UTS SEMINAR KEUANGAN PUBLIK
PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI INDONESIA
DIMAS BAGUS WILLIYANTO 154060006695 KELAS 7-E BPKP
PROGRAM DIPLOMA-IV SPESIALISASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA-STAN 2015
RINGKASAN BERITA Indonesia Harus Berani Berkompetisi
Kompas, Jumat 27 Oktober 2015 Jakarta- Pada acara yang digelar Kompas dan BNI yang mengangkat tema “ Memantapkan Perekonomian Indonesia 2016”, presiden Jokowi menyebutkan bahwa isu yang selalu dibicarakan dalam berbagai acara Internasional adalah integrasi kawasan dan integrasi ekonomi. Untuk mencapai kesuksesan dalam hal tersebut diperlukan kompetisi, efisiensi, dan kemudahan dalam membuat peraturan. Integrasi kawasan dan integrasi ekonomi adalah salah satu bentuk perdagangan bebas. Nantinya Indonesia akan ikut bergabung dalam sejumlah skema kerjasama perdagangan bebas ini, hal tersebut penting agar Indonesia tidak kehilangan peluang dalam perekonomian global. Untuk bisa bersaing dalam skema kerjasama perdagangan bebas, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Karena jika dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih banyak tertinggal, terutama dalam hal kemudahan berbisnis untuk menarik investor agar mau berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena rumitnya m engurus perizinan untuk investasi, lambatnya kinerja logistik, dan pembayaran pajak di Indonesia yang masih tinggi jika di bandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara
1
ABSTRAK Satu indikator cepatnya pertumbuhan ekonomi adalah tingginya pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang tinggi salah satu pemicunya adalah banyaknya investasi. Investasi yang tinggi hanya bisa terjadi jika ada kemudahan dalam berbisnis, tersedianya infrastruktur memadai, dan juga bila didukung dengan rendahnya tarif perpajakan. Jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia termasuk negara yang kurang diminati investor. Hal tersebut bisa dilihat dari peringkat Indonesia yang cukup rendah dalam hal kemudahan berbisnis. Untuk meningkatkan jumlah investor di Indonesia, pemerintah bisa membuat kebijakan untuk memberi kemudahan dalam berbisnis, meningkatkan infrastruktur memadai, dan memberi keringanan dalam hal perpajakan. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi hal tersebut, disebut dengan kebijakan Fiskal.
PENDAHULUAN Menurut Koran Kompas tanggal 27 November 2015, dari 189 negara yang disurvei oleh Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat 109 dalam hal kemudahan berbisnis. Posisi Indonesia ini jauh di
bawah Vietnam yang kini menempati peringkat 90, apalagi
dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand yang berturut-turut menempati posisi 1, 18, dan 49 dunia. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera diselesaikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah bisa membuat peraturan dan regulasi yang memudahkan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah berperan dalam membuat peraturan dan regulasi untuk meningkatkan belanja dan tingkat investasi di Indonesia melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian kearah yang lebih baik dengan mengubah-ubah pendapatan dan pengeluaran pemerintah (Rahardja dan Manurung, 2001). Menurut Sadono Sukirno (2006) Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam 2
sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Salah satu indikator cepatnya pertumbuhan ekonomi adalah tingginya pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang tinggi salah satu pemicunya adalah banyaknya investasi, baik oleh investor asing maupun dari dalam negeri. Perluasan lapangan kerja hanya akan tercapai jika banyak yang berinvestasi untuk membuka lapangan kerja, dan hal itu akan dengan mudah tercapai apabila dalam suatu negara ada kemudahan untuk berinvestasi. Kemudahan berinvestasi dipicu oleh kemudahan dalam berbisnis, tersedianya infrastruktur memadai, dan juga bila didukung dengan rendahnya tarif perpajakan. Di Indonesia tampaknya kemudahan dalam berbisnis merupakan salah satu hal yang masih sulit diperoleh. Proses perizinan yang berbelit-belit adalah salah satu penyebab investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia dan lebih memilih berinvestasi di negara lainnya. Padahal idealnya proses perizinan harus cepat, efisien, dan memberikan kemudahan bagi aktivitas bisnis. Selain kemudahan dalam berbisnis, juga diperlukan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang memadai akan mengundang banyak investor baik dari dalam dan luar negeri. Pembangunan infrastruktur selama ini hanya terpusat di Pulau Jawa saja, kurang memadainya Infrastruktur di luar Jawa menyebabkan investor enggan untuk melakukan investasi karena proses untuk pengiriman logistik mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Contohnya untuk berinvestasi di daerah pelosok seperti di pelosok Papua ataupun Sulawesi, investor memerlukan waktu berjam-jam menempuh perjalanan daratnya saja, akan banyak sekali biaya dan waktu investor yang terbuang karena infrastruktur yang kurang memadai. Selain dua hal di atas, yang harus segera diperbaiki pemerintah agar Indonesia menarik untuk investor adalah sistem perpajakan. Menurut Larkin (IBFD, 2005) sebagaimana dikutip Suska (2011), penyelarasan pajak atau tax harmonization merupakan penghapusan
3
perbedaan atau inkonsistensi antara sistem pajak dari yurisdiksi yang berbeda, sehingga membuat perbedaan atau inkonsistensi menjadi sesuai satu sama lain. Adanya perbedaan tarif pajak akan membuat investor mudah untuk berpindah dari satu negara ke negara lain, karena pajak merupakan salah satu cost of doing investment. Menurut Budi Sulistyo (2015) Hal-hal utama yang menjadi fokus harmonisasi aturan adalah mengenai tarif, preferensi pajak, pencegahan penghindaran dan pengelakan pajak serta basis pengenaan pajak. Harmonisasi tarif pajak diperlukan mengingat tarif pajak antar negara ASEAN masih berbeda. Ketidakharmonisan tarif pajak akan memungkinkan pelarian modal (capital flight ) ke negara yang rendah pajak guna menghindari pajak yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: apakah yang menyebabkan investasi di Indonesia rendah? Bagaimana tarif perpajakan di Indonesia jika dibandingkan dengan di negara lain? Apakah tindakan yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik bagi investor di Indonesia ? Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya investasi di Indonesia, menurut penulis adalah hal yang penting, karena dengan mengetahui penyebab rendahnya investasi di Indonesia akan memudahkan penulis untuk menemukan hal-hal apa yang sebaiknya dilakukan untuk mendorong tingkat investasi di Indonesia.
METODE PENULISAN Tulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku ( text book ), peraturan perundang-undangan, surat kabar, artikel, jurnal, situs web dan penelitianpenelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam tulisan ini.
4
Berdasarkan pertimbangan penulis, maka metode yang digunakan dalam membuat tulisan ini adalah metode analisis kuantitatif. Penulis menggunakan metode analisis kuantitatif karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Sedangkan untuk sumber data penulis menggunakan analisis data sekunder. Dalam tulisan ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet. Hasil dari analisis tersebut kemudian dibuat kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan penulis yang telah ditetapkan sebelumnya.
HASIL DAN DISKUSI Pendapatan nasional memiliki hubungan yang searah dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Artinya, semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran dan kesejahteraan negara tersebut. (Mankiw, 2006) Pendapatan nasional atau produk domestic bruto (PDP) mengalami kenaikan atau penurunan menurut Teori Keynes tergantung kepada total permintaan agregat. Model permintaan agregat dibentuk dari variabel-variabel C, I, G, X – M dengan bentuk perekonomian terbuka sebagai berikut: Y = AD = C + I + G + (X – M) Keterangan: •
C = konsumsi
•
I = investasi
•
G = belanja pemerintah
•
X = ekspor
•
M = impor
Salah satu cara menghitung pendapatan nasional adalah dengan menjumlahkan belanja pemerintah (G) dengan investasi (I), konsumsi (C), dan ekspor yang dikurangi impor (X-M). Semakin besar angka di C, I, G, dan X maka semakin baik karena pendapatan
5
nasional semakin tinggi. Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan C, I, G , dan X adalah dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pemerintah di dalam mengelola perekonomian, secara umum, dibagi dua, yaitu instrumen APBN dan penerbitan regulasi dan/atau pemberian insentif. Instrumen APBN dilakukan melalui pengalokasian belanja dan pembiayaan yang cenderung bersifat ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Sementara itu upaya stabilisasi dilakukan melalui penerbitan kebijakan yang bersifat regulatif dan insentif. Sehingga untuk menjaga stabilisasi perekonomian dan upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan adanya bauran instrumen kebijakan, baik yang bersifat regulatif dan/atau pemberian insentif maupun alokasi langsung belanja/pembiayaan anggaran. (Yudi Pramadi, 2015) Pada saat terjadi krisis ekonomi, C (konsumsi) akan turun karena masyarakat cenderung berpikiran untuk menyimpan uang yang dimilikinya. Karena itu, G (Belanja Pemerintah) harus diperbesar sebagai kompensasi mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat konsumsi turun pemerintah sebaiknya meningkatkan belanjanya. Belanja pemerintah bisa dilakukan dengan melakukan pembangunan infrastruktur. Dengan pembangunan infrastruktur akan banyak tenaga kerja yang terserap. Banyaknya tenaga kerja yang terserap akan meningkatkan konsumsi. Selain itu investor akan tertarik melakukan investasi disuatu negara jika suatu negara memiliki infrastruktur yang memadai. Dengan G (Belanja Pemerintah) yang tinggi akan banyak pembangunan infrastruktur. Dengan meningkatnya G (Belanja Pemerintah), I (Investasi) juga akan ikut meningkat. Jika I (Investasi) tinggi maka lapangan kerja akan banyak terbuka sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap maka secara tidak langsung akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Sehingga cara untuk meningkatkan
6
pendapatan nasional adalah dengan meningkatkan C (konsumsi) yang juga di pengaruhi oleh G (Belanja Pemerintah) dan I (Investasi). Selain tersedianya infrastruktur yang memadai, tingkat investasi yang tinggi itu hanya akan terjadi jika terdapat kemudahan dalam berbisnis, dan juga didukung oleh rendahnya tarif perpajakan. Menurut koran kompas dari 189 negara yang disurvai oleh Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat 109 dalam hal kemudahan berbisnis. Posisi Indonesia ini j auh di bawah Vietnam yang kini menempati peringkat 90, apalagi dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand yang menempati urutan 1,18, dan 49 dunia. Pada tabel di bawah ini disajikan peringkat kemudahan berbisnis di Asia Tenggara. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Negara Singapura Malaysia Thailand Brunei Vietnam Filipina Indonesia Kamboja Myanmar Timor Leste
Kemudahan Berbisnis 1 18 49 84 90 103 109 127 167 173
Memulai Bisnis 2 3 11 9 14 22 24 25 20 12
Perizinan 1 5 9 6 4 15 17 25 13 23
Ketersediaan Listrik 2 5 4 10 18 6 7 22 23 15
Pembayaran Pajak 2 5 10 3 25 20 24 14 12 8
Sumber: Kompas 27 November 2015
Dari yang telah disebutkan di atas, dapat di tarik beberapa kesimpulan bahwa beberapa penyebab yang membuat investor kesulitan untuk melakukan investasi di Indonesia antara lain: 1.
Infrastruktur yang kurang memadai Pembangunan Infrastruktur di Indonesia yang hanya terpusat di daerah Jawa dan Bali menyebabkan daerah-daerah pelosok, khususnya di pelosok Indonesia Timur sulit untuk diakses. Sulitnya akses ke daerah-daerah pelosok tersebut menyebabkan investor enggan untuk melakukan investasi di luar Pulau Jawa. Hal tersebut penyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. 7
2.
Perizinan yang rumit Menurut Andika dan Ida (2013), dewasa ini perkembangan penanaman modal asing sering sekali mendapatkan hambatan-hambatan yang mengakibatkan iklim usaha investasi yang kurang kondusif di Indonesia. Salah satunya faktor yang mengakibatkan iklim usaha investasi yang kurang kondusif adalah pada sistem prosedur perizinan. Perizinan inilah yang merupakan salah satu permasalahan pokok yang di hadapi dalam penanaman modal asing dalam memulai usahanya di Indonesia. Pengurusan perizinan dalam penanaman modal seharusnya cepat dan mudah. Ternyata prakteknya tidak demikian, masih terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan tidak keefektifan dan keefisienan baik dari segi waktu dan maupun biaya dalam dalam proses perizinan untuk penanaman modal di Indonesia. Proses perizinan yang mahal, rumit, lama dan berbelit-belit menyebabkan investor enggan untuk melakukan investasi di Indonesia. Selain itu para investor juga harus berhadapan dengan kajian sosial, lalu lintas, ekonomi dan persoalan lainnya. Dengan banyaknya yang harus dihadapi para investor itu investor sering enggan melakukan investasi di Indonesia.
3.
Tarif perpajakan yang tinggi Menurut Budi Sulistyo (2015), tarif pajak di Indonesia termasuk tinggi jika dibandingkan dengan di negara lain. Tingginya tarif pajak di Indonesia menyebabkan banyak investor yang mengalihkan investasinya ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Sebagai contoh, tarif PPh badan di Indonesia sebesar 25%, masih lebih tinggi dibanding Singapura (17%) dan Thailand (23%). Tarif pajak tertinggi di Asia Tenggara adalah di Filipina yaitu sebesar 30%. Tarif-tarif tersebut sudah mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya kecuali Filipina, Thailand dan Laos.
8
Tarif PPh badan di Indonesia sendiri telah diturunkan secara bertahap dari 30% untuk tahun pajak 2008 menjadi 28% untuk tahun pajak 2009. Pada tahun 2010, tarif PPh badan diturunkan menjadi 25%. Selain PPh badan, pajak untuk konsumsi juga memiliki tarif yang berbeda-beda. Indonesia, Kamboja, dan Laos memungut PPN 10%. Tarif PPN yang paling tinggi di Asia Tenggara adalah di Filipina yaitu sebesar 12%, sementara tarif PPN terendah adalah di Singapura dan Thailand yang hanya sebesar 7%. Malaysia, menerapkan pajak penjualan dan jasa dengan tarif 5%, 20%, atau 25%.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, selama tahun 2015 ini pemerintah membuat beberapa kebijakan untuk mendorong tingkat investasi di Indonesia, yaitu: 1.
Pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa untuk pemerataan pembangunan Untuk pemerataan pembangunan dan mengundang investor agar tertarik untuk berinvestasi di luar Pulau Jawa, khususnya di daerah Indonesia Timur, pemerintah mengubah pola pembangunan Indonesia. Pembangunan akan direncanakan dimulai dari Indonesia Timur. Salah satu upaya pemerintah yang sudah mulai berjalan yaitu program tol laut untuk pengiriman barang ke Indonesia Timur dan pembangunan Jalan Trans Papua, untuk menghubungkan daerah-daerah pelosok di Papua.
2.
Paket kebijakan ekonomi untuk mempermudah perizinan bagi i nvestor Sejauh ini pemerintah telah pemerintah telah mengumumkan lima paket kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah paket kebijakan yang isinya mempermudah proses perizinan untuk investor. Paket kebijakan tersebut adalah Paket Kebijakan Ekonomi jilid kedua. Fokus dari paket kebijakan ekonomi jilid kedua adalah meningkatnya pertumbuhan investasi di Indonesia.
9
Strategi yang disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan proses perizinan yang lebih sederhana. Salah satu upaya yang di lakukan pemerintah untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik dalam hal perizinan adalah melalui sistem pelaksanaan pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service Center ) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan sistem PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ini beberapa perizinan dipangkas waktu pengurusannya sehingga lebih efisien dan efektif(sumber: BKPM). Hal tersebut membuat proses perizinan investasi menjadi lebih cepat, mudah, transparan dan terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat membuat iklim investasi di Indonesia menjadi semakin kondusif. 3.
Membuat keringanan dalam kebijakan perpajakan untuk investor Menurut Yudi Pramadi (2015) Beberapa kebijakan dalam hal perpajakan telah diterbitkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain: a. Dalam rangka mendorong reinvestasi atas keuntungan yang diperoleh perusahaan serta mendorong peningkatan ekspor, Pemerintah akan mengeluarkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 atau yang dikenal dengan Tax Allowance dengan prosedur serta kriteria yang lebih mudah yaitu : i.
Fasilitas tax allowance akan diberikan untuk perusahaan yang menciptakan lapangan kerja, menggunakan kandungan lokal, berorientasi ekspor, dan investasi yang tinggi;
ii. Tambahan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan reinvestasi laba yang didapat dari dividen; iii. Tambahan insentif untuk perusahaan yang melakukan research and development. 10
b. Pembebasan PPN untuk mendorong sektor logistik salah satunya untuk galangan kapal, peralatan berkaitan dengan industri kereta api, angkutan udara dan sejenisnya; c. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk dalam negeri, Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur fleksibilitas Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS), sebagai respon jika terdapat lonjakan impor barang tertentu, serta penyederhanaan prosedur dan mekanisme pengembalian; d. Sektor Pariwisata didorong untuk lebih mendukung perbaikan defisit transaksi berjalan melalui tambahan negara yang bebas visa bagi 45 negara;
KESIMPULAN Dari hasil pembahasan tentang Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia, maka diambil kesimpulan : 1. Tingkat Investasi di Indonesia rendah karena kurangnya kemudahan dalam berbisnis. Kurangnya kemudahan dalam berbisnis disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai, perizinan yang rumit, dan tarif perpajakan yang tinggi 2. Tarif pajak di Indonesia termasuk tinggi jika dibandingkan dengan di negara lain. Tingginya tarif pajak di Indonesia menyebabkan banyak investor yang mengalihkan investasinya ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. 3. Untuk meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan dengan cara membangun infrastruktur yang memadai di luar Pulau Jawa, mempermudah perizinan bagi investor, dan membuat keringanan dalam kebijakan perpajakan untuk investor
11
DAFTAR PUSTAKA
Andika Wahyu dan Ida Djadja. 2013. Kendala Perizinan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana Budi Sulistyo. 2015. Pajak Bersiap Hadapi Kawasan Bebas ASEAN. Jakarta: Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
Kompas. 27 November 2015. Indonesia Harus Berani Berkompetisi. Halaman 1
Mankiw, Gregory. 2006. Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. 2001. Teori Ekonomi Makro. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan, cetakan ketiga. Jakarta : Penerbit Kencana. Suska dan Juventus (2011). Tax Harmonization ASEAN melalui Asean Tax Forum : Belajar dari Tax Harmonization Uni Eropa. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Tax%20Harmonization%20ASEAN%20Melal ui%20ASEAN%20Tax%20Forum_Belajar%20dari%20Uni%20Eropa_Suska%20dan%20Yu ventus.pdf Yudi Pramadi. 2015. Kebijakan Fiskal untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan dengan Tetap
Menjaga Stabilitas
Perekonomian. Jakarta: Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan RI. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pajak%20Bersiap%20Hadapi%20Kawasan%2 0Bebas%20ASEAN.pdf
12
