UUJK,SMK3 dan Sist.Pengendalian Dampak Lingkungan.pdf

GTE – 01 : UUJK, SMK3 DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

PELATIHAN AHLI PELAKSANA GEOTEKNIK KONSTRUKSI SUMBER DAYA AIR (GEOTECHNICAL ENGINEER WRD)

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI

Pelatihan Ahli Pelaksana Geoteknik

UUJK, SMK3 dan PDL

KATA PENGANTAR

Laporan UNDP tentang : Human Development Index (HDI) tertuang dalam Human Development Report, 2004, mencantumkan Indeks Pengembangan SDM Indonesia pada urutan 111, satu tingkat di atas Vietnam urutan 112 dan jauh di bawah dari Negara-negara ASEAN terutama Malaysia urutan 59, Singapura urutan 25, dan Australia urutan 3, merupakan sebuah gambaran kondisi pengembangan SDM kita. Bagi para pemerhati dan khususnya bagi yang terlibat langsung dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus sebagai modal untuk berpacu mengejar ketinggalan dan obsesi dalam meningkatkan kemampuan SDM paling tidak setara dengan Negara tetangga ASEAN, terutama menghadapi era globalisasi. Untuk mengejar ketinggalan telah banyak daya upaya yang dilakukan termasuk perangkat pengaturan melalui penetapan undang-undang antara lain :



UU. No. 18 Tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya, mengamanatkan bahwa setiap tenaga : Perencana, Pelaksana, dan Pengawas harus memiliki sertifikat, dengan pengertian sertifikat kompetensi keahlian atau ketrampilan kerja. Untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi berdasarkan kompetensi diperlukan tersedianya “Bakuan Kompetensi” untuk semua tingkatan kualifikasi dalam setiap klasifikasi di bidang Jasa Konstruksi.



UU. No. 13 Tahun 2003, tentang : Ketenagakerjaan, mengamanatkan (Pasal 10 Ayat (2)). Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standard kompetensi kerja.



UU. No. 20 Tahun 2003, tentang : Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan pelaksanaannya, mengamanatkan Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan pengembangan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi).



UU. No. 7 Tahun 2004, tentang : Sumber Daya Air menetapkan pada Pasal 71 Ayat 1 dan 2 bahwa : - (1) Menteri yang membidangi sumber daya air dan menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air menetapkan standar pendidikan khusus dalam bidang sumber daya air

i


UUJK, SMK3 dan PDL

(2) Penyelenggaraan pendidikan bidang sumber daya air dapat dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta sesuai dengan standar pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Mengacu pada amanat undang-undang tersebut di atas, diimplementasikan kedalam konsep Pengembangan Sistem Pelatihan Jasa Konstruksi, yang oleh PUSBIN KPK (Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi) pelaksanaan programnya didahului dengan mengembangkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), SLK (Standar Latih Kompetensi), dimana keduanya disusun melalui analisis struktur kompetensi sektor/sub-sektor konstruksi sampai mendetail, kemudian dituangkan dalam jabatan-jabatan kerja yang selanjutnya dimasukan ke dalam Katalog Jabatan Kerja. Modul Pelatihan adalah salah satu unsur paket pelatihan sangat penting karena menyentuh langsung dan menentukan keberhasilan peningkatan kualitas SDM untuk mencapai tingkat kompetensi yang ditetapkan, disusun dari hasil inventarisasi jabatan kerja yang kemudian dikembangkan berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan SLK (Standar Latih Kompetensi) yang sudah disepakati dalam suatu Konvensi Nasional, dimana modul-modulnya maupun materi uji kompetensinya disusun oleh Tim Penyusun/tenaga professional dalam bidangnya masing-masing, merupakan suatu produk yang akan dipergunakan untuk melatih, dan meningkatkan pengetahuan dan kecakapan agar dapat mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan dalam SKKNI, sehingga dapat menyentuh langsung sasaran pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi agar menjadi kompeten dalam melaksanakan tugas pada jabatan kerjanya. Dengan penuh harapan modul pelatihan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga citacita peningkatan kualitas SDM khususnya di bidang jasa konstruksi dapat terwujud.

Jakarta,

Nopember 2006

Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi

Ir. Djoko Subarkah, Dipl. HE. NIP : 110016435

ii


UUJK, SMK3 dan PDL

PRAKATA Modul GTE-01 : UUJK (Undang-Undang Jasa Konstruksi), SMK3 (Sistem Manajemen K3), dan Pengendalian Dampak Lingkungan, berisi beberapa aspek utama terdiri dari : 1 : UUJK, Etika Profesi, Etos Kerja dan UU-SDA (Sumber Daya Air) 2 : SMK3, (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 3 : Pengendalian Dampak Lingkungan. Undang-undang jasa konstruksi, menguraikan lingkup undang-undang jasa konstruksi, usaha jasa konstruksi, peran masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, pengikatan kontrak, penyelesaian sengketa dan sanksi serta penerapan etika profesi, etos kerja dan wewenang tanggung jawab pengelolaan sumber daya air menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang : Sumber Daya Air. Sedangkan SMK3 (Sistem Manajemen K3), menguraikan tentang lingkup dan pengertian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), sebab akibat kecelakaan kerja, peraturan perundangan K3, Alat Pelindung Diri (APD), Tata Laksana baku penerapan K3 Konstruksi yang didalamnya termasuk KEPMEN KIMPRASWIL Nomor 384/KPTS/M 2004, tentang : Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Bendungan. Selain itu masih ada uraian tentang SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) secara khusus Daftar Potensi Bahaya/Kecelakaan serta Daftar Simak K3. Tentang pengendalian dampak lingkungan akan membahas dan menguraikan pengertian dasar lingkungan hidup, integrasi aspek lingkungan pada kegiatan proyek konstruksi, penanggulangan dampak lingkungan pada pekerjaan konstruksi dan dilengkapi dasar-dasar sistem manajemen lingkungan berbasis ISO-14000. Dimaklumi bahwa, biarpun sudah diusahakan se-sempurna mungkin namun kemungkinan adanya kekurangan, maka tim penyusun mengharapkan koreksi dan sumbang sarannya.

Jakarta,

Nopember 2006

Tim Penyusun

iii


UUJK, SMK3 dan PDL

LEMBAR TUJUAN

JUDUL PELATIHAN

: AHLI PELAKSANA GEOTEKNIK

JUDUL MODUL

: UUJK, SMK3 DAN PENGENDALIAN DAMPAK

LINGKUNGAN TUJUAN PELATIHAN A. Tujuan Umum Pelatihan Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan : Mampu menyiapkan perencanaan dan penyelidikan geoteknik sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi SDA untuk mendukung perencanaan teknis pekerjaan konstruksi Sumber Daya Air. B. Tujuan Khusus Pelatihan Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu : 1.

Melakukan pengumpulan data geoteknik terdahulu.

2.

Mempelajari dan menguasai data terdahulu untuk daerah yang akan diselidiki.

3.

Membuat perencanaan penyelidikan geoteknik.

4.

Melakukan pengendalian pekerjaan penyelidikan geoteknik.

5.

Melakukan analisa hasil penyelidikan geoteknik untuk SDA.

6.

Membuat laporan dan rekomendasikan hasil penyelidikan geoteknik.

SERIE/JUDUL : GTE-01

UUJK, SMK3 DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM (TPU) : Setelah modul ini selesai dipelajari pesrta mampu menerapkan ketentuan UUJK (UndangUndang Jasa Konstruksi), etika profesi, etos kerja dan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta pengendalian dampak lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan geoteknik.

iv


UUJK, SMK3 dan PDL

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS (TPK) : Setelah modul ini selesai dipelajari peserta mampu : 1. Menerapkan ketentuan undang-undang jasa konstruksi meliputi tentang : 

Pengaturan, lingkup usaha jasa konstruksi dan peran masyarakat



Ketentuan, norma, etika profesi dan etos kerja



Ketentuan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) sesuai undang-undang No. 7 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

2. Menerapakan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

K3

(Keselamatan

dan

Kesehatan Kerja) yang meliputi : 

Pengetahuan dasar K3



Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja



SMK3 (Sistem Manajemen K3)



JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja)



Pemakaian APD (Alat Pelindung Diri)



Daftar Simak K3, kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengeboran dan injeksi.

3. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang meliputi : 

Sistem manajemen lingkungan hidup berbasis ISO-14000



Penanganan dampak lingkungan pada peleksanaan pekerjaan konstruksi



Melakukan integrasi aspek lingkungan pada kegiatan proyek konstruksi.

v


UUJK, SMK3 dan PDL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................

i

PRAKATA .......................................................................................................................

iii

LEMBAR TUJUAN .........................................................................................................

iv

DAFTAR ISI ...................................................................................................................

vi

DESKRIPSI SINGKAT ...................................................................................................

viii

DAFTAR MODUL ..........................................................................................................

viii

PANDUAN PEMBELAJARAN .......................................................................................

x

MATERI SERAHAN .......................................................................................................

xiv

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Umum .....................................................................................................

1-1

1.2. Penerapan Peraturan Perundangan .......................................................

1-1

RANGKUMAN LATIHAN BAB 2 UUJK, ETIKA PROFESI DAN ETOS KERJA 2.1. Pengaturan Jasa Konstruksi ...................................................................

2-1

2.2. Usaha Jasa Konstruksi ............................................................................

2-4

2.3. Peran Masyarakat .................................................................................. 2 - 10 2.4. Pengikatan Pekerjaan Konstruksi ........................................................... 2 - 12 2.5. Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi ................................................. 2 - 21 2.6. Penyelesaian Sengketa dan Sanksi ........................................................ 2 - 29 2.7. Etika Profesi ............................................................................................ 2 - 34 2.8. Etos Kerja ................................................................................................ 2 - 41 2.9. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan SDA (Sumber Daya Air).................................................................................................. 2 - 54 RANGKUMAN LATIHAN BAB 3 K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) 3.1. Pengetahuan Dasar K3 ..........................................................................

3-1

3.2. Peraturan dan Perundang-Undangan K3 ...............................................

3-3

3.3. PERMEN NAKERTRANS No. 5 Tahun 1996 ......................................... 3 - 13 3.4. Sebab Akibat Terjadinya Kecelakaan Kerja ............................................ 3 - 30

vi


UUJK, SMK3 dan PDL

3.5. Alat Pelindung Diri (APD) ........................................................................ 3 - 34 3.6. Daftar Simak Potensi Bahaya Pekerjaan Pengeboran dan Injeksi .......... 3 - 45 RANGKUMAN LATIHAN BAB 4 PERLINDUNGAN DAMPAK LINGKUNGAN 4.1. Pengertian Dasar Lingkungan Hidup.......................................................

4-1

4.2. Pengenalan Sistem Manajemen Lingkungan Berbasis ISO-14000.........

4-7

4.3. Penanganan Dampak Lingkungan Pada Pekerjaan Konstruksi .............. 4 - 13 4.4. Integrasi Aspek Lingkungan Pada Kegiatan Proyek Konstruksi .............. 4 - 19 RANGKUMAN LATIHAN

DAFTAR PUSTAKA

vii


UUJK, SMK3 dan PDL

DESKRIPSI SINGKAT PENGEMBANGAN MODUL PELATIHAN

1.

Kompetensi kerja yang disyaratkan untuk jabatan kerja Ahli Pelaksana Geoteknik dibakukan dalam SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang didalamnya sudah dirumuskan uraian jabatan, unit-unit kompetensi yang harus dikuasai, elemen kompetensi lengkap dengan kriteria unjuk kerja dan batasan-batasan penilaian serta variabel-variabelnya.

2.

SLK (Standar Latih Kompetensi) disusun dengan mengacu kepada SKKNI, dimana uraian jabatan dirumuskan sebagai Tujuan Umum Pelatihan dan unit-unit kompetensi dirumuskan sebagai Tujuan Khusus Pelatihan, kemudian elemen kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dikaji dan dianalisis unsur kompetensinya yaitu : pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, selanjutnya kurikulum, silabus dan indikator keberhasilan pembelajaran ditetapkan sesuai level kompetensinya.

3.

Untuk mendukung tercapainya tujuan pelatihan tersebut, berdasarkan rumusan kurikulum, silabus dan indikator keberhasilan pembelajaran yang ditetapkan dalam SLK, disusunlah seperangkat modul-modul sebagai bahan pembelajaran pelatihan seperti tercantum dalam “DAFTAR MODUL” di bawah ini.

DAFTAR MODUL PELATIHAN :

Ahli Pelaksana Geoteknik REPRESENTASI UNIT KOMPETENSI

NO.

KODE

JUDUL

NO.

1.

GTE - 01

UUJK, SMK3 dan Pengendalian Dampak Lingkungan

1.

UUJK, SMK3 dan Pengendalian Dampak Lingkungan

2.

GTE - 02

Pengumpulan Data Geoteknik

2.

Melakukan Pengumpulan Data Geoteknik Terdahulu

3.

GTE - 03

Kajian Data Geoteknik

3.

Mempelajari dan Menguasai Data Terdahulu untuk Daerah yang akan Diselidiki

GTE - 04

Perencanaan Penyelidikan Geologi Teknik dan Mekanika Tanah untuk Perencanaan Teknis Konstruksi SDA

4.

Membuat Perencanaan Penyelidikan Geoteknik

4.

viii


UUJK, SMK3 dan PDL

5.

GTE - 05

Pengendalian Pelaksanaan Penyelidikan Geoteknik

5.

Melakukan Pengendalian Pekerjaan Penyelidikan Geoteknik

6.

GTE-06

Laporan Hasil Penyelidikan Geoteknik

6.

Membuat Laporan dan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Geoteknik

7.

GTE - 07

Analisa Hasil Penyelidikan Geoteknik untuk SDA

7.

Melakukan Analisa Hasil Penyelidikan Geoteknik untuk SDA

8.

GTE - 08

Pedoman Praktek Sondir, Bor Tangan, Sampling dan Densiti Test (Sand Cone)

8.

Pelatihan Penunjang Teori dan Praktek

ix


UUJK, SMK3 dan PDL

PANDUAN PEMBELAJARAN

x


UUJK, SMK3 dan PDL

PANDUAN PEMBELAJARAN A. BATASAN GTE – 01 : UUJK, SMK3 DAN PENGENDAKETERANGAN LIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Seri / Judul

1. Deskripsi

:

UUJK, SMK3 dan Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan suatu salah satu modul dalam rangka membangun tenaga kerja jasa konstruksi yang profesional dan bertanggung jawab untuk mengabdi kepada keandalan pembangunan sektor konstruksi yang dilandasi etos kerja, etika profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan sebagai amanah dengan harapan apa yang dilakukan menjadi amal ibadah dan sumbangsih kepada bangsa dan negara.

2. Tempat Kegiatan

Di dalam ruang kelas lengkap dengan fasilitasnya

3. Waktu

4 jam pelajaran (1 jp = 45 menit)

Pembelajaran

Atau sampai tercapainya minimal kompetensi yang telah ditentukan (khususnya domain kognitif).

xi


UUJK, SMK3 dan PDL

B. PROSES PEMBELAJARAN

KEGIATAN INSTRUKTUR

KEGIATAN PESERTA

PENDUKUNG

 Menjelaskan tujuan pembelajaran

 Mengikuti penjelasan TPU dan

OHT 1

TPU & TPK  Merangsang motivasi peserta dengan pertanyaan atau pengalamannya dalam menerapkan UUJK, SMK3 dan pengadministrasiannya serta Pengendalian Dampak Lingkungan.

TPK dengan tekun dan aktif  Mengajukan pertanyaanpertanyaan apabila kurang jelas.

1. Ceramah : Pembukaan

Waktu : 5 menit 2. Ceramah : Bab 1-Pendahuluan Sebagai pengantar uraian isi modul terdiri :

 Umum  Penerapan peraturan perundangundangan

 Mendiskusikan setiap pokok bahasan. Waktu : 5 menit

 Mengikuti penjelasan instruktur

OHT 2

dengan tekun dan aktif  Mencatat hal-hal yang perlu  Mengajukan pertanyaan bila perlu.

3. Ceramah : Bab 2 – UUJK, Etika Profesi dan Etos Kerja

 Pengaturan dan usaha jakons  Peran masyarakat  Penyelenggaraan dan pengikatan    

pekerjaan konstruksi Penyelesaian sengketa Etika profesi/Etos Kerja UU. No. 7 Tahun 200 (SDA) Mendiskusikan setiap pokok bahasan.

 Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif  Mencatat hal-hal yang perlu  Mengajukan pertanyaan bila perlu.

OHT 3

Waktu : 60 menit. 4. Ceramah : Bab 3 – K3 (Keselamatan dan kesehatan kerja)

     

Pengetahuan dasar K3 Perundang-undangan K3 JAMSOSTEK SMK3 Sebab akibat kecelakaan APD  Daftar simak K3  Mendiskusikan setiap pokok bahasan.

 Mengikuti penjelasan instruktur dengan tekun dan aktif  Mencatat hal-hal yang perlu  Mengajukan pertanyaan bila perlu.

OHT 4

Waktu : 60 menit

xii


KEGIATAN INSTRUKTUR

UUJK, SMK3 dan PDL

KEGIATAN PESERTA

PENDUKUNG

 Mengikuti penjelasan instruktur

OHT 5

5. Ceramah : Bab 4 – Perlindungan Dampak Lingkungan

 Pengertian dasar lingkungan  Pengenalan SML (Sistem Manajemen Lingkungan)

 Penanganan Dampak Lingkungan  Aspek Lingkungan pada kegiatan

dengan tekun dan aktif  Mencatat hal-hal yang perlu  Mengajukan pertanyaan bila perlu.

Proyek Konstruksi

 Mendiskusikan setiap pokok bahasan. Waktu : 30 menit.

6. Rangkuman / Penutup

 Rangkuman  Tanya jawab diskusi/umpan balik  Penutup. Waktu : 15 menit.

Pserta diberikan kesempatan bertanya jawab/diskusi dan ditanya instruktur serta membandingkan pengalaman di lapangan

OHT 6

xiii


UUJK, SMK3 dan PDL

MATERI SERAHAN

xiv


UUJK, SMK3 dan PDL

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Umum Didalam pelaksanaan konstruksi yang mengacu kepada dokumen kontrak dipastikan ada unsur-unsur yang harus dilaksanakan secara disiplin, konsisten dan mendasar sebagai suatu prinsip yang tidak boleh dilanggar, antara lain : 1.

Kepastian mutu (quality assurance) produk konstruksi termasuk volume

2.

Kepastian penerapan ketentuan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

3.

Kepastian perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Ketiga unsur tersebut seharusnya dapat dilaksanakan secara terpadu dan simultan pada setiap kegiatan dalam setiap item pekerjaan. Untuk memadukan ketiga unsur tersebut di atas dapat dilakukan sewaktu menyusun/membuat metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Construction Method = CM), melalui identifikasi unsur-unsur : 

Tuntutan mutu dan volume sesuai spesifikasi dan gambar kerja



Potensi bahaya/kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan



Pencemaran dan perusakan lingkungan.

Didalam mendisain keterpaduan cukup tepat apabila selalu mengacu peraturan perundangan yang berlaku terutama tentang : 

Penyelenggaraan jasa konstruksi termasuk unsur bidang, sub bidang konstruksi



Keselamatan dan kesehatan kerja



Perlindungan dan pelestarian lingkungan.

1.2. Penerapan Peraturan Perundangan a.

Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi Jasa konstruksi yang menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik konstruksi lainnya, baik dalam bentuk prasarana maupun sarana pemace pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi,

1-1


UUJK, SMK3 dan PDL

sosial dan budaya, mempunyai peranan penting dan strategis dalam berbagai bidang pembangunan. Mengingat pentingnya peranan jasa konstruksi tersebut terutama dalam rangka mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas dan dapat diandalkan, dibutuhkan suatu pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu serta menyeluruh. Guna pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut pada 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan berlaku efektif satu tahun kemudian. Kemudian telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya tiga peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,

Peraturan

Pemerintah

Nomor

29

Tahun

2000

tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Dengan adanya Undang-undang Jasa Konstruksi tersebut dimaksudkan agar terwujud iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional, seperti : terbentuknya kepranataan usaha; dukungan pengembangan usaha; berkembangnya partisipasi masyarakat; terselenggaranya pengaturan,

pemberdayaan,

masyarakat

dalam

dan

pengawasan

penyelenggaraan

pekerjaan

oleh

pemerintad

konstruksi;

dan

dan/atau adanya

Masyarakat Jasa Konstruksi yang terdiri dari unsur asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi. Lebih lanjut undang-undang jasa konstruksi Bab 5 – Penyelenggaraan Konstruksi, Pasal 23, menetapkan bahwa : (1). Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan pengerjaan, dan pengakhiran. (2)

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

(3)

Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin

1-2


UUJK, SMK3 dan PDL

berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dalam rangka mengimplementasikan pasal dan ayat undang-undang jasa konstruksi tersebut di atas, perlu disosialisasikan dan dimantapkan penerapan ketentuan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta pengendalian dampak lingkungan kerja.

b.

Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Seperti halnya tentang jasa konstruksi yang sudah diatur dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, untuk keselamatan dan kesehatan kerja serta pengendalian dampak lingkungan juga sudah ada peraturan perundangundangan. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup tersebut diatas, selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan seperti : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 yang kemudian disempurnakan dengan PP. Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 3. Berbagai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bappedal tentang Pedoman Umum Pelaksanaan AMDAL, sebagai penjabaran dari PP. Nomor 51 Tahun 1993. 4. Berbagai Keputusan Menteri-Menteri Sektoral tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan AMDAL untuk masing-masing sektor sabagai penjabaran dari Pedoman Umum Pelaksanaan AMDAL dari Menteri Negara Lingkungan Hidup. Selain itu berbagai peraturan perundangan yang diterbitkan akhir-akhir ini juga banyak yang mengacu pada permasalahan Lingkungan Hidup seperti UndangUndang Penataan Ruang, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan sebagainya. Dalam pekerjaan konstruksi akan terdapat banyak komponen kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan

1-3


UUJK, SMK3 dan PDL

dalam peraturan perundangan yang berlaku, kegiatan tersebut diatas wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang pelaksanaannya mengacu pada berbagai pedoman dan petujuk teknis AMDAL yang relevan, dengan memperhatikan sasaran dan ciri-ciri atau karakteristik kegiatan proyek yang bersangkutan.

c.

Peraturan Perundangan K3 Dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pengoperasian dan pemeliharaan harus dapat diupayakan dan dijamin agar jangan terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dalam hal ini populer dengan istilah : NIHIL KECELAKAAN DAN NIHIL PENYAKIT AKIBAT KERJA (Zero Accident).

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut di atas telah dilakukan pengaturan melalui penerbitan peraturan perundang-undangan tentang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) antara lain : a.

Undang-Undang No, 1 Tahun 1970 tentang : Keselamatan Kerja

b.

Undang-Undang No, 3 Tahun 1992 tentang : Jaminan Sosial Tenaga Kerja

c.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993, tentang : Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK

d.

Peraturan Menteri NAKERTRANS No. PER 05/MEN/1996, tentang SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

e.

Dan masih banyak lagi yang perlu diperhatikan.

Dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang mulai banyak dikenal di masyarakat luas saat ini ada beberapa referensi sebagai berikut : 1.

OHASAS 18001: 1999, Occupational Health and Safety Assessment Series

2.

OHASAS 18002: 2000, Guideline for the Implementation of OHASAS 18001: 1999

3.

COHSMS,

Construction

Industry

Occupational

Health

and

Safety

Management Systems 4.

ILO, Guideline on Occupational Safety and Health Management System, 2001

1-4


UUJK, SMK3 dan PDL

RANGKUMAN

1.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum, maka setiap gerak langkah pengaturan selalu berdasarkan peraturan peundang-undangan

2.

Untuk pengaturan penyelenggaraan konstruksi telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang : Jasa Konstruksi sebagai induknya

3.

Untuk pengaturan keselamatan kerja telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1970 tentang : Keselamatan Kerja

4.

Sedang tentang pengaturan lingkungan hidup peraturan perundang-undangan sebagai induknya adalah : Undang-Undang Nomor 4, Tahun 1982 tentang : Lingkungan Hidup.


UUJK, SMK3 dan PDL

LATIHAN

1.

Sebutkan peraturan perundang-undangan yang berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk pengaturan tentang Konstruksi

2.

Sebutkan peraturan perundang-undangan yang berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk pengaturan tentang Lingkungan Hidup

3.

Sebutkan

peraturan

perundang-undangan

yang

berupa

Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri untuk pengaturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja


UUJK, SMK3 dan PDL

BAB 2 UUJK, ETIKA PROFESI DAN ETOS KERJA

2.1.

Pengaturan Jasa Konstruksi

2.1.1. Umum Jasa konstruksi yang menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik dalam bentuk prasarana maupun sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya, mempunyai peranan penting dan strategis dalam berbagai bidang pembangunan. Mengingat pentingnya peranan jasa konstruksi tersebut terutama dalam rangka mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dibutuhkan suatu pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu serta menyeluruh. Guna pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut, maka pada 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan berlaku efektif satu tahun kemudian. Dan untuk peraturan pelaksanaannya kemudian telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya tiga peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Dengan adanya Undang-undang Jasa Konstruksi tersebut dimaksudkan agar terwujud iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional, seperti : terbentuknya kepranataan usaha; dukungan pengembangan usaha; berkembangnya partisipasi masyarakat; terselenggaranya pengaturan, masyarakat

pemberdayaan,

dan

pengawasan

oleh

pemerintah

dan/atau

dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan adanya

Masyarakat Jasa Konstruksi yang terdiri dari unsur asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi. 2.1.2. Pengertian Jasa konstruksi adalah layanan : 2-1


UUJK, SMK3 dan PDL



konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi;



pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan



konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan

dan/atau

pelaksanaan

serta

pengawasan

yang

mencakup

pekerjaan : 

arsitektural;



sipil;



mekanikal;



elektrikal; dan



tata lingkungan.

Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang peseorangan atau badan yang kegiatan usahanya meyediakan layanan jasa konstruksi.

2.1.3. Ruang Lingkup Pengaturan Ruang lingkup pengaturan Undang-undang Jasa Konstruksi meliputi : a. Usaha jasa konstruksi b. Pengikatan pekerjaan konstruksi c. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi d. Kegagalan bangunan e. Peran masyarakat f.

Pembinaan

g. Penyelesaian sengketa h. Sangsi i.

Ketentuan peralihan

j.

Ketentuan penutup

2.1.4. Asas-Asas Pengaturan Jasa Konstruksi Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada : a. Asas Kejujuran dan Keadilan. Asas Kejujuran dan Keadilan mengandung

pengertian kesadaran akan

fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

2-2


UUJK, SMK3 dan PDL

b. Asas Manfaat Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus

dilaksanakan

berlandaskan

prinsip-prinsip

profesionalitas

dalam

kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional. c. Asas Keserasian Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan

produk yang

berkualitas dan bermanfaat tinggi. d. Asas Keseimbangan Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proposional dalam kesempatan kerja penyedia jasa. e. Asas Kemandirian Asas Kemitraan mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional. f.

Asas Keterbukaan Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi

dalam

penyelenggaraan

pekerjaan

konstruksi

yang

memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi

sehingga

dapat

dihindari

adanya

berbagai

kekurangan

dan

penyimpangan. g. Asas Kemitraan Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

2-3


UUJK, SMK3 dan PDL

h. Asas Keamanan dan Keselamatan Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib

penyelenggaraan

jasa

konstruksi,

keamanan

lingkungan

dan

keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

2.1.5. Tujuan Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk : a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

2.2.

Usaha Jasa Konstruksi

2.2.1. Kondisi Jasa Konstruksi Nasional Pada akhir dekade yang lalu usaha jasa konstruksi telah mengalami peningkatan kuantitatf di berbagai tingkatan. Namun peningkatan kuantitatif tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan

sumber

daya

manusia,

modal,

dan

teknologi

dalam

penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada umumnya pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa sebab antara lain : belum diarahkannnya persyaratan usaha, serta keahlian dan keterampilan untuk mewujudkan keandalan usaha

yang

profesional;

masih

rendahnya

kesadaran

hukum

dalam

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi termasuk kepatuhan para pihak dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang dapat menghasilkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana direncanakan; serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat dan 2-4


UUJK, SMK3 dan PDL

arti penting jasa konstruksi yang mampu mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal. Kondisi jasa konstruksi sebagaimana diuraikan di atas disebabkan oleh dua faktor, yaitu : a. Faktor internal, yakni : 1) Masih adanya kelemahan dalam manajemen, penguasaan teknologi, dan permodalan, serta keterbatasan tenaga ahli dan tenaga terampil; 2) Belum tertatanya secara utuh dan kokoh struktur usaha jasa konstruksi yang tercermin dalam kenyataan belum terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa dalam berbagai klasifikasi dan/atau kualifikasi. b. Faktor eksternal, yakni : 1) Masih adanya kekurangsetaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa; 2) Belum mantapnya dukungan berbagai sektor secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kinerja dan keandalan jasa konstruksi nasional, antara lain akses kepada permodalan, pengembangan profesi keahlian dan profesi keterampilan, ketersediaan bahan dan komponen bangunan yang standar; 3) Belum tertatanya pembinaan jasa konstruksi secara nasional, masih bersifat parsial dan sektoral. Mengingat jasa konstruksi nasional tersebut merupakan salah satu potensi Pembangunan Nasional dalam mendukung perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja serta penerimaan negara, maka potensi jasa konstruksi tersebut perlu ditumbuhkembangkan agar lebih mampu berperan dalam Pembangunan Nasional.

2.2.2. Iklim Usaha Yang Kondusif Dalam Peningkatan Kemampuan Usaha Jasa Konstruksi Dalam rangka peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional diperlukan iklim usaha yang kondusif, yakni : a. Terbentuknya kepranataan usaha, meliputi : 1) Persyaratan usaha yang mengatur klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi;

2-5


UUJK, SMK3 dan PDL

2) Standar klasifikasi dan kualifikasi perusahaan keahlian dan keterampilan yang mengatur bidang dan tingkat kemampuan orang perseorangan yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi ataupun yang melakukan usaha orang perseorangan; 3) Tanggung jawab profesional yakni penegasan atas tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya; 4) Terwujudnya perlindungan bagi pekerja konstruksi yang meliputi : kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan sosial; 5) Terselenggaranya proses pengikatan yang terbuka dan adil, yang dilandasi oleh persaingan yang sehat; 6) Pemenuhan kontrak kerja konstruksi yang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan antarpihak dalam hak dan kewajiban dalam suasana hubungan kerja yang bersifat terbuka, timbal balik, dan sinergis yang memungkinkan para pihak untuk mendudukkan diri pada fungsi masing-masing secara konsisten. b. Dukungan pengembangan usaha, meliputi : 1) Tersedianya permodalan termasuk pertanggungan yang sesuai dengan karakteristik usaha jasa konstruksi; 2) Terpenuhinya ketentuan tentang jaminan mutu; 3) Berfungsinya asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi dalam memenuhi kepentingan anggotanya termasuk memperjuangkan ketentuan imbal jasa yang adil; c. Berkembangnya

partisipasi

masyarakat,

yakni

:

timbulnya

kesadaran

masyarakat akan mendorong terwujudnya tertib jasa komstruksi serta mampu umtuk mengaktualisasikan hak dan kewajibannya; d. Terselenggaranya

pengaturan,

pemberdayaan,

dan

pengawasan

yang

dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi bagi para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi agar mampu memenuhi berbagai ketentuan yang dipersyaratkan ataupun kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan; e. Perlunya Masyarakat Jasa Konstruksi dengan unsur asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi membentuk lembaga untuk pengembangan jasa konstruksi. 2-6


UUJK, SMK3 dan PDL

2.2.3. Cakupan Pekerjaan Konstruksi Sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 18/1999 pekerjaan konstruksi yang merupakan keseluruhan

atau

sebagian

rangkaian

kegiatan

perencanaan

dan/atau

pelaksanaan beserta pengawasan mencakup : a. Pekerjaan arsitektural yang mencakup antara lain : pengolahan bentuk dan masa bangunan berdasarkan fungsi serta persyaratan yang diperlukan setiap pekerjaan konstruksi; b. Pekerjaan sipil yang mencakup antara lain : pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi/kanal, bendungan, terowongan, gedung, jalan dan jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan; c. Pekerjaan mekanikal yang mencakup pekerjaan antara lain : pemasangan turbin, pendirian dan pemasangan instalasi pabrik, kelengkapan instalasi bangunan, pekerjaan pemasangan perpipaan air, minyak, dan gas; d. Pekerjaan elektrikal yang mencakup antara lain : pembangunan jaringan transmisi

dan

distribusi

kelistrikan,

pemasangan

instalasi

kelistrikan,

telekomunikasi beserta kelengkapannya; e. Pekerjaan tata lingkungan yang mencakup antara lain : pekerjaan pengolahan dan penataan akhir bangunan maupun lingkungannya;

2.2.4. Bentuk Usaha Jasa Konstruksi Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU No.18/1999 bentuk usaha jasa konstruksi dapat berupa badan usaha atau orang perseorangan. Bentuk usaha orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun asing hanya khusus untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi berskala

terbatas/kecil

seperti : a. Pelaksanaan konstruksi yang bercirikan : risiko kecil, teknologi sederhana, dan biaya kecil. b. Perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pembatasan

jenis

pekerjaan

tersebut

dimaksudkan

untuk

memberikan

perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi. Pada dasarnya penyelenggaraan jasa konstruksi berskala kecil melibatkan usaha orang perseorangan atau usaha kecil. 2-7


UUJK, SMK3 dan PDL

Sementara itu untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar harus dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan. Bentuk badan usaha nasional dapat berupa badan hukum seperti : Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, ataupun bukan badan hukum seperti : CV, atau Firma. Sedangkan badan usaha asing adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdominisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

2.2.5. Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi 1.

Badan Usaha Badan usaha baik selaku perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, maupun pengawas konstruksi dipersyaratkan memenuhi perizinan usaha di bidang konstruksi, dan memiliki sertifikat klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Perizinan usaha tersebut yang mempunyai fungsi publik dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan jasa konstruksi. Sedangkan penetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi bertujuan untuk membentuk struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha jasa konstruksi. Klasifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha orang perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaan, dan kualifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha orang perseorangan untuk melaksanakan berbagai sub pekerjaan. Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang jasa konstruksi. Penyelenggaraan jasa berskala kecil pada dasarnya melibatkan pengguna jasa dan penyedia jasa orang perseorangan atau usaha kecil. Untuk tertib 2-8


UUJK, SMK3 dan PDL

penyelenggaraan jasa konstruksi ketentuan yang menyangkut keteknikan misalnya sertifikasi tenaga ahli harus tetap dipenuhi secara bertahap tergantung kondisi setempat. Namun penerapan ketentuan perikatan dapat disederhanakan dan permilihan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU No. 18/1999.

2.

Orang Perseorangan Mengenai persyaratan bagi orang perseorangan yang bekerja di bidang jasa konstruksi diatur dalam Pasal 9 UU No. 18/1999 sebagai berikut : a. Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian. b. Pelaksana konstruksi Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. c. Perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau pelaksana konstruksi yang bekerja di badan usaha Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana harus memiliki sertifikat keahlian. d. Tenaga kerja keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki keterampilan kerja dan keahlian kerja. Standar klasifikasi dan kualifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keterampilan kerja dan keahlian kerja di bidang jasa konstruksi ataupun yang bekerja orang perseorangan. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian hanya orang perseorangan yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Standardisasi klasifikasi dan kualifikasi keterampilan dan keahlian kerja bertujuan untuk terwujudnya standar produktivitas kerja dan mutu hasil 2-9


UUJK, SMK3 dan PDL

kerja dengan memperhatikan standar imbal jasa, serta kode etik profesi untuk

mendorong

tumbuh

dan

berkembangnya

tanggung

jawab

profesional.

3.

Tanggung Jawab Profesional Badan usaha maupun orang perseorangan yang melakukan pekerjaan konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana maupun pengawas harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya baik terhadap kasus kegagalan pekerjaan konstruksi maupun terhadap kasus kegagalan bangunan. Tanggung jawab profesional tersebut dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan mengutamakan kepentingan umum. Bentuk sangsi yang dikenakan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat berupa : sangsi profesi, sangsi administratif, sangsi pidana, atau ganti rugi. Sangsi

profesi

tersebut

berupa

:

peringatan

tertulis,

pencabutan

keanggotaan asosiasi, dan pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja. Sangsi administratif tersebut berupa : peringatan tertulis, memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan kegiatan, atau pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

2.3.

Peran Masyarakat

2.3.1. Hak Masyarakat Umum Masyarakat berhak untuk : a. melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan, maupun pemanfaatan hasil-hasilnya; b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagai akibat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pekerjaan konstruksi. Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan baik secara orang perseorangan, kelompok 2 - 10


UUJK, SMK3 dan PDL

orang dengan pemberian kuasa, maupun kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

2.3.2. Kewajiban Masyarakat Umum Di samping masyarakat mempunyai hak-hak sebagaimana tersebut di atas, dengan makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang jasa konstruksi, masyarakat juga berkewajiban : a. menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi; b. turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.

2.3.3. Masyarakat Jasa Konstruksi Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi tersebut dilakukan melalui suatu forum jasa konstruksi dan khusus untuk pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.

2.3.4. Forum Jasa Konstruksi Forum jasa konstruksi tersebut terdiri atas unsur-unsur : a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi; b. asosiasi profesi jasa konstruksi; c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi; d. masyarakat intelektual; e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi f.

instansi Pemerintah; dan

g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

2 - 11


UUJK, SMK3 dan PDL

Dalam rangka upaya menumbuhkembangkan usaha jasa konstruksi nasional, forum jasa konstruksi berfungsi untuk : a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b. membahas dan merumuskan pemikiran arah penegembangan jasa konstruksi nasional; c. tumbuh dan berkembangnya peran pengawasan masyarakat; d. memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

2.3.5. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Lembaga jasa konstruksi yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dan bersifat independen dan mandiri tersebut beranggotakan wakil-wakil dari : a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi; b. asosiasi profesi jasa konstruksi; c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan jasa konstruksi; dan d. instansi Pemerintah yang terkait. Lembaga jasa konstruksi tersebut bertugas : a. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi; c. melakukan registrasi tenaga kerja, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja; d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

2.4.

Pengikatan Pekerjaan Konstruksi

2.4.1

Para Pihak Dalam pekerjaan konstruksi dikenal adanya para pihak yang mengadakan ikatan kerja berdasarkan hukum yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

2 - 12


UUJK, SMK3 dan PDL

Pengertian orang perseorangan adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing, dan pengertian badan adalah badan usaha atau bukan badan usaha, baik Indonesia maupun asing. Badan usaha dapat berbentuk badan hukum seperti : Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau bukan badan hukum seperti : CV, Firma. Badan yang bukan badan usaha berbentuk badan hukum seperti : instansi dan lembaga-lembaga Pemerintah. Pemilik pekerjaan/proyek adalah orang perseorangan dan badan yang memiliki pekerjaan/proyek yang menyediakan dana dan bertanggung jawab di bidang dana. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi penyedia jasa dapat berfungsi sebagai sub penyedia jasa dari penyedia jasa lainnya yang berfungsi sebagai penyedia jasa utama. Dengan demikian perlakuan terhadap sub penyedia jasa berkaitan dengan pengikatannya dengan penyedia jasa utama sama dengan pengikatan yang dilakukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa utama dengan melalui persaingan yang sehat sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan.

2.4.2. Ketentuan Pengikatan Pengikatan merupakan suatu proses yang ditempuh oleh pengguna jasa dan penyedia jasa pada kedudukan yang sejajar dalam mencapai suatu kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Dalam setiap tahapan proses ditetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang adil dan serasi dengan sangsi. Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas. Namun dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa tersebut dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Prinsip persaingan yang sehat mengandung pengertian antara lain : a. diakuinya kedudukan yang sejajar antar pengguna jasa dan penyedia jasa; b. terpenuhinya ketentuan asas keterbukaan dalam proses pemilihan dan penetapan; c. adanya peluang keikutsertaan dalam setiap tahapan persaingan yang sehat bagi penyedia jasa sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan; 2 - 13


UUJK, SMK3 dan PDL

d. keseluruhan pengertian tentang prinsip persaingan yang sehat tersebut di atas dituangkan dalam dokumen yang jelas, lengkap, dan diketahui dengan baik oleh semua pihak serta bersifat mengikat. Dengan pemilihan atas dasar prinsip yang sehat tersebut, pengguna jasa mendapatkan penyedia jasa yang andal dan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan rencana konstruksi ataupun bangunan yang berkualitas sesuai dengan jangka waktu dan biaya yang ditetapkan. Di sisi lain merupakan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung tumbuh dan berkembangnya penyedia jasa yang semakin berkualitas dan mampu bersaing. Pemilihan yang didasarkan atas persaingan yang sehat dilakukan secara umum, terbatas ataupun langsung. Dalam pelelangan umum setiap penyedia jasa yang memnuhi kualifikasi yang diminta dapat mengikutinya. Sementara itu pengertian “keadaan tertentu” sebagaimana dipersyaratkan dalam pemilihan langsung dan penunjukan langsung adalah : a. penanganan darurat; b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak; c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara; d. pekerjaan yang berskala kecil. Dokumen pemilihan penyedia jasa yang disusun oleh pengguna jasa dan dokumen penawaran yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan prinsip keahlian bersifat mengikat antara kedua pihak dan tidak boleh diubah secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak kerja konstruksi. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pengikatan sebagai berikut : a.

Pelelangan terbatas hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi

b.

Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung

c.

Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa

d.

Pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUJK No. 18 tahun 1999. 2 - 14


e.

UUJK, SMK3 dan PDL

Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.

2.4.3. Kewajiban Dan Hak Para Pihak Tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat terwujud melalui antara lain melalui pemenuhan hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan para pihak terkait. Dalam rangka terjaminnya kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa, maka dalam undang-undang mengenai jasa konstruksi diatur ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam proses pengikatan secara seimbang. Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup : a. mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas; b. menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta mudah dipahami, yang memuat : 1) petunjuk bagi penawar; 2) tata cara pelelangan dan atau pemilihan mencakup prosedur, persyaratan, dan kewenangan; 3) persyaratan kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus; dan 4) ketentuan evaluasi; c. mengundang

semua

penyedia

jasa

yang

lulus

prakualifikasi

untuk

memasukkan penawaran; d. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan; e. memberikan tanggapan terhadap sanggahan dari penyedia jasa; f.

menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang;

g. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan; h. menunjukkan bukti kemampuan membayar;

2 - 15


i.

UUJK, SMK3 dan PDL

menindaklanjuti penetapan tertulis tersebut dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;

j.

memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan.

Hak pengguna jasa dalam pengikatan : a. mencairkan jaminan penawaran dan selanjutnya memiliki uangnya dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi ketentuan pelelangan; dan b. menolak seluruh penawaran apabila dipandang seluruh penawaran tidak menghasilkan kompetisi yang efektif atau seluruh penawaran tidak cukup tanggap terhadap dokumen pelelangan. Kewajiban penyedia jasa dalam pengikatan : a. menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa; b. menyerahkan jaminan penawaran; dan c. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang. Hak penyedia jasa dalam pengikatan : a. memperoleh penjelasan pekerjaan; b. melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan; c. mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil lelang; dan d. menarik jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah. 2.4.4. Kontrak Kerja Konstruksi Sesuai ketentuan Pasal 1 UU No.18/1999, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak kerja pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi yang masing-masing untuk pekerjaan pelaksanaan, dan umtuk pekerjaan pengawasan. Khusus untuk pekerjaan terintegrasi, kontrak kerja konstruksi untuk kedua tahapan pekerjaan konstruksi tersebut dapat dituangkan dalam satu kontrak kerja konstruksi. 2 - 16


UUJK, SMK3 dan PDL

Kontrak kerja konstruksi dibedakan berdasarkan : bentuk imbalan, jangka waktu pelaksanaan, dan cara pembayaran hasil pekerjaan. a. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan bentuk imbalan terdiri dari : 1) Lump Sum; 2) Harga Satuan; 3) Biaya Tambah Imbalan Jasa; 4) Gabungan Lump Sum dan Harga satuan 5) Aliansi. b. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi terdiri dari : 1) Tahun Tunggal; dan 2) Tahun Jamak. c. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan cara pembayaran hasil pekerjaan terdiri dari : 1) Sesuai kemajuan pekerjaan; atau 2) Secara berkala Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya mencakup uraian mengenai : a. Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak; b. Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan; c. Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa; d. Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi; e. Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi; f.

Cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;

g. Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan; 2 - 17


UUJK, SMK3 dan PDL

Cidera janji adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam kontrak kerja konstruksi : 1) Tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau 3) Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Yang dimaksud dengan tanggung jawab, antara lain, berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi. h. Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidak sepakatan; Penyelesaian perselisihan memuat tentang tatacara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan antara lain oleh ketidaksepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian. Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan. i.

Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;

j.

Keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;

Keadaan memaksa mencakup : 1) Keadaan memaksa

yang bersifat mutlak (absolut) yakni para pihak tidak

mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya; 2) Keadaan memaksa yang tidak bersifat mutlak (relatif), yakni para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga pertanggungan.

2 - 18


UUJK, SMK3 dan PDL

k. Kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa atas kegagalan bangunan; l.

Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihakdalam pelaksanaan keselamata dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;

Perlindungan pekerja disesuaikan dengan undang-undang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta undang-undang mengenai jaminan sosial tenaga kerja.

m. Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan. Aspek lingkungan mengikuti ketentuan undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan.

Di samping ketentuan di atas, ketentuan lain mengenai kontrak kerja konstruksi yakni : a. Untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual yang diartikan sebagai hasil inovasi perencana konstruksi dalam suatun pelaksanaan kontrak kerja konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaqan

dan/atau

bagian-bagiannya

yang

kepemilikannya

dapat

diperjanjikan. Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang sudah dipatenkan harus dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi dapat memuat ketentuan mengenai ketentuan tentang sub penyedia jasa serta pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku. c. Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak

tentang

pemberian insentif. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada penyedia jasa atas prestasinya, antara lain kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih awal daripada yang

diperjanjikan

dengan

tetap

menjaga

mutu

sesuai

dengan

yang

dipersyaratkan, yang dapat berupa uang ataupun bentuk lainnya.

2 - 19


UUJK, SMK3 dan PDL

d. Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun harus secara tegas hanya 1 (satu) bahasa yang mengikat secara hukum. e. Kontrak kerja konstruksi tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. f.

Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana diuraikan pada butir a. sampai dengan butir m. di atas berlaku juga dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan sub penyedia jasa.

Kesemua ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi tersebut di atas dituangkan dalam dokumen yang terdiri dari sekurang-kurangnya : a. Surat perjanjian, yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa dan memuat antara lain : 1) uraian para pihak; 2) konsiderans; 3) lingkup pekerjaan; 4) hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan; dan 5) daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserta urutan keberlakuannya. b. Dokumen lelang yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan

tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya

(umum, khusus, teknis, administratif, dan kondisi kontrak); c. Usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya; d. Berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antar lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan; e. Surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa; dan

2 - 20


f.

UUJK, SMK3 dan PDL

Surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.

2.5.

Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

2.5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi beberapa yakni dimulai dari tahap perencanaan yang meliputi : prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanan teknik dan selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang meliputi : pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan bangunan. Masing-masing

tahap

penyelenggaraan

pekerjaan

konstruksi

tersebut

dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran. a. Kegiatan penyiapan meliputi kegiatan awal penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan dalam memulai pekerjaan perencanaan atau pelaksanaan fisik dan pengawasan. b. Kegiatan pengerjaan meliputi : 1) Dalam tahap perencanaan, merupakan serangkaian kegiatan yang menghasilkan berbagai laporan tentang tingkat kelayakan, rencana umum/induk, dan rencana teknis. 2) Dalam tahap pelaksanaan, merupakan serangkaian kegiatan pelaksanaan fisik beserta pengawasannya yang menghasilkan bangunan. c. Kegiatan

pengakhiran,

yang

berupa

kegiatan

untuk

menyelesaikan

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi : 1) Dalam tahap perencanaan, dengan disetujuinya laporan akhir dan dilaksanakan pembayaran akhir. 2) Dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan, dengan dilakukannya penyerahan akhir bangunan dan dilaksanakannya pembayaran akhir.

2.5.2. Ketentuan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang : a. Keteknikan, yang meliputi

persyaratan keselamatan umum, konstruksi

bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku; b. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2 - 21


UUJK, SMK3 dan PDL

c. Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.3. Kewajiban Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi baik dalam kegiatan penyiapan, dalam kegiatan pengerjaan, maupun dalam kegiatan pengakhiran meliputi : a. Dalam kegiatan penyiapan : 1) pengguna jasa, antara lain : a) menyerahkan dokumen lapangan untuk pelaksanaan konstruksi, dan fasilitas sebagaiman ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi; b) membayar uang muka atas penyerahan jaminan uang muka dari penyedia jasa apabila diperjanjikan. 2) penyedia jasa, antara lain : a) menyampaikan usul rencana kerja dan penanggung jawab pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa; b) memberikan jaminan uang muka kepada pengguna jasa apabila diperjanjikan. c) mengusulkan

calon

subpenyedia

jasa

dan

pemasok

untuk

mendapatkan persetujuan pengguna jasa apabila diperjanjikan. b. Dalam kegiatan pengerjaan : 1) pengguna jasa, antara lain : memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak kerja konstruksi dan menanggung semua risiko atas ketidakbenaran permintaan, ketetapan yang dimintanya/ditetapkannya yang tertuang dalam kontrak kerja; 2) penyedia jasa, antara lain : mempelajari, meneliti kontrak kerja, dan melaksanakan sepenuhnya semua materi kontrak kerja baik teknik dan administrasi, dan menanggung segala risiko akibat kelalaiannya. c. Dalam kegiatan pengakhiran : 1) pengguna jasa, antara lain :

2 - 22


UUJK, SMK3 dan PDL

memenuhi tanggung jawabnya sesuai kontrak kerja kepada penyedia jasa yang telah berhasil mengakhiri dan melaksanakan serah terima akhir secara teknis dan administratif kepada pengguna jasa sesuai kontrak kerja. 2) penyedia jasa, antara lain : meneliti secara seksama keseluruhan pekerjaaan yang dilaksanakannya serta menyelesaikannya dengan baik sebelum mengajukan serah terima akhir kepada pengguna jasa.

2.5.4. Sub Penyedia Jasa Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi penyedia jasa dapat menggunakan subpenyedia jasa yang mempunyai keakhlian khusus sesuai dengan masingmasing tahapan pekerjaan konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut : a. Subpenyedia jasa tersebut harus juga

memenuhi ketentuan mengenai

perizinan usaha di bidang konstruksi, mengenai kepemilikan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi perusahaan, dan mengenai kepemilikan sertifikasi keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. b. Pengikutsertaan subpenyedia jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak, dengan tidak mengurangi tanggung jawab penyedia jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya. c. Bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan subpenyedia jasa harus mendapat persetujuan pengguna jasa. d. Pengikutsertaan subpenyedia jasa bertujuan memberikan peluang bagi subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian spesifik melalui mekanisme keterkaitan dengan penyedia jasa. e. Penyedia jasa wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa, antara lain adalah hak untuk menerima pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah yang harus dijamin oleh penyedia jasa dan dalam hal ini pengguna jasa mempunyai kewajiban untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak subpenyedia jasa oleh penyedia jasa. f.

Subpenyedia jasa wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.

2 - 23


UUJK, SMK3 dan PDL

2.5.5. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi Kegagalan pekerjaan konstruksi yang merupakan kegagalan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi, adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri. Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum antara lain : a. Menghentikan sementara pekerjaan konstruksi; b. Meneruskan pekerjaan dengan persyaratan tertentu; c. Menghentikan sebagian pekerjaan.

2.5.6. Kegagalan Bangunan Sesuai ketentuan Pasal 1 UU No.18/1999, kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa, Tidak berfungsinya bangunan tersebut adalah baik dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum. Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa sangsi administratif, sangsi profesi, maupun pengenaan ganti rugi. 1. Jangka Waktu Pertanggungjawaban Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan paling lama 10 tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan untuk perencana konstruksi mengikuti kaidah teknik perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut :

2 - 24


UUJK, SMK3 dan PDL

a. selama masa tanggungan atas kegagalan bangunan di bawah 10 (sepuluh) tahun berlaku ketentuan sangsi profesi dan ganti rugi; b. untuk kegagalan bangunan lewat dari masa tanggungan dikenakan sangsi profesi. Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi. Jangka

waktu

pertanggungjawaban

atas

kegagalan

bangunan

harus

dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi.

2. Penilaian Kegagalan Bangunan Penetapan kegagalan bangunan dilakukan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan profesional dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penilai ahli harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan; b. Penilai ahli adalah penilai ahli di bidang konstruksi; c. Penilai ahli yang terdiri dari orang perseorangan atau kelompok orang atau badan usaha dipilih dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa; d. Penilai ahli harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Tugas penilai ahli adalah : a. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan; b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan; c. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan; d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihqak yang melakukan kesalahan; e. menetapkan jangka waktu pembayaran karugian. Penilai ahli berwenang untuk : a. menghubungi pihak-pihak terkait untuk memeperoleh keterangan yang diperlukan; 2 - 25


UUJK, SMK3 dan PDL

b. memperoleh data yang diperlukan; c. melakukan pengujian yang diperlukan; d. memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan. Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Jika terjadi kegagalan bangunan yang terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yang disebabkan kesalahan perencana/pengawas atau pelaksana konstruksi, maka kepada perencana/pengawas atau pelaksana selain dikenakan ganti rugi

wajib bertanggung jawab bidang profesi untuk

perencana/pengawas atau sesuai bidang usaha untuk pelaksana. Penyedia jasa konstruksi diwajibkan menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian bilamana terjadi kegagalan bangunan selama jangka waktu pertanggungan dan selamalamanya 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Perencana konstruksi dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan bangunan sebagai dari rencana yang diubah pengguna jasa dan atau pelaksana konstruksi tanpa persetujuan tertulis dari perencana konstruksi Subpenyedia jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang dinyatakan terkait dalam terjadinya kegagalan bangunan bertanggung jawab kepada penyedia jasa utama.

4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Pengguna

jasa

bertanggung

jawab

atas

kegagalan

bangunan

yang

disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa termasuk karena kesalahan dalam pengelolaan. Apabila hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.

2 - 26


UUJK, SMK3 dan PDL

5. Ganti Rugi Dalam Hal Kegagalan Bangunan Pelaksanaan ganti rugi dalam hal kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan mekanisme pertanggungan pihak ketiga atau asuransi, dengan ketentuan : a. persyaratan dan jangka waktu serta nilai pertanggungan ditetapkan atas dasar kesepakatan; b. premi dibayar oleh masing-masing pihak, dan biaya premi yang menjadi bagian dari unsur biaya pekerjaan konstruksi. Dalam hal pengguna jasa tidak bersedia memasukkan biaya premi tersebut di atas, maka risiko kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab pengguna jasa. Besarnya kerugian yang ditetapkan oleh penilai ahli bersifat final dan mengikat. Sementara itu biaya penilai ahli menjadi beban pihak-pihak yang melakukan kesalahan dan selama penilai ahli melakukan tugasnya, maka pengguna jasa menanggung pembiayaan pendahuluan.

2.5.7. Gugatan Masyarakat Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara : a. orang perseorangan; b. kelompok orang dengan pemberian kuasa; c. kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan. Yang dimaksud dengan “hak mengajukan gugatan perwakilan “ adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Gugatan masyarakat tersebut adalah berupa : a. tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu; b. tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata; c. tuntutan lain. “Biaya atau pengeluaran nyata” adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan sudah

dikeluarkan

oleh

masyarakat

dalam

kaitan

dengan

akibat

kegiatan

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 2 - 27


UUJK, SMK3 dan PDL

Khusus gugatan perwakilan yang diajukan oleh masyarakat tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lain, yaitu : a. memohon kepada pengadilan agar salah satu pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan kewajibannya atau tujuan dari kontrak kerja konstruksi; b. menyatakan seseorang (salah satu pihak) telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan bersama dalam kontrak kerja konstruksi; c. memerintahkan seseorang (salah satu pihak) yang melakukan usaha/kegiatan jasa konstruksi untuk membuat atau memperbaiki atau mengadakan penyelamatan bagi para pekerja jasa konstruksi.

2.5.8. LARANGAN PERSEKONGKOLAN Dalam rangka terselenggaranya proses pengikatan yang terbuka dan adil, yang dilandasi oleh persaingan yang sehat serta terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dalam Pasal 55 PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diatur ketentuan mengenai larangan persekongkolan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk : a. mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat (termasuk antar penyedia jasa); b. menaikan nilai pekerjaan (mark up) yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan atau keuangan Negara; Pelaksana konstruksi dan atau subpelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau subpengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk : a. mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat; b. mengatur dan menentukan pemasokan bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat. Atas pelanggararan ketentuan tersebut di atas, pengguna jasa dan atau penyedia jasa dan atau pemasok dikenakan sangsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 - 28


2.6.

UUJK, SMK3 dan PDL

Penyelesaian Sengketa dan Sangsi

2.6.1. Umum Sengketa (disputes) atau beda pendapat sering terjadi selama pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang disebabkan adanya beda penafsiran atas pelaksanaan ketentuan kontrak kerja konstruksi. Sekalipun upaya-upaya keras untuk mengurangi kemungkinan sengketa tersebut telah dilakukan dengan menyiapkan dan membahas bersama para pihak atas isi ketentuan dokumen kontrak kerja konstruksi dalam rangka penyamaan penafsiran dan pemahaman, namun tetap saja kemungkinan terjadi beda pendapat selama pelaksanaan kontrak kerja. Oleh karenanya, sengketa atau beda pendapat selalu diperkirakan dan tatacara penyelesaiannya harus

diatur dalam ketentuan kontrak kerja

konstruksi. Kontrak kerja konstruksi sering menetapkan bahwa direksi pekerjaan adalah pihak yang akan menafsirkan atas ketentuan kontrak kerja konstruksi dan keputusannya bersifat final. Ketika permasalahan itu berkaitan dengan mutu bahan dan mutu kerja (workmanship), keputusan direksi pekerjaan tersebut biasanya dapat diterima semua pihak. Namun bila beda pendapat

tersebut menyangkut kerja

tambah, tambah waktu, tambah biaya, denda dan sejenisnya, legalitas atau kewenangan hukum direksi pekerjaan adalah terbatas, dan dengan kata lain pengaturan mengenai penyelesaian sengketa diperlukan. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara bertahap yakni dimulai dengan tahapan melalui perdamaian yaitu melalui perundingan langsung, kemudian kalau tidak berhasil menyelesaikan, dengan kesepakatan tertulis, tahap kedua, yakni para pihak menunjuk atau meminta bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun mediator untuk menyelesaikan sengketa. Jika cara tersebut belum juga menyelesaikan sengketa, maka dapat ditempuh penyelesaian sengketa tahap ketiga yakni dengan menunjuk seorang mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa atas permintaan para pihak yang bersengketa. Jika cara perdamaian melalui pilihan penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc yang pelaksanaannya sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2 - 29


UUJK, SMK3 dan PDL

Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, namun penyelesaian sengketa tersebut tidak harus mengikuti prosedur alternatif penyelesaian tahap demi tahap mulai dari tahap pertama sampai dengan tahap keempat, dan dapat saja mengabaikan tahap tertentu. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan antara lain : kecepatan dan efisiensi penyelesaian, tidak adanya ketentuan yang secara tegas

mengatur

keharusan mengikuti tahapan tersebut, adanya kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa, dan efektifitas penyelesaian. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menyediakan beberapa pranata hukum sebagai pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat mereka yakni dengan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli sesuai kesepakatan mereka. Penggunaan mekanisme penyelesaian secara damai tersebut hanyalah berlaku untuk sengketa di bidang perdata dan tidak berlaku untuk sengketa di bidang pidana. Dalam rangka melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa, Pasal 36 UU No. 18/1999 mengatur ketentuan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi

dapat

ditempuh

melalui

pengadilan

atau

di

luar

pengadilan

berdasarkan plihan secara sukarela para pihak yang bersengketa dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Guna mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai suatu sengketa jasa konstruksi untuk menjamin kepastian hukum, jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

2.6.2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk : a. masalah-masalah

yang

timbul

dalam

kegiatan

pengikatan

dan

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; serta b. dalam hal terjadi kegagalan bangunan. 2 - 30


UUJK, SMK3 dan PDL

Berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara : a. melalui pihak ketiga, yaitu : 1) mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian SengketaI; 2) konsiliasi; atau b. arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc. Penunjukan pihak ketiga tersebut dapat dilakukan sebelum sesuatu sengketa terjadi, yaitu dengan menyepakatinya dan mencantumkannya dalam kontrak kerja konstruksi. Dalam hal penunjukan pihak ketiga dilakukan setelah sengketa terjadi, maka hal itu harus disepakati dalam suatu akta tertulis yang ditandatangani para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pihak ketiga tersebut dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi. Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi tersebut dapat dibantu penilai ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan bantuan mediator dengan ketentuan sebagai berikut : a. oleh satu orang mediator; b. mediator ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa; c. mediator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi; d. apabila diperlukan, mediator dapat minta bantuan penilai ahli; e. mediator bertindak sebagai fasilisator yaitu hanya membimbing para pihak yang

bersengketa

untuk

mengatur

pertemuan

dan

mencapai

suatu

kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan bantuan konsiliator dengan ketentuan sebagai berikut : a. oleh seorang konsiliator; b. konsiliator ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa; 2 - 31


UUJK, SMK3 dan PDL

c. konsiliator harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi; d. konsiliator menyusun dan merumuskan upaya penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak; e. jika rumusan tersebut disetujui oleh para pihak, maka solusi yang dibuat konsiliator menjadi rumusan pemecahan masalah yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Semua kesepakatan tertulis dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian

sengketa

melalui

mediator

dan

konsiliator

tersebut

yang

ditandatangani kedua belah pihak bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa arbitrase dilakukan melalui arbitrase sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Jika dibandingkan dengan lembaga pengadilan maka lembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan antara lain : a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal yang bersifat prosedural dan administrtif; c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, di samping jujur dan adil; d. para pihak dapat menetukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; e. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan tata cara (prosedur) yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan. Badan arbitrase nasional di Indonesia yang bertugas menyelesaikan sengketa dagang baik yang bersifat domestik maupun internasional adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2 - 32


UUJK, SMK3 dan PDL

2.6.3. Sangsi Atas pelanggaran Undang-undang Jasa Konstruksi tersebut, kepada para penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sangsi berupa dan atau denda dan atau pidana. Sangsi administratif dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi; c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi; d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi; e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi. Sangsi administratif dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi; c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi; d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; f.

pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Sangsi pidana atau denda dapat dikenakan kepada barang siapa yang : a. melakukan

perencanaan

pekerjaan

konstruksi

yang

tidak

memenuhi

ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan; b. melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaann konstruksi atau kegagalan bangunan; c. melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan.

2 - 33


2.7.

UUJK, SMK3 dan PDL

Etika Profesi

2.7.1. Umum Perkembangan Kegiatan Jasa Konstruksi merupakan suatu tantangan bagi pelaku-pelaku kegiatan tersebut yang harus dicermati dan diantisipasi dengan baik dan secara sungguh-sungguh, karena pada saat ini para pelaku-pelaku jasa konstruksi di Indonesia menghadapi dua sisi tantangan, tantangan dari luar (arus globalisasi) dan tantangan dari dalam yang merupakan tantangan dirinya sendiri (profesionalisme), yang kesemuanya itu harus dapat diatasi dengan tepat dan cepat. Dalam profesionalitas pelaku jasa konstruksi harus ditingkatkan kesadaran terhadap nilai, kepercayaan dan sikap yang mendukung seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan kerja yang dimilikinya, dimana etika dalam berkarya termasuk pada pelaksanaan kegiatan konstruksi dilapangan; pelaku-pelaku jasa konstruksi harus tampil dengan sikap moral yang tinggi, untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan standar dan spesifikasi yang diberikan. Etika adalah berasal dari kata ethics dari bahasa Yunani yaitu „Ethos“ yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam pelaksanaan konstruksi seorang tenaga kerja perlu

memiliki etika atas

perilaku moral dan keputusan yang menghormati

lingkungan, dan mematuhi peraturan lainnya dalam kegiatan masa konstruksi, dengan kata lain seorang tenaga kerja jasa konstruksi perlu mempunyai nilai moralitas, yang berarti sikap, karakter atau tindakan apa yang benar dan salah serta apa yang harus dikerjakannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk hidup dilingkungan sosial mereka dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut. Masing-masing orang misalnya Pelaksana Saluran Irigasi, Teknisi Penghitung Kuantitas, pekerja, konsultan pengawas atau direksi teknik dan masyarakat pengguna irigasi, mempunyai serangkaian nilai yang dimiliki masing-masing individu;

masing-masing individu menggabungkan nilai pribadi kedalam suatu

sistem sebagai suatu hasil dan sikap yang saling mempengaruhi dan saling merefleksikan pengalaman dan intelegensinya sehingga terbentuk suatu kegiatan secara sinergi.

2 - 34


UUJK, SMK3 dan PDL

2.7.2. Nilai-nilai Profesional Pelaksana Konstruksi, termasuk bagian dari pada itu, merupakan suatu profesi yang didasarkan pada perhatian, nilai profesional berkaitan dengan kompetensi, dimana nilai-nilai moral yang universal dikembangkan menjadi kode etik profesi yang didasarkan pada pengalaman dalam setiap pelaksanaan konstruksi di beberapa tempat/wilayah. Etika Etik menentukan sikap yang benar, mereka berkaitan dengan apa yang ″seharusnya“ atau ″harus“ dilakukan. Etika tidak seperti hukum yang harus berkaitan dengan aturan sikap yang merefleksi prinsip-prinsip dasar yang benar dan yang salah dan kode-kode moralitas. Etika didisain untuk memproteksi hak asasi manusia. Dalam seluruh pekerjaan bidang sumber daya air, etika memberi standar profesional kegiatan pelaksanaan konstruksi; standar-standar ini memberi keamanan dan jaminan bagi pelaksana konstruksi maupun pengguna prasarananya (masyarakat). Meskipun etika dan moral sering digunakan bergantian, para ahli Etika membedakannya, dimana Etika menunjuk pada keadaan umum dan serangkaian peraturan dan nilai-nilai formal, sedangkan moral merupakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dimana seseorang secara pribadi menjalankannya (Jameton 1984 Etika profesi).

2.7.3. Kode Etik Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) 1. Selalu menjunjung tinggi dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKI. 2. Berperilaku sebagai Kontraktor Nasional yang menghormati dan menghargai profesinya. 3. Bertindak untuk tidak mempengaruhi/memaksakan dalam memenangkan tender atau mendapatkan kontrak. 4. Bertindak untuk tidak memberi atau menerima imbalan dalam memenangkan tender atau mendapatkan kontrak. 5. Bertindak untuk tidak mendapatkan harga penawaran dan/atau data tender sesama anggota yang masih dirahasiakan. 6. Bertindak untuk tidak merubah harga/kondisi penawaran setelah tender ditutup.

2 - 35


UUJK, SMK3 dan PDL

7. Bertindak untuk tidak saling membajak tenaga kerja maupun tenaga ahli sesama anggota. 8. Bertindak untuk menjabat secara sengaja baik langsung maupun tidak langsung nama baik, kesempatan dan usaha sesama anggota. 9. Berpartisipasi dalam tukar menukar informasi, mengadakan latihan dan penelitian

mengenai

syarat-syarat

kontrak,

Teknologi

dan

Tata

cara

pelaksanaan sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat dan Industri Jasa Konstruksi.

2.7.4. Kode Etik Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Menyadari peran sebagai pelaksana konstruksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya dan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, GAPENSI menetapkan Kode Etik yang merupakan pedoman perilaku bagi para anggota di dalam menghayati dan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, dengan nama “Dasa Brata“, sebagai berikut : 1. Berjiwa Pancasila yang berarti satunya kata dan perbuatan didalam menghayati dan mengamalkannya 2. Memiliki kesadaran nasional yang tinggi, dengan mentaati semua perundangundangan dan peraturan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela ataupun melawan hukum 3. Penuh rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesi dan usahanya. 4. Bersikap adil, wajar, tegas, bijaksana dan arif serta dewasa dalam bertindak 5. Tanggap terhadap kemajuan dan selalu beriktiar untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan pengabdian masyarakat. 6. Didalam menjalankan usahanya wajib berupaya agar pekerjaan yang dilaksanakannya dapat berdaya guna dan berhasil guna 7. Mematuhi segala ketentuan ikatan kerja dengan pengguna jasa yang disepakati bersama 8. Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji, apapun bentuk, nama dan caranya 9. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya 10. Memegang teguh disiplin, kesetiakawanan dan solidaritas organisasi.

2 - 36


UUJK, SMK3 dan PDL

2.7.5. Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kode Etik PII (Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia) : Empat Prinsip Dasar : 1. Mengutamakan keluruhan budi 2. Menggunakan

pengetahuan

dan

kemampuan

untuk

kepentingan

kesejahteraan umat manusia 3.

Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran Tujuh Tuntutan Sikap : 1. Mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyrakat 2. Bekerja sesuai kompetensinya 3. Hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan 4. Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya 5. Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing 6. Memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi 7. Mengembangkan kemampuan profesional

2.7.6. Kode Etik Himpunan Ahli Teknik Hidrolika Indonesia (HATHI) 1. Latar Belakang Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000 tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi mengisyaratkan bahwa asosiasi profesi wajib memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi. HATHI sebagai asosiasi profesi memiliki Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga HATHI. Kode Etik HATHI diturunkan dari visi tentang norma dan nilai luhur anggota HATHI dalam melaksanakan semua kegiatan profesinya. 2 - 37


UUJK, SMK3 dan PDL

2. Kaidah Dasar 1. Mengutamakan keluhuran budi 2. Menggunakan

pengetahuan

dan

kemampuan

untuk

kepentingan

kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional teknik keairan.

3. Sikap 1. Senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat 2. Senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensi 3. Senantiasa menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan 4. Senantiasa menghindari pertentangan kepentingan dalam tugas dan tanggung jawab 5. Senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan 6. Senantiasa memegang teguh kehormatan, integrtas dan martabat profesi 7. Senantiasa mengembangkan kemampuan profesi. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar HATHI, anggota HATHI wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik HATHI.

4. Tata Laku Anggota Pemilik sertifikat HATHI adalah anggota HATHI. Karenanya pemilik sertifikat HATHI wajib tunduk dan menjunjung tinggi Kode Etik HATHI Pelanggaran terhadap kode etik HATHI dapat mengakibatkan sangsi pencabutan keanggotaan HATHI yang pada akhirnya secara hukum akan menggugurkan kepemilikan sertifikat HATHI.

2 - 38


UUJK, SMK3 dan PDL

2.7.7. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Jasa Konstruksi 1. Tanggung Jawab Profesional Tanggung jawab profesional sesuai dengan UUJK adalah sebagai berikut :

TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

AZAS

PARA PELAKU

Bertanggung jawab sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatuhan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan mengutamakan kepentingan umum.

UUJK Pasal 11 (2).

1. Badan Usaha 2. Orang perseorangan/ Tenaga kerja Konstruksi

MACAM TANGGUNG JAWAB 1. Pada tahap pelaksanaan konstruksi tanggung-jawab kegagalan pekerjaan konstruksi 2. Setelah selesai pelaksanaan pekerjaan konstruksi tanggung jawab kegagalan bangunan

UUJK Pasal 5 (1)

UUJK Pasal 11, 22, 25 & 26, PP Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

SANGSI 1. Sangsi Administrasi 2. Sangsi Pidana 3. Ganti rugi pada pihak yang dirugikan

UUJK Pasal 41, 42 & 43

Tanggung jawab profesional sesuai dengan UUJK harus dilandasi oleh prinsipprinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan dan kejujuran intelektual dan bagi anggota HATHI sebagai tenaga profesional harus bertindak berdasarkan Kode Etik Asosiasi. Pelaksanaan tanggung jawab profesional bagi tenaga profesional HATHI akan terjadi pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan konstruksi, dimulai dari

perencanaan,

pelaksanaan

beserta

pengawasannya

dan

tahap

operasional/pemanfaatan.

2 - 39


UUJK, SMK3 dan PDL

2. Pengakuan Profesi dan Tanggung Jawab Hukum Korelasi keterkaitan antara pengakuan profesi secara hukum dengan tanggung jawab hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dapat digambarkan sebagai berikut :

PENGAKUAN PROFESI SECARA HUKUM

UUJK Pasal 8 Badan Usaha harus memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. UUJK Pasal 9 Orang perseorangan/tenaga kerja konstruksi (Perencana, Pengawas dan Pelaksana) harus memiliki sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan.

TANGGUNG JAWAB HUKUM

SANGSI

UUJK Pasal 11 Badan usaha dan orang perseorangan harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya

UUJK Pasal 42 ADMINISTRATIF PROFESI

UUJK Pasal 43 PIDANA

KEGAGALAN BANGUNAN UUJK Pasal 25 Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan SANGSI

UUJK Pasal 26 1. Perencanaan atau pengawas kontruksi wajib bertanggung jawab sesuai bidang profesi dan dikenakan ganti rugi atas kegagalan bangunan akibat kesalahannya 2. Pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai bidang usaha dan dikenakan ganti rugi atas kegagalan bangunan akibat kesalahannya. UUJK Pasal 27 Pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenakan ganti rugi atas kegagalan bangunan akibat kesalahannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain

UUJK UUJK PasalPasal 26, 27 26, 27 GANTI RUGI GANTI RUGI

SISTEM PERTANGGUNGAN UNTUK GANTI RUGI

2 - 40


UUJK, SMK3 dan PDL

2.8. Etos Kerja 2.8.1. Umum Menghayati makna “Etos Kerja” akan dapat mengungkapkan suatu persepsi, apa dan bagaimana seharusnya melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaikbaiknya. Agar mampu dan mau melakukan tugas pekerjaan pertama kali dituntut mempunyai “kompetensi”, dan apabila telah melekat wewenang, tanggung jawab,kewajiban dan hak, maka dapat disebut “kompeten”. Dengan demikian orang perorang atau kelompok orang dalam suatu kelembagaan yang mempunyai kompetensi dan telah melekat wewenang, tanggung jawab, kewajiban dan hak maka orang per orang atau kelompok orang dalam suatu kelembagaan dapat dikatakan sebagai yang kompeten. Dalam rangka melakukan tugas yang sebaik-baiknya, diharapkan para pelakunya menghayati bahwa tugas pekerjaan yang dibebankan di atas pundaknya sebagai “amanah” yang harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat, khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan manusia atau kelompok manusia yang memberikan amanah. Tanggung jawab yang dimaksud meliputi : -

Tanggung jawab di dunia akan ditandai dengan : taat dan patuh pada kaidah normatif yang mengikat yang dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai : Disiplin kerja.

-

Tanggung jawab diakhirat ditandai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa ditandai dengan menjalankan ajaran agamanya secara khusuk, ada yang dilengkapi dengan tanggung jawab budaya suatu suku atau sekelompok masyarakat yang membentuk kepribadiannya dan ada juga terikat dengan rasa tanggung jawabnya terhadap kebesaran dan keluhuran dari nenek moyang leluhurnya.

Untuk dapat mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat dilakukan antara lain, setiap individu manusia yang mendapat ”amanah” melakukan tugas pekerjaan, seyogyanya selalu diawali ”niat” menjalankan tugas pekerjaan semoga menjadi ”amal ibadah” yang selalu mendapat bimbingan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya dapat diterima dan menjadi amal ibadah. Modal utama dapat menjalankan tugas pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa adalah : Iman dan Taqwa, 2 - 41


UUJK, SMK3 dan PDL

menjalankan perintah dan meninggalkan larangan yang diajarkan agama. Prinsip ini kiranya cukup tepat untuk masyarakat bangsa Indonesia yang mempunyai filsafat hidup berbangsa dan bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu : PANCASILA, dimana sila pertama mengamanatkan : Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.8.2. Disiplin Kerja 1.

Pengertian Disiplin adalah suatu sikap yang menunjukan kesediaan untuk mematuhi, menepati dan mendukung nilai dan kaidah atau peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu (Ensiklopedi Indonesia) Dari pengertian tersebut di atas, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang hakekat disiplin adalah : a. Nilai dan Kaidah Nilai adalah suatu konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik atau buruk, salah atau benar, adil atau tidak adil bagi suatu masyarakat. Sedangkan kaidah atau peraturan adalah suatu nilai yang dibakukan menjadi pedoman untuk berprilaku dan bertindak terhadap sesama manusia dan lingkungannya a1.

Wujud disiplin selain kaidah atau peraturan Identik dengan kaidah atau peraturan adalah bisa berupa : fungsi lembaga-tujuan lembaga, program kerja, tugas atau uraian kerja. Karena hal tersebut juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan bertindak seseorang dalam suatu lingkungan kerja Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa menegakan disiplin pada suatu lembaga adalah tidak hanya terlihat dari sikap mematuhi, menepati dan mendukung kaidah atau peraturan yang berlaku. Namun juga harus nampak pada kepatuhan, ketepatan dan dukungan terhadap: fungsi lembaga – tujuan lembaga – program kerja – tugas atau uraian kerja yang telah direncanakan.

2 - 42


a2.

UUJK, SMK3 dan PDL

Fungsi kaidah atau peraturan Adanya kaidah atau peraturan di dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai sarana pengendalian sosial agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana “ketertiban” dan ketentraman” Secara sosiologis, menurut Soerjono Soekamto mengemukakan bahwa “ketertiban” itu terlihat apabila suatu masyarakat : 

Ada kaidah yang jelas dan tegas



Ada konsistensi dalam pelaksanaan kaidah



Ada

keteraturan

(penataan

secara

sistematik)

dalam

memproyeksikan arah kemasyarakatan 

Ada sistem pengendalian yang mantap



Ada stabilitas yang nyata atau tidak semu



Ada proses social yang kondusif



Tidak adanya perubahan yang sering terjadi



Tidak adanya kaidah yang tumpang tindih



Tidak adanya standar ganda dalam penerapan kaidah atau peraturan

Adapun “Ketentraman” yang dimaksud adalah keadaan batin warga masyarakat bebas dari rasa kuatir, kecewa atau frustasi dan konflik dalam diri seorang menghadapi dua pilihan yang serba menyulitkan atau serba tidak mengenakan a3.

Prasyarat menegakkan kaidah atau peraturan Prasyarat menegakkan kaidah atau peraturan (disiplin) ada 4 aspek yang harus diperhatikan secara seimbang, yakni : 

Kaidah atau peraturannya itu sendiri harus jelas dan tegas



Kesadaran warga untuk mematuhi harus ada



Sarananya harus menunjang



Petugas yang menegakkan kaidah harus arif (professional) dalam melaksanakannya.

2 - 43


UUJK, SMK3 dan PDL

b. Sikap b1. Pengertian Sikap adalah suatu disposisi atau keadaaan mental di dalam jiwa dan diri individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya (baik lingkungan manusia, alam sekitarnya dan fisiknya) Sikap itu walaupun berada dalam diri seorang individu, biasanya juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sering juga bersumber pada sistem nilai-budaya. Suatu sistem nilai budaya yang mempengaruhi terhadap sikap individu, terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup didalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap bernilai dalam hidup Misalnya, nilai-budaya (tradisional) dalam adat istiadat kita yang terlampau banyak berorientasi vertikal terhadap orang-orang pembesar, orang-orang berpangkat tinggi dan orang-orang tua atau senior. Akan membentuk atau mempengaruhi sikap warga masyarakat untuk patuh, menurut dan tidak berani memberikan komentar pimpinannya. Contohnya nilai-budaya yang demikian bagi suatu masyarakat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu menganggap sebagai nilaibudaya yang baik. Namun pada masyarakat dan kurun waktu yang lain bisa beranggapan sebagai nilai-budaya yang buruk. Bagi suatu masyarakat yang memandang nilai-budaya tersebut buruk karena nilai-budaya yang demikian akan membentuk sikap. 

Solidaritas sapulidi, yaitu solidaritas yang hanya terkonsentrasi pada bagian atas dan solidaritas yang hanya tergantung pada tali pengikatnya, begitu tali pengikat kendor, kendor pula solidaritasnya



Tak berdisiplin murni, yakni hanya berdisiplin karena takut ada pengawasan dari atas. Pada saat pengawasan itu kendor atau tidak ada maka hilanglah juga hasrat murni dalam jiwanya untuk secara ketat mentaati peraturan



Tidak bertanggung jawab, dalam artian, tumbuhnya rasa tanggung

jawab

karena

adanya

ikatan

batin

dengan

2 - 44


UUJK, SMK3 dan PDL

pimpinannya. Namun bila ikatan batin tersebut longgar, maka longgar pula rasa tanggung jawabnya. b2.

Sikap yang dibutuhkan dalam menegakan disiplin Untuk memahami salah satu sikap yang dibutuhkan dalam menegakan disiplin, permasalahannya bukan terletak kepada arti mematuhi peraturan yang ada. Namun harus berorientasi pada pertanyaan “Apakah sebabnya orang harus mentaati kaidah peraturan”. Dengan memahami jawabannya atas pertanyaan itulah maka potensi orang untuk mematuhi peraturan akan tumbuh dan berkembang.

Sebagai Ahli K3 Konstruksi ada panggilan dan juga amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas disertai keihlasan dalam bersikap dan bertindak karena tugas pekerjaannya menyangkut kemanusiaan demi

keselamatan

menyangkut

dan

beberapa

kesehatan insan

kerja

manusia

yang

(keluarga

ujung-ujungnya dan

saudara-

saudaranya) dibalik tenaga kerja yang harus dijamin ”rasa aman, selamat dan sehat” dalam melaksanakan tugasnya. Panggilan dan amanah ini diharapkan sebagai landasan motivasi untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang menghasilkan produk terbaik pada saat itu (tidak pernah merasa puas) yang dijiwai etika profesi, integritas, moral, iman dan taqwa serta peduli lingkungan.

2.8.3. Mematuhi Kaidah atau Peraturan Filsafat hukum mencoba mencari dasar kekuatan mengikat dari pada kaidah atau peraturan, yaitu apakah dipatuhinya kaidah atau peraturan itu disebabkan oleh karena peraturan itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau memang masyarakatnya mengakuinya karena dinilai kaidah atau peraturan tersebut sebagai suatu kaidah atau peraturan yang hidup didalam masyarakat itu? Dalam hubungan dengan pertanyaan yang pertama terdapat beberapa teori penting yang patut diketengahkan.

2 - 45


UUJK, SMK3 dan PDL

1) Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi) Teori kedaulatan Tuhan yang langsung berpegang kepada pendapat bahwa : “Untuk segala kaidah atau peraturan adalah kehendak Tuhan. Tuhan sendirilah yang menetapkan kaidah atau peraturan dan pemerintahpemerintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak Tuhan. Kaidah atau peraturan dianggap sebagai kehendak atau kemauan Tuhan. Manusia sebagai salah satu ciptaan-Nya wajib taat pada kaidah atau peraturan Tuhan ini. Teori kedaulatan Tuhan yang bersifat langsung ini hendak membenarkan perlunya peraturan yang dibuat oleh raja-raja yang menjelmakan dirinya sebagai Tuhan didunia. Harus ditaati oleh setiap penduduknya. Sebagai contoh raja-raja Fir’aun. Teori Kedaulatan Tuhan yang tidak langsung, menganggap raja-raja bukan sebagai Tuhan akan tetapi wakil Tuhan didunia. Dalam kaitan ini, dengan sendirinya juga karena bertindak sebagai wakil, semua kaidah atau peraturan yang dibuatnya wajib pula ditaati oleh segenap warganya. Pandangan ini walau berkembang hingga jaman Renaissance, namun hingga saat ini masih juga ada yang berdasarkan otoritas peraturan pada faktor Ketuhanan itu.

2) Teori Perjanjian Masyarakat Pada pokoknya teori ini berpendapat bahwa orang taat dab tunduk pada kaidah atau peraturan oleh karena berjanji untuk mentaatinya. Kaidah atau peraturan diangggap sebagia kehendak bersama, suatu hasil konsensus (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat. Tentang perjanjian ini, terdapat perbedaan pendapat antara Thomas Hobbes, John Locke dan J.J Rousseau. Dalam bukunya “De Give” (1642) dan Leviathan” (1651), Thomas Hobbes membentangkan pendapat yang intinya sebagai berikut : Pada mulanya manusia itu hidup dalam suasana bellum omnium contra omnes, selalu dalam keadaan perang (saling bunuh membunuh, saling sikutmenyikut). Agar tercipta suasana damai tentram. Lalu diadakan perjanjian diantara mereka (Pactum Unionis). Setelah itu disusul perjanjian antara semua dengan seseorang tertentu (pactum subjectionis) yang akan diserahi

2 - 46


UUJK, SMK3 dan PDL

kekuasaan untuk memimpin mereka. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin ini adalah mutlak. Timbulah kekuasaan yang bersifat absolut. Konstruksi John Lock dalam bukunya “Two Treatises on Civil Government” (1690), agak berbeda karena pada waktu perjanjian itu disertakan pula syaratsyarat yang antara lain kekuasaan yang diberikan dibatasi dan dilarang melanggar hak-hak azasi manusia. Teorinya menghasilkan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi. J.J. Rousseau dalam bukunya “Le Contrak Social on Principes de Droit Politique” (1672), berpendapat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu-individu dan tidak diserahkan pada seseorang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu. Konstruksi yang dihasilkannya ialah pemerintahan demokrasi langsung. Tipe pemerintahan seperti ini hanya sesuai dengan Negara dengan wilayah sempit dan penduduknya sedikit. Pemikirannya tidak dapat diterapkan untuk suatu Negara modern dengan wilayah Negara yang luas dan banyak penduduknya.

3) Teori Kedaulatan Negara Pada intinya teori ini berpendapat bahwa ditaatinya kaidah atau peraturan itu karena Negara menghendakinya Hans Kelsen misalnya dalam bukunya Hauptprobleme der Staatslehre (1811), Das Problem der Souveranitat und die Theori des Volkerects (1920), Allegemeine Staatsleher (1925) dan Reine Rechstlehre (1934), menganggap bahwa kaidah atau peraturan itu merupakan “Wille des Staates” orang tunduk pada kaidah atau peraturan karena merasa wajib mentaatinya karena kaidah atau peraturan itu adalah kehendak Negara

4) Teori Kedaulatan Hukum Kaidah atau peraturan mengikat bukan karena Negara menghendakinya akan tetapi karena merupakan perumusan dari kesadaran kaidah atau peraturan rakyat. Berlakunya kaidah atau peraturan karena niat bathinnya yaitu menjelma di dalam kaidah atau peraturan itu. Pendapat ini diutarakan oleh Prof. Mr. H. Krabbe dalam bukunya “Die Lehre der Rechtssouveraniatat (1906)”.

2 - 47


UUJK, SMK3 dan PDL

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran kaidah atau peraturan yang dimaksud berpangkal pada perasaan kaidah peraturan setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya peraturan itu. Terdapat banyak kritik terhadap pendapat diatas. Pertanyaan-pertanyaan berkisar pada apa yang dimaksud dengan kesadaran kaidah atau peraturan bagian terbesar dari anggota masyarakat jadi bukan perasaan kaidah atau peraturan itu? Prof. Krabbe mencoba menjawab dengan mengetengahkan perumusan baru yaitu bahwa kaidah atau peraturan itu berasal dari perasaan kaidah atau peraturan terbesar dari anggota masyarakat jadi bukan perasaan kaidah atau peraturan setiap individu. Seorang muridnya yang terkenal Prof. Mr. R. Kraneburg dalam bukunya “Positief Recht an Rechbewustzij (1928) berusaha membelanya dengan teorinya yang terkenal “azas keseimbangan” (evnredigheidspostulat).

5). Type Kepatuhan Dalam berkehidupan bermasyarakat, kepatuhan terhadap kaidah atau peraturan dapat dipilah-pilahkan menjadi 3 yakni : 1. Kepatuhan internal, kepatuhan yang timbul daro dalam diri seseorang 2. Kepatuhan eksternal, kepatuhan yang timbul dari pengaruh luar 3. Kepatuhan semu, yakni type kepatuhan yang pada saat ada pengawasan atau yang secara formalitas tidak dapat dibuktikan adanya penyimpangan namun yang sebenarnya tidak sedikit yang dipalsukan.

2.8.4. Kecenderungan Orang Tidak Disiplin Untuk memberikan jawaban mengapa kebanyakan orang cenderung untuk tidak disiplin dapat dilihat dari beberapa sudut pandang keilmuan, yakni : 1) Pakar Anthropologi Budaya, Koentjaraningrat, mengemukakan pendapat bahwa Revolusi kita, serupa dengan semua revolusi yang terjadi dalam sejarah

manusia,

telah

membawa

akibat-akibat

post-revolusi

berupa

kerusakan-kerusakan mental dan fisik, dalam masyarakat bangsa kita. Salah satu diantaranya, nilai-budaya yang terlampau banyak berorientasi vertikal ke arah atasan. Mengapa? Karena nilai-budaya yang terlampau

2 - 48


UUJK, SMK3 dan PDL

berorientasi vertikal kearah atasan akan mematikan jiwa yang ingin berdiri sendiri dan berusaha sendiri. nilai yang seperti ini juga akan tumbuhnya rasa disiplin murni, karena orang hanya akan taat kalau pengawasan tadi menjadi kendor atau pergi 2) Dari sudut sosiologis. Soedjito, sosiolog yang tidak diragukan reputasinya, mengemukakan suatu prespektif sosiologis, sebagai berikut : Masalah sosial : (kedisiplinan) adalah merupakan resultante dari berbagai faktor di dalam masyarakat yang sedang mencari bentuk dan kepribadian, karena tidak adanya keajegan yang dapat dipegang sebagai pengarahan, bisa menimbulkan dis-organisasi sosial dan bentuk alienation. Alienation dalam bentuk frustasi bisa menimbulkan sikap asosial terhadap orang lain. Sikap asosial bisa melahirkan tata nilai moralitas yang beranggapan bahwa menjadi jago atau melanggar peraturan merupakan suatu hal yang patut dibanggakan. Dalam kondisi sosial yang demikian, akan terjadi lomba ketangkasan meningkatkan kuantitas dan kualitas kejahatan. Seperti keadaan masyarakat, bahwa kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak mapan ekonominya saja. Namun orang yang sudah mapan ekonominyapun juga melakukan kejahatan yang lazim disebut white colar crime. Selanjutnya Soedjito mengemukakan bahwa, masyarakat yang kehilangan pegangan akan mudah menimbulkan anomi, keadaan anomi ialah keadaan di mana norma-norma social tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur masyarakat. 3) Soerjono Soekamto, didalam bukunya Sosiologi Hukum, menyatakan : Bahwa timbulnya perilaku menyimpang kaidah sosial dalam masyarakat adalah dapat dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu : a) Kaidah sosial (hukumnya) itu sendiri harus terinci secara jelas dan tegas sehingga mampu berfungsi sebagai pengendalian sosial atau terciptanya suasana ketertiban dan ketentraman Sikap Penegak Hukum, juga menentukan terwujudnya fungsi sebagai pengendalian sosial. Karena dalam kehidupan masyarakat, walaupun hukumnya sudah terinci secara jelas dan tegas tapi kalau sikap atau semangat penegak Hukumnya bertindak atau berbuat yang menyimpang juga tidak mempunyai arti. 2 - 49


UUJK, SMK3 dan PDL

b) Sarana dan prasarananya juga harus menunjang c) Kesadaran

hukum

warga

masyarakatnya

juga

harus

ditumbuh

kembangkan Keempat aspek tersebut harus mendapatkan perhatian yang seimbang, karena bila salah satu aspek saja terabaikan tidak mungkin terwujud tegaknya hukum (disiplin) dalam suatu masyarakat. 2.8.5. Menepati Salah satu wujud seseorang itu patuh pada kaidah atau peraturan yang ada adalah menepati. Adapun therminologi menepati adalah suatu perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan kaidah atau peraturan yang berlaku Kemudian muncul pertanyaan : mengapa kita harus menepati kaidah atau peraturan? Secara hukum, kalau suatu kaidah (atau program yang telah direncanakan) telah disepakati

sebagai

kehendak

bersama

atau

sebagai

konsensus,

maka

keseluruhan warga masyarakat (warga lembaga) tersebut telah mengikatkan diri atau telah terikat oleh hasil konsensus tersebut. Dengan demikian mereka mempunyai kewajiban moral untuk menepati hasil consensus tersebut. Menurut

Prof.

Eggens

yang

terkenal

dengan

teorinya

“konsensualisme”

mengemukakan, bahwa keharusan menepati kaidah atau peraturan adalah suatu tuntutan kesusilaan merupakan suatu puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dalam pepatah een man een man een word een word, artinya, dengan diletakkannya kepercayaan pada seseorang, maka orang tersebut telah ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya. Dengan landasan teori termaksud di atas, jawaban mengapa orang harus menepati kaidah atau peraturan adalah karena suatu kesusilaan dan merupakan suatu puncak peningkatan martabat manusia

2.8.6. Mendukung Mendukung adalah sikap partisipasi aktif dalam melaksanakan nilai dan kaidah (fungsi, tugas atau uraian kerja). Partisipasi aktif, merupakan suatu proses kegiatan yang hidup dan berkembang, oleh karena itu partisipasi pasif (tidak menolak program-program yang

2 - 50


UUJK, SMK3 dan PDL

direncanakan namun tidak ada prakarsa) harus dihilangkan. Dan sebaliknya partisipasi aktif perlu dipertumbuh-kembangkan. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi adalah : 1) Identifikasi dan klasifikasi jenis-jenis partisipasi 2) mewadahi partisipasi agar kegairahan berpartisipasi tidak melayang, misalnya wadah partisipasi buah pikiran dapat membentuk : rapat mingguan, briefing, seminar dan penataran 3) Pra-syarat partisipasi, yakni : a) Adanya rasa senasib sepenanggungan atau ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul b) Adanya rasa ketergantungan dan keterkaitan c) Adanya keterkaitan tujuan d) Adanya prakarsawan e) Adanya iklim partisipasi Iklim partisipasi perlu diciptakan, karena pada umumnya partisipasi apapun tidak akan ada dikalangan bawah apabila tidak diperhatikan. Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan partisipasi adalah : a) Keberadaan dan kedaulatan bawahan dihormati b) Tugas dan wewenang bahwa yang telah dilimpahkan diakui c) Adanya komunikasi tenggang rasa dan anggota “Duduk sama rendah berdiri sama tinggi d) Tertanamnya perasaan, bahwa keikutsertaan bawahan mempunyai arti relevan bagi dirinya dan lingkungannya. 2.8.7. Permasalahan Dengan bertolak pada makna disiplin terurai diatas, ruang lingkup permasalahan menegakkan disiplin dapat dipertanyakan sebagai berikut: 1. Apakah kaidah atau (fungsi lembaga yang terumuskan dalam tujuan lembaga, tujuan lembaga terjabarkan dalam program-program kerja, program-program kerja terdistribusikan pada unit-unit kerja dalam bentuk uraian kerja) sudah terinci secara jelas, tegas dan mampu berfungsi sebagai pengendali dalam proses kegiatan

2 - 51


UUJK, SMK3 dan PDL

2. Apakah kesadaran warga lembaga dalam menjalankan tugas sudah menggunakan kaidah-kaidah yang ada sebagai pedoman sudah ada 3. Apakah sarana dan prasarana sudah mampu mendukung untuk menegakkan disiplin 4. Apakah kelompok elite di lembaga kita sudah arif (professional) dalam mengantisipasi dan mengatasi gejala-gejala yang timbul 5. Adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi tegaknya disiplin di lembaga kita.

2.8.8. Langkah-Langkah Menegakkan Disiplin 1. Menata kembali peraturan, tujuan program kerja dan pendistribusiannya agar terumus secara jelas dan tegas 2. Penataan ulang butir-butir nomor 1, hasilnya harus mampu berfungsi sebagai pengendali agar proses kegiatan di lembaga kita nampak. a. Adanya keteraturan (penataan secara sistematik) dalam memproyeksikan arah lembaga b. Adanya sistem pengendalian yang mantap c. Adanya stabiitas yang nyata atau tidak semu d. Adanya iklim kerja yang kondusif e. Tidak adanya standar ganda dalam pelaksaan f.

Tidak adanya rasa kuatir, kecewa atau frustasi dan konflik dalam diri warga lembaga untuk memilih dua pilihan yang tidak serba enak.

3. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran disiplin bawahan dengan melakukan pendekatan edukatif antara lain : 

Ing ngarso sun tulodo



Ing madyo mbangun karso



Tut wuri Handayani



Saling asah, saling asuh, saling asih



Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.

Agar tumbuh kesadaran melu andarbeni, melu hangrukebi dan nulat sariro hangrosowani Dan menghindarkan penjatuhan sangsi yang subyektif, tanpa pembuktian terlebih dahulu dan tidak didasarkan pada kaidah yang berlaku.

2 - 52


UUJK, SMK3 dan PDL

4. Mengoptimalkan sarana yang ada dan melengkapi sarana yang belum ada. Dalam hal ini, harus diketahui terlebih dahulu hasil perolehan butir nomor 1, 2 dan 3 diatas. 5. Dirumuskan sistem pengendalian terlebih dahulu dan baru dibentuk unit kerja yang bidang garapannya sebagai pengendali proses kegiatan kegiatan yang ada dilembaga. 6. Nilai budaya vertikal oriented harus dibuang jauh-jauh dan sebagai gantinya adalah nilai budaya organis atau sejaring. 7. Untuk menambah wawasan dalam upaya menegakan disiplin di lembaga kita. Penulis kutipkan kesimpulan pendapat Menhankam Edi Sudrajat, sebagai berikut : a. Para petinggi Negara harus menjadi teladan dan bertanggung jawab atas disiplin nasional memerlukan suri tauladan secara hierarkis dan tidak akan ada prajurit yang disiplin apabila komandannya bertindak semaunya sendiri. Adapun keluhan terhadap tingkat nasional maka sesungguhnya keluhan tersebut pertama-tama ditunjukan kepada lapisan elite, para pimpinan dan pemuka masyarakat, karena dari mereka diharapkan suri teladannya. Golongan inilah yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap cacat celanya kesuriteladanan, karena masuk dalam golongan elite masyarakat. b. Pembudayaan disiplin nasional tidak dapat dilaksanakan secara santai tetapi membutuhkan konsistensi, tekad yang bulat, kerja keras dan disertai dengan tindakan nyata tanpa pandang bulu terhdap pelanggarnya Lebih dari itu pembudayaan nasional memerlukan keteladanan secara hierarchies, karena itu jika ada keluhan terhadap tingkat disiplin nasional maka sesungguhnya keluhan tersebut harus ditujukan kepada elite atau pada para pimpinan c. Disiplin bukanlah hanya kewajiban kepatuhan dari bawah ke atas tetapi lebih

utama

lagi

dari

atas

ke

bawah,

berapa

disiplin

dalam

mempertanggung jawabkan pembinaan dan kepemimpinan Hanya dengan demikian tercipta rasa aman dan terjamin keamanan dari yang berada di bawah yakni masyarakat luas d. Disiplin nasional termasuk disiplin berpikir dan dimulai dari sikap batin dan kejernihan hati nurani.

2 - 53


UUJK, SMK3 dan PDL

Jika hati nurani sudah bersih maka akan terbentuk sikap dan prilaku yang disiplin, termasuk dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. e. Disiplin, pada dasarnya adalah sikap batin yang tercermin dalam perilaku untuk senantiasa mentaati setiap norma dan ketentuan secara sadar dan dijalankan secara ikhlas tanpa adanya paksaan. Oleh karenanya sikap batin dan perilaku disiplin tidak dapat diwujudkan hanya melalui ceramah atau kuliah saja namun harus ditumbuhkembangkan melalui contoh teladan serta melalui pembiasaan dalam kehidupan secara terus menerus (Suara Karya, Kamis, 29 Juni 1995). 2.9.

Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Sumber Daya Air

2.9.1. Umum Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menetapkan bahwa Sumber daya Air adalah air, sumber air, dan daya yang terkandung di dalamnya, dalam hal ini lebih lanjut ditetapkan bahwa :



Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat



Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah



Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.



Sumber air adalah tempat atau wadah air alami/dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah



Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

2.9.2. Pengelolaan Sumber Daya Air Pengertian pengelolaan sumber daya air seperti yang tercantum dalam undangundang no. 7 tahun 2004 adalah :



Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyellenggaraan konservasi sumber daya air, penggunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air 2 - 54




Pola

pengelolaan

UUJK, SMK3 dan PDL

sumber

daya

air

adalah

kerangka

dasar

dalam

merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air



Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh

dan

terpadu

yang

diperlukan

untuk

menyelenggarakan

pengelolaan sumber daya air



Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas. Dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih lanjut seperti diuraikan pada Pasal 11 dan 12 bahwa :



Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air



Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah



Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya



Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air



Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai



Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.

2.9.3. Wewenang dan Tanggung Jawab Tentang wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air seperti tertuang pada : 2 - 55


UUJK, SMK3 dan PDL

a. Pasal 13 ayat : (1)

Wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden

(2)

Presiden

menetapkan

sebagaimana

dimaksud

wilayah pada

sungai ayat

dan (1)

cekungan

dengan

air

tanah

memperhatikan

pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional (3)

Penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional

(4)

Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara

(5)

Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

b. Pasal 14 : Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah meliputi : a.

menetapkan kebijakan nasional sumber daya air;

b.

menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

c.

menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

d.

menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

e.

melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

f.

mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; 2 - 56


g.

mengatur,

menetapkan,

UUJK, SMK3 dan PDL

dan

memberi

rekomendasi

teknis

atas

penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara; h.

membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional;

i.

memfasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam pengelolaan sumber daya air;

j.

menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air;

k.

menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; dan

l.

memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.kota.

c. Pasal 15 : Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah provinsi meliputi : a.

menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;

b.

menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

c.

menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;

d.

menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

e.

melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;

f.

mengatur, menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

g.

mengatur,

menetapkan,

dan

memberi

rekomendasi

teknis

atas

penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota; 2 - 57


h.

UUJK, SMK3 dan PDL

membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

i.

memfasilitasi

penyelesaian

sengketa

antar

kabupaten/kota

dalam

pengelolaan sumber daya air; j.

membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;

k.

menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan

l.

memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota.

d. Pasal 16 : Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah kabupaten/kota meliputi : a.

menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan

sumber

daya

air

provinsi

dengan

memperhatikan

kepentingan kabupaten/kota sekitarnya; b.

menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

c.

menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam

satu

kabupaten/kota

dengan

memperhatikan

kepentingan

kabupaten/kota sekitarnya; d.

menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

e.

melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu

kabupaten/kota

dengan

memperhatikan

kepentingan

kabupaten/kota sekitarnya; f.

mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota;

g.

membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota

dan/atau

pada

wilayah

sungai

dalam

satu

kabupaten/kota; h.

memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan 2 - 58


i.

UUJK, SMK3 dan PDL

menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

e. Pasal 17 : Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi : a.

mengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum dilaksanakan oleh

masyarakat

dan/atau

pemerintah

di

atasnya

dengan

mempertimbangkan asas kemanfaatan umum; b.

menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya;

c.

memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas air sesuai dengan ketersediaan air yang ada; dan

d.

memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

f.

Pasal 18 : Sebaga wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Pasal 19, Ayat : (1)

dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, pemerintah daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 wajib diambil oleh pemerintah di atasnya dalam hal : a. pemerintah

daerah

tidak

melaksanakan

sebagian

wewenang

pengelolaan sumber daya air sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau b. adanya sengketa antar provinsi atau antar kabupaten/kota.

2 - 59


UUJK, SMK3 dan PDL

2.9.4. Pengamanan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Memperhatikan UU. No. 18 tahun 1999 tentang : Jasa Konstruksi, pasal 23 ayat (2) menetapkan bahwa : Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Selain itu undang-undang No. 7 tahun 2004, tentang : Sumber Daya Air, pasal 63 ayat (1) menetapkan bahwa : Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengalaman banyaknya terjadi musibah akibat pekerjaan konstruksi dan

amanat

perundang-undangan

tersebut

di

atas

maka

pengamanan

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi menjadi suatu keharusan bagi semua yang terlibat. Khususnya

tentang

pengamanan

penyelenggaraan

pekerjaan

konstruksi

bendungan telah diatur dengan : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 72/PRT/1997, tentang: Keamanan Bendungan, dan sudah dituangkan pada SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor : SNI – 1731 – 1989, bagian F, tentang : Pedoman Keamanan Bendungan, antara lain menetapkan : Bagain Kedua, maksud dan tujuan pasal 2, ayat : (1)

Pengaturan keamanan bendungan dimaksudkan untuk mewujudkan tertib pembangunan dan pemanfaatan bendungan agar layak teknis disain dan konstruksi, aman dalam pengelolaannya, sehingga dapat mencegah atau sekurang-kurangnya mengurangi resiko kegagalan bangunan bendungan.

(2)

Pengaturan keamanan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk kelestarian fungsi bendungan serta memberikan jamianan keamanan bendungan dan terlidunginya masyarakat serta harta benda yang berada di wilayah yang terpengaruh oleh potensi bahaya bendungan.

2 - 60


UUJK, SMK3 dan PDL

Bagain Ketiga, Ruang Lingkup pasal 3, ayat : (1)

Lingkup pengaturan keamanan bendungan adalah pengaturan terhadap kegiatan

pembangunan,

pengelolaan

rehabilitasi,

perluasan

dan

penghapusan fungsi bendungan dalam aspek keamanan bendungan.. (2)

Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bendungan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a.

bendungan yang mempunyai ketinggian 15 meter, diukur dari dasar lembah terdalam dan dengan daya tampung sekurang-kurangnya 100.000 meter kubik; atau

b.

bendungan yang mempunyai ketinggian kurang dari 15 meter, diukur dari dasar lembah terdalam dan dengan daya tampung sekurangkurangnya 500.000 meter kubik; atau

c.

bangunan penahan air lainnya di luar ketentuan yang disebut dalam butir (a) dan atau (b) ayat ini yang ditetapkan oleh Komisi Keamanan Bendungan.

(3)

Luas daerah pengawasan keamanan bendungan meliputi juga daerah waduk dan dearh sabuk hijau

Bab IV Pembangunan, Bagian Pertama Perijinan Pembangunan Bendungan Pasal 11: Pembangunan bendungan harus terlebih dahulu mendapat perijinan sebagai berikut : a)

Izin penggunaan sumber daya air beserta lokasinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang berlaku.

b)

Persetujuan AMDAL sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang berlaku

c)

Persetujuan yang berkaitan dengan keamanan bendungan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian kedua Disain, Pasal 12 ayat : (1)

Disain

bendungan

harus

memenuhi

ketentuan

teknis

perencanaan

bendungan yang ditetapkan oleh Menteri (2)

Penyiapan disain suatu bendungan hanya dapat dilakukan apabila Pemilik Bendungan memperkerjakan tenaga ahli perekayasaan bendungan.

(3)

Disain bendungan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri 2 - 61


(4)

UUJK, SMK3 dan PDL

Unit Keamanan Bendungan harus melakukan kajian atas laporan disain bendungan sebagai bahan evaluasi Komisi Keamanan Bendungan dalam merumuskan rekomendasi kepada Menteri.

(5)

Persetujuan disain akan dikeluarkan Menteri selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterimanya permohonan dari Pemilik Bendungan.

(6)

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan Persetujuan Disain belum diberikan, maka Pemilik Bendungan dianggap telah memperoleh persetujuan, kecuali bila disainnya belum dapat dinyatakan layak.

(7)

Pemilik Bendungan berkewajiban melaksanakan review desain sebelum pelaksanaan

pembangunan,

dan

melaporkan

hasilnya

kepada

Unit

Keamanan Bendungan. (8)

Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan pengkajian disain sebagaimana disebutkan psa ayat (4) dibebankan kepada Pemilik Bendungan.

Bagian ketiga : Pelaksanaan Konstruksi dan Rencana Pengisian Waduk Pasal 13, ayat : (1)

Pemilik

Bendungan

harus

melaksanakan

konstruksi

sesuai

dengan

persyaratan teknis dan ketentuan pelaksanaan konstruksi yang ditentukan oleh Menteri. (2)

Dalam pelaksanaan konstruksi Pemilik Bendungan wajib melakukan supervisi dengan memperkerjakan tenaga ahli perekayasaan bendungan

(3)

Unit Keamanan Bendungan mengadakan pemantauan berkala guna melakukan pengkajian atas pelaksanaan konstruksi.

(4)

Setiap perubahan disain yang akan menghasilkan modifikasi struktur, harus dikonsultasikan kepada Unit Keamanan Bendungan sebelum dilaksanakan

(5)

Pemilik Bendungan dapat melakukan pengisian waduk apabila bendungan sudah memenuhi syarat untuk pengisian dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

(6)

Unit Keamanan Bendungan harus melakukan kajian atas dokumen pelaksanaan konstruksi, rencana pengisian waduk dan rencana awal petunjuk operasi dan pemeliharaan dan Rencana Tindak Darurat sebagai bahan

evaluasi

Komisi

Keamanan

Bendungan

dalam

merumuskan

rekomendasi kepada Menteri.

2 - 62


(7)

UUJK, SMK3 dan PDL

Persetujuan Pengisian Waduk akan dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan dari Pemilik Bendungan.

(8)

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Persetujuan Pengisian Waduk belum diberikan maka Pemilik Bendungan dianggap telah memperoleh persetujuan, kecuali bila waduk belum dapat dinyatakan layak untuk diisi.

(9)

Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan pengkaian pelaksanaan konstruksi dan rencana pengisian waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada Pemilik Bendungan.

Dengan memahami dan menerapkan ketentuan peraturan perundangan seperti tersebut diatas, diharapkan resiko kegagalan pekerjaan konstruksi maupun kegagalan bangunan terutama dapat mencegah terjadinya korban manusia, harta benda, kerusakan lingkungan serta terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bendungan.

2 - 63


UUJK, SMK3 dan PDL

RANGKUMAN 1.

Maksud mempelajari UUJK (Undang-Undang Jasa Konstruksi) ialah : Agar terwujud iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional. Dengan melengkapi : 

Terbentuknya kepranataan usaha



Dukungan pengembangan usaha



Berkembangnya partisipasi masyarakat



Terselenggaranya pengaturan pemberdayaan dan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat.

 2.

Adanya masyarakat jasa konstruksi (asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi).

Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas : 1. Kejujuran dan keadilan 2. Manfaat 3. Keserasian 4. Keseimbangan 5. Kemandirian 6. Keterbukaan 7. Kemitraan 8. Keamanan dan keselamatan.

3.

Peran masyarakat sesuai UUJK adalah : a. Hak masyarakat umum  Melakukan pengawasan  Memperoleh penggantian  Yang dirugikan berhak menggugat b. Kewajiban masyarakat umum  Menjaga ketertiban  Mencegah terjadinya hasil pekerjaan yang membahayakan c. Masyarakat jasa konstruksi  Memperluas bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan.

4.

Forum Jasa Konstruksi yang bernaung dalam lembaga pengembangan jasa konstruksi :  Asosiasi perusahaan jasa konstruksi


UUJK, SMK3 dan PDL

 Asosiasi profesi jasa konstruksi  Asosiasi perusahaan barang mitra jasa konstruksi  Masyarakat intelektual  Organisasi kemasyarakatan wakil konsumen jasa konstruksi  Instansi pemerintah  Unsur-unsur lain yang dianggap perlu 5.

Kewajiban dan hak para pihak dalam pengikatan Kewajiban pengguna jasa 1. Mengumumkan secara luas pekerjaan yang ditenderkan 2. Menerbitkan dokumen tender 3. Mengundang semua yang lulus prakualifikasi 4. Memberikan penjelasan tentang pekerjaan tersebut 5. Memberikan tanggapan terhadap sanggahan 6. Menetapkan penyedia jasa 7. Mengembalikan jaminan penawaran bagi yang kalah 8. Menunjukkan bukti kemampuan membayar 9. Menindaklanjuti penetapan tertulis (kontrak) 10. Mengganti biaya yang dikeluarkan penyedia jasa bila batal 11. Memberikan penjelasan tentang resiko pekerjaan.

6.

Hak pengguna jasa 1. Memungut biaya pengadaan dokumen 2. Mencairkan jaminan bila penyedia jasa tidak memenuhi ketentuan 3. Menolak seluruh penawar bila seluruh penawar tidak tanggap.

7.

Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi (PPK) 1. Kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi a. Kegiatan penyiapan -

kegiatan awal pelaksanaan pekerjaan

b. Kegiatan pengerjaan -

serangkaian kegiatan perencanaan atau

-

serangkaian kegiatan pelaksanaan

c. Kegiatan pengakhiran -

penyerahan laporan akhir dan pembayaran akhir

-

penyerahan bangunan dan pembayaran akhir


8.

Ketentuan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

9.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara bertahap yakni :

UUJK, SMK3 dan PDL



Melalui perdamaian



Para pihak meminta atau menunjuk bantuan seseorang atau lebih



Menunjuk seorang mediator oleh lembaga arbitrase



Para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat menggunakan lembaga arbitrase



Apabila belum dapat ditempuh melalui pengadilan seperti biasanya ditulis dalam pasal surat perjanjian kerja

10.

Tanggung jawab profesional seperti yang diamanatkan undang-undang jasa konstruksi : a. Azas -

bertanggung jawab sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatuhan dan kejujuran intelektual

-

dalam menjalankan profesinya dengan mengutamakan kepentingan umum

b. Jenis tanggung jawab -

pada tahap pelaksanaan konstruksi kegagalan pekerjaan konstruksi

-

setelah selesai pelaksanaan pekerjaan konstruksi kegagalan bangunan

c. Sangsi

11.

-

sangsi administrasi

-

sangsi pidana

-

ganti rugi pada pihak yang dirugikan

Sebagai tenaga ahli perlu dikembangkan etos kerja yaitu : a. Menghayati makna “etos kerja” akan dapat mengungkapkan suatu persepsi, apa dan bagaimana seharusnya melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaikbaiknya. b. Para pelakunya menghayati bahwa tugas pekerjaan yang dibebankan di atas pundaknya sebagai “amanah” yang harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat.

12.

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan bendungan perlu dipahami ketentuan pembangunan bendungan yang dituangkan pada KEPMEN PU No. 72/PRT/1997, Tentang : Keamanan Bendungan.


UUJK, SMK3 dan PDL

LATIHAN

Isian atau Jawaban Singkat Isilah titik-titik dari lembar pertanyaan atau jawab pertanyaan secara benar, singkat dan jelas 1. Masyarakat juga berkewajiban turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan. Sebutkan undang-undang apa dan pasal berapa yang menyebutkan kewajiban masyarakat. . .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 2. Sebagai kontraktor harus paham betul tentang kegagalan bangunan. Sebutkan undang-undang apa, bab berapa, pasal berapa saja yang mengatur tentang kegagalan bangunan. . .................................................................................................................................... . .................................................................................................................................... 3. Peraturan pemerintah nomor berapa tahun berapa, yang mengatur tentang : Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi . .................................................................................................................................... . .................................................................................................................................... 4. Dalam pelaksanaan tugas kita semua dituntut tanggung jawab, paling tidak 2 tanggung yang sangat mendasar sesuai yang uraian dalam Bab 8, Etos Kerja modul ini. Sebutkan. ..................................................................................................................................... . .................................................................................................................................... 5. Sebutkan 5 cakupan pekerjaan konstruksi yang dirumuskan dalam UU No. 18/1999 dan PP No. 28/29/30 tahun 2000. . .................................................................................................................................... .....................................................................................................................................


UUJK, SMK3 dan PDL

6. Jelaskan secara singkat kewajiban dan tanggung jawab penyedia jasa : . .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 7. Jelaskan secara singkat kewajiban dan tanggung jawab pengguna jasa : . .................................................................................................................................... . .................................................................................................................................... 8. Antara pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan. Sebutkan 2 jenis persengkokolan yang dominan dan sering terjadi : . .................................................................................................................................... . .................................................................................................................................... 9. Peraturan

Pemerintah

nomor

berapa

dan

pasal

berapa

yang

melarang

persekongkolan : . .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 10. Jelaskan perbedaan antara etika dan moral : . .................................................................................................................................... .....................................................................................................................................


UUJK, SMK3 dan PDL

BAB 3 K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

3.1.

Pengetahuan Dasar K3

3.1.1. Umum Untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi yang optimal, maka aspek keselamatan kerja harus mendapat perhatian tersendiri. Keselamatan kerja merupakan salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melakukan suatu pekerjaan disamping dua aspek lain, yaitu pemenuhan target produksi sesuai mutu/spesifikasi dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dan masing-masing memiliki peran yang strategis serta tidak dapat terlepas satu dengan lainnya.

a.

Pengertian dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja Pengertian umum dari keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk melaksanakan

pekerjaan

tanpa

mengakibatkan

kecelakaanatau

nihil

kecelakaan penyalit akibat kerja atau zero accident. Dengan demikian setiap personil di dalam suatu lingkungan kerja harus membuat suasana kerja atau lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala macam bahaya untuk mencapai hasil kerja yang menguntungkan. Tujuan dari keselamatan kerja adalah untuk mengadakan pencegahan agar setiap personil atau karyawan tidak mendapatkan kecelakaan dan alat-alat produksi tidak mengalami kerusakan ketika sedang melaksanakan pekerjaan.

b.

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja Prinsip keselamatan kerja bahwa setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman dan selamat. Suatu kecelakaan terjadi karena ada penyebabnya, antara lain manusia, peralatan, atau kedua-duanya. Penyebab kecelakaan ini harus dicegah untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Hal-hal yang perlu diketahui agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman, antara lain:

1) Mengenal dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan, 2) Mengetahui potensi-bahaya yang bisa timbul dari setiap kegiatan pada setiap item pekerjaan yang akan dilakukan

3) Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Daftar Simak K3. 3-1


UUJK, SMK3 dan PDL

Dengan mengetahui dan melaksanakan ketiga hal tersebut di atas akan tercipta lingkungan kerja yang aman dan tidak akan terjadi kecelakaan, baik manusianya maupun peralatannya.

c.

Pentingnya keselamatan kerja Keselamatan kerja sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan antara lain untuk:

1) Menyelamatkan karyawan dari penderitaan sakit atau cacat, kehilangan waktu, dan kehilangan pemasukan uang.

2) Menyelamatkan keluarga dari kesedihan atau kesusahan, kehilangan peneri-maan uang, dan masa depan yang tidak menentu.

3) Menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya akibat kecelakaan, melatih kembali atau mengganti karyawan, kehilangan waktu akibat kegiatan kerja terhenti, dan menurunnya produksi.

3.1.2. Pembinaan keselamatan kerja Untuk mencegah terjadinya kecelakaan perlu dilakukan pembinaan keselamatan kerja terhadap karyawan agar dapat meniadakan keadaan yang berbahaya di tempat kerja. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membina keselamatan kerja para karyawannya, baik yang bersifat di dalam ruangan (in-door safety development) atau praktik di lapangan (out-door safety development). Setiap perusahaan harus memiliki safety officer sebagai personil atau bagian yang bertanggung jawab terhadap pembinaan keselamatan kerja karyawan maupun tamu perusahaan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan keselamatan kerja antara lain:

1) Penyuluhan singkat atau safety talk 1.a. Motivasi singkat tentang keselamatan kerja yang umumnya dilakukan setiap mulai kerja atau pada hari-hari tertentu selama 10 menit sebelum bekerja dimulai.

1.b. Pemasangan poster keselamatan kerja 1.c. Pemutaran film atau slide tentang keselamatan kerja 2) Safety committee 2.a. Mengusahakan terciptanya suasana kerja yang aman. 2.b. Menanamkan rasa kesadaran atau disiplin yang sangat tinggi tentang pentingnya keselamatan kerja

3-2


UUJK, SMK3 dan PDL

2.c. Pemberian informasi tentang teknik-teknik keselamatan kerja serta peralatan keselamatan kerja.

3) Pendidikan dan pelatihan 3.a. Melaksanakan kursus keselamatan kerja baik dengan cara mengirimkan karyawan ke tempat-tempat diklat keselamatan kerja atau mengundang para akhli keselamatan kerja dari luar perusahaan untuk memberikan pelatihan di dalam perusahaan.

3.b. Pelaksanaan nomor 1.a. dapat di dalam negeri atau pun di luar negeri. 3.c. Latihan penggunaan peralatan keselamatan kerja Alat-alat keselamatan kerja harus disediakan oleh perusahaan. Alat tersebut berupa alat proteksi diri yang diperlukan sesuai dengan kondisi kerja.

3.2.

Peraturan dan Perundang-Undangan K3

3.2.1. Beberapa Peraturan Yang Berkaitan Dengan K3 Di Indonesia perlu dipahami 1. Undang-undang No.1 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undangundang Kerja Tahun 1948 No. 12. Di dalam penjelasannya dikatakan bahwa Undang-undang No. 12 tahun 1948 ini dimaksudkan sebagai undang-undang pokok (lex generalis) undang-undang kerja yang memuat aturan-aturan dasar tentang pekerjaan anak, orang muda dan orang wanita, waktu kerja, istirahat dan tempat kerja. Mengenai pekerjaan anak, ditentukan bahwa anak-anak tidak boleh menjalankan pekerjaan (pasal 2). Maksud larangan ini adalah memberikan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan dan pendidikan si anak. Larangan itu sifatnya mutlak, artinya di semua perusahaan, tanpa membedakan jenis perusahaan tersebut. tetapi kenyataannya masih ada anak yang bekerja dengan berbagai alasan. Yang perlu diperhatikan adalah perlindungannya serta kesempatan untuk sekolah dan mengembangkan diri. Orang muda pada dasarnya dibolehkan melakukan pekerjaan. Namun untuk menjaga keselamatan, kesehatan dan kemungkinan perkembangan jasmani dan rohani, pekerjaan itu dibatasi. Orang wanita pada dasarnya tidak dilarang melakukan pekerjaan, tetapi hanya dibatasi berdasarkan pertimbangan bahwa wanita badannya lemah serta untuk menjaga kesehatan dan kesusilaannya. Dalam Undang-undang Kera dinyatakan : a. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh seorang wanita. Demikian pula apabila pekerjaan itu tidak 3-3


UUJK, SMK3 dan PDL

dapat dihindarkan berhubungan dengan kepentingan atau kesejahteraan umum (pasal 7). Malam hari, ialah waktu antara jam 18.00 sampai 06.00. b. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan di dalam tambang, lubang di dalam tanah atau tempat lain untuk mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah (pasal 8). c. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatannya, demikian pula pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan keadaannya berbahaya bagi kesusilaannya (pasal 9). Disamping itu, pasal 13 memuat pula ketentuan yang khusus ditujukan bagi orang wanita, yaitu mengenai haid dan melahirkan.

3.2.2. Undang-Undang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970 Undang-undang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1970 adalah Undang-undang keselamatan kerja yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia dan merupakan induk dari segala peraturan keselamatan kerja yang berada di bawahnya. Meskipun judulnya disebut dengan Undang-undang Keselamatan Kerja sesuai bunyi pasal 18 namun materi yang diatur termasuk masalah kesehatan kerja.

Setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, sudah barang tentu dasar filosofi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja seperti tercermin di dalam peraturan perundangan yang lama tidak sesuai lagi dengan falsafah Negera Republik Indonesia yaitu Pancasila. Pada tahun 1970 berhasil dikeluarkan Undang-Undang No. I tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang merupakan penggantian VR. 1910 dengan beberapa perubahan mendasar, antara lain : –

Bersifat lebih preventif

–

Memperluas ruang lingkup

–

Tidak hanya menitik beratkan pengamanan terhadap alat produksi.

1. Tujuan Pada dasarnya Undang-Undang No. I tahun 1970 tidak menghendaki sikap kuratif atau korektif atas kecelakaan kerja, melainkan menentukan bahwa kecelakaan kerja itu harus dicegah jangan sampai terjadi, dan lingkungan kerja harus memenuhi

syarat-syarat

kesehatan.

Jadi,

jelaskah

bahwa

usaha-usaha

peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja lebih diutamakan daripada penanggulangan. 3-4


UUJK, SMK3 dan PDL

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai 'kejadian yang tidak diduga sebelumnya". Sebenarnya, setiap kecelakaan kerja dapat diramalkan atau diduga dari semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, kewajiban berbuat secara selamat, dan mengatur perala serta perlengkapan produksi sesuai standar yang diwajibkan oleh UU adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan. H.W. Heinrich dalam bukunya The Accident Prevent mengungkapkan bahwa 80% kecelakaan disebabkan oleh perbuatan yang tidak aman (unsafe act) dan hanya 20% oleh kondisi yang tidak aman (unsafe condition), dengan demikian dapat disimpulkan setiap karyawan diwajibkan untuk memelihara keselamatan dan kesehatan kerja secara maksimal melalui perilaku yang aman. Perbuatan berbahaya biasanya disebabkan oleh : a. Kekurangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ; b. Keletihan atau kebosanan ; c. Cara kerja manusia tidak sepadan secara ergonomis ; d. Gangguan psikologis ; e. Pengaruh sosial-psikologis.

Penyakit akibat kerja disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : a. Faktor biologis ; b. Faktor kimia termasuk debu dan uap logam ; c. Faktor fisik terinasuk kebisingan/getaran, radiasi, penerangan, suhu dan kelembaban ; d. Faktor psikologis karena tekanan mental/stress.

“ Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional …”

Kutipan di atas adalah konsiderans Undang-undang No. 1/1970 yang bersumber dari pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan oleh sebab itu seluruh faktor penyebab kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di tempat kerja wajib ditanggulangi oleh pengusaha sebelum membawa korban jiwa. Tujuan dan sasaran daripada Undang-undang Keselamatan seperti pada pokok-pokok pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang No. I tahun 1970, maka dapat diketahui antara lain :

3-5


UUJK, SMK3 dan PDL

a. Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. b. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. c. Agar proses produksi dapat berajalan secara lancar tanpa hambatan apapun. Kondisi tersebut dapat dicapai antara lain apabila kecelakaan termasuk kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi. Oleb karena itu setiap usaha keselamatan dan kesehatan kerja tidak lain adalah pencegahan

dan

penanggulangan

kecelakaan

di

tempat

kerja

untuk

kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.

2. Ruang Lingkup Undang-undang Keselamatan Kerja ini berlaku untuk setiap tempat kerja yang didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu : a. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial; b. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu; c. Adanya sumber bahaya. Tempat Kerja adalah tempat dilakukannya pekerjaan bagi sesuatu usaha, dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja, dan kemungkinan adanya bahaya kerja di tempat itu. Tempat kerja tersebut mencakup semua tempat kegiatan usaha baik yang bersifat ekonomis maupun sosial. Tempat kerja yang bersifat sosial seperti : a. bengkel tempat untuk pelajaran praktek ; b. tempat rekreasi ; c. rumah sakit ; d. tempat ibadah ; e. tempat berbelanja ; f.

pusat hiburan.

Tenaga kerja yang bekerja disana, diartikan sebagai pekerja maupun tidak tetap atau yang bekerja pada waktu-waktu tertentu, misalnya : rumah pompa, gardu transformator dan sebagainya yang tenaga kerjanya memasuki ruangan tersebut hanya sementara untuk mengadakan pengendalian, mengoperasikan instalasi, menyetel, dan lain sebagainya maupun yang bekerja secara terus-menerus.

3-6


UUJK, SMK3 dan PDL

Bahaya kerja adalah sumber bahaya yang ditetapkan secara terperinci dalam Bab II pasal 2 ayat (2) yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Perincian sumber bahaya dikaitkan dengan : a. keadaan perlengkapan dan peralatan ; b. lingkungan kerja ; c. sifat pekerjaan ; d. cara kerja ; e. proses produksi. Materi keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam ruang lingkup UU No. 1 tahun 1970 adalah keselamatan dan kesehatan kerja yang bertalian dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja dan lingkungan kerja, serta cara mencegah

terjadinya

kecelakaan

dan

sakit

akibat

kerja,

memberikan

perlindungan kepada sumber-sumber produksi sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam pasal 3 dan 4 mulai dari tahap perencanaan, perbuatan dan pemakaian terhadap barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk : a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan ; d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya ; e. Memberi pertolongan pada kecelakaan ; f.

Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja ;

g. Mencegah

dan

mengendalikan

timbul

atau

menyebarluasnya

suhu,

kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran ; h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik pisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan ; i.

Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai ;

j.

Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik ;

k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; l.

Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;

3-7


UUJK, SMK3 dan PDL

m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya; n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang; o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang; q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; r.

Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi;

3. Pengawasan Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah unit organisasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 10 UU No. 14 tahun 1969 dan pasal 5 ayat (a) UU No. 1 tahun 1970. Secara operasional dilakukan oleh Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi untuk : a. Mengawasi dan memberi penerangan pelaksanaan ketentuan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. b. Memberikan penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan secara efektif dari peraturan-peraturan yang ada. c. Melaporkan kepada yang berwenang dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja tentang kekurangan-kekurangan atau penyimpangan yang disebabkan karena hal-hal yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundangan atau berfungsi sebagai pendeteksi terhadap masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan. Fungsi pengawasan yang harus dijalankan oleh Direktur, para Pegawai Pengawas dan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dapat dijalankan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan tenaga pengawas yang cukup besar jumlahnya dan bermutu dalam arti mempunyai keahlian dan penguasaan teoritis dalam bidang spesialisasi yang beraneka ragam dan berpengalaman di bidangnya. Untuk mendapatkan tenaga yang demikian tidaklah mudah dan sangat sulit apabila hanya mengandalkan dari Departemen Tenaga Kerja sendiri. Karena fungsi pengawasan tidak memungkinkan untuk dipenuhi oleh pegawai teknis dari Departemen Tenaga Kerja sendiri, maka Menteri Tenaga Kerja dapat 3-8


UUJK, SMK3 dan PDL

mengangkat tenaga-tenaga ahli dari luar Departemen Tenaga Kerja maupun swasta sebagai ahli K3 seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) UU No. tahun 1970. Dengan sistem ini maka terdapat desentralisasi pelaksanaan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja tetapi kebijaksanaan nasional tetap berada, dan menjadi tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja guna menjamin pelaksanaan Undang-undang Keselamatan Kerja dapat berjalan secara serasi dan merata di seluruh wilayah hukum Indonesia. Dalam pasal 6 diatur tentang tata cara banding yang dapat ditempuh apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak dapat menerima putusan Direktur dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Panitia banding adalah panitia teknis yang anggotanya terdiri dari ahli-ahli dalam bidang yang diperlukan. Tata cara, susunan anggota, tugas dan lain-lain ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas Departemen Tenaga Kerja dalam hal ini Pengawas Ketenagakerjaan maka pengusaha harus membayar retribusi seperti yang diatur dalam pasal 7. Agar setiap tenaga kerja mendapatkan jaminan terhadap kesehatannya yang mungkin dapat diakibatkan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan kerja yang bertalian dengan jabatannya dan untuk tetap menjaga efisiensi dan produktivitas kerja, maka diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap tenaga kerja baik secara awal maupun berkala.

4. Kewajiban Pengurus K3 a. Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. b. Memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan disetujui oleh Direktur. c. Menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru tentang : 1) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. 2) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. 3) Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. 4) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. 3-9


UUJK, SMK3 dan PDL

d. Hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut diatas. e. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. f.

Memenuhi dan mentaati semua syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.

g. Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat Yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, sesuai dengan tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan yang telah ditentukan. h. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat

keselamatan,

kerja

yang

diwajibkan,

sehelai

undang-undang

keselamatan kerja dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. i.

Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinannya, semua gambar keselamatan kerja. Yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

j.

Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya. Dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai

dengan

petunjuk-petunjuk

yang

diperlukan

menurut

pegawai

pengawas atau ahli keselamatan kerja.

5. Kewajiban dan hak tenaga kerja a. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Pegawai Pengawas/Ahli K3. b. Memakai alat-alat pelindung diri. c. Mentaati syarat-syarat K3 yang diwajibkan. d. Meminta pengurus untuk melaksanakan syarat-syarat K3 yang diwajibkan. e. Menyatakan keberatan terhadap pekerjaan dimana syarat-syarat K3 dan alat-alat pelindung diri tidak menjamin keselamatannya.

3 - 10


UUJK, SMK3 dan PDL

6. S a n g s i Ancaman hukuman dari pada pelanggaran UU No. 1 Tahun 1970 merupakan ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-

3.2.3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1. Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dikeluarkannya undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada setiap tenaga kerja melalui mekanisme asuransi. Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang ini meliputi: a. Jaminan Kecelakaan Kerja b. Jaminan Kematian c. Jaminan Hari Tua d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Selain dari itu di dalam pasal 11 menyebutkan bahwa, daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Tentang jaminan pemeliharaan kesehatan dapat dijelaskan bahwa : Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Disamping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehablitatif). Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan selain untuk tenagakerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya.

2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Di dalam peraturan ini peranan dokter penguji kesehatan kerja dan dokter penasehat banyak menentukan derajat kecacatan serta dalam upaya pelayanan kesehatan kerja. 3 - 11


UUJK, SMK3 dan PDL

3. Keputusan Presiden No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja. Di dalam peraturan ini tercantum daftar berbagai jenis penyakit yang ada kaitannya dengan hubungan kerja.

3.2.4. Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 5/MEN/1996 Adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang me rupakan penjabaran dari UU No. 1 thn 1970 dan dituangkan kedalam suatu Peraturan Menteri. Sistem ini terdiri dari 12 elemen yang terurai kedalam 166 kriteria. Penerapan terhadap SMK3 ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu : a. Perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat resiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 (enam puluh empat) kriteria, b. Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah harus menerapkan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) kriteria, c. Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 (sera tus enam puluh enam) kriteria. Keberhasilan penerapan SMK3 di tempat kerja diukur dengan cara berikut :  Untuk tingkat pencapaian penerapan 0% - 59% dan pelanggaran peraturan perundangan akan dikenai tindakan hukum,  Untuk tingkat pencapaian penerapan 60%-84% diberikan sertifikat dan bendera perak,  Untuk tingkat pencapaian penerapan 85%-100% diberikan sertifikat dan bendera emas Sistem ini bisa digunakan untuk semua jenis industri, berupa industri manufaktur, industri jasa konstruksi, industri produksi, dll.

2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja versi 18001:1999

(Occupational

Health

and

Safety

Assessment

OHSAS Series

18001:1999) berikut Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:1999 (OHSAS 18002:2000) adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh 13 organisasi internasional dengan menggunakan 10 standar K3 di beberapa negara. Sistem ini terdiri dari 4 klausul besar yang terurai kedalam 9 sub klausul.

Standar ini dikembangkan sebagai reaksi atas kebutuhan masyarakat/institusi yang

sangat

mendesak,

sehingga

institusi

tersebut bisa

melaksanakan 3 - 12


UUJK, SMK3 dan PDL

manajemen K3 dengan standar tertentu, terhadap institusi tersebut bisa dilakukan audit serta mendapatkan sertifikatnya. Demikian juga terhadap auditornya juga akan mempunyai standar panduan dalam melaksanakan kegiatan auditnya. Sistem OHSAS 18001:1999 dikembangkan kompatibel dengan standar sistem ISO 9001:1994 (Quality) dan standar sistem ISO 14001:1996 (Environmental), dengan tujuan sebagai fasilitas integrasi antara quality, environmental dan occupational health and safety management system.

3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja versi

COHSMS

(Construction Industry Occupational Health and Safety Management Systems) adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA), yaitu suatu asosiasi perusahaan jasa konstruksi di Jepang. COHSMS merupakan standar K3 khusus ditujukan bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Sistem ini terdiri dari 11 elemen dasar bagi lokasi kerja dan 17 elemen dasar bagi kantor. Pembangunan K3 berdasarkan COHSMS dilaku kan secara mandiri berdasar keinginan dari perusahaan konstruksi itu sendiri. Pembangunan sistem, pe laksanaan dan operasi sistem, pengawasan sistem dan review sistem seluruhnya dilakukan dengan mema sukkan pendapat dari pekerja, sehingga merupakan sistem dengan pelaksanaan mandiri dimana sistem tersebut dilakukan oleh perusahaan konstruksi

itu

sendiri

sebagai

tanggung jawab

perusahaan

konstruksi.

3.3.

PERMENNAKER TRANS No. 5 Tahun 1996

3.3.1. Lingkup SMK3 (ketiga sistem yang ada) mengandung persyaratan-persyaratan dalam sistem Keselamatan

dan

menggunakannya

Kesehatan untuk

Kerja,

mengontrol

sehingga resiko

dan

suatu

organisasi

melakukan

bisa

perbaikan

berkesinambungan terhadap prestasi kerjanya. Spesifikasi dalam SMK3 bisa diterapkan oleh berbagai jenis organisasi dengan tujuan : a. membangun sistem K3 dalam rangka meminimalisir secara maksimal, bila memungkinkan menghilangkan suatu resiko terhadap karyawan, harta benda maupun pihak lain terkait dalam rangka pengembangan K3, b. menerapkan, memelihara dan mewujudkan perbaikan berkesinambungan dalam sistem K3,

3 - 13


UUJK, SMK3 dan PDL

c. adanya kontrol dalam hal pelaksanaan K3 terhadap kebijakan organisasi yang telah ditetapkan, d. mendemonstrasikan kesesuaian antara sistem K3 yang dibangun dengan sistem lain dalam organisasi, e. menjalani proses sertifikasi dan registrasi dalam bidang sistem K3 oleh organisasi eksternal (auditor), Pengembangan dalam pelaksanaan sistem K3 akan tergantung faktor-faktor tertentu, misalnya kebijakan K3 dalam organisasi, sifat aktifitasnya, tingkat resiko yang dihadapi dan tingkat kompleksitas operasional organisasi. Sebagaimana diterangkan didepan bahwa, pada dasarnya secara umum ketiga sistem dari SMK3 yang dimaksud diatas mengandung 5 prinsip dasar yang sama yang terdiri dari 5 (lima ) prinsip dasar (elemen u tama) yaitu : a. Kebijakan K3 ( KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA policy ) b. Perencanaan (Planning) c. Penerapan dan Operasi (Implementation and operation) d. Pemeriksaan dan tindakan perbaikan (Checking and corrective action) e. Tinjauan Manjemen (Management review) f.

Perubahan perbaikan Berkelanjutan (Perbaikan berkelanjutan).

Pertbaikan berkelanjutan (Continual improvement)

A.

Tinjauan Manajemen

Kebijakan (Policy) Perencanaan (Planning)

Pemeriksaan dan tindakan perbaikan(Checking and corrective action

Penerapan dan operasionil (Implementati on

Gambar 3.1 - Lima Prinsip Dasar Pengembangan SMK3

3 - 14


UUJK, SMK3 dan PDL

Untuk memudahkan dan menyamakan

pengertian, secara umum sebagaimana

diamanatkan Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 87 ayat 2 yang menyebutkan setiap perusahaan wajib menjalankan SMK3. yang dimaksudkan disini tentunya adalah SMK3 sesuai dengan Permennaker No. 5/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Berkaitan dengan yang tersebut terakhir ini maka penjelasan detail ke stiap elemen

SMK3 berikut ini, diberikan dengan tetap mengacu pada SMK3 yang

dimaksudkan oleh Undang –undang. 5 Prinsip dasar pelaksanaan SMK3 sesuai Permennaker No. 5/MEN/1996 tentang pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Terdiri dari : a. Penetapan Komitmen dan Kebijakan K3 b. Perencanaan (Pemenuhan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Penerapan K3) c. Penerapan Rencana K3 secara Efektif dgn Mengembangkan Kemampuan dan Mekanisme Pendukung yang Diperlukan utk Mencapai Kebijakan, Tujuan dan Sasaran K3 d. Pengukuran, Pemantauan, dan Pengevaluasian Kinerja K3 e. Peninjauan

Secara

Teratur

dan

Peningkatan

Penerapan

SMK3

secara

berkesinambungan Penjabaran ke 5 prinsip pedoman pelaksanaan penerapan SMK3 tersebut diatas akan diberikan sebagai sebagaimana penjelasan berikut ini :

1. Komitmen Dan Kebijakan K3 Dalam suatu organisasi harus dibuat Penetapan Komitmen dan Kebijakan K3, atau secara umum dikenal juga dengan istilah “OH&S Policy” oleh top management, secara jelas menyatakan tujuan Komitmen dan Kebijakan K3, serta adanya komitmen terhadap perbaikan (perubahan) berkelanjutan (perbaikan berkelanjutan) dalam kinerja K3 L Tinjauan Manajemen (Management Review)

Umpan Balik (Feedback

Komitme

from Audit)

Audit (Pengukuran kinerja /measuring performance) Perencanaan (Planning) Gambar 3.2 - Skema Komitmen dan Kebijakan 3 - 15


UUJK, SMK3 dan PDL

Beberapa hal harus diperhatikan berkaitan dengan kebijakan (policy) organisasi: a. sesuai dengan iklim organisasi dan tingkat resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dihadapi organisasi, b. mengandung komitmen dalam hal perbaikan berkelanjutan, c. mengandung

komitmen

dalam

hal

pemenuhan

terhadap

peraturan

perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku maupun persyaratan-persyaratan lainnya, d. didokumentasikan, diterapkan dalam aktifitas organisasi dan dipelihara, e. dikomunikasikan kepada seluruh karyawan secara intensif sehingga seluruh karyawan peduli terhadap kewajiban-kewajibannya dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja, f.

mudah dijangkau oleh pihak-pihak lain (pihak luar organisasi),

g. dievaluasi secara ndicato untuk menjamin bahwa policy organisasi ini masih relevan dan sesuai dengan aktifitas organisasi

2. Perencanaan K3 Dalam perencanaan K3 haruslah memenuhi Pemenuhan terhadap Kebijakan yang ditetapkan yang memuat Tujuan, Sasaran dan ndicator kinerja penerapan K3 dengan mempertimbangkan penelaahan awal sebagai bagian dalam mengidentifikasi potensi sumber bahaya penialaian dan pengendalian resiko atas permasalahan K3 yang ada dalam perusahaan atau di proyek atau tempat kegiatan kerja konstruksi berlangsung. Dalam mengidentifikasi potensi bahaya yang ada serta tantangan yang dihadapi, akan sangat mempengaruhi dalam menentukan kondisi perencanaan K3 perusahaan. Untuk hal tersebut haruslah ditentukan oleh lsu Pokok dalam Perusahaan dalam identifikasi bahaya : -

Frekewensi dan tingkat keparahan Keceiakaan Kerja

-

Keceiakaan Lalu Lintas

-

Kebakaran dan Peledakan

-

Keselamatan Produk (Product Safety)

-

Keselamatan Kontraktor

-

Emisi dan Pencemaran Udara

-

Limbah Industri.

3 - 16


UUJK, SMK3 dan PDL

3. Tujuan dan Sasaran Berdasar telaah awal ditetapkan target atau tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam bidang K3. Disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan tingkat resiko yang ada.

4. Sasaran Penerapan SMK3, meliputi : 

Sumber Daya Manusia



Sistem dan Prosedur



Sarana dan Fasilitas



Pencapaian prespektif di Lingkungan internal dan ektenal



Pemberdayaan, pertumbuhan dalam penerapan K3

Organisasi harus menyusun planning KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA yang meliputi : a. identifikasi bahaya (hazard identification), penilaian dan pengendalian resiko (risk assessment and risk control) yang dapat diukur b. pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, c. penentuan tujuan dan sasaran , d. program kerja secara umum dan program kerja secara khusus. e. Indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja K3.

Kebijakan ( Policy)

Audit

Perencanaan (Planning)

Umpan balik & pengukuran kinerja (feedback from measuring performance)

Penerapan dan operasionil (Implementation and operation) Gambar 3.3 - Skema Perencanaan

5. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Resiko Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur tentang perencanaan identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya, dalam memenuhi kebijakan K3 yang ditetapkan. Prosedur perencanaan identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya harus ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan

3 - 17


UUJK, SMK3 dan PDL

Assessment dan pengendalian resiko ini harus telah dipertimbangkan dalam penetapan target K3. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam menyusun identifikasi bahaya : a. identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya bersifat proaktif, bukan reaktif, b. buat identifikasi dan klasifikasi resiko kemudian dikontrol dan diminimalisir, dikaitkan dengan objective dan program kerja, c. konsisten diterapkan, d. bisa memberi masukan dalam penentuan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh organisasi, identifikasi pelatihan dan pengembangan ystem terhadap operasi organisasi, e. bisa menjadi alat pemantau terhadap tindakan-tindakan yang diperlukan, sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi.

6. Peraturan dan Perundang – Undangan dan Persyaratan Lainnya. Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur tentang identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan-persyaratan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan organisasi. Organisasi tersebut harus memelihara ketersediaan dokumen-dokumen ini, mensosialisasikan kepada karyawan maupun kepada pi hak luar terkait. Organisasi harus memastikan dapat mengendalikan tinjauan peraturan dan perundang-undangan, standar / acuan

terkini

sebagai akibat perubahan

kebijakan pemerintah, perubahan keadaan / peralatan / teknologi yang terjadi diluar organisasi

7. Tujuan dan Sasaran . Organisasi harus menyusun dan memelihara tujuan dan sasaran K3, bila memungkinkan berupa tujuan dan sasaran K3 yang telah dikuantifisir, pada setiap fungsi dan level dalam organisasi. Ketika menetapkan maupun meninjau kembali tujuan dan sasaran ini, organisasi harus mempertimbangkan peraturan perundangan dan persyaratan-persyaratan lainnya, bahaya dan resiko, teknologi yang digunakan, kemampuan keuangan, persyaratan dalam pengoperasian organisasi dan pandangan pihak luar terkait. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran sekurang – kurangnyua harus memenuhi kualifikasi : a. Dapat diukur, b. Satuan / sistem pengukuran, 3 - 18


UUJK, SMK3 dan PDL

c. Sasaran pencapaian, d. Jangka waktu pencapaiannya Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan K3 harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, Ahli K3, dan pihak – pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Tujuan dan sasaran ini harus konsisten terhadap kebijakan K3 termasuk kebijakan tentang perbaikan berkelanjutan.

8. Indikator Kinerja . Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan Keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan harus menggunakan ystem c kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sekaligus merupakan informasi

mengenai keberhasilan pencapaian sistem

manejemen Keselamatan dan kesehatan kerja.

9. Program – Program Manajemen K3 . Program manjemen Keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung, Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka organisasi harus menyusun dan memelihara program kerja Keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan kondisi Keselamatan dan kesehatan kerja. Disesuaikan dengan kondisi, sumber daya yang tersedia dan tingkat prioritasnya. Program kerja memuat penanggung jawab dan otoritas pada fungsi-fungsi dan level dalam organisasi dan target waktu dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Program kerja ini harus dievaluasi secara ystem c dan terencana, bila diperlukan, bisa diamandemen sehubungan dengan pergeseran aktifitas, hasil produksi, hasil jasa atau kondisi operasi dalam organisasi.

Elemen Program K3 a. Untuk menerapkan dan mengembangkan ystem manajemen Keselamatan dan

kesehatan

Keselamatan

kerja

dan

disusun

kesehatan

pertanggung jawaban

program kerja,

implementasi

dengan

atau

elemen

menetapkan

sistem

dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai

dengna fungsi dan tujuan dari tingkatan manajemen perusahaan yang bersangkutan

3 - 19


UUJK, SMK3 dan PDL

b. Elemen Keselamatan dan kesehatan kerja disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing perusahaan berdasarkan hasil telaah awal dan penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perusahaan termasuk dalam menetapkan sarana dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut

10. Penerapan Rencana K3 Secara Efektif dgn Mengembangkan Kemampuan dan Mekanisme Pendukung yg Diperlukan utk Mencapai Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Keselamatan dan kesehatan kerja

Perencanaan K3 (Planning)

Umpan balik & pengukuran kinerja Audit

Penerapan dan Operasional (Implementation and

(Feedback from measuring performance)

operation)

Pemeriksaan dan Tindakan Perbaikan (Checking and corrective action) Gambar 3.4 - Skema Penerapan dan Operasional K3

3.3.2. Jaminan Kemampuan 1. Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Dana

Organisasi (Perusahaan) harus menyediakan Sumber daya manusia (SDM), sarana dan dana yang memadai untuk menjamin pelaksanaan SMK3 sesuai dengan persyaratan sistem SMK3 yang ditetapkan.

Dalam memenuhi ketentuan diatas, organisasi harus membuat prosedur dan menyediakan biaya, sehingga dapat dipantau ke efektiffannya, diantaranya : a. Sumber daya yang memadai sesuai dengan tingkat keperluannya, b. Melakukan identifikasi kompetensi kerja

termasuk pelaksanaan pelatihan

yang dibutuhkan, c. Membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif, 3 - 20


UUJK, SMK3 dan PDL

d. Membuat ketentuan untuk mendapatkan saran – saran dari para ahli e. Membuat

ketentuan

/

peraturan

untuk

pelaksanaan

konsultasi

dan

keterlibatan pekerja.

2. Integrasi Organisasi menjamin sistem SMK3 yang dilaksanakan dapat terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan secara selaras dan seimbang.

3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat a. Organisasi Organisasi harus menentukan aturan main, kewenangan dan otoritas personil-personil yang mengatur, menjalankan dan memantau aktifitasaktifitas yang berkaitan dengan resiko K3 dalam kaitan dengan aktifitas, fasilitas dan proses dalam organisasi secara keseluruhan. Dokumen-dokumen tersebut harus di tetapkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan. Penanggung jawab tertinggi dalam K3 adalah top management. Bila organisasi berupa perusahaan berskala besar, mempunyai anak-anak perusahaan, maka yang dimaksud top management harus didefi nisikan dengan jelas. Manajemen organisasi harus menyediakan sumber daya utama, termasuk didalamnya sumber daya manusia, spesialis-spesialis, teknologi maupun keuangan dalam rangka pelaksanaan, kontrol dan perbaikan ma najemen K3. Organisasi mampu mengembangkan Organisasi K3 yang handal dan berkualitas dalam hal Implementasi : 

Pengembangan Job Description K3



Penerapan Job Safety Analysis

b. Peran Tenaga Ahli Untuk mengembangkan, menerapkan dan memelihara cara kerja, prosedur, sistem, pengaman dan standar untuk menghilangkan, mengendalikan dan mengurangi bahaya Kecelakaan kerja terhadap manusia, prasarana dan lingkungan, pembinaan SDM K3 Penanggung jawab K3 dalam manajemen organisasi harus mempunyai aturan main, tanggung jawab dan wewenang dalam rangka :

3 - 21


UUJK, SMK3 dan PDL

1) menjamin bahwa persyaratan-persyaratan dalam sistem manajemen K dibangun, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan spesifikasi dalam OHSAS, 2) menjamin

bahwa

laporan

performance

sistem

manajemen

K33

disampaikan kepada top management dalam rangka evaluasi dan sebagai dasar perbaikan sistem manajemen K3.

4. Konsultasi, Komunikasi, dan Kesadaran Organisasi harus mempunyai prosedur yang menjamin bahwa informasi-informasi K3 dikomunikasikan kepada dan dari karyawan maupun pihak lain terkait. Keterlibatan dan konsultasi karyawan harus didokumentasikan dan disampaikan kepada pihak lain yang berkepentingan. Dalam hal ini pengurus organisasi harus dapat menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan konsultasi, komunikasi dan penyadaran pekerja kan pelaksanaan K3, dengan melibatkan seluruh unsur pekerja dan pihak – pihak lain yang terkait akan pelaksanaan dan penerapan, pemeliharaan dan pengembangan SMK3, untuik hal ini maka, Karyawan harus : a.

berperan aktif dalam pengembangan dan evaluasi kebijakan dan prosedur berkaitan dengan pengen dalian resiko,

b.

diberi informasi tentang wakil karyawan dalam bidang K dan penanggung jawab manajemen da lam bidang K.

5. Pelatihan Kompetensi Kerja Pengurus organisasi harus mempunyai dan menjamin kompetensi kerja dan pelatihan setiap tenaga kerja yang cukup dalam rangka menjalankan tugasnya dalam unit-unit kerja yang terkait dengan K3. Kompetensi harus didefinisikan sesuai dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Organisasi harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk menjamin karyawan-karyawannya bekerja pada fungsi-fungsi dan level yang relevan, dalam kaitan dengan : a. menjamin kesesuaian sistem yang dijalankan dengan kebijakan, prosedur dan persyaratan-persyaratan dalam sistem K3, b. konsekwensi-konsekwensi

K3,

baik

aktual

maupun

potensial,

dalam

menjalankan aktifitas kerja, aturan main dan tanggung jawab dalam pencapaian kebijakan K3 dan prosedur

3 - 22


UUJK, SMK3 dan PDL

3.3.3. Kegiatan Pendukung 1. Komunikasi Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber penting pelaksanaan SMK3, semua kegiatan ini harus didokumentasikan, prosedur yang ada harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut : a. Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan SMK3, pemantauan, audit dan tinjauan ulang manajemen kesemua pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam kinerja K3, b. Melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 yang terkait dari luar perusahaan, c. Menjamin informasi yang terkait dikomunikasikan kepada

orang – orang

diluar perusahaan yang membutuhkannya. 2. Pelaporan Sistem pelaporan internal penerapan SMK3 perlu ditetapkan oleh organisasi untuk memastikan bahwa SMK3 dipantau dan kinerjanya ditingkatkan, Hal tersebut untuk menangani : a. Pelaporan identifikasi sumber bahaya, b. Pelaporan terjadinya insiden, c. Pelaporan ketidaksesuaian, d. Pelaporan Kinerja SMK3, dan e. pelaporan

lainnya yang dipersyaratkan oleh perusahaan maupun oleh

peraturan – perundang undangan 3. Pendokumentasian Organisasi harus membuat dan memelihara informasi dalam bentuk cetak (kertas) atau elektronik. Dokumen-dokumen disusun sepraktis mungkin, sehingga bisa mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam be kerja. 4. Pengendalian Dokumen Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengontrol seluruh dokumen dan data-data untuk menjamin : a. seluruh dokumen diarsip dengan baik, b. secara

periodik

dievaluasi,

direvisi

sesuai

kebutuhan

dan

disetujui,

disesuaikan dengan kecukupannya oleh personil yang berkompeten, c. revisi yang berlaku tersedia di semua lokasi yang memerlukannya, d. dokumen-dokumen yang tidak terpakai dipisahkan dengan baik dari aktifitas yang sedang berjalan.

3 - 23


UUJK, SMK3 dan PDL

5. Pencatatan dan Manajemen Informasi Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, memelihara dan mendespo sisi catatan K, termasuk hasil audit dan evaluasi. Catatan K3 harus sah, bisa diidentifikasi dan mempunyai kemampuan telusur sehubungan dengan akti fitas tertentu. Catatan K harus disimpan dan dipelihara dengan cara tertentu, sehingga siap setiap sa at untuk didapatkan dan terlindung dari kerusakan atau hilang.

3.3.4. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian, Dan Pengendalian Resiko Identifikasi bahaya sebagaimana ditetapkan dalam bagian / elemen, harus dinillai tingkat resikonya, yang merupakan tolok ukur mengetahui adanya kemungkinan terjadinya bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.. yang selanjutnya akan dapat dikendalikan tingkat resikonya 1. Identifikasi Sumber Bahaya Identifikasi potensi sumber bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan : a. Kondisi atau kejadian yang dapat menimbulkan bahaya b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi 2. Penilaian Penilaian resiko harus dilakukan setelah diketahui identifikasi potensi sumber bahaya, Penilaian resiko didasarkan pada : a. Tingkat kekerapan (frekwensi) terjadinya insiden / kecelakaan kerja b. Tingkat keparahan (consequences) yang terjadi akibat insiden / kecelakaan kerja Penilaian resiko ini untuk memastikan dan menentukan adanya prioritas pengendalian resiko inseden, kecelakaan dan penyakit akibat kerja 3. Tindakan Pengendalian Organisasi harus mengontrol seluruh aktifitas-aktifitas sesuai dengan identifikasi resiko yang telah disusun. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan: a. penerapan dan pemeliharaan prosedur, sehingga akan bisa melihat adanya deviasi terhadap policy dan tujuan dan sasaran K3, b. menyusun kriteria-kriteria operasi dalam prosedur, c. penerapan dan pemeliharaan prosedur yang berhubungan dengan resiko material, peralatan kerja dan tenaga kerja dan mengkomunikasikan prosedurprosedur tersebut kepada pihak terkait lainnya, d. penerapan dan pemeliharaan prosedur dalam perencanaan areal kerja, proses, instalasi lainnya.

3 - 24


UUJK, SMK3 dan PDL

Pengendalian resiko kecelakaan dan penyekit akibat kerja dilakukan juga melalui metode :  Pendidikan, peltihan,  Pembangunan kesadaran dan motivasi dengan pemberian penghargaan dapat berupa insentif / bonus, surat penghargaan dllnya,  Evaluasi terhadap hasil inspeksi, audit, analisa insiden dan kecelakaan,  Penegakkan hokum dan peraturan – peraturan K3,  Pengendalian teknis / rekayasa yang meliputi : eliminasi, subtitusi bahaya, isolasi, ventilasi, higene dan sanitasi Ada suatu contoh siklus aplikasi K3 yang dibuat oleh Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA), terdiri dari : a. Siklus harian K3 (Daily Safety Work Cycle) b. Siklus mingguan K3 (Weekly Safety Work Cycle) c. Siklus bulanan K3 (Monthly Safety Work Cycle) Ketiga siklus K3 (lihat Bab 5) diatas penting sekali untuk secara konsisten dilakukan oleh organisasi proyek, mengingat pelaksanaan proyek konstruksi mempunyai item-item pekerjaan yang berbeda dan dinamis, berganti dari waktu ke waktu. Satu jenis proyek konstruksi juga berbeda dari jenis proyek lainnya, sehingga mempunyai strategi penanganan yang berbeda pula. 4. Perancangan (Design) dan Rekayasa Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahapan perancangan dan perencanaan. Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi : a. Pengembangan, b. Verifikasi tinjauan ulang, c. Validasi dan penyesuaian yang dikaitkan dengan identifikasi sumber bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pada bagian Perancangan (Design) dan Rekayasaini, personel yang menangani harus memiliki kompetensi kerja yang sesuai dan, diberikan wewenang serta tanggung jawab yang jelas untuk melakukan validasi persyaratan SMK3

5. Pengendalian Administratif a. Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus mempertimbangkan segala aspek K3 pada setiap tahapan, b. Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus terdokumentasi,

3 - 25


UUJK, SMK3 dan PDL

c. Rancangan, tinjauan ulang Prosedur dan instruksi kerja harus dibuat oleh personel yang mempunyai kompetensi kerja dengan melibatkan pelaksana yang terkait. Dalam hal ini personel yang melaksanakan harus diberikan pelatihan agar memiliki kompetensi yang sesuaidengan bidang pekerjaannya. d. Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus ditinjau secara berkala, untuk memastikan bahwa prosedur dan instruksi kerja tersebut terkendali sesuai dengan perubahan keadaan yang terjadi seperti pada peraturan – perundang undangan, peralatan, proses atau bahkan bahan baku yang digunakan. 6. Tinjauan Ulang Kontrak Pengadaan barang dan jasa harus ditinjau ulang untuk memastikan dan menjamin kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan- persyaratan K3 yang ditentukan 7. Pembelian Setiap pembelian barang dan jasa termasuk didalamnya prosedur pemeliharaan barang dan jasa harus terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja : a. Dalam sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3, b. Pada saat penerimaan barang dan jasa di tempat kerja , organisasi harus dapat menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat terjadi. 8. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana Organisasi harus membuat dan memelihara perencanaan dan prosedur untuk mengidentifikasi potensial bahaya dalam rangka merespon insiden dan situasi keadaan darurat dan dalam rangka tindakan prefentif dan reduksi terhadap kecelakaan dan sakit akibat kerja. Dokumen ini harus dievaluasi, terutama setelah mendapatkan insiden dan situasi keadaan darurat. Dokumen ini juga harus ditest / di uji secara periodic / berkala, untuk mengetahui kehandalan sistem yang ditetapkan, Pengujian sistem keadaan darurat harus dilakukan oleh orang / petugas yang mempunyai kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang besar harus mendapatkan ijin dari / atau dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang. 9. Prosedur Menghadapi Insiden Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur yang menetapkan tanggung jawab dan wewenang dalam hal : a. menangani dan menyelidiki kecelakaan kerja, insiden dan ketidak sesuaian, 3 - 26


UUJK, SMK3 dan PDL

b. pengambilan tindakan dalam rangka mereduksi akibat yang timbul oleh kecelakaan, insiden atau keti dak sesuaian, c. konfirmasi dalam hal efektifitas dari tindakan korektif dan tindakan prefentif yang telah dilakukan. Penyediaan fasilatas guna melengkapi prosedur yang ditetapkan meliputi : a. Penyediaan sarana dan fasilitas P3 K yang cukup sesuai dengan tingkatan besarnya

organisasi, guna menyakinkan dapat melaksanakan pertolongan

medik dalam keadaan darurat, b. Proses perawatan lanjutan setelah insiden / kecelakaan Prosedur ini juga mengandung hal-hal dimana tindakan korektif dan tindakan prefentif harus dievaluasi dengan menggunakan proses penilaian resiko sebelum diimplementasikan 10. Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan darurat Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur yang menetapkan tanggung jawab dalam hal Pemulihan Keadaan darurat, yang secara cepat dapat menangani dan mengembalikan pada kondisi normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.

3.3.5. Penerapan Rencana K3 1. Inspeksi dan Pengujian Organisasi harus menetapkan inspeksi, pengujian dan pemantauan berkaitan dengan tujuan dan sasaran K3 yang ditetapkan, frekwensi inspeksi, pengujian dan pemantauan harus disesuaikan dengan obyeknya, Prosedur

inspeksi,

pengujian dan pemantauan meliputi : a. Personel yang terlibat mempunyai kompetensi dan pengalaman yang cukup, b. Catatan, rekaman hasil inspeksi, pengujian, dan pemantauan dipelihara dan tersedia dengan baik bagi tenaga kerja, kontarktor yang terkait dan manajemen, c. Penggunaan peralatan dan metode pengujian di jamin memenuhi standar keselamatan d. Tindakan perbaikan segera dilakukan atas ketidaksesuaian yang ditemukan saat inpeksi, pengujian dan pemantauan, e. Penyelidikan

yang

memadai

harus

doilakukan

untuk

menemukan

permasalahan suatu insiden, f.

Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

3 - 27


UUJK, SMK3 dan PDL

2. Audit dan Sistem Manajemen K3 Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur audit dan program audit dalam rangka audit sistem manajemen K3, agar : a. mengetahui kesesuaian dengan sistem manajemen K3 : 1) kesesuaian dengan perencanaan manajemen K3 termasuk spesifikasinya, 2) telah diterapkan dan dipelihara dengan benar, 3) kesesuaian dengan kebijakan dan target dengan efektif b. evaluasi terhadap hasil audit sebelumnya, c. menyediakan informasi tentang hasil audit kepada manajemen organisasi Program audit lengkap dengan jadwalnya yang dilaksanakan secara berkala, harus didasarkan pada hasil dari penilaian resiko dari aktifitas organisasi dan hasil dari audit sebelumnya.. Pelaksanaan audit dilaksanakan secara sistimatik terhadap pekerjaan yang menjadi obyek audit oleh personil independen yang mempunyai kompetensi kerja audit,

dengan

tujuan

untuk

mengetahui

keefektifan

sistem

manjemen

keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan. Prosedur audit mencakup lingkup, frekwensi, metodologi, kompetensi, wewenang dan persyaratan-persyaratan untuk melakukan audit dan pelaporan hasil. Frekwensi audit harus ditentukan atas hasil tinjauan ulang audit sebelumnya oleh manajemen, rekaman hasil audit ini harus disebar luaskan ke unit – unit yang terkait dengan observasi audit. Hal ini guna memastikan agar tidak akan terjadi ketidaksesuaian yang sama pada unit – unit lain yang belum dilaksanakan audit, dimana hasil audit sebelumnya menjadi acuan tindakan perbaikan dan peningkatan pelaksanaan K3 yang berkelanjutan.

3. Tindakan Pemeriksaan, Perbaikan dan Penerapannya Penerapan dan Operasionil (Implementation and operation)

Umpan

balik

dari

pengukuran kinerja Audit

Checking And

(Feedback from measuring performance)

Tinjauan Manajemen (Management review) Gambar 3.5 - Skema Pemeriksaan dan Perbaikan 3 - 28


UUJK, SMK3 dan PDL

4. Pengukuran, Pemantauan, dan Pengevaluasian Kinerja K3 Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja K seca ra teratur. Prosedur ini mengandung : a. ukuran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kebutuhan organisasi, b. pemantauan terhadap peningkatan tujuan dan sasaran K organisasi, c. secara proaktif melakukan pengukuran terhadap kinerja pemenuhan program manajemen, d. secara reaktif melakukan pengukuran kinerja kecelakaan kerja, sakit akibat kerja, insiden (termasuk near-miss) dan bukti-bukti historis K, e. pencatatan data dan hasil pemantauan dan pengukuran kinerja dalam upaya analisa upaya korektif dan analisa upaya prefentif.

3.3.6. Tinjauan Ulang Dan Peningkatan Oleh Pihak Manajemen Tinjauan Manajemen harus dilakukan Peninjauannya

Secara Teratur untuk

Peningkatan Penerapan SMK3 secara Berkelanjutan (continual improvement), hal ini harus dapat dipastikan dilakukan dan didokumentasikan serta mudah ditelusur bila diperlukan untuk kepentingan pengembangan SMK3. Pemerikasaan dan Tindakan perbaikan (Checking and corrective action)

Internal Factors

Tinjauan Manajemen (Management review

Internal Factors (faktor internal)

(faktor eksternal)

Kebijakan (Policy) Gambar 3.6 - Skema Tinjauan Manajemen

Pimpinan Puncak manajemen dalam organisasi harus mengevaluasi manajemen sistem K3 secara periodik sesuai yang telah ditentukan, untuk menjamin kecocokan, kesesuaian dan efektifitasnya. 3 - 29


UUJK, SMK3 dan PDL

Dalam proses evaluasi ini harus tersedia informasi yang memadai sehingga manajemen organisasi bisa melakukan evaluasi dengan tepat. Hasil evaluasi harus didokumentasikan. Tinjauan manajemen ditujukan untuk memungkinkan dilakukan perubahan policy, tujuan dan sasaran dan hal-hal lain dalam sistem K didalam kerangka hasil audit sistem K3 dan perbaikan berkelanjutan.

3.4.

Sebab Akibat Terjadinya Kecelakaan Kerja

3.4.1. Kecelakaan Kecelakaan adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak direncanakan, tidak diingini, dan tidak diduga sebelumnya. Kecelakaan dapat terjadi sewaktu-waktu dan mempunyai sifat merugikan terhadap manusia (cedera) maupun peralatan atau mesin (kerusakan) yang mengakibatkan dampak negatif kecelakaan terhadap manusia, peralatan, dan produksi, yang akhirnya dapat menyebabkan kegiatan (penambangan) terhenti secara menyeluruh.

3.4.2. Penyebab kecelakaan Setiap kecelakaan selalu ada penyebabnya yang tidak diketahui atau direncana-kan sebelumnya. Hasil studi memperlihatkan grafik proporsi penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh tindakan karyawan tidak aman (88%), kondisi kerja tidak aman (10%), dan diluar kemampuan manusia (2%). Grafik tersebut diperoleh dari hasil statistik tentang kecelakaan pekerja pada perusahaan industri secara umum tidak hanya industri pertambangan. Yang patut dicermati adalah bahwa manusia ternyata sebagai penyebab terbesar kecelakaan. Uraian berikut ini akan memberikan penjelasan tentang penyebab terjadinya kecelakaan. Adapun penyebab kecelakaan antara lain :

1) Tindakan karyawan yang tidak aman Dapat ditinjau dari pemberi pekerjaan, yaitu bisa Pengawas, Foreman, Superintendent, atau Manager; dan dari karyawannya sendiri.

a. Tanggung jawab pemberi pekerjaan  Instruksi tidak diberikan  Instruksi diberikan tidak lengkap  Alat proteksi diri tidak disediakan  Pengawas kerja yang bertentangan  Tidak dilakukan pemeriksaan yang teliti terhadap mesin, peralatan, dan pekerjaan 3 - 30


UUJK, SMK3 dan PDL

b. Tindakan atau kelakukan karyawan  Tergesa-gesa atau ingin cepat selesai  Alat proteksi diri yang tersedia tidak dipakai  Bekerja sambil bergurau  Tidak mencurahkan perhatian pada pekerjaan  Tidak mengindahkan peraturan dan instruksi  Tidak berpengalaman  Posisi badan yang salah  Cara kerja yang tidak benar  Memakai alat yang tidak tepat dan aman  Tindakan teman sekerja  Tidak mengerti instruksi disebabkan kesukaran bahasa yang dipakai pemberi pekerjaan (misalnya Pengawas, Foreman, dan sebagainya)

2) Kondisi kerja yang tidak aman Dapat ditinjau dari peralatan atau mesin yang bekerja secara tidak aman dan keadaan atau situasi kerja tidak nyaman dan aman. a. Peralatan atau benda-benda yang tidak aman

 Mesin atau peralatan tidak dilindungi  Peralatan yang sudah rusak  Barang-barang yang rusak dan letaknya tidak teratur b.

Keadaan tidak aman

 Lampu penerangan tidak cukup  Ventilasi tidak cukup  Kebersihan tempat kerja  Lantai atau tempat kerja licin  Ruang tempat kerja terbatas  Bagian-bagian mesin berputar tidak dilindungi 3) Diluar kemampuan manusia (Act of God) Penyebab kecelakaan ini dikategorikan terjadinya karena kehendak Tuhan atau takdir. Prosentase kejadiannya sangat kecil, maksimal 2%, dan kadang-kadang tidak masuk akal, sehingga sulit dijelaskan secara ilmiah.

3 - 31


UUJK, SMK3 dan PDL

Dari uraian tentang penyebab kecelakaan di atas, maka penyebab kecelakaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendorong atau pembantu terjadinya kecelakaan, dan penyebab langsung kecelakaan.

3.4.3. Kerugian akibat kecelakaan Kecelakaan akan mendatangkan berbagai kerugian terhadap karaywan, keluarga karyawan, dan perusahaan. Di bawah ini adalah jenis-jenis kerugian yang muncul akibat kecelakaan, yaitu:

1) Terhadap karyawan 1.a. Kesakitan 1.b. Cacat atau cidera 1.c. Waktu dan penghasilan (uang) 2) Terhadap keluarga 2.a. Kesedihan 2.b. Pemasukan penghasilan terhambat atau terputus 2.c. Masa depan suram atau tidak sempurna 3) Terhadap perusahaan 3.a. Kehilangan tenaga kerja 3.b. Mesin atau peralatan rusak 3.c. Biaya perawatan dan pengobatan 3.d. Biaya penggantian dan pelatihan karyawan baru 3.e. Biaya perbaikan kerusakan alat 3.f. Kehilangan waktu atau bekerja terhenti karena menolong yang kecelakaan 3.g. Gaji atau upah dan kompensasi harus dibayarkan 3.4.4. Pemeriksaan kecelakaan Untuk mencegah agar tidak terulang kecelakaan yang serupa perlu dilakukan pemeriksaan atau mencari penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Maksud pemeriksaan suatu kecelakaan antara lain untuk menciptakan:

1) Tindakan pencegahan kecelakaan 1.a. Memperkecil bahaya, mengurangi, atau meniadakan bagian-bagian yang berbahaya

1.b. Peralatan dan perlengkapan yang perlu diberi pengaman 1.c. Bagian-bagian yang dapat mendatangkan kecelakaan perlu diberi pengaman, seperti bagian berputar dari suatu mesin, pipa panas, dan sebagainya. 3 - 32


UUJK, SMK3 dan PDL

1.d. Tanda-tanda peringatan pada tempat yang berbahaya, seperti peralatan listrik tegangan tinggi, lubang berbahaya, bahan peledak, lalulintas, tempat penggalian batu, pembuatan terowongan, dan sebagainya.

2) Dasar pencegahan kecelakaan 2.a. Menciptakan dan memperbaiki kondisi kerja 2.b. Membuat tindakan berdasarkan fakta yang ada 3.4.5. Pendorong Terjadinya Kecelakaan Hal-hal yang membantu atau mendorong terjadinya kecelakaan antara lain sebagai berikut:

1) Tuntunan mengenai keselamatan kerja (safety)  Tidak cukup instruksi  Peraturan dan perencanaan kurang lengkap  Bagian-bagian yang berbahaya tidak dilindungi, dsb 2) Mental para karyawan  Kurang koordinasi  Kurang tanggap  Cepat marah atau emosional atau bertemperamen tidak baik  Mudah gugup atau nervous  Mempunyai masalah keluarga, dsb 3) Kondisi fisik karyawan  Terlalu letih  Kurang istirahat  Penglihatan kurang baik  Pendengaran kurang baik, dsb. 3.4.6. Sebab langsung terjadinya kecelakaan Terdapat dua penyebab langsung terjadinya kecelakaan dengan beberapa rincian sebagai berikut:

1) Tindakan tidak aman 

Tidak memakai alat proteksi diri



Cara bekerja yang membahayakan



Bekerja sambil bergurau



Menggunakan alat yang tidak benar

3 - 33


UUJK, SMK3 dan PDL

2) Kondisi tidak aman 

Alat yang digunakan tidak baik atau rusak



Pengaturan tempat kerja tidak baik dan membahayakan



Bagian-bagian mesin yang bergerak atau berputar dan dapat menimbulkan bahaya tidak dilindungi



Lampu penerangan kurang memadai



Ventilasi kurang baik atau bahkan tidak ada

3) Terjadinya kecelakaan Yang dimaksud dengan terjadinya kecelakaan adalah peristiwa yang membentuk kecelakaan tersebut, diantaranya adalah:  terpukul, terbentur  terjatuh, tergelincir, kaki terkilir  kemasukan benda baik melalui mulut atau hidung dan keracunan gas  terbakar  tertimbun, tenggelam, terperosok  terjepit  terkena aliran listrik, dll

3.4.7. Akibat kecelakaan Seperti telah diurakian sebelumnya bahwa kecelakaan akan menimbulkan akibat negatif baik kepada karyawan dan keluarganya maupun perusahaan. Inti dari akibat kecelakaan adalah:  luka-luka atau kematian  kerusakan mesin atau peralatan  produksi tertunda.

3.5.

Alat Pelindung Diri

3.5.1. Umum Sejak dahulu kala para pengurus/ pengusaha dan pekerja sudah berusaha untuk melindungi diri mereka dari terjadinya kecelakaan yang akan menimpa mereka baik itu merupakan pakaian dan topi yang melindungi mereka dari serangan cuaca ataupun sepatu yang kokoh agar mereka bisa bekerja dengan nyaman tanpa terganggu. Seiring dengan kemajuan teknologi Alat Pelindung Diri semakin beragam bentuknya dan ini sangat membantu berkurangnya pekerja yang cedera atau meninggal disebabkan kecelakaan kerja. 3 - 34


UUJK, SMK3 dan PDL

Dinegara berkembang seperti Indonesia ini kesadaran akan penggunaan Alat Pelindung Diri ini sangat kurang sehingga menurut data yang ada pada Jamsostek lebih dari 8000 kecelakaan terjadi di Indonesia atau hampir 30 kali setiap hari ada kecelakaan kerja terjadi , itu baru yang dilaporkan ke Jamsostek untuk memperoleh santunan, belum lagi yang didiamkan atau kecelakaan yang tidak berakibat fatal yang kadang memang sengaja ditutup-tutupi oleh kontraktor untuk menghindari masaalah dengan pihak yang berwajib ( Polisi dan Depnaker ). Kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja ini cukup besar disamping biaya pengobatan terganggunya

jadwal pekerjaan, waktu kerja yang hilang dan berkurangnya aset

nasional berupa tenaga kerja yang trampil. Banyak para kontraktor yang secara sengaja mengelak dalam kewajibannya untuk menyediakan Alat pelindung Diri ( APD) yang memadai

dengan alas an tidak

dianggarkan dalam proyek dan dalam usahanya untuk mengejar target keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal dengan menyediakan APD ini kontraktor justru dijaga dari pengeluaran tak terduga yang timbul dari kecelakaan kerja sehingga target keuntungan yang akan diraih takkan berkurang. Pemerintah dalam hal ini dengan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja no. 1 tahun 1970 telah mewajibkan kepada pihak pengelola pekerjaan untuk menyediakan Alat Pelindung Diri dan mewajibkan

kepada para pekerja untuk

memakainya dan peraturan ini diperkuat lagi dengan Peraturan-peraturan dari menteri yang terkait seperti Peraturan Menaker dan Mekrimpraswil / Pekerjaan Umum yang membuat Pedoman Keselamatan Kerja bagi pekerjaan Konstruksi. Penggunaan Alat pelindung Diri yang standar sangat diperlukan , karena banyak kasus dimana pekerja yang sudah memakai Alat Pelindung Diri masih bisa terkena celaka karena penggunaan Pelindung yang tidak standar. Modul ini sengaja disusun agar para pemakai mengetahui Alat Pelindung Diri yang dibutuhkan standar yang diminta dan kegunaannya.

3.5.2. Kewajiban Untuk Menyediakan Dan Memakai Alat Pelindung Diri Disamping bahwa kesadaran menyediakan dan memakai Alat pelindung Diri itu bagi Pengurus/Pengusaha dan Pekerja merupakan keuntungan

kepada mereka,

pemerintah dalam hal ini telah mewajibkannya dalam undang-undang .Kewajiban untuk menyediakan bagi Pelaksana (Pengurus ) pekerjaan menyediakan dan memakai Alat Pelindung Diri

bagi para pekerja ada pada Undang-Undang

Keselamatan Kerja No, 1 tahun 1970 seperti kutipan dibawah ini :

3 - 35


UUJK, SMK3 dan PDL

BAB V PEMBINAAN Pasal 9 (1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang . a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul ditempat kerjanya. b. Semua pengaman dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. c. Alat Pelindung Diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA Pasal 12 Dengan peraturan dan perundangan diatur hak dan kewajiban tenaga kerja untuk 1. Memakai Alat Perlindungan Diri yang diwajibkan. 2. Memenuhi dan mentaati semua syarat syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. 3. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat-syarat keselamatan kerja yang diwajibkan diragukan olehnya dst

BAB X KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 14 d. Menyediakan secara cuma-cuma Alat Perlindungan Diri yang diwajibkan kepada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya ……..dst.

3.5.3. KEBIASAAN UNTUK MENGGUNAKAN PELINDUNG Peralatan pelindung diri untuk pekerja pada dasarnya mempunyai masalah tersendiri. Rendahnya motivasi dari pihak pekerja untuk menggunakan peralatan itu hendaknya diimbangi dengan kesungguhan Kontraktor menerapkan aturan penggunaan peralatan itu. Terdapat beberapa segi yang perlu perhatian dan pemecahan sekaligus :  Untuk pertama kali menggunakan alat pelindung diri seperti helm, sepatu kerja dan ikat pinggang pengaman memang kurang menyenangkan pekerja. Memanjat dengan memakai sepatu bahkan akan terasa kurang aman bagi yang tidak terbiasa, mula-mula terasa memperlambat pekerjaan. Memakai sarung tangan 3 - 36


UUJK, SMK3 dan PDL

juga mula-mula akan terasa risih. Memang diperlukan waktu agar menggunakan alat pelidung diri itu menjadi kebiasaan. Tetapi yang penting pada akhirnya harus terbiasa.

 Diperlukan tenaga

pengawas

K3

Konstruksi

untuk

mengingatkan

dan

mengenakan sangsi bagi pelanggar yang tidak menggunakan alat pelindung

tersebut.  Untuk pembiayaan peralatan memang diperlukan dana, dan hal ini tentu sudah dianggarkan oleh Kontraktor. Karena itu hendaknya diadakan inventarisasi dan prosedur penyimpanan, perbaikan, perawatan, membersihkan dan menggantikan alat pelindung diri oleh Kontraktor.

3.5.4. Jenis Alat Pelindung Hampir semua Alat Pelindung Diri yang dipakai pada bidang Industri dan jasa lain, digunakan juga dalam dunia Konstruksi, karena dunia konstruksi bukan hanya untuk membangun fasilitas baru tetapi digunakan pula dalam pemeliharaan dan perbaikan suatu fasilitas yang masih berjalan. a. Pelindung Kepala Untuk pekindung kepala selalu digunakan Helm Pengaman, yang berguna untuk menghindari risiko kejatuhan benda-benda tajam dan berbahaya. Peralatan atau bahan kecil tetapi berat bila jatuh dari ketinggian dan menimpa kepala bisa berakibat mematikan. Kecelakaan yang menimpa kepala sering terjadi sewaktu bergerak dan berdiri dalam posisi berdiri atau ketika naik ketempat yang lebih tinggi. Terutama bila ditempat yang lebih tinggi pekerjaan sedang berlangsung. Aturan yang lebih keras pada daerah seperti ini harus diberlakukan tanpa kecuali terhadap siapapun yang memasuki area tersebut. Upaya ini ditambah leflet-leflet peringatan tertulis yang jelas dan mudah terbaca. Jenis Helm yang digunakan juga harus standar. Ada standar nasional dan ada juga standar internasional. Juga cara pemakaiannya harus betul, tali pengikat ke dagu harus terpasang sebagaimana mestinya sehingga tidak mudah terlepas.

b. Pelindung Kaki Sepatu Keselamatan (Safety shoes) untuk menghindari kecelakan yang diakibatkan tersandung bahan keras seperti logam atau kayu, terinjak atau terhimpit beban berat atau mencegah luka bakar pada waktu mengelas. Sepatu boot karet bila bekerja pada pekerjaan tanah dan pengecoran beton.

3 - 37


UUJK, SMK3 dan PDL

Pada umumnya di pekerjaan konstruksi, kecelakaan kerja terjadi karena tertusuk paku yang tidak dibengkokkan, terpasang vertical di papan sebagai bahan bangunan yang berserakan ditempat kerja. Ada beberapa jenis sepatu kerja : 

Memakai pelindung kaki agar aman dari kejatuhan benda.



Sepatu bot yang dipakai di tanah basah atau memasuki air.



Sepatu untuk memanjat.



Sepatu untuk pekerjaan berat.



Sepatu korosi, untuk bekerja menggunakan bahan kimia dan bahan sejenis.

c. Pelindung Tangan Sarung Tangan

untuk pekerjaan yang dapat menimbulkan cidera lecet atau

terluka pada tangan seperti pekerjaan pembesian fabrikasi dan penyetelan , Pekerjaan las, membawa barang -–barang berbahaya dan korosif seperti asam dan alkali. Banyak kecelakaan luka terjadi di tangan dan pergelangan dibanding bagian tubuh lainnya. Kecelakaan ditangan seperti bengkak, terkelupas, terpotong, memar atau terbakar bisa berakibat vatal dan tidak dapat lagi bekerja. Diperlukan pedoman penguasaan peralatan teknis dan pelindung tangan yang cocok seperti Sarung Tangan. Pekerjaan-pekerjaan yang yang memerlukan pelidung tangan misalnya adalah : o

Pekerjaan yang berhubungan dengan permukaan yang kasar, tajam atau permukaan menonjol.

o

Pekerjaan yang berhubungan dengan benda panas, karatan atau zat- zat seperti aspal dan resin beracun.

o

Pekerjaan yang berhubugan dengan listrik dan cuaca.

Ada berbagai sarung tangan yang dikenal a.l:  Sarung Tangan Kulit  Sarung Tangan Katun  Sarung Tangan Karet untuk isolasi Sarung Tangan Kulit digunakan untuk pekerjaan pengelasan , pekerjaan pemindahan pipa dll Sarung Tangan Katun digunakan pada pekerjaan besi beton , pekerjaan bobokan dan batu, pelindung pada waktu harus menaiki tangga untuk pekerjaan ketinggian.

3 - 38


UUJK, SMK3 dan PDL

Sarung Tangan Karet untuk pekerjaan listrik yang dijaga agar tidak ada yang robek agar tidak terjadi bahaya kena arus listrik.

d. Pelindung Pernafasan Beberapa alat pelindung pernafasan ( masker) diberikan sebagai berikut, dengan penggunaan tergantung kondisi ataupun situasi dlapangan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan : 1). Masker Pelindung Pengelasan yang dilengkapi kaca pengaman ( Shade of Lens ) yang disesuaikan dengan diameter batang las ( welding rod ) a). Untuk welding rod 1/16” sampai 5/32” gunakan shade no.10 b). Untuk welding rod 3/16 sampai ¼ “

gunakan shade no 13

2). Masker Gas dan Masker Debu adalah alat perlindungan untuk melindungi pernafasan dari gas beracun dan debu. Dalam pekerjaan di proyek banyak terdapat pekerjaan yang berhubungan dengan bahaya debu, minyak atau gas yang berasal dari : 

Peralatan pemecah dan batu.



Kecipratan pasir.



Bangunan terbuka yang mengandung debu asbes.



Pekerjaan las, memotong bahan yang dibungkus atau dilapisi zinkum, nikel atau cadmium.



Cat semprot.



Semburan mendadak.

Bila terdapat kecurigaan bahwa di udara terdapat gas beracun, pelindung pernafasan harus segera dipakai. Jenis Pelindung Pernafasan yang harus dipakai tergantung kepada bahaya dan kondisi kerja masing-masing. Juga diperlukan latihan cara menggunakan dan merawatnya. Perlu minta petunjuk pihak berwenang untuk peralatan Pelindung Pernafasan ini. Bekerja di ruang tertutup seperti gudang atau ruangan bawah tanah ada kemungkinan terdapat bahaya asap, gas berbahaya atau bahan-bahan yang rapuh wajib pula menggunakan perlindungan pernafasan. Juga terdapat alat Pelindung Pernafasan jenis setengah muka yang terdiri atas : 

Yang memakai alat filter atau penyaring katrid. Filter ini perlu diganti secara berkala.



Pelindung Pernafasan dari gas dan asap.



Filter kombinasi penahan gas dan asap. 3 - 39


UUJK, SMK3 dan PDL

Disamping itu terdapat juga alat Pelindung Pernafasan penuh muka memakai filter yang bisa melindungi mata maupun muka. Pelindung Pernafasan yang lain ialah yang melindungi seluruh muka yang dilengkapi udara dalam tekanan tertentu dan merupakan jenis yang terbaik, terutama bila di tempat kerja kurang dapat oksigen. Udara dalirkan dari kompresor yang dilengkapi penyaring. Pada iklim panas alat ini terasa sejuk dan menyenagkan. Alat ini lebih mandiri tapi memerlukan pelatihan cara memakainya sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya. e. Pelindung Pendengaran Pelindung Pendengaran untuk mencegah rusaknya pendengaran akibat suara bising diatas ambang aman seperti pekerjaan plat logam. ( batasn nilai ambang batas akan diterangkan dalam modul kesehatan) f.

Pelindung Mata Kaca Mata Pelindung (Protective goggles) untuk melindungi mata dari percikan logam cair, percikan bahan kimia, serta kaca mata pelindung untuk pekerjaan menggerinda dan pekerjaan berdebu Mata dapat luka karena radiasi atau debu yang berterbangan. Kecalakaan yang mengenai mata seringkali terjadi dalam: 

Memecah batu, pemotongan, pelapisan atau pemasangan batu, pembetonan dan memasang bata dengan tangan atau alat kerja tangan menggunakan tenaga listrik



Pengupasan dan pelapisan cat atau permukaan berkarat.



Penutupan atau penyumbatan baut.



Menggerinda dengan tenaga listrik.



Pengelasan dan pemotongan logam.

Dalam pekerjaan konstruksi terdapat juga risiko karena tumpahan, kebocoran atau percikan bahan cair panas atau lumpur cair. Persoalan yang banyak terjadi adalah, kemalasan tukang untuk memakai pelindung, alat tidak cocok, atau memang alatnya tidak tersedia sama sekali di proyek. g. Tali Pengaman & Sabuk Keselamatan (safety belt) Banyak sekali terjadi kecelakaan kerja karena jatuh dari ketinggian. Pencegahan utama ialah tersedianya jaring pengaman. Tetapi untuk keamanan individu perlu Ikat Pinggang Pengaman / Sabuk Pengaman ( Safety Belt ). Yang wajib

3 - 40


UUJK, SMK3 dan PDL

digunakan untuk mencegah cidera yang lebih parah pada pekerja yang bekerja diketinggian

( > 2 M tinggi ).

Contoh jenis-jenis pekerjaan yang memerlukan Tali Pengaman : 

Pekerjaan perawatan pada bangunan struktur seperti jembatan. Terdapat banyak jenis Ikat Pinggang Pengaman dan Tali Pengaman, diperlukan petunjuk dari pihak yang kompeten tentang tali pengaman yang paling cocok untuk suatu jenis pekerjaan. Termasuk cara penggunaan dan perawatannya. Tali Pengaman yang lengkap harus selalu dipakai bersama Ikat Pinggang Pengaman. Syarat-syarat untuk Tali Pengaman adalah : 

Batas jatuh pemakai tidak boleh lebih dari dua meter

dengan cara

meloncat. 

Harus cukup kuat menahan berat badan.



Harus melekat di bangunan yag kuat melalui titik kait diatas tempat kerja.

Demikianlah

Alat Pelindung Diri yang umum dipakai dan sifatnya lebih

mendasar. Karena diluar itu sangat banyak sekali ketentuan-ketentuan yang harus diingat baik bila mengerjakan sesuatu, menggunakan peralatan tertentu dan menangani bahan tertentu. Sesungguhnya bila pekerja itu dipersiapkan melalui sistim pelatihan, kecelakaan yang diakibatkan alpa menggunakan Alat Pelindung Diri seperti ini akan jauh berkurang. Sebab dalam sistim pelatihan diajarkan cara menggunakan peralatan yang betul, efektif dan tanpa membahayakan. Hampir semua pekerja tukang kita tidak pernah dibekali pengetahuan melalui sistim pelatihan. Hanya memupuk pengalaman sambil langsung bekerja. Dengan cara penjelasan ringkas kepada mereka sambil bekerja

tentang

pencegahan kecelakaan hasilnya akan terbatas. Akan jauh lebih berhasil bila merupakan program dalam paket pelatihan sejak berstatus calon pencari kerja atau pemula. Hal ini merupakan penyeebab angka kecelakaan kerja bidang konstruksi di Indonesia termasuk tinggi. Disamping alat pelindung diri diatas pekerja harus berpakaian yang komplit sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditanganinya seperti tukang las harus dilengkapi jaket/rompi kulit tetapi minimum harus memakai kaos dan celana panjang.

3.5.5. Hal hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan APD Alat Pelindung Diri akan berfungsi dengan sempurna apabila dipakai secara baik dan benar . 3 - 41


UUJK, SMK3 dan PDL

a. Sediakanlah Alat Pelindung Diri yang sudah teruji dan telah memiliki SNI atau standar internasional lainnya yang diakui. b. Pakailah alat pelindung diri yang sesuai dengan jenis pekerjaan walaupun pekerjaan tersebut hanya memerlukan waktu singkat. c. Alat Pelindung Diri harus dipakai dengan tepat dan benar. d. Jadikanlah memakai alat pelindung diri menjadi kebiasaan. Ketidak nyamanan dalam memakai alat pelindung diri jangan dijadikan alasan untuk menolak memakainya e. Alat Pelindung Diri tidak boleh diubah-ubah pemakaiannya kalau memang terasa tidak nyaman dipakai laporkan kepada atasan

atau pemberi

kewajiban

pemakaian alat tersebut. f.

Alat Pelindung Diri dijaga agar tetap berfungsi dengan baik.

g. Semua pekerja,pengunjung dan mitra kerja ke proyek konstruksi harus memakai alat pelindung diri yang diwajibkan seperti Topi Keselamatan dll.

3.5.6. Acuan / standar yang dipakai. Apabila kita membeli Alat Pelindung diri kita akan

berpedoman kepada standar

industri yang berlaku, belilah hanya barang yang telah mencantumkan kode SNI (Standar Nasional Indonesia) atau JIS untuk barang buatan Jepang , ANSI, BP dsb tergantung dari negara asal barang untuk kebutuhan proyek dan dinyatakan laik untuk pekerjaan yang dimaksud. Dibawah ini beberapa contoh standar alat pelindung diri dan SNI dan standar internasional lainnya. Helmet ( Topi Pengaman )

: ANSI Z 89,1997 standard

Sepatu Pengaman ( Safety Shoes )

: SII-0645-82,DIN 4843,Australian Standard

AS/NZS 2210.3.2000, ANSI Z 41PT 99,SS 105,1997. Sabuk Pengaman

: EN 795 Class C ANSI OSHA

Banyak lagi standar–standar yang diberlakukan dinegara maju , tetapi yang lebih penting kalau kita memakai produk dalam negeri,

ujilah ketahanannya terhadap

suatu beban yang akan diberikan kepadanya dengan toleransi keamanan minimum 50 %. Karena mungkin bagi kontraktor kecil dan menengah akan menjadi beban keuangan bila harus menyediakan produk import untuk pekerjanya. Perlu juga dipertimbangkan daya tahan dan kwalitas yang dipakai bisa untuk beberapa proyek atau periode pekerjaan sehingga beban keuangan akan terasa menjadi lebih ringan.

3 - 42


UUJK, SMK3 dan PDL

3.5.7. Contoh alat pelindung diri (APD)

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT •Safety helmet. •Eye protectors for dust and flying objects. •Shading eye protectors. •Welding protective hoods. •Earplugs,Earmuffs. •Protective respirators.

Gloves.

•Dust mask. •Gas mask. •Breathing equipment. •Supplied-air respirator.

Clothing, Safety belts.

Footwear.

Structure of safety helmets (at the time of falls)

Safety Belts with a shock absorber Belt

5.Shock-absorbing liner (Polystyrene foam core)

4.Ring string 1.Outer shell 2.Hammock

Buckle A shock absorber

3.Head band Hook

6.Chin strap

Gambar 3.7 - Alat Pelindung Diri

3 - 43


UUJK, SMK3 dan PDL

Contoh penggunaan Safety belt yang benar

Harness Safety belt

Slide chuck

Move freely up and down, when falling shock is transmitted, grasp life line.

Gambar 3.8 - Penggunaan Safety Belt

3 - 44


3.6.

UUJK, SMK3 dan PDL

Daftar Simak Potensi Bahaya / Kecelakaan

3.6.1. Tata Laksana baku (SOP) Penerapan K3 Konstruksi 1. Pengertian Tata Laksana Baku (Standard Operating Procedure = SOP) penerapan K3 Konstruksi diatur dalam Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi yang dikeluarkan dalam bentukm Surat keputusan Bersama

No.

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Kep.174/ MEN/ 1986 tanggal 4 Maret 1986, yang sekaligus berfungsi sebagai 104/ KPTS/ 1986

petunjuk umum berlakunya Buku Pedoman Pelaksanaan, terutama khusus tentang Keselamatan Kerja dan yang sifatnya lebih menekankan kepada pencegahan. Adapun tentang Kesehatan Kerja lebih khusus diatur dalam Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja, yang kemudian dilengkapi dengan petunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja. Yang terakhir ini lebih menekankan pada penanganan akibat.

Dalam Pedoman yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama tersebut persyaratan yang harus dipenuhi dirinci sebagai berikut : a. Persyatratan Administratif b. Persyaratan Teknis c. Perancah (Scaffolds) d. Tangga Kerja Lepas (Ladder) dan Tangga Kerja Sementara (Stairs) e. Peralatan Untuk Mengangkat (Lifting Appliance) f.

Tali, Rantai dan Perlengkapan Lainnya

g. Permesinan : Ketentuan Umum h. Peralatan i.

Pekerjaan Bawah Tanah

j.

Penggalian

k. Pamancangan Tiang Pancang l.

Pengerjaan Beton

m. Operasi Lainnya Dalam Pembangunan Gedung n. Pembongkaran (Demolition) Terlihat bahwa Buku Pedoman ini mengatur sebagian besar bidang dan jenis pekerjaan konstruksi. Dalam setiap Bab lebih lanjut diatur sangat rinci mengenai lingkup

berlakunya

peraturan,

kewajiban

umum,

keharussn

dibentuknya 3 - 45


UUJK, SMK3 dan PDL

organisasi K3, laporan kecelakaan dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta persyaratan-persyaratan lainnya.

2. Persyaratan Umum a. Persyaratan Administratif Dalam persyaratan ini pertama-tama dinyatakan, terhadap semua tempat dimana dilakukan kegiatan konstruksi berlaku semua ketentuan hukum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di Indonesia. Disini jelas, bahwa tidak hanya berlaku untuk proyek milik Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan tetapi juga proyek milik swasta ataupun anggota masyarakat lainnya.

Selanjutnya sebagai kewajiban umum bagi Kontraktor dinyatakan bahwa : 

Tempat kerja, peralatan, lingkunan kerja dan tata cara kerja diatur demikian rupa sehingga tenaga kerja terilindung dari risko kecelakaan.



Harus menjamin bahwa mesin-mesin peralatan, kendaraan atau alat-alat lain harus aman digunakan dan dan sesuai Keselamatan Kerja.



Kontraktor harus turut mengawasi agar tenaga kerja bisa selamat dan aman dalam bekerja.



Kontraktor harus menunjuk petugas Keselamatan Kerja yang karena jabatannya di dalam organisasi kontraktor bertanggungjawab mengawasi koordinasi pekerjaan yang dilakukan, untuk menghindari risiko bahaya kecelakaan.



Pekerjaan yang diberikan harus cocok dengan keahlian, usia dan jenis kelamin serta kondisi fisik dan kesehatan tenaga kerja.



Kontraktor harus menjamin bahwa

semua tenaga kerja telah diberi

petunjuk terhadap bahaya demi pekerjaana masing-masing dan usaha pencegahannya. 

Petugas Keselamatan Kerja tersebut diatas

bertanggungjawba pula

terhadap semua tempat kerja, peralatan, sarana pencegahan kecelakaan, lingkungan kerja dan cara-cara pelaksanaan kerja yang aman. 

Hal-hal yang menyangkut biaya yang timbul dalam penyelenggaraan Keselamata dan Kesehatan Kerja ini menjadi tanggungjawab Kontraktor.

b. Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mengenai organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja digariskan sbb:

3 - 46




UUJK, SMK3 dan PDL

Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus bekerja secara penuh (full time), berarti tidak bisa sambilan atau separoh waktu.



Bila mempekerjakan sejumlah minimal 100 orang atau kondisi dari sifat proyek memang memerlukan, diwajibkan untuk membentuk unit Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Unit ini merupakan unit struktural yang dikelola organisasi Kontraktor.



Petugas K3 harus bekerja sebaik-baiknya dibawah koordinasi Kontraktor serta bertanggungjawab kepada Kontraktor.



Dalam hubungan ini kewajiban Kontraktor adalah : -

Menyediakan fasilitas untk melaksanakan tugasnya untuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Safety Committee).

-

Berkonsultasi dengan Safety Committee dalam segala hal yang berhubugan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di proyek.

-

Mengambil langkah-langkah praktis untuk memberikan efek pada rekomendasi dari Safety Committee.



Jika terdapat dua atau lebih Kontraktor bergabung dalam suatu proyek mereka harus bekerjasama membentuk kegiatan-kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

c. Laporan Kecelakaan 

Setiap kejadian kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada Depnakertrans. dan Departemen Pekerjaan Umum (sekarang Dep. Kimpraswil).



Laporan tersebut harus meliputi statistik yang : 

Menunjukkan catatan kecelakaan dari setiap kegiatan kerja, pekerja masing-masing, dan



Menunjukkan gambaran semua kecelakaan dan sebab-sebabnya.

d. Keselamatan Kerja dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 

Diwajibkan memeriksa kesehatan individu pekerja pada : 

Sebelum atau beberapa saat setelah pertama kali memasuki masa kerja.

 

Secara berkala sesuai risiko yang terdapat pada pekerjaan.

Pekerja berumur dibawah 18 tahun harus dapat pengawasan kesehatan khusus, meliputi pemeriksaan kembali atas kesehatannya secara teratur.



Data pemeriksaan kesehatan harus dicatat dan disimpan untuk referensi.

3 - 47




UUJK, SMK3 dan PDL

Suatu organisasi untuk keadaan darurat harus dibentuk untuk setiap daerah tempat bekerja yang meliputi semua pekerja, dibentuk petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang dilengkapi alat komunikasi dan jalur transportasi. Setiap pekerja harus diberitahu adanya hal ini.



Memberikan pertolongan pertama kecelakaan atau ada yang kena sakit secara tiba-tiba harus dilakukan oleh Dokter, Juru Rawat atau orang yang terdidik dalam P3K.



Alat-alat P3K dan kotak obat yang memdai harus tersedia di tempat kerja dan dijaga agar tidak kotor, kena udara lembab dsb.



Isi alat P3K atau kotak obat tidak boleh ditempati benda-benda lain, dan paling sedikit harus berisi : obat kompres, perban, Gauze yang steril, antiseptic, plester,forniquet, gunting, splint dan perlengkapan bila ada yang digigit ular. Juga harus dilengkapi instruksi yang jelas dan mudah dimengerti, dan harus dijaga supaya tetap berisi



Kereta pengangkut orang sakit (Carrying Basket) harus selalu tersedia.



Jika tenaga kerja dipekerjakan dibawah tanah atau pada keadaan lain, alat penyelamat harus selalu tersedia di dekat tempat mereka bekerja.



Jika tenaga kerja dipekerjakan di tempat-tempat yang ada kemungkinan risiko tenggelam atau keracunan gas alat-alat penyelamat harus selalu tersedia di dekat tempat mereka bekerja.

 Persiapan-persiapan harus dilakukan untuk memungkinkan mengangkut dengan cepat, jika diperlukan untuk petugas yang sakit atau mengalami kecelakaan ke rumah sakit atau tempat berobat semacam itu.  Petunjuk atau informasi harus diumumkan atau ditempelkan ditempat yang strategis dengan memberitahukan : 

Kotak obat terdekat, alat P3K. ambulan, alat pengangkut orang sakit dan alamat untuk urusan kecelakaan.



Tempat tilpon terdekat untuk memanggil ambulan, nama dan nomor telepon orang yang bertugas.



Nama, alamat nomor tilpon dokter, rumah sakit dan tempat penolong yang dapat segera dihubungi dalam keadaan darurat.

3. Persyaratan Teknis Persyaratan Teknis mengatur tentang Tempat Kerja dan Peralatan 

Pintu Masuk dan Keluar harus dibuat dan dipelihara dengan baik. 3 - 48




UUJK, SMK3 dan PDL

Lampu dan Penerangan bila tidak memadai harus diadakan diseluruh tempat kerja, harus aman dan cukup terang. Harus dijaga oleh petugas bila perlu bila ada gangguan.



Ventilasi, harus ada ditempat tertutup termasuk pembuangan udara kotor.



Jika tidak bisa mernghilangkan debu dan udara kotor, harus disediakan alat pelindung diri.



Kebersihan, bahan yang tidak terpakai harus dibuang, paku yang tidak terpakai harus dibuang atau dibengkokkan, benda-benda yang bisa menyebabkan orang tergelincir serta sisa barang dan alat harus dibuang, tempat kerja yang licin karena oli harus dibersihkan atau disiram pasir. Alatalat yang mudah dipindahkan harus dikembalikan ke tempat penyimpanan.



Pencegahan Bahaya Kebakaran Dan Alat Pemadam Kebakaran.



Persyaratan ini sangat rinci antara lain mengatur bahwa harus tersedia alat pemadam kebakaran dan saluran air dengan tekanan yang cukup. Semua pengawal dan sejumlah tenaga terlatih harus disediakan dan selalu siap selama jam kerja. Alat-alat itu harus diperiksa secara periodik oleh yang berwenang, dan ditempatkan ditempat yang mudah dicapai. Alat pemadam dan jalan menuju ke tempat pemadaman harus terpelihara. Demikian juga tentang syarat jumah, bahan kimia peralatan itu dan syarat pemasangan pipa tempat penyimpana air.



Syarat-syarat mengenai Alat Pemanas (Heating Appliances).



Syarat-syarat mengenai Bahan Yang Mudah Terbakar.



Syarat mengenai Cairan Yang Mudah Terbakar.



Syarat-syarattentang Inspeksi dan Pengawasan.



Syarat-syarat tentang Perlengkapan dan Alat Peringatan.



Syarat-syarat tentang Perlindungan Terhadap Benda-benda Jatuh dan Bagian Bangunan Yang Rubuh.



Persyaratan Perlindungan Agar Orang Tidak Jatuh, Tali Pengaman dan Pinggir Pengaman.



Persyaratan Lantai Terbuka dan Lubang Pada Lantai.



Persyaratan tentang Lubang Pada Dinding.



Persyaratan tentang Tempat Kerja Yang Tinggi.



Pencagahan Terhadap Bahaya Jatuh Kedalam Air.



Syarat-syarat mengenai Kebisingan dan Getaran (Vibrasi).



Syarat-syarat tentang Penghindaran Terhadap Orang Yang Tidak Berwenang.

3 - 49




UUJK, SMK3 dan PDL

Syarat-syarat tentang Struktur Bangunan dan Peralatan. Memuat mengenai Konstruksi Bangunan, Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan serta Pemakaian atau penggunaannya.

2.6.2. Daftar Simak K3 a. Daftar Simak Potensi Bahaya/Kecelakaan Setelah dilakukan identifikasi atau dikaji potensi bahaya setiap kegiatan dalam item pekerjaan yang dituangkan dalam metode kerja, langkah selanjutnya dibuat suatu daftar simak untuk „Penerapan Ketentuan K3“ (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang dituangkan dalam format daftar simak sebagai berikut :

DAFTAR SIMAK POTENSI BAHAYA / KECELAKAAN

1. Jenis Pekerjaan

: .....................................................................................

2. Nama Proyek

: .....................................................................................

3. Lokasi Proyek

: .....................................................................................

No.

Dibuat Oleh

Uraian Kegiatan

Potensi Bahaya/Kecelakaan Kerja

: ......................... Nama .........................tanggal...........................

Diperiksa Oleh : ......................... Nama .........................tanggal.......................... Diperiksa Oleh : ......................... Nama .........................tanggal..........................

b. Bentuk Format Daftar Simak K3 Bentuk Format Daftar Simak K3 dapat dibuat sebagai berikut :

3 - 50


UUJK, SMK3 dan PDL

DAFTAR SIMAK K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) 1. Jenis Pekerjaan

: .....................................................................................

2. Nama Proyek

: .....................................................................................

3. Lokasi Proyek

: .....................................................................................

No.

Uraian Kegiatan K3

Dilaksanakan Ya

Dibuat Oleh

: .......................................................................

Tanggal

: .......................................................................

Tidak

Doperiksa Oleh : ....................................................................... 2.6.3. Pedoman Penyusunan Daftar Simak K3 Bendungan Khususnya tentang penyusunan Daftar Simak K3 untuk pekerjaan bendungan sudah tertuang pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

Nomor

384/KPTS/2004 TENTANG : Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan.

Yang isinya sebagai berikut : DAFTAR ISI PEDOMAN TEKNIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI BENDUNGAN BAB 1

PENGERTIAN ..............................................................................................

1

BAB 2

PERSYARATAN UMUM ...............................................................................

4

BAB 3

PERSYARATAN PADA TEMPAT KERJA ....................................................

8

3.1.

Pintu masuk dan keluar ....................................................................

8

3.2.

Lampu penerangan ...........................................................................

8

3.3.

Ventilasi ............................................................................................

9

3.4.

Alat pemanas ....................................................................................

9

3.5.

Pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan alat pemadam

9

kebakaran ......................................................................................... 3.6.

Bahan-bahan yang mudah terbakar .................................................

12

3.7.

Lingkungan dan pemakaian bahan-bahan kimia ..............................

12

3.8.

Cairan yang mudah terbakar ............................................................

13 3 - 51


UUJK, SMK3 dan PDL

3.9.

Perlengkapan peringatan .................................................................

13

3.10.

Perlindungan pekerja terhadap benda-benda jatuh dan bagian

14

bangunan yang runtuh ......................................................................

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB 7

3.11.

Perlindungan tenaga kerja agar tidak jatuh ......................................

14

3.12.

Lantai terbuka, lubang pada lantai ...................................................

15

3.13.

Lubang pada dinding ........................................................................

16

3.14.

Tempat-tempat kerja yang tinggi ......................................................

17

PERSYARATAN KESEHATAN KERJA ....................,,,.................................

18

4.1.

Kewajiban penyedia jasa ..................................................................

18

4.2.

Tenaga kerja yang harus diperiksa kesehatannya ...........................

19

4.3.

Pengawasan kegiatan kesehatan kerja ............................................

20

4.4.

Perselisihan ......................................................................................

20

4.5.

Pemeriksaan kesehatan berkala ......................................................

20

4.6.

Pemeriksaan khusus ........................................................................

21

4.7.

Kewajiban melapor penyakit akibat kerja ........................................

22

4.8.

Tindakan pencegahan ......................................................................

23

4.9.

Kewajiban tenaga kerja ....................................................................

23

4.10.

Peran serta Hyperkes .......................................................................

24

LINGKUNGAN TEMPAT KEGIATAN KERJA ....................,,,........................

29

5.1.

Kebersihan lokasi kerja .....................................................................

29

5.2.

Kebisingan ........................................................................................

30

5.3.

Getaran ............................................ ................................................

31

5.4.

Penanganan keadaan darurat ..........................................................

31

5.5.

Pertolongan pertama pada kecelakaan ............................................

32

5.6.

Tempat kerja dan alat-alat kerja .......................................................

34

5.7.

Kebersihan dan kerapihan tempat kerja ...........................................

34

5.8.

Pencegahan dari bahaya kejatuhan benda ......................................

34

5.9.

Larangan memasuki lokasi kerja ......................................................

35

5.10.

Tanda peringatan rambu-rambu dan alat pelindung diri ...................

35

PERSYARATAN RENCANA TATA LETAK TEMPAT KERJA .......................,,

39

6.1.

Rencana tata letak pekerjaan bendungan ........................................

39

6.2.

Persyaratan tata letak material dan tempat kerja..............................

40

PEKERJAAN GALIAN ....................,,,...........................................................

41

7.1.

Persyaratan rencana penggalian ......................................................

41

7.2.

Pekerjaan galian dan timbunan pada pondasi .................................

42

7.3.

Persyaratan umum galian tanah ............................................ ..........

42

7.4.

Pekerjaan galian sumuran ................................................................

43

7.5.

Perkuatan dinding galian tanah ........................................................

44

7.6.

Ventilasi udara ..................................................................................

45

7.7.

Pencegahan bahaya kebakaran di dalam galian tanah ....................

46

3 - 52


BAB 8

BAB 9

UUJK, SMK3 dan PDL

7.8.

Fasilitas keselamatan di dalam galian tanah.....................................

47

7.9.

Pengerekan selama penggalian sumuran ........................................

48

7.10.

Penyelamatan dalam keadaan darurat .............................................

48

7.11.

Pekerjaan di ruangan bertekanan pada galian konduit ....................

49

PEKERJAAN TEROWONGAN ....................,,,..............................................

51

8.1.

Ketentuan umum ..............................................................................

51

8.2.

Penerangan .....................................................................................

51

8.3.

Keadaan darurat ............................................ ..................................

52

8.4.

Peledakan di dalam terowongan ......................................................

52

8.5.

Transportasi hasil peledakan ke luar terowongan ...........................

53

8.6.

Kesehatan lingkungan di dalam terowongan ....................................

53

8.7.

Galian terowongan ............................................................................

55

8.8.

Desain penyangga dan pemasangannya .........................................

56

8.9.

Pengontrol debu di dalam terowongan .............................................

57

8.10.

Izin melaksanakan ............................................................................

57

PEKERJAAN

COFFERDAM,

PENGALIHAN

ALIRAN

SUNGAI,

DAN

58

PENGERINGAN (DEWATERING) ...............................................................

BAB 10

BAB 11

BAB 12

9.1.

Pekerjaan cofferdam .........................................................................

58

9.2.

Pengalihan aliran sungai ke saluran pengelak ................................

59

9.3.

Pengeringan ............................................ ........................................

61

PEKERJAAN PEMBORAN DAN INJEKSI ....................................................

62

10.1.

Pekerjaan persiapan .........................................................................

62

10.2.

Pelaksanaan pekerjaan ...................................................................

62

PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN BATU ...........................................

64

11.1.

Pekerjaan cetakan beton ..................................................................

64

11.2.

Pekerjaan pembesian .......................................................................

64

11.3.

Pekerjaan beton ................................................................................

65

11.4.

Pekerjaan beton semprot ..................................................................

68

11.5.

Pekerjaan di tempat tinggi ................................................................

68

PEKERJAAN PERANCAH ..............................,,,.............................................

70

12.1.

Ketentuan umum ..............................................................................

70

12.2.

Bahan-bahan ...................................................................................

70

12.3.

Konstruksi perancah ............................................ ............................

71

12.4.

Pemeriksaan dan pemeliharaan .......................................................

72

12.5.

Peralatan pengangkat pada perancah .............................................

73

12.6.

Kerangka siap pasang ......................................................................

73

12.7.

Penggunaan perancah .....................................................................

73

12.8.

Pelataran tempat bekerja ..................................................................

74

12.9.

Balustrade pengaman dan papan pengaman kaki ...........................

75

12.10.

Gang, ramp, dan jalur pengangkut bahan ........................................

75

3 - 53


BAB 13

UUJK, SMK3 dan PDL

PEKERJAAN PELEDAKAN DAN PENANGANAN BAHAN .............................

77

13.1.

Perakitan dan peledakan ..................................................................

77

13.2.

Petunjuk keamanan gudang bahan peledak ...................................

80

13.3.

Pengangkutan bahan peledak di jalan raya......................................

81

PEKERJAAN MUAT, PEMINDAHAN DAN BONGKAR MATERIAL ................

83

14.1.

Jalan hantar dan jalan kerja ..............................................................

83

14.2.

Material pra-cetak ............................................................................

83

14.3.

Penyaringan dan pencampuran tanah, pasir dan gravel .................

86

14.4.

Penimbunan dan pemadatan ..........................................................

86

14.5.

Pekerjaan pemancangan...................................................................

86

PEKERJAAN KONSTRUKSI BAJA DAN PENGELASAN ...............................

93

15.1.

Konstruksi baja .................................................................................

93

15.2.

Pekerjaan pengelasan .....................................................................

94

15.3.

Pekerjaan mekanikal-elektrikal ........................................................

95

15.4.

Pekerjaan hidromekanikal ...............................................................

97

15.5.

Pekerjaan pengecatan .....................................................................

97

15.6.

Pekerjaan pengakhiran ....................................................................

98

BAB 16

PENGGENANGAN (IMPOUDING) ..................................................................

99

BAB 17

PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI................................................

100

17.1.

Alat angkat ........................................................................................

100

17.2.

Peralatan pekerjaan tanah ..............................................................

102

17.3.

Mesin pemecah batu .......................................................................

103

17.4.

Alat pencampur aspal ......................................................................

104

17.5.

Mesin pengaduk beton ....................................................................

104

17.6.

Peralatan pemindahan tanah ..........................................................

107

17.7.

Excavator .........................................................................................

109

17.8.

Bulldozer ..........................................................................................

112

17.9.

Mesin pemadat jalan ........................................................................

112

17.10.

Alat-alat pemuat ...............................................................................

113

17.11.

Tractor truck .....................................................................................

114

17.12.

Tractor truk pengangkut ...................................................................

114

17.13.

Kabin ................................................................................................

115

17.14.

Rem .................................................................................................

116

17.15.

Pipa knalpot .....................................................................................

117

17.16.

Truck pengangkat dan truck untuk keperluan lainnya .....................

119

17.17.

Penggunaan alat bantu kerja konstruksi ........................................

118

BAB 14

BAB 15

BAB 18

PEMENUHAN FASILITAS KANTOR PROYEK, BARAK KERJA, BENGKEL/ MOTOR POOL/GUDANG DAN PENGOPERASIANNYA ...............................

121

18.1.

Pemenuhan fasilitas kesehatan, kebersihan kantor dan bank kerja.

121

18.2.

Bengkel dan motor pool ...................................................................

123

3 - 54


UUJK, SMK3 dan PDL

c. Daftar Simak K3 setiap kegiatan untuk satu item pekerjaan bendungan Pekerjaan bendungan terdiri dari beberapa item pekerjaan antara lain : -

Pekerjaan Tanah

-

Pekerjaan Terowongan

-

Pekerjaan Copperdam

-

Pekerjaan Pengalihan Aliran Sungai dan Pengeringan

-

Pekerjaan Pemboran dan Injeksi

-

Pekerjaan Beton dan Pasangan Batu

-

Pekerjaan Perancah

-

Pekerjaan Peledakan

-

Pekerjaan Muat-Bongkar Material

-

Pekerjaan Konstruksi Baja dan Pengelasan

-

Pergenangan Air.

Dari masing-masing item pekerjaan tentunya terdiri aktivitas-aktivitas (Kegiatan) sebagai contoh : Pekerjaan pemboran dan injeksi, aktivitas (Kegiatannya) terdiri dari : 1. Kegiatan persiapan 2. Kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengeboran 3. Kegiatan pelaksanaan pekerjaan injeksi.

3 - 55


UUJK, SMK3 dan PDL

DAFTAR SIMAK K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

1. Jenis Pekerjaan

:

Pengeboran dan Injeksi

2. Nama Proyek

:

Bendungan Sempor

3. Lokasi Proyek

:

Kec. Gombong, Kab. Kebumen.

No.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pekerjaan Persiapan

1.1.

a. Pekerjaan pembersihan lokasi dilakukan agar penempatan dudukan (platform) mesin bor dapat serata mungkin sehingga dudukannya kuat;

DILAKSANAKAN Ya

Tidak

b. Dudukan mesin bor diperkuat dengan triger dan kayu. 2.

Pelaksanaan Pekerjaan

2.1.

Semua tutup mesin terpasang baik dan tertutup saat bekerja dan diperiksa bahwa semua sambungan (joint) peralatan untuk hubungan mekanik dan perlengkapannya terpasang dengan baik, termasuk pemasangan batang mata bor (boring rod) harus dalam satu kelurusan (inlignment).

2.2.

Semua penyambungan mata bor harus dikunci rapat

2.3.

Apabila pengeboran dilakukan di atas perancah maka bangunan perancah harus dibuat sesuai dengan standar dan diikat kuatkuat agar tidak bergerak/berjalan pada saat digunakan

2.4.

Areal kerja harus diberikan daerah pembatas operasi dan diberikan tanda larangan masuk (ristricted area)

2.5.

Pemindahan alat harus mengikuti prosedur pemindahan yang aman, pipa-pipa tidak boleh dilempar-lemparkan

2.6.

Pekerja pemboran harus memakai alat pelindung pendengaran dan masker pelindung pernafasan

2.7.

Pekerja harus memakai masker pernafasan dan kacamata debu bila berada di gudang semen dan atau pada waktu pekerjaan injeksi sedang berjalan

2.8.

Apabila material injeksi mengenai mata pekerja, maka mata harus segera dicuci dengan air bersih dan memanggil petugas P3K.

Dibuat oleh

: ........................................................

Tanggal

: ........................................................

Diperiksa oleh

: ........................................................

3 - 56


UUJK, SMK3 dan PDL

RANGKUMAN

1. Pengetahuan dasar K3 merupakan salah satu modul untuk membentuk Ahli K3 Konstruksi dengan cakupan materi : 

Pengenalan terjadinya kecelakaan kerja



Pengenalan alat pelindung diri



Tata laksana baku



Pengenalan asuransi kerja.

2. Untuk memasyarakatkan pengertian dan pentingnya K3 dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan melalui : 

Penyuluhan terus menerus



Membentuk panitia keselamatan



Pendidikan dan pelatihan.

3. Terjadinya kecelakaan kerja disebabkan antara lain : 

Tindakan tenaga kerja/karyawan yang tidak aman



Kondisi kerja yang tidak aman



Diluar kemampuan manusia.

4. Pendorong terjadinya kecelakaan 

Tuntutan mengenai K3



Mental para tenaga kerja



Kondisi fisik karyawan.

5. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja mewajibkan kepada pihak pengelola pekerjaan untuk menyediakan APD (Alat Pelindung Diri). 6. Untuk membangun kebiasaan menggunakan APD dapat dilakukan dengan kesungguhan dan disiplin yang tinggi terhadap penggunaan APD secara benar dan tepat dalam setiap melakukan pekerjaan. 7. Alat Pelindung Diri (APD) utama terdiri dari : a. Pelindung kepala b. Pelindung kaki c. Pelindung tangan d. Pelindung pernafasan e. Pelindung pendengaran f.

Pelindung mata

g. Tali pengaman dan sabuk keselamatan.


UUJK, SMK3 dan PDL

8. Tata laksana baku (SOP – Keselamatan Operating Procedure) penerapan K3 Konstruksi diawali dengan terbitnya SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. 

Kep.174 / MEN / 1986 tanggal 4 Maret 1984. 104 / KPTS / 1986

9. Para tenaga kerja perlu diberi pengertian tentang adanya asuransi yaitu upaya yang dilakukan saat ini untuk mencegah kerugian yang mungkin timbul dimasa datang terutama adanya ancaman kecelakaan dan kesehatan kerja bagi para pekerja yang terlibat. 10. Santunan kecelakaan kerja diberikan bila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat hubungan kerja dalam hal ini termasuk meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. 11. Sistem manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) merupakan rangkaian proses dimulai dari perencanaan, dilanjutkan penerapan, pemantauan dan peninjauan kembali yang merupakan perbaikan berkesinambungan. 12. Elemen SMK3 terdiri : a.

Pembangunan dan pemeliharaan komitmen

b.

Pendokumentasian strategi

c.

Peninjauan ulang perancangan (desain) dan kontrak

d.

Pengendalian dokumen dan data K3

e.

Pembelian

f.

Keamanan bekerja berdasarkan SMK3

g.

Pengembangan keterampilan dan kemampuan

h.

Komunikasi dan pelaporan

i.

Pengelolaan material

j.

Standar pemantauan

k.

Audit internal SMK3

l.

Tinjauan manajemen.

13. Prosedur pemeriksaan dan tindakan perbaikan terdiri dari : a.

Prosedur pemeriksaan, berupa inspeksi dan audit bersifat internal secara harian, mingguan dan bulanan yang harus dijalankan secara disiplin.

b.

Tindakan perbaikan, ditujukan dan bersifat perbaikan keadaan dan pencegahan situasi terhadap bahaya yang timbul

c.

Prosedur pengendalian dimaksudkan adalah upaya memantau dan mengukur pencapaian kinerja K3.


UUJK, SMK3 dan PDL

14. Pengembangan Sistem Manajemen K3 (SMK3) berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam : a.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 5 tahjun 1996, tentang Sistem Manajemen K3, khususnya penerapan SMK3 dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu : 

Perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat resiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 (enam puluh empat) kriteria



Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) kriteria.

Keberhasilan penerapan SMK3 di tempat kerja diukur dengan cara berikut : -

Untuk tingkat pencapaian penerapan 0% - 59% dan pelanggaran peraturan perundang-undangan akan dikenai tindakan hukum

-

Untuk tingkat pencapaian penerapan 60% - 84% diberikan sertifikat dan bendera perak

-

Untuk tingkat pencapaian penerapan 85% - 100% diberikan sertifikat dan bendera emas.

Sistem ini bisa digunakan untuk semua jenis industri, berupa industri manufaktur industri jasa konstruksi, industri produksi, dan lain-lain. b.

SMK3 versi OHSAS (Occupational Health and Safety Assesment SERIE 18001 – 1999)

c.

SMK3 versi CONSMS (Construction Industry Occupational Health and Safety Management System) adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA).

15. Siklus K3 meliputi ; - Siklus harian K3 - Siklus mingguan K3 - Siklus bulanan K3.


UUJK, SMK3 dan PDL

LATIHAN

Isilah titik-titik dari lembar pertanyaan atau jawab pertanyaan secara benar, singkat dan jelas. 1. Jelaskan secara singkat dan jelas pengertian umum dari keselamatan kerja.

2. Jelaskan secara singkat dan jelas : tujuan dari keselamatan kerja.

3. Sebutkan kerugian yang terjadi akibat kecelakaan.

4. Jelaskan fungsi APD (Alat Pelindung Diri).

5. Sebutkan kewajiban dan hak tenaga kerja.

6. Jelaskan pengertian kecelakaan kerja dalam pekerjaan konstruksi :

7. Jelaskan pengertian dari norma K3.

8. Sebutkan nomor UU. dan PP. tentang jaminan sosial tenaga kerja :

9. Sebutkan beberapa butir penting kewajiban manajemen perusahaan/pengusaha yang berkaitan dengan K3.

10. Sebutkan kewajiban dan hak tenaga kerja :

11. Bahaya kerja menurut undang-undang K3 adalah ”Sumber Bahaya” yang berkaitan dengan apa saja :

12. Sebutkan salah satu International Standard and Code, lengkap dengan perpanjangan singkatannya :

13. Sebutkan ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja yang tertuang pada UU. No. 3/1992

14. Jelaskan perpanjangan singkatan P3K dan P2K3.


UUJK, SMK3 dan PDL

15. Tentang SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) diatur dengan apa, nomor berapa, tahun berapa ?

16. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor. 384/KPTS/2004, tentang apa ?.


UUJK, SMK3 dan PDL

BAB 4 PERLINDUNGAN DAMPAK LINGKUNGAN

4.1.

Pengertian Dasar Lingkungan Hidup

4.1.1. Konsep Lingkungan Hidup 1. Istilah Lingkungan Hidup berasal dari kata “Environment” (lingkungan sekitar), yang oleh Michael Allaby diartikan sebagai “The physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism”, sedangkan Emil Salim mengemukakan bahwa secara umum lingkungan hidup dapat diartikan sebagai benda, kondisi dan keadaannya, serta pengaruh yang terdapat pada ruang yang kita tempati dan mempengaruhi makhluk hidup, termasuk kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan, makhluk hidup termasuk

manusia

dan

perilakunya

yang

mempengaruhi

kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dari berbagai dimensi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup pada dasarnya terdiri atas 4 unsur, yaitu materi, energi, ruang dan kondisi/situasi setempat, dengan uraian sebagai berikut : a. Unsur Materi. Materi adalah zat yang dapat berbentuk biotik (hewan, tumbuhan, manusia), atau abiotik (tanah, air, udara, dsb). Kedua unsur tersebut mempunyai hubungan timbal balik, dan saling pengaruh mempengaruhi secara ekologis. Unsur ini mengalami proses siklinal yaitu proses yang berulang kembali kepada keadaan semula, adapun dalam perjalanannya akan mengalami perubahan

bentuk.

Misalnya

tumbuh-tumbuhan,

untuk

dapat

hidup

memerlukan energi dan mineral, kemudian melalui proses “rantai makanan”, tumbuhan ini dimakan oleh hewan konsumen Tk. I (Herbivora = pemakan tumbuhan), yang selanjutnya menjadi mangsa dari hewan konsumen Tk. II (Omnivora = pemakan segala). Pada saatnya, tumbuhan dan hewan tersebut mengalami proses kematian, dan jasadnya menjadi mangsa bakteri Saprodit (bakteri pembusuk) yang menguraikan jasad tadi menjadi unsur basa (C, N, O, S, P

dsb) yang

diperlukan untuk kehidupan makhluk hidup. 4-1


UUJK, SMK3 dan PDL

b. Unsur Energi Semua makhluk yang bergerak untuk dapat hidup memerlukan energi, demikian pula untuk dapat berinteraksi diperlukan adanya energi. Sumber energi yang berlimpah berasal dari cahaya matahari, energi ini dapat menyebabkan pohon dan tumbuhan yang berdaun hidau akan dapat melakukan proses photo sintesa untuk tumbuh menuju suatu proses kehidupan. Demikian pula dengan biji-biji dapat tumbuh dan berkembang karena adanya energi matahari ini.

c. Unsur Ruang Ruang adalah tempat atau wadah dimana lingkungan hidup berada, suatu ekosistem habitat tertentu akan berada pada suatu ruang tertentu, artinya mempunyai batas-batas tertentu yang dapat dilihat secara fisik. Dengan mengetahui ruang habitat suatu ekosistem maka pengelolaan lingkungan dapat lebih mudah ditangani secara spesifik.

d. Unsur Kondisi/Situasi Kondisi atau situasi tertentu dapat mempengaruhi lingkungan hidup, misalnya karena desakan ekonomi masyarakat pada suatu daerah tertentu, maka penduduk di wilayah tersebut terpaksa melakukan pembakaran hutan untuk usaha pertanian, yang dapat menimbulkan ancaman erosi lahan.

2. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta

Pedoman-pedoman

Umum

Pelaksanaannya,

maka

aspek-aspek

Lingkungan Hidup yang terkait dengan pekerjaan konstruksi dapat dibedakan atas : a. Komponen Fisik – Kimia 1) Iklim seperti suhu, kelembaban, curah hujan, hari hujan, keadaan angin, intensitas radiasi matahari, serta pola iklim makro. Uraian tentang iklim termasuk pula kualitas udara, pola penyebaran pencemaran udara, serta tingkat kebisingan dan sumbernya. 2) Fisiografi, seperti topografi bentuk lahan, struktur geologi dan tanah, serta keunikan dan kerawanan bentuk lahan secara geologis, termasuk indikatornya.

4-2


UUJK, SMK3 dan PDL

3) Hidrologi, seperti karakteristik fisik sungai, danau, rawa, debit aliran, kondisi fisik daerah resapan, tingkat erosi, tingkat penyediaan dan pemanfaatan air, serta kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologisnya. 4) Hidrooceanologi, atau pola hidrodinamika kelautan seperti pasang surut, arus dan gelombang/ombak, morphologi pantai serta abrasi dan akresi pantai. 5) Ruang, tanah dan lahan, seperti tata guna lahan yang ada, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang, rencana tata guna tanah, estetika bentang lahan, serta adanya konflik penggunaan lahan yang ada.

b. Komponen Biologi 1) Flora, seperti peta zona biogeoklimatik dari vegetasi alami, jenis-jenis vegetasi dan ekosistem yang dilindungi undang-undang, serta adanya keunikan dari vegetasi dan ekosistem yang ada. 2) Fauna,

seperti

kelimpahan

dan

keanekaragaman

fauna,

habitat,

penyebaran, pola migrasi, populasi hewan budidaya, serta satwa yang habitatnya dilindungi undang-undang. Termasuk dalam fauna ini adalah penyebaran dan populasi hewan, invertebrata yang mempunyai potensi dan peranan sebagai bahan makanan, atau sumber hama dan penyakit.

c. Komponen Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya 1) Demografi seperti struktur kependudukan, tingkat kepadatan, angkatan kerja, tingkat kelahiran dan kematian, serta pola perkembangan penduduk. 2) Sosial Ekonomi, seperti kesempatan kerja dan berusaha, tingkat pendapatan penduduk, prasarana dan sarana ekonomi, serta pola pemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam. 3) Sosial

Budaya,

seperti

pranata

sosial

dan

lembaga-lembaga

kemasyarakatan, adat istiada dan pola kebiasaan, proses sosial, akulturasi, asimilasi dan integrasi dari berbagai kelompok masyarakat, pelapisan sosial dalam masyarakat, perubahan sosial yang terjadi serta sikap dan persepsi masyarakat. 4) Komponen Kesehatan Masyarakat, seperti sanitasi lingkungan, jenis dan jumlah fasilitas kesehatan, cakupan pelayanan paramedis, tingkat gizi dan kecukupan pangan serta insidensi dan prevalensi penyakit yang terkait dengan rencana kegiatan.

4-3


UUJK, SMK3 dan PDL

4.1.2. Ekologi dan Ekosistem 1. Dalam Lingkungan Hidup dikenal adanya istilah ekologi dan ekosistem, yang keduanya sangat terkait dengan masalah lingkungan hidup. Ekologi berasal dari kata Yunani, oikos (= rumah tangga) dan logos (= ilmu), dengan demikian ekologi dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu tentang rumah tangga alami. Menurut Otto Sumarwoto, ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan hidupnya, baik biotis maupun abiotis. Oleh karena itu pada hakekatnya masalah lingkungan hidup adalah masalah ekologi.

Perbedaan utama antara disiplin Lingkungan Hidup dan disiplin Ekologi terletak pada penekanannya. Lingkungan Hidup lebih menonjolkan peran manusianya, sehingga faktor manusia lebih dominan, misalnya bagaimana aktivitas manusia agar tidak merusak atau mencemari lingkungan. Sedangkan ekologi sebagai cabang Ilmu Biologi mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ditinjau dari disiplin biologi, misalnya bagaimana terselenggaranya mata rantai makanan, sistem reproduksi atau karakteristik habitat makhluk pada suatu ekosistem. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa ilmu lingkungan hidup lebih bersifat ilmu aplikatif (applied science), yaitu menggunakan pengetahuan ekologi untuk kepentingan kelangsungan hidup manusia yang lebih lestari.

2. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang terjalin sangat erat antara makhluk hidup dan lingkungannya dan membentuk suatu sistem. Hubungan interaksi antar komponen pada suatu ekosistem, dapt berbentuk : a. Interaksi Simbiosa, dimana kedua belah pihak yang berhubungan tidak dirugikan, misalnya tumbuhan polong-polongan (leguminosa) mengadakan simbiosa dengan bakteri yang ada di akarnya, dimana bakteri mendapat zat hidrat arang (C) dari tumbuhan sedangkan bakteri sendiri menghasilkan zat lemas (N) yang berguna bagi tumbuhan. b. Interaksi antagonistik, dapat berupa : 

Antibiosa, yang dapat mematikan makhluk lain.



Eksploitasi, yang dapat mengkonsumsi makhluk lain.



Kompetisi, yang saling bersaing untuk mempertahankan eksistensinya dalam upaya memperoleh sumber daya yang jumlahnya terbatas.

4-4


UUJK, SMK3 dan PDL

c. Netralistik, tidak adanya interaksi antar komponen, misalnya antara makhluk burung dengan anjing tidak terjadi interaksi, baik yang sifatnya simbiosa maupun antagonistik. 4.1.3. Baku Mutu Lingkungan Dalam pekerjaan konstruksi perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya perubahan kualitas lingkungan akibat masuknya bahan pencemar yang ditimbulkan oleh rencana kegiatan, yang pada umumnya terjadi pada komponen fisik kimia, namun bila tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan dampak lanjutan terhadap komponen lingkungan lain seperti biologi atau sosial ekonomi dan sosial budaya. Untuk mengetahui apakah perubahan lingkungan tersebut mencapai toleransi mutu lingkungan yang diperkenankan, dikenal adanya standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan secara nasional oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup atau tingkat Daerah oleh Gubernur. Baku Mutu Air Baku mutu air atau sumber air adalah batas kadar yang dibolehkan bagi zat atau bahan pencemar pada air, namun air tetap berfungsi sesuai peruntukannya. Penentuan baku mutu air didasarkan atas daya dukung air pada sumber air, yang disesuaikan dengan peruntukan air tersebut sebagai berikut : a. Golongan A, air yang dipakai sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan lebih dulu. b. Golongan B, air yang dapat dipakai sebagai air baku untuk diolah sebagai air minum dan untuk keperluan rumah tangga. c. Golongan C, air yang dapat dipakai untuk keperluan perikanan dan peternakan. d. Golongan D, air yang dapat dipakai untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri dan listrik tenaga air. Selain baku mutu air, dikenal pula istilah baku mutu limbah cair, yaitu batas kadar yang dibolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang ke dalam air atau sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Penentuan baku mutu limbah cair ini ditetapkan dengan pertimbangan beban maksimal yang dapat diterima air dan sumber air, dan dibedakan atas 4 golongan baku mutu air limbah, yakni Golongan, I, II, III dan IV. Besarnya kadar pencemaran yang diperbolehkan untuk setiap parameter kualitas air dan air limbah dapat dilihat pada pedoman penentuan baku mutu lingkungan yang

4-5


UUJK, SMK3 dan PDL

diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara LIngkungan Hidup seperti terlihat pada lampiran. Baku Mutu Udara Baku mutu udara dibedakan atas dua hal, yaitu : 

Baku mutu udara ambien, yaitu kadar yang dibolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan atau benda hidup lainnya, yang penentuannya dengan mempertimbangkan kondisi udara setempat.



Baku mutu udara emisi, yaitu batas kadar yang dibolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, yang penentuannya didasarkan sumber bergerak atau sumber tidak bergerak serta dibedakan antara baku mutu berat, sedang dan ringan.



Besarnya kadar pencemaran yang dibolehkan untuk setiap parameter

udara

dapat dilihat pada pedoman penentuan baku mutu lingkungan yang diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, seperti dapat dilihat pada Lampiran. Selain itu dikenali pula istilah baku mutu kebisingan yang penentuan didasarkan atas peruntukan lahan di lokasi tersebut yang seperti contoh menurut Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 587 tahun 1990 adalah :

No

Max. Derajat Kebisingan (dBA)

Peruntukan

Yang diinginkan

Yang diperkenankan

1.

Perumahan

45

60

2.

Industri/Perkantoran

70

70

3.

Pusat Perdagangan

75

85

4.

Tempat Rekreasi

50

60

5.

Campuran Industri/ Perumahan

50

65

Baku Mutu Air Laut Baku mutu air laut adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya yang ada atau harus ada, dan zat atau bahan pencemar yang ditenggang adanya dalam air laut.

4-6


UUJK, SMK3 dan PDL

Penentuan baku mutu air laut ini didasarkan atas pemanfaatan perairan pesisir laut, menurut peruntukannya, seperti : a. Kawasan pariwisata dan rekreasi untuk mandi dan renang. b. Kawasan pariwisata dan rekreasi untuk umum dan estetika. c. Kawasan budidaya biota laut. d. Kawasan taman laut dan konservasi. e. Kawasan untuk bahan baku dan proses kegiatan pertambangan dan industri. f.

Kawasan sumber air pendingin untuk kegiatan pertambangan dan industri.

Penetapan peruntukan kawasan laut tersebut menjadi wewenang Gubernur setempat, dan besarnya kadar/bahan pencemar dapat dilihat pada pedoman penetapan baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

4.2.

Pengenalan Sistem Manajemen Lingkungan Berbasis ISO-14000

4.2.1. Umum ISO (International Organization Standardization) adalah federasi dari organisasi standar-standar nasional yang berpusat di Jenewa, Swiss. ISO adalah organisasi non pemerintah yang ditetapkan pada tahun 1947. Misi dari ISO adalah untuk mengembangkan standar dari kegiatan tertentu dengan maksud untuk memfasilitasi kegiatan produk dan jasa tertentu. ISO mengembangkan standar di semua sektor industri kecuali yang berkaitan dengan listrik dan elektronik dikembangkan oleh IEC (International Electronical Commission). Standarisasi International dimulai pada sektor tenaga listrik, sejak IEC dibentuk pada tahun 1906. Sedangkan pengembangan standar internasional pada sektor lainnya mula-mula dilakukan oleh International Federation of The National Standardization Association (ISA) yang dibentuk pada tahun 1926. Pada tahun 1942 kegiatan ISA terhenti

karena

Perang

Dunia

ke

2.

Pada

pertemuan

berikutnya

yang

diselenggarakan di London tahun 1946, wakil-wakil dari 25 negara yang hadir pada waktu itu memutuskan untuk membentuk suatu organisasi internasional di bidang standarisasi. Tujuan

pembentukan

organisasi

ini

adalah

untuk

memfasilitasi

koordinasi

internasional dan penyeragaman standar bidang industri. Organisasi inilah sekarang dikenal dengan ISO. Sejalan dengan meningkatnya laju pembangunan dan perkembangan ekonomi/ perdagangan di seluruh dunia, telah terjadi pula peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal tersebut kemudian 4-7


UUJK, SMK3 dan PDL

mendorong segenap pihak yang berkepentingan untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam melakukan berbagai kegiatan. Keterkaitan antara kegiatan pembangunan dan perkembangan ekonomi/ perdagangan dengan lingkungan telah disadari sejak dilaksanakannya ”Conference on Human and Environment” oleh PBB pada tahun 1972 di Stockholm. Setelah terbentuknya badan-badan internasional seperti United Nations Environment Programme (UNEP) dan World Commission on Environment and Development (WCED), selanjutnya pada tahun 1992 diselenggarakan United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) atau yang lebih dikenal sebagai KTT Bumi di Rio de Janeiro. Sejalan dengan perkembangan tersebut isu lingkungan semakin menjadi fokus perhatian dunia usaha. Dunia

usahapun

kemudian

membentuk

Business

Council

for

Sustainable

Development membentuk Strategis Advisory Group on the Environment (SAGE) pada tahun 1991. SAGE bertugas mengkaji perlunya standarisasi di bidang Environment Management. Setelah itu ISO/IEC kemudian membentuk Komisi Teknis (TC 207) yang khusus mengembangkan seri standar pengelolaan lingkungan yang diberi nomor ISO seri 14000. Pada dasarnya, ISO seri 14000 terdiri dari beberapa kelompok subtansi : a. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001

Sistem Manajemen Lingkungan – Spesifikasi dengan Petunjuk Penggunaan

ISO 14004

Sistem Manajemen Lingkungan – Spesifikasi Petunjuk Umum Asas-asas, Sistem dan Penunjang Teknis

ISO/TR 14061 Materi

Referensi

Informasi

untuk

Membantu

Organisasi

Kehutanan dalam penggunaan Standar ISO 14001 dan ISO 14004. b. Audit Lingkungan ISO 14010

Petunjuk untuk Audit Lingkungan – Asas-asas Umum

ISO 14011

Petunjuk untuk Audit Lingkungan – Prosedur Audit – Untuk mengaudit Sistem Manajemen Lingkungan

ISO 14012

Petunjuk untuk Audit Lingkungan – Kriteria Kualifikasi untuk Auditor Lingkungan

ISO 14015

Petunjuk Penilaian Lokasi dan Organisasi Lingkungan

ISO 19011

Petunjuk Kualitas dan Sistem Audit Manajemen Lingkungan

c. Label dan Deklarasi Lingkungan ISO 14020

Label dan Deklarasi Lingkungan – Asas-asas Umum 4-8


ISO 14021

UUJK, SMK3 dan PDL

Label dan Deklarasi Lingkungan – Deklarasi Diri Menyangkut Klaim Lingkungan (Tipe II Pelabelan Lingkungan)

ISO 14024

Label dan Deklarasi Lingkungan – Tipe I Pelabelan Lingkungan– Asas-asas dan Prosedur

ISO/TR 14025

Label dan Deklarasi Lingkungan – Tipe III Pelabelan Lingkungan

d. Evaluasi Kinerja Lingkungan ISO 14031

Manajemen Lingkungan – Petunjuk dalam Evaluasi Performa Lingkungan

ISO/TR 14032 Manajemen Lingkungan – Contoh-contoh Evaluasi Performa Lingkungan e. Sistem Manajemen Lingkungan Sistem Manajemen Lingkungan adalah perangkat sistematis untuk pekerjaan lingkungan berdasarkan pengulangan dan prosedur berjalan-perencanaanpelaksanaan-pemeriksaan-tindakan (to plan-to do-to check-to act – PDCA). Objektif utama dalam mengimplementasikan dan pengoperasian sebuah sistem manajemen lingkungan adalah untuk memastikan bahwa semua hasil kegiatan teratasi secara nasional dan tepat guna dalam sudut biaya dalam penurunan secara perlahan dampak lingkungan dan memperbaiki performa lingkungan. f.

Audit Lingkungan Pengauditan lingkungan membantu dalam memandu dan memberikan fasilitas pemeriksaan internal sistem manajemen lingkungan untuk mempermudah pemberian saran tindak lanjut perbaikan kinerja. Audit lingkungan meliputi evaluasi seberapa baik pengorganisasian, manajemen rutinitas dan perangkat kerja

perlindungan

lingkungan.

Pengauditan

harus

dilaksanakan

secara

sistematis dan objektif untuk kepastian kredibilitas. g. Label dan Deklarasi Lingkungan Label

dan

deklarasi

lingkungan

adalah

perangkat

untuk

dipergunakan

menyampaikan pesan mengenai performa produk dan jasa lingkungan kepada berbagai audiens. Tujuan pelabelan lingkungan adalah membantu konsumen untuk mengidentifikasi produk-produk yang ramah lingkungan. Klaim deklarasi diri lingkungan memberikan pedoman kepada perusahaan dan organisasi mengenai bagaimana mengekspresikan secara benar hal-hal yang menyangkut lingkungan seperti dalam mempromosikan kegiatan lingkungan. Deklarasi lingkungan bertujuan memberikan informasi yang netral dan berkualitas kepada pasar mengenai aspek kunci dari produk dan jasa lingkungan.

4-9


UUJK, SMK3 dan PDL

h. Evaluasi Kinerja Lingkungan Evaluasi performa lingkungan lebih disukai berdasarkan keseluruhan gambaran umum secara objektif dan hasil dari kinerja manajemen lingkungan dengan mempergunakan apa yang disebut tipe indikator yang berbeda-beda. Manajemen

lingkungan

membutuhkan

kinerja

pengukuran

yang

berkesinambungan, pengumpulan informasi dan evaluasi performa lingkungan jangka panjang yang efektif. Tipe indikator yang berbeda akan membantu untuk lebih mengerti performa lingkungan secara internal bagi manajemen perusahaan dan eksternal bagi masyarakat. i.

Siklus Penilaian (Life Cycle Assesment, LCA) Siklus penilaian adalah sebuiah prosedur yang memberikan informasi mendasar mengenai bagaimana dan sampai seberapa jauh aktifitas dan operasi sebuah perusahaan, termasuk produk dan jasa mereka dan dampaknya pada lingkungan. LCA memuat semua fase-fase siklus hidup sebuah produk sejak akuisisi bahan baku dan pemrosesan bahan baku, manufaktur, transportasi dan distribusi, penggunaan produk, penggunaan ulang dan daur ulang sampai pada penanganan pembuangan akhir. Dengan melakukan hal itu, LCA mengidentifikasi aspek lingkungan yang paling signifikan dan karena itu perusahaan harus bekerja secara fokus dan mengutamakan perbaikan yang berkesinambungan.

4.2.2. Unsur-unsur yang terlibat didalam Standar Manajemen Lingkungan Pekerjaan awal bagi perusahaan dalam kaitannya dengan unsure-unsur yang terlibat dalam standar ini lebih dari sekedar masalah yang berkaitan dengan masalah lingkungan tradisional. Dibawah ini adalah daftar umum dari masalah-masalah tradisional. 

Emisi udara



Pembuangan limbah cair



Penyediaan air minum dan pengolahan limbah rumah tangga



Limbah



Gangguan



Kebisingan



Bau



Radiasi



Fasilitas, tanaman dan kehidupan liar



Pengembangan daerah pinggiran



Perencaan fisik 4 - 10




Analisis dampak lingkungan



Pengemasan



Penggunaan bahan



Penggunaan energi

UUJK, SMK3 dan PDL

Berdasarkan masalah-masalah tradisional diatas, manajemen lingkungan dapat dan harus juga dihubungkan dengan masalah-masalah penting seperti : 

Proses produksi



Penggunaan produk



Pembuangan produk



Keamanan proses/ keselamatan masyarakat



Kesehatan dan keselamatan karyawan

Cara yang baik untuk membedakan antara sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan adalah dengan menggambarkan sebuah pabrik yang memiliki sistem manajemen mutu ISO 9000 – produk tersertifikasi, tetapi melakukannya dengan cara yang tidak ramah lingkungan dan bahkan berbahaya. Bagi perusahaan manufaktur hal ini mungkin bisa dilakukan, tetapi tidak bagi perusahaan penyedia jasa, karena hal ini sulit dan tidak mungkin untuk memberi pelayanan yang kotor atau berbahaya. Jadi, sangat lebih mudah bagi perusahaan jasa untuk menerapkan suatu sistem yang mencakup kedua elemen tersebut.

4.2.3. Langkah Penerapan ISO 14000 Bagian ini mencoba untuk mencapai suatu keseimbangan antara jumlah minimum latar belakang dengan kalimat-kalimat penjelasan dan dengan menekankan nasihat mengenai dokumen yang dibutuhkan. Dibawah ini adalah pedoman praktis untuk mengimplementasikan Standar ISO 14000. 1. Mendapatkan suatu komitmen dari manajemen puncak, mempresentasikan sebuah proposal jika perlu. Contoh proposal tersedia dalam buku pegangan ISO 9000 dan BS 7750 dan dalam paket-paket dokumentasi. 2. Melaksanakan Kaji Awal Lingkungan (KAL) dan membuat Buku Kumpulan Peraturan dan hal-hal yang diperlukan kemudian. 3. Pada saat KAL dan Buku Kumpulan Peraturan telah lengkap, seseorang berada dalam posisi telah mengetahui hukum (termasuk kebijakan dan pedoman praktik yang mungkin berada di luar hukum atau mengaplikasikan aktivitas-aktivitas yang tidak tercakup dalam peraturan perundangan) maupun status lingkungan dan 4 - 11


UUJK, SMK3 dan PDL

keamanan bahan-bahan yang dibeli, proses dan produk. Keduanya merupakan dokumen yang pasif, walaupun KAL akan menunjukan apa yang perlu dilakukan. 4. Langkah aktif pertama dan terpenting adalah membentuk Program Manajemen Lingkungan (PML). Baik BS 7750 maupun konsep awal ISO 14000 tidak menjelaskan tentang bagaimana standar ini seharusnya dilakukank tetapi sebuah pendekatan yang diusulkan didalam buku ini telah berjalan dengan baik pada beberapa perusahaan yang pertama di dunia mengaplikasikan standar tersebut. Pendekatan tersebut adalah bahwa PML merupakan program menyeluruh, mencakup proyek implementasi dengan KAL nya, pembuatan Buku Kumpulan Peraturan dan penciptaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML). Apa perbedaan antara PML dan SML ? PML meliputi organisasi, manajer lingkungan dan tim kaji ulang lingkungan, struktur dan agenda untuk pertemuan bulanan, pengawasan program baru dan proyek awal termasuk menetapkan beberapa ketidaksesuaian satu kali (one-off) yang ditemukan selama KAL, target dan sasaran jangka panjang, penerbitan kebijakan dan kinerja. SML adalah sistem harian yang sebagian besar mungkin diotomatisasikan. PML adalah dokumentasinya dan PML mengkaji ulang dokumen-dokumen dan kontrol-kontrol yang ada dalam SML. SML adalah sebagian besar Daftar Dampak Lingkungan sebuah sub dokumen yang dikenal sebagai Prosedur Evaluasi Dampak (bagian dari PML), manual pengawasan dan pemantauan dan manual manajemen lingkungan dan segala yang berhubungan dengan prosedur operasi dan pengawasan. 5. Sistem manajemen lingkungan. setelah KAL, Buku Kumpulan Peraturan, Program Manajemen Lingkungan (PML) telah ada, Prosedur Evaluasi Dampak baru diproses. Prosedur ini sebagian besar hanya sekali dikerjakan dan dilaksanakan hanya selama proyek awal, tetapi prosedur ini harus diulang kembali untuk setiap proyek baru, proses atau program yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan. Daftar dampak lingkungan mungkin merupakan dokumen terpenting. Kalau buku kumpulan peraturan merupakan pernyataan pasif dari apa yang dituntut hukum atau kebijakan, daftar dampak lingkungan merupakan dokumen yang merinci dampak sebenarnya yang terjadi akibat aktivitas-aktivitas perusahaan pada lingkungan. Daftar ini adalah sebuah daftar masalah dan dampak-dampak pentingnya. Daftar ini mencerminkan masalah-masalah langsung (terjadi di perusahaan atau dibawah pengawasan langsung perusahaan) dan tidak langsung (seperti bahan-bahan yang dibeli), pencemaran dan dampak pemakaian sumber daya. 4 - 12


UUJK, SMK3 dan PDL

Manual pengawasan dan pemantauan dapat berupa buku atau diotomatkan adalah sekumpulan dokumen semua dicatat yang memperlihatkan bahwa manajemen akan mengawasi masalah-masalah signifikan, sedangkan manual manajemen lingkungan adalah dokumen level atas, manual mutu dari sistem manajemen lingkungan.

4.3.

Penanganan Dampak Lingkungan Pada Pekerjaan Konstruksi

4.3.1. Prinsip Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. Prinsip Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu dalam melaakukan pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup, sehingga pelestarian potensi sumber daya alam dapat tetap dipertahankan, dan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dicegah.

Perwujudan dari usaha tersebut antara lain dengan menerapkan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Untuk itu berbagai prinsip yang dipakai untuk pengelolaan lingkungan antara lain : a. Preventif (pencegahan), didasarkan atas prinsip untuk mencegah timbulnya dampak yang tidak diinginkan, dengan mengenali secara dini kemungkinan timbulnya dampak egative, sehingga rencana pencegahan dapat disiapkan sebelumnya. Beberapa contoh dalam penerapan prinsip ini adalah melaksanakan AMDAL secara baik dan benar, pemanfaatan sumber daya alam dengan efisien sesuai potensinya, serta mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan. b. Kuratif (penanggulangan), didasarkan atas prinsip menanggulangi dampak yang terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi, namun karena keterbatasan teknologi, hal tesebut tidak dapat dihindari. Hal ini dilakukan dengan pemantauan terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak seperti kualitas udara, kualitas air dan sebagainya. Apabila hasil pemantauan lingkungan mendeteksi adanya perubahan atau pencemaran lingkungan, maka perlu ditelusuri penyebab/sumber dampaknya, dikaji pengaruhnya, serta diupayakan menurunnya kadar pencemaran yang timbul. c. Insentif (kompensasi), didasarkan atas prinsip dengan mempertemukan kepentingan 2 pihak yang terkait, disatu pihak pemrakarsa/pengelola kegiatan 4 - 13


UUJK, SMK3 dan PDL

yang mendapat manfaat dari proyek tersebut harus memperhatikan pihak lain yang terkena dampak, sehingga tidak merasa dirugikan. Perangkat insentif ini dapat juga berupa pengaturan oleh pemerintah seperti peningkatan pajak atas buangan limbah, iuran pemakaian air, proses perizinan dan sebagainya.

2. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Rencana pengelolaan lingkungan, harus dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan

teknologi,

yang

kemudian

harus

dapat

dipadukan

dengan

pendekatan ekonomi, serta pendekatan institusional sebagai berikut : a. Pendekatan Teknologi. Berupa tata cara teknologi yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengelolaan lingkungan, seperti : 1. Melakukan kerusakan lingkungan, antara lain dengan : a. Melakukan reklamasi lahan yang rusak. b. Memperkecil erosi dengan sistem terasering dan penghijauan. c. Penanaman pohon-pohon kembali pada lokasi bebas quary dan tanah kosong. d. Tata cara pelaksana konstruksi yang tepat. 2. Menanggulangi menurunnya potensi sumber daya alam, antara lain dengan : a. Mencegah menurunnya kualitas/kesuburan tanah, kualitas air dan udara. b. Mencegah rusaknya kondisi flora yang menjadi habitat fauna. c. Meningkatkan diversifikasi penggunaan bahan material bangunan. 3. Menanggulangi limbah dan pencemaran lingkungan, antara lain dengan : a. Mendaur ulang limbah, hingga dapat memperkecil volume limbah. b. Mengencerkan kadar limbah, baik secara alamiah maupun secara engineering. c. Menyempurnakan design peralatan/mesin dan prosesnya, sehingga kadar pencemar yang dihasilkan berkurang.

b. Pendekatan Ekonomi Pendekatan ekonomi yang dapat dipakai dalam pengelolaan lingkungan antara lain: 1. Kemudahan dan keringanan dalam proses pengadaan peralatan untuk pengelolaan lingkungan.

4 - 14


UUJK, SMK3 dan PDL

2. Pemberian ganti rugi atau kompensasi yang wajar terhadap masyarat yang terkena dampak. 3. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan dan penggunaan tenaga kerja. 4. Penerapan teknologi yang layak ditinjau dari segi ekonomi.

c. Pendekatan Institusional / Kelembagaan Pendekatan institusional yang dipakai dalam pengelolaan lingkungan, antara lain : 1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, dan masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan. 2. Melengkapi peraturan, dan ketentuan serta persyaratan pengelolaan lingkungan termasuk sangsi-sangsinya. 3. Penerapan teknologi yang dapat didukung oleh institusi yang ada.

3. Mekanisme pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan a. Pada prinsipnya pengelolaan lingkungan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemrakarsa/pengelola kegiatan, dilaksanakan selama pelaksanaan dampak negatif, maupun pengembangan dampak positif. b. Kegiatan pengelolan lingkungan terkait dengan berbagai instansi, dan masyarakat setempat, sehingga perlu dijabarkan keterkaitan antar instansi dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan tersebut. Penentuan instansi terkait, disesuaikan dengan fungsi, wewenang dan bidang tugas serta tanggung jawab instansi tersebut. c. Mengingat bahwa pengelolaan lingkungan harus dilakukan selama proyek berlangsung, maka perlu ditetapkan unit kerja yang bertanggunga jawab melaksanakan pengelolaan lingkungan, serta tata cara kerjanya. Unit kerja tersebut dapat berupa pembentukan unit baru atau pengembangan dari unit kerja yang sudah ada. Pemrakarsa/pengelola kegiatan harus mengambil inisiatif dalam melakukan pengelolaan lingkungan, sedangkan instansi terkait diarahkan untuk menyempurnakan dan memantapkannya. d. Pembiayaan merupakan faktor yang penting atas terlaksananya pengelolaan lingkungan, untuk itu sumber dan besatnya biaya harus dijabarkan dalam RKL. Pada prinsipnya pemrakarsa/pengelola kegiatan harus bertanggung jawab atas penyediaan dana untuk pengelolaan lingkungan yang diperlukan.

4 - 15


UUJK, SMK3 dan PDL

4.3.2. Komponen Pekerjaan Konstruksi Yang Menimbulkan Dampak Komponen pekerjaan konstruksi dapat menimbulkan dampatk terhadap lingkungan hidup, sangat dipengaruhi oleh jenis besaran dan volume pekerjaan tersebut serta kondisi lingkungan yang ada di sekitar lokasi kegiatan.

Pada umumnya komponen pekerjaan konstruksi yang dapat menimbulkan dampak antara lain : 1. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi. a. Mobilitas peralatan berat, terutama untuk jenis kegiatan konstruksi yang memerlukan banyak alat-alat berat, dan terletak atau melintas areal permukiman, serta kondisi prasarana jalan yang kurang memadai. b. Pembuatan dan pengoperasian bengkel, basecamp dan barak kerja yang besar dan terletak di areal pemukiman. c. Pembukaan dan pembersihan lahan untuk lokasi kegiatan yang cukup luas dan dekat areal pemukiman. 2. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi. a. Pekerjaan tanah, mencakup penggalian dan penimbunan tanah. b. Pengangkutan tanah dan material bangunan. c. Pembuatan pondasi, terutama pondasi tiang pancang. d. Pekerjaan struktur bangunan, berupa beton, baja dan kayu. e. Pekerjaan jalan dan pekerjaan jembatan. f.

Pekerjaan pengairan seperti saluran dan tanggul irigasi/banjir, sudetan sungai, bendung serta bendungan.

Disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada disekitar lokasi kegiatan, kegiatan konstruksi tersebut diatas akan dapat menimbulkan dampak terhadap komponen fisik kimia dan bahkan bila tidak ditanggulangi dengan baik akan dapat menimbulkan dampak lanjutan terhadap komponen lingkungan lain seperti komponen biologi maupun komponen sosial ekonomi dan sosial budaya.

4.3.3. Dampak Yang Timbul Pada Pekerjaan Konstruksi Dan Upaya Menanganinya Pada suatu pekerjaan konstruksi perlu dipertimbangkan adanya dampak-dampak yang timbul akibat pekerjaan tersebut serta upaya untuk menanganinya. Disesuaikan dengan jenis dan besaran pekerjaan konstruksi serta kondisi lingkungan di sekitar lokasi kegiatan, penentuan jenis dampak lingkungan yang

4 - 16


UUJK, SMK3 dan PDL

cermat dan teliti, atau melakukan analisis secara sederhana dengan memakai data sekunder. Berdasarkan pengalaman selama ini berbagai dampak lingkungan yang dapat timbul pada pekerjaan konstruksi dan perlu diperhatikan cara penanganannya adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Pencemaran Udara dan Debu Dampak ini timbul karena pengoperasian alat-alat berat untuk pekerjaan konstruksi seperti saat pembersihan dan pematangan lahan pekerjaan tanah, pengangkutan tanah dan material bangunan, pekerjaan pondasi khususnya tiang pancang, pekerjaan badan jalan dan perkerasan jalan, serta pekerjaan struktur bangunan. Indikator dampak yang timbul dapat mengacu pada ketentuan baku mutu udara atau adanya tanggapan dan keluhan masyarakat akan timbulnya dampak tersebut. Upaya penanganan dampak dapat dilakukan langsung pada sumber dampak itu sendiri atau pengelolaan terhadap lingkungan yang terkena dampak seperti : a. Pengaturan kegiatan pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan kondisi setempat, seperti penempatan base camp yang jauh dari lokasi pemukiman, pengangkutan material dan pelaksanaan pekerjaan pada siang hari. b. Memakai metode konstruksi yang sesuai dengan kondisi lingkungan, seperti memakai pondasi bore pile untuk lokasi disekitar permukiman. c. Penyiraman secara berkala untuk pekerjaan tanah yang banyak menimbulkan debu.

2. Terjadinya erosi dan longsoran tanah serta genangan air Dampak ini dapat timbul akibat kegiatan pembersihan dan pematangan lahan serta pekerjaan tanah termasuk pengelolaan quary, yang menyebabkan permukaan lapisan atas tanah terbuka dan rawan erosi, serta timbulnya longsoran tanah yang dapat mengganggu sistem drainase yang ada, serta mengganggu estetika lingkungan disekitar lokasi kegiatan. Indikator dampak dapat secara visual dilapangan, dan penanganannya dapat dilakukan antara lain : a. Pengaturan pelaksanaan pekerjaan yang memadai sehingga tidak merusak atau menyumbat saluran-saluran yang ada. b. Perkuat tebing yang timbul akibat perkerjaan konstruksi. c. Pembuatan saluran drainase dengan dimensi yang memadai.

4 - 17


UUJK, SMK3 dan PDL

3. Percemaran kualitas air Dampak ini timbul akibat pekerjaan tanah dapat yang menyebabkan erosi tanah atau pekerjaan konstruksi lainnya yang membuang atau mengalirkan limbah ke badan air sehingga kadar pencemaran di air tesebut meningkat. Indikator dampak dapat dilihat dari warna dan bau air di bagian hilir kegiatan serta hasil analisis kegiatan air/mutu air serta adanya keluhan masyarakat. Upaya penanganan dampak ini dapat dilakukan antara lain : a. Pembuatan kolam pengendap sementara, sebelum air dari lokasi kegiatan dialirkan ke badan air. b. Metode pelaksanaan konstruksi yang memadai. c. Mengelola limbah yang baik dari kegiatan base camp dan bengkel.

4. Kerusakan prasarana jalan dan fasilitas umum Dampak ini timbul akibat pekerjaan pengangkutan tanah dan material bangunan yang melalui jalan umum, serta pembersihan dan pematangan lahan serta pekerjaan tanah yang berada disekitar prasarana dan utilitas umum tersebut.

Indikator dampak dapat dilihat dari kerusakan prasarana jalan dan utilitas umum yang dapat mengganggu berfungsinya utilitas umum tersebut, serta keluhan masyarakat disekitar lokasi kegiatan.

Upaya penanganan dampak yang timbul tersebut antara lain dengan cara : a. Memperbaiki dengan segera prasarana jalan dan utilitas umum yang rusak. b. Memindahkan labih dahulu utilitas umum yang terdapat dilokasi kegiatan ketempat yang aman.

5. Gangguan Lalu Lintas Dampak ini timbul akibat pekerjaan pengangkutan tanah dan material bangunan serta pelaksanaan pekerjaan yang terletak disekitar/berada di tepi prasarana jalan umum, yang lalu lintasnya tidak boleh terhenti oleh pekerjaan konstruksi. Indikator dampak dapat dilihat dari adanya kemacetan lalulintas di sekitar lokasi kegiatan dan tanggapan negatif dari masyarakat disekitarnya.

Upaya penanganan dampak tersebut dapat dilakukan antara lain : a. Pengaturan pelaksanaan pekerjaan yang baik dengan memberi prioritas pada kelancaran arus lalulintas.

4 - 18


UUJK, SMK3 dan PDL

b. Pengaturan waktu pengangkutan tanah dan material bangunan pada saat tidak jam sibuk. c. Pembuatan rambu lalulintas dan pengaturan lalulintas di sekitar lokasi kegiatan. d. Menggunakan metode konstruksi yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

6. Berkurangnya keaneka-ragaman flora dan fauna Dampak ini timbul akibat pekerjaan pembersihan dan pematangan lahan serta pekerjaan tanah terutama pada lokasi-lokasi yang mempunyai kondisi biologi yang masih alami, seperti hutan.

Indikator dampal dapat dilihat dari jenis dan jumlah tanaman yang ditebang, khususnya jenis-jenis tanaman langka dan dilindungi serta adanya reaksi masyarakat. Upaya penanganan dampak tersebut dapat dilakukan antara lain : a. Pengaturan pelaksanaan pekerjaan yang memadai. b. Penanaman kembali jenis-jenis pohon yang ditebang disekitar lokasi kegiatan.

Selain dampak primer tersebut diatas masih dampak-dampak sekunder akibat pekerjaan konstruksi yang perlu mendapat perhatian bagi pelaksana proyek, seperti : 1. Terjadinya interaksi sosial (positif/negatif) antara penduduk setempat dengan para pekerja pendatang dari luar daerah. 2. Dapat meningkatkan peluang kerja dan kesempatan berusaha pada masyarakat setempat, serta meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

4.4.

Integrasi Aspek Lingkungan Pada Kegiatan Proyek Konstruksi

4.4.1. Pengertian Amdal 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Disesuaikan dengan jenis kegiatannya, AMDAL dapat dibedakan atas : a. AMDAL Sektoral, biasanya disebut AMDAL, bila kegiatan terletak pada satu lokasi tertentu dan melibatkan kewenangan satu instalasi yang bertanggung jawab.

4 - 19


UUJK, SMK3 dan PDL

b. AMDAL Kawasan, bila kegiatan terletak pada satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instalasi yang bertanggung jawab. c. AMDAL terpadu/Multi Sektor, bila kegiatan terletak pada satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan lebih sari satu instalasi yang bertanggung jawab. d. AMDAL Regional, bila kegiatan terletak pada satu kesatuan hamparan ekosistem dan satu rencana pengembangan wilayah sesuai dengan RUTR dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instalasi yang bertanggung jawab.

Dokumen AMDAL tersebut diatas terdiri atas berbagai dokumen yang berturutturut sebagai berikut : a. KA - ANDAL, yaitu ruang lingkup studi ANDAL yang merupakan hasil pelingkupan atau proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting. b. ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), yaitu dokumen yang menelaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana atau kegiatan. c. RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh rencana kegiatan. d. RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat rencana kegiatan.

2. Dalam suatu pekerjaan konstruksi terkadang dapat menimbulkan dampak penting, atau perubahan lingkungan yang mendasar, yang penentuannya didasarkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak. b. Luas wilayah sebaran dampak. c. Lamanya dampak berlangsung. d. Intensitas Dampak. e. Banyaknya komponen lain yang terkena dampak. f.

Sifat kumulatif dampak.

g. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

Kriteria-kriteria atas besaran faktor-faktor yang menimbulkan dampak penting tersebut dapat dilihat pada pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting yang 4 - 20


UUJK, SMK3 dan PDL

tercantum dalam Keputusan Kepala Bapedal No. 056 tahun 1994, dan perlu dikaji secara mendalam dalam laporan ANDAL. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang berpotensi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan seperti tersebut diatas antara lain : a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam. b. Exploitasi sumber daya alam yang terbaharui maupun yang tak terbaharui. c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindunan cagar budaya. e. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan,jenis hewan dan jasad renik. f.

Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.

g. Penerapan

terknologi

yang

diperkirakan

mempunyai

potensi

besar

mempengaruhi lingkungan. h. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara.

Penentuan apakah kegiatan ini menimbulkan dampak penting sehingga perlu melaksanakan AMDAL, ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak menimbulkan dampak penting dan atau secara teknologi dampak penting yang timbul dapat dikelola, maka kegiatan tersebut tidak diwajibkan menyusun ANDAL, namun diharuskan melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 4.4.2. Kedudukan Amdal Dalam Proses Pengembangan Proyek Konstruksi Proses

pengembangan

proyek

pada

umumnya

meliputi

tahapan-tahapan

perencanaan umum, studi kelayakan termasuk pra-studi kelayakan, perencanaan teknis, konstruksi dan tahapan pasca konstruksi yang mencakup operasi, pemeliharaan serta pemanfaatannya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan AMDAL merupakan bagian dari proses dari setiap tahapan pengembangan proyek tersebut di atas, seperti dapat dilihat pada lampiran 1.

4 - 21


UUJK, SMK3 dan PDL

1. Penyaringan AMDAL pada tahap Perencanaan Umum Perencanaan Umum merupakan awal dari suatu gagasan atau ide untuk memenuhi suatu kebutuhan atau permintaan masyarakat, dapat berupa rencana jangka panjang, rencana jangka menengaha dan jangka pendek, yang secara terus menerus menghasilkan rencana dan progaram untuk diimplementasikan. Pada tahap ini dilakukan penyaringan AMDAL untuk mengetahui secara umum apakah proyek tersebut menimbulkan perubahan yang mendasar terhadap lingkungan, sehingga harus melaksanakan AMDAL, ataukah tidak menimbulkan dampak yang berarti sehingga cukup melaksanakan UKL dan UPL. Besarnya perubahan lingkungan yang timbul tesebut sangat dipengaruhi oleh : 

Volume dan besaran rencana kegiatan.



Lokasi proyek dan kondisi lingkungannya.



Fungsi dan peruntukan lahan di sekitar lokasi proyek.

2. Pelingkupan dan KA-ANDAL pada tahap pra studi kelayakan. Pra studi kelayakan merupakan bagian dari studi kelayakan dilakukan untuk menganalisis apakah proyek yang diusulkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi teknis, ekonomi dan lingkungan. Kegiatan AMDAL berupa pelingkupan adalah proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotesis yang timbul dari rencana proyek yang diusulkan. Pelingkupan ini merupakan proses penting dalam penyusunan KA-ANDAL, karena melalui proses ini dapat ditentukan. 

Dampak penting hipotesis yang relevan untuk dibahas dalam ANDAL.



Batas wilayah studi ANDAL.

KA-ANDAL sebagai penjabaran lebih lanjut dari pelingkupan diatas merupakan ruang lingkup studi ANDAL yang dipakai sebagai acuan untuk menyusun studi ANDAL. Untuk itu KA-ANDAL minimal harus mencakup : 

Informasi rencana proyek dan kondisi lingkungannya.



Lingkup tugas studi termasuk metode studi.



Kebutuhan tenaga ahli dan jadwal pelaksanaannya.

3. Studi ANDAL pada tahap Studi Kelayakan Sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan studi kelayakan harus mencakup aspek-aspek teknis, ekonomis dan lingkungan, akan menghasilkan suatu dokumen bagi para pengambil keputusan apakah proyek 4 - 22


UUJK, SMK3 dan PDL

tersebut layak untuk dilaksanakan. Studi ANDAL yang dilakukan pada tahap ini merupakan penelaahan dampak penting yang timbul akibat rencana kegiatan proyek secara cermat dan mendalam, dan hasilnya merupakan acuan untuk merumuskan penanganan dampak yang timbul tersebut dalam bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Studi ini juga merupakan dokumen proyek yang penting, karena dipakai oleh para pengambil keputusan apakah proyek tersebut layak ditinjau dari segi lingkungan, sehingga dapat diimplementasikan.

4.4.3. RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) 1. Penjabaran RKL dan RPL pada Tahap Perencanaan Teknis Perencanaan teknis dimaksudkan untuk menyiapkan gambar-gambar teknis, syarat dan spesifikasi teknis kegiatan, sehingga dapat menggambarkan produk yang akan dihasilkan, didasarkan atas kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam studi kelayakan.

Untuk mewujudkan suatu perencanaan teknis yang berwawasan lingkungan, maka perumusan RKL dan RPL harus dijabarkan dalam gambar-gambar teknis dan spesifikasi teknis tersebut, serta perlu dituangkan dalam dokumen kontrak, sehingga mengikat pelaksana proyek.

2. Pelaksana RKL dan RPL a. Pada thap pra konstruksi Kegiatan pra konstruksi dalam hal ini pengadaan tanah dan pemindahan penduduk harus didukung dengan data yang lengkap dan akurat tentang lokasi, luas, jenis perunutkan serta kondisi penduduk yang memiliki atau menempati tanah yang dibebaskan tersebut. Ketentuan-ketentuan yang rinci tentang masalah pembebasan tanah dalam RKL dan RPL harus dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembebasan tanah dan pembebasan tanah tersebut.

b. Pada tahap konstruksi. Kegiatan pada tahap ini merupakan pelaksanaan fisik konstruksi sesuai dengan gambar dan syarat-syarat teknis yang telah dirumuskan dalam kegiatan perencanaan teknis.

4 - 23


UUJK, SMK3 dan PDL

Kegiatan pengelolaan lingkungan yang tercakup pada tahap ini meliputi penerapan: 

Metode konstruksi, spesifikasi serta persyaratan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang terkait dengan penanganan dampak penting.



Penerapan SOP yang mengacu dampak lingkungan.



Tata cara penilaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan tindak lanjutnya.

Sedangkan penerapan RPL pada tahap ini mencakup : 

Pemantauan pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis yang telah mengikuti Kaidah lingkungan.



Penerapan dan pelaksanaan uji coba operasional.



Penilaian hasil pelaksanaan pengelolahan lingkungan dan pemantauan lingkungan untuk masukan bagi penyempurnaan pelaksanaan RKL dan RPL.

3. Evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahap pasca proyek Evaluasi pasca proyek ditujukan : untuk menilai dan pengupayakan peningkatan daya guna dan hasil guna dari prasarana yang telah dibangun dan dioperasikan. Evaluasi

pengelolaan

dan

pemantauan

lingkungan

dimaksudkan

untuk

memantapkan SOP dengan mengacu pada pengalaman yang didapat dilapangan selama kegiatan proyek berlangsung.

4.4.4. Proses Penyusunan Dan Pelaksanaan Amdal Penyusunan AMDAL untuk kegiatan konstruksi fisik yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, memerlukan data dan informasi mengenai berbagai komponen kegiatan proyek yang berpotensi menimbulkan dampak penting serta komponen lingkungan disekitar lokasi kegiatan yang berpotensi terkena dampak akibat kegiatan.

Penelaahan terhadap kedua hal tersebut menjadi sangat penting karena ketepatan dan ketelitian Analisis Dampak Lingkungan sepenuhnya tergantung dari kelengkapan dan kedalaman data dan informasi yang diperoleh.

Dengan melakukan analisis dampak lingkungan dapat diperkirakan dan dievaluasi jenis, besaran atau intensitas serta tingkat pentingnya dampak yang terjadi.

4 - 24


UUJK, SMK3 dan PDL

Intensitas dampak dapat diperkirakan atau dihitung besarnya denan memakai berbagai metode yang sesuai untuk komponen lingkungan tertentu, seperti metode statistik, matematik, metode survai, experimental, analogi ataupun profesional judgement. Sedangkan tingkat pentingnya dampak dapat mengacu pada Pedoman Penentuan Dampak Penting yang ditetapkan oleh Kepala Bapendal No. 056 Tahun 1994, dimana tingkat pentingnya dampak ditentukan oleh faktor-faktor : a. Jumlah penduduk yang akan terkena dampak. b. Luas wilayah sebaran dampak. c. Lamanya dampak berlangsung. d. Intensitas dampak. e. Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena dampak. f.

Sifat kumulatif dampak.

g. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

Informasi tentang intensitas atau bobot dampak tersebut diatas secara sistematis dituangkan dalam dokumen AMDAL, dan menjadi acuan dalam perumusan upaya penanganan dampak yang timbul, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen RKL dan RPL ini harus dapat dijabarkan dalam gambar-gambar kerja dan syarat-syarat pelaksanaan, serta acuan dalam melaksanakan pekerjaan.

Selanjutnya dokumen RKL dan RPL ini dipakai pula sebagai dasar untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan (KL) dan pelaksanaan pemantauan lingkungan (PL), selama masa pra konstruksi, konstruksi maupun pada pasca konstruksi. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tesebut dilakukan penilaian atas hasil pemantauan lingkungan dan hasil pemantauan lingkungan ini dapat menjadi umpan balik bagi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta dapat dikapai sebagai acuan bagi upaya pengembangan, penyempurnaan atau pemantapan dokumen RKL dan RPL yang telah disusun.

Proses penyusunan AMDAL tersebut secara diagramatis dapat dilihat pada halaman berikut.

4 - 25


UUJK, SMK3 dan PDL

Lampiran PROSES PENYUSUNAN AMDAL DIAGRAM ALIR

JENIS DOKUMEN

Informasi Proyek

Komponen kegiatan yang berpotensi terkena dampak

Komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak



Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL)



Analisis Dampak



Lingkungan (ANDAL)



Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL)



Gambar kerja dan syaratsyarat pelaksanaan yang mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen kontrak.



Standar operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.



Tata cara penilaian hasil pelaksanaan RKL dan RPL.



Dokumen RKL dan RPL yang telah dimantapkan.



Dokumen pelaksanaan pemantauan lingkungan.

Prakiraan dan evaluasi dampak

Rumusan penanganan dampak

Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (KL) dan Pemantauan Lingkungan

Perbaikan RKL & RPL

Penilaian hasil pemantauan

Tidak Memadai

Ya Lanjutkan KL dan PL sampai dampak negatif sekecil mungkin dan manfaat proyek sesuai yang direncanakan

4 - 26


UUJK, SMK3 dan PDL

RANGKUMAN

1.

Menurut UU. No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan, mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya.

2.

Aspek-aspek lingkungan hidup yang terkait dengan pekerjaan konstruksi dapat dibedakan atas :

3.

a.

Komponen fisik – kimia

b.

Komponen biologis

c.

Komponen sosial ekonomi dan budaya.

SML (Sistem Manajemen Lingkungan) sudah berkembang secara global dengan terbentuknya SML berbasis ISO-14000 yang terdiri dari beberapa kelompok substansi.

4.

5.

a.

Sistem manajemen lingkungan

b.

Audit lingkungan

c.

Label dan seklarasi lingkungan

d.

Evaluasi dan kinerja lingkungan.

Prinsip pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu dalam melakukan -

Pemanfaatan

-

Penataan

-

Pemeliharaan

-

Pengawasan

-

Pengendalian

-

Pengembangan.

Pendekatan pengelolaan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan : -

Pendekatan teknologi

-

Pendekatan ekonomi

-

Pendekatan institusional/kelembagaan.


6.

UUJK, SMK3 dan PDL

Komponen Pekerjaan Konstruksi yang menimbulkan dampak sangat dipengaruhi oleh jenis besaran dan volume pekerjaan, pada umumnya dapat dikategorikan anatara lain pada :

7.

a.

Persiapan, pelaksanaan konstruksi

b.

Pelaksanaan kegiatan konstruksi.

Berdasarkan pengalaman selama ini dampak lingkungan yang dapat timbul pada pekerjaan konstruksi adalah :

8.

a.

Meningkatnya pencemaran udara dan debu

b.

Terjadinya erosi dan longsoran tanah serta genangan air

c.

Pencemaran kualitas air

d.

Kerusakan prasarana jalan dan fasilitas umum

e.

gangguan lalu lintas

f.

Berkurangnya keaneka-ragaman flora dan fauna.

Setiap ada rencana pembangunan konstruksi perlu lebih dahulu dilakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang dibedakan antara lain :

9.

a.

AMDAL Sektoral

b.

AMDAL Kawasan

c.

AMDAL Terpadu/Multi sektoral

d.

AMDAL Regional.

Dokumen AMDAL tersebut di atas terdiri atas berbagai dokumen yang berturut-turut sebagai berikut : a.

KA-ANDAL, yaitu ruang lingkup studi ANDAL yang merupakan hasil pelingkupan atau proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting

b.

ANDAL (Analisi Dampak Lingkungan), yaitu dokumen yang menelaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana atau kegiatan

c.

RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh rencana kegiatan

d.

RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat rencana kegiatan.


10.

UUJK, SMK3 dan PDL

Dalam suatu pekerjaan konstruksi terkadang dapat menimbulkan dampak penting, atau perubahan lingkungan yang mendasar, yang penentuannya didasarkan oleh factorfaktor sebagai berikut : a.

Jumlah manusia yang akan terkena dampak

b.

Luas wilayah sebaran dampak

c.

Lamanya dampak berlangsung

d.

Intensitas dampak

e.

Banyaknya komponen lain yang terkena dampak

f.

Sifat kumulatif dampak

g.

Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.


UUJK, SMK3 dan PDL

LATIHAN

Isilah titik-titik dari lembar pertanyaan atau jawab pertanyaan dari lember pertanyaan, dengan jawaban singkat dalam lembar jawaban dengan benar.

1. Sebutkan dasar hukum yang berupa undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup : …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 2. Berdasarkan jenis kegiatan, AMDAL dibedakan menjadi 4 batasan yang terdiri dari : 1. …………………………………………………………………………………………......... 2. …………………………………………………………………………………………......... 3. …………………………………………………………………………………………......... 4. …………………………………………………………………………………………......... 3. Dokumen AMDAL tersebut pada soal No. 2, terdiri atas berbagai dokumen. Sebutkan terdiri dari dokumen apa saja secara berurutan. …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 4. Saudara ditunjuk sebagai Kepala Proyek pada lokasi/daerah tertentu yang adat istiadat, sosial budaya mengikat dan dipegang teguh. Jelaskan secara singkat sikap prilaku saudara, apabila ditugaskan ke Nanggroe Aceh Darussalam. …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 5. Dalam rangka proses pengadaan tanah diajarkan ada 6 (enam) tahapan sangat penting untuk dilaksanakan secara teliti dan cermat. Sebutkan 6 (enam) tahapan tersebut. …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... 6. Sebutkan standar internasional untuk perlindungan internasional. …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………...


UUJK, SMK3 dan PDL

DAFTAR PUSTAKA 1.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, tentang : Keselamatan Kerja

2.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, tentang : Lingkungan Hidup

3.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, tentang : Jaminan Sosial Tenaga Kerja

4.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi

5.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang : Ketenagakerjaan

6.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, tentang : Sumber Daya Air

7.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993, tentang : Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

8.

KEPPRES No. 80 Tahun 2003, tentang : Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

9.

PERMEN PU No. 72/PRT/1997, tentang : Keamanan Bendungan

10. SNI (Standar Nasional Indonesia) No. 1731 – 1998, tentang : Pedoman Keamanan Bendungan 11. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993, tentang : Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja. 12. PERMENAKER No. PER 01/MEN/1980, tentang : Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan 13. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No.Kep.174/MEN/1986, No. 104/KPTS/1986, tentang : Keselamatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi 14. PERMENAKER No. PER 05/MEN/1996, tentang : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555/K/26MPE/1995 tanggal 22 Mei 1995, tentang : Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum 16. Koentjaraningrat, Prof. DR., Budaya Mentalitiet dan Pembangunan, Gramedia, 1984 17. Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Prof. Dr. Emil Salim, 1991 18. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Prof. Dr. Otto Sumarwoto, 1989 19. Brian, Rothery, Sistem Manajemen Lingkungan, ISO-14000, PT. Pustaka Binawan Pressido, Jakarta, 1996 20. Keputusan Menteri KIMPRASWIL Nomor 384/KPTS/2004, tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Bendungan.

UUJK,SMK3 dan Sist.Pengendalian Dampak Lingkungan.pdf

Recommend Documents