Struktur Organisasi Komite Keperawatan
Menurut Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit memiliki fungsi, tugas dan kewenangan. Tentang fungsi, tugas dan kewenangan Komite Keperawatan tersebut tertuang pada Bagian ketiga, pasal 11 dan pasal 12. Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara: 1. Melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit. 2. Memelihara mutu profesi tenaga keperawatan. 3. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.
Dalam melaksanakan fungsi Kredensial, Komite Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih. Melakukan verifikasi persyaratan Kredensial Merekomendasikan Kewenangan Klinis tenaga keperawatan Merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis Melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan. Melaporkan seluruh proses proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada kepala/direktur Rumah Sakit.
Dalam melaksanakan fungsi memelihara memelihara mutu mutu profesi, Komite Keperawatan memiliki memiliki tugas sebagai berikut:
1. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik. 2. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan. 3. Melakukan audit keperawatan dan kebidanan. 4. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan. Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan. 2. Melakukan pembinaan etik dan disiplin disiplin profesi tenaga keperawatan. 3. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan. 4. Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis. 5. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan berwenang, sebagai berikut:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis. Memberikan rekomendasi perubahan rincian Kewenangan Klinis. Memberikan rekomendasi penolakan Kewenangan Klinis tertentu. Memberikan rekomendasi surat Penugasan Klinis. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan. Memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan berkelanjutan. 7. Memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.
Medianers ~ Apa mau dikata, mau tidak mau, suka tidak suka, Rumah Sakit wajib miliki Komite Keperawatan. Hal tersebut diatur oleh Peraturan Mentri Kesehatan (PMK) Nomor 49 tahun 2013. Bagi Rumah Sakit yang tidak punya Komite Keperawatan akan tersandung dalam proses akreditasi.
Tujuan dibentuknya komite keperawatan menurut Peraturan Mentri Kesehatan (PMK) Nomor 49 tahun 2013 adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. Maknanya, tertumpu tertumpu tanggung jawab besar di pundak komite keperawatan, yakni mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan di Rumah Sakit. Bagaimana cara meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan ?
Perlu diketahui yang dimaksud tenaga keperawatan oleh PMK No.49 tahun 2013 adalah Perawat dan Bidan , jadi komite keperawatan sebagai wadah non struktural memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan profesionalisme Perawat dan Bidan di Rumah Sakit. Ada tiga (3) bagian tanggung jawab komite keperawatan , diantaranya: 1. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, dikelola oleh sub komite mutu profesi. profesi. Secara umum sub komite mutu profesi bertugas melakukan audit asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. Serta melakukan analisis analisis kasus yang tidak sesuai sesuai standar dan kriteria. Sub komite mutu profesi juga mempercepat serta mendorong pembuatan standar prosedur operasional yang baru sesuai dengan kondisi sekarang, sebagai pedoman bagi perawat dan bidan dalam melaksanakan tugas. 2. Melindungi keselamatan pasien dengan menjamin bahwa tenaga keperawatan yang memberikan asuhan keperawatan dan kebidanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinis yang jelas. Hal ini dikelola oleh Sub Kredensial melalui penyusunan dan pembentukan daftar rincian kewenangan klinis Perawat dan Bidan. 3. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan oleh sub komite etik dan disiplin profesi dengan cara memberikan rekomendasi pencabutan kewenangan klinis diusulkan kepada ketua komite keperawatan untuk diteruskan kepada kepala/direktur kepala/direktur Rumah Sakit. Apa
saja
kewenangan
komite
keperawatan
?
Setelah komite keperawatan melaksanakan tugas, seperti melaksanakan kredensial dan rekredensial, serta memberikan laporan tentang kewenangan klinis tenaga keperawatan, maka komite keperawatan melalui ketua komite keperawatan memberikan usulan ( rekomendasi) kepada direktur/ pimpinan rumah sakit. Kewenangan komite keperawatan itu hanya sedikit, yaitu memberikan rekomendasi atau usulan berupa data hasil evaluasi atas temuan kepada pengambil kebijakan di rumah sakit ( direktur/pimpinan). Usulan komite keperawatan dalam meningkatkan mutu profesionalisme Perawat dan Bidan berbentuk pembinaan. Misal, Perawat dan Bidan yang tidak berkompeten maka diusulkan
diberikan pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya, dan usulan paling berat dari komite keperawatan yang diamanahkan PMK No 49 tahun 2013 adalah memberi rekomendasi mencabut kewenangan klinis Perawat dan Bidan, bukan memecat atau memberhentikan Perawat dan Bidan dari pekerjaannya.
