PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH – ROBBY HENDRIAWAN YULIANDI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Pengertian Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan terdiri atas perusahaan pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura (PMV), dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah Menurut Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, kegiatan pembiayan berdasarkan Prinsip Syariah adalah: 1. Sewa Guna Usaha, yang dilakukan berdasarkan: a. Ijarah; b. Ijarah Muntahiyah Bittamlik. 2. Anjak Piutang, yang dilakukan berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah; 3. Pembiayaan Konsumen, yang dilakukan berdasarkan: a. Murabahah; b. Salam; c. Istishna’; 4. Usaha Kartu Kredit, yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah. Namun, seiring dengan berubahnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan di atas digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun),
kemaslahatan
(maslahah),
dan
universalisme
(alamiyah)
mengandung gharar, masyir, riba, zhulm, riswah, dan obyek haram. Kegiatan usaha pembiayaan syariah meliputi: 1. Pembiayaan jual beli;
serta
tidak
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH – ROBBY HENDRIAWAN YULIANDI Kegiatan pembiayaan jual beli dilakukan dengan menggunakan akad: a. Murabahah, yaitu jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak; b. Salam, yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh; c. Istishna’, yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak. 2. Pembiayaan investasi; Kegiatan pembiayaan investasi dilakukan dengan menggunakan akad: a. Mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak; b. Musyarakah, adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak; c. Mudharabah musytarakah, adalah bentuk Mudharabah dimana pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modal dalam kerjasama dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak; d. Musyarakah mutanaqishoh, adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (hishshah) secara bertahap oleh pihak lainnya 3. Pembiayaan jasa Kegiatan pembiayaan jasa dilakukan dengan menggunakan akad: a. Ijarah, adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri; b. ijarah muntahiyah bittamlik, adalah ijarah yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (wa’d) setelah masa ijarah selesai; c. hawalah atau hawalah bil ujrah, adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung; d. wakalah atau wakalah bil ujrah, adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (wakil) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau;
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH – ROBBY HENDRIAWAN YULIANDI e. kafalah atau kafalah bil ujrah, adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang f.
ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil); ju’alah, adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (‘iwadh)
tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan; g. qardh, adalah pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu; Karakteristik Pembiayaan Syariah Secara teori, ada tiga hal yang menjadi karakteristik dari pembiayaan berbasis syariah , yaitu: 1. bebas bunga; 2. berprinsip bagi hasil dan risiko; 3. perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Berbeda dengan dengan pembiayaan konvensional yang memperhitungkan suku bunga di depan, pembiayaan syariah menghitung hasil setelah periode transaksi berakhir. Bagi hasil pembiayaan syariah bukan berdasarkan hasil perhitungan spekulatif tetapi didasarkan atas keuntungan riil karena dianggap lebih sesuai dengan iklim bisnis yang mempunyai potensi untung dan rugi. Secara umum, perbedaan antara pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan sistem bunga dapat dijabarkan sebagai berikut: N
Sistem Bagi Hasil
Sistem Bunga
o 1
Penentuan besar rasio bagi hasil
Penentuan bunga dilakukan pada waktu
dibuat pada waktu akad dengan
akad dengan asumsi akan selalu untung
berpedoman 2
3
4
pada
kemungkinan
untung rugi Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan
Besarnya
pada
yang
berdasarkan pada jumlah modal yang
pada
dipinjamkan Pembayaran bunga tetap seperti yang
jumlah
diperoleh Bagi hasil
keuntungan bergantung
persentase
tanpa
bunga
keuntungan proyek yang dijalankan.
dijanjikan
Bila usaha merugi maka kerugian
proyek
ditanggung bersama para pihak Jumlah pembagian laba meningkat
untung atau rugi Jumlah pembayaran
sesuai dengan peningkatan jumlah
dipengaruhi oleh jumlah keuntungan
yang
mempertimbangkan
dijalankan
mengalami
bunga
tidak
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH – ROBBY HENDRIAWAN YULIANDI pendapatan
Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah Perluasan lembaga pembiayaan berawal dengan adanya Kepres No 61 Tahun 1988 yang memberikan landasan operasional yang jelas. Yang kemudian dalam perkembangan selanjutnya , landasan hukum tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Seiring dengan perkembangan bisnis pembiayaan, beberapa perusahaan pembiayaan mulai menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syairah ini didukung dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-03/BL/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Kegiatan Perusahaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Nomor PER-04/BL/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Yang keduanya diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Berdasarkan data dari OJK, Jumlah perusahaan pembiayaan syariah sampai dengan akhir 2013 adalah sebanyak 44 perusahaan yang terdiri dari 2 perusahaan berbentuk full-fledged dan 42 melalui pembentukan unit usaha syariah, dengan rincian sebagai berikut Keterangan Perusahaan Pembiayaan Murni Syariah Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai unit
200
201
2011
201
2013
9 2 5
0 2 9
2 12
2 2 32
2 42
usaha Syariah
Kesimpulan Dalam konsep pembiayaan, perusahaan sudah banyak yang menerapkan dengan menggunakan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan penggunaan sistem syariah terbebas dari bunga jika dibandingkan dengan sistem konvensional. Penggunaan sistem pembiayaan syariah juga dirasa lebih memberi kemudahan kepada sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan karena tidak hanya memperhatikan keuntungan tetapi juga kerugian.
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH – ROBBY HENDRIAWAN YULIANDI Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah juga dikarenakan dukungan dari pihak pemerintah dengan diterbitkannya peraturan-peraturan terkait Usaha Pembiayaan Syariah yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Daftar Pustaka Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER04/BL/2007 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembaiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Soemitra, Andri. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Penerbit Kencana. www.ojk.go.id/publikasi-laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2013
