KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)
KATA PENGANTAR Sebagai Pemerintah
konsekuensi
Daerah
dari
Kabupaten
pelaksanaan
Bantaeng
otonomi
berupaya
daerah,
memberikan
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat. Tuntutan untuk memberikan pelayanan tersebut merupakan keharusan dan tidak dapat dapat diabaikan dan ditunda mengingat pelayanan pemerintah daerah ini merupakan hak dasar masyarakat. Dalam
menyongsong
era
globalisasi
dan
akan
segera
diberlakukannya pasar bebas, tentunya akan terjadi kompetisi yang sangat ketat dalam dunia usaha ataupun investasi, di mana akan banyak membutuhkan informasi tentang peluang usaha, perizinan-perizinan ataupun dokumen-dokumen lain. Mengantisipasi Mengantisipasi hal tersebut, tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor Nomor 27 Tahun 2007 tentang tentang Lembaga Teknis Daerah (Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Dengan terbentuknya Kantor PTSP tersebut, aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng
pelayanan oleh
kepada masyarakat
diharapkan dilaksanakan dengan mudah, cepat, transparan, efesien, akuntabel, dan anti pungutan liar. Seiring dengan telah dibentuknya Kantor PTSP, PTSP,
patut kiranya
disambut dengan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT, semoga kantor PTSP Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam memberikan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha dapat sukses dan berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat dan merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk meningkatkan
i
kualitas pelayanan prima khususnya di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bantaeng..
Bantaeng, 28 Februari 2014
Kepala Kantor PTSP Kabupaten Bantaeng,
MUHAMMAD TAFSIR P., S.S.,M.AP NIP. 19690515 199803 1 012
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................. iii I.
PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang ............................................................................ 1 B. Landasan Hukum ......................................................................... 3 C. Maksud, Tujuan dan Manfaat Pelayanan ................................... 5 D. Visi, Misi, Motto, dan Janji Layanan ........................................... 6
II.
KELEMBAGAAN .............................................................................. 7 A. Struktur Organisasi Kantor PTSP ................................................ 7 B. Personalia Kantor PTSP .............................................................. 8
III. PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA KPTSP .......... 12 A. Jenis Pelayanan Perizinan .......................................................... 12 B. Makanisme/Prosedur Pelayanan ................................................ 13 C. Realisasi KPTSP ......................................................................... 17 D. Penghargaan ............................................................................... 22 E. Permasalahan yang Dihadapi ..................................................... 23 F. Kewenangan ............................................................................... 24 G. Hubungan dengan SKPD Teknis Terkait .................................... 25 H. Peningkatan Kualitas Pelayanan ................................................ 25 I.
Paradigma Pelayanan ................................................................. 26
IV. PENANGANAN PENGADUAN DAN EVALUASI SECARA EFISIEN............................................................................................27 A. Manfaat yang diperoleh .............................................................. 28 B. Kesimpulan ................................................................................. 28
BIODATA PNS dan Non PNS Kantor PTSP ........................................ 30
iii
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dasar pertimbangan diberlakukannya otonomi daerah adalah terwujudnya keseimbangan antara inovasi dan efisiensi pemerintah dalam menjalankan fungsi – fungsi pelayanan publik. Eksistensi otonomi daerah merupakan tonggak perubahan pelayanan publik bagi masyarakat di daerah. Pada masa lalu, pelayanan publik identik dengan proses yang berbelit-belit, biaya tinggi dengan persyaratan yang begitu rumit dan tidak jarang
memberatkan
serta
membingungkan
masyarakat
yang
membutuhkan pelayanan dari aparatur pemerintah. Oleh karena itu, implementasi otonomi daerah merupakan momen yang tepat bagi daerah untuk mengurangi bahkan menghilangkan citra negatif pelayanan publik di masa lalu dan menciptakan pelayanan publik yang jauh lebih merakyat, baik secara prosedur maupun teknis pelaksanaannya baik di mata aparat maupun masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan non perizinan sebagaimanan diamanatkan oleh Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu di Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu. Dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka dibentuklah Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu (Kantor PTSP) Kabupaten Bantaeng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun
1
2007
maka
diharapkan
Kabupaten
Bantaeng
memiliki
keunggulan
kompetitif dalam memberikan pelayanan perizinan yang prima. Dituangkannya pelayanan prima dalam visi dan misi Nasional Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah daerah
dalam menjalankan tugas-tugas
pemerintahan. 1.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah garda terdepan pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar – benar dinilai dari seberapa baik pelayanan kantor perizinan ini.
2.
Melalui Kantor PTSP masyarakat dapat pelayanan birokrasi melalui satu pintu, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, akuntabel, transparan, terjangkau dan pasti. Akan tetapi, pada realitasnya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sistem yang belum efektif dan efesien yang belum sesuai dengan tuntutan dan ekspektasi masyarakat, salah satunya adalah sinergitas dan komitmen dengan SKPD teknis terkait belum terbangun secara optimal. Ini ditandai dengan tidak konsistensinya indikator waktu dan mekanisme pelayanan sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa dimana masyarakat sebagai kelompok yang dilayani belum mendapatkan pelayanan yang prima. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng dengan SKPD Teknis Terkait masih perlu
2
ditingkatkan dengan melakukan perubahan/reformasi birokrasi, agar pelayanan
yang berkualitas dan kepuasan masyarakat
pengguna
jasa dapat terwujud sebagai upaya untuk menerapkan best practices (praktek-praktek terbaik) menuju pengejawantahan prinsip-prinsip good governance (tata kelola kepemerintahan yang baik) dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. B. Landasan Hukum 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 5.
Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
9.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
10. Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM;
3
11. Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008; 12. Permendagri
Nomor
24
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Permendagri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 14. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; 15. Keputusan MENPAN Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng; 17. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng; 18. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor Pendelegasian
Kewenangan
503/534/XII/2008 tentang
Penandatanganan
Dokumen
Perizinan; 19. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 503/535/XII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan dari SKPD Teknis ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 20. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 36 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bantaeng.
4
C. Maksud, Tujuan dan Manfaat Pelayanan a. Maksud Maksud didirikannya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang prima melalui satu pintu khususnya dibidang pelayanan perizinan dan non
perizinan.
Hal
tersebut
diharapkan
dapat
mendorong
terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Bantaeng.
b. Tujuan 1.
Mewujudkan Pelayanan prima.
2.
Meningkatkan
efisiensi
dan
efektifitas
kinerja
aparatur
Pemerintah Kabupaten Bantaeng, khususnya yang terlibat langsung dengan pelayanan masyarakat. 3.
Mendorong kelancaran pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Pembangunan.
c. Manfaat Pelayanan 1.
Mendapat pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan pasti.
2.
Mendapat efisiensi waktu dengan hanya mendatangi satu tempat.
3.
Mendapat kepastian waktu penyelesaian.
4.
Mendapatkan kepastian biaya.
5
5.
Mendapatkan jaminan pelayanan tanpa pungli.
6.
Mendapatkan pelayanan dengan mekanisme prosedur yang sederhana.
7.
Memiliki hak untuk menyampaikan keluhan/saran perbaikan terhadap pelayanan yang diperoleh.
8.
Mendapatkan
legalitas
untuk
menjalankan
usaha
dan
kemudahan akses pada lembaga lainnya. D. Visi, Misi dan Motto Visi Mewujudkan
Pelayanan
Prima
Menuju
Tata
Kelola
Kepemerintahan yang Baik.
Misi 1.
Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan.
2.
Meningkatkan kualitas organisasi dan kepegawaian
3.
Meningkatkan kualitas informasi dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi.
4.
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset.
5.
Mendorong terciptanya gairah usaha / investasi.
Motto Kepuasan Pengguna Layanan adalah Komitmen Kami.
6
Janji Layanan 1.
Menjalankan tugas pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan terpadu satu pintu (kesederhanaan, kejelasan, kepastian hukum, kemudahan akses, kenyamanan, dan kedisiplinan).
2.
Memproses perizinan dengan cepat, mudah, tranparan, dan bertanggungjawab.
3.
Melayani pengguna jasa dengan profesional.
II. KELEMBAGAAN A. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng adalah salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Perda Nomor 27 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng. Adapun Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut. KEPALA KANTOR
MUHAMMAD TAFSIR P., S.S.,M.AP
SUB BAGIAN TATA USAHA
NURBANI LILI
SEKSI PERIZINAN
SEKSI NON PERIZINAN
SEKSI PENGADUAN &EVALUASI
Hj. FAHMIATY
JUMHARIANI, S.E
SUMARLIN S, S.Sos
7
B. Personalia Kantor PTSP Untuk
dapat
memberikan
pelayanan
yang
optimal
kepada
masyarakat, saat ini kondisi aparat dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah sebanyak 12 (dua belas) orang, meliputi Kepala Kantor sebanyak 1 (satu) orang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebayak 1 (satu) orang, Kepala Seksi Perizinan 1 (satu) orang, Kepala Seksi Non Perizinan 1 (satu) orang, dan Kepala Seksi Pengaduan dan Evaluasi 1 (satu) orang, dan staf PNS 7 (tujuh) orang, serta staf honorer 7 (tujuh) orang dan staf Magang 3 (tiga) orang, untuk melayani 10 jenis izin. Aparat tersebut direkrut berdasarkan kompetensi pada bidangnya masing –masing, sehingga telah memiliki pengalaman dasar. Dengan demikian, pegawai yang ditugaskan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilakukan penilaian terhadap kinerjanya sebagai dasar pelaksanaan tugas personil yang ditempatkan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng. Data
PNS
Kantor
PTSP
Kabupaten
Bantaeng
menurut
Pangkat/Golongan dan Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut : No
NAMA / NIP
PANGKAT /GOL.
JABATAN
1.
Muhammad Tafsir P, S.S.M.AP NIP.19690515 199803 1 012
Pembina IV/a
Kepala Kantor
2.
Hj. Fahmiaty NIP. 19600718 198303 2 003
Penata Tk.I III/d
Kasi Perizinan
3.
Nurbani Lili NIP. 19620618 198502 2 002
Penata Muda Tk.I III/b
Kasubag. Tata Usaha
4.
Jumhariani, S.E NIP. 19800704 200502 2 005
Penata Muda Tk.I III/b
Kasi Non Perizinan
5.
Sumarlin S, S.Sos NIP. 19790108 200801 1 006
Penata Muda Tk.I III/b
Kasi Pengaduan & Evaluasi
8
6.
Muslimin, S.Kom NIP. 19850720 201001 1 027
Penata Muda III/a
Staf
7.
Irayanti, S.Sos NIP. 19880727 201111 2 001
Penata Muda III/a
Staf
8.
Fauzi Arfah, A.Md NIP. 19840427 20111 1 001
Pengatur II/c
Staf
9.
Neta Herawati NIP. 19830114 200701 2 004
Pengatur Muda Tk.I II/b
Staf
10.
Rakhmawaty Nawawi, S.Sos NIP. 19840830 200701 2 002
Pengatur Muda Tk.I II/b
Staf
11.
Arnita, S.E NIP. 19820525 200801 2 023
Pengatur Muda Tk.I II/b
Staf
12.
Ishwar Sarjani Karim NIP. 19850722 200903 1 002
Pengatur Muda Tk.I II/b
Staf
Data Non PNS Kantor PTSP Kabupaten Bantaeng menurut TMT (Tanggal Mulai Terhitung) dapat dilihat pada tabel berikut : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
NAMA / TEMPAT TGL. LAHIR Hasriati, S.Sos Jeneponto, 25 – 08 – 1981 Muh. Takdir Rahman, SE Bantaeng, 30 – 06 – 1975 Aspawaty Jeneponto, 04 – 05 – 1981 Syafaruddin, S.Sos Jeneponto, 12 – 04 1990 Syarifuddin, S.Sos Katulu, 25 – 05 – 1981 Abd Wakid Bantaeng, Tahun 1971 Taufik N Bantaeng, 23 – 10 – 1983 Jumriani Bantaeng, 03 – 12 – 1994
TMT
KETERANGAN
01-06-2004
Honorer
06-05-2002
Honorer
03-01-2005
Honorer
01-10-2008
Honorer
02-07-2007
Honorer
30-05-2001
Honorer
01-10-2008
Honorer
04-03-2013
Magang
9.
A. Nhian Anita Utamy Bantaeng, 12 – 12 – 1994
26-08-2013
Magang
10.
Irwan Agusty Bantaeng, 17 – 02 – 1995
17-02-2014
Magang
9
Data PNS dan Non PNS menurut Tingkat Pendidikannya pada Kantor PTSP Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada tabel berikut : No.
Tingkat Pendidikan
PNS
NON PNS
1.
Strata 2
1 Orang
-
2.
Strata 1
6 Orang
4 Orang
3.
Diploma
1 Orang
4.
SMU
4 Orang
6 Orang
Jumlah
12 Orang
10 Orang
Keterangan
7 Orang Honorer 3 Orang Magang
10
MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTAENG
P N
N
A
S T K IS
Ditolak
G
N S I
PELAYANAN PENDAFTARAN
N A
IN E
PELAYANAN INFORMASI
G U
T
PETUGAS PENGHUBUNG
E
Disetujui
PEMROSESAN
PELAYANAN SKRD
J A
BANK SUL-SEL
S A PENYERAHAN IZIN
11
III. PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PTSP A. Jenis Pelayanan Perizinan Jenis perizinan yang dilayani terdiri atas pelayanan perizinan yang merupakan pelayanan satu pintu, yang prosesnya telah ditetapkan di satu SKPD yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di mana rekomendasi masih diproses pada SKPD teknis terkait. Jenis – jenis pelayanan dapat dilihat pada table berikut : NO
1.
JENIS IZIN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tanda Daftar
SKPD TEKNIS/ INSTANSI TERKAIT
Dinas Perindag &
Dinas Perindag & Tamben
TDI dan Izin Usaha
Dinas Perindag &
Izin Usaha Bahan
Tamben Dinas Perindag &
Bakar Minyak (BBM)
Tamben
Tanda Daftar Gudang
Dinas Perindag &
/ Ruang(TDG / R)
Tamben
Izin Mendirikan
Dinas PU &
Bangunan (IMB)
Kimpraswil
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
9.
Izin Gangguan (HO)
10.
Izin Trayek
MASA BERLAKU
6 Hari
2 Tahun
6 Hari
5 Tahun
5 Hari
2 Tahun
4 Hari
1 Tahun
6 Hari
2 Tahun
5 Hari
-
6 Hari
2 Tahun
4 Hari
3 Tahun
5 Hari
3 Tahun
4 Hari
1 Tahun
Tamben
Perusahaan (TDP)
Industri (IUI)
WAKTU PENGURUSAN
Bag. Perekonomian SETDA Bag. Pembangunan SETDA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Perhubungan dan Infokom
12
B. Mekanisme / Prosedur Pelayanan Mekanisme / Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibuat sesederhana mungkin, sehingga masyarakat bisa memahami dengan cepat dalam mengurus perizinan yang dibutuhkan. Adapun Mekanisme / Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor PelayananTerpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut : I. Meja Layanan Informasi a. Memberikan informasi tentang kelengkapan persyaratan izin; b. Memberikan informasi tata cara pengisian formulir; c. Memberikan informasi tentang detail biaya retribusi izin secara transparan; d. Memberikan formulir kepada pengguna jasa; e. Meregister data permohonan formulir dalam buku register; f. Membuat laporan mingguan kepada Kepala Seksi Perizinan dan Kepala Seksi Non Perizinan untuk diteruskan kepada Kepala Kantor melalui Kasubag Tata Usaha. II. Meja Layanan Pendaftaran a. Menerima berkas formulir penggunan jasa; b. Memeriksa berkas permohonan pendaftaran dan Meninjau ulang hasil pengisian formulir permohonan dan kelengkapannya; c. Meregister data pendaftaran ke dalam buku register; d. Memberikan sticker label map setelah persyaratan izin lengkap; e. Membuat
surat
pengantar
berkas
dokumen
permohonan
pendaftaran dan BAP ke SKPD teknis; f. Meregister bukti penyerahan dokumen permohonan pendaftaran kepada Tim Penghubung;
13
g. Meregister dokumen Rekomendasi SKPD teknis yang diterima melalui Tim Penghubung; h. Menginput data pendaftaran ke dalam sistem aplikasi; i. Mengembalikan dokumen kelengkapan pendaftaran kepada penggunan jasa bersangkutan ( yang tidak direkomendasikan oleh SKPD teknis) j. Meregister
kelengkapan
pendaftaran
yang
tidak
direkomendasikan dalam buku register; k. Meregister bukti penyerahan kelengkapan pendaftaran yang tidak direkomendasikan kepada pengguna jasa bersangkutan; l. Meregister bukti penyerahan dokumen kelengkapan pendaftaran kepada
Petugas
Meja
Layanan
Pemrosesan
( yang
direkomendasikan oleh SKPD teknis ) ke dalam sistem aplikasi; m. Membuat laporan mingguan kepada Kepala Seksi Perizinan dan Kepala Seksi Non Perizinan untuk diteruskan kepada Kepala Kantor melalui Kasubag Tata Usaha. III. Meja Layanan SKRD a. Memberikan kuitansi pembayaran kepada pengguna jasa untuk disetor ke Bank Sulsel; b. Merekapitulasi bukti pembayaran (STS) setiap izin yang telah terbayar dalam buku register; c. Menginput data bukti pembayaran (STS) ke dalam sistem aplikasi; d. Mengirim bukti pembayaran (STS) ke SKPD teknis setiap akhir bulan; e. Membuat laporan mingguan kepada Kepala Seksi Perizinan dan Kepala Seksi Non Perizinan untuk diteruskan kepada Kepala Kantor melalui Kasubag Tata Usaha.
14
IV. Meja Layanan Pemrosesan a. Memeroses
izin
yang
telah
dibayar
retribusinya/
direkomendasikan pihak yang berwenang; b. Memeriksa ulang redaksi penulisan dan unsur-unsur data lainnya; c. Mencetak data dokumen izin ke dalam sistem aplikasi; d. Melakukan
parafisasi
/
penandatangan
oleh
pihak
yang
berwenang; e. Meregister bukti penyerahan dokumen izin kepada Petugas Meja Layanan Penyerahan; f. Membuat laporan mingguan kepada Kepala Seksi Perizinan dan Kepala Seksi Non Perizinan untuk diteruskan kepada Kepala Kantor melalui Kasubag Tata Usaha. V. Meja Layanan Penyerahan a. Meregister penerimaan dokumen izin dari Petugas Meja Layanan Pemrosesan; b. Meregister penyerahan dokumen izin dalam buku register; c. Menginput data dokumen izin ke dalam sistem aplikasi; d. Menyediakan buku penerimaan dokumen izin; e. Menyerahkan dokumen izin kepada pengguna jasa; f. Mencetak sticker label IMB; g. Membuat laporan mingguan kepada Kepala Seksi Perizinan dan Kepala Seksi Non Perizinan untuk diteruskan kepada Kepala Kantor melalui Kasubag Tata Usaha.
VI. Meja Layanan Pengaduan a. Meregister data keluhan pengguna jasa; b. Mencatat objek keluhan pengguna jasa; c. Menginput data keluhan pengguna jasa;
15
d. Menindaklanjuti keluhan pengguna jasa kepada Kepala Seksi Pengaduan dan Evaluasi; e. Merespon keluhan pengguna jasa sesuai detail permintaanya dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; f. Memberikan jawaban atau tanggapan atas keluhan pengguna jasa bersangkutan melalui sarana telekomunikasi sesuai standar waktu yang ditetapkan; g. Membuat catatan persepsi pengguna jasa setelah diberikan jawaban atau tanggapan dalam buku register; h. Memonitoring perilaku pengguna jasa yang sedang mengurus Perizinan secara tidak langsung; i. Menggali informasi eksternal terkait perilaku pelayanan bagi pegawai lingkup Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu; j. Membuat Laporan Mingguan kepada Kepala Seksi Pengaduan dan Evaluasi untuk diteruskan kepada Kepala Kantor melalui Kasubag Tata Usaha.
16
C. Realisasi KPTSP Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng beroperasi mulai pada tanggal 2 Februari tahun 2009. Jumlah perizinan yang dikelola oleh Kantor PTSP sebanyak 10 jenis izin. Dari izin yang diterbitkan oleh Kantor PTSP dari bulan Januari s.d Desember 2013 sebanyak 1.740 Pemohon, baik izin baru maupun perpanjangan. Adapun data pemohon dapat dilihat sebagai berikut. DAFTAR JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN JANUARI s.d DESEMBER 2013
NO
JENIS IZIN
1.
JUMLAH IZIN JUMLAH
BARU
PERPANJANGAN
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) TDI dan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanda Daftar Gudang (TDG) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
366
211
577
256
56
312
32
11
43
1
1
2
8
11
19
102
-
102
344
227
571
2
38
40
9.
Izin Gangguan (HO)
62
11
73
10.
Izin Trayek
-
1
1
1.173
567
1.740
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Jumlah
17
SIUP 73 1
40
TDP 577
IUI
571
BBM TDG IMB
2 102 19
43
312
SITU IUJK HO Izin Trayek
Dari hasil tersebut di atas diperoleh karena adanya koordinasi dan kerja sama dengan SKPD teknis terkait, sehingga perizinan dan non perizinan menjadi lancar dan akuntabel karena prosesnya melalui peninjauan di lapangan oleh tim teknis dari SKPD terkait.
Realisasi Anggaran Keuangan Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng untuk Tahun Anggaran 2013 di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng mengelola Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Lansung sebesar Rp. 1.031.067.100,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 963.409.545,atau 93.44%. yang terdiri atas: a. Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 743.969.000,terealisasi Rp. 719.597.645,- atau 96.73%
membiayai Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp. 570.910.000,- terealisasi sebesar Rp. 554.775.645,- atau 97.17% dan Belanja langsung sebesar
18
Rp. 173.059.000,- terealisasi sebesar Rp. 164.822.000,- atau 95.24%. b. Belanja Barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp.225.202.100,terealisasi
sebesar
Rp.183.171.900,-
atau
81,34%
yang
membiayai pengeluaran antara lain: - Belanja bahan habis pakai yang dianggarkan sebesar Rp.11.340.900,- terealisasi sebesar Rp. 11.160.900,- atau 98,41% -
Belanja
bahan/material
yang
dianggarkan
sebesar
Rp.12.750.000;- terealisasi sebesar Rp. 12.750.000,- atau 100% -
Belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp. 19.990.000,terealisasi sebesar Rp.12.665.500,- atau 63,36%
-
Belanja perawatan dan pemeliharaan kendaraan, dianggarkan sebesar Rp. 18.501.200,- terealisasi sebesar Rp. 18.230.000,atau 98,53%
-
Belanja cetak dan penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 21.325.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.
18.275.000,-
atau
85,70% -
Belanja makanan dan minuman dianggarkan sebesar Rp. 11.780.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.735.000,- atau 74,15%
-
Belanja
perjalanan
dinas
dianggarkan
sebesar
Rp.118.440.000,- terealisasi sebesar Rp.90.405.500,- atau 76,33%. dimana Belanja perjalanan dinas dalam daerah dianggarkan sebesar Rp. 21.900.000,- terealisasi sebesar Rp.11.540.000,- atau 52,70%. Belanja perjalanan dinas keluar daerah
dianggarkan
sebesar
Rp.96.540.000,-
terealisasi
sebesar Rp. 78.865.500,- atau 81,70%.
19
-
Belanja pakaian khusus hari - hari tertentu dianggarkan sebesar Rp. 5.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.600.000,atau 100%
-
Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp.5.475.000,terealisasi sebesar Rp.5.350.000,- atau 98%
c. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 61.896.000,- terealisasi sebesar
Rp. 60.640.000,- atau 97,97% dengan membiayai
kegiatan sebagai berikut: -
Pengadaan
kendaraan
dinas
operasional
dianggarkan
sebesar Rp.16.400.000,- terealisasi sebesar Rp.15.744.000,atau 96% -
Pengadaan peralatan gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 25.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.800.000,- atau 100%
-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000,- terealisasi sebesar Rp.5.400.000,- atau 90%.
-
Pengadaan meubeler dianggarkan sebesar Rp.13.696.000,terealisasi sebesar Rp. 13.696.000,- atau 100%.
Realisasi Retribusi a. IMB No
BULAN
JML. LEMBAR
JUMLAH (Rp.)
1.
Januari
9 Lembar
Rp. 12.693.750,-
2.
Februari
20 Lembar
Rp. 43.950.000,-
3.
Maret
3 Lembar
Rp. 3.937.500,-
4.
April
3 Lembar
Rp. 13.225.000,-
5.
Mei
4 Lembar
Rp. 14.725.000,-
6.
Juni
10 Lembar
Rp. 26.681.250,-
7.
Juli
8 Lembar
Rp. 16.687.500,-
TARGET / TAHUN
Rp.150.000.000,-
20
8.
Agustus
9.
September
10.
4 Lembar
Rp. 7.525.000,-
12 Lembar
Rp. 41.250.000,-
Oktober
5 Lembar
Rp. 9.350.000,-
11.
November
8 Lembar
Rp. 19.043.750,-
12.
Desember
8 Lembar
Rp. 22.425.000,-
94 Lembar
Rp.231.493.750,-
Persentase 154,33%
JML. LEMBAR
JUMLAH (Rp.)
TARGET/ TAHUN
JUMLAH
b. HO No
BULAN
1.
Januari
-
-
2.
Februari
2 Lembar
Rp. 1.597.350,-
3.
Maret
-
-
4.
April
1 Lembar
Rp. 3.250.000,-
5.
Mei
3 Lembar
Rp. 7.080.000,-
6.
Juni
5 Lembar
Rp. 5.161.500,-
7.
Juli
15 Lembar
Rp. 28.839.750,-
8.
Agustus
14 Lembar
Rp. 16.232.400,-
9.
September
11 Lembar
Rp. 30.948.000,-
10.
Oktober
9 Lembar
Rp. 11.928.000,-
11.
November
8 Lembar
Rp. 5.778.000,-
12.
Desember
6 Lembar
Rp. 33.504.000,-
74 Lembar
Rp.144.319.000,-
JUMLAH
Rp. 36.658.560,-
Persentase 393,64%
c. Izin Trayek No 1.
BULAN Januari
JML. LEMBAR
JUMLAH (Rp.)
-
-
TARGET / TAHUN Rp. 6.000.000,-
2.
Februari
-
-
21
3.
Maret
-
-
4.
April
-
-
5.
Mei
1 Lembar
Rp. 25.000,-
6.
Juni
-
-
7.
Juli
-
-
8.
Agustus
-
-
9.
September
-
-
10.
Oktober
-
-
11.
November
-
-
12.
Desember
-
-
1 Lembar
Rp. 25.000,-
JUMLAH
Persentase 0,42 %
D. Penghargaan Pada tahun 2009 Pemerintah Provinsi Sulawesi mengadakan penilaian terhadap pengelolaan perizinan yang dilakukan pemrintah daerah kabupaten dan kota. Dalam penilaian yang dilakukan lembaga survei independen, Business Digest (Majalah SWA Group) Pemerintah Kabupaten memperoleh meraih South Sulawesi Investment Award. Piala Gubernur Sulawesi Selatan penghargaan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng atas prestasinya dalam Unit Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2013 (Kategori Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu). E. Permasalahan yang Dihadapi Sejak beroperasionalnya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat berbagai hambatan dalam mengimplementasikan
22
pelayanan
perizinan
kepada
masyarakat
sebagaimana
yang
diharapkan. Permasalahan yang dimaksud adalah : a. Masih
terbatasnya
jumlah
dan
rendahnya
kapasitas
aparat
pelayanan. Kondisi aparat pelayanan dalam lingkup Kantor PTSP, dapat ditinjau baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas, masih terbatasnya aparat pelayanan sehingga belum memenuhi porsi pelayanan yang dibutuhkan, sedangkan dari segi kualitas, aparat pelayanan yang ada di Kantor PTSP yang direkrut dari beberapa SKPD mempunyai latar belakang pendidikan formal SLTA, Diploma, SI dan S2. Pada umumnya, mereka belum memiliki keterampilan yang sesuai tingkat kompetensi sebagai aparat pelayanan perizinan, sehingga hal ini akan menjadi tantangan yang diindikasikan lambatnya kinerja sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian, perlu dilakukan peningkatan kualitas aparat pelayanan melalui pelatihan teknis dan kepribadian. b. Sarana dan prasarana masih terbatas. Secara
umum
telah
memiliki
gedung
kantor
yang
representatif yang aksesibilatasnya dapat dijangkau oleh masyarakat dalam pemberian pelayanan, akan tetapi masih perlu dilakukan peningkatan sarana operasional pendukung guna memaksimalkan dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara prima. c. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. Jumlah layanan perizinan yang dilakukan oleh Kantor PTSP masih
terbatas,
pelayanan Bantaeng.
sehingga
perizinan Ke
belum
dalam
depan
dapat
lingkup
perlu
mengakses
Pemerintah
dilakukan
seluruh
Kabupaten
pengembangan/
23
penyempurnaan jaringan terhadap layanan perizinan tambahan untuk disesuaikan dengan layanan perizinan yang sudah ada.
F. Kewenangan Berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng, Keputusan Bupati Bantaeng Nomor
503/534/XII/2008
tentang
Pendelegasian
Kewenangan
Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor
503/535/XII/2008
tentang
Pendelegasian
Kewenangan
Pelayanan Administrasi Perizinan dari SKPD Teknis ke Kantor PTSP. Kewenangan pendelegasian pelayanan administrasi perizinan dari SKPD teknis kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut meliputi : 1.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3.
TDI dan Izin Usaha Industri (IUI)
4.
Izin Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM)
5.
Tanda Daftar Gudang/Ruang (TDG/R)
6.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7.
Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
8.
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
9.
Izin Gangguan (HO)
10. Izin Trayek Dengan kewenangan tersebut kepala kantor PTSP dapat memilki otoritas untuk memproses dan menandatangani 10 jenis perizinan dimkasud, sehingga penyelenggaraan pelayanan birokrasi lebih efektif dan efisien.
24
G. Hubungan dengan SKPD Teknis Terkait Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya merupakan Kantor Pelayanan yang siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang mengurus izin, sedangkan SKPD Teknis terkait memberikan rekomendasi terhadap kelayakan administrasi dengan penyesuaian kondisi di lapangan untuk dapat diterima atau ditolak terhadap permohonan perizinan. Dengan demikian, Kantor PTSP dan SKPD Teknis terus terjalin komunikasi dan koordinasi untuk pelayanan perizinan kepada masyarakat. H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan untuk mewujudkan One Stop Service (OSS), maka sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai tenaga pelaksana di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus betul – betul handal, sehingga untuk hal tersebut masih sangat perlu dilakukan on the job training (magang) dan pelatihan – pelatihan yang berkesinambungan, di samping sarana dan prasarana kantor yang memadai, hal ini dimaksudkan sebagai empowering (pemberdayaan aparatur). I.
Paradigma Pelayanan Orientasi pelayanan adalah memberikan kepuasan dalam memberi pelayanan,
sehingga
memberi
kesan
yang
menyenangkan
dan
memberikan citra positif di mata masyarakat karena pelayanan yang diberikan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima. Sedangkan prinsip Pelayanan Prima sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan
25
sarana dan prasarana, kemudahan akses masyarakat, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan. Dalam era reformasi dan keterbukaan saat ini dan dalam menghadapi pasar bebas, di mana ak an terjadi kompetisi yang sangat ketat dalam bidang usaha dan investasi, maka birokrasi dituntut harus mampu melaksanakan deregulasi dan debirokrasi dalam melayani masyarakat. Para birokrat yang masih mengedepankan perilaku, ” Mau dilayani, mengulur -ulur waktu” pikiran-
pikiran semacam ini harus diakhiri dan dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita, mengingat para birokrat digaji untuk
melayani dan
bukan untuk dilayani. Untuk hal tersebut, Kantor PTSP Kabupaten Bantaeng telah berupaya mengubah paradigma lama ”dilayani menjadi paradigma baru yaitu ”melayani pengguna jasa dengan hati yang tulus dan ikhlas”
Adapun paradigma baru tersebut antara lain : 1. Menempatkan pengguna jasa menjadi orang terpenting yang harus dilayani, sebab merekalah kami bekerja dan mendapat gaji. 2. Kami
tidak merasa berjasa dengan melayaninya, justru kami
berterima kasih telah mendapat kesempatan untuk melayaninya. 3. Begitupun dalam hal pemberian kenyamanan maka kebutuhan pengguna jasa perlu diperhatikan, seperti tempat parkir disiapkan, ruang tunggu yang memadai dan fasilitas-fasilitas lainnya. Paradigma ini akan menjadi tata nilai baru dan budaya kerja baru.
IV. PENANGANAN PENGADUAN DAN EVALUASI SECARA EFISIEN Berdasarkan
prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan, maka diaturlah
mekanisme
pengelolaan pengaduan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.
26
Penanganan Pengaduan dan Evaluasi dari masyarakat di tangani langsung
secara
efisien
dangan
tersedianya
Kotak
Pengaduan.
Mekanisme Pengelolaan pengaduan dimaksudkan untuk lebih tertib, teratur, terkoordinasi dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan agar tujuan Pengelolaan pengaduan masyarakat dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Dalam penanganan pengaduan / keluhan diharapkan akan dapat memberikan peluang untuk mengubah seorang pengguna jasa yang kurang puas menjadi pengguna jasa abadi. Untuk itu ada 4 aspek yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Empati pengguna jasa yang kurang berkenan; 2. Kecepatan dalam penanganan pengaduan / keluhan; 3. Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan pengaduan / keluhan; 4. Akses terhadap komunikasi dan informasi. A. Manfaat yang diperoleh Dari pengalaman selama beroperasinya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng, maka manfaat yang dirasakan masyarakat antara lain: 1.
Efisiensi waktu, karena pengguna jasa tidak perlu berulangkali mengurus berbagai macam perizinan. Hal tersebut dikarenakan perizinan dapat dilayani dan diselesaikan pada satu tempat dan pada waktu yang sama;
2.
Mendapatkan pelayanan yang lebih baik, mudah, cepat, transparan dan anti pungli;
3.
Terbentuknya citra yang baik mengenai pelayanan perizinan di Kabupaten Bantaeng;
4.
Pendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat di kabupaten Bantaeng;
27
5.
Terbangunnya rasa percaya masyarakat kepada birokrat;
6.
Meningkatkan legalitas usaha;
7.
Merangsang usaha dan investasi baru;
8.
Mewujudkan iklim usaha yang kondusif.
B. Kesimpulan a. Pelayanan satu pintu merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat diabaikan. b. Kepuasan pengguna jasa hanya dapat dicapai apabila aparatur yang memberikan pelayanan berpedoman pada visi dan misi pelayanan. c. Sistem, mekanisme, standar layanan merupakan kunci sukses pelayanan satu pintu dan satu pintu yang efektif dan efisien. d. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (cepat, mudah, transparan dan terjangkau masyarakat) dalam hal perizinan melalui pelayanan Prima yang merupakan kewajiban Aparatur Pemerintah sebagai Abdi Masyarakat dalam melayani masyarakat. e. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan Pelayanan Satu Pintu untuk pelayanan perizinan dan Berorientasi kepada pelayanan Prima, dengan demikian masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan merasakan manfaat dengan adanya Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
tersebut
sebagai
fasilitator
dalam
pelaksanaan
perizinan.
28
BIODATA PNS & NON PNS KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTAENG 1. N a m a
: MUHAMMAD TAFSIR P., S.S., M.AP
Tempat/ Tgl. Lahir
: Togo - Togo, 15 Mei 1969
Jabatan
: Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kontak Person (HP)
: 085 397 691 073
Alamat Rumah
: Griya PNS Bonto Atu Kab.Bantaeng
2. N a m a
: Hj. FAHMIATY
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bantaeng, 18 Juli 1960
Jabatan
: Kepala Seksi Perizinan
Kontak Person (HP)
: 082 193 913 028
Alamat Rumah
: Rappoa Kab.Bantaeng
3. N a m a
: NURBANI LILI
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bantaeng, 18 Juni 1962
Jabatan
: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kontak Person (HP)
: 081 241 140 31
Alamat Rumah
: BTN Tamarunang Permai Blok B No.8
4. N a m a
: JUMHARIANI, SE
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bantaeng, 04 Juli 1980
Jabatan
: Kepala Seksi Non Perizinan
Kontak Person (HP)
: 081 355 377 492
Alamat Rumah
: BTN Tamarunang Permai Blok B No.1
5. N a m a
: SUMARLIN S, S.Sos
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bantaeng, 08 Januari 1979
Jabatan
: Kepala Seksi Pengaduan dan Evaluasi
Kontak Person (HP)
: 085 242 299 077
Alamat Rumah
: Jl. Pahlawan Cabodo Kab.Bantaeng
29
6.
Nama
: MUSLIMIN, S.Kom
Tempat/ Tgl. Lahir
: Ujung Pandang, 20 Juli 1985
Jabatan
: Staf PNS
Kontak Person (HP) : 085 299 478 279
7.
Alamat Rumah
: Desa Pattalassang Kec.Tompobulu
Nama
: IRAYANTI, S.SoS
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bantaeng, 27 Juli 1980
Jabatan
: Staf PNS
Kontak Person (HP) : 085 240 621 806
8.
Alamat Rumah
: BTN Arakeke Blok E
Nama
: FAUZI ARFAH, A.Md
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bantaeng, 27 April 1984
Jabatan
: Staf PNS
Kontak Person (HP) : 081 342 992 627
9.
Alamat Rumah
: Jl. Seruni Bantaeng
Nama
: NETA HERAWATI
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bantaeng, 14 Januari 1983
Jabatan
: Staf PNS
Kontak Person (HP) : 082 396 132 515 Alamat Rumah 10. N a m a
: BTN Tamarunang Permai Blok C No.8 : RAKHMAWATY NAWAWI, S.Sos
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bantaeng, 30 Agustus 1984
Jabatan
: Staf PNS
Kontak Person (HP) : 082 346 662 284 Alamat Rumah
: Tanetea, Desa Nipa- Nipa Kec. Pa’jukukang
30
11. N a m a
: ARNITA, SE
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bantaeng, 25 Mei 1982
Jabatan
: Staf PNS
Kontak Person (HP) : 085 330 921 692 Alamat Rumah 12. N a m a
: Dampang Kel.Gt.Keke : ISHWAR SARJANI KARIM
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bantaeng, 22 Juli 1985
Jabatan
: Staf PNS
Kontak Person (HP) : 085 342 930 552 Alamat Rumah 13. N a m a
: Rappoa Kec Pa’jukukang : HASRIATI, S.Sos
Tempat/ Tgl. Lahir
: Jeneponto, 25 Agustus 1981
Jabatan
: Staf Honorer
Kontak Person (HP) : 085 242 579 566 Alamat Rumah 14. N a m a
: Jl. Bakri / Lr. Kayangan No.12B : MUH. TAKDIR RAHMAN, SE
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bantaeng, 30 Juni 1975
Jabatan
: Staf Honorer
Kontak Person (HP) : 081 343 653 781 Alamat Rumah 15. N a m a
: Jl. Elang Baru Bantaeng : ASPAWATY
Tempat/ Tgl. Lahir
: Jeneponto, 04 Mei 1981
Jabatan
: Staf Honorer
Kontak Person (HP) : 085 240 554 400 Alamat Rumah 16. N a m a
: BTN Aura Mustika Kel. Bonto Lebang : SYAFARUDDIN, S.Sos
Tempat/ Tgl. Lahir
: Jeneponto, 12 April 1990
Jabatan
: Staf Honorer
31
Kontak Person (HP) : 085 299 804 220 Alamat Rumah 17. N a m a
: Jl. Monginsidi I Bantaeng : SYARIFUDDIN, S.Sos
Tempat/ Tgl. Lahir
: Kaluku, 25 Mei 1981
Jabatan
: Staf Honorer
Kontak Person (HP) : 085 255 166 290 Alamat Rumah 18. N a m a
: Jl. Sungai Calendu : ABD. WAKID
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bantaeng, Tahun 1971
Jabatan
: Staf Honorer
Kontak Person (HP) : 085 341 254 299 Alamat Rumah 19. N a m a
: BTN Aura Mustika Kel. Bonto Lebang : TAUFIK N
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bantaeng, 23 Oktober 1983
Jabatan
: Staf Honorer
Kontak Person (HP) : 082 346 401 661 Alamat Rumah 20. N a m a
: Kamp. Makkaninong Bantaeng : JUMRIANI
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bantaeng, 03 Desember 1994
Jabatan
: Magang
Kontak Person (HP) : 082 393 094 011 Alamat Rumah 21. N a m a
: Desa Lonrong Kec. Eremerasa : A. NHIAN ANITA UTAMY
Tempat/ Tgl. Lahir
: Bantaeng, 12 Desember 1994
Jabatan
: Magang
Kontak Person (HP) : 082 346 204 140 Alamat Rumah
: Pullauweng, Ds.Ulugalung, Kec.Eremerasa
32
