Anggota : 1.
Feny triagustina
2.
Iin tifanni
3.
Mahdiah maimunah
4.
Dimas recha
5.
Dino marvin
Pendidikan Kewarganegaraan
PETA KONSEP Arti Luas Pengertian Arti Sempit Klasik Bentuk Pemerintahan
Monarki (Kerajaan) Republik
Sistem Pemerintahan
Klasifikasi Sistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan di berbagai negara
Parlementer
Presidensil
Referendum
Parlemen satu kamar dan dua kamar
Sistem Pemerintahan Belanda
PETA KONSEP Arti Luas Pengertian Arti Sempit Klasik Bentuk Pemerintahan
Monarki (Kerajaan) Republik
Sistem Pemerintahan
Klasifikasi Sistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan di berbagai negara
Parlementer
Presidensil
Referendum
Parlemen satu kamar dan dua kamar
Sistem Pemerintahan Belanda
Arti Lu Luas Suatu tatanan tatanan atau struktur pemerintahan pemerintahan negara yang bertitik tolak dari hubungan antar semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat (central government) dan bagian yang terdapat di dalam negara di tingkat lokal (local government).
Arti Arti Semp Sempit it Suatu tatanan tatanan atau struktur pemerintahan yang yang bertitik tolak dari hubungan sebagian organ negara di tingkat pusat, khususnya antara eksekutif dan legislatif.
Next
Pengertian Sistem Pemerinta han
Bentuk-bentuk pemerintahan
A. Bentuk Pemerintahan Klasik Pemerintahan klasik umumnya masih menggabungkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Dalam teori klasik, bentuk pemerintahannya dapat dibedakan berdasarkan jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya.
Berikut Tokoh-tokoh yang menganut teori klasik adalah : >
Berikut bentuk pemerintahan menurut Aristoteles :
Monarki
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum Tirani
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan pribadi Aristokrasi
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum Oligarki Ajaran Aristoteles (384 - 322 SM) http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya Politeia
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum Demokrasi
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan demi kepentingan seluruh rakyat
Aristokrasi Ajaran Plato (429 - 347SM) http://id.wikiped ia.org/wiki/Plato
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan Oligarki
Suatu bentu pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan Temokrasi Berikut bentuk pemerintahan menurut Plato :
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan Tirani
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran (sewenang-wenang) sehingga jauh dari cita-cita keadilan Demokrasi
Suatu bentuk pemerintahan yan dipegang oleh rakyat jelata
Ajaran Polybios (204122 SM) http://www.an swers.com/topi c/polybios
Next
Polybios
Berikut teori siklus pemerintahan menurut Polybios :
terkenal dengan teorinya yang disebut cyclus theory , yang sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari ajaran Aristoteles dengan sedikit perubahan yaitu dengan mengganti bentuk pemerinatahan politeia dengan demokrasi.
Monarki khlokrasi
Tirani
Demokrasi
Aristokrasi
O
ligarki
O
B. Bentuk Pemerintahan Monarki (Kerajaan) Menurut Leon Duguit, bentuk pemerintahan dibagi menjadi pemerintah Monarki dan Republik. Perbedaan antar keduanya adalah pada kepala negaranya. Dikatakan Monarki jika kepala negaranya berdasarkan turun-temurun. Dan Republik jika kepala negaranya dipilih, bukan berdasarkan keturunan. Berkaitan dengan bentuk pemerintahan, Prof. Padmo Wahyono, S.H, berpendapat bahwa aristokrasi dan monarki merupakan bentuk pemerintahan klasik, sedangkan monarki dan republik merupakan bentuk pemerintahan modern.
Adapun bentuk monarki ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu >
Monarki Absolut Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan hukun dan undang-undang yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh: Perancis semasa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal Letat Cest Moi. Daftar negara-negara dengan sistem monarki mutlak Arab Saudi (Raja Abdullah ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud) Brunei (Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah ) Swaziland (Raja Mswati III) Vatikan (Paus Benediktus XVI) Di Yordania dan Maroko, rajanya mempunyai banyak kuasa tetapi tidak boleh dianggap sebagai monarki yang mutlak. Manakala di Liechtenstein, hampir dua-pertiga penduduknya yang berhak mengikuti pemilu telah memberikan hak veto kepada kepala negaranya Pangeran Hans-Adam II.
Monarki Konstitutional Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi). Proses monarki konstitusional adalah sebagai berikut : a. Adakalanya proses monarki konstitusional itu datang dari inisiatif raja itu sendiri karena ia takut kekuasaannya akan runtuh / dikudeta. Contoh: negara Jepang dengan hak octrooi. b. Adakalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena adanya revolusi rakyat terhadap raja. Contoh: Inggris yang melahirkan Bill of RightsI tahun 1689, Yordania, Denmark, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam.
berikut daftar negara-negara yang menganut sistem ini >
Perancis
pernah menggunakan sistem ini untuk waktu singkat pada 17891792 dan 1815-1848.
Antigua dan Barbuda (Ratu Elizabeth II) Australia (Ratu Elizabeth II) Bahama (Ratu Elizabeth II) Barbados (Ratu Elizabeth II) Belanda (Ratu Beatrix) Belgia (Raja Albert II) Belize (Ratu Elizabeth II) Britania Raya (Ratu Elizabeth II) Denmark (Ratu Margrethe II) Greenland (Ratu Margrethe II) Grenada (Ratu Elizabeth II) Jamaika (Ratu Elizabeth II) Jepang (Maharaja Akihito) Kamboja (Raja Norodom Sihamoni) Kanada (Ratu Elizabeth II) Liechtenstein (Pangeran Hans Adam II) Luxemburg (Grand Duke Henri)
Daftar negara-negara dengan sistem monarki konstitusional
Malaysia (Yang di-Pertuan Agong Sultan Mizan Zainal Abidin) Monako (Pangeran Albert) Maroko (Raja Mohammed VI) Norwegia (Raja Harald V)
Papua Nugini (Ratu Elizabeth II) Saint Kitts dan Nevis (Ratu Elizabeth II) Saint Lucia (Ratu Elizabeth II) Saint Vincent dan Grenadines (Ratu Elizabeth II) Selandia Baru (Ratu Elizabeth II) Kepulauan Solomon (Ratu Elizabeth II) Spanyol (Raja Juan Carlos I) Swedia (Raja Carl XVI Gustaf) Thailand (Raja Bhumibol Adulyadej) Tuvalu (Ratu Elizabeth II) Uni Emirat Arab (Presiden Khalifa bin Zayed Al Nahayan) Yordania (Raja Abdullah II )
Next
Monarki Parlementer Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jatuh tegaknya pemerintah bergantung pada kepercayaan parlemen kepada para menteri. Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (simbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Raja tidak memegang pemerintahan secara nyata, tetapi para menteri yang bertanggung jawab atas nama dewan maupun sendirisendiri, sesuai tugas masing-masing. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di Inggris, Belanda, dan Malaysia.
Klasifikasi Sistem Pemerintahan
Istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, sistem dan pemerintahan. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga, hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagianbagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhannya itu. (Carl J. Friedrich). Sistem pemerintahan di dunia terbagi atas sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan di atas. Penggolongan kedua sistem pemerintahan ini didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Digolongkan sebagai sistem pemerintahan parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sedangkan dogolongkan sebagai sistem pemerintahan presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung legisaltif. berikut macam-macam sistem pemerintahan
>
1. Sistem Pemerintahan Parlementer Sistem parlementer adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan. Berbeda dengan sistem presidensil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem ini dikembangkan di berbagai negara, antara lain, adalah di Prancis, Kerajaan Inggris, dan negara-negara commonwealth, antara lain seperti : Kanada, Australia, India, dan sebagainya. Menurut Arend Ljiphart, perkembangan sistem ini pada umumnya melalui 3 fase, yaitu : 1.) Pada awalnya pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung jawab atas seluruh sistem politik atau kenegaraan. 2.) Kemudian muncul sebuah majelis dengan anggota yang menentang hegemoni raja. 3.) Majelis mengambil alih tanggung jawab atas pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemen, sehingga raja kehilangan sebagian kekuasaan tradisionalnya.
Ciri-ciri
Sistem Pemerintahan Parlementer
Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. Kepala negara ini tak bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan yang diambil oleh kabinet.
Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Kepala negara tak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara.
Badan
legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih lansung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Dan yang disebut sebagai eksekutif di sini adalah kabinet. Kabinet harus meletakkan atau mengembalikan mandatnya kepada kepala negara, manakala parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh menteri.
Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu. Sedangkan partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihak oposisi.
Ciri-ciri
Sistem Pemerintahan Parlementer
Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi, karena kabinet harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.
Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen. Dan menjadi tanggung jawab kabinet untuk melaksanakan pemilu dalam tempo 30 hari setelah pembubaran itu. Sebagai akibatnya, apabila partai politik yang menguasai parlemen menang dalam pemilu tersebut, maka kabinet akan terus memerintah. Sebaliknya, apabila partai oposisi yang memenangkan pemilu, maka dengan sendirinya kabinet mengembalikan mandatnya dan partai politik yang menang akan membentuk kabinet baru.
Menurut Rod Hague, sistem ini mempunyai ciri pokok, sebagai berikut
Partai-partai
yang menjalankan pemerintahan muncul dari majelis. Menteri-menteri pemerintah biasanya diambil dari anggota legislatif dan tetap menjadi anggota legislatif Kepala pemerintahan (yang disebut perdan menteri, premier atau kanselir) dan dewan menteri (yang disebut kabinet) dapat diberhentikan dari jabatannya melalui mosi tidak percaya oleh parlemen. Pos perdana menteri biasanya terpisah dari kepala negara Eksekutif adalah kolegiat, berbentuk kabinet di mana perdana menteri secara tradisional adalah orang pertama di antara sejumlah orang yang sederajat dalam kabinetnya. Eksekutif pluralistik ini berbeda dengan fokus dalam pemerintahan presidensial yang bertumpu pada seorang kepala eksekutif
Kelebihan dan kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer
1. Kelebihan
2. Kekurangan
Pembuatan
kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai atau koalisi partai. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhatihati dalam menjalankan pemerintahan.
Next
Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentikan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktuwaktu kabinet dapat bubar Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau abatan eksekutif lainn a.
B.
Sistem Parlemen Dua Kamar
Sistem parlemen dua kamar, adalah praktek pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas dua kamar. Di Britania Raya, sistem dua kamar ini dipraktekkan dengan menggunakan Majelis Tinggi (House of Lords) dan Mejelis Rendah (House of Commons). Dan di Amerika Serikat sistem ini diterapkan melalui kehadiran Senat dan Dewan Perwakilan. Indonesia juga menggunakan sistem yang agak mendekati sistem dua kamar melalui kehadiran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meskipun dalam prakteknya sistem ini tidak sepenuhnya diberlakukan karena persidangan MPR tidak berlangsung sesering persidangan DPR.
Belanda adalah kerajaan konstitusional yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer yang didukung oelh sistem multi partai. Dalam ketatanegaraan Belanda, secara resmi Raja/Ratu merupakan pengikat antara tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
KEKUASAAN LEGISLATIF Raja/Ratu menunjuk seorang wakil untuk menjalankan kekuasaan legislatif, yaitu sebagai anggota Tweede Kamer (Majelis Rendah). Mereka mempunyai hak inisiatif mengajukan rancangan undangundang. Suatu RUU, setelah mendapat persetujuan Tweede Kamer, harus diajukan kepada Eerste Kamer (Majelis Tinggi) untuk mendapatkan persetujuan. Oleh karena tidak memiliki hak amandemen terhadap suatu RUU, Eerste Kamer hanya dapat menyetujui atau menolaknya. RUU dapat pula diajukan oleh Menteri. RUU yang telah disetujui mulai berlaku diundangkan dalam lembaran negara (staatsblad)
Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen terdiri dari 2 (dua) majelis yaitu Tweede Kamer (Majelis Rendah) dan Eerste Kamer (Majelis Tinggi): 1. Eerste Kamer (Majelis Tinggi) Beranggotakan 75 orang yang dipilih untuk masa 6 tahun. Anggotaanggota Eerste Kamer dipilih oleh anggota Dewan Daerah Provinsi (Provinciale Staten). Pemilihan anggota Majelis Tinggi terakhir adalah pada tanggal 25 Mei 2003. Mereka memiliki hak veto dalam prosedur perundang-undangan
2. Tweede Kamer (Majelis Rendah)
Beranggotakan 150 orang, dipilih untuk masa 4 tahun. Sejak tahun 1917 berlaku sistem perwakilan berimbang (evenredige vertegenwoordiging), sehingga tercermin berbagai aliran politik dalam masyarakat. Pemilihan untuk anggota Tweede Kamer dilakukan secara langsung. Secara politis pemilihan anggota Tweede Kamer lebih menentukan dari pada Eerste Kamer. Pemilihan anggota Majelis Rendah terakhir adalah tanggal 22 November 2006 Tugasnya adalah mengontrol pemerintah.
KEKUASAAN EKSEKUTIF Menurut UUD Belanda, kekuasaan eksekutif ada di tangan Raja/Ratu. Karena Raja/Ratu tidak dapat diganggu gugat (onschendbaar), maka kekuasaan Pemerintah diletakkan di tangan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan menteri-menterinya yang bertanggung jawab pada parlemen. Para Menteri mengundurkan diri sehari sebelum pemilu yang diadakan setiap empat tahun sekali. Raja/Ratu hanya bertindak atas nasehat Raad van Staten (Council of State), juga dapat meminta nasehat dari ketua parlemen, ketua ketua fraksi dalam parlemen, ketua ketua partai, dan kalangan non politik. Perdana Menteri diangkat oleh Raja/Ratu dan para Menteri diangkat oleh Raja/Ratu atas rekomendasi Perdana Menteri.
Pemerintah Provinsi terdiri dari 3 organ, yaitu Provinciale Staten (Dewan Perwakilan Provinsi), Gedeputeerde Staten (Badan Pengurus Harian Provinsi) dan Commissaris der Koning/Koningin (Gubernur). Anggota-anggota Provinciale Staten dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi tersebut untuk masa empat tahun. Gedeputeerde Staten yang anggotanya dipilih oleh Provinciale Staten adalah badan pimpinan dan pelaksana harian pemerintah provinsi. Disamping itu Gedeputeerde Staten mempunyai kewajiban untuk mengawasi Gemeente (Kota Madya). Dengan demikian anggaran/keuangan Gemeente dan lain-lain harus mendapat persetujuan Gedeputeerde Staten tersebut. Commissaris der Koning/Koningin diangkat oleh Raja/Ratu dan menjadi Ketua Gedeputeerde Staten.
Pemerintah Gemeente (Kota Madya) mempunyai 3 organ : - Gemeente Raad (Dewan Kota Madya) diangkat oleh Raja - College van Burgemeester (Wali Kota) diangkat oleh Raja - Wethouders (pelaksana pemerintahan Kota Madya) diangkat oleh Raja
KEKUASAAN YUDIKATIF Kekuasaan Yudikatif mempunyai kedudukan yang bebas dari dua kekuasaan lainnya. Raja/Ratu hanya memiliki wewenang untuk mengangkat anggota-anggota yudikatif. Di Belanda terdapat empat tingkat badan pengadilan, yaitu Canton, Rechtbank, Gerechtschof dan Hoge Raad. Anggotaanggota Hoge Raad diangkat oleh Raja/Ratu dari calon-calon yang diajukan oleh Tweede Kamer.
PARPOL Sistem kepartaian di Belanda adalah sistem multi partai. Pada umumnya partai terbentuk atas dasar ideologi dan agama. Partai seperti VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) dianggap sebagai partai kanan, partai CDA (Christen Democratisch Apel) sebagai partai tengah, dan partai PvdA (Partij van de Arbeid), Democraten 66 (D 66, Democraten 66), dan Groen Links digolongkan sebagai partai kiri.
Dari seluruh Partai-partai yang ada di Belanda, Pasca Pemilu 2007 terdapat 5 Partai besar yaitu: PvdA, sering disebut sebagai Partai Buruh didirikan tahun 1946 dan merupakan fusi dari partai partai pekerja sosial demokrat dengan golongan golongan Protestan, Katholik dan Liberal yang progresif . VVD, sering juga disebut sebagai Partai Rakyat untuk Kebebasan/Demokrasi. Didirikan tahun 1946, tidak berdasarkan agama, memperjuangkan free enterprise, tetapi program-programnya juga mendukung jaminan sosial dan menjanjikan partisipasi buruh dalam manajemen dan keuntungan. SP (Socialistische Partij) merupakan Partai politik di Belanda yang beraliran sosialis. Berdiri pada tahun 1971, SP merupakan oposisi dari kabinet Belanda. Isu-isu yang diperjuangkan adalah masalah pekerjaan, kesejahteraan sosial dan menentang akan globalisasi.
D 66, merupakan partai dari golongan intelektual dan kiri tengah yang berhaluan demokratik pragmatis. Partai ini sangat kritis terhadap masalah lingkungan hidup. Pandangan D 66 terhadap soal lingkungan sebenarnya bertolak belakang dengan pandangan partai VVD yang menentang pembatasan-pembatasan terhadap lingkungan yang kurang sejalan dengan kebutuhan perkembangan industri.
CDA,
merupakan aliansi dari 3 partai, yaitu: Anti Revolutionaire Party (ARP): Protestan, dan partai tertua di Belanda. Christelijke Historische Unie (CHU): Protestan, pecahan dari ARP. Memiliki kebijaksanaan yang sama dengan ARP, tetapi sikapnya lebih progresif dalam ekonomi. Katholijke Volks Partij (KVP): Kebijaksanaan berdasarkan prinsip Kristen.
