BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Masalah dan Rumusannya Rumusan nya
Didalam perekonomian suatu negara salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis adalah lembaga keuangan bank. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani
kebutuhan
pembiayaan
serta
pembayaran bagi semua fak fa k tor tor perekonomian.
melancarkan
mekanisme
si stem
1
Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah ) dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. 2 Kebangkitan kembali nilai-nilai fundamental telah melahirkan Islamisasi sektor finansial finansial dengan fok us us bank bebas bunga ( Free interest b anking) atau
1
Mohammad Djumhana, Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , Citra Aditya, Jakarta, 1993,
h. 1. 2
Muhammad Muhammad Syafi Syafi I Antonio, Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik , Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 4. 4.
1
2
3
secara luas dikenal dengan bank Islam ( Islamic Banking).
Secara umum
pengertian Bank Islam ( Islamic Bank ing) adalah bank yang pengoperasiannya 4
disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.
UndangUndang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini disingkat UUP), telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan prinsip syariah dalam dunia perbankan Indonesia dengan membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13) UUP memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan s yariah, antara
lain,
pembiayaan
berdasarkan
prinsip
bagi
hasil
( mudharabah ),
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal ( musharakah ), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan ( murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ( ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina ).
3
Muhammad, Bank Syari ah Problem Dan Dan Prospek Perkembangan Perkembangan di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, h. 73 4 Peri Umar Farouk, Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di http://omperi.wikidot.com/sejarah -hukumhukum-perbankanperbankan-syariahsyariah-didi-indonesia Indonesia , http://omperi.wikidot.com/sejarah-
3
Menurut Muhammad Budi Setiawan, prinsip p rinsip-prinsip -prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) 5
adalah:
1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal hal- hal yang haram. 2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. didzalimi . 3. Keadilan pendistribusian kemakmuran. 4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha. 5. Tidak
ada
unsur
riba,
maysir
(perjudian/spekulasi),
dan
gharar
(ketidakjelasan/samar (ketidakjelasan/samar--samar). Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi ( intermediary institution ) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.
6
Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bank Syariah S yariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga ( interest fee ), tetapi berdasarkan pada prinsip syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian ( profit and loss 7
sharing atau PLS).
5
Syariah bagianbagian-1/
Muhammad Budi Setiawan, Pengantar Manajemen Investasi (Manajemen Investasi http://cakwawan.wordpress.com/2007/11/24/manajemen-investasi http://cakwawan.wordpress.com/2007/11/24/manajemeninvestasi--syariahsyariahBag. 1) , 6
Sutan Remi Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, h. 1 . 7 Ibid .
4
Ide dasar adanya bank syariah ini adalah upaya untuk menangkal si stem ribawi yang ada pada bank-bank konvensional sebagaimana kita saksikan dewasa ini. Sebab dalam perspektif Islam terhadap persoalan ini sudah jelas, yaitu Allah mengharamkan riba.8 dengan jelas dan tegas mengharamkan Keinginan ini dilandasi dilandasi oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total sebagaimana ditegaskan Allah SWT
dalam surah AL-
Baqarah ayat 208: Hai orang-oran orang-orang g yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 9
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu . Ayat
tersebut
dengan
tegas
mengingatkan
bahwa
selama
kita
menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrowi. Hal ini sangat jelas karena Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah. ibadah . Keputusan
konferensi
negara-negara
Islam
sedunia,
yang
diselenggarakan di Malaysia pada 21 s.d 27 April 1969 yang dihadiri dihadiri oleh 18 negara peserta menjadi embrio berdirinya bank Islam pada tingkat intenasional. Dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
10
1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi. Jika tidak demikian, maka hal itu termasuk riba, dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram. 2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin. 8
Dalam Al-Q Al-Qur ur an surat Al Baqar Baq arah ah ayat 278278-279 Dalam Al-Q Al -Qur ur an surat Al Baqarah ayat 208 10 Sutan Remi Syahdeni, o p.cit ., ., h. 5. 5. 9
5
3. Sementara bank Islam belum berdiri, bank bank yang menerapkan sistem bunga masih diperbolehkan untuk beroperasi hanya apabila memang benarbenar dalam keadaan darurat. egiatan Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki k k egiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip investasi syariah juga harus dilakukan tanpa paksaan ( ridha), adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas manipulasi dan spekulasi.
11
Secara kelembagaan yang merupakan Bank Islam pertama adalah MytGhamr Local Saving Bank. Didirikan di Mesir pada tahun 1963, dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi dan merupakan binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar. Myt-Ghamr Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian . Namun karena persoalan politik, pada tahun 1967 Bank Islam Myt-Ghamr ditutup . Kemudian pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama Nasser Social Bank, hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada 12
komersil.
Rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia sendiri dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk 11
Muhammad Budi Setiawan, loc.cit oc.cit . Ibid .
12
6
menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis.
13
Akan tetapi prakarsa lebih khusus
untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990, dengan dilaksanakannya Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia dengan hasil pembentukan Tim Perbankan MUI. Dari hasil pendekatan serta konsultasi yang dilakukan Tim Perbankan MUI tersebut kemudian didirikan Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 .
14
Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga ( interest free ), posisi unik lainnya dari bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya bank syariah finance. Dengan kata lain multi- finance melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-
suatu bank syariah bukan saja dapat memberikan jasa - jasa jasa suatu bank konvesional melainkan juga dapat memberikan jasajasa - jasa jasa yang tidak dapat diberikan suatu bank konvesional karena jasa-jasa tersebut biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan pembiayaan nonbank.
15
Para ulama telah merumuskan suatu kaidah dalam syariat, yang disebut dengan dua hukum asal, yakni hukum asal ibadat dan hukum asal muamalat. Hukum asal ibadat menyatakan bahwa segala sesuatunya dilarang di kerjakan, kecuali yang ada petunjuknya petunjuknya dalam dalam Qur an atau sunnah. Karena itu, masalahmasalah ibadat sudah diatur rinci tata caranya, sehingga tidak diperbolehkan lagi melakukan penambahan dan atau perubahan ( bid ah). Sedangkan hukum asal muamalat menyatakan bahwa segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada 13
Peri Umar Farouk, loc.cit . Muhammad Muhammad Syafi Syafi i Antonio, Antonio, o p.cit. h 25 15 Sutan Remi Syahdeni, o p.cit ., ., h 2. 14
7
larangan dalam Qur Qur an atau sunnah. sunnah. Jadi sesungguhnya sesungguhnya terdapat lapangan lapangan yang luas
sekali
dalam
bidang
muamalah.
Yang
perlu
dilakukan
hanyalah
mengidentifikasikan hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya. me nghindarinya. Selain yang haram-haram tersebut, kita boleh melakukan apa saja, menambah, menciptakan, mengembangkan, dan lain-lain, harus ada kreatifitas (baca: ijtihad ) yang dilakukan oleh ulama karena diperlukan perangkat ilmu-ilmu tertentu dalam ijtihad dibidang dibidang
muamalah. Kreatifitas inilah yang akan terus- menerus
mengakomodasi mengakomodasi perubahan-perubahan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi di 16
masyarakat.
Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai tsawabit wa mutaghayiyirat ( principles and variables). ). Dalam sektor ekonomi, misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain- lain. Adapun contoh variabel adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsipprinsip tersebut. Diantaranya adalah penerapan asas mudharabah dalam investasi atau aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja.
17
Sebagaimana telah disampaikan di depan, ide dasar pengembangan prinsip syariah pada perbankan didasari keinginan umat muslim untuk menjadi muslim yang kaffah . Dengan benar-benar menjalankan syariah I slam secara konsisten (istiqomah ) dalam setiap aspek kehidupannya, terlebih dengan hal- hal yang berkaitan dengan muamalah. Hal ini tentunya didasarkan adanya doktrin dalam syariah islam yang mengatakan bahwa bunga bank adalah haram karena 16
Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analis Fiqih dan Keuangan, Raja Grafindo Grafindo Persada, Jakarta 2006, h. 9. 17 Muhammad Syaf i I Anto Antoni nio, o, o p.cit ., ., h. 5.
8
termasuk riba.
18
Sehinggga pengkajian mengenai riba sendiri dalam syariah dan
mengapa bunga bank termasuk riba ketika melakukan melakukan pembahasan pembahasan mengenai mengenai perbankan syariah perlu dilakukan. dilakukan. Didalam Al Qur an term riba dapat dipahami dalam dalam delapan macam arti arti yaitu pertumbuhan (growing), peningkatan ( increasing), bertambah ( swelling), meningkat (rising (rising), ), menjadi besar ( being big), dan besar ( great ), ), dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil ( hillock ), ), walaupun istilah riba tampak dalam beberpa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum yaitu meningkat ( increase) baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitas.
19
Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.
20
Disinilah PLS masuk, menggantikan sistem bunga dengan siste m profit and loss sharing (bagi untung dan rugi) sebagai metode alokasi sumber daya.
21
Pada dasarnya dalam prinsip bagi hasil ada empat akad utama yaitu al musyarakah, al mudharabah, mudharabah, al muzara muzara ah dan al musaqah. Tetapi yang
18
Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (intersat/fa (intersat/fa idah). idah). 19 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest a Study of The Prohibition of Riba BRIIL-NEWYORKNEWYORK-KOLN, 1996, h.10. h.10 . and Contempory Intrepretation, E.J BRIIL20 Sutan Remi Syahdeni, o p.cit ., ., h. h. 6. 21 Abdullah Saeed, Saeed , o p.cit ., ., h. 90. 90.
9
diaplikasikan sementara ini masih terbatas pada 2 yaitu al musyarakah dan al mudharabah .
22
Al mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak
pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (mudharib) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (nisbah) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus 23
bertanggung jawab atas kerugian tersebut. tersebut .
Sedangkan pengertian al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi (amal dan expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Al-mudharabah
dibedakan
dalam
mudharabah
muthlaqah
24
dan
mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama
antara shahibul maal maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah (restricted mudharabah / specified mudharabah )
mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tem pat usaha.
22
25
Trisadini Prasas Prasastinah tinah Usanti, Perkuliahan Hukum Perbankan Syariah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (selanjutnya disingkat Trisadini Prasastinah Prasastinah Usanti I), 14 April 2008. 23 Muhammad Muhammad Syafi I Antonio, Antonio, o p.cit ., h. 95 24 Ibid , h. 90. 25 Trisadini Prasastinah Usanti I, loc.cit .
10
Prinsip bagi hasil dalam bank syariah diterapkan pada simpanan nasabah dan pembiayaan syariah. Pada simpanan nasabah berlaku mudharabah muthlaqah dengan tujuan agar bank mempunyai keleluasaan dalam melakukan pengelo laan dana. Sedangkan, pada pembiayaan syariah diterapkan mudharabah muqayyadah yang bertujuan agar bank dapat menerapkan prinsip kehati- hatian bank sebagaimana sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUP terhadap calon pengelola dana.
26
Hal ini
karena dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana pada 27
pembiayaan sebagian besar berasal dari dana simpanan nasabah. nasabah .
Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tidak lepas dari risiko yang timbul. Jaminan merupakan hal penting untuk diperhitungkan bagi bank sebagai sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan syariah. Hal ini berkaitan juga dengan perwujudan mengenai ramburambu kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 8 jo pasal 29 UUP.
28
Walaupun pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudh arabah arabah yang berdasarkan prinsip bagi hasil, bank tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah yang bersangkutan yang bertujuan untuk menjamin modal (dari bank yang di berikan kepada nasabah), dalam hal terjadi kerugian dimana dima na 29
kerugian itu tidak diakibatkan kelalaian pengelola dana ( mudharib).
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :
26
Ibid. Trisadini Prasastinah Usanti, Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank 20 04, (selanjutnya disingkat Trisadini Syariah , Juridika, Vol. 19 No.1, Januari-Pebruari 2004, Prasastinah Usanti II), II), h. 39. 39. 28 Trisadini Prasastinah Usanti I, loc.cit . 29 Ibid . 27
11
a. Karakteristik Syirkah (prinsip bagi hasil) hasil) b. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
2.
Penjelasan Judul Prinsip Bagi Hasil) Pada Pembiayaan Skripsi ini berjudul Syirkah ( Prinsip
di Bank Syariah . Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh maka
sebelumnya judul ini akan dibahas berdasarkan pengistilahan kata ataupun frase pembentuk kalimatnya. Unsur-unsur Unsur-unsur tersebut secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Syirkah (Prinsip bagi hasil) adalah bentuk dari pengaturan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang memperkenankan mereka untuk bekerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam berinvestasi, dengan didasari kesepakatan bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing (berbagi dalam untung dan rugi). 30
Sebagaimana diungkapkan diungkapkan oleh Humayon A. Dar dan John R. Presley : Profit and L oss Sharing is a contractual arrangement between two or more transacting parties, which allows them to pool their resources to invest in a project to share in profit and loss .
Prinsip Bagi Hasil adalah perjanjian kontraktual antara dua orang atau lebih, lebih, yang memperbolehkan mereka untuk menempatkan sumber daya 30
Humayon A. Dar dan John R. Presley Pres ley,, Lack of Profit Loss Sharing in Islamic 00/24, Banking: Management and Control Imbalances , Economic Research Paper No. 00/24, Loughborough University, 2000
12
mereka untuk diinvestasikan dalam sebuah proyek untuk berbagi dalam keuntungan dan kerugian . b. Pembiayaan, yang dimaksud dengan pembiayaan dalam judul skripsi ini merujuk pada pembiayaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dia tur dalam pasal 1 ayat (12) UUP sehingga pembiayaan dalam judul ini memiliki pengertian
Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil . c. Bank syariah, yang dimaksud dengan bank syariah dalam judul skripsi ini merujuk pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2005 sehingga bank syariah dalam judul ini memiliki pengertian bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah . Sehingga pengertian secara menyeluruh dari judul skripsi ini adalah Syirkah (Prinsip Bagi Hasil) Pada Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah di
Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah iah .
3.
Alasan Pemilihan Judul
Pemilihan judul Syirkah (Prinsip Bagi Hasil) Pada Pembiayaan di Bank Syariah didasari atas pemikiran bahwa penulis ingin membahas tentang
karakteristik prinsip bagi hasil ( Profit and Lost Sharing Principle ) dan penerapannya pada pembiayaan di bank syariah. Karena penerapan prinsip bagi
13
hasil apabila dibandingkan dengan penggunaan prinsip bunga yang ada selama ini memiliki perbedaan yang signifikan. Salah satunya yaitu menyangkut resiko yang timbul dari penerapan prinsip itu sendiri. Hal ini dikarenakan dikarena kan dalam penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan di bank syariah menggunakan konsep hubungan kemitraan dalam melakukan investasi. Sehingga kesepakatan untuk berbagi dalam untung dan rugi harus menjadi landasan filosofis dilakukannya kerjasama tersebut. Selain itu juga, adanya perbedaan antara prinsip dasar pembiayaan syariah yang melarang digunakannya agunan dengan aplikasi pada perbankan syariah di Indonesia yang memperbolehkan digunakannya agunan.
4.
Tujuan Penelitia Penelitian n
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : a. Mencari dan menganalisa karakteristik prinsip bagi hasil (Profit and Loss Sharing Principle)
b. Memberikan jawaban dan pemahaman terhadap permasalahan hukum mengenai pembiayaan dengan dengan prinsip bagi hasil di bank syariah. s yariah.
5.
Metode Penelitian Peneliti an
a. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach ), maksudnya bahwa segala permasalahan dibahas dan dianalisa berdasarkan k onsep onsep teori dan peraturanperaturan -peraturan peraturan yang berlaku.
14
b. Bahan Hukum Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan- catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang- undangan, putusanputusan-putusan hakim dan penelusuran norma hukum yang berkaitan dengan perbankan syariah dan prinsip bagi hasil di Indonesia antara lain : 1. Al Quran, Hadist Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 2. Undang-Undang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan . 3. Burgerlijk Wetboek (BW). 4. Undang-u Undang -undang ndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 5. Undang-undang Undang -undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda -Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. 6. Undang-undang Undang -undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Undang -undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang -undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama . 7. Undang-undang Undang -undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Penyelesaian Sengketa. Sengketa. 8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank
15
Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. 9. Peraturan Bank Indonesia, Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Aktiva Produktif Produktif
Bank Umum yang yang Melaksanakan Melaksanakan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Ber dasarkan Prinsip Syariah. Syariah. 10. Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
7/46/PBI/2005
tentang
Akad
Perhimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 11. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia I ndonesia Nomor 07/DSN07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). 12. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (interestt/f (interestt/faa idah idah). ). Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan doku men-dokumen men-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. D iperoleh melalui studi pustaka serta literatur-literatur pendukung yang terkait dengan pokok bahasan, antara lain: 1. Buku-buku Buku-buku yang berkaitan 2. Jurnal Hukum 3. Kamus Hukum 4. Artikel yang telah ada sebelumnya
16
5. Makalah yang berkaitan dengan penelitian ini. c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Prosedur pengumpulan bahan hukum pada skripsi ini menggunakan bebarapa cara antara lain: 1. Melakukan Studi Kepustakaan yaitu membaca buku-buku hukum, hasil karya tulis ilmiah, hasilhasil -hasil penelitian dan makalah. 2. Mengidentifikasi peraturan
perundang-undangan perundang-undangan yang berhubungan berhubu ngan
dengan permasalahan. 3. Bahan
hukum
yang
diperoleh
dari
hasil
membaca
kemudian
diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yang disusun secara sistematis dan berurutan disesuaikan dengan pokok masalah yang akan dibahas dalam tiaptiap-tiap bab. 4. Wawancara d. Analisa Hukum Bahan hukum dianalisa dengan menggunakan Conceptual Analisis yakni dengan menganalisa isi peraturan perundang-undangan sebagai hal umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah itu dianalisa secara kualitatif yaitu berdasarkan isi dari peraturan perundang-undangan digunakan untuk manjawab permasalahan yang diajukan sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.
17
6.
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan
Penulisan Skripsi ini ditulis dengan suatu sistematika yang lazim digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, sehingga diharapkan akan lebih memudahkan bagi pembaca untuk memahaminya . Sistematika skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dimana masing-masing masing- masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Penulisan skripsi ini dimulai dengan Bab I, yaitu pendahuluan. Dalam bab in dikemukakan dan dijelaskan garis-garis besar materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Diawali dengan latar belakang dan rumusan permasalahan dari skripsi ini. Penjelasan judul dan alasan pemilihan judul menjadi sub bab berikutnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan tujuan dari penulisan skripsi ini, metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan bab ini akan diakhiri dengan pembahasan sistematika dari skripsi ini. Bab II akan menguraikan jawaban terhadap permasalahan yang pertama yaitu membahas karakteristik prinsip bagi hasil. Dengan melakukan analisis dan memahami prinsip bagi hasil ( Profit and Loss Sharing Principle ) sebagai salah satu
prinsip
syariah.
Dimulai
dengan
pengkajian
pengertian
riba
dan
diklasifikasikannya riba sebagai hal yang diharamkan, bunga bank dan penggolongannya penggolongannya kedalam riba, serta karakteristik prinsip bagi hasil. hasil . Dalam Bab III diuraikan tentang jawaban permasalahan yang kedua yaitu pembahasan mengenai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pada bab ini dikupas mengenai aplikasi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam perbankan
18
syariah. syariah. Meliputi pemberian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, metode perhitungan bagi hasil, fungsi agunan pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan pembiayaan bermasalah dan upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Bab IV merupakan merupakan bagian penutup dikemukakan
kesimpulan dari
semua permasalahan yang dibahas pada Bab II dan Bab III. Kesimpulan yang didapat akan disusun secara sistematis dan obyektif, sehingga akan didapat konklusi yang utuh, singkat, padat, dan obyektif. Saran diajukan guna memberikan sumbangan pemikiran kedepannya untuk menjawab permasalahan yang terjadi.
