Sistem Pelayanan Kesehatan Dan Kebijakan Era Otonomi Daerah

Sistem Pelayanan Kesehatan dan Kebijakan Era Otonomi Daerah D aerah

Disusun Oleh Kelompok 3: 1. Cindi Amelia 2. Desanta Sibero Sari 3. Dhea Riyadi 4. Fathia Nur Barkah 5. Gita Rosalina 6.  Neneng Lillah 7. Rissa Shella P.S 8. Tuti Alawiyah 9. Umi Hanifah 10. Vivi Pragustilah

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BANI SALEH BEKASI PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN BEKASI, 2018

Kebijakan Kesehatan Era Otonomi Daerah

Indikator kesehatan merupakan bagian dari parameter pelayanan publik. Ada 5 isssue strategis indikator kesehatan diantaranya : 1. Akses untuk mendapatkan pelayanan Aksebilitas layanan dapat dilihat dari bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang murah, mudah, merata, dan terjangkau. Masyarakat tidak hanya mendapatkan pelayanan kesehatan yang dekat dengan tempat tinggal mereka, tetapi juga terdapat keadilan (tidak pandang bulu) dalam pemberian  pelayanan kesehatan. 2. Kecukupan sumber daya manusia (SDM) Sarana dan prasarana kesehatan dapat dilihat dari bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga medis bagi masyarakat, baik tenaga medis maupun  paramedis. Atau, upaya pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), puskesmas, puskesmas  pembantu (pustu), puskesmas keliling (pusling), bidan desa, polindes, dsb. 3. Komitmen anggaran pemda Komitmen anggaran pemda dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal ini dapat kita lihat dari komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran publik (Non-gaji) bagi sektor kesehatan.

Lima issue strategis dalam pelayanan kesehatan

 No. Issue Strategis 1.

Akses

Program / Kebijakan 

Pengobatan gratis untuk rawat

(mudah,murah,dan

 jalan dan rawat inap keluarga

merata)

miskin. 

Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah.



Kesehatan ibu dan anak (KIA) contoh refitalisasi posiandu, ambulance untuk ibu melahirkan.

2.

Tercukupinya sumber



daya manusa (SDM), sarana dan prasarana.

Pembangunan ruang rawat inap di RSUD.



Meningkatkan status puskesmas menjadi RSUD tipe D.





Dokter spesialis di puskesmas. Ikatan dinas bagi tenaga kesehatan yang disekolahkan oleh pemda.



Kerjasama dengan tenaga kesehatan Non-formal seperti dukun bayi.

3.

Komitmen anggaran



Alokasi anggaran belanja publik.



Jaminan pemeliharaan asuransi

dalam APBD 4.

Sistem perlindungan

kesehatan (JPKM). 

5.

Partisipasi

Pelayanan askeskin.



Kerjasama dengan PT. jamsostek



Kontrak layanan (citizens

 penyelenggaraan

‘charter) antara penyedia dan

kesehatan

 pengguna yankes.

4. Sistem perlindungan

Dilihat dari bagaimana pemerintah memberikan perlindungan dalam layanan kesehatan, sehingga kesehatan masyarakat lebih terjamin.

5. Partisipasi masyarakat dalam pemberian penyelenggaraan kesehatan

Dapat dilihat dari upaya pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan kesehatan. Mengingat masyarakat sebagai  penerima yankes akan menjadi pihak yang menerima manfaat atau sebaliknya.

Salah satu program yang paling banyak diadopsi daerah adalah Gerakan Sayang Ibu (GSI), sebagai wujud gerakan ini adalah adanya bidan siaga serta ambulan gratis untuk ibu bersalin.