Draft Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN antara PT …………………………………… dengan PT ISS FACILITY SERVICES No. ......................... _______________________________________________________________________ Pada hari ini .................... tanggal ............... bulan .............. Tahun ....................... telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Security Management yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian“ antara: I.

.................................., selaku __________, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ............................, beralamat di ......................................, untuk selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA“.

II.

ELISA LUMBANTORUAN, selaku Presiden Direktur, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ISS FACILITY SERVICES, beralamat di Graha ISS, Jl. Jend. Sudirman Blok J No. 3 Bintaro Jaya, Tangerang 15229 untuk selanjutnya disebut juga “PIHAK KEDUA“.

selanjutnya masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: 1.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pihak yang mempunyai usaha penyediaan Jasa Pengamanan termasuk didalam jasa tersebut adalah penyediaan dan pengelolaan personil “Satuan Pengamanan“ (selanjutnya disebut juga AC).

2.

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pihak yang membutuhkan jasa dibidang Pengamanan.

3.

Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, yang selanjutnya PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan, keahlian, ketrampilan dan dengan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan, menyatakan menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA untuk: a.

Menyediakan dan mengelola PERSONIL AC yang terlatih, siap pakai, dapat dipercaya dan mempunyai kemampuan yang dapat dipertanggung jawabkan, dimana posisi jabatan serta penempatan atau penugasan disesuaikan dengan organisasi yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA.

b.

Menangani Sistem, Management dan Operasional Pengamanan dan Ketertiban sesuai dengan Sistem dan teknis pengamanan yang disusun oleh PIHAK KEDUA dan disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

Perjanjian Kerjasama Access Control-PT ............................................

Page 1 of 13

ISS

Maka oleh karenanya, Para Pihak sepakat untuk mewujudkan dan melaksanakan maksud-maksud tersebut diatas dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: PASAL 1 DEFINISI Dalam perjanjian ini, istilah-istilah dibawah ini, mempunyai arti sebagai berikut: a.

“PERSONIL ACCESS CONTROL” (yang selanjutnya disebut ”Access Control“) adalah petugas satuan pengamanan yang adalah merupakan tenaga kerja PIHAK KEDUA, yang terdiri dari sejumlah personil yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas Access Control di Lokasi.

b.

“SECURITY“ adalah suatu kondisi yang menyangkut aspek-aspek antara lain meliputi Sumber Daya Manusia, peralatan, metode/teknik, Administrasi, dan prosedur serta kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mendukung pengawasan, pengamanan dan penanggulangan terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar.

c.

“PERSONIL“ adalah petugas baik secara perorangan maupun bersama-sama merupakan satuan tugas untuk melakukan dan mendukung pelaksanaan pekerjaan Access Control.

d.

“LOKASI“ adalah tempat dimana PERSONIL AC ditempatkan atau ditugaskan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan atas permintaan PIHAK PERTAMA, secara khusus yang dimaksud LOKASI perjanjian ini adalah di PT .............................., Jln. .............................................

e.

“ASSET“ adalah harta kekayaan perusahaan PIHAK PERTAMA, antara lain meliputi Sumber Daya Manusia, Material/barang-barang secara kasat mata dan terperinci dalam daftar yang akan dibuat telah disepakati untuk diamankan, serta kegiatan operasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh PERSONIL AC.

f.

“LAMPIRAN“ adalah bagian yang tidak terpisah dan melekat dengan Perjanjian, antara lain berisi Standar Operasi dan Prosedur, dan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini. PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.

Dalam rangka menciptakan dan menjamin pengamanan terhadap ASSET dan kegiatan operasional PIHAK PERTAMA, sebagai mana ditentukan dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA bermaksud bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menyediakan dan mengelola Jasa Pengamanan, dengan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) serta struktur Organisasi.


Page 2 of 13

ISS

2.

Para Pihak sepakat bahwa tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur dan menentukan batas-batas tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing Pihak demi terselenggaranya kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1.

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ................... sampai dengan ...................

2.

1 (satu) bulan sebelum masa Perjanjian berakhir, pembicaraan perpanjangan Perjanjian berikutnya harus sudah dilakukan, dimana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling mengingatkan.

3.

Perjanjian ini dapat diperpanjang atas permintaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditentukan dan disetujui Para Pihak. Permintaan tersebut harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini. PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1.

Memberikan informasi yang akurat, benar dan dapat dipertanggung jawabkan, yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA guna kelancaran tugas pekerjaan yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini, antara lain: Denah bangunan gedung lokasi, Struktur Organisasi PIHAK PERTAMA, Daftar Inventaris, dan peralatan lainnya.

2.

Membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengamanan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan nominal dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini dalam hal ini apabila kondisi harus melibatkan PIHAK KETIGA.

3.

Membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengamanan yang melibatkan PIHAK KETIGA atas dasar permintaan PIHAK PERTAMA dan disepakati kedua belah Pihak.

4.

PIHAK PERTAMA berhak menyetujui dan menolak setiap usulan atau saran dari PIHAK KEDUA baik yang menyangkut bidang keamanan maupun bidang administrasi.

5.

PIHAK PERTAMA berhak melaporkan dan menolak penugasan/penempatan anggota personil AC yang benar-benar terbukti telah melanggar Standar Operasi dan Prosedur serta disiplin (tidur waktu kerja, merokok di area yang terlarang, seragam tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan lain-lain).


Page 3 of 13

ISS

6.

PIHAK PERTAMA berhak mengusulkan kepada PIHAK KEDUA untuk menambah anggota/mengganti PERSONIL AC dari jumlah yang saat ini ada, usulan tersebut harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan penambahan.

7.

Mensosialisasikan kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan security yang dianggap perlu kepada, manajemen, karyawan & rekanan PT ......................................, yang beralamat di .......................................... untuk dapat ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA.

8.

Apabila PIHAK PERTAMA bermaksud menugaskan PERSONIL AC di luar tugas pengamanan rutin, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban mengajukan permohonan persetujuan tertulis terlebih dahulu minimal 1 (satu) hari sebelumnya kepada PIHAK KEDUA. Apabila penugasan tersebut tetap dilakukan tanpa persetujuan PIHAK KEDUA, maka segala resiko yang timbul dari penugasan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

9.

PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan mempekerjakan karyawan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA tanpa sepengetahuan dan persetujuan PIHAK KEDUA.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 1.

PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban menjaga pengamanan lokasi sesuai dengan sistem operasi & prosedur serta teknis pengamanan yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA dan disesuaikan dengan kebijakan PIHAK PERTAMA.

2.

PIHAK KEDUA wajib melengkapi PERSONIL AC dengan seragam lengkap, atribut atau perlengkapan yang sesuai dengan standar operasional serta sarana pendukung lainnya.

3.

PIHAK KEDUA wajib menyediakan dan mengelola PERSONIL AC siap pakai, terlatih dan dapat dipercaya untuk ditempatkan atau ditugaskan di LOKASI/tempat dimana PERSONIL AC tersebut dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA.

4.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap rekruitmen, pembinaan & penempatan, serta seragam PERSONIL AC di LOKASI yang telah ditentukan.

5.

Dalam hal karena sesuatu sebab, salah satu atau beberapa PERSONIL AC tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam waktu maksimal 3 (tiga) jam, sehingga ketidak hadirannya dapat menimbulkan gangguan pada sistem operasional & prosedur serta teknis pengamanan dimaksud dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menyediakan pengganti secepatnya.

6.

Melakukan rapat-rapat koordinasi berkala, baik dengan PERSONIL AC maupun dengan PIHAK PERTAMA jika dipandang perlu sehubungan dengan maksud Perjanjian ini.


Page 4 of 13

ISS

7.

PIHAK KEDUA dapat/berkewajiban untuk mengusulkan kepada PIHAK PERTAMA untuk penambahan anggota PERSONIL AC dari jumlah yang saat ini ada, usulan tersebut harus diberikan secara tertulis paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan penambahan dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

8.

Apabila PIHAK KEDUA bermaksud menarik atau mengganti PERSONIL AC dengan alasan–alasan tertentu, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Usulan tersebut harus diberikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal pelaksanaan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

9.

Apabila PIHAK KEDUA bermaksud merubah standar operasi & prosedur pengamanan/SECURITY dengan alasan–alasan tertentu maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 1 minggu sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA.

10. PIHAK KEDUA wajib menjamin kesehatan dan keselamatan kerja serta kesejahteraan PERSONIL AC dengan mengikutsertakan pada program BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 11. PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab terhadap segala kejadian yang terjadi pada diri PERSONIL AC dan PIHAK PERTAMA, apabila terjadi sesuatu peristiwa yang tidak terduga pada saat PERSONIL AC bertugas. 12. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala kemungkinan tuntutan yang terjadi selama dan sepanjang berkaitan dan berhubungan dengan Perjanjian ini. PASAL 6 TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA dalam segala aktifitasnya dan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini tidak akan mempekerjakan anak usia dibawah umur dengan mengacu kepada Konvensi ILO No. 138 tanggal 26 Juni 1973 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja, yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 1999 serta selalu menjunjung tinggi dan mematuhi Etika Bekerja (Code of Conduct) PIHAK KEDUA sebagai berikut : 1.

Selalu patuh terhadap hukum yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan atau aktifitas tidak pantas; 2. Tidak melakukan kegiatan atau aktifitas yang mengakibatkan benturan kepentingan; 3. Tidak melakukan pengungkapan atau penggunaan informasi yang bersifat rahasia; 4. Tidak melakukan pelecehan, termasuk pelecehan seksual; 5. Tidak melakukan tindakan korupsi dan penyuapan; 6. Tidak melakukan bisnis peminjaman uang dan perjudian; 7. Tidak melakukan pekerjaan pribadi selama waktu kerja; 8. Tidak menggunakan fasilitas perusahaan 9. Menjaga hubungan profesional baik itu antara sesama pekerja maupun dengan klien; 10. Tidak melakukan diskriminasi. Perjanjian Kerjasama Access Control-PT ............................................

Page 5 of 13

ISS

Mengenai Kode Etik dari PIHAK KEDUA dapat dilihat di http://www.id.issworld.com/idID/responsibility/iss-code-of-conduct sebagai acuan selama ini. PASAL 7 JUMLAH ANGGOTA 1.

PIHAK KEDUA akan menyediakan tenaga PERSONIL AC sebanyak .. (.......) orang personil, terdiri dari ... access control.

2.

Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA akan menyediakan tenaga PERSONIL AC tambahan yang sifatnya tidak tetap (temporary), untuk memperkuat kekuatan yang ada. Permintaan ini hendaknya diberitahukan minimum 1 (satu) hari sebelumnya. PASAL 8 HARGA JASA

1.

PIHAK PERTAMA sepakat untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya sebesar Rp. ....................,- (............................................) perbulan tersebut belum termasuk PPN 10 %.

2.

Harga Jasa pada ayat 1 diatas merupakan satu kesatuan harga yang tidak terpisahkan dan mengikat.

3.

Jika terdapat perubahan pada hukum, regulasi atau peraturan yang dikeluarkan Pemerintah termasuk namun tidak terbatas pada perubahan mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku per 1 Januari setiap tahun sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 dan peraturan dibidang ketenagakerjaan lainnya yang mempengaruhi isi serta harga jasa berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak akan mematuhi dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut dalam suatu Addendum yang disepakati Para Pihak.

4.

Dalam hal terjadi penambahan PERSONIL AC sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 tersebut diatas, maka Harga Jasa akan disesuaikan lagi dengan perhitungan jumlah personil dilapangan/lokasi berdasarkan hasil absensi yang telah disepakati.

5.

Untuk keperluan sesuai Pasal 7 ayat 2 diatas, PIHAK PERTAMA setuju untuk membayar biaya atas keperluan tersebut sebesar Rp. 400.000,-/personil dengan masa kerja 12 jam dan Rp. 300.000,-/personil untuk 8 jam. Biaya tersebut hanya berlaku event-event normal dan tidak berlaku untuk event besar seperti Tahun Baru yang akan dibicarakan oleh kedua belah Pihak.

6.

Seandainya perlu diadakan perpanjangan waktu tugas (overtime) dari PERSONIL AC yang sedang bertugas, PIHAK PERTAMA setuju akan memberikan kompensasi dengan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ditambah management fee 20%.


Page 6 of 13

ISS

7.

Usulan peninjauan ulang atas Harga Jasa penyediaan dan pengelolaan PERSONIL AC beserta perhitungannya akan diserahkan oleh para pihak kepada Pihak yang lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif harga satuan tersebut diberlakukan. PASAL 9 PEMBAYARAN

1.

Untuk biaya penyediaan dan pengelolaan Jasa Keamanan, setiap bulan PIHAK KEDUA akan mengajukan tagihan bulanan berupa invoice dan dokumen pendukung lainnya yang berisi perincian absen security kepada PIHAK PERTAMA, tagihan bulanan menurut ayat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA diluar kegiatan rutin dapat dilaksanakan atas perintah/permintaan PIHAK PERTAMA atau usulan PIHAK KEDUA yang dapat diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA. Atas biaya yang timbul dan diperlukan untuk kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab dan beban PIHAK PERTAMA dan akan ditagih oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

2.

Pembayaran dilakukan setiap bulan dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah invoice diterima oleh PIHAK PERTAMA dan di transfer ke: Bank BCA Cabang KCP Angke Jln. P. Tubagus Angke No 36 - 37 Jakarta 11250 Nomor Rekening: XXXXXXXXXXX Atas Nama: XXXXXXXXX

3.

PARA PIHAK setuju bahwa selama belum selesainya proses penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau addendum dari Perjanjian Kerjasama, sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerjasama, perubahan syarat dan kondisi, perubahan harga, perubahan jumlah tenaga kerja atau perubahan lainnya yang disepakati PARA PIHAK, maka pembayaran tetap dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan mengacu pada harga jasa sebelumnya.

4.

Apabila Perjanjian Kerjasama atau addendum dari Perjanjian Kerjasama telah selesai ditandatangani PARA PIHAK, sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat 3 dan mengakibatkan terjadinya perbedaan antara harga jasa terakhir yang disepakati PARA PIHAK dengan harga jasa yang telah dibayarkan sebelumnya, maka PARA PIHAK sepakat untuk memperhitungkan selisih kekurangan atau kelebihannya kedalam penagihan pada invoice bulan berikutnya.

PASAL 10 ASURANSI PIHAK KEDUA memberikan fasilitas perlindungan asuransi terhadap resiko kecelakaan kerja dan harta benda dengan jenis dan limit serta ketentuan yang melekat atasnya seperti tercantum di bawah ini: Perjanjian Kerjasama Access Control-PT ............................................

Page 7 of 13

ISS

1.

Asuransi Tenaga Kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah dan ditetapkan undangundang yang menyangkut kompensasi kerja dan sakit yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan, sesuai dengan Perjanjian ini.

2.

PIHAK KEDUA memberikan jaminan Asuransi General Public Liability yang menjamin secara terbatas penggantian atas kerusakan dan atau Kehilangan yang terjadi di dalam Scope of Work yang sudah disepakati Para Pihak; dan terbukti secara sah terjadi karena kelalaian, ketidaktahuan, dan ketidakterampilan; setelah dilakukan investigasi oleh PIHAK BERWAJIB dengan jumlah penggantian tidak lebih dari Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). PASAL 11 HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT

PIHAK KEDUA & PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pekerjaannya harus memperhatikan kesehatan, keselamatan serta perlindungan terhadap lingkungan serta mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dan mengikuti instruksi yang berlaku. PASAL 12 KERAHASIAAN 1.

PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan isi Perjanjian ini dan dokumen, gambar-gambar, struktur-struktur, informasi teknis maupun non teknis yang berhubungan dengan kegiatan AC sesuai maksud Perjanjian ini.

2.

PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA dapat mengungkapkan kerahasiaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 dalam perjanjian ini, apabila diperlukan dan didasarkan oleh ketentuan Hukum yang berlaku didalam wilayah Republik Indonesia. PASAL 13 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1.

Keadaan Kahar

Peristiwa keadaan kahar berarti setiap tindakan, peristiwa atau keadaan yang berada diluar kekuasaan yang wajar dari Pihak yang terpengaruh dan yang tidak dapat, atau diupayakan untuk dapat dicegah, dihindari atau dihilangkan dengan usaha yang sebesarbesarnya dari Pihak tersebut (“Keadaan Kahar”): a. peristiwa peperangan, atau musuh negara, kekacauan, pemberontakan apakah diumumkan atau tidak; b. ledakan, kebakaran, banjir, gempabumi, kekeringan, badai, letusan gunung berapi atau bencana alam lain atau takdir Tuhan yang diluar kekuasaan Para Pihak; c. pengambilalihan atau penyitaan perusahaan oleh Pemerintah atau otoritas yang berwenang; dan Perjanjian Kerjasama Access Control-PT ............................................

Page 8 of 13

ISS

d. pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan atau pembatasan oleh Pemerintah atau otoritas yang berwenang; kesemuanya yang memiliki pengaruh langsung terhadap pelaksanaan ketentuan Perjanjian. 2.

Akibat Keadaan Kahar a. Masing-masing Pihak dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak akan ditafsirkan sebagai wanprestasi berkenaan dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dimana kegagalan untuk melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan oleh Keadaan Kahar dengan ketentuan Pihak yang mengalami Keadaan Kahar telah memberitahukan secara tertulis dan menjelaskan tentang Keadaan Kahar tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2x24 jam setelah terjadinya Keadaan Kahar; b. Para Pihak, kecuali jika Perjanjian ini diakhiri menurut Pasal 15, wajib melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini secepat mungkin setelah berakhirnya Keadaan Kahar; c. Para Pihak harus bekerja sama mencari jalan untuk menghindari kegagalan atau keterlambatan lebih lanjut, sehingga dapat menekan kerugian dan mencoba untuk memenuhi sedapat mungkin Perjanjian ini. PASAL 14 PEMBATALAN PERJANJIAN

PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal yang diinginkan. 1.

PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini yang sebelumnya sudah diberi teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan alasan yang jelas karena atas kesalahan atau kelalaian sebagai berikut: a. Tidak atau belum melaksanakan dan atau melaksanakan sebagian isi Perjanjian Kerjasama ini; b. Dengan dibuktikan secara wajar telah sengaja melanggar ketentuan, petunjuk dan perintah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini; c. Tidak atau belum terlihat keinginan dan usaha untuk memperbaiki kinerjanya sebagai hasil evaluasi PIHAK PERTAMA.

2.

PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, karena atas kesalahan atau kelalaian sebagai berikut: a. Tidak atau belum melaksanakan sebagian maupun seluruh isi Perjanjian Kerjasama ini; b. Melalaikan kewajiban sesuai Pasal 4 ayat 2 dan 3 Perjanjian Kerjasama ini. Dan PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya-biaya atas jasa yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang belum selesai proses pembayarannya;


Page 9 of 13

ISS

c. PIHAK PERTAMA terbukti mempekerjakan karyawan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA tanpa sepengetahuan dan persetujuan PIHAK KEDUA, seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat 9 dalam Perjanjian Kerjasama ini. 3.

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA mengalami kebangkrutan atau tutup usaha atau perubahan/pemindahan hak milik usaha kepada pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan oleh karena itu PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilanjutkan, maka Perjanjian Kerjasama ini secara otomatis dihentikan dan PARA PIHAK tidak dikenakan biaya apapun, kecuali biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang belum selesai proses pembayarannya. Perjanjian Kerjasama ini dapat dilanjutkan atas kesepakatan dan keputusan PARA PIHAK, dimana ditentukan bahwa Perjanjian Kerjasama ini wajib diteruskan dan ditaati oleh penggantinya sampai jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

4.

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dapat meminta agar supaya Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri yang diakibatkan oleh adanya tindakan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, yang terjadi dan kejadian tersebut dilakukan oleh salah satu PIHAK selama dan di dalam lokasi kerja, maka PIHAK lainnya memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

5.

a. Apabila dilakukan pengakhiran oleh PIHAK PERTAMA atas sebab-sebab yang termaktub dalam ayat 1, 3 dan 4 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tidak ada kewajiban membayar sisa Harga Jasa terhitung sejak tanggal pengakhiran hingga tanggal berakhirnya periode Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut biaya ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA; b. Apabila PIHAK PERTAMA bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama diluar dari sebab-sebab yang termaktub dalam ayat 1, 3 dan 4 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan penalty sebesar 25% dari total Harga Jasa atas sisa periode Perjanjian Kerjasama yang belum dijalani; c. Ketentuan pada butir 5.b Pasal 14 Perjanjian Kerjasama ini hanya akan diberlakukan untuk jangka waktu Perjanjian Kerjasama pada 1 (satu) tahun pertama; d. Jika Perjanjian Kerjasama telah memasuki jangka waktu tahun ke 2 atau lebih, bila Perjanjian Kerjasama dibatalkan maka PIHAK PERTAMA cukup memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal yang diinginkan kepada PIHAK KEDUA tanpa dikenakan penalty.

6.

Para PIHAK mengesampingkan ketentuan dan persyaratan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sejauh keputusan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan persyaratannya.

PASAL 15 HUKUM DAN YURISDIKSI


Page 10 of 13

ISS

1.

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia.

2.

PARA PIHAK setuju bahwa jika timbul suatu perselisihan dari atau sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK harus berusaha, untuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan oleh satu PIHAK tentang adanya suatu perselisihan, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada tingkat pertama melalui musyawarah antara PARA PIHAK.

3.

Jika gagal mencapai penyelesaian secara musyawarah setiap dan semua perselisihan, pertentangan atau kontroversi yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau pelaksanaannya PARA PIHAK dengan tidak dapat dibatalkan memilih dan menentukan domisili umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

4.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan ayat (3) dalam Pasal ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

5.

Apabila perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka Para Pihak tetap wajib dan bertanggung jawab atas apa yang merupakan kewajiban-kewajibannya menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini.

PASAL 16 PEMBERITAHUAN 1.

Para Pihak sepakat bahwa setiap komunikasi terkait dengan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan melalui bentuk pemberitahuan, surat menyurat, permintaan, e-mail dan/atau faksimili. Setiap komunikasi dari Para Pihak wajib untuk menggunakan tanda terima, kecuali apabila dilakukan melalui email dan/atau faksimili. Masing-masing Pihak mencantumkan nama Pihak yang dituju, alamat, nomor faksimili atau email di bawah ini yang dinyatakan sah dan berlaku sebagai media penghubung, sebagai berikut: PIHAK PERTAMA PT. ………………. Alamat : No. Telp : 021 – No. Fax : 021 – Contact Person : E-mail :

PIHAK KEDUA PT ISS FACILITY SERVICES Alamat : Graha ISS Perjanjian Kerjasama Access Control-PT ............................................

Page 11 of 13

ISS

Jl. Jend. Sudirman Blok J No. 3, Bintaro, Tangerang 15229 No. Telp. : 021-74864490 No. Fax : 021-74864493 Contact Person : E-mail : …………[email protected] 2.

Segala Pemberitahuan yang diserahkan langsung akan dianggap telah diterima berdasarkan tanda terima dan setiap Pemberitahuan yang diserahkan melalui faksimili akan dianggap telah diterima pada Hari Kerja setelah tanggal transmisi sebagaimana dibuktikan oleh laporan transmisi faksimili yang dihasilkan oleh mesin faksimili dari mana Pemberitahuan berasal dan Pemberitahuan disampaikan melalui pos, dianggap diterima pada hari kerja ketiga setelah tanggal pengiriman. PASAL 17 PERUBAHAN KEPEMILIKAN, PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN PARA PIHAK

1.

Para Pihak akan memberitahukan kepada Pihak lain terhadap setiap perubahan status kepemilikan dimana dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

2.

Hak dan Kewajiban yang timbul karena Perjanjian ini berakhir dengan dinyatakan dibubarkannya atau dilikuidasinya salah satu Pihak, akan tetapi dapat dilanjutkan dan ditaati oleh (Para) penggantinya sampai jangka waktu Perjanjian kerjasama ini berakhir.

3.

Akibat bubarnya salah satu pihak karena sesuatu sebab sebelum Perjanjian ini berakhir, maka tanggung jawab hukum yang menyangkut hak-hak hukum kepada salah satu PIHAK akan menjadi tanggung jawab hukum masing-masing Pihak dan tidak dapat dimintakan kepada Pihak lainnya.

PASAL 18 ATURAN TAMBAHAN 1.

Tidak ada modifikasi, perubahan, tambahan atau pengesampingan dari Perjanjian Kerjasama ini atau setiap ketentuan dari Perjanjian Kerjasama ini akan mengikat PARA PIHAK kecuali jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mana akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tambahan yang selanjutnya disebut dengan Addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

2.

Dalam hal salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini ditetapkan sebagai tidak sah, batal, atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan tersebut dianggap sebagai dihapus dari Perjanjian Kerjasama ini dan ketentuan-ketentuan yang lain dari Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat dan berlaku penuh.

3.

Karyawan PIHAK KEDUA yang dapat dijadikan karyawan PIHAK PERTAMA adalah karyawan yang telah keluar/mengundurkan diri minimal selama 3 (tiga) bulan dari


Page 12 of 13

ISS

kepegawaian di perusahaan PIHAK KEDUA dengan maksud untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) salinan asli bermaterai cukup. Seluruh salinan akan secara bersama-sama dianggap sebagai satu kesatuan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerjasama ini telah ditandatangani pada tanggal yang tertulis pertama kali pada Perjanjian ini. PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

................................... ..................................

ELISA LUMBANTORUAN Presiden Direktur


Page 13 of 13

ISS

Draft Perjanjian Kerjasama

Recommend Documents