ELECTRONIC GOVERNMENT PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN POTENSI DESA BERBASIS WEB.pdf

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999

ELECTRONIC GOVERNMENT GOVERNMENT PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN POTENSI DESA BERBASIS WEB Hartono, Dwiarso Utomo, Edy Mulyanto Pascasarjana Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro

ABSTRAK Sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan, merupakan tantangan yang harus dijawab oleh lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Di lain pihak, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pemerintah Kabupaten Sragen mulai mengembangkan konsep e-Government mulai tahun 2002, dengan mengacu pada visi “Mewujudkan Sragen sebagai Kabupaten Cerdas (Smart Regency)”, Dengan semangat itulah Kabupaten Sragen telah menbangun infarstruktur jaringan online sampai ke tingkat desa. Dengan sarana sarana infrastruktur yang telah telah tersedia dan permasalahan permasalahan administrasi dan potensi desa yang perlu mendapatkan perhatian serius, mendorong penulis untuk memamfaatkan infrastruktur yang ada dengan mengisi konten / membangun aplikasi yang bersifat e-Government. Seringnya permintaan data tentang perangkat desa dan potensi desa oleh para pimpinan instansi pemerintahan yang lebih tinngi, yang dilakukan secara manual tidak menutup kemungkinan data-data yang disampaikan kurang akurat ataupun kurang cepat, lagipula adanya potensi-potensi desa yang belum optimal serta terjadinya perubahan data-data di desa perlu mendapatkan perhatian yang serius semua pihak. Penulis melakukan penelitian dengan membangun aplikasi yang bertema “EGovernment Sistem Informasi Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa berbasis Web di Pemerintah Kabupaten Sragen”. Pengembangan sistem dilakukan berdasarkan pendekatan metode System Development Life Cycle (SDLC) yang meliputi tahapan-tahapan perencanaan, analisis, desain, dan implementasi sistem. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi Pustaka, Sistem informasi yang akan penulis bangun berbasis web dengan bahasa pemprograman pemprograman PHP, aplikasi dan dan database terpusat di server dan dapat diakses langsung langsung dari desa. Kata Kunci : E-Government, Sistem Informasi, Pemerintahan Desa, Potensi, Database. 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah begitu pesat, sehingga menempatkan suatu bangsa pada kedudukan sejauh mana bangsa tersebut maju didasarkan atas seberapa jauh bangsa itu menguasai kedua bidang tersebut di atas. Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang hidup dalam lingkungan global, maka mau tidak mau juga harus terlibat dalam maju mundurnya penguasaan Iptek, khususnya untuk kepentingan bangsa sendiri. Untuk mencapai maksud tersebut pemerintah menuangkannya dalam salah satu bentuk dari tujuan dan arah Pembangunan Nasional, yaitu Sektor/Bidang Iptek. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komuniksi, aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan. Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi teknologi informasi dan komunikasi komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui e-Government . Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dieliminir melalui pemanfaatan e-Government menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada pada kepuasan pengguna. E-Government menawarkan pelayanan publik bisa diakses secara E-Government menawarkan 24 jam, kapan pun, dan dari manapun pengguna berada. E-Government juga memungkinkan pelayanan E-Government juga publik tidak dilakukan secara face-to-face face-to-face sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Menyadari akan besarnya manfaat e-Government, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan e-Government dalam dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003.

homepage: http://pps.dinus.ac.id email redaksi: [email protected] [email protected]

9

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 Menyadari akan besar manfaatnya teknologi informasi Pemerintah Kabupaten Sragen berinisitif untuk membangun jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hambatan keterbatasan akses antar wilayah. Inisiatif pembangunan jaringan TIK dimulai sejak tahun 2002. Kantor Pengelola Data Elektronik diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan teknologi informasi. Hasilnya keseluruhan pembangunan jaringan TIK selesai pada tahun 2007 sehingga jaringan TIK Sragen online telah dapat berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur online di Pemerintah Kabupaten Sragen dilakukan secara bertahap yang dimulai sejak tahun 2002 dan selesai tahun 2007 sehingga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah online, tahapan pembangunan seperti digambarkan dalam tabel berikut: Tabel 1 : Tahapan pembangunan jaringan online Kabupaten Sragen No 1 2

Tahun 2002 2003

3

2004

4

2005

5

2006

6

2007

Instansi yang dibangun jaringan online KPDE, Sekretariat Daerah, Dispenda, BUMD Seluruh Badan, Dinas, Kantor: BKD, Bawasda, Badan Diklat, Disdik, DPU, Dishub, Dipertan, Disterkan, Disperindagkop, Dinas PKBM, BPT, Kantor pariwisata, Kantor Satpol PP, Kantor Capil. 8 Kecamatan: Sragen, Sidoharjo, Masaran, Ngrampal, Tanon, Gemolong, Karangmalang, Tangen. 12 Kecamatan: Jenar, Gesi, Sukodono, Mondokan, Sumberlawang, Miri, Kalijambe, Plupuh, Kedawung, Sambirejo, Gondang, Sambungmacan. Instansi vertikal: BPN, Depag, Kejaksaan, Pengadilan, Polres, BPS. Seluruh desa/kelurahan sebanyak: 208 desa/kelurahan.

sumber: KPDE Kabupaten Sragen. Bersamaan dengan pembangunan jaringan online, Pemerintah Kabupaten Sragen memulai pembangunan sistem aplikasi e-Government , guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan kualitas pengambilan keputusan karena didukung dengan data yang akurat dan cepat. Aplikasi yang diterapkan adalah sebagai berikut: Tabel 2: Pengembangan e-Government di Kabupaten Sragen No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Judul e-Government Sistem Informasi Kependudukan (Simduk) Sistem Informasi Perdagangan Kebutuhan Pokok Sistem Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Perijinan Sistem Informasi Barang Daerah Sistem Informasi Pendapatan Daerah Sistem Informasi Pengadaan Barang Daerah Kantor Maya (Kantaya) Sistem Informasi Pelayanan Sertifikat Tanah Surat Maya Sistem Informasi Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa

Keterangan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -

sumber: KPDE Kabupaten Sragen

10

homepage: http://pps.dinus.ac.id email redaksi: [email protected]

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 Dengan menerapkan sistem online, banyak manfaat yang bisa dipetik. Dengan sistem online ini, bisa menghemat biaya, karena proses pengiriman data dilakukan secara online. Sistem ini juga bisa digunakan untuk mengakses internet dengan askses download/upload file yang lebih cepat. Melihat kondisi infrastruktur yang begitu memadai dan berjalan dengan baik, serta sudah adanya e-Government yang berjalan perlu kiranya fasilitas ini dimamfaatkan dan diperlukannya pengembangan sistem yang sudah ada seoptimal mungkin dengan melakukan hal-hal apa yang perlu dikembangkan melalui infrastruktur ini, Fenomena inilah yang kemudian meyakinkan penulis untuk mengisi jaringan ini dengan membangun sebuah aplikasi dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan bermamfaat bagi semua pihak, yaitu aplikasi yang bersifat administratif, digunakan untuk memberdayakan pemerintahan dan menggali potensi desa. E-Government Sistem Informasi Pemberdayaan Pemerintah dan potensi Desa Berbasis Web di Pemerintah Kabupaten Sragen, akan penulis wujudkan pada penelitian ini, karena banyak hal dalam pengambilan keputusan harus didukung dengan sistem ini seperti: pentingnya manajemen perangkat desa, padahal dalam pengembangan sumber daya manusia perangkat desa dibutuhkan informasi/data yang akurat dari perangkat desa tersebut, adanya potensi-potensi desa yang belum tercover dalam pengambilan kebijakan pembangunan seperti potensi pariwisata, budaya, pertanian, perkebunan, industri, sumber daya manusia, sumber daya alam oleh berbagai SKPD, diperlukannya informasi yang cepat oleh investor yang akan berinvestasi dengan melihat indikator-indikator peluang usaha yang ada di desa. Bagi investor, informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi desa sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lokasi untuk investasi. Tetapi hal ini tidak cukup sampai sebatas ketersediaan informasi saja. Diperlukan rangkaian upaya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai iklim investasi di berbagai desa, untuk membantu para investor dalam membuat keputusan lokasi investasinya. Oleh karena itu untuk memberikan layanan informasi yang intensif, efisien dan efektif agar dapat menarik investasi dan mempromosikan potensi desa dalam cakupan yang lebih luas, maka perlu dibangun dan dikembangkan aplikasi electronic government untuk Penyampaian Potensi Desa dan Peluang Investasi Kabupaten Sragen sehingga dapat membantu calon investor untuk mengambil keputusan investasi. Guna mendukung program tersebut diperlukannya dukungan seluruh elemen masyarakat terutama Pemerintahan Desa untuk memberdayakan potensi yang ada di desa masing-masing, dimana Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pembangunan perlu mendapatkan perhatian serius diperlukan kerja keras semua pihak, seluruh elemen masyarakat diharapkan memberikan informasi yang akurat tentang pemerintahan desa dan potensi- potensi yang dimilikinya untuk dimasukan ke aplikasi yang akan dibangun. Penelitian ini terfokus pada pembangunan aplikasi yang mampu menyajikan data-data pemerintahan desa serta menggali potensi-potensi desa secara lebih detail di Pemerintah Kabupaten Sragen. Peneliti dalam mengumpulkan data melalui observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Sistem yang akan penulis bangun berbasis web dimana aplikasi dan database terpusat di server dan aplikasi dapat diakses langsung dari desa masing-masing dengan username dan password yang telah tersedia, akhirnya seluruh data akan terintegrasi baik pada tingkat kecamatan maupun kabupaten. Penelitian yang mengambil tema: “ E-Government Sistem Informasi Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa berbasis Web di Pemerintah Kabupaten Sragen”, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang diharapkan, tentang pemerintahan desa dan potensi yang dimiliki, yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan agar lebih terarah dan tepat sasaran, serta mampu mendatangkan investor untuk berinvestasi yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 2. RUMUSAN KEBUTUHAN

Setelah mengkaji latar belakang yang telah diuraikan diatas dan pengamatan pra penelitian di desa-desa maka dapat diangkat suatu perumusan kebutuhan yaitu:


11

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 1. Diperlukannya sebuah sistem informasi yang mampu menyampaikan informasi tentang data-data potensi desa serta indikator-indikator peluang investasi dengan harapan mampu mengundang investor untuk berinvestasi. 2. Potensi yang dimiliki oleh desa dan perubahan data-data di desa, agar dengan cepat dapat diperoleh dan uptodate untuk mendukung pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih terarah oleh berbagai SKPD. 3. Diperlukan sebuah sistem informasi guna manajemen administrasi kepegawaian perangkat desa. 4. Infrastruktur online yang dikembangkan ke seluruh desa di Kabupaten Sragen supaya dimanfaat secara maksimal, guna mempromosikan potensi desa dengan harapan adanya investor yang masuk. 3. BATASAN PENELITIAN

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehubungan dengan mengingat keterbatasan waktu, biaya dan fasilitas dan lebih fokus dalam penyusunan penelitian ini penulis memberikan batasan penelitian yaitu: “ Sistem yang mengolah data-data tentang: Pemerintahan Desa yaitu data perangkat desa, badan permusyawaratan desa, wilayah, Potensi, pendukung investasi dan APBDes “. Topik mengenai pemberdayaan pemerintahan dan petensi desa ini menarik penulis lakukan penelitian karena berkaitan dengan masyarakat banyak dan semangat dari Pemerintah Kabupaten Sragen untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, dimana tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan kebutuhan, adapun tujuan yang akan dicapai adalah: 1. Terwujudnya sistem pengolahan data pemerintahan dan potensi desa yang lebih baik dan terintegrasi karena sistem yang berjalan saat ini masih manual sehingga memerlukan pengolahan informasi yang lebih baik 2. Bagaimana mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi yang telah dibangun untuk mengolah data pemerintahan dan potensi desa di Kabupaten Sragen sehingga dapat memperoleh hasil akhir berupa informasi yang akurat dan memadai. Yang dapat dimanfaatkan berbagai SKPD. 3. Terwujudnya sistem administrasi perangkat desa guna memudahkan dalam manajemen kepegawaian perangkat desa. 4. Adanya e-Government di pemerintahan desa tentang pemerintahan dan potensi desa guna optimalisasi infrastruktur online yang telah dibangun. 5. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini bermamfaat untuk : 1. Manfaat teoritis: hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan wacana dan memperkaya kajian teori sistem informasi e-Goverment berbasis web. 2. Manfaat praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam memberikan arah yang tepat dalam menentukan sebuah kebijakan maupun keputusan karena didukung oleh informasi akurat dan cepat, khususnya di Pemerintah Kabupaten Sragen. 3. Manfaat kebijakan: hasil penelitian yang berupa ”E-Government Sistem Informasi Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web di Pemerintah Kabupaten Sragen” diharapkan dapat dijadikan solusi untuk mengantikan sistem yang sudah berjalan secara manual dan diberlakukan di pemerintahan desa, Pemerintah Kabupaten Sragen. 6. METODE PENELITIAN

Dalam penilitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem sebagai berikut :

12


Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 6.1 Jenis Penelitian

Menurut jenisnya maka data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap informan yang dijadikan tempat penelitian thesis ini. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan: para tokoh masysrakat, perangkat desa juga langsung masyarakat setempat, yang mengetahui data potensi dan peluang investasi yang ada di desa-desa di Kabupaten Sragen. 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, dokumen-dokumen, laporan, peraturan pemerintah, dll. 6.2 Metode Pengumpulan Data a. Metode Kepustakaan Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari referensi berupa dokumen/berkas dan mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal penelitian dsb, Melalui studi pustaka dilakukan kajian terhadap peraturan-peraturan perundangan yang terkait pengelolaan potensi daerah. Kebutuhan data-data yang mengungkapkan tentang indikator-indikator yang digunakan oleh calon investor untuk pengambilan keputusan investasi diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku buku dan jurnal penelitian. Studi pustaka juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan teknologi informasi yang akan diterapkan dalam sistem b. Metode Observasi Metode observasi merupakan metode penelitian dimana, peneliti melakukan pengamatan/melihat dan meneliti langsung ke obyek penelitian tentang seluruh aktifitas yang berhubungan dengan maksud penelitian, Dengan menganalisa mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dan memberikan solusi melalui sistem informasi yang akan dibangun sehingga dapat lebih bermanfaat. c. Metode Wawancara Wawancara merupakan percakapan antara peneliti dengan informan. Peneliti disini yang berharap mendapatkan informasi, sedangkan informan adalah seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu obyek, Wawancara dilakukan langsung kepada para pegawai perangkat desa, masyarakat, serta instansi terkait tehadap sistem pemerintahan desa maupun potensi potensi yang ada di desa. 6.3 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sedangkan tahapan utama siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari : metode pengembangan terstruktur dengan pendekatan siklus hidup pengembangan sistem (System Development Life Cycle/SDLC). Terdiri dari beberapa fase antara lain sebagai berikut : a. Perencanaan (Planning) Pada tahap ini lebih fokus pada penafsiran kebutuhan dan diagnosa masalah dengan mendefinisikan sasaran dan tujuan dari sistem yang akan dibangun. b. Analisa Sistem (System Analysis) Pada fase ini dilakukan analisa terhadap sistem yang ada dengan metode yang digunakan yaitu metode wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan melakukan pengamatan terhadap kondisi desa yang menjadi ruang lingkup penelitian. Pada fase ini meliputi: menentukan obyek, mempelajari organisasi, menganalisis kebutuhan output, menganalisis kebutuhan input, evaluasi efektifitas sistem. c. Perancangan Sistem (System design) Dalam merancang sistem ini berdasar pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi pada obyek penelitian. Pada fase ini meliputi perancangan basis data, perancangan antarmuka pengguna, kebutuhan perangkat keras, perancangan jaringan, kebutuhan perangkat lunak.


13

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 d. Implementasi Sistem (System Implementation) Setelah melalui tahapan requirement, analysis dan design, maka seluruh sistem siap untuk diimplementasikan. Dalam tahapan implementasi ada beberapa tugas yang dijalankan diantaranya mengimplementasikan design dalam komponen-komponen, souce code, script, executable dan sebagainya. Kemudian menyempurnakan arsitektur dan mengintegrasikan komponen-komponen (mengkompile dan link ke dalam satu atau lebih executable) untuk integrasi dan testing system. Setelah rancangan sistem dibuat, kemudian dilakukan implementasi dengan membuat program dan pengujian program. e. Operasi dan pemeliharaan sistem (System operation and maintenance) Pada tahap ini dilakukan pelatihan terhadap pengguna dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan, apabila ada kekurangan maupun kesalahan diadakan perbaikan dan perawatan. 6.4 Alat dan Teknik Pengembangan Sistem

Metodologi pengembangan sistem terstruktur membutuhkan alat dan teknik. Alat yang digunakan dalam suatu metodologi umumnya berupa gambar atau diagram atau grafik agar lebih mudah dimengerti. Selain berbentuk gambar, alat yang digunakan juga tidak berupa gambar misalnya kamus data, struktur inggris, pseudocode atau formulir-formulir untuk mencatat atau menyajikan data. Alat-alat pengembangan sistem yang berbentuk grafik diantaranya : a. Diagram HIPO (Hierarchy plus Input-Proces-Output) b. Diagram aliran data (DFD/Data Flow diagram) c. Diagram keterhubungan entitas (ERD/Entity Relationship Diagram) d. Diagram Perubahan status (STD/State Transition Diagram) e. Structured Chart f. Diagram SADT (Structured Analysis and Design Techniques) g. Diagram Warnier/Orr h. Diagram Jakson's Alat yang berbentuk grafik yang umum dapat digunakan pada semua metodologi antara lain bagan alir sistem, bagan alir program, bagan alir proses, bagan organisasi dll. 6.5. Fokus Penelitian

Penelitian terfokus pada sistem informasi e-government yang sudah ada di Pemerintah Kabupaten Sragen dan sistem informasi e-government yang dibutuhkan saat ini guna mempromosikan potensi potensi desa untuk menarik investor, penelitian yang dilakukan di desa-desa terfokus pada: 1. Potensi Sumber Daya Manusia (pendidikan, skill) 2. Potensi Sarana dan Prasarana (jalan, listrik, jaringan telpon, air bersih) 3. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) 4. Potensi Industri yang ada di desa (home industri) 5. Potensi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan 6. Potensi Sosial Budaya (keamanan) 7. Potensi pariwisata 8. Aset Desa 9. Data Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 6.6 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sragen Jl. Raya Sukowati No. 255, khusunya di Kantor Pengelola Data Elektronik, Bagian Pemerintahan Desa , Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta beberapa desa di Pemerintah Kabupaten Sragen. 7. KERANGKA PEMIKIRAN

Kebutuhan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam kegiatan pemberdayaan pemerintahan dan potensi desa agar para investor tertarik untuk melakukan investasi di wilayah

14


Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 Kabupaten Sragen. Dengan melihat kondisi tersebut maka perlu dibangun aplikasi electronic government untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas sehingga dapat digunakan untuk memberikan informasi potensi desa yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pembangunan maupun keputusan investasi oleh calon investor, seperti yang penulis gambarkan sebagai berikut : Kebutuhan : 1. Pengambilan kebijakan pembangunan supaya didukung oleh data yang cepat, akurat yang langsung berasal dari desa. 2. Potensi yang dimiliki desa dan perubahan data-data di desa supaya tercover dalam kebijakan pembangunan oleh berbagai SKPD. 3. Administrasi kepegawaian perangkat desa belum termanajemen dengan baik. 4. Infrastruktur online yang ada perlu dioptimalkan untuk mendukung eGovernment yang telah ada.

Metode Penelitian :

Infrastruktur Jaringan Online :

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Peneltian yang Relevan: 1. Bonhan (2003). E-Gove rnment memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan , dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipa si warga serta peningkatan global information 2. Heeks (2001) Elemen sukses pengembangan eGovernment: infrastruktur hokum, infrastruktur kelembagaan, infrastruktur SDM, infrastruktur teknologi 3. Ali Rokhman (2008). Penerapan e-government dimaksudkan untuk memperpendek jarak antara aparat pemerintah sebagai pelayan publik dengan masyarakat sebagai public service customer karena egovernment merupakan front office bagi kantor layanan publik pemerintah 4. Mesak Rumsowek (2008). potensi desa yang diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan desa ternyata belum diupayakan oleh aparat desa secara maksimal.

KPDE Kab.Sragen Sekretariat Daerah, Kantor Bupati & Wabup Seluruh Badan, Dinas, Kantor 20 Kecamatan Seluruh Desa/Kelurahan Instansi Vertikal

1. 2. 3.

Penelitian pengembangan sistem informasi (PL) Penelitian terfokus pada potensi-potensi Desa guna menarik investor Penelitian berangkat dari kebutuhan akan sebuah sistem informasi

Perusahaan Daerah

Perlu di bangun sebuah aplikasi : E-Government Sistem Informasi Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa berbasis Web di Pemerintah Kabupaten Sragen

Metode Pengembangan: 1. Tahap Analisa dan pengumpulan data 2. Tahap Desain Perancangan 3. Tahap Pembangunan Sistem 4. Tahap Uji coba dan evaluasi Sistem

Hasil yang diharapkan : Aplikasi ini dapat digunakan dalam administrasi kepegawaian perangkat desa dan mampu menggali potensi desa yang ada oleh pemerintah desa. 2. Data-data dari system ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam menunjang program Pemerintah Kabupaten Sragen 3. Pemerintah dapat merekomendasikan penggunaan system ini di pemerintahan desa agar data-data yang ada benar-benar akurat dan dapat digunakan secara cepat oleh berbagai SKPD di Pemerin tah Ka bupat en Sragen.

1.

Gambar : Bagan Kerangka Pemikiran


15

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 8. LANDASAN TEORI Electronic government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (information, communication and technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya. Konsep pengembangan e-Government menentukan prioritas pengembangan e-Government suatu lembaga pemerintah, menyangkut hubungan Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) dan Government to Citizen (G2C), Kesiapan menuju keberhasilan e-Government menurut Heeks (2001) berkaitan dengan: 1. Infrastruktur legal/hokum. Perlu adanya perangkat hokum untuk menangkal kejahatan digital, serta melindungi privasi, sekuriti data/informasi dan transaksi digital perorangan, perusahaan dan lembaga pemerintah. 2. Infrastruktur kelembagaan. Perlu adanya instansi khusus yang menangani e-Government yang memberikan layanan informasi kepada masyarakat termasuk layanan digital. 3. Infrastruktur SDM. Sistem kepegawaian perlu dapat dikembangkan agar mampu menarik SDM berkualitas professional dalam bidang telematika untuk ikut berkiprah dalam e-Government milik pemerintah. 4. Infrastruktur teknologi. Meskipun teknologi yang diperlukan relative mahal, tapi peluang kerjasama dengan swasta perlu dikembangkan dalam membangun infrastruktur teknologi untuk mendukung e-Government. 5. Suport, Capacity, Value 6. Political environment, Leadership, Planning, Stakeholder , Transparency, Budgets, Technology, Innovation. Informasi merupakan hasil data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih penting bagi pengguna dan lebih bermanfaat dalam mengambil keputusan. Sifat-sifat informasi adalah sebagai berikut : 1. Informasi harus berkualitas dan akurat bebas dari kesalahan karena sumber informasi yang sampai ke pengguna informasi kemungkinan besar banyak gangguan yang dapat merusak informasi. 2. Tepat pada waktunya, berarti sampai informasi harus tepat waktu tidak boleh terlambat sebab informasi yang usang tidak ada artinya lagi. 3. Informasi harus relevan sehingga informasi tersebut mempunyai nilai atau manfaat untuk penggunanya. 4. Informasi harus jelas, nilai informasi yang disajikan bisa dibaca dan dipahami dengan baik. 5. Informasi harus lengkap, yaitu nilai informasi yang disajikan kepada user tersedia dengan lengkap. “Sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi”. Pemberdayaan mengandung makna adanya perubahan pada diri seseorang dari ketidak mampuan menjadi mampu, dari ketidak-memiliki kewenangan menjadi memiliki kewenangan, dari ketidakmampuan untuk bertanggung jawab menjadi memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu yang dikerjakan. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perlu adanya pemberdayaan potensi yang dimiliki desa untuk mengembangkan akan potensi yang dimiliki desa perlu adanya partisipasi semua pihak baik masyarakat utamanya pemerintah desa setempat. World Wide Web (WWW atau Web) merupakan salah satu “killer applications” yang menyebabkan populernya Internet. WWW dikembangkan oleh Tim Berners-Lee ketika bekerja di CERN (Swiss).Dengan Web kemudahannya untuk mengakses informasi, yang dihubungkan satu dengan lainnya melalui konsep hypertext . Informasi dapat tersebar di mana-mana di dunia dan

16


Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 terhubung melalui hyperlink. Arsitektur sistem Web terdiri dari dua sisi: server dan client. Keduanya dihubungkan dengan jaringan komputer (computer network). Database server merupakan suatu perangkat lunak yang mampu mengelola data dengan baik, sehingga data yang tersimpan dapat digunakan kembali. MySQL merupakan salah satu database server yang berkembang di lingkungan open source dan didistribusikan secara free (gratis) di bawah lisensi GPL (General Public LicenseMySQL merupakan Relational Database Management System (RDBMS) server. Pemrograman server-side merupakan program yang dijalankan pada sisi server. PHP merupakan bahasa scripting server-side, dimana pemrosesan datanya dilakukan pada sisi server. 9. PERANCANGAN SISTEM 1. Context Diagram (Diagram Konteks)

2. Data Flow Diagram Level 0


17

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999

3. Data Flow Diagram Level 1 Proses Pendataan

4. Data Folw Diagram Level 1 Proses Pencarian

18


Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 5. Data Folw Diagram Level 1 Proses Pelaporan

6. Perancangan Basis Data (Database Design)

1. Entity Relation Diagram

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Skema Tabel Normalisasi Tabel Relasi Antar Tabel Struktur File Database dan Kamus Data Arsitektur Sistem Konfigurasi Perangkat Keras Konfigurasi Perangkat Lunak Perancangan User Interface Perancangan Input Perancangan Output Implementasi Sistem


19

Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 10. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian rekayasa pembangunan aplikasi Electronic Government untuk pemberdayaan pemerintahan dan potensi desa berbasis web di Kabupaten Sragen, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Dengan terbangunnya aplikasi Electronic Government untuk pemberdayaan pemerintahan dan potensi desa berbasis web di Kabupaten Sragen maka terbentuk suatu database pemerintahan, potensi desa dan data pendukung peluang investasi yang datanya bersumber langsung dari beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Sragen. Data-data yang tercakup dalam database merupakan data-data yang dapat digunakan sebagai informasi yang dapat digunakan oleh berbagai SKPD guna menunjang arah kebijakan pembangunan serta calon investor untuk pertimbangan pengambilan keputusan investasi. 2. Aplikasi Electronic Government untuk pemberdayaan pemerintahan dan potensi desa berbasis web di Kabupaten Sragen yang terbangun merupakan salah satu media yang dapat diakses setiap saat secara on line oleh 208 desa/kelurahan memungkinkan penyediaan data yang selalu mutakhir . DAFTAR PUSTAKA

[1] [2] [3]

[4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

[14]

[15] [16] [17] [18] [19]

20

Dahlan, M. Alwi, dkk., Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia vol. 5 dan 6, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993 Ali Rokhman, 2008.Customer Service Pemerintah Melalui E-Government: The 2nd National Conference UKWMS Surabaya, 6 September 2008 Mardi Yatmo, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi:Tinjauan Teoritik dan Implementasi Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta-red. Mc. Leod, R.Jr. (1995), Management Informatika System, 6th Ed. New Jersey: Prentice Hall Inc. Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi: Kencana Prenada Media Group: jakarta. Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Inpres N0. 3 Tahun 2003. Sutopo, H.B. 2002. Metodologi penelitian Kualitatif: Sebelas Maret University Press: Surakarta. Jogiyanto, H.M. 1997. Sistem Informasi Berbasis Komputer: Edisi ke-2. BPFE Yogyakarta: yogyakarta. Sutanta, E. 2004. Sistem Basis Data: Graha Ilmu: Yogyakarta. Kristanto, A. 2003. Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Gava Madia: Klaten. Kuncoro, Mudrajad, DR dan Anggi Rahajeng, Daya Tarik Investasi dan Pungli DIY, www. mudrajatkuncoro.com, 18 Desember 2007. Eddy Satriya (2006). Pentingnya Revitalisasi e-Government di Indonesia, Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia, Bandung. Slamet, Abdul Razak bin Hamdan, Aziz Deraman (2007). Rekontruksi dan Reformasi Menuju Percepatan Target e-Government di Indonesia, Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi, Bandung. Djoko Agung Harijadi (2005). Blueprint Aplikasi e-Government Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informasi, Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Sis tem Informasi, Bandung. Kendal, K.E, Kendal, J.E. (2002). Analisis dan Perancangan Sistem, Edisi kelima jilid 1. Terjemahan:Thamir A.H. Al-Hamdany (2006), PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta. Hadi, Sutrisno (2004). Metodologi Research. Jilid 2, Penerbit ANDI, Yogyakarta. Projono, O.S dan Pranarka, A.M.W (1996). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan implementasi.CSIS; Jakarta h.: 269: 1-4. Ismail Said (2001). THE EMPOWERMENT OF THE GOVERNMENT HUMAN RESOURCES VIEWED FROM THE PERSONNEL LAW, Analisis Tahun II, Makasar. Rahardjo , Budi, (2005), Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet,1995-2005, PT Insan


Jurnal Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1, April 2010, ISSN 1414-9999 Infonesia - Bandung & PT INDOCISC , Jakarta. [20] Sutarman, S.Kom. (2003), Membangun Aplikasi Web dengan PHP dan MySQL, Graha Ilmu, Yogyakarta. [21] Hall, Carl L (1994), Technical Foundation of Client/Server System Dalam [22] Fajar Yulianto, (2003), Pembuatan Sistem Informasi Kepegawaian dan Keuangan yang Terintegrasi Berbasis Three-Tier (Studi Kasus : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DIY, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. [23] Pressman, Roger S., 1997, Software Engineering, A practitioner’s Approach, Fifth Edition, Terjemahan LN Harnaningrum, (2002), Penerbit Andi and McGraw-Hill Book Co, Yogyakarta. [24] Undang-Undang RI N0 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 [25] Panduan Penyusunan Rencana Induk pengembangan E-Government Lembaga, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2003.


21

ELECTRONIC GOVERNMENT PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN POTENSI DESA BERBASIS WEB.pdf

Recommend Documents