Program Dana Otonomi Khusus sebagai Kebijakan Pemerintah
Oleh: Dian Ratnasari
Definisi
Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentra desentralisa lisasi si yang yang terdiri terdiri dari Dana Perimba Perimbangan ngan dan Dana Otonomi Otonomi Khusus dan Penyesua Penyesuaian. ian.Tra Transfe nsferr ke Daerah Daerah ditetap ditetapkan kan dalam dalam APBN, APBN, Peratur Peraturan an Presiden Presiden,, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuan Keuanga gan n selaku selaku Kuasa Kuasa Pengg Pengguna una Angga Anggaran ran atas atas nama nama Mente Menteri ri Keuan Keuanga gan n selak selaku u Pengguna Anggaran untuk tiap jenis Transferke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah.
Dasar Hukum
1. UU Nomor Nomor 33 Tahun Tahun 2004 tentang tentang Perimba Perimbangan ngan Keuangana Keuanganantar ntaraa Pemerin Pemerintah tah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. PP Nomor Nomor 55 Tahun Tahun 2005 tentang Dana Dana Perimbangan Perimbangan;; dan 3. PMK Nomor 04/PMK.07/2008 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan danPertanggungjawaban danPertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.
Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah
Dalam rangka pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah, DirekturJenderal Perimbangan Keuanga Keuangan n
menerbi menerbitka tkan n
Surat Surat
Perintah Perintah
Membaya Membayarr
(SPM) (SPM)
sebagai sebagai
perintah perintah
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Direktur Direktur Pengelol Pengelolaan aan Kas Negara.B Negara.Berda erdasark sarkan an SPM sebagai sebagaiman manaa dimaksu dimaksud d Direktur Direktur Jendera Perbendaharaan Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencaira Pencairan n Dana (SP2D). (SP2D). Pemerin Pemerintah tah Daerah Daerah menyam menyampaik paikan an konfirm konfirmasi asi tanda tanda terima terima
Transfer ke Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat lima hari kerja setelah Transfer Ke Daerah tersebut diterima.
Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah
Dalam rangka penyaluran Transfer ke Daerah, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka rekening pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Daerah.Penyaluran Transfer ke Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DBH PBB dan DBH BPHTB 1. Penyalu Penyaluran ran DBH PBB dan DBH BPHTB dilaksanaka dilaksanakan n berdasa berdasarkan rkan realisasi realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan. 2. Penya Penyalu luran ran DBH PBB PBB dan dan DBH DBH BPTHB BPTHB bagi bagian an daera daerah h dilak dilaksan sanak akan an secar secaraa mingguan. 3. Penyaluran Penyaluran DBH PBB bagian bagian pemerintah pemerintah yang dibagikan dibagikan secara merata merata kepada seluruh kabupaten dan kota, dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan November tahun anggaran berjalan. 4. Penyaluran Penyaluran DBH PBB bagian bagian pemerintah pemerintah yang dibagikan dibagikan sebagai sebagai insentif insentif kepada kabupaten dan/kota dilaksanakan dalam bulan November tahun anggaran berjalan. 5. Penyalu Penyaluran ran DBH BPTHB BPTHB bagian bagian pemerin pemerintah tah yang dialokasik dialokasikan an dengan dengan porsi porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota, dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan November tahun anggaran berjalan. 6. Penyaluran Penyaluran Biaya Pemungutan Pemungutan PBB PBB bagian daerah daerah dilaksanakan dilaksanakan secara bulanan bulanan
Dana Otonomi Khusus
Pasal 3 KMK ayat (2) menyebutkan bahwa penyaluran Dana Otonomi Khusus dilakukan setiap triwulan dengan jangka waktu pemberian: a. Penyaluran triwulan pertama pada bulan Februari sebesar 15% (lima belas persen). b. Penyaluran triwulan kedua pada bulan April sebesar 30% (tiga puluh persen).
c. Penyaluran triwulan ketiga pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen). d. Penyaluran triwulan keempat pada bulan Oktober sebesar 15% (lima belas persen).
Pasal 3 ayat (3) yang mengatur tentang pembagian kepada daerah-daerah harus diatur secara adil dan berimbang dengan Perdasus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah tertinggal. Pasal ini tidak mengatur teknis dan besarnya prosentase dana yang diberikan kepada Kabupaten/Kota.
Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksan pelaksanaan aan otonom otonomii khusus khusus suatu suatu daerah, daerah, sebagaim sebagaimana ana ditetap ditetapkan kan dalam dalam UndangUndangUndang Undang
Nomor Nomor 21 Tahun Tahun 2001 tentang tentang Otonomi Otonomi Khusus bagi Provinsi Provinsi Papua, Papua, dan
penyesuaian untuk beberapa daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya
Otonomi Daerah dan Pembiayaan Pembangunan
Pembangunan daerah disadari oleh Pemerintah bahwa itu merupakan suatu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu berbagai pembangunan diarahkan pada pembangunan daerah khususnya daerah-daerah yang relatif terbelakang dalam pertumbuhannya. Sedangkan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah salah satu indikatornya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Adapun pembangunan daerah dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun namun perlu perlu diketahu diketahuii bahwa bahwa pertumb pertumbuha uhan n ekonom ekonomii bukanlah bukanlah satu-sat satu-satuny unyaa sasaran sasaran pembangunan daerah namun karena pertumbuhan ekonomi itu perlu merupakan syarat untuk mengetahui masyarakat itu mengalami perbaikan atau tidak, selain itu pertumbuhan ekonomi itu sebagai pijakan untuk mencapai tujuan pembangunan lainnya yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur.
Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersifat desentralisitik memang memiliki beberapa keuntung keuntungan. an. Terdap Terdapat at tiga keuntun keuntungan gan suatu suatu sistem sistem yang yang terdese terdesentr ntralis alisasi, asi, pertama, output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kedua, meningkatkan persaing persaingan an antar antar Pemeri Pemerintah ntah lokal lokal agar bekerja bekerja lebih lebih efisien, efisien, sehingga sehingga perpinda perpindahan han penduduk yang dapat menyebabkan perubahan besar dalam perekonomian lokal tidak perlu perlu terjadi terjadi lagi. lagi. Ketiga, mendorong eksperimen dan inovasi barang dan jasa untuk kebutuhan lokal.
Sasaran yang Ingin Dicapai
Meningka Meningkatnya tnya pemerat pemerataan aan dan mutu mutu pelayan pelayanan an di sektor sektor pendidi pendidikan kan (Target (Target penggunaan dana sekitar 30%)
Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan di sektor kesehatan (target penggunaan dana sekitar 15%)
Berkembangnya ekonomi rakyat (melalui kebijakan pemberian kredit lunak dalam usaha ekonomi produktif/paket program pemberdayaan ekonomi masyarakat).
Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan di sektor perhubungan infrastruktur (target diarahkan untuk penyediaan insfrastruktur strategis).
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat (pengembangan sektor-sektor lain targetnya diarahkan untuk mendukung terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta tersedianya prasarana dan sarana publik).
Penciptaan dan perluasan lapangan kerja daerah (targetnya mengurangi pengangguran tenaga kerja).
Kendala yang Dihadapi
Hasil Hasil penyalu penyaluran ran dana dana Otonomi Otonomi khusus selama selama ini masih masih belum belum optimal optimal dan perlu perlu berbagai revisi. Sesuai laporan Setda bahwa penggunaan Dana Otonomi Khusus masih kurang sesuai dengan rencana strategis yang dibuat Pemerintah Provinsi. Selain itu masih lemahnya pertanggungjawaban pegawai Pemda terhadap keuangan publik.
Dilihat dari sisi pembelanjaan/penggunaan dana Otonomi khusus dalam kerangka manajemen keuangan daerah, Pemerintah Daerah kurang mempunyai sense of belonging. Pengguna Penggunaan an dana dana masih masih kurang kurang terprog terprogram ram dan kompreh komprehensi ensiff untuk untuk menyele menyelesaik saikan an persoalan mendasar di Papua. Berdasarkan temuan bahwa ada pos-pos yang menyerap anggaran namun tidak termasuk dalam anggaran APBD daerah memang sudah menjadi persoalan yang kompleks di Indonesia pada umumnya.
Kesimpulan
Melihat perbedaan yang sangat besar dalam pemanfaatan dana antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota selama ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian selama ini masih belum sesuai dengan perbedaan karakteristik daerah. Pembagian dana dengan bagian Pemerintah Provinsi lebih banyak yakni 60% sedangkan Pemerin Pemerintah tah Kabupate Kabupaten/Ko n/Kota ta sebanyak sebanyak 40% tidak tidak dapat dapat menjam menjamin in upaya upaya pemerat pemerataan aan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi. Salah satu sebab adalah karena luasnya daerah Provinsi sedangkan jaringan transportasi dan telekomunikasi tidak mendukung.
