CONTOH PERATURAN DESA
KEPALA DESA CIMANGGIS PERATURAN DESA CIMANGGIS NOMOR
TAHUN .......
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA CIMANGGIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CIMANGGIS, Menimbang
:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat di Desa Cimanggis perlu mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cimanggis; b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Desa Cimanggis tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cimanggis;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGIS dan KEPALA DESA CIMANGGIS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA CIMANGGIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1.
Bupati adalah Bupati Magetan.
2.
Kecamatan adalah Kecamatan Warudoyong.
3.
Camat adalah Camat Warudoyong.
4.
Desa adalah Desa Cimanggis.
5.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6.
Kepala Desa adalah Kepala Desa Cimanggis .
7.
Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Cimanggis.
213397720.doc
2
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1)
Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
(3)
Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana teknis lapangan; c. Kamituwo. Pasal 3
(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri dari : a. Urusan Pemerintahan dan Umum b. Urusan Pembangunan dan Kemasyarakatan ; dan c. Urusan Keuangan. (2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri dari : a. Kebayan; b. Jogoboyo; c. Sambong ; dan d. Modin. (3) Kamituwo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri dari :
(4)
a.
Kamituwo Makmur Mandiri
b.
Kamituwo Suka Mandi
c.
Kamituwo Sukajaya.
Struktur Organisasi Desa Cimanggis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini BAB III KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN
213397720.doc
3
KEWAJIBAN KEPALA DESA Pasal 4 (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi : a. pelaksana penyelenggaraan urusan rumahtangganya sendiri; b. penggerak partisipasi masyarakat desa; c. pelaksana tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; d. pelaksana tugas pemerintahan desa dan pemerintahan kabupaten; e. pelaksana koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa; dan f. pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangganya sendiri. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai wewenang : a. memimpin
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b. mengajukan rancangan peraturan desa; c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e. membina kehidupan masyarakat desa; f. membina perekonomian desa; g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; i.
memberikan rekomendasi penilaian DP 3 kepada Sekretaris Desa; dan
213397720.doc
4
j.
melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa mempunyai kewajiban : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. melaksanakan kehidupan demokrasi; e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; i.
melaksanakan
dan
mempertanggungjawabkan
pengelolaan
keuangan desa; j.
melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l.
mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. (3) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
213397720.doc
5
BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA Pasal 6 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Pasal 7 (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa. (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi : a. pengendali urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan; b. pengendali urusan keuangan; c. pengendali
administrasi
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan; d. pengendali tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan; dan atau e. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Pasal 8 (1) Unsur Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa. (2) Unsur Sekretariat mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi.
213397720.doc
6
Pasal 9 (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Urusan Pemerintahan dan Umum mempunyai fungsi : a.
pelaksana tugas kegiatan di bidang administrasi kependudukan;
b.
pelaksana tugas-tugas di bidang pemerintahan desa;
c.
pembina kegiatan-kegiatan RT/RW;
d.
penyelenggara penyusunan, pengetikan, penggandaan surat;
e.
pengatur rumah tangga Sekretariat Desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, menyimpan dan memeliharanya;
f.
penyimpan, pemelihara, dan pengaman arsip, pengelola buku-buku inventaris, dokumen-dokumen, pengurus absensi dan administrasi Perangkat Desa;
g.
pelaksana inventarisasi kekayaan desa dan bondo desa mengenai status penggunaannya;
h.
pelaksana pekerjaan lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Urusan Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. pelaksana tugas kegiatan di bidang pembangunan antara lain meliputi : menyiapkan, menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa; b. peneliti dan pengevaluasi dalam rangka koordinasi pembangunan desa serta membantu penyusunan program pembangunan desa; c. pelaksana urusan-urusan administrasi kegiatan organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan lainnya ; d. pemberi saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan pembinaan generasi muda ; e. pemberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa di bidang pembangunan; f. pengumpul bahan dan penyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat ; g. pelaksana pekerjaan lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Urusan Keuangan mempunyai fungsi : a.
pengelola administrasi keuangan desa;
b.
penyiapan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDes;
213397720.doc
7
c.
pelaksana tata pembukuan secara teratur ;
d.
pelaksana pekerjaan lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. Pasal 10
(1)
Pelaksana Teknis Lapangan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(2)
Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam Sekretariat Desa. Pasal 11
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) unsur pelaksana teknis lapangan : a. Kebayan, mempunyai fungsi : 1. penyampai informasi kepada masyarakat ; 2. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. b. Jogoboyo, mempunyai fungsi : 1. pelaksana kegiatan dan pembinaan di bidang ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat; 2. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. c. Modin, mempunyai fungsi : 1. pelaksana kegiatan di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan; 2. pembantu pelaksanaan kegiatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk dan kematian; 3. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. d. Sambong, mempunyai fungsi : 1. koordinator kegiatan yang terkait dengan permasalahan irigasi, pertanian dan lingkungan hidup ; 2. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Pasal 12 (1) Kamituwo berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
213397720.doc
8
(2) Kamituwo mempunyai tugas menjalankan sebagian kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya. (3) Kamituwo mempunyai fungsi : a. pembina dan koordinator tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan kerjanya ; b. pelaksana Peraturan Desa di wilayah kerjanya; c. pelaksana kebijakan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. BAB V KEWAJIBAN PERANGKAT DESA Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa mempunyai kewajiban : a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah; b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain; c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan perangkat desa; d. mengangkat dan mentaati sumpah/janji perangkat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya; f. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugasnya maupun yang berlaku secara umum; g. melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara; i. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil; j. mentaati ketentuan jam kerja; k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
213397720.doc
9
l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dan atau milik desa dengan sebaik-baiknya; m. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas dan fungsinya masing-masing; n. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan; o. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama perangkat desa dan terhadap atasan; p. hormat menghormati antar sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan; q. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat; r. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; s. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; t. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin. BAB VI HUBUNGAN KERJA Pasal 14 Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerapkan prinsip organisasi yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Ketentuan pelaksanan dari Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. Pasal 16 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Magetan
213397720.doc
10
pada tanggal KEPALA DESA CIMANGGIS,
SUKARMANDI
DIMUAT DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ........... NOMOR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
………………………………….
213397720.doc
11
PENJELASAN ATAS PERATURAN DESA CIMANGGIS NOMOR
TAHUN 2009
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA CIMANGGIS I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka perlu mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cimanggis.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 4 Ayat (1)
213397720.doc
12
Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
213397720.doc
13
Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.
213397720.doc
14
LAMPIRAN : PERATURAN DESA CIMANGGIS NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA CIMANGGIS
KEPALA DESA
BPD
SEKRETARIS DESA
JOGOBOYO
KEBAYAN
MODIN
SAMBONG
URUSAN PEMERINTAHAN DAN UMUM
URUSAN PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN
URUSAN KEUANGAN
KAMITUWO DUSUN MAKMUR MANDIRI KAMITUWO DUSUN SUKAMANDI
KEPALA DESA CIMANGGIS,
KAMITUWO DUSUN SUKAJAYA SUKARMANDI
213397720.doc
15
Bentuk Peraturan Desa Pencabutan RANCANGAN
KEPALA DESA SUKAMAJU PERATURAN DESA SUKAMAJU NOMOR
TAHUN .........
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA SUKAMAJU NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PUNGUTAN PENGURUSAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SUKAMAJU, Menimbang
:
a. bahwa guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta untuk meringankan beban masyarakat dipandang perlu mencabut pungutan terhadap pengurusan administrasi surat menyurat sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pungutan Pengurusan Administrasi Surat Menyurat ; b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ; 3. Peraturan Menteri dalam Negeri 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor......Tahun .......tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA SUKAMAJU MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA
SUKAMAJU
NOMOR
2
TAHUN
2003
TENTANG
PUNGUTAN PENGURUSAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT. Pasal 1 Dengan Peraturan Desa ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pungutan Pengurusan Administrasi Surat Menyurat beserta peraturan pelaksanaannya.
Pasal 2 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sukamaju
213397720.doc
17
pada tanggal ...........
KEPALA DESA SUKAMAJU,
MINTOREJO (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
DIMUAT DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ............ NOMOR..
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
..........................
213397720.doc
18
Bentuk Peraturan Desa Perubahan RANCANGAN
KEPALA DESA SUKAMAJU PERATURAN DESA SUKAMAJU NOMOR
TAHUN ......
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SUKAMAJU NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT REKREASI SENDANG SUMBER BENING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SUKAMAJU, Menimbang
:
a. . .bahwa guna peningkatan pelayanan dan fasilitas tempat rekreasi yang ada kepada masyarakat di Desa Sukamaju, maka dipandang perlu menyempurnakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Tempat Rekreasi Sendang Sumber Bening ; b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
213397720.doc
19
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
3.
Peraturan Menteri dalam Negeri 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
4.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor......Tahun .......tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5.
Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2000 tentang Pengelolaan
Tempat
Rekreasi Sendang Sumber Bening. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA SUKAMAJU MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
SUKAMAJU
PENGELOLAAN
NOMOR
4
TAHUN
2000
TENTANG
TEMPAT REKREASI SENDANG SUMBER
BENING. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Sukamaju Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Tempat Rekreasi Sendang Sumber Bening diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1) Pengelolaaan
Tempat
Rekreasi
Sendang
Sumber
Bening
dilaksanaan oleh Unit Pengelola Wisata Desa. (2) Unit Pengelola Wisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
213397720.doc
20
(3) Dihapus 2. Ketentuan Pasal 7 dihapus. Pasal II Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sukamaju pada tanggal .........
KEPALA DESA SUKAMAJU,
MINTOREJO (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
DIMUAT DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ................ NOMOR..
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
....................................
KEPALA DESA GENILANGIT KEPUTUSAN KEPALA DESA GENILANGIT NOMOR 188/ 213397720.doc
/Kept/........../2013 21
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 56 DI DESA GENILANGIT KEPALA DESA GENILANGIT, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menghayati dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi setiap Warga Negara Indonesia khususnya di Desa Genilangit, dipandang perlu melaksanakan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 56 Di Desa Genilangit; b.‘bahwa guna kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 56 Di Desa Genilangit;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
3.
Peraturan Menteri dalam Negeri 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
4.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 5);
5.
Peraturan Desa Genilangit Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genilangit Tahun 2013; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
213397720.doc
:
22
KESATU
: Membentuk Panitia Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 56 Di Desa Genilangit, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. .... b. ......
KETIGA
: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genilangit Tahun Anggaran 2013.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Genilangit pada tanggal KEPALA DESA GENILANGIT,
HERI AGUS SUTRISNO
213397720.doc
23
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GENILANGIT NOMOR
:188/
/Kept./..../2013
TANGGAL :
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 56 DI DESA GENILANGIT
NO
KEDUDUKAN DALAM PANITIA
NAMA
1
2
3
1. 2. 3.
Ketua Sekretaris Seksi Upacara
4.
Seksi Konsumsi
5.
Seksi Pentas Seni
6.
Seksi Lomba
ARIS BUDIANTO 1. SUKAWI 2. SUTARIP 3. DARMONO 4. KIRUN 1. JUBAEDAH 2. SITI 3. LESTARI 4. DEWI 1. MARJONO 2. AGUNG 1. WARDI 2. JONI
KETERANGAN / ALAMAT 4 Dukuh Marangan RT 01 RW 04 Dukuh Bulu RT 02 RW 03 Dukuh Brajan RT 01 RW 04 Dukuh Wangsen RT 03 RW 04 Dukuh Karasan RT 07 RW 02 Dukuh Plaosan RT 03 RW 04 Dukuh Karang RT 02 RW 01 Dukuh Hargo RT 04 RW 04 Dukuh Karasan RT 01 RW 03 Dukuh Wangu RT 02 RW 04 Dukuh Pelem RT 01 RW 03 Dukuh Dadap RT 03 RW 02 Dukuh Waru RT 02 RW 01 Dukuh Glatak RT 01 RW 02
KEPALA DESA GENILANGIT,
HERI AGUS SUTRISNO
213397720.doc
24
