PERJANJIAN KERJASAMA (Nama Klien) DENGAN (nama advokat) TENTANG PENYEDIAAN JASA BANTUAN HUKUM PENANGANAN
Nomor: Pada hari ini I. II.
,tanggal
,kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Klien, No KTP, Alamat……., untuk untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama” Nama Advokat, NO Induk Advokat Alamat Kantor, untuk selanjutnya selanjutnya disebut “Pihak Kedua”
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Pihak Pertama adalah pihak yang membutuhkan jasa hukum guna pengurusan pembatalan Akta No…..atas nama …pada Pengadilan 2. Bahwa Pihak Kedua sebagai penyedia jasa hukum menyatakan bersedia dan mampu memberikan layanan jasa bantuan hukum yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. 3. Bahwa Pihak Pertama telah melakukan Pembayaran sebagaimana tercantum dalam kwitansi .. dan telah menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan perkerjaan Sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dan Surat Kuasa tertanggal… Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Jasa J asa Bantuan Hukum Penganganan…..(untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
PASAL 1 RUANG LINGKUP
1) Jasa Hukum yang diberikan dan dikerjakan oleh Pihak Kedua untuk kepentingan Pihak Pertama adalah menangani 2) Jasa Hukum yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi antara lain hal-hal sebgai berikut: a. b. PASAL 2 FEE DAN CARA PEMBAYARAN 1) Untuk pelaksanaan perkerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, a. Lawyer Fee (biaya Advokat) sebesar Rp. ….incl.PPH b. Pembayaran lawyer fee (biaya Advokat) pada huruf a ayat 1 Pasal ini dilakukan dalam …. (…)tahap:
Tahap Pertama … atau sebesar Rp. … setalah ditanda-tandatanganinya perjanjian ini
Tahap Kedua … atau sebesar Rp. … setalha jangka waktu kerjasama berakhir. c. Lawyer Fee sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini termasuk (include) biaya opersional dan baiuaya-biaya yang dikualifikasikan sebebai “out-or- pocket expenses” yaitu biaya-biaya lain yang mungkin timbul sehubungan dengan perjanjian ini. d. Pembayaran kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dengan cara mentransfer ke Bank …, rekening No … atas nama …, atau rekening lain yang telah disepakati kemudian; 2) Pihak Pertama tidak / memberikan (opsional sesuai dengan kesepakatan) success fee kepada Pihak Kedua apabila …. 3) Seluruh pajak yang timbul merupakan tanggungan masing-masing Pihak s esuai dengan ketentuan yang berlaku (beban PPN merupakan tanggungan Pihak Pertama dengan dipotong langsung oleh Pihak Kedua dan PPH merupakan tanggungan Pihak Kedua)
PASAL 3 MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN 1) Perjanjian ini mulai berlaku selama … tahun dan terhitung efektef berlaku sejak tanggal ditandatangani atau perkerjaan berdasarkan Perjanjian dan / atau surat kuasa berakhir dahulu dari perjanjian. 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berakhir sewaktuwaktu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini. PASAL 4 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
1) Pihak Kedua berkewajiban untuk menangani perkerjaan secara baik, benar dan bersungguh-sungguh, sesuai ruang lingkup perkerjaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dengan penuh itikad baik, cermat dan penuh tanggung jawab, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak akan melakukan hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung dapat berdampak negatif dan atau merugikan Pihak Pertama. 2) Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan bahan-bahan dan atau dokumen yang diperlukan oleh Pihak Kedua sehubungan dengan perkerjaan dimaksud, dan memenuhi pembayaran atas perkerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua secara baik, benar dan bersungguh-sungguh 3) Dalam menjalankan tugasnya Pihak Kedua tidak dibenarkan umtuk : a. Menerima perkara atau memberikan saran/pendapat yang melawan Pihak Pertama mengenai hal-ha yang merupakan konsekuensi atau pelaksanaan dari Perjanjian ini. b. Menerima perkara atau memberikan saran/pendapat yang melawan Pihak Pertama selama menjadi lawyer atau kuasa hukum Pihak Pertama. c. Melakukan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa secara fisik atau komunikasi lisan dan / atau tertulis yang menyalahi ketentuan hukum dan etika / kepatutan. PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK 1) Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan segala informasi, data dan keter angan yang diketahui berkaitan dengan penanganan perkerjaan dimaksud danb t idak melakukan publikasi atas segala hasil kerja yang dilakukan oleh Pihak Kedua tanpa ijin dari Pihak Pertama. 2) Pihak Kedua dan Pihak Pertama wajib menjaga kepentingan dan anama baik masingmasing pihak.
PASAL 6 PEMUTUSAN PERJANJIAN & SANKSI 1) Pihak Pertama dapat memutuskan atau mengakhiri Perjanjian ini secar sepihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh Pihak Pertama, apabila ternyata Pihak Kedua menurut penilaian Pihak Pertama tidak dapat melaksanakan perkerjaanya. 2) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka sisa pembayaran yang belum ditagih oleh Pihak Kedua tidak akan dibayar oleh Pihak
Pertama. Sedangkan biaya yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tidak dapat ditarik kembali. 3) Kententuan ayat (1) Pasal ini tidak berlaku jika ti dak dipenuhinya kewajiban Pihak Kedua dan Pihak Pertama karena keadaan memaksa (force majeure) 4) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Perjanjian ini adalah peristiwa peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksaan Perjanjian dan terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengatasinya, yaitu antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, pemogokan, huru hara, pemberontakan, perang, waktu kerja diperpendek oleh Pemerintah, kebakaran, ganguan jaringan telekomunikasi dan atau karena Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya. Sehingga Pihak Pertama tidak dapat atau terlambat menyediakan bahan-bahan, data, dokumen dan informasi yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melakukan perkerjaanya yang berakibat Pihak Kedua terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengehntikan perkerjaanya. 2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan hal yang secara umum telah diketahui oleh masyarat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. PASAL 8 SURAT KUASA Untuk jasa bantuan hukum dimana Pihak Keuda diminta mewakili Pihak Pertama untuk mengahadapi pihak ketiga (pihak lain) antara lain beracara di P engadilan … maka Pihak Pertama menerbitkan Surat Kuasa khusus yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1) Apabila dalam pelakasaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. 2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam mus yawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan Para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
PASAL 10 ADDENDUM PERJANJIAN Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini dapat dilakukan kesepakatan Para Pihak yang didudukan dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian serta satu kestuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatanggani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA