PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI NOMOR: 007/HR&GA/___/PKWT/X/20__ Pada hari ini, _____, tanggal ______ Oktober tahun dua ribu ______ (__/10/20__), telah bersama- sama mengadakan kesepakatan oleh dan di antara yang tersebut di bawah ini: 1. _____________ [nama sesuai identitas], beralamat di [alamat], dalam hal ini bertindak selaku Direktur, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. _______________ [sesuai akta pendirian], berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. _______________ [nama sesuai identitas], beralamat di [alamat domisili perusahaan], dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Direktur Utama, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. _________________ [sesuai akta pendirian], berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA lebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 1) bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah terjalin kesepahaman untuk melakukan perjanjian kerjasama Operasi (Outsource);
2) bahwa yang dimaksud dengan kerjasama operasi adalah PIHAK PERTAMA menyerahkan operasional pengelolaan tenaga kerja kontrak untuk ditangani oleh PIHAK KEDUA, dimana PIHAK KEDUA tunduk kepada mekanisme dan prosedur kerja yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
3) PIHAK KEDUA melaksanakan pengelolaan tenaga kerja untuk PIHAK PERTAMA dengan menyeleksi dan mengirimkan karyawan kepada PIHAK PERTAMA berupa karyawan yang siap kerja, disiplin, ulet, patuh terhadap aturan PIHAK PERTAMA sebagai pengguna jasa tenaga kerja;
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama- sama disebut PARA PIHAK. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju untuk membuat kesepakatan sebagai berikut: PASAL 1 KRITERIA TENAGA KERJA 1) Karyawan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA adalah karyawan yang berlatar belakang Pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum (SMU) dan / atau sederajat; 2) Karyawan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA harus memenuhi standar kualifikasi dan kriteria
yang disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA; 3) Pengiriman karyawan oleh PIHAK KEDUA dengan mendapatkan persetujuan dahulu dari PIHAK PERTAMA;
PASAL 2 TENAGA KERJA 1) Dalam melaksanakan kewajibannya, PIHAK KEDUA akan menempatkan / mengutus wakilnya untuk memonitor karyawan selama proses kontrak kerja berlangsung, seperti halnya: absensi kerja, loyalitas dan lain-lain; 2) Selama berada di Lingkungan PIHAK PERTAMA, tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA; PASAL 3 PERALATAN & PERLENGKAPAN KERJA 1) PIHAK PERTAMA wajib dan bertanggungjawab untuk menyediakan alat-alat kelengkapan kerja untuk menjamin keselamatan tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya; 2) Seluruh tenaga kerja yang disediakan oleh PIHAK KEDUA wajib dan bertanggungjawab menjaga dan merawat segala peralatan & perlengkapan kerja yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA; 3) Perlengkapan keselamatan kerja wajib dipergunakan oleh tenaga kerja demi keamanan dan kenyamanan kerja serta memakai alat perlindungan diri yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA; 4) Tenaga kerja dari PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA. PASAL 4 PEMBIAYAAN TENAGA KERJA 1) PIHAK PERTAMA sebagai pengguna jasa setuju untuk membayarkan upah persatu tenaga kerja kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya dengan komponen dan nilai sebagai berikut : a. Gaji Pokok : Rp. …………..,-/bulan b. Uang Transport :c. Uang Makan :d. Upah Lembur :e. Tunjangan Umum : Rp…………..,-/bulan (diberikan langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada tenaga kerja ) f. Fee Managemen : 15% dan i keseluruhan poin a g. PPN 10% : 10% dan i keseluruhan poin a s/d f
h. PPh Pasal 21
: Berdasarkan hitungan.( ditanggung oleh Pihak Kedua ). i. PPh Pasal 23 : 4,5% dar poin f 2) Ketentuan waktu kerja yang dilaksanakan oleh tenaga kerja PIHAK KEDUA yang dipekerjakan kepada PIHAK PERTAMA adalah 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 48 (empat puluh delapan) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dan diberlakukan system shift; 3) Apabila PIHAK PERTAMA mempekerjakan tenaga kerja PIHAK KEDUA melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka PIHAK PERTAMA wajib membayar upah lembur; 4) Perhitungan upah lembur diatur berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. 5)Periode perhitungan gaji yang berlaku adalah tanggal 1 setiap awal bulannya; 6)PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran seluruh pembiayaan termasuk fee Manajemen kepada PIHAK KEDUA paling lambat awal minggu kedua sebesar 15 % dari gaji Pokok. 7) Pembayaran seluruh pembiayaan termasuk fee manajemen dilakukan dengan cara transfer melalui Bank ________ dengan nomor rekening _______________ cabang _______________ atas nama ______________________. PASAL 5 HAK dan KEWAJIBAN 1) PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai jadwal yang telah ditentukan; 2) PIHAK PERTAMA berhak untuk menyampaikan teguran / keluhan tertulis kepada PIHAK KEDUA jika terdapat hal—hal dimana kualitas ataupun kuantitas tenaga kerja PIHAK KEDUA dirasakan kurang baik dan PIHAK KEDUA wajib untuk segera mengganti tenaga kerja yang dimaksud terkait teguran tersebut tanpa ada pungutan biaya tambahan / lainnya; 3) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan situasi di dalam lingkungan kerja; 4) PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan kepada tenaga kerja tentang aturan dan segala sesuatunya yang berlaku sebagai landasan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan; 5) Apabila PIHAK PERTAMA memutuskan / mengakhiri hubungan kerja sebelum masa berakhirnya jangka waktu dalam Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA wajib membayarkan gaji atau upah tenaga kerja sampai habis jangka waktu perjanjian kerjasama; 6) Perlindungan keselamatan dan kesehatan didalam lokasi lingkungan tempat kerja atas tenaga kerja PIHAK KEDUA yang dipekerjakan PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA; PASAL 6 JANGKA WAKTU KERJA SAMA 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan berakhir 6 (enam) bulan kalender kemudian; 2) Setelah masa tersebut perjanjian kerjasama ini diperpanjang, kecuali apabila salah 1 (satu) pihak memberitahukan secara tertulis tentang keinginannya untuk membuka suatu permusyawaratan baru tentang perjanjian kerjasama; 3) Selama belum tercapai perjanjian kerjasama baru setelah berakhirnya masa berlaku perjanjian kerjasama ini, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama akan tetap berlaku hingga tercapainya perjanjian kerjasama yang baru; 4) Bilamana salah satu PIHAK bermaksud memutuskan hubungan kerjasama, maka PARA PIHAK
wajib memberitahukan terlebih dahulu melalui surat pemberitahuan minimal 30 (tigapuluh) hari sebelum pemutusan hubungan kerjasama ini dilakukan; PASAL 7 PERUBAHAN Segala penambahan, pengurangan, dan perubahan isi Perjanjian ini akan dibicarakan dan diatur kemudian di dalam Addendum atau perjanjian tersendiri.
PASAL 8 PERSELISIHAN 1) Bilamana di kemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat; 2) Apabila jalan musyawarah tidak dicapai kata sepakat, maka akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku. PASAL 9 PENUTUP Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang masing—masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan di buat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta dalam keadaan yang sehat jasmani & rohani.
PIHAK PERTAMA PT.
PIHAK KEDUA PT.
Info lebih lanjut dan detail untuk jasa drafting, please contact me:
[email protected]