BAB I
PENDAHULUAN
Kerajaan Saudi Arabia berdiri pada tahun 1920-an, tetapi proklamasi terhadap negaranya dilakukan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz ibn Abdul Rahman al-Sa’ud. Jadi, pendiri kerajaan ini adalah Raja Abdul Aziz (almarhum) yang wafat pada tahun 1373 H atau 1953 M, lalu digantikan oleh putranya, Raja Ra’ud ibn Abdul Aziz. Setelah itu, berturut -
turut Raja Saudi Arabia adalah Raja Faisal, Raja Khaled, dan dilanjutkan Raja Fahd ibn Abdul Aziz ibn Sa’ud.
Sistem pendidikan di Saudi Arabia pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada negara-negara Arab lainnya, terutama negara Mesir, dengan lebih menekankan pada mata pelajaran keagamaan. Kurikulum untuk sekolah-sekolah pria dan wanita pada setiap jenjang yang sama pada prakteknya sama kecuali sekolah wanita menambahkan mata pelajaran manajemen rumah tangga, sementara sekolah pria menambahkan mata pelajaran jasmani, yang tidak diajarkan pada sekolah wanita. Sekolah-sekolah Sekolah-sekol ah swasta diharuskan oleh peraturan mengikuti kurikulum ku rikulum yang sama seperti pada p ada sekolah-sekolah sekolah-sekol ah negeri. Pada makalah ini penulis akan memaparkan pembahasan studi tentang potret sistem pendidikan
di
Saudi
Arabia.
Mulai
dari
potret
sistem
pemerintahannya,
sistem
pendidikannya, kondisi demografi dan income negaranya, dan lain sebagainya sebagainy a mengenai Negara Saudi Arabia.
1
BAB II
PEMBAHASAN
A. POTRET SISTEM PEMERINTAHAN
Nama resmi negara ini adalah Kerajaan Saudi Arabia (The Kingdom of Saudi Arabia) yang berdiri pada tahun 1932. Awal lahirnya negara ini ketika Abdul-Azeez Ibn Abdur-Rahman al-Saud dan Sultan Najd dan Pengikutnya menyatukan kedua bagian negaranya dibawah satu administrasi dan satu nama. Kata Saudi itu sendiri berasal dari nama rumah Saud yang berkuasa. Rumah atau istana Saud telah berkuasa semenjak 1744 ketika pendirinya Muhammad Ibn Saud, emir atau penduasa daerah Diri’yah, sebuah negara kecil setengah merdeka di Najd (di daerah Arab tengah) mulai memasuki aliansi politik-religius dengan Muhammad Ibn Abdul-Wahhab, seorang reformis Muslim fundamentalis. Aliansi ini memberikan kepada daerah Saudi pengakuan hukum dan kepada reformis fundamentalis dukungan politik serta militer dalam rangka jihad memurnikan keimanan dan melenyapkan segala prektek-prektek kotor yang dianggap sebagai bagian dari modernisasi. Pada tahun 1990-an, aliansi ini masih hidup dan altif diantara keturunan Muhammad Ibn Saud, dan keturunan Muhammad Ibn Wahhab, dan juga hidup dalam jaringan ulama wahabbi. Aliansi ini merupakan bagian dari pengakuan terhadap negara Saudi.1 Sistem pemerintahan Saudi Arabia adalah monarki atau kerajaan, dengan AlQur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai undang -undangnya. Kekuasaan
legislatif dan yudikatif dipegang oleh dewan kabinet dan raja. Saat ini putra mahkotanya adalah Pangeran Abdullah ibn Abdul Aziz al-Sa’ud, yang merangkap sebagai Wakil Perdana Menteri dan Panglima Garda Nasional. Kerajaan Saudi Arabia memperingati hari nasionalnya setiap tahun, pada hari pertama rasi bintang Libra, yaitu tanggal 23 September, sesuai dengan tanggal didirikannya kerajaan tersebut oleh Raja Abdul Aziz al-Sa’ud. Kalender resminya adalah
1
Agustiar Syah Nur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara , Cet. 1 (Bandung: Lubuk Agung, 2001), hlm. 39 2
kalender Hijriyah, yakni berpedoman atas peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, yang bertepatan dengan tahun 622 M.2 B. KONDISI DEMOGRAFI DAN POTENSI INCOME NEGARA
Kerajaan Saudi Arabia terletak di sudut barat daya Benua Asia, meliputi area seluas 2.4.00.000 km2, menempati 4/5 atau 80 o/o dari total wilayah Semenanjung Arabia. Di sebelah barat berbatasan dengan Jordania, Irak, dan Kuwait; di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab; di sebelah selatan berbatasan dengan Oman dan Yaman. Populasi penduduknya lebih dari 16.900.000 jiwa (1994), dengan Riyadh sebagai ibu kotanya. Kondisi geografis Saudi Arabia tergolong spesifik: sebagian besar gurun, bukit, dan di beberapa daerah berdekatan dengan sungai atau laut.3 Secara geografis, Saudi Arabia terbagi dalam tiga lahan tanah yang terbentang jauh dari ujung utara sampai jauh ke ujung selatan. Tanah bagian timur menjadi Propinsi Timur Saudi, lahan bagian tengah menjadi Propinsi tengah (atau Najd); lahan bagian barat terbagi dalam dua propinsi: Propins barat (atau Hijaz) dan Propinsi Selatan (atau Asseer). Kecuali daerah pegunungan di barat daya propinsi Asseer, Saudi Arabia pada umumnya daerah padang pasir yag kering yang mendapat hujan rata-rata 100 milimeter per tahun. Menurut sejarah, keadaan lingkungan yang keras dan kasar, ditambah lagi kekurangan gizi dan fasilitas pemeliharaan kesehatan, berakibat jarangnya penduduk yang tinggal di suatu daerah. Selama tahun 1960-an penduduk diperkirakan hanya 1,5 sampai 2 juta orang (Stacey International 1977). Peningkatan pendapatan dari minyak, khususnya selama tahun 1960-an dan perbaikan pendidikan yang terus menerus, perbaikan gizi serta fasilitas kesehatan telah berdampak berkurangnya angka kematian bayi, meningkatnya batas waktu harapan hidup dan berkurangnya emigrasi. Sebelum produksi minyak komersial di mulai tahun 1938, pendapatan negara boleh dikatakan sangat kecil dan terutama berasal dari bantuan luar negeri, pemasukan datang dari kaum muslimin asing yang menunaikan ibadah haji dan dari pajak tahunan (tithe) yang di bentuk di bebankan pada ternak produksi pertanian
2
Rachman Assegaf, Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 69. 3 Ibid ., hlm. 67. 3
Dalam tahun 1991, baru ada data statistik tidak resmi, yang mencatat jumlah penduduk Saudi Arabia yaitu, sekitar 16 juta orang, yang 11,5 juta (72%) merupakan warga negara, dan 4,5 juta (28%) adalah pekerja tamu beserta pengikutnya. Rata-rata pertumbuhan penduduk asli Arab adalah 3,65%, terutama melalui kelahiran, sedangkan pertumbuhan penduduk asing 4,3% terutama melalui imigrasi.4 Saudi Arabia termasuk pengekspor gandum terbesar ke-6 (1991). Perkebunan kurmanya yang berkualitas tinggi juga mampu menembus pasar internasional. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap jama’ah haji, pemerintah setempat terus -menerus
membangun dan merenovasi berbagai bangunan dan fasilitas yang berhubungan dengan ibadah haji, termasuk pembangunan dan perenovasian masjid-masjid di Makkah dan Madinah. Selama berabad-abad ibadah haji ini tidak sekedar menjalankan kewajiban agama, tetapi sebagai sumber devisa negara yang terbatas di dunia mengalahkan income hasil kunjungan wisata negara-negara lain.5 Setelah perang Dunia II, produksi minyak Saudi Arabia menjadi basis pendapatan negara; meskipun baru dimulai pada tahun 1973 ketika terjadi revolusi harga minyak dunia, pembangunan nasional Saudi Arabia mengalami peningkatan dramatis. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Saudi Arabia pada tahun 1977 mencapai 40 triliun US$, Tiga tahun kemudian, yakni pada tahun 198, meningkat menjadi 70 triliun US$. Maka konten saja dana sebesar itu mampu mengembangkan infrastruktur kota. Tidak ketinggalan pula, bidang pendidikan. Selain dari kunjungan jama’ah haji, kekuatan
ekonomi Saudi Arabia bersumber dari minyak.6 C. FILSAFAT
PENDIDIKAN
YANG
DIJADIKAN
DASAR
PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN
Pemikiran tentang pendidikan di Arab Saudi awalnya bercorak pendidikan kuttab dan sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Jadi, jika ditinjau dari ranah pemikiran filsafat, Saudi sangat mengedepankan ideologi bangsanya yang merupakan negara Islam.7
4
Agustiar Syah Nur, Op.Cit ., hlm. 39-40. Abd Rachman Assegaf, Op. Cit ., hlm. 67-68 6 Ibid ., hlm. 70. 7 http://cahkaliboyo.blogspot.com/2013/05/sistem-pendidikan-di-saudi-arabia.html. (Di akses tanggal 18 Oktober 2017) 5
4
Pada tahun 1989 Arab Saudi memiliki sistem pendidikan dengan lebih dari 14.000 lembaga pendidikan, termasuk tujuh universitas dan pelatihan guru, sebelas perguruan tinggi, di samping sekolah untuk pelatihan kejuruan dan teknis, kebutuhan khusus dan keaksaraan dewasa. Sistem ini berkembang sangat cepat, sehingga di 1988-1989 saja, 950 sekolah baru dibuka untuk menampung 400.000 siswa baru. Secara administratif, dua organisasi mengawasi lembaga pendidikan yang paling dalam di kerajaan. Departemen pendidikan mengawasi pendidikan anak laki-laki, program pendidikan untuk menyandang cacat, pendidikan orang dewasa dan perguruan tinggi junior untuk laiki-laki. Girls’ pendidikan yang dikelola oleh Direkto ral Jendral Girls’ Pendidikan, sebuah organisasi dijalankan oleh ulama, bekerja sama erat dengan
Departemen Pendidikan. Derektoral
Jendral mengawasi pendidikan umum anak
perempuan, TK dan pembibitan untuk kedua anak laki-laki dan perempuan dan program program melek hurif perempuan, serta perguruan tinggi pendidikan dan perguruan tinggi junior untuk anak perempuan. Depertemen Pendidikan Tinggi adalah otoritas mengawasi perguruan tinggi kerajaan dan universitas.8 D. KEBIJAKAN STRATEGIS DIBIDANG PENDIDIKAN
Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian utama: 1. Pendidikan umum untuk laki-laki 2. Pendidikan umum untuk perempuan 3. Pendidikan islam untuk laki-laki Untuk pendidikan umum, baik laki-laki dan perempuan mendapat kurikulum yang sama dan ujian tahunan yang sama pula. Ujian umum dibagi menjadi 4 bagian: Pendidikan Dasar yang terdiri dari SD (6-12 tahun), pendidikan menengah (12-15 tahun), pendidian sekunder (15-18 tahun) dan pendidikan tinggi (Universitas atau Akademik).9 Sebagai bentuk pembinaan pemuda, Saudi Arabia berupaya meningkatkan prestasi mereka dibidang olahraga dan kebudayaan yang ditangani oleh Badan Negara Urusan Kesejahteraan Pemuda (General Presidency of Youth Welfare). Stadion Internasional 8 9
Binti Maunah, Perbandingan Pendidikan Islam , Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 200. Ibid ., hlm. 198. 5
Raja Fadh di Riyadh yang diresmikan pada tahun 1408 H atau 1988 M merupakan salah satu pusat gelanggang olahraga terbesar di dunia yang dapat menampung 80.000 penonton. Masalah pendidikan di Saudi Arabia ditangani oleh dua departemen, kedua departemen itu adalah: 1. Wizarah
al-Ma’rifaWa
al-Tsaqafah
(Departemen
Ilmu
Pengetahuan
dan
Kebudayaan) yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah, baik umum maupun khusus. 2. Wizarah al-Ta’lim al-Aly (Departemen Pengajaran Tinggi) yang menangani lembaga pendidikan tinggi, baik dilingkungan Perguruan Tinggi Umum (PTU) maupun Perguruan Tinggi Agama (PTA).10 E. KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Sejak tahun 1950-an, Saudi Arabia telah melancarkan usaha pendidikan. Pendidikan didirikan secara cuma-cuma bagi semua penduduk, seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah. Bahkan sekolah atau lembaga tertentu yang didirikan di luar negeri untuk mempopulerkan bahasa arab atau kajian Islam, bukan hanya tanpa biaya, melainkan pendaftar yang diterima mendapat tunjangan dana akomodasi, buku-buku serta lainnya. Belakangan ini Arab Saudi telah menggandakan Alquran dan Terjemahannya yang telah diratifikasi oleh Departemen Agama di Indonesia untuk dicetak dan dibagikan ke berbagai masjid serta institusi pendidikan islam lainnya.11 Sejak tahun 1920-an, sejumlah kecil lembaga swasta telah menawarkan pendidikan sekuler terbatas untuk anak laki-laki, tetapi tidak sampai tahun 1951 yang program ekstensif sekolah menengah yang didanai publik dimulai. Pada tahun 1957 universitas pertama tidak didedikasikan untuk mata pelajaran agama, universitas Riyadh, kemudian diganti dengan King Saud Universitas, didirikan. Departemen pendidikan, yang diberikan lembaga pendidikan publik untuk anak laki-laki, didirikan pada 1954. Pendidikan publik didanai untuk anak perempuan dimulai pada tahun 1960 di bawah inspirasi kemudian Crown Prince Faisal dan Iffat istrinya.
10
Abd Rachman Assegaf, Op. Cit ., hlm. 72. Ibid ., hlm. 70-71.
11
6
Pendidikan Islam tradisional bagi laki-laki difokuskan untuk membentuk caloncalon anggota dewan ulama. Kurikulum untuk sekolah islam tradisional juga sebagian menggunakan kurikulum pendidikan umum, tetapi fokusnya pada studi Islam dan bahasa Arab. Untuk pendidikan agama, dilakukan dibawah supervisi dari Universitas Islam Imam Saud (Riyadh) dan Universitas Islam Madinah (Madinah). Namun demikian, di universitas-universitas umum, pelajaran agama islam merupakan mata kuliah wajib apapun jurusan mahasiswa.12 F. PENGEMBANGAN
KURIKULUM
DAN
PENGEMBANGAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN
1. Pengembangan Kurikulum Dengan sedikit keahlian dalam pendidikan modern, sistem pendidikan di Saudi Arabia pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada negara-negara Arab lainnya, terutama negara Mesir, dengan lebih menekankan pada mata pelajaran keagamaan. Kurikulum untuk sekolah-sekolah pria dan wanita pada setiap jenjang yang sama pada prakteknya sama kecuali sekolah wanita menambahkan mata pelajaran manajemen rumah tangga, sementara sekolah pria menambahkan mata pelajaran jasmani, yang tidak diajarkan pada sekolah wanita. Sekolah-sekolah swasta diharuskan oleh peraturan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada sekolah-sekolah negeri. Pengimplementasian kurikulum dimonitor melalui berbagai cara seperti melalui kepala sekolah, kunjungan oleh para inspektur dari kantor-kantor distrik, dan juga melalui sistem ujian akhir yang mencakup seluruh materi yang seharusnya diajarkan pada setiap semester.13 2. Pengembangan Tenaga Kependidikan. Sebagian besar sekolah di Saudi Arabia dijalankan pada tiga tingkat pengelolaan: tingkat sekolah, tingkat distrik, dan tingkat nasional. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan operasional sekolah sehari-hari, seperti penegakan disiplin, daftar, kehadiran, registrasi, supervisi guru dan sebagainya. Semua sekolah dalam distrik tertentu termasuk pada sebuah direktorat distrik yang bertindak sebagai
12
Binti Maunah , Op. Cit ., hlm. 198-199. Agustiar Syah Nur, Op. Cit ., hlm. 49-50.
13
7
penghubung antara masing-masing sekolah dan kementrian atau organisasi pemerintah pusat yang membawahinya. Direktorat distrik bertanggung jawab atas penempatan guru-guru, pertikaian antar guru dan kepala sekolah, pengaduan orang tua, logistik sekolah, dan lain-lain. Kementrian atau badan-badan tingkat nasional berlokasi di ibu kota negara, Riyadh. Fungsi umum kantor-kantor tingkat nasional ini adalah mengangkat personil, menetapkan kebijakan dan kurikulum, mengalokasikan dana, membuat perencanaan, melakukan pemilihan dan pencetakan buku teks, melaksanakan supervisi dan mengadministrasian berbagai upaya pendidikan. Untuk menyediakan guru-guru dalam rangka perluasan sekolah dasar di Saudi, lembaga pendidikan guru didirikan oleh pemerintah. Program pendidkan berlangsung selama dua tahun dengan calon-calon siswanya dari tamatan sekolah dasar. Lembaga ini kemudian ditingkatkan programnya menjadi tiga tahun sesudah tamatan sekolah menengah pertama, dan inilah yang sebagian besar saat ini yang menjadi guru-guru sekolah dasar di Saudi Arab. Guru-guru untuk sekolah menengah pertama dan atas pada umumnya adalah tamatan perguruan tinggi empat tahun, walaupun ada sebagian guruguru sekolah menengah pertama tamatan program pendidikan guru pada tingkat menengah.14 G. SISTEM PENJENJANGAN PENDIDIKAN YANG DIKEMBANGKAN
Ditingkat dasar dibentuk dua macam madrasah, yaitu Madrasah al-Qur’an (jenis taman pendidikan Al-qur’an di Indonesia) dan Madrasah Ibtidaiyah (sekolah dasar) menggantikan sekolah Desa yang dihapus pada tahun 1954. Untuk tingkat menengah, semua terdapat dua jenjang sekolah umum (non kejuruan), yaitu Kafaah dan Tuhijiyah yang masing-masing lamanya tiga tahun, tetapi kemudian diubah menjadi I’dadiyah yang lama belajarnya juga tiga tahun. Ditingkat menengah atas yang disebut Madrasah Tsanawiyah terdapat dua jurusan, yaitu Ilmi (jurusan ilmu pengetahuan) dan Adabi (Jurusan sastra). Sekolah ini bersifat umum (nonkejuruan) dengan fokus mempersiapkan para siswanya untuk melanjutkan studi ketingkat perguruan tinggi. Meskipun demikian, bagi mereka yang bermaksud untuk terjun ke masyarakat disediakan ketrampilan tertentu oleh lembaga 14
Ibid ., hlm. 47-49. 8
pendidikan dengan berbagai alternatif jurusan, misalnya keguruan, perusahaan, perdagangan, kejian Alquran, dan teologi Islam.15 Pendidikan bagi anak-anak wanita Saudi dikelola secara khusus oleh suatu badan yaitu General Administration of Girl’s Education (GAGE) yang dibentuk pada tahun 1960. Pendirian sekolah-sekolah khusus bagi anak-anak wanita tertunda karena adanya rasa keberatan dari sebagian orang tua dan ulama yang beranggapan bahwa pendirian sekolah-sekolah modern itu berdampak tidak baik bagi anak-anak wanita. Sekolahsekolah wanita ini diletakkan dibawah pengawasan dan pengelolaan ulama, dan dengan demikian terpisah dari Kementrian Pendidikan. Seluruh pendidikan prasekolah di Saudi Arabia, baik negeri atau swasta berada di bawah GAGE. Alasannya adalah karena seluruh personil yang terlibat dalam pengelolaannya, baik staf administratif atau guru adalah wanita. Pada sekolah-sekolah ini berlaku sistem koedukasional di mana anak laki-laki boleh digabung dengan anak-anak perempuan sampai mereka berusia 7 tahun. Sesudah itu mereka mulai dipisahkan, anak laki-laki
meneruskan
pendidikannya
ke
sekolah-sekolah
di
bawah
Kementrian
Pendidikan, dan anak perempuan ke sekolah-sekolah yang berada di bawah GAGE.16 H. PERBEDAAN
ANTARA
LEMBAGA PENDIDIKAN
MILIK
SWASTA
DAN
NEGARA
Ekspansi Formal program pendidikan agama dalam masyarakat yang teknologi modernisasi telah menciptakan beberapa dislokasi ekonomi dan beberapa derajat polarisasi sosial antara mereka yang dilengkapi terutama dengan pendidikan agama dan mereka siap untuk bekerja disektor ekonomi modern. Disektor swasta, misalnya, di mana sebagian besar pertumbuhan kerja diperkirakan 1990-1995, kerja dilakukan diproyeksikan meningkat sebesar 213.500, tapi pada saat yang sama tenaga kerja Saudi Arabia diperkirakan meningkat sebesar 433.900. Akibatnya, meningkatnya jumlah lulusan dalam studi agama pada tahun 1985, 2.733 mahasiswa di Universitas Islam Madinah dan lebih dari 8.000 pada Muhammad bin Saud University di Riyadh adalah sumber potensial ketidakpuasan dari negara dan agenda modernisasi.
15
Abd Rachman Assegaf , Op. Cit ., hlm. 71. Agustiar Syah Nur, Op. Cit ., hlm. 42-45.
16
9
I.
SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA
Sejarah mencatat bahwa Kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yakni kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013, kurikulum tersebut mengalami pembaruan pembaruan mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang semakin modern dan tentunya karena faktor perkembangan zaman. Berikut kurikulum dari dulu sampai sekarang. 1. Kurikulum 1947 Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda leer plan artinya rencana pelajaran, istilah ini lebih popular dibanding istilah curriculum (bahasa Inggris). Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rentjana Pelajaran 1947, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok: a. Daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, b. Garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah: pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.
2. Kurikulum 1952, Rentjana Pelajaran Terurai 1952 Pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana
10
pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan seharihari. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali, seorang guru mengajar satu mata pelajaran,” kata Djauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 1991-
1995. Pada masa itu juga dibentuk kelas Masyarakat. Yaitu sekolah khusus bagi lulusan Sekolah Rendah 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan, seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP, bisa langsung bekerja.
3. Kurikulum 1964, Rentjana Pendidikan 1964 Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana
(Hamalik,
2004),
yaitu
pengembangan
moral,
kecerdasan,
emosional/artistik, keterampilann, dan jasmani. Ada yang menyebut Panca wardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan
dalam
lima
kelompok
bidang
studi:
moral,
kecerdasan,
emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.
4. Kurikulum 1968 Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan kurikulum 1964, yakni dilakukan perubahan struktur kulrikulum pendidikan dari pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis yaitu mengganti Rencana
Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9. Djauzak menyebut Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. “Hanya memuat ma ta pelajaran pokok- pokok saja,” katanya. Muatan
materi pelajaran bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di
11
lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan.
5. Kurikulum Periode 1975 Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif. “Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu MBO (management by objective) yang terkenal saat itu,” kata Drs. Mudjito, Ak, MSi,
Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan.
Setiap satuan pelajaran dirinci lagi dalam bentuk Tujuan Instruksional Umum (TIU), Tujuan Instruksional Khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Guru harus trampil menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. 6. Kurikulum 1984, Kurikulum 1975 yang Disempurnakan Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL). Tokoh penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhiran penolakan CBSA bermunculan.
7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 12
Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kurikulum
1994
bergulir
lebih
pada
upaya
memadukan
kurikulum-kurikulum
sebelumnya. “Jiwanya ingin mengkombinasikan antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum
1984, antara pendekatan proses,” kata Mudjito menjelaskan. Pada kurikulum 1994 perpaduan tujuan dan proses belum berhasil karena beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan
daerah,
dan
lain-lain.
Berbagai
kepentingan
kelompok-kelompok
masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Walhasil, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kehadiran Suplemen Kurikulum 1999 lebih pada menambal sejumlah materi.
8. Kurikulum 2004, KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) Kurikulum 2004, disebut juga Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu: pemilihan kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi; dan pengembangan pembelajaran. Ciri-ciri KBK sebagai berikut: a. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman. b. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, c. sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. d. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. e. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas dan semester. f. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran, disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. 13
g. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level.
9. Kurikulum Periode KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran) 2006 Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006. Menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2006 pasal 1 ayat 15, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi, penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Disamping itu, pengembangan KTSP harus disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta peserta didik. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP dimana panduan tersebut berisi sekurang-kurangnya model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tersebut dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/ karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Tujuan KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Tujuan Panduan Penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Dengan terbitnya permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan.
14
Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran, dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan dinas pendidikan daerah dan wilayah setempat. Pada akhir tahun 2012 KTSP dianggap kurang berhasil, karena pihak sekolah dan para guru belum memahami seutuhnya mengenai KTSP dan munculnya beragam kurikulum yang sulit mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka mulai awal tahun 2013 KTSP dihentikan pada beberapa sekolah dan digantikan dengan kurikulum yang baru.
10. Kurikulum Periode 2013 Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modivikasi dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Sampai saat ini pun saya belum menerima wujud aslinya seperti apa. Namun berdasarkan informasi beberapa hal yang baru pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sudah diimplementasikan pada tahun pelajaran 2013/2014 pada sekolah-sekolah tertentu (terbatas). Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. Sesuatu yang baru tentu mempunyai perbedaan dengan yang lama. Perbaikan atau revisi Kurikulum 2013 tahun 2017 Adalah sebagai berikut : Mengintergrasikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) didalam pembelajaran. Karakter yang diperkuat terutama 5 karakter, yaitu: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Mengintegrasikan literasi; keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan
4C
(Creative,
Critical
thinking,
Communicative,
dan
Collaborative);
Mengintegrasikan HOTS (Higher Order Thinking Skill). Gerakan PPK perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. Pengintegrasian dapat berupa : -Pemaduan
kegiatan
kelas,
luar
kelas
di
sekolah,
dan
(masyarakat/komunitas); -Pemaduan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; 15
luar
sekolah
-Pelibatan secara serempak warga sekolah, keluarga, dan masyarakat; Perdalaman dan perluasan dapat berupa: -Penambahan
dan
pengintensifan
kegiatan-kegiatan
yang
berorientasi
pada
pengembangan karakter siswa, -Penambahan dan penajaman kegiatan belajar siswa, dan pengaturan ulang waktu belajar siswa di sekolah atau luar sekolah; -Penyelerasan dapat berupa penyesuaian tugas pokok guru, Manajemen Berbasis Sekolah, dan fungsi Komite Sekolah dengan kebutuhan Gerakan PPK. Penjelasan Singkat tentang Gerakan Literasi Sekolah Pengertian Literasi dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Literasi dapat dijabarkan menjadi: 1. Literasi Dini (Early Literacy), 2. Literasi Dasar (Basic Literacy), 3. Literasi Perpustakaan (Library Literacy), 4. Literasi Media (Media Literacy), 5. Literasi Teknologi (Technology Literacy), 6. Literasi Visual (Visual Literacy). Keterampilan
abad
21
atau
diistilahkan
dengan
4C
(Communication,
Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation ).
Inilah yang sesungguhnya ingin kita tuju dengan K-13, bukan sekadar transfer materi. Tetapi pembentukan 4C. Beberapa pakar menjelaskan pentingnya penguasaan 4C sebagai sarana meraih kesuksesan, khususnya di Abad 21, abad di mana dunia 16
berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Penguasaan keterampilan abad 21 sangat penting, 4 C adalah jenis softskill yang pada implementasi keseharian, jauh lebih bermanfaat ketimbang sekadar pengusaan hardskill. Higher Order of Thinking Skill (HOTS) adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kurikulum 2013 juga menuntut materi pembelajarannya sampai metakognitif yang mensyaratkan peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkirakan. Sejalan dengan itu ranah dari HOTS yaitu analisis yang merupakan kemampuan berpikir dalam menspesifikasi aspek-aspek/elemen dari sebuah konteks tertentu; evaluasi merupakan kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta/informasi; dan mengkreasi merupakan kemampuan berpikir dalam membangun gagasan/ide-ide. Maka tidak mungkin lagi menggunakan model/metode/strategi/pendekatan yang berpusat kepada guru, namun kita perlu mengaktifkan siswa dalam pembelajaran (Active Learning). Khusus untuk PPK merupakan program yang rencananya akan disesuaikan dengan 5 hari belajar atau 8 jam sehari sedangkan untuk 2 hari merupakan pendidikan keluarga.
17
BAB III
PENUTUP
Sistem pemerintahan Saudi Arabia adalah monarki atau kerajaan, dengan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai undang-undangnya. Kekuasaan legislatif dan yudikatif dipegang oleh dewan kabinet dan raja. Secara geografis, Saudi Arabia terbagi dalam tiga lahan tanah yang terbentang jauh dari ujung utara sampai jauh ke ujung selatan. Tanah bagian timur menjadi Propinsi Timur Saudi, lahan bagian tengah menjadi Propinsi tengah (atau Najd); lahan bagian barat terbagi dalam dua propinsi: Propins barat (atau Hijaz) dan Propinsi Selatan (atau Asseer). Sistem pendidikan di Saudi Arabia pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada negara-negara Arab lainnya, terutama negara Mesir, dengan lebih menekankan pada mata pelajaran keagamaan. Untuk pengembangan tenaga kependidikan pemerintah membangun lembaga pendidikan guru. Sistem Pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai syariat Islam. Secara umum, system pendidikan dibagi menjadi tiga bagian utama: Pendidikan umum untuk laki-laki, pendidikan umum untuk perempuan, dan pendidikan Islam untuk laki-laki.
18
