TUGAS MAKALAH
"LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA INDONESIA"
Disusun Oleh:
1.Ifta Naftalia
2. Novita Sari
3.Nur Alifia Febrian
4.Raihan Musthafa
5.Sirooja Maulida
6.TB.M.Airlangga Winata
7.Yulia Puspita
Kelas : X Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Guru pembimbing : Ibu Ikhe Wijaya S.Pd
SMK NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2017/2018
KATA PENGANTAR
Pertama-tama kami haturkan puji beserta syukur kehadirat ALLAH SWT. Atas rahmat dan hidayahnya,kita semua masih diberikan nikmat yang begitu besar yaitu nikmat iman dan islam.
Selain itu kami mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah membimbing dalam pembuatan makalah ini. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Dalam penulisan ini kami mencoba menyampaikan materi tentang "LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG ADA DI INDONESIA". Salah satu yang perlu kita ketahui bahwa lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia terbagi menjadi 4 lembaga yaitu eksekutif,legislatif,yudikatif dan eksaminatif.
Untuk itu kami selaku penulis akan sedikit menyampaikan beberapa hal tentang lembaga eksekutif,legislatif,yudikatif dan eksaminatif agar kita bisa memahami dan mempelajarinya sebagai tujuan untuk bekal ilmu pengetahuan di masa mendatang.
Harapan kami selaku penulis, semoga dengan adanya makalah ini bisa memberikan sedikit jawaban terutama kami mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membagun dalam penulisan makalah ini karena kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaannya, sehingga kritik dan saran dari para pembaca sangat besar sekali peranannya.
Bandarlampung, 29 Agustus 2017
Penulis
i
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL (COVER)
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………...i
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………….....ii
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang………………………………………………………………………………..1
Rumusan Masalah…………………………………………………………………………….1
BAB II PEMBAHASAN
1.Pengertian Lembaga Negara……………………………………………………………………2
2.Kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara
a. Eksekutif………………………………………………………………………………...…3-4
b.Legislatif...…………………………………………………………………………………4-5
c.Yudikatif……………………………………………………………………………….......5-6
d.Eksaminatif………………………………………………………………………………...6-8
BAB III PENUTUP
A.Kesimpulan…………………………………………………………………………………….9
B.Saran………………………...…………………………………………………………………9
DAFTAR PUSTAKA………………..………………………………………………………..10
ii
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "civilizated organization" dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri . Di negara Indonesia,lembaga-lembaga pemerintah terbagi menjadi 4 lembaga,yaitu :
Legislatif
Bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),Dewan Perwakilan Daerah(DPD),dan Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR).
Eksekutif
Bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.
Yudikatif
Bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang dan mengawasi jalannya perundang-undangan. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung(MA) ,Mahkamah Konstitusi (MK),dan Komisi Yudisial(KY)
Eksaminatif ( Badan Pemeriksa Keuangan )
Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya.Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksan Keuangan yang bebas dan mandiri.Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara.
Dan pada masing-masing lembaga-lembaga negara yang ada ini,semua lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi,tugas serta wewenang nya masing-masing yang telah ditetapkan dalam undang-undang
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
"Apa yang dimaksud dengan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia serta apa saja fungsi,tugas dan wewenang dari setiap lembaga yang ada?"
1
BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Lembaga Negara
Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "civilizated organization" dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri . Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas nya masing – masing.
Lembaga-lembaga negara berdasarkan uud 1945
Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh uud, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari uu, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh uud merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan uu merupakan organ uu, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.
2
Kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara
1) eksekutif, adalah lembaga yang menjalankan atau melaksanakan pemerintahan secara operasional dan sehari-hari. Lembaga ini dipimpin oleh kepala negara.Lembaga ini meliputi presiden,wakil presiden,dan menteri-menteri pembantunya.
a. Presiden, sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai perananan sebagai wakil tertinggi dari pada sebuah negara
b. Wakil presiden, jabatan pemerintahan yang berada satu tingkatan lebih rendah dari pada presiden. Wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden apabila ia berhalangan sementara atau tetap.
C. Menteri pembantu presiden,jabatan pemerintah yang dimana tugas nya adalah membantu tugas presiden dan wakil presiden.
Hak, wewenang dan kewajiban presiden/ wakil presiden:
- Memegang kekuasaan pemerintah menurut uud
- Memegang kekuasaan tertinggi
- Mengajukan rancangan uu kepada dpr
- Menetapkan peraturan pemerintah pengganti uu
- Menetapkan peraturan pemerintah
- Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
- Mengangkat duta dan konsul
- Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan dpr
3
- Meresmikan anggota badan pemeriksa keuangan yang dipilih oleh dpr
- Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh komisi yudisial dan disetujui dpr
- Menetapkan hakim konstitusi
- Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan mpr.
2) Legislatif, badan deliberatif pemerinah dengan kuasa membuat uu.Lembaga ini meliputi MPR,DPR,dan DPD.
a. MPR, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraanindonesia, yang terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR.
b. DPR, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraanindonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyatdan memegang kekuasaan membentuk uu.
c. DPD, lembaga tinggi negara galam sisitem ketatanegaraan indonesiayang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.
Kekuasaan dan wewenang MPR
mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
melantik presiden dan wakil presiden;
memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar;
memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya;
memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
4
Fungsi dan Tugas DPR
Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini :
Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.
Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.
DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut.
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hak menyatakan pendapat adalah hak DR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.
Hak, wewenang dan tugas DPD
mengajukan kepada dpr rancangan uu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah dll.
memberikan pertimbangan kepada dpr atas rancangan undang-undang apbn dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama
memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK
melakukan pengawasan/pelaksanaan uu mengenai otonomi daerah
menerima hasil keungan dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi dpr tentang ruu yang berkaitan dengan apbn.
3) Yudikatif, lembaga yang berwenang mengontrol pelaksanaan aturan
a. Mahkamah agung, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah konstitusi.
b. Mahkamah konstitusi, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah agung.
c. Komisi yudisial, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan uu yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.
5
Tugas dan wewenang MA
Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan
Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi
Memberikan pertimbangan dalam hal presiden membergrasi dan rehabilitasi.
Tugas dan wewenang MK
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji uu terhadap uud
wajib memberi putusan atas pendapat dpr mengenai dugaaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut uud 1945.
Tugas dan wewenang KY
memutuskan pengangkatan hakim agung
mengusulkan calon hakim agung kepada DPR
mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hukum
4) Eksaminatif (Badan Pemeriksa Keuangan) , kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksan Keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara.
Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK
berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 menentukan tugas kewajiban BPK sebagai berikut:
Ø Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan Negara.
Ø Memeriksa semua pelaksanaan APBN
Ø Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksudkan oleh (a) dan (b) tersebut dilakukan
berdasarkan ketentuan Undang Undang.
Ø Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR
6
Undang Undang No. 5 Tahun 1973 dalam Pasal 6 menyatakan bahwa BPK ini berbentuk Dewan yang terdiri dari seserang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota ditambah 5 (lima) orang anggota. Dan Pasal 5 menentukan bahwa BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.
PASAL 23E
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Kuangan yang bebas dan mandiri.
Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklajuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang undang.
PASAL 23F
(1 ) Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan
diresmikan oleh Presiden.
(2) Pimpinan Badan Periksa keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
PASAL 23G
(1 ) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara, dan memiliki
perwakilan di setiap Provinsi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Undang –
Undang.
7
Secara teknis BPK berperan dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:
hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
Penerimaan Negara;
Pengeluaran Negara;
Penerimaan Daerah;
Pengeluaran Daerah;
kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
BPK mempunyai empat peranan penting yang menonjol. Peran pertama adalah meningkatkan kegiatan dalam pemberantasan KKN. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Ketiga, BPK membantu Pemerintah untuk mengimplementasikan paket tiga UU tentang Keuangan Negara Tahun 2003-2004. Keempat, BPK telah membantu pemerintah untuk melakukan reformasi institusional, termasuk restrukturalisasi BUMN dan badan pelayanan umum, seperti sekolah/universitas dan rumah sakit.
8
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari semua pembahasan dan materi yang ada di dalam makalah ini adalah bahwasanya di negara Indonesia terdapat lembaga-lembaga negara yang mengatur negara Indonesia. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "civilizated organization" dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri.Di Indonesia lembaga negara terbagi menjadi 4 lembaga,yaitu eksekutif yang meliputi presiden,wakil presiden dan menteri-menteri pembantunya,legislatif yang meliputi MPR,DPR,dan DPD,yudikatif yang meliputi MA,MK,dan KY,serta Eksaminatif yaitu BPK.Dan setiap lembaga negara yang ada memiliki fungsi dan tugas masing-masing.
SARAN
Demikian makalah yang kami susun, kami selaku penulis mengharapkan setelah hadirnya atau tersusun nya makalah ini yang berisi materi dan pembahasan ini,bagi semua pembaca dari berbagai kalangan dapat mengetahui dan memahami materi yang telah kami sampaikan dalam makalah ini tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia.
9
DAFTAR PUSTAKA
http://222.124.250.252/cermat/kajian2009/system/modules/berita/attachment/1251684527_23-30.pdf?PHPSESSID=37ed354fb1b00b26aaf85ff493b38b3d
http://asagenerasiku.blogspot.co.id/2012/04/lembaga-lembaga-negara-fungsi-dan.html
http://irfanlanggo.blogspot.com/2009/11/pengertian-lembaga-negara.html
http://maulanusantara.wordpress.com/2008/06/12/konsep lembaga negara-atau konsepsi-politis/
10
