PERJANJIAN KERJA SAMA SERVICE
No. 000 /PKS- DHT/LGL – HO/III/2011
Pada hari ini, hari, tgl bln thn kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. ZAINUDDIN, Chief Operation Officer, selaku kuasa dari Direktur Utama
PT.TUNAS MOBILINDO PERKASA, berdasarkan surat kuasa No. 0008/SK-
TMP2/LGL-HO/VIII/2010 (No. Surat Kuasa Legal) tanggal 24 Agustus 2010
yang bertindak untuk dan atas nama PT.TUNAS MOBILINDO PERKASA, yang
berkedudukan di Jalan Pecenongan No.80, Jakarta Pusat, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. PT. ........, Suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum dan peraturan perundang – undangan Negara Republik Indonesia,
berkedudukan di Jakarta, beralamat di
................................., dalam hal ini diwakili oleh
................ ,..................... dari dan oleh karena itu sah
bertindak untuk dan atas nama Kuasa Direksi (surat kuasa terlampir)
PT. ............... , untuk selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
Sebelumnya Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA untuk Merawat dan atau
memperbaiki dan mengganti suku cadang kendaraan milik PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut "Pekerjaan");
2. Bahwa PIHAK PERTAMA menerima penunjukkan PIHAK KEDUA untuk melakukan
Pekerjaan;
dengan ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA
1. PIHAK KEDUA bermaksud untuk melakukan pembelian suku cadang dan/atau
perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor merk Daihatsu
(selanjutnya disebut "Kendaraan") milik PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan menyediakan suku cadang dan/atau perawatan dan/atau
perbaikan Kendaraan sesuai Surat Perintah Kerja (selanjutnya disebut
"SPK") yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang dari PIHAK KEDUA.
3. Pelaksanaan penyediaan suku cadang dan perawatan atau perbaikan
Kendaraan oleh PIHAK PERTAMA akan dikerjakan di PT. Tunas Mobilindo
Perkasa.
4. PIHAK KEDUA wajib mengisi Formulir Aplikasi Permohonan Surat Perjanjian
Kerja sama Service (selanjutnya disebut Lampiran 1 yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama
Service ini) dengan lengkap dan benar untuk keperluan PIHAK PERTAMA.
Kebenaran pengisian formulir tersebut diatas menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA
PASAL 2
DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR
YANG TERCANTUM DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
1. Daftar Kendaraan milik PIHAK KEDUA yang mencakup Type Kendaraan, Tahun
Pembuatan, Nomor Polisi dan Nomor Rangka yang akan diserahkan kepada
PIHAK PERTAMA untuk dirawat dan/atau diperbaiki oleh PIHAK PERTAMA,
tercantum pada Lampiran I Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Setiap pengurangan dan penambahan daftar Kendaraan seperti tercantum
pada ayat 1 Pasal ini, dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan mengganti
dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA daftar Kendaraan seperti tercantum
pada Lampiran I yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari
PIHAK KEDUA.
PASAL 3
PENERIMAAN KERNDARAAN BERMOTOR
1. Penyerahan Kendaraan seperti tercantum pada Pasal2 Perjanjian Kerjasama
iniharus dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang
ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang untuk
menandatangani SPK tersebut kepada PIHAK PERTAMA dengan dibubuhi cap
perusahaan.
2. Pejabat PIHAK KEDUA yang berwenang untuk menandatangani SPK tersebut
adalah sebagai berikut :
"No."Nama "Jabatan "Tanda Tangan/Paraf "
"1 " " " "
"2 " " " "
"3 " " " "
3, PIHAK PERTAMA akan membuat dan menginformasikan kepada PIHAK KEDUA
perkiraan (estimasi) biaya perbaikan atas Kendaraan Bermotor sesuai SPK
apabila diminta PIHAK KEDUA.
4, PIHAK PERTAMA akan menyerahkan tembusan SPK kepada PIHAK KEDUA sebagai
bukti penerimaan Kendaraan dan kesepakatan atas perawatan dan/atau
perbaikan Kendaraan milik PIHAK KEDUA.
PASAL 4
PENGERJAAN DAN PERBAIKAN
DAN PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
1. PIHAK PERTAMA akan memberitahukan Kepada PIHAK KEDUA secara lisan,
segera setelah pengerjaan atau perbaikan Kendaraan milik PIHAK KEDUA
telah selesai dilaksanakan.
2. PIHAK PERTAMA memberikan garansi service selama 15 hari atau 1.000 Km,
part maintenance garansi 3 bulan atau 5.000 Km serta part General repair
garansi selama 6 bulan atau 10.000 Km (mana yang tercapai terlebih
dahulu) terhitung sejak tanggal kendaraan diterima oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA akan memberikan Diskon atau Potongan kepada PIHAK KEDUA
atas JASA PEKERJAAN 10 % untuk pekerjaan umum atas pemeliharaan dan atau
perbaikan dan atau penggantian suku cadang kendaraan dan sebesar 2,5 %
untuk Spare Part.( Kecuali Busi )
4. Para Pihak dengan ini menjamin untuk tidak akan memberikan apapun baik
secara langsung maupun tidak langsung dari karyawan dan/atau pejabat
Pihak yang satu kepada karyawan dan/atau pejabat Pihak yang lainnya.
5. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini terjadi secara
langsung antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa adanya keterlibatan
pihak ketiga sebagai perantara. Oleh karena itu Para Pihak menyatakan
dan menjamin sepenuhnya tidak akan memberikan komisi, imbalan, pembayaran
kembali atau pemberian uang potongan harga atau hal-hal sejenis lainnya
atau kesepakatan lainnya kepada pihak ketiga.
PASAL 5
PEMBAYARAN
1. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan bukti penagihan berupa Kwitansi /
Invoice asli, beserta lampirannya termasuk dengan SPK serta Estimasi
Biaya yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA yang wajib dilampirkan
sebagai bukti untuk penagihan.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran paling lambat 12 ( dua belas )
hari kalender sejak tanggal invoice diterima lengkap oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Invoice dan Faktur Pajak sesuai nama
Perusahaan yang tercantum di STNK.
4. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Dokumen – dokumen
penagihan, berupa Faktur asli dan lampiran – lampirannya setelah
Kendaraan selesai di rawat dan/atau diperbaiki dan PIHAK KEDUA akan
memberikan tanda terima faktur yang telah distempel dan ditandatangani
setelah Kendaraan diserahkan.
5. Atas dasar Faktur yang diterima oleh PIHAK KEDUA tersebut, PIHAK KEDUA
berkewajiban membayar sesuai dengan yang tercantum pada Ayat 2
diatas.
6. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA, yaitu berupa bukti
potong PPH atas nama PIHAK PERTAMA untuk tiap – tiap pembayaran yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan
7. Bukti potong PPH wajib diterima PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 20
(dua puluh) pada bulan berikutnya setelah tanggal diterbitkannya Faktur
oleh PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK KEDUA dapat melakukan pembayaran dalam bentuk sesuai dengan
Lampiran 1 ke rekening Bank PIHAK PERTAMA
Nama Bank : BCA Cabang Menara Imperium ;
No.Rekening : 2213028197
Atas Nama : PT.TUNAS MOBILINDO PERKASA
dengan menyebutkan nomor faktur dan nama cabang bengkel Pihak Pertama yang
melakukan Pekerjaan.
PASAL 6
SANKSI - SANKSI
1. Apabila PIHAK KEDUA lalai untuk melakukan pembayaran sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 (lima) Perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan dikenakan denda
sebesar 1/1000 (satu permil) per hari dari total invoice terhitung sejak
tanggal jatuh tempo.
2. PIHAK PERTAMA berhak tidak mengerjakan seluruh perintah kerja sesuai
SPK PIHAK KEDUA untu sementara sampai dengan PIHAK KEDUA melakukan
pelunasan atas tunggakan berikut denda kepada PIHAK PERTAMA.
PASAL 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN
1. Para Pihak adalah perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan Negera Republik Indonesia dan memiliki ijin-ijin yang
diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan melaksanakan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Pihak-Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang
berwenang bertindak untuk dan atas nama Para Pihak dan telah memperoleh
persetujuan yang diperlukan untuk mewakili masing-masing Pihak untuk
menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
3. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa PIHAK KEDUA akan melakukan
pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan Pasal 4 di atas dan akan
menerima sanksi sesuai Pasal 7 di atas apabila terlambat dalam melakukan
pembayaran.
4. Suku cadang / spare parts yang digunakan adalah original /genuine / asli
yang dikeluarkan oleh ATPM, Kecuali ada permintaan dari PIHAK KEDUA.
PASAL 8
FORCE MAJURE
1. Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi karena kerusuhan sosial,
terror, huru hara, keadaan darurat sipil atau militer, perang,
demonstrasi, pertikaian antar suku atau golongan atau agama, bencana alam
(antara lain: banjir, kekeringan, kebakaran, gempa bumi, angin topan),
keputusan pemerintah dan/atau kebijakan pejabat pemerintah, ijin usaha
dicabut oleh instansi yang berwenang dan/atau tidak berlaku lagi karena
alasan apapun juga.
2. Dalam hal terjadi suatu Force Majeure yang langsung dan/atau tidak
langsung secara material akan atau telah mempengaruhi pelaksanaan
Perjanjian ini, maka para pihak akan saling berkonsultasi dan mengambil
keputusan bersama mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan pelaksanaannya.
3. Para pihak akan menanggulangi dan bertanggung jawab secara bersama-sama
di dalam mengatasi keadaan Force Majeure tersebut.
PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
1. Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian
ini dan bisa diakhiri oleh kedua belah pihak atas kesepakatan bersama.
2. PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian bila salah
satu pihak berlaku tidak sesuai dengan pasal – pasal yang sudah diatur
dalam Perjanjian ini dengan memberitahukan kepada pihak lainnya secara
tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal diakhirinya Perjanjian
ini.
3. Dengan adanya pengakhiran Perjanjian ini PIHAK KEDUA maupun PIHAK
PERTAMA tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajiban –
kewajibannya yang belum dan harus dilaksanakan berdasarkan Perjanjian
ini.
PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau sengketa sebagai akibat adanya
Perjanjian Kerjasama Service ini atau dalam pelaksanaannya, Para Pihak
setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat.
2. Apabila tidak tercapai mufakat dalam musyawarah tersebut, maka Para
Pihak setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesainnya melalui Kantor
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
PASAL 11
KORESPONDENSI
Setiap koresponden dalam Perjanjian Service ini dilakukan dalam bahasa
Indonesia dialamatkan kepada :
PIHAK PERTAMA : PT. TUNAS MOBILINDO PERKASA
Alamat : JL. BANDENGAN UTARA NO. 40 – 40A JAKARTA UTARA
Telepon : 021-6606162
Faksimili : 021-6606166
Up : KUSWANTO, HP. 081212114926 - 087887315171
PIHAK KEDUA :
Alamat :
Telepon :
Faksimili :
Up :
Atau kepada alamat seperti yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu
pihak sesuai dengan yang disebut di atas. Setiap pemberitahuan,
korespondensi pos tercatat dianggap telah diterima pada hari kelima hari
kerja setelah tanggal pengiriman, dan pemberitahuan dengan penyerahan
langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.
PASAL 12
LAIN - LAIN
1. Perjanjian ini berlaku untuk seluruh cabang secara Nasional.
2. Perjanjian kerjasama Service ini berlaku sejak tanggal di tanda tangani
oleh Para Pihak dan akan dapat diakhiri oleh kedua belah pihak atas
kesepakatan bersama, untuk semua kendaraan yang tercantum dalam Lampiran
1, tanpa menghapuskan piutang berikut denda yang masih terhutang dan
pekerjaan perbaikan kendaraan yang masih tertunda.
Hal – hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur
dikemudian hari sesuai kebutuhannya yang disepakati secara bersama – sama
oleh para pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.
Perjanjian Kerja Sama Service ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi
dengan materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang
sama.
1 PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
Zainuddin
Chief Operation Officer
2
3
