BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar belakang
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan panjang garis 81.000 km(KKP, 2008) merupakan pesisir dan lautan yang memiliki berbagai sumber daya hayati dan non hayati yang sangat besar dengan lautan yang merupakan 70% dari luasan total negara, maka laut menyimpan banyak potensi untuk dimanfaatkan, antara lain garam. Posisi sebagai negara kepulauan dengan laut yang sangat luas menyebabkan setiap daerah berpotensi salah satunya untuk memproduksi garam, sejak dahulu beberapa daerah dikenal d ikenal sebagai produsen utama garam. Lahan garam rakyat di Indonesia seluruhnya tersebar dan terkonsentrasi di 6 propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Di kawasan propinsi Jawa Timur sentra garam tersebar di Pulau Madura, Gresik, Pasuruan dan lainnya. Propinsi Jawa Timur memiliki kondisi geografis yang merupakan keunggulan
komparatif
(comparative
advantage)
sekaligus
keunggulan
kompetitif (competitive advantage) dalam produksi garam. Hal ini terlihat dari panjang garis pantai, jumlah petani garam, keberadaan PT. Garam sebagai BUMN yang berlokasi di sejumlah Kabupaten di Jawa Timur, bahkan Pulau Madura mendapat sebutan sebagai pulau garam . Meski dengan de ngan keunggulan tersebut belum menjadikan Jawa Timur mampu memproduksi garam untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, apalagi mengekspor. Seperti diketahui, di Jawa Timur terdapat 40 daerah yang menerima bantuan pemerintah melalui program usaha garam rakyat (PUGR, 2011). Hal ini dimaksudkan untuk dapat menyokong hasilproduksi garam di Jawa Timur sehingga kebutuhan garam nasional dapat terpenuhi dan mengurangi impor garam guna memenuhi kebutuhan garam baik garam konsumsi maupun untuk industri. Di Indonesia kebutuhan garam secara nasional per tahun diperkirakan sebanyak 2.200.000 ton dengan rincian 1.000.000 ton untuk kebutuhan konsumsi dan 1.200.000 ton untuk kebutuhan industri kimia dan industri pangan (Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri Deperindag,2001). Sedangkan kemampuan produksi nasional hanya mencapai ± 1.000.000 ton per tahunnya dengan rincian produksi garam rakyat sebanyak 700.000 ton dan perusahaan yang bergerak di produksi garam sebanyak 300.000 ton. Artinya untuk pemenuhan garam mengalami defisit sebesar ± 1.200.000 ton per tahun. Selanjutnya apabila dibandingkan antara kebutuhan nasional dan kemampuan produksi maka
produksi nasional hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi saja. Belum lagi bahwa dari seluruh kualitas produksi nasional belum tentu dapat seluruhnya langsung dikonsumsi dan kebanyakan masih memerlukan proses pengolahan lanjutan untuk dapat memenuhi persyaratan konsumsi. Opsi yang paling populer untuk dijalankan oleh pemerintah jika terjadi kekurangan pasokan adalah melalui impor. Meskipun dilakukan diluar musim panen, keberadaan garam impor tetap merupakan ancaman terhadap potensi ekonomi dari garam lokal. Berangkat dari hal ini, Jawa Timur sebagai sentra produksi garam perlu melakukan upaya untuk meningkatkan produksi sekaligus perbaikan mutu garam lokal baik berupa tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya perbaikan yang dilakukan ini diharapan dapat meningkatkan kualitas garam sehingga impor garam dapat dikendalikan dan hasil garam lokal dapat bersaing dengan kualitas garam impor.
1.2
Rumusan masalah
1. Apa itu tarif dan kuota impor? 2. Apa alasan dan sebab indonesia mengimpor garam? 3. Bagaimana upaya pemerintah dalam membatasi impor garam?
BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Pengertian impor
Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor. Sedangkan pengertian impor menurut undang-undang perpajakan adalah kegiatan atau aktivitas memasukkan barang dari luar wilayah pabean indonesia (luar negeri) ke dalam wilayah pabean Indonesia. Sedangkan daerah pabean adalah wilayah republik indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di ddalamnya berlaku undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Syarat bagi perusahaan untuk dapat melakukan impor adalah 1. Harus merupakan badan hukum. 2. Memiliki API (Angka Pengenal Impor dan APIS (API Sementara). Yang dimaksud dengan Angka Pengenal Impor (API) adalah kartu pengenal atau identitas yang sebaiknya dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan impor. 2.2 Kuota impor
Kuota impor adalah pembatasan secara lansung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan domestik untuk mengimpor
suatu
produk
yang
jumlahnya
dibatasi
secara
lansung.
Kuota impor dapat digunakan untuk melindungi sektor industri tertentu dan neraca pembayaran suatu negara. Negara maju pada umumnya memberlakukan kuota impor untuk melindungi sektor pertaniannya. Sedangkan negara-negara berkembang melakukan kebijakan kuota impor untuk melindungi sektor industri manufakturnya atau untuk melindungi kondisi neraca pembayarannya yang seringkali mengalami defisit akibat lebih besarnya impor daripada ekspor. Dampak-dampak keseimbangan parsial dari pemberlakuan kuota impor dapat dilihatpadagrafikdibawahini:
Dx dan Sx masing-masing adalah kurva penawaran untuk komoditi X di suatu negara. Dalm kondisi perdagangan bebas, harga yang berlaku adalah harga dunia, yakni Px=$1. Jika negara tersebut memberlakukan kuota impor 30X (JH), hal itu mengakibatkan kenaikan harga menjadi Px=$2, dan konsumsi akan turun menjadi 50X (GH), di mana 20X (GJ) di antaranya merupakan produksi domestik sedangkan sisanya adalah impor. Jika pemerintah melelang lisensi impor dalam suatu pasar kompetitif, maka pemerintah akan memperoleh tambahan pendapatan sebesar $30 (JHNM). Penambahan pendapatan bagi pemerintah sebesar itu sama seperti yang ditimbulkan jika negara tersebut memberlakukan tarif impor sebesar 100%. Namun seandainya kurva penawaran bergeser dari Dx ke Dx’, maka pemberlakuan kuota impor sebesar 30X (J’H’) akan menambah konsumsi dari 50X menjadi 55X (G’H’) dan 25X (G’J’) di antaranya merupakan
produksi domestik.
Macam-macam kuota impor : 1. Absolute/ uniteral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak (tanpa negoisasi). 2.
Negotiated/ bilateral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian.
3.
Tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dengan sistem kuota.
4. Mixing quota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertent untuk
melindungi industri dalam negeri 2.3 Tarif impor
Tarif impor adalah bentuk paling umum dari hambatan perdagangan dan bahwa mereka hanyalah sebuah bentuk khusus dari perpajakan. Tarif tidak membatasi pada jumlah barang yang dapat diimpor: konsumen dapat memperoleh sebanyak yang baik karena mereka bersedia untuk membayar. Dengan demikian, tarif secara langsung mempengaruhi harga imports dan hanya secara tidak langsung mempengaruhi kuantitas impor melalui efek kenaikan harga pada keputusan konsumen dan produsen. Sementara tarif adalah bentuk paling luas perlindungan, jenis pembatasan perdagangan adalah meningkatnya penggunaan pembatasan kuantitatif, atau kuota. Kuota langit-langit pada jumlah impor diperbolehkan untuk barang tertentu. Sebagai contoh, kuota mungkin menyatakan bahwa baju katun tidak lebih dari 500.000 atau tidak lebih dari l00, 0oo mobil dapat diimpor selama beberapa spesifik. 2.4 Fakta tentang impor garam di indonesia
JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi impor garam konsumsi hingga 30 April 2012
tercatat sebesar 215.800 ton, atau 74,28 persen dari izin impor tahap awal yang diterbitkan pemerintah sebesar 290.500 ton. Tahun 2012 ini, kebutuhan impor garam konsumsi ditetapkan sebesar 533.000 ton. Demikian dikemukakan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad, di Jakarta, Rabu (9/5/2012). Keputusan impor garam konsumsi diambil, dengan pertimbangan kekurangan stok di dalam negeri untuk masa konsumsi selama empat bulan sebelum memasuki panen raya. Sudirman menambahkan, sampai saat ini pemerintah belum menetapkan masa produksi garam. Meski demikian, importir garam dinilai akan lebih efisien untuk menyerap garam rakyat, karena garam impor terkendala transportasi. Pemerintah telah menginstruksikan perusahaan produsen garam, termasuk importir, untuk menyerap semua garam konsumsi paling lambat April 2012. Stok garam di pedagang dan pengumpul itu wajib dibeli dengan harga ketentuan pemerintah, yakni kualitas I (KI) Rp 750 per kilogram dan K2 Rp 550 per kilogram.
Pembahasan: Dari artikel diatas dapat kita lihat walaupun Indonesia memiliki perairan yang sangat luas untuk memproduksi garam namun produksi tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan akan garam nasional sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan garam nasional. Indonesia melakukan impor garam dari luar negeri, bahkan dari tahun ke tahun impor garam yang dilakukan Indonesia cenderung meningkat. Seharusnya pemerintah memaksimalkan produksi garam didalam negeri yang sulit berkembang, padahal Indonesia didukung sumberdaya alam yang besar agar impor garam bisa semakin di minimalkan atau bahkan tidak ada lagi impor garam sehingga Indonesia bisa menjadi pengekspor garam sehingga menghasilkan devisa bagi negara. 2.5 Upaya pemerintah membatasi impor garam
1. Intensifikasi yang dilakukan melalui rehabilitasi prasarana (sewa tambak, pembuatan/perbaikan saluran tambak, pembuatan/perbaikan tanggul, pembuatan/perbaikan gudang, pemadatan tanah dan meja jemur) dan sarana (pompa, kincir angin, gerobak sorong, timbangan, bahan aditif dan peralatan tambak lainnya) usaha garam rakyat. 2. Revitalisasi yang dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha garam rakyat. 3. Melakukan inovasi teknologi. Seharusnya dengan tingginya kebutuhan garam nasional yang mencapai 3 juta ton baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri, menjadi peluang bagi pemerintah menggenjot produksi garam nasional yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil produksi garam nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi produksi.
BAB 3 KESIMPULAN
Kuota dan tarif merupakan kebijakan perdagangan internasional suatu negara yang dilakukan untuk menjadi hambatan dalam perdagangan bebas. Namun hambatan yang di lakukan suatu negara tentunya bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Indonesia mengimpor garam dikarenakan tidak seimbangnya jumlah produksi dalam negeri dengan konsumsi dalam negeri, tetapi dari tahun ke tahun pemerintah terus melakukan upaya dalam membatasi dan mengurangi impor garam, salah satunya dengan pembatasan kuota impor garam, mengenakan tarif bea masuk impor garam dengan harga tinggi, dan juga pemerintah harus menggenjot produksi dalam negeri.
