PERNIKAHAN DINI PADA BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA: AKAR MASALAH DAN PERAN PERA N KELEMBAGAAN DI DAERAH
BAB I PENDAHULUAN
LATAR MASALAH Berdasarkan data UNDESA (2011)1 Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (ranking (ranking 37). Posisi ini merupakan merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada kenyataannya menurut data Riskesdas (2010)2, perempuan muda di Indonesia dengan interval usia 10-14 tahun yang telah menikah terdapat sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah sebelum usia 15 tahun. Pada interval usia yang lebih tinggi, perempuan muda berusia 15-19 yang telah menikah memiliki angka 11,7% jauh lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun sejumlah 1,6 %. Sementara untuk interval usia diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun ditemukan bahwa lebih dari 56,2 persen sudah menikah. Provinsi dengan persentase perkawinan dini (<15 th) tertinggi adalah Kalimantan Selatan (9 persen), Jawa Barat (7,5 persen), serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah 1
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Population Facts 2011/1 2 Balitbang Kesehatan Kemkes RI, Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2011
masing-masing 7 persen dan Banten 6,5 Persen. Sementara Provinsi dengan persentase perkawinan dini untuk interval 15-19 tahun tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Tengah (52,1%), Jawa Barat (50,2 persen), serta Kalimantan Selatan (48,4%), Bangka Belitung (47,9%) dan Sulawesi Tengah (46,3%).
Gbr. 1. Persentase Perempuan usia 10-59 tahun menurut umur perkawinan pertama, Riskesdas 2010 Mengapa pernikahan dini menjadi permasalahan? Perlu disadari bahwa pernikahan dini merupakan gambaran rendahnya kualitas kependudukan dan menjadi fenomena te rsendiri di masyarakat. Akibat yang timbul dari pernikahan dini di tingkat keluarga beragam dan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Akibat dari pernikahan dini sangat terkait erat dengan kesejahteraan perempuan muda yang mengalaminya. Mereka setelah menikah cenderung mengalami drop out dari sekolah dan memperoleh tingkat pendidikan yang rendah, status sosial yang menurun atau subordinasi dalam keluarga, hilangnya hak kesehatan reproduksi, tingginya peluang kematian ibu akibat melahirkan di usia muda hingga kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini pun diungkapkan oleh Erica Field (2004) dalam penelitiannya3 sebagai berikut: “Early marriage is associated with a number of poor social and physical outcomes for young women and their offspring. They attain lower schooling, lower social status in
3
Field, Erica, Consequences of Early Marriage for Women in Bangladesh, Harvard University, (2004).
their husbands’ families, have less reproductive control, and suffer higher rates of maternal mortality and domestic violence. They are often forced out of school without an education; their health is affected because their bodies are too immature to give birth.”
Gbr.2. Akibat Pernikahan Dini Dalam penelitian Choe, Thapa, dan Achmad (2001)4 terungkap bahwa pernikahan sebelum usia 18 tahun pada umumnya terjadi pada wanita Indonesia terutama dikawasan pedesaan. Hal ini dapat disebabkan oleh pendidikan yang rendah, menurut Choe, Thapa, dan Achmad (2001)5 pendidikan perempuan yang lebih tinggi terkait erat dengan usia pernikahan remaja yang lebih lambat.
4
Choe, Thapa, dan Achmad, “Early Marriage and Childbearing in Indonesia and Nepal” in East-West Center Working Papers: Population Series No. 108-15, November 2001. East West Center (2001) 5 Ibid.
Gap akses kesempatan baik dari sisi kesejahteraan maupun kesetaraan mempengaruhi posisi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam pernikahan usia dini. Berdasarkan penelitian Jones dan Gubhaju (2008)6 dalam beberapa dasawarsa terakhir perubahan dalam tren usia pernikahan lebih banyak terjadi di kawasan urban di beberapa provinsi yang semakin memperlebar perbedaan antara kawasan perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Selain itu pernikahan usia dini dapat pula disebabkan kultur yang masih sangat permisif mengatur perkawinan sejak dini terutama bagi perempuan. Menurut penelitian Jones & Gubhaju (2008)7, pernikahan dini di Indonesia secara frekuen merefleksikan pernikahan yang telah diatur atau karena kehamilan di luar nikah . Pada pernikahan yang diatur ini perempuan selalu menjadi pihak yang menikah dengan usia muda. Hal ini menunjukkan relasi gender secara asimetris sangat terjadi pada perempuan usia muda dalam isu pernikahan dini. Berdasarkan beberapa variasi studi kasus yang ditelaah oleh Vidhyandika Moeljarto (1997)8 menggambarkan bahwa relasi gender yang asimetris amat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan budaya. Isu kebutuhan ekonomi dan pendidikan yang rendah juga selalu menjadi salah satu penyebab diskriminasi gender pada perempuan termasuk dalam isu pernikahan usia dini. Penelitian Klasen dan Wink (2002)9 menunjukkan dimana wilayah dengan pendidikan dan kesejahteraan yang meningkat mengalami penurunan dalam bias gender dan wilayah dengan pendidikan dan kesejahteraan yang buruk menyebabkan bias gender tidak berubah bahkan memburuk. Secara nasional pengendalian terhadap tingkat pernikahan dini menjadi krusial karena keseluruhan penyebab dan akibatnya sangat memiliki keterkaitan dengan pencapaian MDGs antara lain Goal 1. Eradicating poverty and hunger, Goal 2. Achieving universal 6
Jones & Gubhaju, “Trends in Age at Marriage in Provinces of Indonesia” , in Asia Research Institute Working Paper no 105: 2008, Asia Research Institute NUS - Singapore (2008) 7 Ibid. 8 Moeljarto, Vidhyandika “ Gender dan Kemiskinan : menelaah posisi perempuan dalam pembangunan pertanian”, dalam Analisa CSIS XXVI (4) 1997: 372-385. (1997) 9 Klasen, S., Wink, C. “A Turning Point in Gender Bias in Mortality? An Update on the Number of Missing Women” in Population and Development Review 28 (2) : 285-312 (June 2002).
primary education, Goal 3. Promoting gender equality, Goal 4. Protecting children’s lives serta Goal 5&6. Improving Health.10 Pada dasarnya landasan hukum untuk mengentaskan pernikahan dini ditingkat global telah diatur dalam berbagai konvensi internasional antara lain Universal Declaration of Human Rights, Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW),hingga Convention on the Rights of the Child (CRC). Begitu pula di tingkat nasional landasan hukum sebenarnya sudah diatur dalam UU Perkawinan no 1 / 1974, UU Perlindungan Anak no 23/2002, UU KDRT no 23/2004 serta UU HAM. Pada kenyataannya, Indonesia masih belum dapat melindungi hal tersebut. Hingga saat Indonesia belum mengatur usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas padahal hingga tahun 2010 sudah terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas.
10
UNICEF, “Child Marriage” in Child Protection information Sheet, The Unicef, (2006)
Gbr. 3. Kerangka Pemikiran Atas dasar hal tersebut diatas maka pernikahan usia dini di Indonesia masih memiliki peluang untuk tetap terjadi mengingat faktor legalitas yang belum diformulasikan secara penuh dan faktor kultur kelembagaan dan karakteristik yang berbeda di masing-masing wilayah sehingga mendorong terciptanya pernikahan dini. Namun demikian dilihat secara statistik konsentrasi tingkat nikah muda secara tinggi terjadi terutama dikawasan Kalimantan (Kalteng, Kaltim, Kalsel) Jawa (Banten, Jabar, Jatim) serta Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah. Atas dasar latar belakang permasalahan diatas maka perlu dilakukan pengkajian dilapangan terhadap penyebab dan dampak pernikahan usia dini terutama dari sisi sosial ekonomi kependudukan di masing-masing daerah dengan judul Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah. Melalui kajian ini diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai latar belakang terjadinya pernikahan usia dini tersebut dan respon kebijakan yang berjalan selama ini di daerah untuk diperoleh rekomendasi kebijakan secara tepat untuk mencegah pernikahan dini di Indonesia kedepan.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN Pernikahan Dini merupakan gambaran rendahnya kualitas kependudukan dan menjadi fenomena tersendiri di berbagai daerah. Akibat kependudukan yang timbul di tingkat keluarga beragam dan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Disisi kebijakan nasional, respon atas masalah ini sudah menjadi isu yang cukup strategis namun belum memiliki gambaran akurat terhadap respon kebijakan yang diperlukan. Permasalahanpermasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan penelitian yang perlu dijawab antara lain: •
Sejauh mana dampak kependudukan yang terjadi saat ini di daerah terkait dengan pernikahan usia dini?
•
Peran kelembagaan dan Intervensi kebijakan apakah yang ada selama ini dan apa yang perlu dilakukan agar kebijakan pengendalian usia pernikahan dapat dilakukan secara tepat dan akurat? TUJUAN
•
Memperoleh gambaran komprehensif sejauh mana dampak sosial ekonomi kependudukan yang terjadi di daerah terkait dengan pernikahan usia dini dan sejauh mana peran pengambil kebijakan dalam mence gahnya.
•
Memperoleh gambaran kebijakan yang ada saat ini dan masukan rekomendasi kebijakan yang akurat terkait dengan upaya pengendalian usia pernikahan di Indonesia.
HASIL YANG DIHARAPKAN •
Diperolehnya
gambaran
komprehensif
mengenai
dampak
kependudukan yang terjadi terkait dengan pernikahan
sosial
ekonomi
usia dini secara
komprehensif di masing-masing wilayah dan peran pengambil kebijakan didalamnya. •
Diperolehnya masukan rekomendasi kebijakan secara akurat terkait dengan upaya pengaturan usia pernikahan untuk pengendalian dampak kependudukan.
BENTUK KAJIAN Penulisan Kajian dilakukan dalam dua bentuk: 1. Penelitian Kajian Penelitian Kajian terkait pernikahan usia dini ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang diharapkan atas tujuan kajian dengan melakukan studi kasus di 4 Provinsi terpilih untuk kemudian diperoleh hasil berupa analisis dan rekomendasi secara komprehensif.
2. Penulisan Policy Brief Penulisan policy brief bertujuan untuk memberikan gambaran ringkas berupa analisis kebijakan terkait pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia saat ini dan peran pengambil kebijakan didalamnya baik berupa gambaran desktriptif situasi yang terjadi di lapangan maupun rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan secara komprehensif.
METODE PENELITIAN KAJIAN Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan eksploratif dengan melakukan pengumpulan data primer berupa In-depth interview dan Focus Group Discussion serta menggunakan beberapa pendekatan dalam metodologi case study interpretif (memahami fenomena melalui pemaknaan dari orang-orang yang terlibat didalamnya) dan metodologi grounded theory (membangun kesimpulan secara induktif berdasarkan data yang diperoleh untuk menjelaskan suatu fenomena sosial). Selain itu dilakukan desk study untuk memperoleh data sekunder yang disusun berupa deskripsi statistik dan analisis data literatur untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan data lapangan yang diperoleh secara cross sectional di 4 Provinsi terpilih. OBYEK DAN LOKASI KAJIAN Obyek penelitian merupakan Provinsi yang mengalami tingkat pernikahan tinggi berdasarkan data Riskesdas 2010 dimana dilakukan Studi kasus ditingkat Keluarga dan Pengambil Kebijakan setempat. Dari seluruh Provinsi tersebut dipilih 4 Provinsi antara lain Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah dan Jawa Barat sebagai Provinsi yang akan diteliti. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan data Riskesdas 2010 dengan memilih Provinsi dengan tingkat pernikahan dini tertinggi. Provinsi dengan persentase perkawinan dini (<15 th) tertinggi adalah Kalimantan Selatan (9 persen), Jawa Barat (7,5 persen), serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7 persen dan Banten 6,5 Persen. Sementara Provinsi dengan persentase perkawinan dini untuk interval 15-19 tahun
tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Tengah (52,1%), Jawa Barat (50,2 persen), serta Kalimantan Selatan (48,4%), Bangka Belitung (47,9%) dan Sulawesi Tengah (46,3%). Selain itu pemilihan lokasi dilakukan sebab Keempat Provinsi terpilih memiliki kecenderungan overpopulated diatas laju pertumbuhan penduduk nasional (1,49%) dimana keempat provinsi tersebut antara lain: Kalimantan Selatan (1,98%), Bangka Belitung (3,14) Sulawesi Tengah (1,94%) dan Jawa Barat (1,89%). Selain itu secara lebih mendalam akan dilakukan studi pada satu kabupaten setempat di masing masing Provinsi yang cenderung padat penduduk (overpopulated ). Untuk Kalimantan Selatan dilakukan di Kab. Banjar (Martapura), salah satu kawasan padat penduduk di Kalimantan Selatan sekaligus Kabupaten yang menopang kawasan urban Banjarmasin dan memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi di Kalsel. Untuk Provinsi Bangka Belitung dilakukan di Kab. Bangka Selatan yang merupakan kawasan kantong kemiskinan dan memiliki tingkat pernikahan dini tinggi. Untuk Provinsi Sulteng dilakukan di Kab Donggala, salah satu kawasan dengan tingkat pernikahan dini tinggi dan padat penduduk karena penopang terdekat kawasan urban Kota Palu. Di Jawa Barat dilakukan di Kab. Cianjur yang merupakan salah satu kawasan padat penduduk sekaligus merupakan daerah dengan tingkat pernikahan dini tinggi.
JADWAL KAJIAN Kegiatan penulisan kajian akan dilakukan pada medio Maret-September 2012 dengan mempertimbangkan aksesibilitas lokasi dan berbagai keterbatasan serta hambatan yang dapat saja terjadi di lapangan.
