1
DAFTAR ISI
LAUNCHING PILOTING SIKENCUR DI PUSDIKLAT BPK RI
LAUNCHING BUKU SIKENCUR DI KEMENHUB
TESTIMONI
1. APA ITU SIKENCUR
Sistem kendali kecurangan (Sikencur), fraud control system, fraud control plan, fraud control strategies
DEFINISI Sistem Kendali Kecurangan (fraud control system) adalah rangkaian proses dan kegiatan yang secara komprehensif dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan dan manajemen entitas untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kecurangan dalam rangka memperkuat pencapaian tujuan sistem pengendalian internal Tujuan penerapan Sikencur ialah menyediakan instrumen yang efektif dan cara penanganan yang sistematis dalam pencegahan korupsi: (i) menjaga integritas personal dan institusi (ii) melindungi dan mengamankan keuangan internal
2. MENDEFINISIKAN KECURANGAN
Kecurangan (fraud) vs Korupsi
3. JENIS-JENIS KECURANGAN
FRAUD TRIANGLE
(PENDORONG KECURANGAN)
4. DAMPAK DAN CAKUPAN KECURANGAN
FRAUD RISK ASSESSMENT (FRA) FRA (Fraud Risk Assessment) adalah kegiatan untuk mengidentifikasi risiko kecurangan dalam organisasi dan langkah yang diperlukan untuk menanggulangi kecurangan tersebut (fraud risk response). FRA mengidentifikasi tingkat kemungkinan dan nilai dampak risiko terhadap kegiatan usaha
FRA DI PUSDIKLAT BPK RI 1-tidak mungkin terjadi…5-pasti terjadi KODE
POTENSI FRAUD
KEMUNGKINAN
DAMPAK
A
Suap
2,76
2,06
B
Penentuan kebutuhan palsu
3,00
2,24
C
Mengatur spesifikasi
2,82
1,94
D
Memecah pengadaan (bid splitting)
3,24
2,24
E
Penilaian kuesioner diklat palsu
3,00
2,14
F
Pembanding palsu/diatur
3,53
2,29
G
Membatasi informasi permintaan penawaran
2,76
1,65
H
Pemerasan
2,24
1,88
I
Gratifikasi tidak sah
2,59
2,29
J
Pembelian bernuansa konflik kepentingan
3,00
2,19
5. FUNGSI SIKENCUR Pendeteksian Pengendalian yang baik system pengendalian manajemen (intern) Sinyal kecurangan (pembiaran, rangkap tugas, gaya hidup, kerahasiaan tidak wajar, pengubahan tidak sah, penggandaan faktur, back date, menjalankan bisnis lain, dll)
Pencegahan (pakta integritas, pedoman perilaku, dan
pernyataan komitmen penerapan Sistem Kendali Kecuranngan)
Pelaporan (sarana pengaduan, perlindungan pelapor, tindak lanjut pelaporan)
Penanganan (investigasi)
6. ELEMEN KECURANGAN
Sistem Kepemimpinan yang Kuat dan Bersih
Kerangka
Utama Tata Kelola Program Anti Kecurangan etralisasi risiko kecurangan melalui ari dan temukan sejak dini perangkat pencegahan kasus kecurangan yang terjadi *Penilaian risiko kecurangan
N
C
*Kepedualian pegawai & pemilik kepentingan *Standar perilaku dan disiplin
Rutinkan monitoring, evaluasi dan pelaporan efektivitas Sikencur Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
*Sistem pengaduan kecurangan *Kebijakan perlindungan Pelapor
Usut cepat dan tuntas kasus kecurangan yg ditemukan *Standar investigasi *Pelaporan kepada APH
Efektivitas Kebijakan dan Penegakan Peraturan
Internalisasi Nilai dan Budaya Anti Kecurangan
7. PENERAPAN PERANGKAT SIKENCUR Pengendalian internal terdiri atas rencana organisasi dan keseluruhan metode atau cara serta ukuran yang dikoordinasikan dengan tujuan untuk: (1)mengamankan harta kekayaan, (2)meneliti keakuratan dan dapat dipercayanya data akuntansi, (3)meningkatkan efisiensi operasi, dan (4)mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan
STANDAR PERILAKU 1. Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan. 2. Menjaga rahasia negara dan jabatan atau yang menurut peraturan perundangundangan atau perintah kedinasan harus dirahasiakan serta tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seseorang dan/atau golongan. 3. Berdisiplin, bertingkah laku sopan dan menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat serta menjaga nama baik, citra dan kehormatan pribadi, keluarga, lembaga, bangsa dan negara. 4. Senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan terbaru untuk mendukung pelaksanaan tugas. 5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun/menjanjikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 6. Melaksanakan tugas dengan cara dan kemampuan terbaik, berintegritas tinggi, penuh keikhlasan, toleran, dedikasi, obyektif, konsisten, profesional, jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku. 7. Menyediakan dan menyampaikan informasi kepada seluruh stakeholder dengan adil, tidak memihak, sepenuh hati dan tepat waktu. 8. Melaporkan adanya indikasi kecurangan yang berpotensi merugikan negara. 9. Memelihara dan menjaga fasilitas kantor serta menghindari penggunaan fasilitas kantor secara tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.
8. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR untuk memberikan jaminan kerahasiaan identas pelapor dan jaminan perlindungan atas tindakan yang dapat merugikan pelapor diperlukan perangkat kebijakan, peraturan, dan prosedur kegiatan yang relevan serta diterapkan secara konsisten
PERANGKAT WBS Kebijakan perlindungan terhadap pelapor
(jaminan kerahasiaan, jaminan perlindungan, tetap diproses, tidak mentolerir pegawai curang, reward, komitmen pimpinan, dan fasilitasi perlindungan thd pelapor)
Pembentukan tim pangaduan Prosedur pelaporan kecurangan Akses terhadap informasi tindak lanjut Upaya banding dan pernyataan tidak puas
9. SOSIALISASI BUDAYA ANTI-KECURANGAN
10. CONTOH APLIKASI SIKENCUR
Pusdiklat BPK RI 1. Membentuk Tim Penerapan Sikencur 2. Melakukan FRA Menyusun dokumen Sikencur (kebijakan, pernyataan komitmen, pakta integritas, dan standar perilaku) Membangun Whistle-blowing System (sarana pengaduan, pedoman pengaduan, pedoman penanganan pengaduan) Sosialisasi Sikencur bagi pegawai Pusdiklat Membantu penyusunan kurikulum dan modul (sikencur, fraud risk assesment, change management, dan pengawasan penerapan sikencur untuk auditor internal) Melaksanakan diklat bagi seluruh Satker
23
SIKENCUR DI KEMENHUB Belum dilakukan secara integral Simadu (Sistem Manajemen Pengaduan) Pengalaman Itjen, risiko tertinggi PBJ adalah penetapan HPS/OE (terlalu tinggi)
Mitigasi: Menerbitkan SE Menhub No. 150 Tahun 2015 tentang Reviu HPS Kegiatan Belanja Modal/Barang dengan Pagu di Atas Rp10 Miliar di Lingkungan Kemenhub “Kegiatan investasi berupa belanja modal/barang yang nilainya per paket kegiatan di atas Rp10 miliar, sebelum dilakukan pelelangan, HPS yang telah ditetapkan oleh PPK wajib terlebih dahulu direviu oleh Inspektorat Jenderal”
KEBERHASILAN IMPLEMENTASI SIKENCUR Organisasi memiliki Keberadaan perangkat Sikencur Organisasi Implementasi menerapkan perangkat Sikencur Sikencur berhasil Efektivitas mengurangi risiko kecurangan
Kecukupa n Desain
Kepatuha n Implemen tasi
Hasil/Outcome
TERIMA KASIH
