KEPALA DESA PLANGKAPAN KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS
PERATURAN DESA PLANGKAPAN PLANGKAPA N KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG DANA CADANGAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PLANGKAPAN,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
b.
bahwa pengaturan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
c.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Plangkapan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas;
1
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 )
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Anggaran Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
8.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 1 Seri D);
11.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 73);
12.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 80);
13.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 82);
14.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15 );
15.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 21);
16.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 tahun 2014 tentang penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan, penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 18);
17.
Peraturan Desa Plangkapan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Plangkapan (Berita Desa Plangkapan Tahun 2016 Nomor 4/140)
Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLANGKAPAN dan KEPALA DESA PLANGKAPAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DESA PLANGKAPAN TENTANG DANA CADANGAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas 3. Bupati adalah Bupati Banyumas 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5. Desa Janggolan adalah desa yang sumber pendapatan asli desanya sebagian besar berasal dari iuran masyarakat desa setempat 6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa 8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa 9. Kepala Desa antar Waktu adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa 10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Tehnis 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secar a tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan 12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang ditetapkan dan disepakati bersama Badan Permusyawatan Desa oleh Kepala Desa setelah dibahas 13. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Desa 15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa 16. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka Waktu 6 (enam) tahun 17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa 19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipruntukan bagi desa yang ditrasfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat 20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 21. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dari hasil lelang/sewa Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 22. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD 23. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan setelah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes 24. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas hasil sewa tanah kas desa eks bengkok dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. 25. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Janggolan ) adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Janggolan yang dianggarkan dalam APBDes bersumber dari PAD, ADD dan /atau dana Bagi hasil Pajak dan Restribusi Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 26. Dana Cadangan adalah dana yang disihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 27. Upah Minimal Regional Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat UMRK adalah besaran penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap tahun.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes.
BAB III PRINSIP DANA CADANGAN Pasal 3 Prinsip dana cadangan : 1) Digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditentukan; 2) Tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
BAB IV TUJUAN DANA CADANGAN Pasal 4 Tujuan dana cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai Purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
BAB V BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN Pasal 5 Besaran dana Cadangan ditetapkan Sebagai berikut : 1) Kepala Desa Sebesar Rp.362.700,00 (Tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) atau 10% ( sepuluh perseratus ) dari Nilai Siltap untuk setiap bulan; 2) Sekretaris Desa Sebesar Rp.271.900,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) atau 10% ( sepuluh perseratus ) dari Nilai Siltap untuk setiap bulan; 3) Kepala Seksi, Kaur dan Kepala Dusun sebesar Rp.181.350,00 (Seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 10% ( sepuluh perseratus ) dari nilai Siltap yang diterima untuk setiap bulan.
Pasal 6 Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa (PAD) dan dana sah lainnya.
pendapatan asli
BAB VI PENEMPATAN DANA CADANGAN Pasal 7 (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening Tabungan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa tersendiri yang dikelola oleh Bendahara Desa. (2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai peruntukannya maka dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang berupa deposito pada Bank Pemerintah. (3) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII ALOKASI DANA CADANGAN Pasal 8 Pengeluaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pasal 7 dialokasikan untuk dana purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
BAB
VIII
TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 9 1) Dana Cadangan Sebagian ditransfer/dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Desa yang dialokasikan untuk membiayai dana purna tugas Kepala Desa dan Perangkat desa. 2) Dana Cadangan hanya dapat digunakan/dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas ( pensiun ). 3) Purna Tugas sebagaimana ayat (2) dapat disebabkan karena : a. usia telah memenuhi syarat pensiun sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. b. meninggal dunia. c. mengundurkan diri.
SALINAN
BAB IX
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 10 Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan APBDesa. Pasal 11 Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Plangkapan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.
Ditetapkan di pada tanggal
Plangkapan 20 Desember 2016
KEPALA DESA PLANGKAPAN,
TTD MISROLI Diundangkan di pada tanggal
Plangkapan
27 Desember 2016
SEKRETARIS DESA PLANGKAPAN, TTD TEGUH MULYONO BERITA DESA PLANGKAPAN KECAMATAN TAMBAK TAHUN 2016 NOMOR 9/140
KABUPATEN BANYUMAS
