PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI Dokumen merupakan hal pertama yang akan dinilai surveyor dan ketersediaan dokumen merupakan syarat wajib untuk lulus akreditasi. surveyor dalam melakukan penilaian/menyurvei hanya akan melakukan 2 hal pokok yaitu TELAAH DAN TELUSUR. TELAAH merupakan kegiatan tim survey untuk melihat, menilai dan mengkaji dokumen yang dipersyaratkan dalam Akreditasi FKTP. sedang TELUSUR merupakan kegiatan tim surveyor untuk membuktikan data yang terdokumentasi terdokumentasi tadi sesuai dengan fakta lapangan.ada 4 Jenis Dokumen yang dipersiapkan dalam akreditasi FKTP yaitu: 1. Dokumen Induk Dokumen asli dan telah disahkan oleh Kepala FKTP. 2. Dokumen terkendali Dokumen yang didistribusikan kepada sekretariat/tiap unit/pelaksana, terdaftar dalam D aftar Distribusi Dokumen Terkendali, dan menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan dapat ditarik bila ada perubahan (revisi). Dokumen ini harus ada tanda/stempel “TERKENDALI”. 3. Dokumen tidak terkendali Dokumen yang didistribusikan untuk kebutuhan eksternal atau atas permintaan pihak di luar FKTP digunakan untuk keperluan insidentil, tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan memiliki tanda/stempel “TIDAK TERKENDALI”. Yang berhak mengeluarkan dokumen ini adalah Penanggung jawabManajemen Mutu dan tercatat pada Daftar Distribusi Dokumen Tidak Terkendali. 4. Dokumen Kedaluwarsa Dokumen yang dinyatakan sudah tidak berlaku oleh karena telah mengalami perubahan/revisi sehingga tidak dapat lagi menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan. Dokumen ini harus ada tanda/stempel “KEDALUWARSA”. Dokumen induk diidentifikasi dan dokumen sisanya dimusnahkan.
Dokumen-dokumen yang perlu disediakan di Puskesmas adalah sebagai berikut: Penyelenggaraan manajemen Puskesmas: •
Kebijakan Kepala Puskesmas,
•
Rencana Lima Tahunan Puskesmas,
•
Pedoman/manual mutu,
•
Pedoman/panduan teknis yang terkait dengan manajemen,
•
Standar operasional prosedur (SOP),
•
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP):
•
Rencana Usulan Kegiatan (RUK), dan
•
Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
•
Kerangka Acuan Kegiatan.
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM): •
Kebijakan Kepala Puskesmas,
•
Pedoman untuk masing-masing UKM (esensial maupun pengembangan),
•
Standar operasional prosedur (SOP),
•
Rencana Tahunan untuk masing-masing UKM
Kerangka Acuan Kegiatan pada tiap-tiap UKM
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) •
Kebijakan tentang pelayanan klinis,
•
Pedoman Pelayanan Klinis,
•
Standar operasional prosedur (SOP) klinis,
•
Kerangka Acuan terkait dengan Program/Kegiatan Pelayanan Klinis dan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.
foto copy ijazah, sertifikat pelatihan, sertifikat kalibrasi, dan sebagainya perlu menyiapkan rekam implementasi (bukti tertulis kegiatan yang dilaksanakan)
PEMETAAN DOKUMEN AREDITASI POKJA UKM Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan kegiatan puskesmas yang meli batkan banyak program dan langsung ke masyarakat. kegiatan UKM merupakan kegiatan pokok utama tenaga kesehatan di puskesmas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan promosi dan preventif. kagiatan ini sudah merupakan suatu rutinitas dan selalu dilakukan di puskesmas. permasalahan utama pada kegiatan ini, berdasarkan pengalaman penulis di Puskesmas talang ubi, belum melakukan sistem manajemen kegiatan yang baik (Plan, Do, Check Act/PDCA) dikarenakan kegiatan ini dianggap sebagai suatu rutinitas segingga belum terdokumentasikan secara maksimal. sebagai suatu rutinitas, kegiatan ini sudah dilakukan semua puskesmas. namun, secara manajerial, apakah telah direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat, apakah telah dianalisis, apa permasalahan dalam pelaksanaan dilapangan, bagaimana analisis pemecahan masalahnya, dan apa tindaklanjut untuk
kedepannya,
hal
ini
yang
belum
terdokumen
secara
lengkap.
disini saya mencuba memberikan gambaran /pemetaan dokumen yang disiapkan sesuai standar akreditasi puskesmas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
No 1
Kebijakan tentang Indikator dan standar kinerja
Bab IV
Bab V
Bab VI
4.3.1.EP1.
Ket BAB I, III
2
Kebijakan pengelolaan SDM Puskesmas (klinis dan non klinis), termasuk Pola
5.1.1.EP1
Ketenagaan, persyaratan kompetensi dsb 3
BAB II
Penanggung jawab UKM dan UKP
5.1.1.EP2
Puskesmas 4
BAB II
Visi, misi, tujuan, tata nilai tiap upaya
5.1.3.EP1.
6.1.1.EP2
puskesmas 5
Peran stakeholders (pihakterkait)
5.4.1.EP1 5.4.1.EP2
6
Pengendalian dokumen dan rekaman
7
Hak dan kewajiban pelanggan
5.7.1.EP1
8
Aturan perilaku dalam pelayanan
5.7.2.EP1
9
Koordinasi dan komunikasi dengan sasaran
6.1.5.EP1
4.2.4.EP1
5.4.2.EP1.
BAB II BAB II
Koordinasi dan komunikasi dengan
4.2.4.EP2.
lintas program dan lintas sektora, termasuk didalamnya cara menyepakati pendjadualan dan tempat pelaksanaan kegiatan upaya puskesmas dengan sasaran dan lintas program/sector terkait 10
Media komunikasi untuk menerima
4.2.6.EP1
keluhan dan memberi umpan balik keluhan
4.2.6.EP2
11
Fasilitasi peran serta masyarakat
5.1.6.EP1
12
Penetapan Dokumen eksternal sebagai
5.5.1.EP1.
acuan 13
Monitoring dan evaluasi tiap Upaya
5.5.2.EP1 5.5.3.EP1.
14
Peningkatan kinerja dalam pengelolaan
EP6.1.1.EP2
dan pelaksanaan Upaya Puskesmas
keterangan: pada kolom ini menyatakan bahwa dokumen tersebut diminta juga dari BAB yang tercantum
IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB IV. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BERORIENTASI SASARAN (UKMBS) BAB 1, 2, dan 3 merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokja ADMEN, selanjutnya kita akan membahas kelompok kerja UKM yang akan ki ta mulai dengan mengidentifikasi dokumen akreditasi untuk bab IV. masing2 kriteria memiliki elemen penilaian, dokumen yang diperlukan adalah;
Kriteria
EP
Dokumen
Rekaman
Ketrangan
Perencanaan kegiatan tiap UKM Puskesmas: Kegiatan dalam setiap Upaya Puskesmas disusun berdasar analisis kebutuhan dan harapan masyarakat dituangkan dalam perencanaan Upaya. 4.1.1. 4.1.1.
1.
SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/ sasaran terhadap kegiatan UKM Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat,
2.
Kerangka acuan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, Instrumen kajian harapan masyarakat, Cara analisis hasil kajian harapan masyarakat,
3.
Dokumen hasil identifikasi harapan masyarkat, Hasil analisis identifikasi harapan masyarkat,
4.
Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas.
5.
Bukti dokumen komunikasi kepada kelompok sasaran,
6.
Bukti dokumen penyampaian informasi dan koordinasi pedoman kegiatan kepada lintas program, Bukti dokumen penyampaian informasi dan koordinasi pedoman kegiatan kepada lintas sektor,
7.
Bukti rencana kegiatan pedoman setiap UKM,
Pembahasan konsultatif dengan masyarakat dan sasaran, upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat/sasaran. 4.1.2.
4.1.2.
1.
Kerangka acuan untuk mendapatkan umpan balik pelaksanaan kegiatan UKM,
2.
Dokumen rekapan hasil identifikasi mendapatkan umpan balik pelaksanaan kegiatan UKM, Dokumen hasil analisis hasil identifikasi mendapatkan umpan balik pelaksanaan kegiatan UKM,
3.
SOP pembahasan umpan balik, Dokumentasi pelaksanaan pembahasan, Hasil pembahasan,
4.
Bukti dokumen perbaikan untuk perbaikan pelaksanaan UKM,
5.
Rencana tindak lanjut
Bukti tindak lanjut,
Peluang inovatif upaya puskesmas. 4.1.3. 4.1.3.
1.
Hasil identifikasi masalah,
Regulasi yang terkait
perubahan regulasi,
dengan program, pedoman penyelenggaraan program dari Kemenkes.
2.
Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif.
3.
Bukti dokumen pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan masyarakat, sasaran kegiatan UKM, lintas program,
4.
Rencana perbaikan inovatif,
Bukti tindak lanjut
Dokumen hasil evaluasi,
terhadap hasil
Rencana tindak lanjut terhadap
evaluasi.
hasil evaluasi. 5.
Bukti dokumen pelaksanaan sosialisasi.
Akses masyarakat dan sasaran terhadap UKM Puskesmas: Akses masyarakat/sasaran terhadap kegiatan UKM sesuai kebutuhan. 4.2.1. 4.2.1.
1.
Jadual kegiatan setiap UKM, Dokumen rencana program kegiatan setiap UKM.
2.
Data kepegawaian pelaksana setiap UKM Puskesmas.
3.
Bukti dokumen menginformasikan kepada sasaran.
4.
Bukti pelaksanaan kegiatan ditetapkan ditsesuai jadual,
5.
Bukti evaluasi pelaksanaan
Bukti tindak lanjut
kegiatan UKM,
hasil evaluasi.
Rencana tindak lanjut hasil evaluasi. Akses masyarakat/sasaran , lintas program, lintas sector terhadap informasi: jadual kegiatan. 4.2.2., 4.2.3. 4.2.2.
1.
Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran kegiatan UKM,
2.
Bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait
3.
Bukti dokumen mengkomunikasikan alur/ tahapan kegiatan,
4.
Bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait
5.
Rencana tindak lanjut hasil evaluasi
Tindak lanjut hasil
tentang pemberian informasi
evaluasi.
kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait, 4.2.3.
1.
Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.
2.
Rencana kegiatan program, Dokumen hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaan program,
3.
Jadwal sosialisasi, Daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan program kegiatan UKM dengan masyarakat.
4.
Hasil evaluasi terhadap akses.
5.
Rencana tindak lanjut hasil evaluasi
Bukti tindak lanjut
terhadap akses,
hasil evaluasi terhadap akses,
6.
SOP pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, dokumen bukti perubahan jadwal (jika
memang terjadi perubahan jadwal). Kesepakatan penjadualan, dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan masing-masing UKM. 4 .2.4., 4.2.5. 4.2.4.
1.
SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan UKM dan/atau masyarakat.
2.
SOP tentang penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan lintas program dan lintas sektor.
3.
SOP monitoring, hasil monitoring.
4.
SOP evaluasi, hasil evaluasi.
5.
Rencana tindak lanjut hasil evaluasi,
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi.
4.2.5.
1.
Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM.
2.
Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan,
3.
Rencana tindak lanjut hasil analisis masalah dan hambatan -
4. 5.
Bukti tindak lanjut,
Evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan.
Umpan balik dan tindak lanjut terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta keluhan masyarakat/sasaran. 4.2.6. 4.2.6.
1.
Surat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM.
2.
Surat Keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM.
3.
Bukti analisis keluhan.
4.
Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
5.
Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan.
Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan Upaya Puskesmas: Penetapan indicator dan target pencapaian tiap-tiap UKM. 4.3.1. 4.3.1.
1.
2.
SK Kepala Puskesmas tentang
Indikator dan target
indikator dan target pencapaian
dari Dinas Kesehatan
kinerja UKM.
Kabupaten/Kota.
Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan.
3.
Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian kegiatan masingmasing UKM.
4.
Rencana tindak lanjut hasil analisis pencapaian indikator,
5.
Dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut.
Kriteria
EP
Dokumen
Rekaman
anggung jawab pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM): Penetapan kompetensi.5.1.1. 5.1.1.
1.
SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas.
2.
SK penetapan Penanggung jawab UKM.
3.
Hasil analisis kompetensi
4.
Rencana peningkatan kompetensi.
Mengikuti kegiatan orientasi bagi yang baru,.5.1.2. 5.1.2.
1.
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi.
2.
Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
3.
SOP dan bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi).
4.
Hasil evaluasi pelaksanaan orientasi.
Bukti tindak lanjut terhadap
Rencana tindak lanjut terhadap 3. Penetapan tujuan, sasaran dan tata nilai dan informasi kepada pihak terkait. 5.1.3. 5.1.3.
1.
Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas, Kerangka acuan program kegiatan UKM.
2.
Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program, dan li ntas sektor.
3.
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai.
Komunikasi dan koordinasi dalam pencapaian tujuan, pencapain kinerja, dan pelaksanaan. 5.1.4. 5.1.4.
1.
SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan.
2.
Kerangka acuan pembinaan, dan bukti pembinaan.
3.
Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan.
4.
Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi.
5.
Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
6.
Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor.
7.
Bukti hasil evaluasi pelaksanaan komunikasi dan
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi
koordinasi lintas program dan lintas sektor.
pelaksanaan komunikasi dan
Rencana tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan
koordinasi lintas program dan
komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas
lintas sektoral,
sektoral, Penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. 5.1.4. 5.1.4.
1.
SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan.
Ketran
2.
Kerangka acuan pembinaan, dan bukti pembinaan.
3.
Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan.
4.
Kerangka acuan, tahapan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi.
5.
Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
6.
Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor.
7.
Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
Minimalisasi risiko terhadap lingkungan. 5.1.5. 5.1.5.
1.
Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM.
2.
Hasil analisis risiko.
3.
Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko.
4.
Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan.
5.
Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko.
6.
Bukti pelaporan,
Bukti tindak lanjut,
Rencana tindak lanjut. Tanggung jawab dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat mulai dari pelrencanaan sd evaluasi. 5.1.6. 5.1.6.
1.
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat.
2.
Kerangka acuan pemberdayaan masyarakat, SOP pemberdayaan masyarakat.
3.
SOP pelaksanaan SMD, Dokumentasi pelaksanaan SMD, Dokumen hasil SMD
4.
SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas.
5.
Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta.
erencanaan Kegiatan Upaya Puskesmas mengacu pada pedoman dan kebutuhan masyarakat: Perencanaan upaya yang terintegrasi dengan RUK, yang dilakukan melalui kajian kebutuhan masyarakat. 5.2.1., 5.2.2. 1.1.4. 5.2.1.
1.
RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM.
2.
RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap UKM.
5.2.2.
3.
Perencanaan Tingkat Puskesmas,
4.
Kerangka acuan kegiatan tiap UKM.
5.
Jadual kegiatan tiap UKM.
1.
Hasil kajian kebutuhan masyarakat.
2.
Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran.
3.
Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masayarakat dan sasaran -
4. 5.
Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran.
Revisi perencanaan jika diperlukan sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dan/atau perubahan kebutuhan masyarakat. 5.2. 5.2.3.
1.
Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan,
2.
SOP monitoring, jadual dan pelaksanaan monitoring.
3.
SOP pembahasan hasil monitoring, Bukti pembahasan, Rekomendasi hasil pembahasan.
4.
Hasil penyesuaian rencana.
5.
SOP perubahan rencana kegiatan.
6.
Dokumentasi hasil monitoring.
7.
Dokumentasi proses dan hasil pembahasan.
Pengorganisasi upaya: ejelasan tugas wewenang dan tanggung jawab yang dituangkan dalam uraian tugas dari penanggung jawab dan pelaksana. 5.3.1.,5.3 5.3.1.
1.
Dokumen uraian tugas Penanggung jawab.
2.
Dokumen uraian tugas pelaksana.
3.
Isi dokumen uraian tugas. -
4. 5.
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas.
6.
Bukti pendistribusian uraian tugas.
7.
Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas pada lintas program.
5.3.2.
1.
Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas.
5.3.3.
2.
Hasil monitoring.
3.
Rencana tindak lanjut hasil monitoring
Bukti tindak lanjut.
4.
Rencana tindak lanjut hasil monitoring
Bukti tindak lanjut.
1.
SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP kajian ulang uraian tugas.
2.
Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang.
3.
Uraian tugas yang direvisi.
4.
SK., Ketetapan hasil revisi uraian tugas.
omunikasi dan koordinasi. 5.4.1., 5.4.2., 5.4.1.
1.
Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing.
2.
Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas.
3.
Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas.
4.
Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor.
5.4.2.
5.
Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas.
1.
SK Kepala Puskesmas tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program.
2.
Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor.
3.
Bukti pelaksanaan koordinasi.
4.
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi lintas
Bukti tindak lanjut terhadap hasil
program,
evaluasi pelaksanaan koordinasi
Rencana tindak lanjut hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
lintas program dan
koordinasi lintas program, ebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas Penetapan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan UKM, pengendalian dokumen e dan internal. 5.5.1. 5.5.1.
1.
SK Kepala Puskesmas pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Semua SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
2.
Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP.
3.
SOP Pengendalian dokumen eksternal, Bukti pelaksanaan pengendalian dokumen eskternal.
Mengacu 2.3.1
4.
SOP., Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas. Bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas.
Evaluasi kepatuhan pelaksanaan terhadap peraturan, kerangka acuan, prosedur. 5.5.2 . 5.5.2.
1.
SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
2.
SOP monitoring monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas., Jadwal monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Bukti pelaksanaan monitoring. -
3. 4.
Hasil monitoring.
5.
Ceklis semua SOP, kebijakan, Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring.
Kebijakan dan Prosedur evaluasi kinerja. 5.5.3. 5.5.3.
1.
SK evaluasi kinerja UKM
2.
SOP evaluasi kinerja. -
3. 4.
Hasil evaluasi kinerja.
5.
Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas.
Akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan UKM kuntabilitas ditunjukkan melalui : monitoring kinerja dan kegiatan UKM. 5.6.1. 5.6.1.
1.
SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM. Bukti pelaksanaan monitoring
2. 3.
Hasil monitoring,
Bukti tindak lanjut hasil
Rencana tindak lanjut hasil monitoring.
monitoring.
Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut.
kuntabilitas ditunjukkan melalui : Pengarahan Kepala Puskesmas, Penanggung jawab terhadap pelaksan. 5.6.2. 2.6.2.
1.
Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana.
2.
Bukti pelaksanaan kajian.
3.
Rencana tindak lanjut.
Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
4.
Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut.
5.
Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja.
kuntabilitas ditunjukkan melalui: penilaian kinerja yang dilaksanakan secara periodic.5.6.3., 5.6.3.
1.
Hasil penilaian kinerja.
2.
Kerangka acuan pertemuan penilaian kinerja,, SOP pertemuan penilaian kinerja, Bukti pelaksanaan pertemuan.
3.
Rencana tindak lanjut,
Bukti tindak lanjut,
Bukti laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. ak dan kewajiban sasaran UKM: Hak dan kewajiban sasaran. 5.7.1. 5.7.1.
1.
SK hak dan kewajiban sasaran UKM,
2.
SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran UKM,
turan yang jelas sebagai bagian peraturan internal sebagai upaya untuk memenuhi hak sasaran sesuai dengan visi, misi, tujuan dari masing UKM. 5.7.2. 5.7.2.
1.
SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas.
2.
-
3.
-
4.
-
Bukti tindak lanjut.
IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB V. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT bagian ke 2 dari tugas kelompok kerja yaitu BAB V. Kepemimpinan dan manajemen upaya kesehatan masyarakat didalam buku Instrumen Akreditasi puskesmas. bab ini membahas tentang pengelolaan kegiatan UKM di Puskesmas dari kegiatan orientasi, penetapan tujuan, sasaran dan tata nilai, komunikasi dan koordinasi, evaluasi serta hak dan kewajiban pada kegiatan UKM. untuk lebih jel as dapat dibaca keterangan dokumen dari masing-masing kriteria dan Elemen Penilaian Berikut ini;
IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB VI. SASARAN KINERJA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Bab VI merupakan bagian tak terpisahkan dari Bab 3 dan Bab 9. esensi Bab 3, 6 dan 9 adalah perbaikan kinerja dan mutu layanan di Puskesmas baik secara administrasi dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. Bab 6 ini esensinya perbaikan kinerja dan mutu pada kegiatan upaya kesehatan masyarakat. dokumen yang diperlukan untuk masing2 kriteria dan elemen penilaiannya pada bab 6 ini yaitu;
Kriteria EP Dokumen Rekaman Ketrangan Perbaikan kinerja UKM Budaya perbaikan kinerja UKM. 6.1.1. 6.1.1. 1. Bukti adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja (bukti-bukti proses pertemuan, maupun dokumen lain yang membuktikan adanya kegiatan penggalangan komitmen). 2. SK Kepala Puskesmas tentang peningkatan kinerja. 3. SK Kepala Puskesmas tentang tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. 4. 5. Rencana perbaikan kinerja, dan tindak lanjut. 6. Bukti-bukti inovasi program kegiatan UKM atas masukan pelaksana, lintas program, lintas sektor. Peran Kepala Penanggung jawab, Pelaksana dalam perbaikan mutu dan kinerja UKM.6.1.1. 6.1.2. 1. Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan. 2. Indikator penilaian kinerja dan hasil-hasilnya. 3. Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan. 4. Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring. 5. Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja UKM yang berkesinambungan yang terdokumentasi. 6.1.5. 6.1.3. 1. Bukti pelaksanaan pertemuan
monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas program dan lintas terkait. 2. Bukti-bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sektor. 3. Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja. 4. Bukti-bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja. Pemberdayaan sasaran dalam perbaikan kinerja. 6.1.4. 6.1.4. 1. Panduan dan instrumen survei, bukti pelaksanaan survei untuk memperoleh masukan dari tokoh masyarakat, LSM, dan/atau sasaran. 2. Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran kegiatan UKM untuk memperoleh masukan. 3. Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana (plan of action) perbaikan program kegiatan UKM. 4. Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja. 6 Kegiatan perbaikan kinerja masing- masing UKN. 6.1.5. 1. SK Kepala Puskesmas pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja. SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja. 2. Dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja. 3. Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke lintas program dan lintas sektor. Kajibanding kinerja UKM yang terintegrasi.6.1.6. 6.1.6. 1. SOP., Kaji banding, Rencana kaji banding pelaksanaan UKM Puskesmas. 2. Instrumen kaji banding. 3. Laporan pelaksanaan kaji banding. 4. Rencana perbaikan
5. 6. 7.
pelaksanaan program kegiatan UKM berdasar hasil kaji banding. Laporan pelaksanaan perbaikan. Hasil evaluasi kegiatan kaji banding. Hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding.
