PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PESISIR DAN LAUTAN (Dosen Pengasuh : Dr. Ir. A. SOSELISA, M.Sc)
STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN LAUTAN SECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN
ROBERT P. MARYUNUS NIM 136 9109 027
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON 2010
I. PENDAHULUAN PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kawasan pesisir adalah perbatasan atau ruang tempat berubahnya dua lingkungan utama yaitu, laut dan daratan (Sorensen and Mc Creary, 1990). Wilayah ini secara ekologi tidak dapat berdiri sendiri, karena tergantung pada kesetimbangan kesetimbangan yang ada antara berbagai elemen alam, seperti : angin dan air, batu dan pasir, flora dan fauna yang berinteraksi membentuk ekosistem pesisir yang unik. Kawasan Pesisir merupakan wilayah yang strategis sekaligus paling rentan terhadap perubahan, gangguan dan pencemaran oleh manusia. Dikatakan daerah yang strategis strategis karena hampir semua kawasan pesisir di Indonesia merupakan pintu gerbang utama aktivitas ekonomi kelautan di wilayahnya masing-masing, sementara dikatakan p aling rentan terhadap perubahan yang terjadi secara alami, akibat aktivitas manusia, maupun kombinasi dari keduanya. Namun diantara faktor-faktor tersebut, pengaruh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan merupakan penyebab utamanya. Fakta menunjukkan, kondisi kawasan pesisir di berbagai penjuru tanah air mengalami kerusakan ekosistem yang sangat mencemaskan, misalnya kerusakan terumbu karang, kerusakan mangrove, erosi pantai, maupun pencemaran. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk eko sistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi sosial-ekonomi “nilai” wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir (Nurmalasari, 2001). Sebagai wilayah peralihan darat dan laut yang memiliki keunikan ekosistem, dunia memiliki kepedulian terhadap wilayah ini, khususnya di bidang lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). development). Secara historis, kota-kota penting dunia bertempat tidak jauh dari laut. Alasannya, kawasan ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan, serta memudahkan terjadinya perdagangan antar daerah, pulau dan
benua. Selain itu, wilayah wilayah pesisir juga merupakan daerah penghambat masuknya gelombang besar air laut ke darat, yaitu dengan keberadaan hutan mangrove (Muttaqiena dkk, 2009). Salah satu penyebab berbagai permasalahan yang mengancam keseimbangan pembangunan wilayah pesisir adalah karena selama ini pola pemanfaatan sumberdaya dilakukan secara sektoral. Pengelolaan sektoral telah terbukti kurang efektif dalam menangani kompleksitas permasalahan pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan. Pendekatan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu memperbaiki pendekatan pengelolaan sektoral dalam empat hal utama, yaitu: (1) memberikan perhatian yanq lebih mendalam dan menyeluruh mengenai sistem sumberdaya pesisir yang unik, serta kapasitas keberlanjutannya
bagi
berbagai
macam
kegiatan
manusia;
(2)
mengoptimalisasi
pemanfaatan serta neka (ganda) dari sistem ekosistem pesisir serta seluruh sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya dengan memperhatikan atau men gintegrasikan segenap informasi ekologis, ekonomis, sosial-budaya dan hukum kelembagaan; (3) meningkatkan pendekatan interdisipliner dan koordinasi serta kerjasama intersektoral dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang kompleks, kemudian memformulasikan strategi bagi perluasan dan diversifikasi berbagai kegiatan ekonomi; dan (4) membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas investasi kapital pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, di bidang ekonomi, sosialsosial- budaya budaya dan lingkungan hidup. Satu hal lagi yang lebih memprihatinkan adalah, bahwa kecenderungan kerusakan lingkungan pesisir dan lautan lebih disebabkan disebabkan paradigma dan praktek pembangunan yang selama ini diterapkan belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ( sustainable sustainable development development ). ). Cenderung bersifat ekstratif serta dominasi kepentingan ekonomi pusat lebih diutamakan daripada d aripada ekonomi masyarakat setempat (pesisir). Seharusnya lebih bersifat partisipatif, transparan, dapat dipertanggung-jawabkan (accountable), accountable), efektif dan efisien, pemerataan serta mendukung supremasi hukum. Untuk mencapai tujuan-tujuan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu dan
berkelanjutan,
maka
perlu
dirumuskan
suatu
pengelolaan strategic (strategic
plan), plan),
mengintegrasikan setiap kepentingan dalam keseimbangan ( proporsionality) proporsionality) antar dimensi
ekologis, dimensi sosial, antar sektoral, disiplin ilmu dan segenap pelaku pembangunan ( stakeholders). stakeholders).
1.2. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan Penulisan Makalah Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Lautan secara Terpadu dan Berkelanjutan ini adalah :
Untuk membantu memberikan solusi dalam menyusun strategi pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan d an berkelanjutan, berdasarkan b erdasarkan analisis terhadap sejumlah isu dan permasalahan serta karakteristik wilayah pesisir.
Sebagai prasyarat mengikuti ujian akhir mata kuliah Pengelolaan Pembangunan Pesisir dan lautan Terpadu semester genap 2009/2010. Adapun manfaat penulisan makalah ini adalah untuk tercapai tujuan-tujuan
pembangunan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan serta menghindari adanya konflik jangka panjang di wilayah tersebut.
II. METODE PENULISAN
Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah studi literatur berdasarkan topik yang diberikan oleh Dosen Pengasuh Mata Kuliah. Hasil berupa data, komentar dan analisis yang diperoleh selanjutnya disusun berdasarkan suatu kerangka tulisan dan dijelaskan secara deskriktif.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN
3.1. Kerangka Konsep
Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan ( sustainability) sustainability)
dalam
pemanfaatan
sumberdaya
pesisir.
Sebagai
kawasan
yang
dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, wilayah pesisir memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan. Dasar hukum yang menjadi landasan pijak bagi pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia yakni UU No 27 tahun 2007, 200 7, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang tidak memenuhi kaidah-kaidah pembangunan yang berkelanjutan secara signifikan mempengaruhi ekosistemnya. Kegiatan pembangunan yang ada di kawasan ini akan dapat mempengaruhi produktivitas produktivitas sumberdaya akibat proses produksi dan residu, dimana pemanfaatan yang berbeda dari sumberdaya pesisir kerap menimbulkan konflik yang dapat berdampak timbal balik. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk tujuan pembangunan nasional akan dapat berhasil jika dikelola secara terpadu ( Integrated Integrated Coastal Zone Management , ICZM). Pengalaman membuktikan bahwa pengelolaan atau pemanfaatan kawasan p esisir secara sektoral tidaklah efektif (Dahuri et. al 1996). Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu adalah suatu proses iteratif dan evolusioner untuk mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Tujuan akhir dari ICZM bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (economic growth) growth) jangka pendek, melainkan juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara adil dan proporsional oleh segenap pihak yang terlibat stakeholders), (stakeholders), dan memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir, sehingga pembangun an dapat berlangsung secara lestari. Dalam rangka rangka mencapai tujuan tersebut maka unsur esensial dari ICZM adalah keterpaduan (integration (integration)) dan koordinasi. Setiap kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir harus berdasarkan kepada : (1) pemahaman yang baik tentang proses-proses alamiah (eko-hidrologis) yang berlangsung di kawasan pesisir yang sedang dikelola; (2) kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat; dan (3)
kebutuhan saat ini dan yang akan datang terhadap barang dan (produk) dan jasa lingkungan pesisir. Di dalam proses pengelolaan dilakukan identifikasi dan analisis mengenai berbagai isu pengelolaan atau pemanfaatan yang ada maupun yang diperkirakan akan muncul dan kemudian menyusun serta melaksanakan kebijakan dan program aksi untuk mengatasi isu yang berkembang. Proses pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan ini paling kurang memiliki empat tahapan utama : (1) penataan penataan dan perencanaan, (2) formulasi, (3) implementasi, dan (4) evaluasi (Cicin-Sain and Knecht, 1998). Pada tahap perencanaan dilakukan pengumpulan dan analisis data guna mengidentifikasi kendala dan permasalahan, potensi dan peluang pembangunan dan tantangan. Atas dasar ini, kemudian ditetapkan tujuan dan target pengelolaan atau pemanfaatan dan k ebijakan serta strategi dan pemilihan struktur implementasi untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena tujuan ICZM adalah mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan maka keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir dan laut mencakup empat aspek, yaitu : (a) keterpaduan wilayah/ekologis; (b) keterpaduan sektor; (c) keterpaduan disiplin ilmu; dan (d) keterpaduan stakeholder keterpaduan stakeholder . Dengan kata lain, penetapan komposisi dan laju/tingkat kegiatan pembangunan pesisir yang optimal akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh segenap stakeholders segenap stakeholders secara adil dan berkelanjutan. Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu pada dasarnya merupakan suatu proses yang bersifat siklikal. Dengan demikian terlihat bahwa pendekatan keterpaduan pengelolaan/pemanfaatan kawasan pesisir dan laut menjadi sangat penting, sehingga diharapkan dapat terwujud one plan dan one management serta tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
3.2. Pengelolaan Terpadu dan Berkelanjutan 3.2.1. Strategi Pengelolaan Terpadu
Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dikenal yang dikenal dengan istilah Integrated istilah Integrated Coastal Zone Management (ICZM) pertama kali dikemukakan pada Konferensi Pesisir Dunia (World (World Conference of Coast ) yang digelar pada tahun 1993 di Belanda. Pada forum tersebut, PWPT diartikan sebagai proses paling tepat menyangkut masalah pengelolaan
pesisir, baik untuk kepentingan saat ini maupun jangka panjang, termasuk termasuk di dalamnya akibat akibat kerugian habitat, degradasi kualitas air akibat pencemaran, perubahan siklus hidrologi, berkurangnya sumber daya pesisir, p esisir, kenaikan muka air laut, serta dampak akibat ak ibat perubahan iklim dunia (Subandono, et al , 2009 diacu dalam Arkwright, dalam Arkwright, 2010). Pengelolaan kawasan pesisir terpadu hendaknya dilakukan dengan prinsip-prinsip “ good governance” governance” yaitu keterbukaan (openness (openness), ), partisipasi ( participation), participation), akuntabilitas (accountability), accountability), efektivitas (effectiveness (effectiveness)) dan keterhubungan (coherence (coherence), ), dan juga dengan saling menghargai (respect (respect ), ), transparan (transparency (transparency)) dan kepercayaan (trust (trust ) (Arkwright, 2010) Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu memiliki pengertian bahwa pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan laut dilakukan melalui penilaian secara menyeluruh (comprehensive assessment), merencanakan tujuan dan sasaran, kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Perencanaan dan pengelolaan tersebut dilakukan secara kontinyu dandinamis dengan mempertimbangkan aspek sosialekonomis-budaya dan aspirasi masyarakat pengguna wilayah pesisir (stakeholders) serta konflik kepentingan dan pemanfaatan yang mungkin ada. Wilayah pesisir dan laut merupakan tatanan ekosistem yan g memiliki hubungan sangat erat dengan daerah lahan atas (upland (upland ) baik melalui aliran air sungai, air permukaan (run (run off ) maupun air tanah ( ground ground water ), ), dan dengan aktivitas manusia. Keterkaitan tersebut menyebabkan terbentuknya kompleksitas dan kerentanan di wilayah pesisir. Secara konseptual, hubungan tersebut dapat digambarkan dalam keterkaitan antara lingkungan darat (bumi), lingkungan laut, dan aktivitas manusia. manusia. Pengelolaan Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dinyatakan sebagai proses manfaatan sumberdaya pesisir dan lautan serta ruang dengan mengindahkan aspek konservasi dan keberlanjutannya. Adapun konteks keterpaduan meliputi dimensi sektor, ekologis, hirarki pemerintahan, antar bangsa/negara, dan disiplin ilmu (Cicin-Sain and Knecht, 1998) Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu penting dilakukan mengingat banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat diimplementasikan, sehingga perlu dirumuskan suatu konsep penataan ruang ( strategic strategic plan) plan) serta berbagai pilihan objek pembangunan yang serasi.
Keterpaduan secara sektoral di wilayah pesisir berarti diperlukan adanya suatu kooordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi (horizontal integration); integration); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi sampai pemerintah pusat (vertical integration). integration). Sedangkan keterpaduan sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar interdisiplin ilmu (interdisciplinary (interdisciplinary approaches), approaches), yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Hal ini wajar dilakukan mengingat wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Wilayah pesisir yang tersusun dari berbagai macam ek osistem itu satu sama lain saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Perubahan atau kerusakan yang menimpa suatu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu wilayah pesisir, juga dipengaruhi oleh kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat di kawasan sekitarnya dan lahan atas (upland (upland areas) areas) maupun laut lepas (oceans (oceans). ). Kondisi empiris di wilayah pesisir ini mensyaratkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu harus memperhatikan
segenap
keterkaitan
ekologis
(ecological (ecological
linkages) linkages)
yang
dapat
mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Nuansa keterpaduan tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi mengingat bahwa suatu pengelolaan terdiri dari 3 tahap utama, yaitu perencanaan, implementasi dan monitoring/evaluasi.
3.2.2. Strategi Pengelolaan Berkelanjutan
Perubahan keseimbangan yang menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya pesisir sebagian besar disebabkan oleh tekanan yang ditimbulkan oleh manusia, utamanya oleh pertumbuhan populasi di wilayah pesisir.
Sejalan dengan pertumbuhan penduduk,
kebutuhan akan sumberdaya pesisir pesisir meningkat. Beberapa contoh adalah pembangunan infrastuktur, transportasi, serta konsumsi hasil sumberdaya pesisir, baik secara ruang, maupun secara material. Disamping kebutuhan konsumsi, limbah produk dan kegiatan juga menimbulkan perubahan keseimbangan di wilayah pesisir. Pencemaran perairan pesisir dapat menurunkan secara drastis produksi perikanan.
Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu paradigma pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijadikan konsep dasar pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir. Pembangunan berkelanjutan, didefinisikan sebagai (Costanza, 1991) : "Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya." Strategi pengelolaan wilayah pesisir akan difokuskan untuk menangani isu utama yaitu konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir, yang secara simultan juga berkaitan dengan penanganan isu yang lain. Pemikiran dasar dalam perumusan strategi pengelolaan ini meliputi keberlanjutan ( sustainability), sustainability), perlindungan dan pelestarian, pengembangan, pemerataan, dan komunikasi. Dari pemikiran ini, dirumuskan strategi pengelolaan yang mengakomodasi nilai-nilai, isu-isu, dan visi pengelolaan. Penggambaran utuh mengenai alur perumusan strategi pengelolaan menunjukkan bahwa strategi pengelolaan memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan. Pada level operasional, strategi diterjemahkan dalam bentuk program aksi, yang pada gilirannya berfungsi sebagai umpan balik dalam menilai keberhasilan keberhasilan pengelolaan pesisir terpadu serta perbaikan di masa datang. Umpan balik tersebut sangat penting sebagai penyedia kemampuan learning process. process. Oleh karena itu, strategi pengelolaan wilayah pesisir dirumuskan bersifat siklikal. Strategi pengelolaan pesisir yang difokuskan untuk menangani isu konflik pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut : 1) Identifikasi pengguna ruang dan kebutuhannya. 2) Penyusunan rencana tata ruang pesisir. 3) Penetapan sempadan pantai dan penanaman mangrove. 4) Pengendalian reklamasi pantai. 5) Pengetatan baku mutu limbah dan manajemen persampahan. 6) Penataan permukiman kumuh. 7) Perbaikan sistem drainase. 8) Penegakan hukum secara konsisten. Konsep pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu seperti diuraikan di atas, merupakan salah syarat untuk mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan suatu strategi
pembangunan yang memberikan semacam ambang batas (limit) (limit) pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumberdaya alam yang ada di dalamnya, Ambang batas ini tidaklah bersifat mutlak (absolute), melainkan merupakan batas yang luwes (flexible) yang bergantung pada kondisi teknologi dan sosial ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya alam, serta kemampuan biosfir untuk menerima dampak kegiatan manusia. Dengan perkataan lain, pembangunan berkelanjutan adalah suatu strategi pemanfaatan ekosistem alamiah sedemikian rupa, sehingga kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia tidak rusak. Secara garis besar konsep pemban gunan berkelanjutan memiliki empat dimensi : (1) ekologis, (2) sosial-ekonomi-budaya, (3) sosial politik, dan (4) hukum dan kelembagaan.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan Makalah tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Lautan Secara terpadu dan berkelanjutan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai sebagai berikut : 1. Berbagai kegiatan atau faktor yang dilakukan manusia maupun yang disebabkan oleh alam memiliki potensi mengancam ekosistem wilayah pesisir. Aneka pemanfaatan di wilayah pesisir sesungguhnya dilakukan untuk menjawab tantangan pembangunan yang memerlukan rumusan perencanaan terpadu dan berkelanjutan. 2. Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat, yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama masyarakat, ilmuan da n pemerintah, untuk menemukan strategi-strategi pengelolaan pesisir yang tepat.
4.2. Saran
Berdasarkan uraian Makalah diatas diatas dapat disarankan bahwa untuk menangani sejumlah masalah yang timbul di kawasan pesisir, maka perlu dirumuskan suatu penataan ruang, pengelolaan dan pengusahaan kawasan wilayah pesisir yang memiliki dimensi keterpaduan ekologis, sektoral, disiplin ilmu serta keterpaduan antar stakeholders, antar stakeholders, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai yaitu pertumbuhan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan serta adanya kepedulian antar generasi.
DAFTAR PUSTAKA
Arkwright, D. 2010. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Ekologi dengan Pendekatan Negosiasi. www.edukasi.kompasiana.com/ www.edukasi.kompasiana.com/.. Cicin-Sain and R.W. Knecht. 1998. Integrated Coastal and Marine Management. Island Press, Washington DC. 517 pp Costanza, R. (Ed.). 1991. Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability. Columbia University Press, New York. Dahuri, R., J Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. 1996. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu., Terpadu., PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Muttaqiena, dkk. 2009. Makalah Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan Pasca Tsunami Desember 2004. http://slideshare.net/abida/pengelolaan-pesisir . Nurmalasari, Y. 2001. Analisis pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. www.stmikim.ac.id/userfiles/jurnal%20yessy.pdf Sorensen, J.C. and S.T. McCreary. 1990. Institutional 1990. Institutional Arrangement for for Managing Resources and Environment 2nd ed. Coastal Publication No. 1. Renewable Resources Information Series. US National Park Services and US Agency for International Development, Washington DC.
