Wilayah Sungai

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PERKEMBANGAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DI INDONESIA: PENGALAMAN PENGELOLAAN WILAYAH SUNGAI 1 MOCHAMMAD AMRON2

1. Pendahuluan Pemanfaatan sumberdaya air sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Di Indonesia, tercatat dalam prasasti Tugu Tugu di sebelah sebelah timur Jakarta pada masa kerajaan Tarumanegara di abad ke 6 telah dilaksanakan penggalian saluran untuk mengalirkan air ke kotaraja dan upaya pengendalian banjir. Demikian pula tercatat pada masa Raja Airlangga di lembah Brantas pada tahun 1037 untuk penanggulangan banjir, maupun saluran Harinjing pada jaman raja Empu Sindok untuk irigasi di Kediri. Sedangkan teknologi "modern" tercatat untuk penggalian terusan Mookervart dari S Cisadane ke di S Angke pada tahun 1680. Pelaksanaan pengembangan tersebut baik teknik maupun konsepnya bekembang sesuai dengan pengetahuan dan teknologi yang ada. Pemanfaatan Tunggal Pada jaman Belanda, dari bangunan yang ada nampaknya konsep pembangunan masih pada upaya pemanfaatan tunggal , seperti bendung irigasi, waduk maupun maupun PLTA. Sebagai contoh contoh antara lain bendung irigasi antara lain Lengkong (1857), Glapan (1859), Sedadi (1886), Pekalen (1886), Jati (1912). Rentang (1917). Adapun waduk untuk irigasi dapat dapat disebutkan antara lain Prijetan (1917), Setu Patok (1926), Pacal (1933), Penjalin (1934) dan sebagainya. Sedangkan untuk Pusat Listrik Tenaga Air antara lain Parakan Kondang di S. Cimanuk, Jelok di Jelok di S. Tuntang dan sebagainya. Kesatuan Wilayah Sungai dan serbaguna Pada masa setelah perang Dunia ke II konsep pengembangan telah mengarah pada kesatuan wilayah. wilayah. Konsep Blommestein (1948), yang yang mencakup mencakup 17 buah sungai mulai dari Ciujung sampai K. Gung dan Kali Serayu dalam satu "Rencana Kemakmuran" meliputi kegiatan drainase dan penyediaan air minum Jakarta, Irigasi di pantai Utara Jawa seluas 517.240 ha, reklamasi rawa Segara Anakan dan PLTA di S. Citarum. Konsep tersebut disederhanakan dan memunculkan pemanfaatan memunculkan pemanfaatan serbaguna seperti Bendungan Jatiluhur (1953-1967). Demikan pula di Brantas disiapkan "Brantas Plan 1958" dan disusul "Overall Development Plan 1961" yang sudah bersifat terintegrasi meskipun belum sepenuhnya menyeluruh. Lahir dari rencana tersebut bendungan serbaguna Karangkates, Selorejo, Wlingi dan sebagainya. 1

Disampaikan pada Workshop "Reformasi Kebijakan Sektor Pengairan dan Irigasi: Prinsip dan Kerangka Implementasi Program" di Bappenas, Bappenas, Jakarta tanggal 3 s/d 4 Oktober 2000 2 Dr. Ir. M. Amron, M.Sc. Pemimpin Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Air, Direktorat Penatagunaan Penatagunaan Air

Workshop Reformasi Kebijakan Sektor Pengairan dan Irigasi : Prinsip dan Kerangka Implementasi Implementasi Program

1


Pendekatan menyeluruh dan terpadu dalam wilayah sungai Pembangunan yang dimulai pada Pelita I (1969-1974), dengan tujuan utama untuk meningkatkan produksi beras menitikberatkan pada peningkatan dan perluasan jaringan irigasi dan penanggulangan banjir maupun bencana gunung api. Pengembangan wilayah sungai mulai mengacu pada pendekatan yang menyeluruh dan terpadu. Pada masa tersebut, tersusun berbagai Rencana Induk Pengembangan Wilayah Sungai antara lain S Cimanuk (1973), Jratunseluna (1973), Bengawan Solo (1974), K. Brantas (1974), Pemali-Comal (1975), P Lombok (1975) dan sebagainya. Sampai dengan Pelita V (1994) telah diselesaikan rehabilitasi dan pembangunan 11.787 buah bendung, 134 checkdam, 21 buah bendung karet, 167 buah bendungan. Areal irigasi mencapai 5,4 juta ha (dibanding 3,9 juta ha th 1969), prasarana pengendalian banjir dan pengamanan memerlukan pemeliharaan dan pengelolaan yang memadai. Pembangunan tidak berkelanjutan Pelaksanakan pembangunan yang pesat selain memberikan dampak positif dengan peningkatan produksi beras, bahkan terpenuhinya swa sembada pada akhir Pelita III, perlindungan sentra produksi dan industri terhadap bahaya banjir, pemenuhan kebutuhan akan air baku untuk industri, perkotaan dan rumah-tangga memberikan pula dampak negatif. Masih terpusatnya pertumbuhan di wilayah Indonesia bagian Barat dan lebih spesifik lagi pada P. Jawa telah memberikan beban yang sangat berat terhadap lingkungan. Beberapa masalah penanganan sumberdaya air adalah: •

•

•

•

•

Pendekatan target dan sektor dalam pelaksanaan pembangunan, menimbulkan ketimpangan antar sektor dan cenderung menimbulkan kurangnya sinkronisasi kegiatan bidang terkait (kehutanan, pertanian, perindustrian, pengairan dsb), Penanganan secara top-down dan sentralistik untuk memenuhi target, mengurangi kreativitas maupun peningkatan kemampuan daerah dan masyarakat, baik secara institusi maupun individu, Formalitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagai pemberi layanan ( provider) dan penerima manfaat (beneficieries) tidak mendorong partisipatori atau keterlibatan pihak terkait (stakeholder ) dalam proses pembangunan secara utuh, Aspirasi masyarakat dalam mengantisipasi berbagai perubahan akibat perkembangan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi permintaan air maupun tata guna lahan belum tersalurkan dan ditanggapi dengan baik, Penurunan kemampuan penyediaan sumberdaya air, baik kuantitas maupun kualitas, karena semakin meningkatnya permintaan dan pembuangan limbah yang tidak terkendali selain menimbulkan potensi konflik juga penurunan kesehatan lingkungan

Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang semakin pelik. Dengan semakin banyaknya prasarana yang harus dioperasikan dan dipelihara di satu pihak, di pihak lain masih belum tergalinya kemampuan daerah dan masih rendahnya rasa memiliki dari masyarakat setempat, akan semakin membebani Workshop Reformasi Kebijakan Sektor Pengairan dan Irigasi : Prinsip dan Kerangka Implementasi Program

2


pemerintah dalam membiayai Operasi dan pemeliharaan prasarana. Rendahnya biaya O & P menyebabkan semakin cepat prasarana harus direhabilitasi sebelum tercapai umur teknisnya. Kebijakan O & P prasarana terutama irigasi pada tahun 1987 ditetapkan untuk menggali sumber pendanaan O & P. Sementara itu untuk prasarana persungaian lainnya belum tersedia sumber pendanaan secara rutin. Dalam rangka memecahkan permasalahan tersebut perlu pendekatan yang lebih menyeluruh meliputi institusi, peraturan perundangan, koordinasi dan penggalian sumber pendanaan untuk membiayai O & P maupun investasi. Makalah ini membahas penanganan permasalahan, pergeseran kebijakan, pendekatan pemberdayaan institusi, dan pengalaman dari berbagai proyek percontohan pemberdayaan institusi.

2. Landasan Kebijakan dan Pendekatan Penanganannya 2.1.

Landasan kebijakan

Seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 3 ayat 3 bahwa: “..bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat”. Selanjutnya dalam UU 11/1974 tentang Pengairan, dan PP 22/1982 tentang Tata Pengaturan Air dijabarkan lebih lanjut bahwa: “.. air memiliki fungsi sosial,..dikuasai oleh negara dan negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur, mengelola dan mengendalikan..” . Sedangkan pengertian pembangunan pengairan adalah segala usaha untuk mengembangkan pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan air beserta sumber-sumbernya dengan memperhatikan pemerataan pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya lingkup tugas bidang pengairan dapat dibagi menjadi dua yaitu tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan. Dalam tugas pembangunan terdapat tiga pokok kegiatan yaitu pengembangan, perlindungan dan operasi dan pemeliharaan: Kegiatan pengembangan/pembangunan untuk meningkatkan kemanfaatan air dan atau sumber air bagi kesejahteraan rakyat melalui pembangunan prasarana dan sarana. Kegiatan perlindungan meliputi upaya penyelamatan tanah dan air, pencegahan terjadinya pengotoran/pencemaran, pengamanan dan pengendalian daya rusak air serta perlindungan bangunan pengairan Kegiatan operasi dan pemeliharaan untuk menjamin kelestarian fungsi air dan prasarana pengairan yang dapat mengikut sertakan pemanfaat, dan dengan melaksanakan berbagai aspek pembinaan, •

•

•

Sedangkan dalam tugas umum pemerintahan meliputi empat pokok kegiatan yaitu tata pengaturan air, pembinaan, pengaturan kelembagaan dan pengusahaan: Kegiatan tata pengaturan air , meliputi segala usaha untuk mengatur pemanfaatan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat. Dalam pelaksanaannya •

Workshop Reformasi Kebijakan Sektor Pengairan dan Irigasi : Prinsip dan Kerangka Implementasi Program

3


•

•

•

mengikuti perencanaan teknis dengan memperhatikan urutan prioritas berdasarkan pola dasar pembangunan nasional. Kegiatan pembinaan yang meliputi pengaturan dan pemberian pedoman peruntukan, penggunaan, penyediaan/alokasi air dan sumber air, melakukan pencegahan pengotoran/pencemaran, pengamanan dan pengendalian daya rusak dan menyelenggarakan penyuluhan . Kegiatan pengaturan dan kelembagaan untuk melengkapi perangkat pengaturan dan kelembagaan dalam kegiatan koordinasi, perencanaan, pengusahaan, perlindungan air dan atau sumber air Kegiatan pengusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pengaturan dan pemberian izin pengusahaan air dan atau sumber air. Pedoman pengusahaan adalah berdasarkan azas usaha bersama.

2.2.

Pendekatan penanganan

Pendekatan wilayah sungai dalam keterpaduan tata ruang Pembangunan secara alamiah akan tumbuh pesat di daerah yang memiliki sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan dukungan prasarana lainnya. Pusat pertumbuhan berada di perkotaan dengan dukungan daerah pertanian di sekitarnya. Perkembangan ekonomi dengan industri dan perdagangan akan memanfaatkan lahan maupun sumberdaya air. Muncul potensi konflik antara pengguna yang selama ini telah memanfaatkan sumberdaya air dan lahan yang umumnya dalam posisi lemah. Untuk itu sangat diperlukan campur tangan pemerintah dengan penekanan perbaikan pengelolaan sumberdaya air yang berdasarkan pada keterpaduan. Peran pemerintah adalah menetapkan dan menerapkan kebijakan pengelolaan dengan memberikan pengaturan dan dukungan kerangka administratif berdasarkan atas pandangan ke depan tentang perkembangan sosial-ekonomi yang ada dan lingkungan di wilayah sungai. Hal ini mencerminkan adanya perencanaan lintas sektoral dengan tujuan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya air untuk memenuhi berbagai keperluan sebagai bagian integral dari pembangunan. Kesepakatan Internasional 1992, Dublin – Rio de Janeiro dan Cisarua Dari berbagai konperensi internasional muncul beberapa kesepakatan reformasi dalam pengelolaan sumberdaya air terutama dalam menghadapi Abad 21. Pengelolaan sumberdaya air membutuhkan pendekatan yang holistik, berdasarkan partisipatori yang melibatkan pengguna, perencana dan penentu kebijakan mengingat air dalam keadaan tertentu sudah menjadi benda yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan holistik sumberdaya air dengan titik tolak pemikiran bahwa air sebagai sumberdaya alam yang rentan dan merupakan bagian integral dari lingkungan hidup, benda sosial yang sekaligus mempunyai nilai ekonomi. Penetapan alokasi air hendaknya menerapkan pengelolaan permintaan, mekanisme harga dan pelaksanaan pengaturan dengan memperhatikan keterpaduan lintas sektor.


4


Pergeseran paradigma Dengan mengacu pada perubahan lingkungan, ketersediaan sumberdaya, perkembangan teknologi dan sosial kemasyarakatan maka tidak dapat dielakkan lagi adanya pergeseran paradigma. Pembangunan yang semula kurang serius mempertimbangkan lingkungan sudah harus berwawasan lingkungan. Demikian pula penanganan dengan pendekatan parsial atau proyek individu menjadi pendekatan komprehensif. Pengelolaan yang semula berdasarkan supply untuk memenuhi permintaan sudah harus berorientasi pada pengelolaan sumberdaya dengan pendekatan demand management . Kalau semula pemerintah memegang peran sebagi penyedia (service provider ) maka selanjutnya diharapkan swasta dan masyarakat lebih berperan dan pemerintah akan bertindak sebagai pemberdaya (enabler ) Pendekatan pengelolaan Beberapa kata kunci dalam pendekatan pengelolaan sumberdaya air ini adalah keterpaduan berdasarkan kerangka analitis yang holistik, upaya pembenahan institusi dan pengaturan dengan koordinasi, serta penerapan sistim insentive dan disinsentif. Untuk itu upaya pemberdayaan institusi dengan dukungan pengaturan dan kemampuan teknis merupakan salah satu jalan untuk mencapai pengelolaan yang handal dan berkelanjutan.

3. Proyek Percontohan Pengelolaan Terdapat beberapa bentuk percontohan yang berbeda dalam pendekatan dan sumber pendanaan. Bank Dunia melalui Java Irrigation Improvement and Water resources Management (JIWMP) dalam aspek perencanaan dan pengelolaan membentuk proyek percontohan untuk perencanaan sumberdaya air wilayah sungai (BWRP) dan proyek percontohan untuk pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai (BWRM). Asian Development Bank (ADB) membantu dalam kegiatan pemberdayaan institusi melalui Capacity Building dengan titik berat institusi dan pengaturan di tingkat nasional, dan beberapa propinsi untuk bidang hidrologi dan pengelolaan secara terbatas. Di samping itu, CIDA membantu pengembangan kelembagaan di Sub Dinas Pengairan Propinsi Sulawesi Utara, termasuk kemampuan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya air secara terbatas. Kegiatan tersebut diuraikan pada butir-butir berikut ini.

3.1. Perencanaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai •

Komponen BWRP-JIWMP bantuan Bank Dunia

Maksud - BWRP dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas teknis unit perencanaan di pusat maupun PU Pengairan Propinsi dalam menerapkan metodologi perencanaan, peralatan, hubungan antar institusi, maupun dukungan administratif. Dengan perencanaan tersebut diharapkan dapat disusun perencanaan jangka panjang untuk memberi pedoman pemanfaatan


5


sumberdaya air yang efisien dalam rangka pencapaian wilayah dan maupun nasional.

tujuan pembangunan

Lingkup kegiatan - Perencanaan dilaksanakan di WS Citarum dan Ciujung Ciliman di Jawa Barat dan WS Jratunseluna di Jawa Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: pelatihan staf, penyusunan data base, analisa pengoperasian model perencanaan, presentasi dan diskusi, meliputi konsultasi dengan masyarakat dan proses legalisasi. Manfaat - Manfaat utama BWRP adalah terbentuknya unit perencanaan di pusat dan unit perencanaan di PU Pengairan Propinsi Jawa Tengah. Kegiatan perencanaan dilaksanakan secara konsep twinning yang bersifat pembantuan dengan bobot tanggung jawab yang meningkat. Pelaksanaan BWRP diperpanjang dengan menambah kegiatan perencanaan di WS Pemali-Comal dan Serayu Bogowonto. Dalam perencanaan ini unit perencanaan propinsi lebih banyak mengambil peran. Pengalaman yang diperoleh - proses pemberdayaan staf melalui peningkatan kemampuan dalam hal perencanaan sumberdaya air secara terpadu dan berkesinambungan. Unit perencanaan berperan dalam menyiapkan dan memperbaharui rencana pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai, membantu penyiapan usulan pendanaan, mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder, dan unit perencanaan sebagai clearing house dalam perencanaan. Kendala - yang utama adalah keberlanjutan tugas maupun staf. Dengan telah tersusunnya perencanaan jangka panjang apakah tugas unit perencanaan juga usai. Mengingat proses perencanaan adalah mengikuti siklus yang menerus maka kegiatan perencanaan sebenarnya tidak terhenti. Sedangkan untuk staf, kendalanya adalah kebutuhan staf multi sektor, sehingga apabila dipergunakan staf sesuai dengan keahlian misalnya ekonomi atau lainnya yang dipertanyakan adalah karier petugas tersebut. Sampai saat ini jawaban yang dapat diberikan adalah jabatan fungsional. •

Komponen Perencanaan dalam Pemberdayaan Pengairan Propinsi Sulawesi Utara (P3SU) – bantuan CIDA

Maksud - Meningkatkan kemampuan Staf Sub Dinas PU Pengairan Propinsi Sulawesi Utara, terutama seksi Perencanaan Umum dan Perencanaan Teknis dalam menangani proses dan pelaksanaan perencanaan melalui training dan pelatihan dalam melaksanakan pekerjaan. Lingkup kegiatan melaksanakan penyusunan Rencana Induk WS Bone Bolango dan Tandano Ranowangko, meliputi pelatihan staf dalam melaksanakan penyusunan rencana dengan pendekatan keterpaduan dan dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan. Manfaat – peningkatan kemampuan staf dalam menangani perencanaan dan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan (perencanaan teknis) dengan pendekatan yang lebih holistik dalam perencanaan pengelolaan sumberdaya air. Workshop Reformasi Kebijakan Sektor Pengairan dan Irigasi : Prinsip dan Kerangka Implementasi Program

6


Pengalaman yang diperoleh - pada awal pelaksanaan pemberdayaan institusi ini lebih ditekankan pada seksi perencanaan dengan tenaga konsultan yang cukup banyak dengan pendekatan bantuan teknis. Pendekatan ini kemudian diubah dengan mengarah pada program pendampingan yang bersifat fasilitatif melalui on the job training dan learning by doing. Selain dari pada itu, proses yang lebih demokratis dan terdesentralisasi telah diterapkan. Kendala – beberapa staf kunci dalam mengoperasikan peralatan dan tenaga profesional belum berstatus pegawai negeri. Demikian pula mutasi staf yang telah mendapatkan training karena peningkatan karier tidak dapat dihindari. Sehingga perlu upaya regenerasi petugas yang mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik.

3.2. •

Pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai

Komponen BWRM – JIWMP bantuan Bank Dunia

Komponen BWRM merupakan upaya pemberdayaan institusi, baik untuk kordinasi tingkat propinsi dan wilayah sungai maupun institusi pengelola wilayah sungai. Institusi koordinasi di propinsi selanjutnya dikenal dengan Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA), sedangkan lembaga koordinasi di tingkat Wilayah sungai disebut Panita Pelaksana Tata Pengaturan Air (PPTPA). Lembaga pengelola berbentuk Balai merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Balai diharapkan dapat melaksanakan pengumpulan Data Base, alokasi air, pengelolaan kualitas air, pengelolaan banjir, perijinan dan finansial. Lingkup kegiatan - BWRM dilaksanakan pada 5 wilayah sungai yang berbeda struktur maupun pola pemanfaatan yang ada. WS tersebut adalah WS CiujungCidurian, WS Cisanggarung, WS Jratunseluna, WS Progo-Opak Oyo, dan WS Sampean. Manfaat - terbentuk lembaga koordinasi di tingkat propinsi (PTPA) dan (PPTPA) wilayah sungai. Selain 5 balai percontohan dibentuk pula 19 Balai lainnya. Pemberdayaan institusi Balai meliputi kemampuan untuk pengelolaan data base, alokasi air, monitoring kualitas air, penanganan irigasi lintas kabupaten, pengelolaan banjir, O & P prasarana sungai. Telah tersusun pula 7 (tujuh) buah pedoman untuk melaksanakan tugas pokok Balai dan program pelatihan. Peralatan, program dan model telah dipasang pada Balai percontohan. Di samping itu, terdapat pula program penanaman akar wangi untuk memperkuat tebing sungai di berbagai lokasi. Pengalaman yang diperoleh - kemampuan staf Balai dalam menyusun data base, mengoperasikan alokasi model, monitoring kualitas air, inventarisasi prasarana sungai. Pelaksanaan koordinasi dalam forum PPTPA dan PTPA untuk melaporkan kegiatan dan permasalahan di WS yang perlu mendapat perhatian maupun pemecahan bersama.


7


Kendala - perubahan yang diperlukan dari staf Balai dari orientasi irigasi kepada pengelolaan air dan sungai (badan air-sumber air). Kendala tata-operasional tugas Balai masih banyak dijumpai baik yang bersifat tekni maupun non Masalah teknis antara lain masih diperlukannya kalibrasi maupun perbaikan peralatan ukur dibendung, dan di beberapa tempat diperlukan modifikasi model. Masalah non teknis yang dihadapi antara lain bahwa pemegang data dan petugas pintu air bukan petugas Balai sehingga memerlukan pendekatan dan proses tersendiri. Diharapkan dapat dicapai kesepakatan sistem dan prosedur bersama yang baku. •

Komponen Pengelolaan Sumberdaya Air dalam P3SU –CIDA

Maksud – untuk meningkatkan kemampuan Sub Dinas Pengairan dan seluruh seksi-seksinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Demikian pula di tingkat kabupaten dan wilayah sungai. Di tingkat wilayah sungai adalah untuk Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air dan Perkempulan Petani Pemakai Air (P3A) Lingkup kegiatan - meliputi aspek organisasi, koordinasi, perencanaan dan pengelolaan, peningkatan sumberdaya manusia, peraturan dan pengaturan, penyusunan kembali sistem dan prosedur serta teknologi informasi secara benjenjang. Manfaat – petugas dan pimpinan Sub Dinas Pengairan (a) lebih memahami penanganan pengelolaan sumberdaya air dengan pendekatan holistik dan (b) peningkatan kinerja dan perannya di bidang sumberdaya air. Peningkatan kapasitas P3A mandiri dan terbentuknya PTPA propinsi dan PPTPA di tingkat Wilayah Sungai. Pengalaman yang diperoleh - proses pemberdayaan berubah sesuai dengan kondisi dan evaluasi pelaksanaan setelah berjalan 4 tahun. Selain kegiatan fisik kegiatan non fisik juga menjadi perhatian. Proses penanganan yang semula bersifat top-down menjadi bottom-up dan partisipatori. Hasil pemberdayaan lebih dapat terlihat setelah dilaksanakan dengan metoda on the job training dan learning by doing

3.3.

Pemberdayaan penanganan Hidrologi

Sampai saat ini penanganan hidrologi di berbagai jenjang masih sangat lemah. Di tingkat pusat, unit pembina berpindah-pindah demikian pula sumber pendanaan dan keberlanjutan sistim pendanaannya sendiri. Di tingkat propinsi Unit Hidrologi memerlukan dukungan teknis dan operasionalisasi yang memadai. Melalui JIWMP- Bank Dunia menangani pemberdayaan unit hidrologi propinsi di Jawa dengan kegiatan pembenahan peralatan dan sistim pengumpulan data. Melalui Capacity Building ADB melaksanakan pemberdayaan unit hidrologi di 8 propinsi di luar Jawa. Insitusi hidrologi dan jaringan data hidrologi termasuk dalam kajian Capacity Building. Masalah keberlanjutan penanganan dan ketersediaan petugas hidrologi yang menekuni bidangya menjadi pertanyaan selanjutnya. Diperlukan kebijakan yang mendukung dan komitmen dari penentu kebijakan untuk meningkatkan dan menangani sumberdata yang sangat penting dalam melakasnakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang sumberdaya air. Workshop Reformasi Kebijakan Sektor Pengairan dan Irigasi : Prinsip dan Kerangka Implementasi Program

8


3.4.

Korporatisasi

Tuntutan penanganan secara komprehensif melalui kerangka analitsis yang jelas, dan kajian opportunity cost dari alokasi air membutuhkan institusi yang handal dan mandiri. Pemisahan fungsi pengaturan dan fungsi operator dengan sistim otonomi di bidang keuangan akan memberikan keberlanjutan dan kehandalan pelayanan. Desentralisasi layanan dengan sistim penerapan fee atau iuran sebagai pra kondisi untuk layanan alokasi air yang efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan keberlanjutan pelayanannya. Dengan terfragmentasinya tugas dan tanggungjawab pengelolaan air maka diperlukan koordinasi antar penanggungjawab tugas. Pihak yang terkait seperti penggguna perlu terwakili dalam koordinasi tersebut. Untuk itu perlu dukungan pengaturan dan landasan hukum yang mendasari pelaksanaan fungsi operator melalui bentuk korporat.

4.

Pembahasan

Teknis pengelolaan sumberdaya air •

•

•

•

•

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan air akibat pertambahan penduduk dan kegiatan ekonomi memerlukan kemampuan teknis dalam pengelolaan air baik pada saat air tinggi maupun air rendah, Disamping kemampuan teknis dan dukungan peralatan yang memadai diperlukan data hidrologi yang dapat dipercaya dan menerus, Pengelolaan secara conjunctive use antara air permukaan dan air tanah perlu mendapat perhatian untuk pemanfaatan sumberdaya air secara efisien, Pelaksanaan secara terintegrasi penanganan watershed untuk perlindungan dan konservasi sumberdaya air guna menjaga kelangsungan pemanfaatan, Proses pengambilan keputusan dalam perencanaan maupun alokasi air dapat dilaksanakan dengan cepat melalui DSS maupun model lainnya.

Insitusi •

•

•

Dengan terfragmentasinya penanganan pengelolaan sumberdaya air perlu bentuk/forum koordinasi antar institusi dalam kaitannya dengan kebijakan maupun operasional dan prosedur keikutsertaan stakeholder lainnya dalam koordinasi, Pemisahan tanggung jawab dalam penanganan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya air, seperti antara regulator dengan operator untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas pelayanan, Untuk wilayah sungai yang mempunyai potensi penghasilan dengan menarik fee/ iuran dapat dibentuk badan usaha atau korporatisasi,


9


Pengaturan Perlu dukungan peraturan yang mendukung tentang pembagian tugas dan wewenang, badan/forum koordinasi, institusi pengelola dan kewenangan publik dari instansi yang ditunjuk, Pengaturan tentang prinsip cost recovery, dan prinsip lainnya (beneficieries pay dan polluters pay principles), Perlu ketetapan tentang Hak Atas Air dengan dukungan peraturan yang mengikat semua pihak dalam pengelolaan sumberdaya air, perijinan, hak dan kewajiban pengguna dan pengelola dalam rangka meningkatkan akuntabilitas layanan, Keterlibatan stakeholder dalam partisipatori pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air perlu disalurkan dan diperkuat dengan peraturan, Formalisasi perencanaan sumberdaya air wilayah sungai, sebagai acuan bagi semua pihak menjadi salah satu prasyarat dalam meningkatkan pelayanan.

•

•

•

•

•

5. •

•

•

•

•

Kesimpulan Air merupakan sumberdaya alam yang penting, terbatas dan rentan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama, dengan upaya perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian yang terarah dan terpadu, Penanganan secara holistik membutuhkan keterpaduan dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan berbagai aspek teknis, sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya dalam kesatuan wilayah sungai, Diperlukan dukungan istitusi, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia yang mendukung pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan, Pengelolaan yang berkelanjutan memerlukan pula sumber pendanaan dengan prinsip cost recovery, cross subsidy dan bentuk lainnya guna menunjang pelaksanaan pengelolaan yang mandiri dan netral, Reformasi sektor Pengairan perlu dilaksanakan dengan terarah untuk mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjuta.


10

Wilayah Sungai

Recommend Documents