SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI
A. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen/ sebelum Reformasi
Sistem pemerintahan ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan yaitu: 1. Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum ( rechtsstaat ) rechtsstaat ) 2. Sistem Konstitusional Konstitusional 3. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah 5. Negara yang yang tertinggi tertinggi di bawah MPR 6. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 7. Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR 8. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Berdasarkan tujuh kunci pokok tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.
Berikut merupakan diagram/bagan susunan Lembaga Negara Republik Indonesia sebelum Reformasi sesuai UUD 1945;
UUD 1945 Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
(1)lembaga tertinggi Negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, (2) Menetapkan GBHN, (3) Mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wapres, (4) Mengubah undang-Undang Dasar, (5) Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis, (6) Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota, (7) Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.
DPR (1) Memberikan persetujuan atas B. Sistem Pemerintahan RUU yang diusulkan presiden. (2) Memberikan persetujuan atas PERPU, (3) Memberikan persetujuan atas Anggaran, (4) Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertangungngjawaban presiden, (5)Tidak disebutkan bahwa DPR berwenang memilih anggotaanggota BPK dan tiga hakim pada Mahkamah Konstitusi.
PRESIDEN
BPK
(1) Memegang kekuasaan
DPA
MA
(1) Memberi masukan atau kepada presiden,
(1) Lembaga ini berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satusatunya di Indonesia pada saat itu.
(1) 1945 Untuk memeriksa Negara Indonesia Berdasarkan UUD sesudah Diamandemen: pertimbangan eksekutif kekuasaan legislatif kekuasaan yudikatif, (2) Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK, (3) Menetapkan Perppu (dalam kegentingan yang memaksa), (4) Menetapkan Peraturan Pemerintah, (5) Mengangkat dan memberhentikan menterimenteri, (6) Berhak memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
UUD 1945 Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
(1)lembaga tertinggi Negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, (2) Menetapkan GBHN, (3) Mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wapres, (4) Mengubah undang-Undang Dasar, (5) Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis, (6) Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota, (7) Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.
DPR (1) Memberikan persetujuan atas B. Sistem Pemerintahan RUU yang diusulkan presiden. (2) Memberikan persetujuan atas PERPU, (3) Memberikan persetujuan atas Anggaran, (4) Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertangungngjawaban presiden, (5)Tidak disebutkan bahwa DPR berwenang memilih anggotaanggota BPK dan tiga hakim pada Mahkamah Konstitusi.
PRESIDEN
BPK
(1) Memegang kekuasaan
DPA
MA
(1) Memberi masukan atau kepada presiden,
(1) Lembaga ini berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satusatunya di Indonesia pada saat itu.
(1) 1945 Untuk memeriksa Negara Indonesia Berdasarkan UUD sesudah Diamandemen: pertimbangan eksekutif kekuasaan legislatif kekuasaan yudikatif, (2) Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK, (3) Menetapkan Perppu (dalam kegentingan yang memaksa), (4) Menetapkan Peraturan Pemerintah, (5) Mengangkat dan memberhentikan menterimenteri, (6) Berhak memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Kemudian UUD 1945 mengalami perubahan (amandemen) sampai empat kali yaitu pertama menggunakan UUD 1945 (1945-1949), kedua UUD RIS (19491950), ketiga UUDS (1950-1959), dan keempat kembali lagi ke UUD 1945 (1959-sekarang). Dengan adanya tuntutan reformasi diantaranya adalah amandemen UUD 1945, maka UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan. perubahan. Latar belakang perubahan adalah : 1. Terlalu besarnya kekuasaan eksekutif. 2. Kekuasaan tertinggi ditangan MPR 3. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden 4. Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multit afsir 5. Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang 6. Rumusan asli UUD UUD 1945 tentang semangat semangat penyelenggaraan negara negara tidak didukung dengan ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar kehidupan yang demokratis, bersupremasi hukum,pemberdayaan rakyat, ham, serta mengenai otonomi daerah 7. Menyempurnakan UUD yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman agar mampu membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik di berbagai bidang dengan senantiasa selalu memperhatikan kepentingan kepentingan rakyat 8. Memiliki banyak kelemahan baik secara konstektual ataupun secara konstruksi hukum.
Perubahan ini juga terus dilakukan dengan adanya Tuntutan Reformasi yaitu: 1. Istilah yang baku ‘amandemen’ oleh MPR diganti dengan ‘perubahan’ 2. Dihapusnya dwi fungsi ABRI 3. Pemberantasan KKN dan penegakan hukum 4. Penguatan otonomi daerah agar tidak sentral di Ibukota Jakarta. 5. Kebebasan pers supaya aspirasi rakyat bisa tersalurkan dengan baik. 6. Demokratisasi terkait HAM.
B. Diagram Susunan Lembaga Pemerintahan Indonesia Sesudah Reformasi (sesudah amandemen UUD 1945) Pimpinan Presiden Jokowi periode 2014-2019 adalah seperti dibawah ini :
UUD 1945 Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
LEMBAGA EKSEKUTIF
LEMBAGA LEGISLATIF
LEMBAGA YUDIKATIF
MPR, DPR, dan DPD
KEKUASAAN KEHAKIMAN
LEMBAGA INDEPENDEN BPK, KPU, BI, TNI, POLRI, dan KPK
PRESIDEN DAN WAPRES MA, MK, dan KY
KEMENTRIAN NEGARA
Kementerian
Kementrian Koordinator
Mentri Koordinator Bidang
Bidang Polhukam
Perekonomian
Pendidikan dan
Kementrian
Kementerian
Kebudayaan
Keuangan
Hukum dan HAM
Kementerian
Kementerian
Agama
Kementrian Koordinator
Kementrian
Bidang Pembangunan dan
Koordinator Bidang
Manusia dan Kebudayaan
Kemaritiman
Kementerian
Pertahanan
Luar Negeri
Kementerian
Kementerian
Dalam Negeri
Sekretariat Negara
Kementerian
Kementerian
Kementerian Riset,
Kementerian
Kementerian
Kementerian
Kementerian
Kementerian
Energi dan Sumber
Pekerjaan Umum
Teknologi, dan
Kesehatan
Sosial
Ketenagakerjaan
Perindustrian
Perdagangan
Daya Mineral
dan Perumahan
Pendidikan Tinggi
Rakyat
Kementerian Agraria dan
Kementerian Desa,
Tata Ruang
Pembangunan Daerah
Kementerian Kelautan
Tertinggal dan Transmigrasi
Kementerian BAPPENAS
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dan Perikanan
Kementeriaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian
Kementerian
Kementerian
BUMN
Koperasi dan UKM
Pariwisata
Kementerian
Kementerian
Pertanian
Komunikasi dan Informatika
Kementerian Perhubungan
Kementerian Pemberdayaan
Kementerian
Perempuan dan
Pemuda dan
Perlindungan Anak
Olahraga
Keterangan Keterangan bagan: Setelah UUD 1945 diamandemen lembaga-lembaga pemerintahan dibagi menjadi tiga pokok kemudian disusul dengan adanya lembaga baru yang disebut dengan lembaga independen. Dibawah ini merupakan sistem pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden baru yakni Joko Widodo beserta wakilnya wakilnya Jusuf Kalla Kalla untuk periode periode 2014-2019. 2014-2019. No. 1.
Kekuasaan / Lembaga Eksekutif :
Presiden
Wakil
Fungsi
Presiden yang dibantu dengan wakil presiden bertugas :
Joko
Widodo
Tugas
untuk :
Menjalankan pemerintahannya sesuai dengan
Indonesia b. Presiden sebagai kepala Pemerintahan : memegang
UUD dan UU
Presiden:
Jusuf Kalla
a. Presiden sebagai kepala Negara : simbol resmi Negara
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut
kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas
UUD
pemerintahan sehari-hari
Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
Mengajukan Presiden
rancangan
melakukan
UU
kepada
DPR.
pembahasan
dan
pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU
Menetapkan peraturan pemerintah
Mengangkat dan memberhentikan menterimenteri
Kementerian Negara
Membantu presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan
urusan
tertentu
dalam
pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
di
bidangnya,
pengelolaan
barang
milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan
pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. b. Perumusan,
penetapan,
pelaksanaan
kebijakan
di
bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis
dan
supervisi
atas
pelaksanaan
urusan
Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. c.
Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
2.
Legislatif :
Majelis
Menyelenggarakan
dukungan
teknis
dan
Permusyawaratan
administratif kepada MPR dalam melaksanakan
Rakyat (MPR)
tugas dan wewenangnya, serta pembinaan
Ketua : Zulkifli Hasan (PAN)
terhadap seluruh unsur dalam lingkungan
Wakil : Mahyudin (Golkar),
Sekretariat Jenderal MPR.
EE
a. Memenuhi
majelis,
alat
b. Membantu Pimpinan, Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc
Majelis
menyempurnakan
redaksi
Rancangan-
rancangan Putusan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc
(Demokrat), Hidayat Nur Sapta (DPD)
keperluan/kegiatan
kelengkapan majelis, dan fraksi/kelompok anggota MPR;
Mangindaan
Wahid (PKS), dan Oesman
segala
Majelis; c.
Membantu
Pimpinan
redaksional/teknis
yuridis
Majelis dari
menyempurnakan rancangan-rancangan
Ketetapan/Keputusan Majelis; d. Membantu Pimpinan Majelis menyiapkan rancangan
anggaran belanja Majelis untuk Sidang Umum/Istimewa; e. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan aspirasi
masyarakat,
perundang-undangan
dan
pertimbangan hukum, persidangan dan kesekretariatan fraksi/kelompok anggota; f.
Menyelenggarakan
kegiatan
hubungan
masyarakat,
keprotokolan, publikasi, perpustakaan dan dokumentasi; g. Menyelenggarakan administrasi keanggotaan majelis, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan; h. Menyiapkan
perencanaan
dan
pengendalian
kerumahtanggaan dan kesekretariatan majelis; i.
Menyediakan
perlengkapan,
angkutan,
perjalanan,
pemeliharaan serta pelayanan kesehatan; j.
Menyelenggarakan
kegiatan
pengkajian
mengenai
kemajelisan; k.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Majelis;
[https://www.mpr.go.id/pages/sekretariat-
jenderal/kedudukan-tugas-dan-fungsi di akses pada 25 Februari 2015 jam 20.00 WIB]
Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR)
:
Fadli
Kurniawan (PAN),
yang
dibahas
a. Legislasi adalah membentuk undang-undang;
bersama
Zon
(Gerindra), Fahri Hamzah (PKS),
undang-undang
dengan Presiden untuk mendapat persetujuan
Ketua : Setya Novanto Wakil
Membentuk
Taufik Agus
Membahas
dan
memberikan
atau
tidak
memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang
b. Anggaran adalah menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
Hermanto (Demokrat)
Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran,
dan
penggabungan
daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah
dan
mengikut
pembahasannya
dalam
sertakan
dalam
awal
pembicaraan
pntuk
melakukan
tingkat I
Mengundang
DPD
pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I
Memperhatikan Rancangan Pendapatan
pertimbangan Undang-Undang
dan
Belanja
DPD
atas
Anggaran Negara
dan
Rancangan Undang-Undàng yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
bersama
Presiden
dengan
memperhatikan pertimbangan DPD
Membahas
dan
menindaklanjuti
hasil
c. Pengawasan adalah mengawasi jalannya pemerintahan.
pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan
undang-undang
mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
Negara,
pajak,
pendidikan, dan agama
Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
Membahas
dan
pemeriksaan
atas
menindaklanjuti
hasil
pertanggungjawaban
keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Mengajukan,
memberikan
persetujuan,
pertimbangan/konsultasi, dan pendapat
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.
mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
Ikut membahas RUU
Bidang Terkait: Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
Pengelolaan
sumberdaya
alam
dan
sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah. [sumber:
http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-
wewenang diakses pasa 25 Februari 2015 jam 20.00 WIB]
Dewan Perwakilan
Memberikan pertimbangan kepada DPR
Dapat
a. Fungsi Legislasi
Daerah (DPD) Ketua : H. Irman Gusman
pelaksanaan
S.E., MBA.
pengawasan
undang-undang
atas
b. Fungsi Pertimbangan
dan
menyampaikan hasil pengawasannya kepada
Wakil : Prof. DR. Farouk Muhammad dan
melakukan
DPR
Gusti
Kanjeng Ratu Hemas
sebagai
bahan
pertimbangan
untuk
ditindaklanjuti.
Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK
Bidang Terkait : Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah;
Pembentukan
dan
pemekaran,
serta
penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah; Pelaksanaan anggaran pendapatan
dan
belanja
negara
(APBN);
Pajak,
c.
Fungsi Pengawasan
pendidikan,
dan
agama.
[Sumber:
http://www.dpd.go.id/halaman-700_fungsi-tugas-wewenang diakses pada 25 Februari 2015 jam 20.00 WIB] 3.
Lembaga Yudikatif :
a. koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang
Mahkamah Agung
(MA) Ketua
: Prof.
teknis dan administrasi justisial kepada Majelis DR.
H.
b. koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung;
Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan
Muhammad Hatta Ali, SH.,
memutus
MH
administrasi penyelesaian putusan Mahkamah
Wakil
teknis dan administrasi yustisial;
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang
: H. Mohammad
Saleh, SH., MH
perkara,
serta
melaksanakan
c.
pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial;
Agung.
d. pelaksanaan minutasi perkara;
[Sumber;http://kepaniteraan.mahkamahagung.
e. pembinaan lembaga teknis dan evaluasi;
go.id/tugas-dan-wewenang.html diakses pada
f.
pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.
25 Februari 2015 jam 20.00]
Mahkamah
Konstitusi (MK)
terakhir yang keputusannya bersifat final untuk
Ketua : Arief Hidayat Wakil : Anwar Usman
Berwenang mengadilidi tingkat pertama dan a. Menjaga
menguji UU terhadap UUD.
Memutus
sengketa
memutus
kewenangan
perselisihan
lembaga
tentang
hasil
pemilihan umum
guna
tegaknya
prinsip
konstitusionalitas hukum
Negara, memutus pembubaran partai politik dan
konstitusi
Wajib memberi keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD 1945.
b. Pengujian terhadap undang-undang c.
Untuk menjamin agar tidak ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi.
d. Memutus sengketa antar lembaga Negara, pembubaran partai politik dan sengketa hal pemilu.
Komisi Yudisial (KY)
Ketua:
Dr.
Suparman
Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk
mendapatkan
persetujuan
dan
Marzuki, S.H., M.Si.
selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung
Wakil: Dr. H. Abbas Said,
oleh presiden
S.H., M.H.
Mengusulkan pengangkatan hasil agung
Melakukan pendaftaran dan seleksi terhadap
SAMA
calon hakim agung
Menjaga
dan
menegakkan
kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dengan tugas utama yaitu : a) Menerima
laporan
pengaduuan
masyarakat tentang perilaku hakim b) Melakukan
pemeriksaan
terhadap
dugaan pelanggaran perilaku hakim c) Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada
MA
dan
tindakannya
disampaikan kepada Presiden dan DPR [Sumber;
http://www.komisiyudisial.go.id/statis-38-
wewenang-dan-tugas.html diakses pada 26 Februari 2015 jam 16.00 WIB]
4.
Lembaga Independen :
BPK Pemeriksa
(Badan
memeriksa tanggung jawab tentang keuangan
SAMA
Keuangan)
negara dan hasilnya diberitahukan kepada DPR
Ketua : Harry Azhar Azis
memeriksa penerimaan keuangan Negara
Wakil:
memeriksa semua pelaksanaan APBN
merencanakan
Sapto
Amal
Damandari.
KPU
(Komisi
Pemilihan Umum) Ketua : Husni Kamil Manik
dan
mempersiapkan
pelaksanaan Pemilihan Umum;
menerima, meneliti dan menetapkan Partaipartai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
menetapkan
keseluruhan
hasil
Pemilihan
Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
mengumpulkan dan mensistemasikan bahanbahan serta data hasil Pemilihan Umum;
Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
SAMA
[Sumber; http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/ Tugas-dan-Kewenangan diakses pada 27 Februari 2015 jam 10.00 WIB ]
BI (Bank Indonesia)
Gubernur:
Agus
D.W.
menetapkan
dan
melaksanakan
kebijakan
moneter (operasi pasar terbuka, penetapan
Martowardojo
a. menghimpun dana dari masyarakat b. menanamkan dana yang dikelola kedalam berbagai asset
cadangan wajib minimum, peran sebagai lender of the last resort, kebijakan nilai tukar, pengelolaan cadangan devisa, kredit p rogram)
produktif c.
Memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa perbankan lainnya.
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
TNI
mengatur dan mengawasi bank
(Tentara
Nasional Indonesia)
Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
yang
berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan tugas pokonya yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.
Sebagai alat pertahanan Negara yang berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Penindak tegas terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
[Sumber; http://www.tni.mil.id/pages-2-peran-fungsidan-tugas.html diakses pada 27 Februari 2015 jam 10.00 WIB]
POLRI
(Kepolisian
Negara
Republik
Memelihara
keamanan
dan
SAMA
ketertiban
masyarakat
Indonesia)
Menegakkan
hukum
dan
terbinanya
ketentraman dengan menjunjung tinggi HAM
Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
[sumber; https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugasdan-wewenang-polri/ diakses pada 27 Februari 2015 jam 10.00 WIB]
KPK
(Komisi
Pemberantasan Korupsi)
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan
tindak
pidana
a. Mengkoordinasikan
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang pemberantasan
tindak
b. Menetapkan
dan
c. penyelidikan,
penyidikan,
dan
sistem
pelaporan
dalam
kegiatan
pemberantasan tindak pidana korupsi;
pidana
korupsi. 3. Melakukan
penyidikan,
penuntutan tindak pidana korupsi;
korupsi.
melakukan
penyelidikan,
Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan
tindakan-tindakan
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan
pencegahan
tindak pidana korupsi; dan
pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan
e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
pemerintahan negara.
[Sumber;
instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak
http://www.kpk.go.id/id/tentang-
kpk/fungsi-dan-tugas
diakses pada 27 Februari
2015 jam 11.00 WIB]
Diagram Tabel terkait 34 Kementerian dari Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla Periode 2014-2019; No.
Nama Menteri
1.
Marsekal
TNI
(Purn.) Tedjo Puji
Kementrian
Tugas
Menteri
Membantu
Koordinator Politik
mengkoordinasikan
penyusunan kebijakan di bidang
Keamanan
Hukum
perencanaan dan penyusunan
politik, hukum, dan keamanan;
Bakamla
kebijakan serta mensinkronkan
2. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
alasan efisiensi terkait fungsi
di bidang politik, hukum, dan
dan operasional keamanan laut
keamanan;
Indonesia.
Keamanan
dan
pelaksanaan
Fungsi Presiden
dalam
kebijakan
di
bidang politik, hukum dan keamanan.
Kebijakan Terkini
1. koordinasi
perencanaan
3. pengendalian
dan
penyelenggaraan
kebijakan; 4. pengelolaan milik/kekayaan
barang negara
yang
Pembentukan Laut dibentuk
Badan (Bakamla). sebagai
menjadi tanggung jawabnya; 5. pengawasan
atas
pelaksanaan
tugas di bidang politik, hukum, dan keamanan; 6. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden; 7. penyampaian
laporan
hasil
evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi tentang politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden.
2.
Sofyan Djalil
Menteri
Membantu
Presiden
Koordinator Bidang
menyinkronkan
Perekonomian
mengoordinasikan perencanaan,
dalam
1. sinkronisasi
dan
penyusunan,
penyusunan,
perencanaan, dan
pelaksanaan
kebijakan di bidang perekonomian; 2. koordinasi
perencanaan,
dan pelaksanaan kebijakan di
penyusunan
bidang perekonomian.
kebijakan di bidang perekonomian; 3. pengendalian
dan
pelaksanaan
penyelenggaraan
kementerian
sebagaimana
dimaksud pada no 1 dan 2; 4.
pengelolaan milik/kekayaan
barang negara
menjadi jawabKementerian Bidang Perekonomian;
yang
tanggung Koordinator
Pemerintah Beri Subsidi Rumah Susun
Sederhana
Milik
(Rusunami) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
5. pengawasan
atas
pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan 6. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.
3.
Puan Maharani
Menteri
Membantu
Koordinator Bidang
mengkoordinasikan
perumusan,
Manusia
perencanaan dan penyusunan
pelaksanaan
kebijakan serta mensinkronkan
Kementerian/Lembaga
pelaksanaan
terkait
Kebudayaan
dan
bidang Kebudayaan
Presiden
dalam
kebijakan Manusia
di dan
1. koordinasi
dan
sinkronisasi
penetapan,
dan
kebijakan
dengan
pembangunan
isu
yang di
pelaksanaan
manusia
dan
kebudayaan;
seluruh
pelaksanaan dan
unsur
tugas,
pemberian
administrasi
lingkungan
mencakup
Kartu
kepada
organisasi
di
Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Indonesia
Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga
yang terkait dengan isu di bidang
dukungan
Produktif, yang di dalamnya
Sejahtera (KKS).
pembangunan
Keluarga
dan
Kementerian/Lembaga
pembinaan,
Kartu
Sehat (KIS), Kartu Indonesia
manusia
2. pengendalian
3. koordinasi
program
bidang
kebudayaan;
kebijakan
Kebijakan untuk menjalankan
4. Pengelolaan
barang
milik/kekayaan menjadi
negara
tanggung
yang jawab
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan; 5. Pengawasan
atas
pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan 6. Pelaksanaan
fungsi
lain
yang
diberikan oleh Presiden. 4.
Indroyono Susilo
Menteri
Menyelenggarakan koordinasi,
Koordinator Bidang
sinkronisasi, dan pengendalian
maritim dengan negara tetangga
bandara baru dengan 66 rute
Kemaritiman
urusan
termasuk landas kontinen.
penerbangan
Kementerian
dalam
penyelenggaraan pemerintahan kemaritiman
di
bidang
1. Menyelesaikan
2. Menjaga
dan
batas-batas
menyelamatkan
seluruh kekayaan laut di Indonesia 3. Mengoptimalkan berbagai potensi laut Indonesia.
Maret
2015
akan
baru
ada
7
menuju
daerah-daerah terpencil dan 80 pelabuhan baru dengan trayek
pelayaran
86 baru,
pemerintah akan bangun 2 kapal perintis dengan kapasitas 750 DWT dan 1200 DWT untuk wilayah Bitung hingga Maluku Utara.
5.
Prof. Dr. Pratikno, Menteri Sekretaris
Memberikan dukungan teknis
M.Soc.Sc.,
dan administrasi serta analisis
informasi,
kepada Presiden dan Wakil
rangka pengambilan kebijakan di
pembiayaan Kartu Indonesia
Presiden
dalam
bidang politik, hukum, keamanan,
Sehat (KIS), kartu lain seperti
menyelenggarakan kekuasaan
perekonomian, dan kesejahteraan
Kartu Indonesia Pintar (KIP)
negara.
rakyat;
dan Kartu Keluarga Sejahtera
Negara
1. Pemberian
dukungan dan
data,
analisis
dalam
Program KIS saat ini dibiayai CSR
BUMN.
Tidak
hanya
2. pemberian dukungan teknis dan
(KKS) saat ini menggunakan
administrasi serta analisis dalam
dana tanggung jawab sosial
rangka penyiapan izin prakarsa dan
(CSR)
penyelesaian Rancangan Undang-
Negara (BUMN) bukan APBN,
Undang,
sehingga
Rancangan
Pemerintah
Peraturan
Pengganti
Undang-
Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah,
serta
pemberian
pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet
dalam
Rancangan
penyusunan
Peraturan
Presiden,
penyiapan pendapat hukum, serta penyelesaian Keputusan
rancangan Presiden
tentang
pemberian grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi,
ekstradisi,
remisi
perubahan dari pidana penjara seumur
hidup
menjadi
pidana
sementara, dan naturalisasi; 3. pemberian dukungan teknis dan
Badan
tidak
persetujuan DPR.
Usaha
Milik
memerlukan
administrasi
kerumahtanggaan,
keprotokolan, pers, dan media kepada
Presiden
dan
Wakil
Presiden; 4. penyiapan
naskah-naskah
bagi
Presiden dan Wakil Presiden; 5. pemberian dukungan teknis dan administrasi
kepada
Presiden
dalam
menyelenggarakan
kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan
Angkatan
Udara,
Laut,
dan
dalam
hal
pengangkatan dan pemberhentian perwira
TNI
dan
Polri,
penganugerahan gelar, tanda jasa dan
tanda
kehormatan,
yang
wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden; 6. pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam penyelenggaraan
administrasi
pejabat negara dan pejabat lainnya yang dalam proses penetapannya memerlukan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat atau pejabat yang kedudukannya disetarakan dengan
Menteri
Negara,
yang
wewenang penetapannya berada pada Presiden; 7. pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam penyelenggaraan
hubungan
dengan lembaga negara, lembaga daerah, lembaga non struktural, organisasi swadaya
politik,
lembaga
masyarakat,
dan
organisasi kemasyarakatan, serta penanganan
pengaduan
masyarakat; 8. penyelenggaraan
koordinasi
pelaksanaan kerja sama teknik antara
pemerintah
Indonesia
dengan pihak luar negeri; 9. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan
sumber
daya
manusia serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; 10. pengembangan
sistem
akuntabilitas kinerja di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara; 11. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan
perencanaan,
pengelolaan
keuangan,
ketatausahaan,
kehumasan,
teknologi informasi, pengelolaan barang yang
milik/kekayaan menjadi
negara
tanggung
jawab
Kementerian Sekretariat Negara, penyediaan prasarana dan sarana serta administrasi umum lainnya di lingkungan
Kementerian
Sekretariat Negara; 12. pengawasan
atas
pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan 13. Pelaksanaan
fungsi-fungsi
lain
yang diberikan oleh Presiden dan Wakil
Presiden
serta
oleh
peraturan perundang-undangan. 6.
Tjahjo Kumolo
Menteri Negeri
Dalam
Menyelenggarakan
urusan
1. perumusan,
penetapan
dan
Memprioritaskan
pemerintahan dalam negeri
pelaksanaan kebijakan dibidang
pemerintahan daerah dalam
untuk
pemerintahan dalam negeri;
merumuskan kebijakan antara
dalam
membantu
Presiden
menyelenggarakan
pemerintahan negara.
2. pengelolaan
barang
milik/kekayaan negara; 3. pengawasan
atas
lain
menyangkut
publik,
pelaksanaan masyarakat,
pelayanan
pemberdayaan peran
serta
tugas
dibidang
pemerintahan
dalam negeri; dan
masyarakat dan daya saing daerah.
4. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
Pemerintah
daerah
diminta merumuskan kebijakan investasi
di
daerahnya,
khususnya
tentang
peningkatan
iklim
investasi
melalui Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD). Kebijakan tersebut sebaiknya ditetapkan dengan standarisasi yang baku, dan selanjutnya agar
dipublikasikan,
investor
dapat
mempelajarinya.
7.
Retno Marsudi
Lestari
Menteri Negeri
Luar
Menyelenggarakan
urusan
1. perumusan,
penetapan,
dan
Sesama
Diplomat
RI
kini
pemerintahan di bidang politik
pelaksanaan kebijakan di bidang
diperbolehkan
dan
politik dan hubungan luar negeri;
Kebijakan ini diharapkan agar
hubungan
dalam
luar
negeri
pemerintahan
untuk
membantu
Presiden
dalam
2. pengelolaan
barang
milik/kekayaan
negara
menyelenggarakan
menjadi
pemerintahan negara.
Kementerian Luar Negeri; 3. pengawasan
1. Memagari
potensi
disintegrasi bangsa
tanggung
atas
yang jawab
jender
dituangkan
misalnya
bisa dalam
pembentukan
pelaksanaan fasilitas,
tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
keberpihakan
menikah.
saja
kebijakan, pemberian
seperti
pusat
pengasuhan anak di Kemenlu.
2. Upaya
membantu
pemulihan ekonomi 3. Upaya
4. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
peningkatan
citra Indonesia 4. Meningkatkan kualitas pelayanan
dan
perlindungan WNI
8.
Ryamizard
Menteri
menyelenggarakan urusan di
Ryacudu
Pertahanan
bidang
pertahanan
1. perumusan,
penetapan,
dan
dalam
pelaksanaan kebijakan di bidang
pemerintahan
untuk
pertahanan;
membantu
dalam
Presiden
menyelenggarakan pemerintahan negara
milik/kekayaan
negara
tanggungjawab
Menhan
RI
dan
Menhan Singapura. Kedua
2. pengelolaan
Menteri
Pertahanan
barang
menyatakan keinginan untuk
menjadi
lebih memperkuat hubungan
Kementerian
pertahanan
bilateral.
Empat
inisiatif baru yang disepakati
Pertahanan; 3. Pengawasan
Kerjasama
atas
pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan; 4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
adalah: Pertama, untuk meningkatkan kolaborasi
dan
kerja
sama
praktis melalui hubungan yang ada antara kedua Angkatan Bersenjata
di
masalah
keamanan
umum,
seperti
keamanan maritim dan anti perompakan, kontra-terorisme,
dan
bantuan
serta
kemanusiaan
penanganan
bencana
(HADR). Kedua,
untuk
meningkatkan
interaksi
bilateral
pejabat
di
antara
Kementerian
Pertahanan dan militer melalui pelatihan
bersama
dan
partisipasi kursus di lembaga masing-masing. Ketiga, untuk melakukan dialog reguler antara pejabat senior di Kementerian
Pertahanan
tentang isu-isu regional dan strategis
untuk
kepentingan
bersama kedua negara. Keempat,
untuk
mengeksplorasi langkah
baru
langkahyang
diambil
pada interaksi antar militer yang telah membawa banyak manfaat bagi kedua TNI dan SAF.
9.
Lukman
Hakim Menteri Agama
Saefudin
Menyelenggarakan urusan di bidang
keagamaan
1. perumusan,
penetapan,
dan
Batasan kuota Jemaah haji
dalam
pelaksanaan kebijakan di bidang
2015.
pemerintahan
untuk
keagamaan;
adalah bagi calon jamaah yang
membantu
dalam
2. pengelolaan
Presiden
menyelenggarakan
milik/kekayaan
pemerintahan Negara.
menjadi
negara
tanggung
atas
kuota
haji
barang
belum pernah melaksanakan
yang
ibadah haji, kecuali petugas.
jawab
Hal itu juga berkaitan dengan renovasi Masjidil Haram di
Kementerian Agama;
3. pengawasan
Prioritas
pelaksanaan Makkah dan Masjid Nabawi di
tugas di lingkungan Kementerian
Madinah. Sehingga dari tiap
Agama;
negara,
diminta
agar
ada
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemangkasan kuota jamaah. supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 10.
Yasonna H. Laoly ,
Menteri
SH, M.Sc
dan HAM
Hukum
Menyelenggarakan urusan di
1. Pelaksanaan urusan pemerintahan
bidang hukum dan Hak Azasi
di bidang hukum dan hak asasi
Orang/Kelompok
Manusia dalam pemerintahan
manusia
Bantuan Hukum untuk orang
untuk dalam
membantu
Presiden
menyelenggarakan
pemerintahan Negara.
2. Pembinaan
Miskin.
koordinasi
miskin dalam skema UU No. 16
pelaksanaan tugas serta pelayanan
tahun 2011 tentang Bantuan
administrasi kementerian
Hukum
3. Pelaksanaan pengembangan
dan
Kebijakan Bantuan Hukum Bagi
penelitian
memiliki
3
(tiga)
dan
stakeholder, yaitu Penerima
terapan,
Bantuan Hukum yang terdiri
pendidikan dan pelatihan tertentu
dari
orang
atau
kelompok
serta
penyusunan
peraturan
perundang-undangan
masyarakat miskin, Pemberi
yang bantuan Hukum yang terdiri
menjadi kewenangannya sesuai
dari Organisasi Bantuan Hukum
dengan
yang lolos Akreditasi/Verifikasi,
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan Penyelenggaran Bantuan dalam
rangka
mendukung
kebijakan di bidang hukum dan hak
Hukum
yaitu
Kementerian
Hukum dan HAM RI.
asasi manusia 4. Pelaksanaan
pengawasan
fungsional
11.
Bambang Brodjonegoro
Menteri Keuangan
Menyelenggarakan urusan di bidang kekayaan
keuangan negara
dan dalam
pemerintahan
untuk
membantu
dalam
Presiden
a. perumusan,
penetapan,
dan Penyediaan
dana
untuk
pelaksanaan kebijakan di bidang
pembangunan
keuangan dan kekayaan negara;
hasil skema pengalihan dana
b. pengelolaan Milik/Kekayaan
Negara
menyelenggarakan
menjadi
pemerintahan negara.
Kementerian Keuangan; c. pengawasan
tanggung
atas
infrastruktur
Barang
subsidi bahan bakar minyak
yang
(BBM). Skema subsidi baru ini
jawab
akan
dialokasikan
pembangunan
ke
infrastruktur,
pelaksanaan terutama infrastruktur dasar,
tugas di lingkungan Kementerian
yang mendukung pencapaian
Keuangan;
tujuan
ketahanan
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan ketahanan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; e. pelaksanaan kegiatan teknis yang
konektivitas.
energi
pangan, dan
berskala nasional; dan f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 12.
Anies Baswedan
Menteri Pendidikan
Budaya Menyelenggarakan Dasar
dan Menengah
pemerintahan pendidikan
urusan
di
anak
bidang usia
dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah,
dan
pendidikan
1. perumusan
dan
penetapan
kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah,
dan
pendidikan
masyarakat,
serta
pengelolaan kebudayaan;
masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.
dalam
2. pelaksanaan
fasilitasi
penyelenggaraan pendidikan anak usia
dini,
pendidikan
dasar,
pendidikan
menengah,
dan
pendidikan
masyarakat,
serta
pengelolaan kebudayaan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan
mutu
dan
kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;
4. koordinasi
pelaksanaan
pembinaan, dukungan seluruh
dan
pemberian
administrasi unsur
lingkungan
tugas,
kepada
organisasi
di
Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
5. pengelolaan barang m ilik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
Kebijakan
penghentian
kurikulum 2013 yang dianggap memberatkan
pelajar
penghapusan
Ujian
dan Akhir
Nasional
(UAN)
sebagai
standard
kelulusan
sekolah-
sekolah.
jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. pengawasan
atas
pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan di daerah;
8. pelaksanaan pembinaan,
pengembangan, dan
pelindungan
bahasa dan sastra;
9. pelaksanaan
penelitian
pengembangan
di
dan bidang
pendidikan
anak
usia
dini,
pendidikan
dasar,
pendidikan
menengah,
dan
pendidikan
masyarakat,
serta
kebudayaan;
dan
10. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsure organisasi di
lingkungan
Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
13.
Prof.
H.
Mohammad Nasir, Ph. D., Ak..
Menteri Ristek dan
menyelenggarakan urusan di
Pendidikan Tinggi
bidang riset, ilmu pengetahuan
kebijakan
di bidang riset dan Tinggi Negeri yang sebelumnya
dan
teknologi;
adalah
teknologi
dalam
1. Perumusan
dan
penetapan
Perubahan status Perguruan
Kementerian
pemerintahan
untuk
membantu
dalam
Presiden
menyelenggarakan negara
2. Koordinasi
dan
sinkronisasi
Pendidikan dan Kebudayaan
pelaksanaan kebijakan di bidang
Nasional
riset dan teknologi;
menjadi
3. Pengelolaan
barang
milik/kekayaan menjadi
negara
yang
tanggung
sekarang
diubah
Kementerian
Teknologi
dan
Riset
Pendidikan
Tinggi.
jawab
Kementerian Riset dan Teknologi; dan 4. Pengawasan
atas
pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.
14.
Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M(K)
Menteri Kesehatan
Membantu
Presiden
menyelenggarakan urusan
dalam
sebagian
pemerintahan
bidang kesehatan.
di
1. Perumusan
kebijakan
kebijakan kebijakan
nasional,
pelaksanaan teknis
dan
di
bidang
kesehatan
sesuai dengan bidang tugasnya 3. Pengelolaan
barang negara
yang
menjadi tanggung jawabnya 4. Pengawasan
kematian
ibu
dipergunakan
atas
pelaksanaan
laporan
hasil
evaluasi, saran dan pertimbangan
(AKI). sebagai
faktor
diperhitungkan pencapaian kesehatan Development 2015.
tugasnya 5. Penyampaian
menekan
satu
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan
milik/kekayaan
Program
angka AKI salah yang dalam
target-target Millenium Goals (MDGs)
di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden
15.
Khofifah
Indar Menteri Sosial
Menyelenggarakan membidangi
Parawansa
urusan
dan dalam
negeri di dalam pemerintahan untuk
membantu
dalam
presiden
penyelenggaraan
pemerintahan
negara
di
1. Perumusan
dan
kebijakan di bidang sosial; 2. Koordinasi
dan
Kebijakan
program
Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS) untuk
sinkronisasi
masyarakat miskin.
pelaksanaan kebijakan di bidang sosial; 3. Pengelolaan
barang
milik/kekayaan
bidang sosial.
penetapan
menjadi
negara
tanggung
yang jawab
Kementerian sosial; 4. Pengawasan
atas
pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian sosial.
16.
Hanif Dakhiri
Menteri
Menyelenggarakan
Ketenagakerjaan
membidangi
urusan
dan dalam
negeri di dalam pemerintahan untuk dalam
membantu
presiden
penyelenggaraan
pemerintahan ketenagakerjaan.
negara
di
1. perumusan,
penetapan,
dan
Pemberantasan calo TKI liar.
pelaksanaan kebijakan di bidang
Kebijakan ini ditandai dengan
ketenagakerjaan;
diterbitkannya
2. pengelolaan
barang
milik/kekayaan menjadi
negara
tanggung
yang jawab
Kementerian ketenagakerjaan; 3. pengawasan
atas
Menteri Ketenagakerjaan No 22
tahun
2014
tentang
Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan
pelaksanaan Negeri.
tugas di lingkungan Kementerian
Peraturan
TKI
Aturan
di baru
Luar ini
memberantas keberadaan calo
ketenagakerjaan;
TKI liar, sekaligus mencegah
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan
penempatan TKI ilegal dan
supervisi atas pelaksanaan urusan
menghentikan
Kementerian ketenagakerjaan di
identitas calon yang sering
daerah; dan
dilakukan calo TKI. Adapula
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
pemalsuan
kebijakan penempatan TKI satu pintu
itu
dilakukan
untuk
meningkatkan
aspek
perlindungan dan membenahi mekanisme penempatan TKI yang bekerja di Malaysia secara legal dan prosedural.
17.
Saleh Husin
Menteri
menyelenggarakan urusan di
Perindustrian
bidang
perindustrian
1. perumusan,
penetapan,
dan
Kementerian
dalam
pelaksanaan kebijakan di bidang
(Kemenperin)
pemerintahan
untuk
perindustrian;
menggelar
membantu
dalam
Presiden
2. pengelolaan
barang
menyelenggarakan
milik/kekayaan
pemerintahan negara
menjadi
negara
tanggung
yang jawab
Kementerian Perindustrian; 3. pengawasan
atas
kembali program industri
kepada
perusahaan
yang
telah
hijau industri
menerapkan
prinsip-prinsip industri hijau
pelaksanaan dalam proses produksinya.
tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian; 4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
penghargaan
Perindustrian
Perindustrian
di
daerah; dan 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
18.
Rahmat Gobel
Menteri
membantu
Presiden
Perdagangan
menyelenggarakan
dalam
sebagian
tugas pemerintah di bidang perdagangan
1. Perumusan,
penetapan
dan
Kemendag
manfaatkan
pelaksanaan kebijakan di bidang
kerjasama dengan JICA ( Japan
perdagangan;
International
2. Pengelolaan
barang
milik/kekayaan menjadi
negara
tanggung
yang jawab
Kementerian Perdagangan; 3. Pengawasan
atas
Cooperation
Agency ). Kerjasama ini guna meningkatkan
jejaring
kemitraan
sebagai
wujud
sekaligus komitmen
antara
pemerintah dan swasta dalam
pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian
upaya
peningkatan
ekspor
nasional.
Perdagangan; 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
Perdagangan
di
daerah; 5. Pelaksanaan Kegiatan teknis yang berskala nasional. 19.
Sudirman Said
Menteri Energi dan
Membantu
Sumber
menyelenggarakan
Daya
Presiden
dalam
sebagian
1. Perumusan kebijakan
kebijakan
nasional,
pelaksanaan
dan
Kementerian ESDM, menaikkan harga premium Rp200 per liter
Mineral
urusan
pemerintahan
di
bidang energi dan sumber daya mineral.
kebijakan teknis di bidang energi
mulai 1 Maret 2015 pukul
dan sumber daya mineral;
00.00 WIB. Kenaikan ini demi
2. Pelaksanaan urusan emerintahan di bidang energi dan sumber daya
kestabilan
perekonomian
nasional.
mineral; 3. Pengelolaan
barang
milik/kekayaan menjadi
negara
tanggung
yang jawab
Departemen; 4. Pengawasan
atas
pelaksanaan
tugas Departemen 5. Penyampaian
laporan
hasil
evaluasi, saran dan pertimbangan di
bidang
tugas
dan
fungsi
Departemen kepada Presiden.
20.
DR. Ir. Mochamad Menteri Pekerjaan
Menyelenggarakan urusan di
Basoeki
bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan
untuk
membantu
dalam
Hadimuljono, Sc
Umum M.
dan
Perumahan Rakyat
Presiden
1. Perumusan,
Program
Subsidi
pelaksanaan kebijakan di bidang
2015.
Menteri
pekerjaan umum.
mengimbau
2. Pengelolaan
penetapan
barang
KPR
FLPP
PU-Pera kepada
/
masyarakat kelas menengah
menyelenggarakan
kekayaan negara yang menjadi
atas untuk tidak mengambil
pemerintahan negara.
tanggung
skema KPR Fasilitas Likuiditas
jawab
milik
dan
Kementerian
Pekerjaan Umum. 3. Pengawasan
atas
Pembiyaan Perumahan (KPR pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian
FLPP).
Pasalnya
pembiayaan
murah
skema itu
Pekerjaan Umum.
ditujukan
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan
untuk
Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR).
supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah. 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
21.
Ignasius Johan
Menteri
Melaksanakan
Perhubungan
fungsional
di
pengawasan
1.
lingkungan
Penyiapan kebijaksanaan fungsional
Kementerian Perhubungan.
perumusan
Kebijakan penentuan minimal
pengawasan
batas bawah tiket pesawat
lingkungan
murah. Kebijakan ini muncul
di
Departemen Perhubungan. 2.
Pengawasan
karena adanya tragedi jatuhnya
fungsional
lingkungan
di
Kementerian
Perhubungan. 3.
Penyiapan
perumusan
norma,
standar, kriteria, dan prosedur pengawasan
di
bidang
perhubungan; 4.
Pengawasan lain atas petunjuk Menteri dengan
Perhubungan peraturan
sesuai
perundang-
undangan yang berlaku 5.
Pelaksanaan urusan administrasi
pesawat AirAsia QZ-8501 pada 28 Desember 2014 silam.
Inspektorat Jenderal.
22.
Rusdiantara
Menteri Komunikasi
Membantu dan
Informatika
Presiden
menyelenggarakan
dalam
sebagian
tugas pemerintah di bidang komunikasi dan informatika
1. perumusan,
penetapan,
dan
Menkominfo
pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan Komunikasi dan Informatika; 2. pengelolaan
menjadi
negara
yang
tanggung
Kementerian
internet
dengan
teknologi 4G yang merupakan
barang
milik/kekayaan
luncurkan
generasi
keempat
jaringan
nirkabel pada mobile network.
jawab
Komunikasi
dan
Informatika; 3. pengawasan
atas
pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika di daerah; dan 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
23.
Amran Sulaeman
Menteri Pertanian
Membantu
Presiden
menyelenggarakan
dalam
sebagian
tugas pemerintah di bidang pertanian
1. perumusan,
penetapan,
dan
Targetkan Produksi Padi di Bali
pelaksanaan kebijakan di bidang
Naik 20% Per Tahun. Saat ini
pertanian;
produksi padi se-Bali sekitar
2. pengelolaan milik/kekayaan
barang negara
yang
500
ribu
ton.
Padahal,
kebutuhan beras di sana hanya
menjadi
tanggung
jawab
Kementerian pertanian; 3. pengawasan
atas
400 ribu ton. Ada lima faktor dalam memengaruhi produksi
pelaksanaan pertanian, yaitu irigasi, pupuk
tugas di lingkungan Kementerian
sering
pertanian;
terlambat, alat mesin pertanian
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
kurang,
terlambat,
dan
benih
kekurangan
penyuluhan.
Kementerian pertanian di daerah; dan 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
24.
Siti Nurbaya
Menteri
Membantu
Lingkungan Hidup
menyelenggarakan
dan Kehutanan
tugas pemerintah di bidang Lingkungan Kehutanan.
Presiden
dalam
sebagian
Hidup
dan
1. perumusan,
penetapan,
dan
Kementerian LHK Bekerjasama
pelaksanaan kebijakan di bidang
dengan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Tangkap Penyelundupan Satwa
2. pengelolaan
barang
milik/kekayaan menjadi Kementerian
negara
tanggung Lingkungan
yang
atas
Langka. Barang disita
oleh
dan
bukti Balai
POLRI
telah Besar
jawab
Konservasi Sumberdaya Alam
Hidup
Kementerian
dan Kehutanan; 3. pengawasan
Pemda
Kehutanan
Wilayah I Bogor Jawa Barat pelaksanaan pada 26 Januari 2015 berupa
tugas di lingkungan Kementerian
Trenggiling dan sisik Trenggiling
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
sebanyak 14 koli atau setara
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan
263,78
kg
di
kantor
Pos
supervisi atas pelaksanaan urusan
Cibinong Bogor. Penangkapan
Kementerian
ini merupakan upaya bersama
Lingkungan
Hidup
dan Kehutanan di daerah; dan
antara PPNS dan Polres Bogor.
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
Upaya
diatas
berdasarkan kasus
dilakukan
pengembangan
penangkapan
trenggiling
di
sisik
Bandara
Soekarno Hatta pada tanggal 13 Januari 2015 lalu.
25.
Susi Pudjiastuti
Menteri
Kelautan
dan Perikanan
Membantu
Presiden
menyelenggarakan
dalam
sebagian
tugas pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.
1. perumusan,
penetapan,
dan
Kebijakan
pelaksanaan kebijakan di bidang
kapal
kelautan dan perikanan;
larangan
2. pengelolaan
barang
milik/kekayaan menjadi
negara
tanggung
Kementerian
kelautan
yang jawab dan
perikanan; 3. pengawasan
atas
pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian kelautan dan perikanan; 4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
kelautan
dan
perikanan di daerah; dan 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
penenggelaman
nelayan
asing
dan
penggunaan
alat
penangkapan ikan (API) trawl atau pukat atau cantrang.
26.
Marwan Jafar
Menteri
Desa, Membantu
Presiden
Pembangunan
menyelenggarakan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
dalam
sebagian
1. perumusan,
penetapan,
dan
Targetkan 5.000 Desa Mandiri
pelaksanaan kebijakan di bidang
2015.
tugas pemerintah di bidang
Desa,
mengembangkan potensi yang
Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi;
Tertinggal dan Transmigrasi.
Pembangunan
2. pengelolaan
ada
barang
milik/kekayaan menjadi
Daerah
negara
yang
tanggung
Hal
di
itu
kawasan
berkembang
agar
untuk
pedesaan angka
urbanisasi menurun.
jawab
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal
dan
Transmigrasi; 3. pengawasan
atas
pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi; 4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal
dan
Transmigrasi; dan 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
27.
Ferry Baldan
Musyidan
Menteri
Agraria
Melaksanakan
tugas
dan Tata Ruang /
pemerintahan
BPN
pertanahan secara nasional,
di
bidang
regional dan sektoral sesuai
1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan. 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
Rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengapusan PBB ini hanya akan dikenakan untuk rumah hunian
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan
program
di
bidang
pertanahan. dan
pelayanan
umum
di
bidang
pertanahan.
survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan. pendaftaran
tanah
dalam rangka menjamin kepastian hukum. 7. Pengaturan dan penetapan hakhak atas tanah. 8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus. 9. Penyiapan administrasi atas tanah yang
dikuasai
negara/daerah
dan/atau
milik
bekerja
sama
dengan Departemen Keuangan. 10. Pengawasan
dan
pengendalian
penguasaan pemilikan tanah. 11. Kerja
sama
keatas
menengah sedangkan
hunian dan
keperluan
untuk
menengah
rumah
komersial
untuk seperti
restoran, hotel, dan rumah
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan
6. Pelaksanaan
kebawah rumah
4. Pembinaan administrasi
masyarakat
dengan
lembaga-
lembaga lain. 12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan
kontrakan dikenakan PBB.
akan
tetap
kebijakan,
perencanaan
dan
program di bidang pertanahan. 13. Pemberdayaan
masyarakat
di
bidang pertanahan. 14. Pengkajian
dan
penanganan
masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan. 15. Pengkajian
dan
pengembangan
hukum pertanahan. 16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan. 17. Pendidikan,
latihan
pengembangan
sumber
dan daya
manusia di bidang pertanahan. 18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. 19. Pembinaan fungsional lembagalembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan. 20. Pembatalan
dan
penghentian
hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku. 21. Fungsi lain di bidang pertanahan
sesuai
peraturan
perundangundangan yang berlaku.
28.
Adrinof Chaniago
Menteri Bappenas
Menyelenggarakan urusan di bidang
Perencanaan
1. Perumusan
dan
penetapan
Menteri Andrinof Ajak Ilmuwan
pelaksanaan kebijakan di bidang
Sosial
Pembangunan Nasional dalam
Perencanaan
Pembangunan. Seluruh Civitas
pemerintahan
untuk
Nasional;
membantu
dalam
Presiden
2. Koordinasi
Pembangunan
Berkontribusi
Dalam
Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan
sinkronisasi
dan Ilmu Politik Universitas
menyelenggarakan
pelaksanaan kebijakan di bidang
Indonesia (FISIP UI) diharap
pemerintahan negara.
Perencanaan
dapat berkontribusi aktif dalam
Pembangunan
Nasional;
pembangunan nasional karena
3. Pengelolaan
barang
milik/kekayaan menjadi
negara
tanggung
Kementerian
yang
atas
apapun
ilmuwan menentukan
Perencanaan
keberhasilan
pelaksanaan
Indonesia. ilmuwan
sumbangsih
sosial
jawab
Pembangunan Nasional; dan 4. Pengawasan
sekecil
dapat
kemajuan
dan
pembangunan Pertama,
dapat
para
membuat
tugas di lingkungan Kementerian
analisis
Perencanaan
ilmiah dan penelitian empiris di
Nasional.
Pembangunan
berdasarkan
lapangan,
untuk
menggambarkan utama
kajian
yang
masalah muncul
di
masyarakat, dan menghimpun isu-isu strategis yang perlu diakomodasi
dalam
perencanaan
pembangunan.
Kedua, para ilmuwan sosial juga
dapat
menyumbang
konsep-konsep, penemuan,
pemikiran,
teori-teori,
dan
pendekatan-pendekatan baru, yang
dapat
untuk
dimanfaatkan kepentingan
pembangunan.
29.
DR. Yuddy
Menteri
Menyelenggarakan urusan di
Chrisnandi
Pendayagunaan
bidang
pendayagunanan
pelaksanaan kebijakan di bidang
pemerintah melakukan rapat di
Aparatur
Negara
aparatur Negara dan reformasi
Pendayagunaan Aparatur Negara
hotel.
Reformasi
birokrasi dalam pemerintahan
dan Reformasi Birokrasi;
dan Birokrasi
untuk dalam
membantu
Presiden
menyelenggarakan
pemerintahan negara.
1. Perumusan
2. Koordinasi
dan
dan
penetapan
sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 3. Pengelolaan
barang
milik/kekayaan menjadi Kementerian
negara
tanggung
yang jawab
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan 4. Pengawasan
atas
pelaksanaan
Kebijakan
Larangan
instansi
tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
30.
Rini M. Soemarno
Menteri BUMN
Menyelenggarakan urusan di
penetapan
Kebijakan terkait BUMN Segera
Badan
pelaksanaan kebijakan di bidang
Bangun Rusun Murah. BUMN
Usaha Milik Negara dalam
pembinaan Badan Usaha Milik
tersebut
pemerintahan
untuk
Negara;
rumah susun sederhana milik
membantu
dalam
2. Koordinasi
bidang
pembinaan
Presiden
1. Perumusan
dan
dan
sinkronisasi
akan
membangun
(rusunami) dan rumah susun
menyelenggarakan
pelaksanaan kebijakan di bidang
sederhana
pemerintahan negara.
pembinaan Badan Usaha Milik
dekat dengan stasiun kereta.
Negara;
Lokasi
3. Pengelolaan
barang
milik/kekayaan menjadi
negara
tanggung
yang jawab
Kementerian BUMN; dan 4. Pengawasan
atas
sewa
ini
(rusunawa)
dipilih
agar
masyarakat yang dituju dapat lebih
dekat
dengan
transportasi publik.Pembangunan pertama
pelaksanaan
sebagai percontohan menurut
tugas di lingkungan Kementerian
rencana, akan dilaksanakan di
BUMN.
wilayah Tanjung Barat. Namun pembangunan dilaksanakan tersebut
belum karena
masih
bisa tanah
dimiliki
Kementerian Perhubungan. 31.
Aagn Puspayoga
Menteri
Koperasi
Menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha
1. Perumusan
dan
penetapan
kebijakan di bidang koperasi dan
Luncurkan Bangkrut
(Si
Asuransi
Anti
Abang)
Untuk
dan UKM
kecil dan menengah dalam pemerintahan
untuk
membantu
dalam
usaha mikro, kecil dan menengah; dan
Mikro. Kementerian
sinkronisasi
Koperasi dan UKM bersama
pelaksanaan kebijakan di bidang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
menyelenggarakan
koperasi dan usaha mikro, kecil
dan Asosiasi Asuransi Umum
pemerintahan negara.
dan menengah;
Indonesia
Presiden
2. Koordinasi
Usaha
3. Pengelolaan milik/kekayaan menjadi
negara
tanggung
(AAUI)
barang
mengeluarkan produk asuransi
yang
mikro untuk pelaku UKM di
jawab
Indonesia.
Asuransi
ini
Kementerian Koperasi dan Usaha
memberi proteksi para pelaku
Kecil dan Menengah;
usaha
4. Pengawasan
atas
pelaksanaan
dari
diakibatkan
kerugian oleh
yang
kebakaran
tugas di lingkungan Kementerian
dan bencana alam. Asuransi ini
Koperasi dan Usaha Kecil dan
diperuntukkan bagi masyarakat
Menengah; dan
berpenghasilan rendah.
5. Penyelenggaraan pelaksanaan
fungsi
teknis
pemberdayaan
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undangundang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
32.
Arief Yahya
Menteri Pariwisata
Menyelenggarakan urusan di
dan
bidang
Kreatif
Ekonomi
ekonomi
pariwisata kreatif
pemerintahan
dan dalam untuk
1. perumusan,
penetapan,
dan
Kebijakan
dengan
pelaksanaan kebijakan di bidang
targetkan
pariwisata dan ekonomi kreatif;
turis/wisatawan mancanegara
20
Progrm juta
pada tahun 2015, dengan salah
membantu
Presiden
dalam
2. pengelolaan
barang
menyelenggarakan
milik/kekayaan
pemerintahan negara.
menjadi
negara
tanggung
Kementerian
yang jawab
Pariwisata
dan
satu
caranya
yaitu
mempromosikan
wisata
indonesia lewat internet (ETourism).
Ekonomi Kreatif; 3. pengawasan
atas
pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
Pariwisata
dan
Ekonomi Kreatif di daerah; dan 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 33.
Prof. DR. Yohana Menteri
Menyelenggarakan urusan di
Susana
bidang
Yembise,
Dip.Apling, MA
Pemberdayaan Perempuan
dan
Perlindungan Anak
dan
penetapan
Kebijakan terhadap Program
di
bidang
Balai Pemberdayaan Tenaga
perempuan dan perlindungan
pemberdayaan perempuan dan
Kerja Indonesia (TKI). Program
anak
perlindungan anak;
itu
untuk dalam
pemberdayaan
dalam
pemerintahan
membantu
Presiden
menyelenggarakan
pemerintahan negara.
1. Perumusan
kebijakan
2. Koodinasi
dan
sinkronisasi
sebagai
meningkatkan
upaya
kualitas
ilmu
pelaksanaan kebijakan di bidang
dan keterampilan para calon
pemberdayaan perempuan dan
TKI,
perlindungan anak;
agar lebih bermartabat dan
3. Pengelolaan
milik/kekayaan
barang negara
yang
khususnya
perempuan
berdaya saing tinggii.
menjadi
tanggung
Kementerian
jawab
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak; dan 4. Pengawasan
atas
pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
34.
Imam Nahrawi
Menteri
Pemuda
dan Olahraga
Menyelenggarakan urusan di
1.
Perumusan
dan
penetapan
Kebijakan pembentukan Tim
bidang Pemuda dan Olahraga
kebijakan di bidang Pemuda dan
Sembilan
dalam
untuk
Olahraga;
mengawasi kinerja Persatuan
dalam
2. Koodinasi
pemerintahan
membantu
Presiden
dan
sinkronisasi
menyelenggarakan
pelaksanaan kebijakan di bidang
pemerintahan negara.
Pemuda dan Olahraga; 3. Pengelolaan
barang
milik/kekayaan menjadi
negara
tanggung
Kementerian
Pemuda
yang jawab dan
Olahraga; dan 4. Pengawasan
atas
pelaksanaan
tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
yang
bertugas
Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Daftar Referensi:
Online : http://bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/menteri-andrinof-ajak-ilmuwan-sosial-berkontribusi-dalam-pembangunan/?&kid=1425121836 [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 17 .00 WIB] Online : http://boomee.co/2015/01/100-hari-jokowi-jadi-presiden-ini-dia-daftar-menteri-yang-ramai-sorotan[Diakses pada 26 Februari 2015 jam 16.00] Online : http://bphn.go.id/?page=news§ion=news&id=2015021110005019[Diakses pada 01 Maret 2015 jam 07.20 WIB] Online : http://bumn.go.id/berita/0-BUMN-Segera-Bangun-Rusun-Murah[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.00 WIB] Online : http://bumn.go.id/halaman/133/Tugas.Pokok.dan.Fungsi[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 18.00 WIB] Online : http://ekbis.sindonews.com/read/961080/34/mentan-targetkan-produksi-padi-di-bali-naik-20-per-tahun-1423212802 [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 18.00 WIB] Online : http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia#Tugas_dan_Fungsi[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.30 WIB] Online : http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Kementerian_Negara#Fungsi_dan_tugas[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.30 WIB] Online : http://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/2029-sertijab-menkes-baru-penurunan-aki-jadi-prioritas[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 20.00 WIB] Online : http://kkp.go.id/index.php/visi-misi-tujuan-dan-sasaran-strategis/[Diakses pada 26 Februari 2015 jam 15.00 WIB] Online : http://lampost.co/berita/1-maret-harga-bensin-naik-rp200liter [Diakses pada 01 Maret 2015 jam 05.00 WIB] Online : http://lampost.co/berita/menko-maritim-2015-ada-7-bandara-dan-80-pelabuhan-baru[Diakses pada 01 Maret 2015 jam 08.25 WIB] Online : http://m.tribunnews.com/bisnis/2015/02/26/menteri-pu-dan-perumahan-imbau-warga-kelas-menengah-tidak-beli-rumah-bersubsidi[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 19.00 WIB] Online : http://naker.go.id/id/tentang-kemnaker/visi-dan-misi [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 18.00 WIB] Online : http://nasional.kompas.com/read/2015/01/21/21375721/Kebijakan.Baru.Kemenlu.Sesama.Diplomat.RI.Kini.Boleh.Menikah [Diakses pada 01 Maret 2015 jam 08.15 WIB]
Online : http://politik.news.viva.co.id/news/read/562458-menteri-sosial-jelaskan-program-kartu-keluarga-sejahtera-di-dpd-ri [Diakses pada 1 Maret 2015 jam 07.00 WIB] Online : http://riaugreen.com/view/Lingkungan/7762/Pemerintah-Kembali-Adakan-Program-Penghargaan-Industri-Hijau-2015.html#.VPHGASwvaCA [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 19 .30 WIB] Online : http://setia1heri.com/2014/10/12/daftar-pimpinan-dpd-ri-dpr-ri-dan-mpr-ri-periode-2014-2019/[Diakses pada 01 Maret 2015 jam 10.05 WIB] Online : http://sumateradeadline.com/?p=11755 [Diakses pada 01 Maret 2015 jam 08.15 WIB] Online : http://trendtek.republika.co.id/berita/trendtek/internet/14/12/08/ng9izr-rudiantara-2015-rakyat-indonesia-bisa-rasakan-teknologi-4g [Diakses pada Online : 28 Februari 2015 jam 19.00 WIB] Online:http://www.antaranews.com/berita/478785/indonesia-kembangkan-e-tourism-demi-genjotkunjungan?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.00 WIB] Online
:
http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1500:kemenkop-ukm-luncurkan-asuransi-anti-bangkrut-untuk-usaha-
Online : mikro&catid=50:bind-berita&Itemid=97 [diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.00 WIB] Online : http://www.bappenas.go.id/profil-bappenas/tujuan/?&kid=1424861883[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 18.00] Online : http://www.bappenas.go.id/profil-bappenas/tupoksi/[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 15.00 WIB] Online : http://www.bpk.go.id/news/ketua-dan-wakil-ketua-bpk-ri-ucapkan-sumpah-jabatan[Diakses pada 01 Maret 2015 jam 10.30 WIB] Online : http://www.bpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/bangunan-untuk-keperluan-komersial-tetap-dikenakan-pajak-57353[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.00 WIB] Online : http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.00 WIB] Online : http://www.dadangjsn.com/2015/02/salinan-peraturan-presiden-nomor-14.html[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 19.15 WIB] Online : http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/9730 [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 18.00 WIB] Online : http://www.depkes.go.id/article/view/13010100003/struktur-organisasi-kementerian-kesehatan-republik-indonesia.html [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 19.00 WIB] Online : http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=37[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 19.20 WIB] Online : http://www.ekon.go.id/page/profil1/ [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 18.10 WIB]
Onine : http://www.gresnews.com/berita/politik/200122-menkopolhukam-jamin-tidak-ada-tumpang-tindih-kewenangan-bakamla/ [Diakses pada 01 Maret 2015 jam 10.00 WIB] Online : http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-sosial/1654-profile/193-kementerian-sosial[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 19.00] Online : http://www.jokowicenter.com/2015/02/menkeu-sebut-skema-subsidi-untuk-pembangunan-infrastruktur-dasar/ [Diakses pada 01 Maret 2015 jam 07.00 WIB] Online : http://www.kemendag.go.id/id/about-us/task-and-function/minister-expert-staff[Diakses pada 1 Maret 2015 jam 10.00 WIB] Online : http://www.kemendagri.go.id/news/2014/11/06/mensesneg-tegaskan-kis-saat-ini-dibiayai-csr-bumn[Diakses pada 01 Maret 2015 jam 08.20 WIB] Online : http://www.kemendagri.go.id/profil/tugas-dan-fungsi[Diakses pada 1 Maret 2015 jam 0 6.30 WIB] Online : http://www.kemenkeu.go.id/Page/tugas-dan-fungsi[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 07.00 WIB] Online : http://www.kemenkopmk.go.id/kedudukan-tugas-dan-fungsi[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 19.00] Online : http://www.kemenperin.go.id/tugas-pokok-fungsi-kementerian-perindustrian[Diakses pada 1 Maret 2015 jam 07.20 WIB] Online : http://www.kemenpppa.go.id/v3/index.php/tentangkami/tugasdanfungsi/kementerian[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 19.20 WIB] Online : http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=1664[Diakses pada 01 Maret 2015 jam 08.00 WIB] Online : http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=4 [Diakses pada 1 Maret 2015 jam 07.40 WIB] Online : http://www.menpan.go.id/tentang-kami/tentang-kami/tujuan-strategis[Diakses pada 1 Maret 2015 jam 08.15 WIB] Online : http://www.parekraf.go.id///asp/ringkasan.asp?c=7 [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 07.17.WIB] Online : http://www.pedomannews.com/fiskal/30138-sudirman-said-mobil-listrik-tenaga-surya-masuk-program-unggulan-kesdm [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 19.00 WIB] Online : http://www.polkam.go.id/ProfilKemenkoPolhukam/StrukturOrganisasi/MenkoPolhukam/tabid/67/Default.aspx[Diakses pada 1 Maret 2015 jam 09.15 WIB] Online : http://www.pu.go.id/content/show/14 [Diakses pada 28 Februari 2015 jam 10.00 WIB] Online : http://www.radarcirebon.com/canangkan-balai-pemberdayaan-tki.html[Diakses pada 28 Februari 2015 jam 17.00 WIB]
