukum internasional. Berdasarkan
latar
belakang pemikiran tersebut,
maka dalam
rangka tugas
pengawasan wilayah NKRI serta penjagaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, maka peran TNI AD yang dilaksanakan saat ini dan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut : Pertama, Peran TNI AD dalam Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan. Tugas dan Peran TNI AD dalam menjaga keamanan wilayah peran TNI AD dilaksanakan dalam rangka mengamabkan wilayah perbatasan darat Indonesia kususnya di Kalimantan dengan Malaysia (yakni dengan Serawak dan Sabah), di Papua (Irian) dengan Papua Nugini (PNG), dan di Timor dengan Timor Leste.
Dalam
upaya pengamanan wilayah perbatasan darat, TNI AD telah melakukan penggelaran kekuatan di sepanjang perbatasan darat Kalimantan – Malaysia, PNG – Indonesia serta Indonesia - Timor Leste melalui penggelaran kekuatan dari mulai Satuan Intel, Satpur, Satbanpur dan Satkowil ditambah dengan Satgas-Satgas Pamtas setingkat Yonif diperkuat Satgasud di Lanud serta Satgas Penerbad.
Berdasarkan realitas
kondisi gelar kekuatan TNI AD tersebut diatas dihadapkan dengan kemungkinan terjadinya konflik di daerah perbatasan darat yang cukup besar antara Indonesia dengan
negara
penambahan
tetangga
gelar
terutama
kekuatan
di
Malaysia, wilayah
PNG
Kodam
dan Timor Leste maka XVI/Tanjungpura,
Kodam
XVII/Cendrawasih serta Kodam VII/Udayana merupakan suatu hal yang mutlak dan bersifat mendesak untuk dilakukan.
Dan oleh karenanya keterlibatan unsur
pemerintah pemerintah daerah dan DPR RI termasuk DPR D dalam merumuskan berbagai aturan pemerintah dan aturan perundang-undangan yang dapat lebih komprehensif untuk mengakomidir kepentingan masyarakat di daerah perbatasan
darat, termasuk dalam rangka penggelaran kekuatan TNI AD di wilayah perbatasan sudah tidak dapat lagi ditawar-tawar bila bangsa Indonesia menginginkan agar NKRI tetap dapat berdiri utuh, bersatu dan tidak tercerai berai.
Dan oleh karenanya
berbagai tugas dan peran TNI AD yang dilaksanakan adalah: (1) Menyusun kantongkantong perlawanan di daerah perbatasan dengan memberdayakan Kodim-kodim yang ada di seluruh wilayah Kalimantan, Papua serta Papua Barat dan NTT dengan terlebih dahulu membentuk Satuan Kowil setingkat Korem dan Kodim di sepanjang perbatasan sebagai pusat perlawanan.
Kodim melalui pelaksanaan pembinaan
teritorial harus dapat menyusun dan mempersiapkan daerah pangkal perlawanan di daerah Papua serta melalui kegiatan Pemberdayaan wilayah pertahanan harus optimal dalam melaksanakan pembinaan terhadap geografi, demografi dan kondisi sosial di daerah Papua yang masih banyak persoalan.
(2)
Meningkatkan
pengawasan di daerah perbatasan dengan melaksanakan gelar Pos Pengamanan daerah perbatasan dimana pemerintah perlu merumuskan kebijaksanaan untuk penambahan Pos Pengamanan di daerah perbatasan yang ditempatkan pada titik-titik di daerah perbatasan yang masing longgar, sehingga tindakan kejahatan lintas negara, kegiatan penyelundupan dan illegal logging yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dideteksi dan dicegah untuk terjadi; (3) Membangun stabilitas keamanan secara terpadu oleh Polri dengan melibatkan lapisan masyarakat. Melaksanakan penegakkan hukum yang berlaku
untuk mencegah
terjadinya
pelanggaran di daerah perbatasan. Selanjutnya dalam rangka mengimbangi gelar pasukan dari negara tetangga di wilayah perbatasan maka perlu upaya untuk membangun dan menggelar kekuatan TNI AD minimal 1 Brigif di daerah Kalbar, 1 Brigif di Papua Barat serta di wilayah Timor Leste dan selanjutnya dikembangkan menjadi lebih besar
sesuai kemampuan negara. Adapun yang menjadi landasan
pembangunan dan penggelaran TNI AD
yaitu kebijakan
dan strategi pembinaan
gelar TNI AD dengan memperhatikan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik, dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografi strategi pertahanan. Melihat daerah perbatasan rawan terhadap terjadinya konflik maka perlu dikembangkan / dibentuk satuan baru yang lebih besar; Pembangunan dan pergelaran kekuatan TNI AD harus memenuhi tersedianya unsur – unsur komando, satuan tempur, satuan banpur, satuan banmin dan satuan kewilayahan yang besaran
kekuatannya ditentukan dengan dasar pertimbangan
adanya keseimbangan yang proporsional antara satuan operasional dengan satuan
7 pendukung, kondisi geografi, kondisi demografi, kemungkinan ancaman dan beban tugas yang dihadapi. Dihadapkan kepada realita satuan yang ada saat ini di wilayah perbatasan dimungkinkan untuk dibentuknya 1 Brigade masing – masing wilayah; (4) Penyelesaian Masalah Tugu Batas dengan dibuat dengan bentuk yang lebih besar sehingga sulit dipindahkan dan mudah untuk diawasi oleh pasukan Pamtas maupun oleh masyarakat; Melaksanakan patroli secara rutin untuk mengamankan patok batas; Meningkatkan peran
masyarakat untuk ikut serta bertanggung
jawab membantu
mengawasi dan mengamankan tugu batas; Memberikan sanksi hukum yang tegas kepada oknum yang sengaja maupun tidak sengaja memindahkan / merusak tugu batas; Melaksanakan kerjasama bilateral untuk menjaga wilayah perbatasan dilandasi rasa saling
menghargai;
(5) Penyelesaian masalah penyelundupan dengan
meningkatkan pengawasan dan patroli ke titik – titik yang menjadi tempat penyelundupan; (6) Pencegahan dan pemberantasan illegal logging di kawasan perbatasan harus segera dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia.
(7)
Meningkatkan intensitas pelaksanaan patroli di sepanjang garis perbatasan RI dengan Malaysia, PNG dan Timor Leste, hal ini bukan saja dilakukan oleh Satgas Pengamanan di daerah perbatasan namun juga perlu dan harus dilakukan oleh unsurunsur pemerintah di daerah terutama dari Dinas Kehutanan, para tokoh masyarakat dan masyarakat serta memberdayakan keberadaan Satuan Yonif dan satuan Komando Kewilayahan untuk melaksanakan patroli pengamanan perbatasan dan pengelolaan terhadap hasil kekayaan alam yang dimiliki oleh. Kedua, Peran TNI AD dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Matra Darat. Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat yang merupakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan pengarahan dan pengendalian serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada di wilayah untuk menjadi suatu kekuatan kewilayahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan.
Satuan Kowil sebagai pilar
utama TNI AD dalam pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan belum sepenuhnya mampu mengemban tugas pemberdayaan wilayah pertahanan, karena penerapan metode Binter sebagai sarana kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan kurang dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Komando
Atas.
Oleh
karenanya
perlu
langkah-langkah
dan
upaya
untuk
mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan darat melalui penerapan metode Binter untuk memantapkan penyelenggaraan pemberdayaan
wilayah pertahanan baik dalam kegiatan pembinaan perlawanan wilayah (aspek geografi, demografi, SDM, SDA/SDB, kondisi sosial) pembinaan komunikasi sosial maupun Bhakti TNI melalui kegiatan pendidikan, kerjasama, koordinasi lintas sektoral pada setiap tahapan pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan; Sinkronisasi Program Binter TNI AD dengan Program pembangunan Pemerintah Daerah melalui kerjasama, koordinasi dan komunikasi dengan memanfaatkan forum-forum yang ada di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya penambahan alokasi pendidikan bagi setiap aparat Kowil dari mulai Dandim, Danramil sampai dengan Babinsa untuk mengikuti kegiatan pendidikan spesialisasi bidang teritorial; perlu mengoptimalkan pemanfaatan forum Rakorbangda, Muspika dan Tripika di daerah dalam meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral antara aparat Kowil dengan
aparat Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka
perencanaan,
persiapan,
pelaksanaan
dan
pengakhiran
setiap
kegiatan
pemberdayaan wilayah pertahanan; Perlu disusun aturan perundang-undangan yang mengatur
secara
khusus
tentang
penyelenggaraan
pemberdayaan
wilayah
pertahanan dan dijabarkan kedalam bentuk buku-buku petunjuk dan protap, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi satuan Kowil dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan; Ketiga, Peran TNI AD dalam Membantu Polri dalam rangka menjaga keamanan dan Ketertiban dalam masyarakat. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah
suatu
kondisi
dinamis
masyarakat
sebagai
salah
satu
prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Penanggung jawab masalah Kamtibmas mengacu pada UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah Kepolirian Republik Indonesia yakni bahwa Polisi adalah penjaga disiplin publik untuk melaksanakan keputusan Undang-Undang atau Peraturan, Polisi adalah penjaga disiplin publik agar bisa terpelihara keamanan dan ketertiban. Penunjang Kamtibmas adalah adanya
Sementaa itu yang menjadi pilar
pemerintahan, adanya perangkat hukum,
adanya kekuatan pemaksaan hukum untuk dipatuhi (law enforcement), dalam hal ini Kepolisian Sesuai UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan PP Nomor 16 tahun
9 1960, bantuan TNI kepada Polri atau kepada Pemerintah dalam rangka penegakan Kamtibmas diberikan atas permintaan Polri atau Pemerintah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan baik antara Pemda, Polri dan TNI AD. Perbantuan TNI AD kepada Polri dalam rangka tugas bantuan Kamtibmas diberikan atas permintaan Kepala Daerah maupun pihak Polri serta dapat juga berdasarkan keputusan politik Negara yang dilakukan dalam keadaan Tertib Sipil atau dalam keadaan Darurat Sipil. Keterlibatan TNI AD dalam tugas bantuan kepada Polri bisa dilakukan apabila tindakan preventif dan tindakan polisional yang dilaksanakan oleh Polri belum berhasil menghentikan perkembangan eskalasi ancaman tersebut, dimana TNI AD turut bertanggung jawab untuk mengatasi berdasarkan parameter tertentu yang berada diluar batas kemampuan Polri dan sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku.
Jenis gangguan Kamtibmas terdiri dari Gangguan Nyata
(Kejahatan Konvensional, meliputi pencurian dan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, perusakan; Kejahatan trans nasional, meliputi Narkotika, penyelundupan, perdagangan wanita dan anak-anak (trafficking in persori), kejahatan dunia maya (cyber crime), kekayaan negara, meliputi (illegal minning),
terorisme, Kejahatan terhadap
pembalakan liar (illegal logging),
pertambangan liar
penangkapan ikan secara ilegal (illegak fishing)
dan Kejahatan
berimplikasi kontijensi yang meliputi unjuk rasa anarkhis dan konflik SARA (Konflik Horizontal)) dan Ambang Gangguan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas seperti kegiatan-kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) baik pemilihan legislatif, pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala daerah, Kegiatan masyarakat atau pemerintah yang menghadirkan masyarakat banyak, Kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan atau tingkat nasional/internasional serta Pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dan kecelakaan lalu lintas.
Tugas Perbantuan TNI AD kepada Polri dalam rangka tugas Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tujuan, sasaran, bentuk dan peran yaitu (1) Tujuan. Untuk membantu Polri dalam rangka tugas Kamtibmas dilaksanakan atas permintaan Pemerintah dalam hal ini Polri, atau dalam keadaan memaksa/mendesak untuk mengatasi eskalasi yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa; (2) Sasaran. Teratasinya konflik komunal dan kerusuhan massa yang berskala tinggi, tercegahnya korban jiwa dan harta masyarakat, serta terbantunya pengamanan kegiatan yang berskala nasional dan internasional, sedangkan kemampuan yang digunakan adalan kemampuan tempur, kemampuan
intelijen, Binter dan dukungan; (3) Bentuk Operasi.
Bentuk operasi yang digunakan
adalah Operasi Mandiri atau Terpadu, sifatnya Operasi Non Tempur ; (4) Peran, yaitu pertama sebagai satuan bantuan untuk menangkal dan menindak terhadap setiap bentuk ancaman Kamtibmas yang tidak mampu diatasi oleh pihak Polri, sesuai dengan kriteria ancaman Kamtibmas dan kriteria kemampuan Polri yang telah ditetapkan; sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan Kamtibmas, yang pelaksanaannya tetap berpedoman pada asasasas dan prinsip-prinsip pemberian bantuan kepada Polri dalam rangka tugas Kamtibmas.
Permintaan bantuan dilakukan bila kekuatan Polri dinilai sudah tidak
efektif lagi oleh pemegang Otoritas untuk mengatasi gangguan yang terjadi, dalam pelaksanaan perbantuan TNI AD kepada Polri tetap berpedoman pada asas-asas dan prinsip-prinsip yang ada yaitu Keterbatasan.
prinsip Situasional, prinsip Percepatan, dan prinsip
Dalam pelaksanaan perbantuan TNI AD dalam rangka Kamtibmas
harus memenuhi kriteria ancaman, kriteria kemampuan Polri dan kriteria kemampuan bantuan TNI AD serta parameter keterlibatan. Parameter keterlibatan TNI AD yakni dfalam Operasi bantuan kepada Polri adalah : (1)
Satuan TNI AD yang sedang
menjalankan tugas perbantuan tidak diperintah atau ditarik oleh TNI kecuali atas permintaan pemerintah atau atas permintaan pihak Kepolisian yang menerima bantuan; (2) Pengajuan permintaan bantuan oleh Kepolisian sebagaimana dimaksud diatas dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Komandan Militer setingkat; (3) Pemegang kendali operasi tidak dapat memerintahkan ataupun memberi tugas kepada satuan TNI AD dalam tugas perbantuan diluar tugas yang dimaksud dalam surat permintaan bantuan; (4) Operasi Bantuan kepada Polri yang dilaksanakan oleh satuan TNI pada situasi negara dalam keadaan biasa dilandasi aturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah dalam menilai gangguan keamanan;
(5)
Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah dalam hal ini Gubernur, pemerintah dalam hal ini Bupati dan Walikota berwenang mengajukan permintaan bantuan militer, yang direalisasikan dengan melaksanakan operasi perbantuan kepada Polri di daerahnya; (6) Dalam keadaan terpaksa, Polisi Pamong Praja dalam hal ini selain pejabat Kepala Daerah berwenang dapat meminta bantuan militer bila pejabat daerah berhalangan.Disamping itu, Camat dan Kepala Desa dibenarkan minta bantuan militer bila dalam keadaan memaksa dan segera dilaporkan kepada Kepala Daerah; (7) DPRD mempertimbangkan dan mengambil keputusan bersama kepala daerah dalam rangka permintaan bantuan militer; (8)
11 Anggaran untuk tugas-tugas perbantuan TNI AD, disediakan oleh pemerintah Pusat/daerah. Permintaan bantuan kekuatan TNI AD baik oleh Kepolisian maupun Pemerintah Daerah dalam rangka Kamtibmas harus melalui Mekanisme dan Prosedur yang telah ditentukan yaitu : (a) Permintaan bantuan dilakukan oleh satuan Polri di daerah serendah-rendahnya setingkat Polres kepada satuan Polri setingkat diatasnya, apabila satuan Polri
tidak mampu menanggulangi
gangguan keamanan secara
mandiri. Permintaan bantuan perkuatan internal dikoordinasikan kepada Komandan satuan TNI AD
kewilayahan setempat guna memantau perkembangan eskalasi
ancaman. (b) Apabila Mabes Polri beserta unsur bawahannya tetap tidak dapat atau tidak mampu menangani gangguan keamanan, maka Kapolri meminta bantuan satuan TNI kepada Panglima TNI melalui Presiden; (c) Bantuan satuan TNI kepada Polri dapat diberikan atas permintaan secara lisan bila situasi mendadak dan memerlukan kecepatan bertindak dan ditindaklanjuti dengan permintaan bantuan secara tertulis dalam waktu 1 X 24 jam; (d)
Permintaan bantuan unsur TNI
antara lain: perkembangan situasi terakhir, kekuatan dan kemampuan waktu
yang diperlukan,
harus memuat
alasan permintaan bantuan, daerah/lokasi
penggunaan bantuan dimulai dan berakhir,
komando
jumlah
bantuan diperlukan, pengendalian
dan
tataran kewenangan, dukungan administrasi, dan bantuan perkuatan TNI AD yang dilibatkan untuk menanggulangi gangguan Kamtibmas dengan status Komando Operasi (BKO)
Bawah
Polri atau Bawah Komando Operasi (BAKOOPS).
Sementara itu mekanisme dan prosedur pemberian bantuan perkuatan TNI AD dalam rangka tugas Kamtibmas dapat dilakukan atas permintaan Polri, atas permintaan Kepala Daerah dan Tanpa Permintaan. Perbantuan TNI AD dalam keadaan terpaksa kepada Polri dan Pemerintah Daerah tanpa permintaan sebagai berikut : (a) Bantuan TNI diberikan atas dasar laporan dan informasi, masyarakat atau atas inisiatif TNI sendiri.
baik dari Lurah/Kades/Laporan
Bila lokasi jauh
dari Perangkat
Pemerintahan, Bantuan TNI diberikan apabila aparat Kepolisian tidak ada ditempat kejadian dan memerlukan bantuan segera selanjutnya ditangani secara bersamasama dengan aparat Kepolisian; (b) Kewenangan untuk memberikan bantuan TNI berada di tangan Pangdam atau Dansat Kewilayahan setempat, namun satuan TNI terdekat yang mengetahui kejadian awal dalam keadaan mendesak dibenarkan mengambil langkah-langkah awal, dan segera melaporkan kepada Pangdam atau Dansat Kewilayahan. Selanjutnya menngkoordinasikan penanganan masalah kepada Gubernur dan Kapolda setelah menerima laporan dari satuan-satuan jajarannya; (c)
Penanganan harus segera dilakukan untuk mencegah timbulnya korban dan kerusakan yang lebih parah serta mencegah tindakan pembiaran oleh aparat TNI yang merupakan pelanggaran hukum. Dalam prosedur pemberian bantuan perkuatan TNI AD dalam rangka Kamtibmas dapat diberikan atas permintaan Polri maupun atas permintaan Pemerintah Daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku yaitu : (a) Setelah Panglima TNI menyetujui permintaan bantuan TNI dari Kapolri atas usulan Kapolda dan mempertimbangkan
laporan dari Pangdam atau Komandan Satuan
Kewilayahan TNI AD, selanjutnya melalui proses Politik sesuai Undang-Undang yang berlaku, maka Panglima TNI mengeluarkan perintah kepada Kepala Staf Angkatan Darat tentang penyiapan satuan dalam rangka pemberian bantuan TNI kepada Polri, Pangdam/Dansat Kewilayahan TNI AD membuat rencana pengerahan bantuan sesuai kebutuhan yang dikoordinasikan dengan Polda atau Koops Kepolisian yang dibentuk; (b)
Rencana pengerahan bantuan segera diberikan kepada satuan
dikerahkan dilengkapi dengan Surat Perintah
yang akan
Pangdam/Dansat Kewilayahan,
pelaksanaan pergeseran pasukan segera diberangkatkan ke daerah sasaran yang telah ditentukan; (c) Setelah pasukan tiba di daerah sasaran, Komandan Satuan lapor kepada
Dansat
Kewilayahan
TNI
AD
selanjutnya
dikoordinasikan
dengan
Kapolda/Kapolres untuk menerima tugas sesuai fungsi dan kemampuan operasional masing-masing untuk merumuskan tugas dan penentuan daerah tanggung jawab operasi. Dari berbagai uraian tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwasanya TNI AD sebagai bagian integral dari TNI dalam kapasitasnya sebagai alat pertahanan matra darat memiliki peran dan tugas yang cukup strategis dalam melaksanakan pengawasan serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Tugas dan peran
tersebut diimplementasikan oleh TNI AD melalui pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU RI Nomor 34/2004 tentang TNI serta UU RI Nomor 02/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dengan berperan maksimal pada pelaksanaan penjagaan keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara-negara tetangga, penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan matra darat melalui pendekatan Binter serta melaksanakan tugas pemberian bantuan TNI AD kepada Polri dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat.
Guna menunjang keberhasilan peran
TNI AD sebagaimana tersebut, maka diperlukan adanya dukungan seluruh komponen
13 bangsa Indonesia di tingkat Pusat maupun daerah. Flores, Desember 2011 Dandim 1624/Flotim
H.Benny Arifin Letnan Kolonel Inf NRP.1192………………
Sumber Referensi :
1.
Buku Putih Pertahanan NKRI, Kemhan RI, Jakarta, 2007.
2.
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
3.
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4.
Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
5.
Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi, Mabesad, Jakarta, 2007.
6.
Buku Petunjuk Induk tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan TNI
AD,Pusterad, Jakarta, 2008
