Eksistensi Ikatan Waria Purwokerto (IWAPUR) sebagai Representasi Kaum Waria di Kabupaten Banyumas
Jacksen Partogi Nainggolan / F1D007047 Manuel Jeghesta Nainggolan / F1D008000 Abstract
Purwokerto (IWAPUR) This article is about the existence of the Ikatan Waria Purwokerto as a represen representat tation ion of transve transvesti stites tes in Banyumas . In a Musl Muslim im majo majori rity ty region, Indonesia is a country that still considers the difference of sexual orientation as something that is not getting respect and recognition.
Ikatan
Waria Purwokerto (IWAPUR) is an organization that takes all the activities of transvestites in Banyumas. In this article, the source of information regarding
Purwokerto (IWAPUR) (IWAPUR) as a representatio the existence existence of the Ikatan Waria Purwokerto representation n of transvestites transvestites in Banyumas obtained from Ito (NGO Graha Mitra ) and Dian (Chairman (Chairman of IWAPUR ). Both informants lived in Kampung Dayak, RT / RW
04/10, Kelurahan Kelurahan Karangklesem Karangklesem , where the location is also home especially for the the transge transgender nder immi immigran grants. ts.
At first first,, Arus Pelangi as one NGO in
Purwokerto starting to IWAPUR assistance since 2006. Then, in 2009 until now, IWAPUR accompanied by a NGO called Graha Mitra. Keywords: existence, representation, minority groups, the transvestites.
A. Pend Pendah ahul ulua uan n
Meskipun reformasi dan keran demokratisasi telah terbuka, namun berbagai pelanggaran dan bentuk-bentuk pencederaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan pluralisme masih banyak terjadi di dalam masyarakat Indones Indonesia. ia.
Pelangg Pelanggara aran n terhadap terhadap HAM tersebut tersebut tidak hanya terjadi terjadi pada pada
pemeluk agama minoritas, tetapi juga pada kelompok yang memiliki orientasi orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari kelompok mayoritas atau
dominan dalam dalam masyarakat. masyarakat. Kelompok yang yang memiliki orientasi orientasi seksual seksual dan identitas gender yang berbeda itu dapat dilihat pada kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseksual (LGBTI). Lesb Lesbia ian, n,
Gay, Gay,
Bise Biseks ksua ual, l,
Tran Transg sgen ende der, r,
Inte Inters rsek eksu sual al
(LGB (LGBTI TI))
merupak merupakan an jargon jargon yang yang dipakai dipakai sebagai sebagai gerakan gerakan emansip emansipasi asi di kalangan kalangan non-heteroseksual. Istilah LGBTI tersebut pada dasarnya ingin menunjukkan gabunga gabungan n dari kalangan kalangan minoritas minoritas dalam hal seksualita seksualitas. s.
Dalam Dalam hal ini,
masyarak masyarakat at berasum berasumsi si bahwa bahwa LGBTI LGBTI merupaka merupakan n perilak perilaku-pe u-perila rilaku ku yang yang menyimpan menyimpang. g.
Pandan Pandangan gan tersebut tersebut dikeluar dikeluarkan kan oleh kelompok kelompok-kel -kelompo ompok k
terten tertentu tu denga dengan n mengat mengatas asnam namaka akan n agama agama maupu maupun n buday budaya a sehing sehingga ga kelompok orang yang seksualitasnya tidak sejalan dengan konsep tersebut dianggap sebagai abnormal dan merupakan perilaku menyimpang. Untu Untuk k meng menget etah ahui ui lata latarr bela belaka kang ng peri perila laku ku meny menyimp impan ang g perl perlu u membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disenga disengaja, ja, diantara diantaranya nya karena karena si pelaku pelaku kurang kurang memahami memahami aturan-a aturan-atur turan an yang yang ada. ada. Sedangk Sedangkan, an, perilak perilaku u yang yang menyimpan menyimpang g yang yang disenga disengaja ja bukan bukan karena si pelaku tidak mengetahui mengetahui aturan. 1 Becker mengatakan bahwa tidak ada ada alas alasan an untu untuk k meng mengas asum umsi sika kan n hany hanya a mere mereka ka yang yang meny menyim impa pang ng mempunyai dorongan untuk berbuat demikian. 2 Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami dorongan untuk melanggar pada situasi tertentu, tetapi mengapa pada kebanyakan orang tidak menjadi keny kenyat ataan aan yang yang berwu berwujud jud peny penyimp impan angan gan,, seba sebab b orang orang yang yang dian diangga ggap p norm normal al bias biasan any ya dapa dapatt mena menaha han n diri diri dari dari doro dorong ngan an-d -dor oron onga gan n untu untuk k menyimpang. Dalam artikel ini, kaum waria menjadi subjek pembahasan dimana perila perilaku ku merek mereka a dian diangga ggap p menyi menyimpa mpang ng oleh oleh masya masyarak rakat. at.
Kaum Kaum waria waria
merupakan salah satu kelompok minoritas yang memiliki orientasi seksual 1
“Masalah Sosial budaya,” Warta Warga: Student Journalism, Journalism, disunting pada 4 Juli 2011 pukul 23.30 WIB, http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/ http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/masalah-sosial-budaya-13. masalah-sosial-budaya-13. 2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Penyimpangan (Jakarta: Rajawali,1988) halaman 26.
dan identitas gender yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan kaum waria tidak termasuk ke dalam salah satu identitas gender normatif (laki-laki atau perempuan).
Secara sederhana, waria diketahui sebagai individu yang
memiliki jenis kelamin laki-laki tetapi berperilaku dan berpakaian seperti layaknya seorang perempuan. Waria kemudian dikonstruksikan sebagai salah satu kelompok minoritas yang memiliki perilaku menyimpang dalam masyarakat. Kehadiran seorang waria merupakan suatu proses yang panjang, baik secara individual maupun sosial. Secara individual antara lain, lahirnya perilaku waria tidak lepas dari suatu proses atau dorongan yang kuat dari dalam dirinya, bahwa fisik mereka tidak sesuai dengan kondisi psikis, hal ini menimbulkan konflik psikologis dalam dirinya.
Mereka mempresentasikan
perilaku yang jauh berbeda dengan laki-laki, tetapi bukan sebagai perempuan.
Permasalahannya tidak sekedar menyangkut masalah moral
dan perilaku yang dianggap tidak wajar, namun merupakan dorongan seksual yang sudah menetap
dan memerlukan penyaluran. 3
Berbagai dorongan
seksual waria belum sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat, secara normatif tidak ada kelamin ketiga di antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi negatif oleh masyarakat menciptakan pelanggaran hakhak kaum waria yang terjadi di hampir seluruh aspek hak asasi manusia, baik sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Banyak pelanggaran yang terjadi terhadap kaum waria, mulai dari pengucilan oleh lingkungan keluarga, dihinakan di lingkungan pendidikan, pandangan “jijik” dari masyarakat, dikeluarkan dari lingkungan pekerjaan, perbedaan perlakuan oleh aparat pemerintahan, hingga tindakan-tindakan pelecehan yang dilakukan baik oleh aparat negara maupun masyarakat di lingkungan sekitar dimana mereka berada. Kaum waria ini juga ditolak untuk mengisi ruang-ruang aktivitas: dari pegawai negeri, karyawan swasta, atau berbagai profesi lain. Bahkan dalam 3
Koeswinarno, Hidup Sebagai Waria (Yogyakarta: LKIS, 2004) halaman 257.
mengurus KTP, persoalan waria
juga mengundang penolakan
dan
permasalahan, maka sebagian besar akhirnya turun dijalanan untuk mencari kebebasan. Masalah sosial merupakan suatu masalah yang timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan sosial yang tidak atau belum terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan sosial yang tidak atau belum terpenuhi tersebut hanya dapat dicapai dengan cara melakukan negosiasi yang tiada henti, karena kebutuhan manusia termasuk waria tidak akan pernah benar-benar terpenuhi seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman. Selalu saja ada kebutuhan-kebutuhan baru yang akan bermunculan. Kaum waria di berbagai daerah tentunya mendapat stigma negatif di lingkungan masyarakat. Anggapan sebagai patologi sosial, perusak moral, pencemar kesehatan, dan menyalahi kodrat Tuhan membuat kaum waria terpinggirkan dan terisolasi. Kaum waria menjadi bagian dari masyarakat tersisih yang dilupakan kehadirannya, baik oleh masyarakat maupun negara. Waria dihadapkan pada berbagai masalah: penolakan keluarga, kurang diterima atau bahkan tidak diterima secara sosial, dianggap lelucon, hingga kekerasan baik verbal maupun non verbal.
Hal ini yang pada akhirnya
melatarbelakangi kaum waria untuk menunjukkan eksistensinya agar masyarakat dapat memahami bahkan menerima keberadaan mereka. Fenomena kaum waria merupakan suatu paparan nyata yang tidak dapat ditolak eksistensinya di masyarakat. Sayangnya, belum banyak orang yang mengetahui seluk-beluk kehidupan kaum waria yang sesungguhnya. Kebanyakan orang-orang hanya melihat dari kulit luar semata. Lebih disayangkan lagi, ketidaktahuan mereka atas fenomena tersebut bukannya membuat mereka mencoba belajar tentang apa, bagaimana, mengapa dan siapa melainkan justru melakukan penghukuman dan penghakiman
yang
sering kali menjurus pada tindakan biadab dan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam artikel ini, penulis ingin menjelaskan terkait eksistensi Ikatan Waria Purwokerto (IWAPUR) sebagai representasi kaum waria di Kabupaten Banyumas.
Hal tersebut untuk memahami dan mendeskripsikan aktivitas
atau usaha-usaha yang dilakukan oleh IWAPUR untuk memperjuangkan hakhaknya sebagai warga negara dan mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa eksistensi tersebut mucul ketika kaum waria dikonstruksikan sebagai salah satu kelompok minoritas di tengah masyarakat yang dominan. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang menarik untuk mengetahui bagaimana aktivitas dan perjuangan yang dilakukan IWAPUR agar tetap eksis dan diterima oleh masyarakat umum.
Identitas Kaum Waria di Kabupaten Banyumas
Identitas merupakan salah satu tema sentral di hadapan globalisasi. Sentralnya tema ini bisa dipahami karena globalisasi membawa efek historis baru yang tidak bisa dipungkiri, yakni sebuah masyarakat global atau lebih khusus lagi sebuah masyarakat multikultural yang kemudian memberi rasa keberakaran dan juga rasa memiliki .4 Dalam hal ini, identitas selalu melekat pada masing-masing individu maupun komunitas serta menjadi unsur pokok dalam interaksi sosial. Identitas
merupakan
karakteristik
khusus
setiap
orang
atau
komunitas yang menjadi titik masuk bagi orang lain untuk mengenalkan mereka.
Karakteristik tersebut dapat berupa bentuk fisik, pola pikir, dan
budaya. Karakteristik-karakteristik tersebut dimiliki oleh setiap orang, tidak terkecuali kaum waria. Hasil pertautan antara identitas yang berbeda dalam suatu komunitas atau kelompok kemudian menciptakan suatu identitas kolektif. 4
“Politik Identitas yang Baru,” Blogspot.com, disunting pada 4 Juli 2011 pukul 19.00 W IB, http://www.faimau.com/2008/04/politik-identitas-yang-baru.html.
Menurut seorang psikolog dan pemerhati gender, Faiz menegaskan konsep transeksual atau waria yaitu: 5 1. Seseorang yang normal secara genetik dan tidak memiliki ciri intrseks secara fisik (ketidak jelasan secara genital internal ataupun eksternal). 2. Merasa dirinya anggota gender berkebalikan dari gender yang dimilikinya. 3. Merasa tidak nyaman dengan tubuhnya. 4. Menginginkan menyesuaikan tubuh dengan jiwanya dan mengganti genital sesuai dengan gender yang dimilikinya. 5.
Menginginkan diakui dan hidup secara sah (menurut hukum) sebagai
anggota gender yang dimiliki.
Dalam Diagnotic and Statistic Manual of Mental Disorder IV-TR (2004) yang digunakan dalam menegakkan diagnosa berbagai gangguan mental, disebutkan ciri utama individu yang mengalami gangguan identitas gender (GIG) adalah mengalami identifikasi
cross-gender yang kuat dan
menetap, dan merasa bahwa peran gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya.
Transeksual ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu
male-to-
female transsexual (laki-laki yang meyakini bahwa dirinya sesungguhnya
adalah seorang perempuan) dan female-to-male transsexual (perempuan yang meyakini bahwa dirinya sesungguhnya adalah seorang laki-laki).
5
Faiz, “Lebih Memahami Transeksualitas,” diakses pada 5 Juli 2011 pukul 22.15 WIB, www.kompas.com.
Dalam artikel ini, konsep transeksual yang dimaksudkan disini adalah male-to-female yang disebut dengan waria. Penjelasan ini diperkuat dengan adanya penuturan dari Merlyn, Putri Waria Indonesia 2006 yang menuturkan: ”Aku adalah perempuan. Perempuan dalam jiwa. Ragaku adalah laki-laki. Dan aku tetap merasa perempuan. Tak ada yang salah. Yang salah cuma orang tidak melihatku lebih dalam. Mereka hanya melihat ragaku. Mereka hanya melihat yang terlihat. Mereka tak mau tahu lebih jauh. Adalah perempuan. Perempuan tanpa vagina.”
Dalam penelitian yang dilakukan di Kampung Dayak, dapat dilihat bahwa kaum waria yang ada di Kabupaten Banyumas merupakan komunitas yang multi-identity .
Bentuk identitas tersebut meliputi identitas pribadi,
identitas sosial, dan identitas budaya. Identitas pribadi merupakan identitas personal yang keberadaanya didasarkan pada karakteristik-karakteristik unik pada diri seseorang. Identitas sosial dimiliki oleh seseorang karena keterlibatannya dalam suatu kelompok budaya.
Identitas sosial ini
menentukan posisi subjek dalam relasi dan interaksi sosialnya. Sedangkan identitas budaya merupakan identitas yang diperoleh seseorang karena dirinya menjadi bagian dari kebudayaan tertentu. 6 Koeswinarno menyatakan bahwa, dalam konteks psikologis waria termasuk transseksual, yakni individu yang secara fisik memiliki jenis kelamin yang jelas, namun secara psikis cenderung untuk menampilkan diri sebagai lawan jenis.7
Identitas pribadi yang ditampilkan oleh kaum waria di
Kabupaten Banyumas pun tidak jauh berbeda dengan komunitas lainnya di berbagai daerah. 6 7
Misalnya, penggunaan nama asli dan nama panggilan
Titik Widayanti, Politik Subaltern Pergulatan Identitas Waria (Yogyakarta: Megatama, 2009) Koeswinarno, Hidup Sebagai Waria (Yogyakarta: LKIS, 2004) halaman 257.
menjadi identitas pribadi para waria dalam masyarakat dan khususnya di komunitasnya sendiri.
Penggunaan nama panggilan atau biasa disebut
nama “perempuan” atau nama “malam” oleh kaum waria dimaksudkan untuk mengukuhkan identitas mereka sebagai seorang wanita yang lahir dalam tubuh laki-laki. Selain itu, identitas pribadi kaum waria diperlihatkan dalam cara mereka berpakaian, menggunakan wig atau rambut palsu, dan memakai kosmestik layaknya wanita. Satu hal yang sulit adalah keterbukaan kaum waria di Kampung Dayak untuk memberi tahu nama asli mereka.
Hal tersebut berdampak
kurang baik ketika ada waria yang meninggal dunia atau ada keluarganya yang mencari keberadaanya. Pemakaian nama “wanita” atau nama samaran oleh kaum waria juga tidak sepenuhnya dapat diidentifikasi secara logika. Misalnya, seorang waria bernama Adi dapat saja disebut Maya atau yang bernama Joko dikenal dengan nama Jeanny. Identitas sosial kaum waria diperoleh dari keterlibatannya dalam suatu kelompok budaya. Untuk memperoleh identitas sosial biasanya melalui proses pencaian dan pendidikan dalam jangka waktu tertentu.
Dasar
pembentukan identitas sosial antara lain: ras, etnis, seksualitas, kelas, dan gender. Sedangkan identitas budaya diperoleh kaum waria karena mereka menjadi bagian dari kebudayaan tertentu. Identitas budaya ini dapat meliputi pembelajaran dan penerimaan terhadap tradisi, sifat bawaan, bahasa, agama, dan keturunan dalam suatu kebudayaan. Kaum waria memilih atau mengkonstruksi sendiri perilaku dan identitas gendernya. Masyarakat juga dengan berbagai derajat penerimaan terhadap Kaum waria mengenali mereka dengan berbagai sebutan. Masyarakat biasanya mengenali kaum waria dengan istilahg banci (Melayu), bandhu (Madura), calabai (Bugis), kawe-kawe (Sulawesi umumnya), wandu
(Jawa) dan istilah-istilah lainnya yang dikenali oleh warga setempat.
Proses menjadi cantik, mengungkapkan tuturan dengan suara wanita yang lemah lembut, gerak gerik yang lemah gemulai, dan karakter keibuibuan merupakan cara kaum waria untuk mengaktualisasikan kelompoknya di tengah masyarakat. 8 Hal tersebut menjadi bentuk usaha mendapatkan jati diri yang sesuai dengan kehidupan psikologis kaum waria yang menyimpang dari kehidupan biologisnya.
Usaha yang dilakukan oleh para waria
merupakan bukti bahwa cirri-ciri biologis harus diubah untuk menciptakan satu konstruksi sosial agar mereka dipahami secara sosial sebagai wanita.
Kaum Waria sebagai Kelompok Minoritas
Pada dasarnya, hakekat dari kelompok minoritas adalah kelompok sosial yang dapat merujuk kepada kelompok bawahan maupun marginal.
9
Minoritas tidak perlu bersifat numerik sebab dapat mencakup kelompok yang di bawah normal dengan memandang pada kelompok dominan dalam hal status sosial, pendidikan, pekerjaan, kekayaan, dan kekuasaan politik. Pengertian tersebut selaras ketika melihat realita yang terjadi pada kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, interseksual (LGBTI). Pelanggaran hak-hak kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, interseksual (LGBTI), khususnya kaum waria terjadi di hampir seluruh aspek hak asasi manusia, baik sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pelanggaran tersebut mulai dari pengucilan oleh lingkungan keluarga, dihinakan di lingkungan pendidikan, dikeluarkan dari lingkungan pekerjaan, perbedaan perlakuan oleh aparat pemerintahan, hingga tindkan-tindakan pelecehan yang dilakukan baik oleh aparat negara maupun masyarakat di lingkungan sekitar dimana mereka berada. Oleh karena itu, kaum waria sebagai kelompok minoritas membutuhkan wadah agar segala aktivitas 8
Agus Sukamto, “Aktualisasi Identitas Kaum Waria Dalam Pertunjukan Ludruk,” Dewa Ruci, No. 2, Vol. 6 (2010): 328. 9 Demokrasi Adalah Sebuah Pemerintahan Dari Rakyat, Scribd, diakses pada 4 Juli 2011 pukul 23.20, http://www.scribd.com/doc/56711617.
mereka dapat terarah dan terorganisir sesuai tujuan.
Maka muncullah
beberapa organisasi yang mewadahi eksistensi kaum waria, seperti Gaya Nusantara (Surabaya), Gaya Celebes (Makassar), Iwama (Ikatan Waria Malang), FKW (Forum Komunikasi Waria) untuk Jakarta, Iwaba (Ikatan Waria Bandung), Hiwat (Himpunan Waria Jawa barat), dan Ikatan Waria Purwokerto (IWAPUR) di Kabupaten Banyumas, serta beberapa organisasi lain yang bermunculan dan konsen memperjuangkan hak-hak kemanusian kelompok marginal ini. Ada beberapa ciri golongan minoritas sebagai sebuah kelompok. Pertama, sebagai sebuah kelompok yang diasingkan dari kehidupan dalam masyarakat luas serta diperlakukan secara berbeda. Kedua, secara obyektif golongan minoritas tergolong sebagai kelompok yang mempunyai posisi tidak menguntungkan dalam masyarakat dengan tidak diberikan kesempatankesempatan dalam bidang ekonomi, sosial, politik. Ketiga, anggota kelompok minoritas digolongkan sebagai kelompok yang memiliki derajat rendah dan menjadi sasaran penghinaan, kebencian, serta kekerasan. Keempat, posisi subordinasi mereka tercermin dalam akses yang terbatas dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan dan pembatasan-pembatasan dalam pekerjaan.
Keempat hal tersebut mencerminkan praktek diskriminasi dari
kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Kaum waria merupakan salah satu kelompok minoritas yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda.
“Saya itu waria ya
karena dari kecil. Ya ini jiwa saya, naluri saya yang suka sama lelaki.” (Dian – Ketua IWAPUR).
Dalam hal ciri kelompok minoritas, diskriminasi yang
diperoleh kaum waria di Kabupaten Banyumas bukan mengarah pada kekerasan atau pembatasan ruang gerak dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Diskriminasi yang diterima kaum waria lebih berasal dari pihak-pihak yang secara langsung atau tidak menjadikan kaum minoritas ini sebagai
objek. Dalam hal ini, mungkin Kaum waria di Kabupaten Banyumas tidak terlalu memperoleh diskriminasi yang berujung kekerasan, namun mereka menginginkan agar mendapat pengakuan yang layak.
Misalnya dalam
proses pembuatan KTP, transparansi uang transport pada saat pelatihan dan pemberian moda usaha. Kaum waria sebagai kelompok minoritas tidak terlepas dari praktek diskriminasi.
Pada kenyataannya kelompok waria di Indonesia sering
mengalami pelecehan, penghinaan, termasuk tindakan yang tidak manusiawi seperti penganiayaan, namun perlindung, perangkat hukum yang menjadi payung hukum bagi seluruh masyarakat untuk selalu diwarnai dengan bentuk-bentuk diskriminasi.
Dalam hal ini, kaum waria di Kabupaten
Banyumas juga sering mengalami diskriminasi oleh beberapa pihak tetapi tidak sampai pada kekerasan dan intensitasnya tidak terlalu tinggi. Diskriminasi yang dialami kaum waria di Kabupaten Banyumas antara lain berasal dari petugas SATPOLPP, preman-preman ataupun kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung turut mempengaruhi kondisi kaum waria. Salah satu contoh adalah pembangunan taman kota yang sampai saat ini ramai dikunjungi pengunjung.
Dampak dari adanya
taman kota tersebut pada akhirnya berpengaruh pada perekonomian kaum waria. “Setelah ada taman kota, kita terpaksa harus naik becak pas mau mangkal. Sekarang taman kota ramai, apalagi kalau malam minggu. Jadi kita malu lewat sana.”
Diskriminasi yang sering dan secara langsung diterima oleh kaum waria di Kabupaten Banyumas berasal dari SATPOLPP dan preman. Umumnya, SATPOLPP tidak
memanusiakan manusia ketika “musim
garukan” atau preman-preman yang meminta jatah ketika kaum waria sedang menunggu pelanggan di pinggir jalan sekitar stadion mini. Hal tersebut yang
menyebabkan SATPOLPP dan preman-preman menjadi musuh bagi kaum waria di kabupaten Banyumas. Praktek diskriminatif dari Dinas Sosial secara tersirat belum ada, namun kaum waria masih di golongan A2, bukan seperti PSK yang ada di golongan A1.
Dana untuk waria sampai saat ini belum ada, ironisnya
pelatihan di wilayah Kabupaten Banyumas pun sudah tidak berjalan selama 2 tahun oleh Dinas Sosial. Diskriminasi yang tidak secara langsung dirasakan selain dari Dinas Sosial juga muncul saat mereka hanya menjadi alat politik. Contohnya, ketika seorang calon dari partai Gerindra yang meminta dukungan dari kaum waria di Kabupaten Banyumas. Hal yang disayangkan ketika kaum waria ternyata hanyalah sebagai objek politik bagi penguasa. Kelompok minoritas melakukan perlawanan adalah karena untuk mengeliminasi
diskriminasi
dan
dominasi
dari
kelompok
mayoritas.
Masyarakat modern semakin sering dihadapkan pada kelompok minoritas yang menuntut pengakuan atas identitas mereka, dan diterimanya perbedaan budaya
mereka.10
Bentuk-bentuk
perlawanan terhadap
diskriminasi
kemudian muncul dalam berbagai variasi mulai dari yang berlangsung dengan kekerasan sampai upaya-upaya diskursif.
Politik pengakuan ( the
politics of recognition ) dan politik perbedaan ( the politics of difference ) adalah
bentuk-bentuk gerakan pembebasan yang tujuan-tujuan politik kolektifnya terutama didefinisikan dalam terminologi-terminologi kultural, sehingga bagi para pengkritiknya gerakan ini cenderung terkesan tidak terlalu peduli pada isu-isu ketimpangan sosial ekonomi dan ketergantungan politik, meskipun dua isu tersebut jelas besar pengaruhnya pada berlangsungya praktekpraktek ketidakadilan yang mereka lawan itu. 11
10
Will Kymlicka, Kewargaan Multikultural (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002), 13. Hikmat Budiman, “Hak Minoritas dan Peran Negara: Menguji Argumen Multikulturalisme,” (makalah untuk diskusi Komunitas Salihara, Jakarta, tanggal 17 Februari, 2011). 11
Meskipun kaum waria pada dasarnya adalah pemangku-pemangku hak, termasuk hak minoritas, akan tetapi problematik minoritas hanya dapat dipahami dalam konteks perjuangan untuk pengakuan atas identitas-identitas kolektif. Diskursus HAM kemudian membawa pertanyaan tentang hak-hak apa yang bisa diberikan kepada kelompok-kelompok minoritas ini. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai mahluk Tuhan dan segala anugerah-Nya sudah seharusnya wajib dihargai, dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap manusia demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Mengingat bahwa HAM melekat pada setiap manusia, maka dengan sendirinya
setiap
orang
memiliki
hak
untuk
mempertahankan hak-haknya sebagai manusia.
memperoleh
dan
Di tingkat internasional,
kelompok LGBT (termasuk waria) sudah lama dikeluarkan dari kategori penyandang ‘cacat mental’. Harapan kaum waria yang masih terus berjalan yaitu mendesak ahli-ahli jiwa untuk ikut membantu menghilangkan stigma homoseksualitas sebagai penyakit jiwa karena masyarakat masih mengaitkan kedua hal tersebut. Dalam era demokratisasi di Indonesia seperti saat ini, tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seharusnya tidak terjadi. Apalagi Indonesia
telah
meratifikasi
berbagai
konvenan
Internasional
yang
berhubungan erat dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, seperti pasal 28G ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi
Kovenan
menentang
‘Penyiksaan
atau
Tindakan
dan
Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Lainnya’, Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik harusnya dapat menjadi dasar hukum
yang kuat untuk menuntut pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hakhak kelompok masyarakat rentan, termasuk waria. 12
Potret Kehidupan IWAPUR: Melawan Diskriminasi dan Stigma Negatif Kami adalah jiwa-jiwa yang sunyi, jiwa-jiwa yang sakit. jiwa jiwa yang teraniaya, jiwa jiwa yang terbuang. namun ingatlah, kami adalah jiwa yang merdeka, penuh cinta. Raga kami boleh mengembara, tapi jiwa kami tetap bertahta.
Waria merupakan salah satu bagian masyarakat yang mengalami proses sosial disosiatif.
Kehadirannya ditengah-tengah masyarakat belum
sepenuhnya dapat diterima secara total. Dalam lingkungan tempat tinggal, mereka terisolir dari keluarga dan teman bermain karena kondisi dirinya sehingga mereka terpaksa mencari teman yang senasib.
Di lingkungan
beragama juga demikian, dalam beberapa kesempatan mereka belum bisa menunaikan kewajiban mereka sebagai umat beragama seperti sholat, pengajian atau dalam kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Kaum waria pada umumnya masih menerima cibiran, cemoohan dan gunjingan dari masyarakat.
Hal ini berdampak pada kehidupan mereka
secara sosial, ekonomi bahkan politik serta bisa dikatakan menyangkut setiap aspek kehidupan yang ingin mereka jalani dengan baik. Masalah sosial yang kemudian menjadi hambatan sosial tersebut dialami kaum waria meliputi hampir di seluruh aspek kehidupan sosial seperti dalam hal kesempatan pendidikan, kesempatan bekerja, kesempatan dalam kegiatan keagamaan, kesempatan
dalam
kehidupan
keluarga
dan
hambatan
kesempatan
perlindungan hukum.
12
“Jalan Panjang Mencari Keadilan Bagi Kelompok LGBT Advokasi Kasus Kekerasan terhadap Vera (Alias Zaenudin) di Purwokerto,” diakses pada 3 Juli 2011 pukul 02.30 WIB, www.aruspelangi.or.id/statement/kertasposisi_kasus-vera.pdf .
Permasalahan kaum waria berkaitan dengan kondisi dirinya tersebut mengakibatkan renggangnya hubungan waria dengan lingkungan sosialnya, baik dalam lingkungan kerja, lingkungan beragama maupun lingkungan sosial. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mengakses sumber-sumber yang ada, masih rendahnya pendapatan yang mereka peroleh menyebabkan belum terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan) dengan baik. 13 Belum diterimanya waria dalam kehidupan masyarakat berdampak pada kehidupan kaum minoritas ini yang terbatas pada kehidupan hiburan seperti ngamen, ludruk, atau pada dunia kecantikan dan kosmetik dan tidak menutup kemungkinan sesuai realita yang ada, beberapa waria menjadi pelacur untuk memenuhi kebutuhan materiel maupun biologis.
Padahal
solusi untuk kaum waria sudah nyata tercantum pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Solusi bagi kaum waria ini telah dirumuskan dan muncul di permukaan, namun belum direalisasikan sepenuhnya. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu pilihan bijak, ketika ini direalisasikan dengan memberikan kesempatan bagi para transgender untuk berkativitas di bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan dengan damai dan tenteram di tengah-tengah para heteroseksual. 14 Masyarakat di berbagai daerah di Indonesia tentu dapat bercermin ketika melihat potret kehidupan kaum waria di Kabupaten Banyumas. Masyarakat di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kampung Dayak dan sekitarnya sudah dapat menerima keberadaan kaum waria. 13
Perlakuan
B Kunto Wibisono, Komunitas Waria Belum Mendapatkan Kesempatan Kerja Layak, 4 Desember, 2009, http://jurnalhaji.antara.co.id/berita/1259879690. 14 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA, diakses pada 3 Juli 2011 pukul 02.11 WIB, http://www.hukor.depkes.go.id/up_prod_uu/UUNo.39Th1999ttgHakAsasiManusia.pdf.
diskriminatif terhadap kaum waria di Kampung Dayak ini tidak terlalu banyak tampak.
Kaum waria di Kabupaten Banyumas menegaskan bahwa
masyarakat sekitar sangat welcome akan keberadaanya.
“Setiap lebaran kami dikasih uang dan baju oleh toko yang biasa jadi tempat mangkal. Itu jadi ungkapan terima kasih pemilik toko karena kita udah jagain tokonya, padahal kita mangkal.”
Penerimaan masyarakat Kampung Dayak terhadap kaum waria yang tinggal disana sangat positif. Hal ini sangat berbeda ketika melihat penerimaan masyarakat yang negaif terhadap kaum waria yang berdomisili di daerah-daerah lain.
“Disini kami diterima oleh masyarakat. Kalau mau mangkal dan lewat rumah warga pasti selalu diingetin jangan lupa makan. Setiap ada kerja bakti juga kami selalu diundang, tapi karena kami jarang bangun pagi sehabis mangkal, ya kami kasih sumbangan rokok aja.” (Wawancara dengan Dian, Ketua Ikatan Waria Purwokerto)
Kehidupan kaum waria tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya.
Mencuci baju, memasak, dan bersosialisasi dengan masyarakat
tetap dilakukan disamping melakukan persiapan mereka setiap malam untuk “mangkal” atau bekerja di salon. Satu kutipan yang terdapat di kamar Ito (seorang aktivis LSM yang dianggap sebagai ibu dari para waria di Kampung Dayak) bertuliskan di dinding “meski perih dalam keterbatasan tetap ku nikmati juga.” Setiap harinya kaum waria berjuang untuk bertahan hidup di bawah keterbatasan ekonomi. Satu poin penting yang dapat dipelajari oleh kaum waria adalah rasa toleransi dan kekeluargaannya. Hal ini yang turut memperkuat jaringan kaum waria di berbagai daerah.
Segala informasi terkait permasalahan dan
aktivitas kaum waria dapat cepat diinformasikan, misalnya, jika ada waria
yang meninggal dunia atau undangan pertemuan-pertemuan. Permasalahan ekonomi juga dapat diselesaikan karena adanya rasa toleransi antar kaum waria. Waria yang masih muda sering memberikan uang untuk waria yang sudah tua.
IWAPUR: Antara Ada dan Tiada
Ikatan Waria Purwokerto (IWAPUR) berdiri pada tahun 2004 sampai sekarang dan memiliki basecamp di Kampung Dayak, RT / RW 04/10, Kelurahan Karangklesem,Purwokerto.
Para waria di Kampung Dayak ini
tinggal pada bilik-bilik tembok rumah kosan sederhana.
Hal yang sangat
kontras ketika keluar dari Kampung Dayak dengan disambut oleh megahnya Taman Kota Andang Prangenan Purwokerto. Arus Pelangi sebagai salah satu LSM di Purwokerto memulai pendampingan terhadap IWAPUR sejak tahun 2006. Kemudian, pada tahun 2009 sampai sekarang, IWAPUR didampingi oleh LSM bernama Graha Mitra. Saat ini, setiap aktivitas dan permasalahan kaum waria di Kabupaten Banyumas selalu mendapat pendampingan dari LSM Graha Mitra.
Salah
satu anggota LSM Graha Mitra yang bernama Ito pun akhirnya dijuluki sebagai ibu bagi para waria yang tergabung dalam IWAPUR. Pada dasarnya, ketika para waria di Kabupaten Banyumas melakukan aktivitas, mereka membawa identitas sebagai anggota IWAPUR. Namun, roda organisasi sudah tidak berjalan lagi sejak pergantian kepemimpinan.
Meskipun IWAPUR vakum, namun masih dianggap tetap
ada. Hal ini diibaratkan bahwa IWAPUR hanya sebagai bendera bagi para waria di Kabupaten Banyumas. Sulitnya mencari pengurus yang berkomitmen adalah faktor yang menghambat lahirnya kembali IWAPUR.
Hal tersebut dikarenakan tidak
menetapnya anggota dan pengurus. Kadang-kadang para waria nomaden, berpindah dari satu daerah ke daerah lain dan hidupnya mobile tergantung
kondisi yang terjadi . Dalam hal ini, kondisi yang dimaksud artinya apakah waria tersebut mendapat masalah atau tidak. Keberadaan IWAPUR antara ada dan tiada pada dasarnya tidak dipermasalahkan oleh para anggotanya.
Satu hal yang penting adalah
bagaimana mereka tetap eksis di tengah masyarakat sehingga bendera IWAPUR tetap hidup dan dikenal oleh kelompok waria lain, pemerintah, dan masyarakat luas.
Di lingkup eksternal nama IWAPUR akan tetap
berkumandang meskipun organisasi ini masih perlu mendapat perubahan yang lebih baik lagi di tingkat internal.
Eksistensi Ikatan Waria Purwokerto (IWAPUR) sebagai Representasi Kaum Waria di Kabupaten Banyumas
Kehidupan manusia secara nyata selalu dapat tergambarkan dalam proses-proses sosial yang terjadi dan terdapat dalam masyarakat.
Kita
memahami bahwa setiap kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, masing-masing individu lahir dengan kebutuhan reguler untuk menjalin hubungan. Kebutuhan tersebut dituangkan dalam komunikasi antar individu, kelompok maupun organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, waria sebagaimana merupakan individu maupun kelompok juga tidak lepas dari interaksi sosial dengan lingkungan sosialnya. Setiap manusia melakukan suatu aktivitas bagi diri sendiri atau kelompoknya agar tetap eksis dan bertahan hidup.
Hal tersebut juga
dilakukan oleh kaum waria di berbagai daerah yang tercermin dalam setiap aktivitas mereka agar tetap eksis di tengah masyarakat.
Bukan hanya
eksistensi, namun kaum waria juga melakukan perjuangan dalam melawan diskriminasi dan stigma negatif oleh masyarakat. Suatu kondisi yang menarik untuk diketahui adalah bagaimana kaum waria sebagai kelompok minoritas tersebut dapat mempertahankan eksistensi dan melakukan perjuangannya di bawah bayang-bayang kelompok mayoritas.
Keberadaan kaum waria di tengah masyarakat saat ini tidak lagi menjadi hal yang asing. Hal yang sangat kontras adalah ketika sampai saat ini jumlah waria semakin hari semakin bertambah, terutama di kota-kota besar.
Hal yang menjadi tantangan bagi kaum waria adalah bagaimana
mereka tetap melakukan aktivitas positif di mata masyarakat seiring bertambahnya kuantitas kelompok minoritas ini. Kemunculan beberapa kelompok organisasi waria diawali seiring dengan suasana demokrasi yang berkembang belakangan ini di Indonesia. Beberapa
organisasi
waria
pada
dasarnya
memiliki
tujuan
memperjuangkan kepentingan-kepentingan kolektif kaum waria.
untuk
Mayoritas
tujuan kemunculan organisasi waria ini adalah ingin menyuarakan suarasuara perih kaum waria (secara khusus) dan kaum homoseksual (secara umum) yang selama ini ditindas oleh wacana mainstream (agama dan negara). Organisasi-organisasi waria di Indonesia saling berjejaring dan memiliki ikatan toleransi yang kuat. Namun hal tersebut umumnya ditemukan dalam pertemuan-pertemuan informal, misalnya saling mengunjungi markas mereka masing-masing.
Pada umumnya, pertemuan-pertemuan formal
sering juga dilaksanakan tetapi hanya diprakarsai oleh jaringan satu founding . Misalnya, IWAPUR diundang dalam pertemuan formal bersama
beberapa kelompok waria lainnya karena termasuk dalam satu LSM dan didukung oleh salah satu founding .
Saat ini, LSM Graha Mitra yang
mendampingi IWAPUR memiliki founding yang berasal dari Swiss yaitu Global Found Aids, Tubercolosis, and Malaria (GFATM).
Sosialisasi mengenai HIV/AIDS selalu didapatkan oleh kaum waria, khususnya di Kabupaten Banyumas.
Namun, kaum waria di Kabupaten
Banyumas telah apatis jika ada peringatan hari HIV/AIDS dengan turun ke jalan atau mengikuti acara-acara yang besar seperti Malam Renungan AIDS
Nusantara (MERAN).
Menurut mereka, peringatan HIV/AIDS selama ini
hanya acara hura-hura, tetapi yang “sakit” tidak diperhatikan. Dinas Sosial Kabupaten Banyumas sering melakukan kerjasama dengan kaum waria, khususnya dalam pelatihan-pelatihan tata boga dan kecantikan.
Namun,
umumnya
pelatihan-pelatihan
tersebut
tidak
ditindaklanjuti dan hanya sebagai formalitas saja. Kaum waria di Kabupaten Banyumas sangat berminat dengan hasil-hasil pengetahuan yang didapatkan oleh setiap pelatihan-pelatihan, namun berhenti ketika niat terbentur oleh modal yang harus dikeluarkan. IWAPUR merupakan wadah dalam merepresentasikan perjuangan kaum waria agar diterima oleh masyarakat. Pada umumnya, penerimaan masyarakat terhadap kaum waria masih tergolong lemah.
Namun,
marjinalisasi yang kaum waria alami ternyata dapat diatasi dengan aktivitas positif mereka di tengah masyarakat. IWAPUR sebagai representasi kaum waria di Kabupaten Banyumas sampai saat ini masih dalam keadaan yang normal, artinya belum ada diskriminasi hingga berujung kekerasan. Hal ini dipertegas oleh kaum waria di Kabupaten Banyumas bahwa mereka akan aman selama tidak ada Front Pembela Islam (FPI) dan preman-preman yang berkeliaran. Kaum waria di Kabupaten Banyumas yang bernaung dalam IWAPUR pun turut aktif dalam aktivitas positif di tengah masyarakat.
Tidak hanya
“mangkal” dan “nyalon”, namun kaum waria di Kabupaten Banyumas pun berusaha untuk dapat diterima dalam struktur masyarakat yang majemuk. Aktivitas sosial, olahraga, hingga aktif mengikuti seminar dan pelatihan dilakoni oleh kaum waria di Kabupaten Banyumas.
Khususnya dalam
kegiatan olahraga, kaum waria di Kabupaten Banyumas memiliki prestasi di cabang olahraga sepak bola dan voli dengan timnya yang bernama Klub Rajawali. IWAPUR juga turut memperjuangkan tuntutannya pada saat public
hearing ke DPRD Kabupaten Banyumas perihal KTP bagi kaum waria yang
mayoritas pendatang. Partisipasi dalam kegiatan sosial juga sering dilakukan oleh IWAPUR. Misalnya, saat pasca gempa Yogya beberapa waktu yang lalu, IWAPUR bersama kelompok waria lain di berbagai daerah dan bekerjasama dengan para mahasiswa di Yogyakarta melakukan kegiatan potong rambut bagi para pengungsi.
Selain itu, IWAPUR juga turut aktif membantu
pembangunan salah satu Masjid di Brebes dan berhasil mengumpulkan dana yang melebihi target.
PENUTUP
Pelanggaran terhadap HAM terjadi pada kaum waria sebagai kelompok yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari kelompok mayoritas atau dominan dalam masyarakat. Konstruksi negatif terhadap
kaum
waria
yang
berasal
dari
masyarakat
menciptakan
pelanggaran hak-hak kelompok minoritas ini di berbagai aspek hak asasi manusia, yakni dalam aspek sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Fenomena diskriminasi terhadap kaum waria merupakan suatu fakta nyata yang tidak dapat ditolak eksistensinya di masyarakat. Belum banyak orang yang mengetahui seluk-beluk kehidupan kaum waria yang sesungguhnya karena mayoritas masyarakat hanya melihat perilaku menyimpang dari kelompok minoritas ini berdasarkan dogma agama dan budaya yang diyakini. Oleh karena itu, beberapa organisasi waria muncul atas dasar untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kolektif kaum waria. Tujuan kemunculan organisasi waria ini adalah ingin menyuarakan suara-suara perih secara khusus untuk kaum waria dan kaum homoseksual pada umumnya, dimana selama ini ditindas oleh wacana mainstream (agama, budaya dan negara). Wacana dan stigma negatif terhadap kaum waria menciptakan suatu masalah yang cukup kronis.
Dengan demikian,
masalah waria memerlukan penanganan oleh pemerintah, masyarakat, maupun oleh kelompok waria itu sendiri. Permasalahan waria pada umumnya merupakan permasalahan global, baik secara psikologis, sosial, dan psikiatris. Oleh karena itu, penanganan permasalahannya perlu pendekatan sosial psikologis dan medis pskiatris. 15
Jika
ditinjau
dari
kesejahteraan
sosial,
waria
memiliki
permasalahan yang sangat kompleks, sehingga diperlukan suatu penaganan terpadu.
Masalah
kesejahteraan
sosial
waria
belum
sepenuhnya
terpecahkan, khususnya yang menyangkut identitas gender, dimana mereka menginginkan pengakuan secara hukum, baik dari masyarakat maupun Pemerintah.
15
Nina Karina, “Penyimpangan Identitas dan Peran Jender: Pendekatan Penelitian Masalah Kesejahteraan Sosial Waria,” Informasi, No. 01, Vol. 12 (2007): 44-45.
DAFTAR PUSTAKA
Budiman, Hikmat. “Hak Minoritas dan Peran Negara: Menguji Argumen Multikulturalisme.” Makalah untuk Diskusi Komunitas Salihara, Jakarta, tanggal 17 Februari, 2011. Karina, Nina. “Penyimpangan Identitas dan Peran Jender: Pendekatan Penelitian Masalah Kesejahteraan Sosial Waria.” Informasi, No. 01, Vol. 12 (2007): 44-45. Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT. Rineka Putra, 1990. Kymlicka, Will. Kewargaan Multikultural. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002. Koeswinarno. Hidup Sebagai Waria. Yogyakarta: LKIS, 2004. Oetomo, D. Memberi Suara pada yang Bisu. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2003. Soekanto, Soerjono. Sosiologi Penyimpangan. Jakarta: Rajawali,1988. Sukamto, Agus. “Aktualisasi Identitas Kaum Waria Dalam Pertunjukan Ludruk.” Dewa Ruci, No. 2, Vol. 6 (2010): 328. Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Wibisono, B Kunto. Komunitas Waria Belum Mendapatkan Kesempatan Kerja Layak. Antara, 4 Desember, 2009. http://jurnalhaji.antara.co.id/berita/1259879690 . Widayanti, Titik. Politik Subaltern Pergulatan Identitas Waria. Yogyakarta: Megatama, 2009. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Diakses pada 3 Juli 2011 pukul 02.11 WIB. http://www.hukor.depkes.go.id/up_prod_uu/ UUNo.39Th1999ttgHakAsasiManusia.pdf.
”Demokrasi Adalah Sebuah Pemerintahan Dari Rakyat,” Scribd, diakses pada 4 Juli 2011 pukul 23.20, http://www.scribd.com/doc/56711617 . “Jalan Panjang Mencari Keadilan Bagi Kelompok LGBT Advokasi Kasus Kekerasan terhadap Vera (Alias Zaenudin) di Purwokerto.” Diakses pada 3 Juli 2011 pukul 02.30 WIB. www.aruspelangi.or.id/statement/kertasposisi_kasus-vera.pdf . “Masalah Sosial budaya.” Warta Warga: Student Journalism. Disunting pada 4 Juli 2011 pukul 23.30 WIB. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/masalah-sosial-budaya-13
