USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA PENGUATAN OTONOMI KHUSUS BERBASIS INTEGRATED BERBASIS INTEGRATED LOCAL LOCAL WISDOM SEBAGAI WISDOM SEBAGAI LANGKAH INTEGRASI ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BIDANG KEGIATAN: PKM GT
Diusulkan oleh: Esti Pu Puspitaningrum
E0012135 (2 (2012)
Eka Nurjanah
E0012129 (2012)
Nabella Rizki Al Fitri
E0011211 (2011) (2011)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013
i
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemudahan kemudahan yang telah diberi diberikan kan dalam dalam menyel menyelesai esaikan kan progra program m krestiv krestivita itass mahasis mahasiswa wa yang yang berjud berjudul ul “Penguat “Penguatan an Otonomi Otonomi Khusus Khusus Berb Berbasis asis Integrated Local Wisdom Sebagai Langka Langkah h Integr Integrasi asi Or Organ ganisa isasi si Papua Papua Merde Merdeka ka dalam dalam Bingka Bingkaii Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia” . Ini merupakan hasil akumulasi dari kerja keras penulis sebagai bentuk realisasi dari hasil cipta, rasa, dan karsa penulis yang inovatif inovatif dalam berkreasi. Proses terselesaikan terselesaikannya nya penyusunan penyusunan ini tidak terlepas dari pihak-pihak pihak-pihak yang turut membantu. membantu. Penulis ingin menyampaik menyampaikan an rasa terima kasih kepada: 1. Ibu Prof. Hartiwinin Hartiwiningsih, gsih, S.H., S.H., M.Hum. selaku selaku Dekan Fakultas Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan izin dan sarana kepada penulis dalam penyusunan ini; 2. Ibu Adriana Adriana Grahan Grahanii Firdau Firdausy, sy, S.H., M.H. selaku selaku Dosen Pembim Pembimbin bing g yang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan ini; 3. Kedua orang orang tua penulis yang yang selalu mendoakan mendoakan dan memberi memberi semangat semangat dalam penyusunan ini; dan 4. Semu Semuaa piha pihak k yang yang turu turutt berk berkon ontri tribu busi si dala dalam m peny penyus usun unan an ini ini yang yang tida tidak k mungkin penulis sebutkan satu per satu. Akhi Akhirn rnya ya penu penulis lis meny menyad adar arii keti ketida daks ksem empu purn rnaa aan n yang yang dimi dimili liki ki,, oleh oleh karena karenanya nya kritik kritik dan saran saran sangat sangat penuli penuliss harapk harapkan, an, demi demi terwuj terwujudn udnya ya tulisan tulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga dari gagasan yang penulis tuangkan ini dapat memberi manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, aamiin.
Surakarta, 21 Maret 2013
Penulis
iii
DAFTAR ISI
Halaman Judul........................................ Judul............................................................... .............................................. .......................................i ................i Lembar Pengesahan.................................................. Pengesahan..................................................................................... ................................... .......ii ....... ii Kata Pengantar........................................... Pengantar.................................................................. ........................................................ ................................. iii Daftar Isi.............................................. Isi..................................................................... .............................................. ........................................iv .................iv Ringkasan............................................................................................................v PENDAHULUAN Latar Belakang.......................................... Belakang................................................................. .............................................. ...............................1 ........1 Tujuan dan Manfaat Penulisan.......................................................................2 GAGASAN Kondisi Kekinian Pencetusan Gagasan..........................................................2 Solusi yang Pernah Diterapkan Sebelumnya..................................................4 Sebelumnya..................................................4 Otonomi Khusus Berbasis Integrated Berbasis Integrated Local Wisdom bagi Papua....... Papua.............................. .............................................. .............................................. ............................................... ...................................6 ...........6 Pihak-Pihak yang Membantu dalam Mengimplementasikan Gagasan..........8 Langkah-Langkah Strategis yang Harus Dilakukan.......................................9 KESIMPULAN Otonomi Khusus Berbasis Integrated Berbasis Integrated Local Wisdom: Wisdom: Langkah Integrasi OPM dalam Bingkai NKRI.........................................................................11 Teknik Implementasi Otonomi Khusus Berbasis Integrated Berbasis Integrated Local Wisdom.........................................................................................................12 Wisdom.........................................................................................................12 Prediksi Keberhasilan Gagasan....................................................................13 Daftar Pustaka.......................................... Pustaka................................................................. ................................................. .......................... ........13 Daftar Riwayat Hidup Penulis......................................................... Penulis...........................................................................14 ..................14
iv
RINGKASAN
Penulisan gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan yang mendalam mengenai kekacauan kondisi persatuan NKRI yang disebabkan oleh berlarutnya konflik Papua yang dimotori oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Penting kiranya kiranya untuk mengetahui mengetahui sumber-sumb sumber-sumber er konflik konflik Papua, Papua, karena dengan cara yang yang demi demiki kian an akan akan muda mudah h pula pula untu untuk k mene menemu muka kan n sebu sebuah ah form formul ulas asii penyelesaian konflik yang tepat sasaran. Salah satu faktor munculnya konflik Papua adalah kondisi orang Papua yang semakin semakin terasingkan terasingkan di tanahnya tanahnya sendiri sendiri dalam berbagai lini kehidupan. Ironis memang, ketika seorang tuan rumah mati kelaparan di tanahnya sendiri yang begitu kaya. Marjinalisasi ini membuat orang Papua Papua berupa berupaya ya bangki bangkitt untuk untuk merebu merebutt hak atas atas daerah daerahnya nya.. Kebang Kebangkit kitan an ini didasar didasarii semanga semangatt kedaera kedaerahan han yang yang telah telah sejak sejak lama lama diwari diwarisak sakan an oleh oleh nenek nenek moyang mereka berupa nilai-nilai luhur daerahnya. Otonomi khusus yang diresolusikan pemerintah di Papua pun, nyatanya tidak tidak membaw membawaa dampak dampak yang yang signif signifika ikan. n. Justru Justru yang yang terjad terjadii adalah adalah otonom otonomii khusus khusus ini melahirkan melahirkan masalah-masalah masalah-masalah baru, seperti korupsi korupsi dan etnosentrisme. etnosentrisme. Ave Lefaan (2011) menyebutkan adanya otonomi khusus juga membawa dampak serius terhadap semakin menonjolnya praktik politik identitas yang merujuk pada etnosentrisme. Oleh karena itu berdasarkan hipotesis awal, bisa dikatakan bahwa penenonjolan sifat kedaerahan yang teraktualisasi dalam kearifan lokal masingmasing daerah di Papua ikut melandasi semangat separatis yang diakomodasi oleh OPM. Berangkat dari latar belakang ini, maka mendorong penulis untuk mencari sebuah formulasi penyelesaian konflik Papua secara efektif serta efisien dengan muara tujuan berupa pengintegrasian OPM ke dalam bingkai NKRI. Kearifa Kearifan n lokal lokal yang yang mengan mengandun dung g kekaya kekayaan an falsafah falsafah hidup hidup masyar masyaraka akatt setempat seharusnya mampu memendekan jarak keterasingan orang Papua yang sedang terjadi tersebut. Oleh karena kearifan lokal tersebut menjelma sebagai nilai-nilai nilai-nilai yang menjadi menjadi ruh pembangunan pembangunan masyarakat masyarakat Papua. Bisa dipastikan pembangunan berbasis kearifan lokal ini mampu meredam konflik-konflik yang timbul. Namun dewasa ini kearifan lokal yang merepresentasi kekhasan suatu daerah justru dijadikan dijadikan sebagai pemantik pemantik semangat semangat kedaerahan kedaerahan yang akhirnya akhirnya berujung pada gerakan separatis. Oleh karena itu, agar kearifan lokal dapat menjadi menjadi dasar semangat pelaksanaan otonomi otonomi khusus, khusus, maka kearifan lokal harus dileng dilengkap kapii sifat sifat yang yang menciri mencirikan kan adanya adanya penyat penyatuan uan rasa kedaer kedaeraha ahan n dalam dalam kesatuan semangat nasionalisme. Integrated local wisdom merupakan rumusan yang selaras dengan cita-cita penyatuan semangat kedaerahan dan nasionalisme. Integrated dalam dalam bahasa bahasa Indonesia berarti “yang digabungkan”. Sehingga dapat dirumuskan makna dari adalah ah nila nilai-n i-nil ilai ai keda kedaer erah ahan an yang yang meng mengan andu dung ng integ integra rate ted d loca locall wisd wisdom om adal kebijaksanaan dan kebenaran yang diikuti oleh masyarakat setempat dan telah mengalami penyatuan dengan nilai-nilai kebangsaan. Adanya penyatuan dengan nilai-nilai kebangsaan ini akan mengendalikan seseorang dari keinginan untuk memisahkan diri dari kesatuan bangsanya. Pada tahapan lebih lanjut, integrated terpaku pada tataran teoritis, namun merasuk pada local wisdom wisdom tidak hanya terpaku tataran praktik otonomi khusus Papua yang sedang berlangsung dengan berbagai reformasi yang akan dilakukan disemua lini pembangunan Papua.
v
vi
1
PENDAHULUAN Latar Belakang
OPM OPM kemb kembali ali mela melaku kuka kan n peny penyera erang ngan an terh terhad adap ap Tent Tentar araa Nasi Nasion onal al Indonesia (TNI) (www.kompas.com (www.kompas.com). ). Penyerangan ini berarti juga sebagai bentuk penyerangan terhadap kedaulatan negara, karena TNI merupakan representasi dari kedaulatan negara Indonesia. Gerakan-gerakan separatisme yang terus menerus dilancarkan oleh OPM tentu menjadi ancaman terhadap kesatuan negara. Bentuk NKRI dalam tatanan kenegaraan dan pemerintahan Indonesia menjadi harga mati bagi seluruh komponen bangsa. Peletakan rumusan ini pada pasal 1 ayat (1) Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Dasar Dasar Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesia sia Tahu Tahun n 1945 1945 semak semakin in memper memperteg tegas as betapa betapa pentin pentingny gnyaa suatu suatu kesatu kesatuan an tanah tanah air dari dari Sabang Sabang sampai sampai Merauk Meraukee dalam dalam konste konstelasi lasi Republ Republik ik Indone Indonesia. sia. Oleh Oleh karena karena itu NKRI NKRI tidak tidak menghe menghenda ndaki ki adanya adanya usaha-u usaha-usah sahaa pemisah pemisahan an diri diri dari dari satu kesatu kesatuan an terito teritorial rial negara Indonesia. OPM melalui perlawanan-perlawanan fisiknya sebagai usaha memerdekakan Papua telah menimbulkan ketidakstabilitasan terhadap pertahanan dan keamanan di Papua, sehingga kondisi ini dapat memantik timbulnya konflikkonf konfli lik k lain lain.. Akum Akumul ulas asii dari dari konf konfli lik-k k-kon onfil filk k yang yang ada ada serta serta perla perlawa wana nann perlawanan OPM akan semakin memperburuk kesatuan NKRI. NKRI. Sepanjang sejarah bergabungnya Papua ke dalam Republik Indonesia sejak tahun 1963, daerah ini terus menerus menjadi titik pertumpahan pertumpahan darah. Berbagai Berbagai catatan menunujukan bahwa kekerasan oleh aparat negara terhadap rakyat Papua terjadi sejak awal 1960-an (Camel Budiarjo dan Liem Soie Liong, 1984). Tahuntahun tahun 1998 1998 hingga hingga 2006 2006 adalah adalah masa masa yang yang diwarn diwarnai ai secara secara domina dominan n catatan catatan tentang kekerasan politik, utamanya oleh aparat keamanan, baik TNI maupun polisi (Muridan S. Widjojo, 2006). Ketidakadilan, maraknya pelanggaran HAM hingga ketidaksamaan ras antara orang Papua (pengertian orang Papua merujuk pada Pasal 1 huruf t UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Provinsi Papua) dengan orang Indonesia Indonesia kebanyakan kebanyakan,, menjadikan menjadikan dalih-dalih separatisme ini semakin rumit. Hal tersebut membuat masalah Papua merdeka bukan hanya sekedar keinginan untuk sejahtera di tanahnya sendiri, namun menurut Frans Maniagasi (2001) permasalahan Papua merdeka adalah pertaruhan sebuah sebuah hak asasi asasi politi politik k yang yang menyan menyangk gkut ut harga harga diri diri atau atau pride dari dari suatu suatu komunitas sosial di muka bumi, yang namanya bangsa Papua. Oleh karena itu, jika pemerintah mampu mengarahkan “ pride” pride” tersebut kepada kepemilikan Papua dan Indone Indonesia sia yang yang tak terpisa terpisahka hkan, n, maka maka akan akan menjad menjadii ahrmon ahrmonosa osasi si yang yang berdampak positiv. Bukan berarti pemerintah Indonesia diam saja terhadap polemik yang ada tersebut. Beberapa langkah yang bertujuan untuk menghentikan gerakan OPM telah telah dilaku dilakukan kan.. Salah Salah satunya satunya adalah adalah dengan dengan diakom diakomoda odasik sikann annya ya keingi keinginan nan orang Papua untuk hidup dalam pembangunan Papua yang bernafaskan budaya budaya luhurnya. Yakni melalui pemberian otonomi khusus yang mengedapankan peran serta masyarakat Papua secara langsung. Otonomi khusus yang telah berlangsung selama sebelas tahun nyatanya belum banyak memberi kesejahteraan kepada orang Papua, sehingga belum mampu pula meredam gerakan OPM. Oleh sebab sebab ada disint disintegr egrasi asi pada pada pelaks pelaksana anaan an otonom otonomii khusu khususs yang yang tidak tidak sepert sepertii seharu seharusn snya ya yang yang diha diharap rapka kan. n. Seba Sebaga gaii bukt buktii Bada Badan n Pusat Pusat Stat Statis istik tik (BPS (BPS))
2
menyeb menyebutk utkan an jumlah jumlah pendud penduduk uk miskin miskin di Provin Provinsi si Papua Papua pada pada tahun tahun 2009 2009 sebaya sebayak k 760.30 760.300, 0, tahun tahun 2010 2010 sebany sebanyak ak 761.60 761.600, 0, dan tahun tahun 2011 2011 sebany sebanyak ak 944.790. 944.790. Angka yang terus saja meningkat meningkat ini mengindik mengindikasikan asikan bahwa ada yang salah dalam pola pembangunan yang sedang dilakukan di Papua. Situasi konflik yang terus terjadi memperlihatkan bahwa dibutuhkannya segera suatu alat pengendali atas pelaksanaan otonomi khusus agar terhindar dari kesewenang-wenangan. Alat pengendali ini harus mampu menampung kehendak pemerintah, agar Papua tetap menjadi bagian dari NKRI, serta mampu menjaga ke-Papua-an di tanah Papua. Local wisdom yang biasa disebut dengan kearifan lokal yang memuat hikmah-hikmah kehidupan masyarakat asli dianggap mampu menja enjadi di alat alat pen pengend gendal alii ini. ini. Menu Menuru rutt ketua etua MPR MPR RI, RI, Taufi aufiq q Kiem Kiemas as (www.mpr.go.id/ ) kearif kearifan an lokal lokal dan kultur kultural al lokal lokal harus harus dikede dikedepan pankan kan untuk untuk penyelesaian konflik. Di sisi lain penenonjolan kearifan lokal dapat menimbulkan fanatisme fanatisme daerah yang berujung berujung pada separatisme, separatisme, sehingga diperlukan diperlukan rumusan khusus mengenai bentuk kearifan lokal yang cocok guna meredam gerakan OPM. Oleh Oleh karen karenaa itu itu kaji kajian an meng mengen enai ai peng pengua uata tan n keari kearifa fan n loka lokall sebag sebagai ai solu solusi si penyelesaian konflik, termasuk konflik dengan OPM harus dilaksanakan secara mendal mendalam, am, agar agar dalam dalam implem implement entasin asinya ya mampu mampu memeca memecahka hkan n permasa permasalah lahan an dengan tepat demi demi mewujudkan kekokohan persatuan NKRI. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut: a. Memb Member erii solu solusi si peny penyel eles esai aian an terh terhad adap ap gera geraka kan n sepa separa rati tiss OPM OPM mela melalu luii penguatan integrated local wisdom yang terintegrasi dalam otonomi khusus demi terwujudnya kekokohan NKRI; dan b. Memberi gambaran mengenai model penguatan keraifan lokal yang dapat dijadikan dijadikan solusi penyelesaian penyelesaian konflik konflik Papua Papua demi terwujudnya terwujudnya kekokohan kekokohan NKRI. Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut: a. Penulisan in ini di diharapkan da dapat me memberikan su sumbangan pe pemikiran bagi negara atas permasalahan dilihat dari sudut teori; dan b. Penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang karya ilmiah dengan kajian permasalahan yang sama. GAGASAN Kondisi Kekinian Pencetusan Gagasan
Otonom Otonomii khusus khusus yang yang diberi diberikan kan kepada kepada Papua Papua menjad menjadii solusi solusi paling paling kekinian guna memperpendek jarak konflik antara OPM dengan NKRI. Otonomi khusus khusus ini dibangun dibangun guna membuka membuka kesempatan kesempatan yang sebesar-besaranya sebesar-besaranya bagi putra Papua termasuk OPM untuk menjalankan perannya sebagai pelaku utama dalam pembangunan daerahnya. Hal ini terlihat dari sebagian besar pasal dalam UU No. No. 21 tahun tahun 2001 2001 tentan tentang g Otonom Otonomii Khusus Khusus bagi bagi Provin Provinsi si Papua Papua yang yang merepresentasikan kesempatan tersebut. Sebagai contoh pasal 12 mencantumkan ketent ketentuan uan “orang “orang asli asli Papua” Papua” sebaga sebagaii syarat syarat dalam dalam pencal pencalona onan n Gubern Gubernur ur dan Wakil Gubernur. Kekhususan otonomi di Papua juga terlihat dari adanya badan pemerintahan berupa Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi
3
kultural orang asli Papua. Badan ini memiliki kewenangan-kewenangan khusus di pemerintahan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Berbag Berbagai ai macam macam kekhus kekhususa usan n yang yang telah telah diberik diberikan an dalam dalam kewena kewenanga ngan n otonomi khusus nyatanya belum memecahkan masalah utama, yakni peredaman geraka gerakan n separa separatis tis OPM. OPM. Ada berbag berbagai ai hal yang yang menjad menjadii musaba musababny bnya. a. Hasil Hasil penelitian Tim Papua LIPI, menjelaskan menjelas kan bahwa sumber konflik Papua mencakup empat isu strategis sebagai berikut: sejarah integrasi Papua ke wilayah NKRI; kekerasan politik dan pelanggaran HAM; gagalnya pembangunan di Papua; dan marjinalisasi orang Papua. Tabel 1. Persoalan, Konteks dan Kontradiksi Narasi (Muridan S.Widjodjo dkk, 2009) Persoalan Konteks Narasi dominan Narasi tandingan (nasionalis (nasionalis Papua) Indonesia) Sejarah Peralihan Teritorial Teritorial Papua Orang Papua bukan integrasi, kekuasaan kekuasaan dari bagian NKRI bagian dari Indonesia status politik, politik, Belanda ke Status politik Pepera tidak sah karena dan identi identitas tas Indo Indone nesia sia dan dan sudah sah melaui tidak mempresentasikan politik perang dingin Pepera dan aspirasi rakyat Papua Resolusi PBB Integrasi=kolonialisasi Integrasi = Indonesia pembebasan dari kolonialisme Kekerasan Rezim Kekeras Kekerasan an = cara cara Kekerasan politik dan otoritarianisme untuk menj enjaga adalah pelanggaran orde orde baru baru dan dan NKRI pelanggaran HAM HAM kapitalisme internasional Kegagalan Rezim Pembangunan= Pembangunan= migrasi pembanguotoritarianisme upaya tena tenaga ga kerj kerjaa dari dari luar luar nan orde orde baru baru dan dan modernisasi orang Papua dan marjinalisasi kapitalisme Papua orang Papua internasional Inkonsistensi Reform Reformasi asi dan Otonomi khusus= Otonomi khusus kebijakan demokratisasi dile dileta taka kan n dala dalam m = pelurusan san sej sejarah otonomi kontek kontekss integr integrasi asi Papu Papua, a, perl perlin indu dung ngan an khusus dan nasional dan hak-h hak-hak ak oran orang g Papu Papua, a, marjinalisasi pembangunan pembangunan untuk orang Papua dan rePapuanisasi
Pemberian otonomi seharusnya akan semakin memperkukuh kepemilikan tana tanah h air air oleh oleh masy masyar arak akat at di daer daerah ah.. Ada Ada tiga tiga argu argume ment ntasi asi mend mendasa asarr yang yang meland melandasi asi asumsi asumsi otonom otonomii daerah daerah memper memperkua kuatt dimens dimensii kebersa kebersamaa maan n dalam dalam NKRI menurut Hari Sabarno (2008), yakni: yakni: a. Oton Otonom omii daer daerah ah meru merupa paka kan n kebi kebijak jakan an dan dan pili piliha han n strat strateg egis is dala dalam m rang rangka ka meme memeli liha hara ra kebe kebers rsam amaa aan n nasi nasion onal al di mana mana haki hakika katt khas khas daer daerah ah teta tetap p dipertahankan dalam wadah NKRI;
4
b. Melalui otonomi daerah pemerintah menguatkan sentra ekonomi kepada daerah dengan memberikan kesempatan daerah untu mengurusnya sendiri; dan c. Otonom Otonomii daerah daerah akan akan mendor mendorong ong pemantap pemantapan an demokr demokrasi asi politi politik k di daerah daerah deng dengan an land landas asan an dese desent ntra rali lisa sasi si yang yang dija dijala lank nkan an seca secara ra kons konsis iste ten n dan dan proporsional. Nyatanya pada satu sisi yang lain, pemberian kewenangan khusus untuk mengurus mengurus sendiri sendiri pemerintaha pemerintahannya nnya menimbulk menimbulkan an suatu fanatisme fanatisme daerah yang semakin memperkokoh keinginan suatu daerah untuk memisahkan diri. Pelaksanaan otonomi khusus perlu didasarkan pada konsep kearifan lokal demi kokohnya NKRI sebagaimana diargumentasikan oleh Hari Sabarno di atas. Moendardjito (2011) menyatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai kearifan lokal karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang, dengan dengan bercir bercirika ikan n (a) mampu mampu bertah bertahan an terhada terhadap p budaya budaya luar; luar; (b) memili memiliki ki kema kemamp mpua uan n meng mengak akom omod odas asii unsu unsurr-un unsu surr buda budaya ya luar luar;; (c) (c) memp mempun unya yaii kemamp kemampuan uan mengin menginteg tegrasi rasikan kan unsur unsur budaya budaya luar luar ke dalam dalam budaya budaya asli; asli; (d) mempun mempunyai yai kemamp kemampuan uan mengen mengendal dalika ikan; n; dan (e) mampu mampu member memberii arah arah pada pada perkembangan budaya. Sesungguhnya jika berpatokan pada ciri- ciri tersebut, kekhasan kekhasan daerah (implikasi (implikasi dari adanya kearifan kearifan lokal) lokal) tidak akan menimbulk menimbulkan an fanatisme daerah, namun nyatanya masih saja ada fanatisme tersebut, seperti yang terjad terjadii di tanah tanah Papua. Papua. Oleh karena karena itu perlu perlu suatu suatu penyat penyatuan uan kearif kearifan an lokal lokal dengan nilai-nilai nasionalisme yang mengakar pada rasa cinta tanah air. Hal inilah yang nantinya dirumuskan sebagai integrated local wisdom. wisdom. Solusi yang Pernah Diterapkan Sebelumnya
Konflik Papua yang terus-menerus mengancam kesatuan NKRI sepanjang sejarah, membuat pemerintah pusat mengeluarkan beberapa kebijakan yang pada awal awalny nyaa diha diharap rapka kan n mamp mampu u menj menjad adii peme pemeca caha han n masal masalah ah atas atas kasu kasuss ini. ini. Setidaknya ada dua jenis pemecahan masalah dominan yang pernah digulirkan pada konflik Papua ini. Kedua jenis pemecahan masalah tersebut, adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan militer Upaya Upaya penump penumpasan asan terhada terhadap p geraka gerakan n separa separatis tis pada pada masa masa orde orde baru baru banyak dilakukan melalui pendekatan militer. Pada konteks politik saat itu, pendekatan militer menjadi hal yang dianggap legal demi kesatuan NKRI. Oleh karena itu pergolakan konflik kekerasan pun banyak terjadi dan berakibat pula pada banyaknya pelanggaran HAM di tanah Papua. Jumlah korban yang muncul muncul dari berbagai publikasi masih sangat spekulatif, spekulatif, bervariasi bervariasi antara 100 ribu jiwa hingga 500 ribu jiwa. Sayangnya sampai saat ini belum ada upaya investi investigas gasii secara secara tuntas tuntas dan kompre komprehen hensif sif dalam dalam menang menangani ani pelang pelanggar garan an HAM yang ada, sehingga hak-hak korban untuk mendapatkan pertanggung jawaban pun hanya sebatas angan. Hal ini disebabkan oleh logika negara yang bersifat konstruksi nasionalisme-militer. Oleh karena itu pencederaan terhadap HAM yang telah terjadi dianggap bukan termasuk pelanggaran. Pend Pendek ekata atan n milit militer er yang yang dila dilaku kuka kan n oleh oleh peme pemeri rint ntah ah ini, ini, sung sunggu guh h berbanding terbalik dengan kehendak masyarakat Papua. Imbasnya bukan persatuan yang diperoleh, tapi justru membuat semakin solidnya gerakan OPM untuk untuk menent menentang ang pemerin pemerintaha tahan n Indone Indonesia. sia. Hal ini tidak tidak lain lain dikare dikarenak nakan an adanya rasa ketidakpuasan orang Papua kepada Indonesia yang dianggap telah
5
meramp merampas as kemerd kemerdeka ekaan an mereka mereka.. Pendek Pendekatan atan militer militer yang yang bersifa bersifatt represi represif f hanya hanya akan akan memper memperbur buruk uk citra citra pemerin pemerintah tahan an di mata mata orang orang Papua, Papua, hingga hingga dapat dapat menimb menimbulk ulkan an prasan prasangka gka otorit otoriter. er. Oleh Oleh karena karena pemerin pemerintah tahan an di mata mata mere mereka ka hany hanyaa mau mau meng menger eruk uk keka kekaya yaan an alam alam Papu Papua, a, tapi tapi sete setela lahn hnya ya memerangi orang Papua dengan senjata. 2. Pelimpahan otonomi khusus kepada Papua Kegagalan Kegagalan pendekatan pendekatan milter sebagai solusi menumpas menumpas gerakan OPM, membuat pemerintah merancang suatu solusi yang lebih humanis, yaitu melalui pelimpahan otonomi khusus kepada Provinsi Papua. Otonomi khusus ini sendiri sendiri merupakan merupakan permintaan permintaan Majelis Permusyawar Permusyawaratan atan Rakyat Rakyat (MPR) yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. 4 Tahun 1999. Disebutkan dalam TAP MPR tersebut sebagai berikut “integrasi bangsa dipertahankan di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tetap menghargai kesetaraan dan keseragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalu melaluii penetap penetapan an daerah daerah Otonom Otonomii Khusus Khusus yang yang diatur diatur dengan dengan undang undang-undang”. Kemudian lebih lanjut, otonomi khusus ini diregulasi dalam UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang mewakili hasil hasil kompro kompromi mi pemerin pemerintah tah dengan dengan para para pemimp pemimpin in dan intele intelektu ktual al Papua Papua dalam dalam usahan usahanya ya mencari mencari solusi solusi bagi bagi berbag berbagai ai permas permasalah alahan an Papua Papua secara secara menyeluruh. Setela Setelah h hampir hampir sebela sebelass tahun tahun otonom otonomii khusus khusus ini dijala dijalanka nkan, n, mulail mulailah ah terliha terlihatt beberap beberapaa kekaca kekacauan uan (error error spot spot ) yang yang memicu memicu lahirn lahirnya ya berbag berbagai ai konflik kecil serta bergejolaknya kembali OPM. Menurut Muridan S. Widjojo dkk dkk (200 (2006) 6) setid setidak akya ya ada ada empa empatt perso persoal alan an yang yang mewa mewarn rnai ai pela pelaks ksan anaa aan n otonomi khusus, yaitu sebagai berikut: 1. Dugaan Dugaan adany adanyaa korupsi korupsi Dugaan adanya penyalahgunaan dana oleh pemerintahan daerah Papua dap dapat diini iinid dikas ikasii mela melalu luii beb beberap erapaa kasu kasus. s. Dala Dalam m lap laporan oran Badan adan Pemerik Pemeriksaan saan Keuang Keuangan an (BPK) (BPK) Provin Provinsi si Papua Papua tahun tahun 2007 2007 disebu disebutka tkan n bahwa MPR melakukan pemberian tunjangan dan intensif yang melebihi jumlah yang disebutkan dalam Pemendagri sebesar 400 Milyar pada tahun 2006. Pengalokasian APBD pun ditengarai terdapat penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Tahun 2008 pendidikan hanya mendapatkan 4,19% dari total anggaran APBD dan hanya 30% dari sisa anggaran APBD (http://www.fokerlsmPapua.org/ ( http://www.fokerlsmPapua.org/ ). ). Padahal ketentuan dala dalam m UUD UUD 1945 1945 pasal pasal 31 ayat ayat (4) (4) mewa mewaji jibk bkan an prio priorit ritas as angg anggara aran n pendidikan sekurang-kurangnya 20% 20% dari keseluruhan jumlah APBD. Penyalahgunaan anggaran ini tentu saja berimbas pada keberlangsungan pembangunan masyarakat masyara kat Papua. Salah satunya yakni terbukti berdasarkan data BPS terlihat adanya prosentase yang tinggi mengenai penduduk miskin pada tahun 2011, yaitu 31,92% untuk Provinsi Papua Barat serta 31,98% untuk Provinsi Papua. Angka ini menempati angka terbesar pertama dan kedua se-Indonesia serta mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2010 yang memiliki persentase 34,88% dan 36,80%. 2. Representasi Representasi orang Papua melalui melalui MRP Persoalan Persoalan ini menyangut menyangut ketidakberh ketidakberhasilan asilan MRP untuk memperjuangkan memperjuangkan aspira aspirasi si oran orang g Papu Papuaa meng mengen enai ai iden identi titas tas buda budaya ya mere mereka ka.. Misal Misalny nyaa perjuangan MPR untuk menjadikan bendera bintang kejora dan simbol
6
burung mambruk menjadi bendera dan simbol budaya orang Papua ditanggapi oleh PP No. 37/2007 yang melarang penggunaan simbol-simbol separatis sebagai simbol-simbol budaya dan daerah. Kondisi ini menjadikan orang Papua merasa menjadi orang asing di tanah mereka sendiri. 3. Pemekaran Pemekaran Kabupa Kabupaten ten dan dan Provinsi Provinsi Pemekaran Provinsi dilakukan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 45 tahun 2003 yang berisi mengenai implementasi UU No. 45 tahun 1999 yang mengatur tentang pemekaran Irian Jaya menjadi Irian Jaya Timur, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat. Usaha pemekaran ini dianggap kurang tepat diberlakukan pada saat itu. Kondisi sumber daya manusia serta fasi fasili lita tass yang yang belu belum m siap siap menj menjad adii kend kendal alaa utam utama. a. Sela Selain in itu itu usah usahaa pemekaran ini dianggap dapat memecah belah orang Papua. Papua. 4. Konflik Konflik antar antar umat umat beragama beragama Konflik-ko Konflik-konflik nflik kecil yang terjadi akhir-akhir akhir-akhir ini sebenarnya sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh antar umat beragama, namun juga antar suku. Seperti yang terjadi pada tanggal Selasa, 10 Juli 2012 yang melibatkan warga suku Dani dan suku Ekari atau yang terjadi juga pada Selasa, 24 juli 2012 antara warga kamp kampun ung g Amol Amolee deng dengan an kamp kampun ung g Harap Harapan an ( http://news.okezone.com/ ). ). Konflik-konflik yang berlatarbelakang suku, ras, dan agama (SARA) pun sering terjadi. Konflik-konflik ini merupakan akumulasi dari ketidakstabitan keamanan di Papua pasca perlawanan OPM. Otonomi khusus mempertajam penonjolan sifat kedaerahan yang berujung pada gerkan gerkan separatis. Otonomi Khusus Berbasis Integrated Berbasis Integrated Local Local Wisdom bagi Papua
Pemberian otonomi khusus pada Papua sebenarnya merupakan alternatif terbaik untuk mengadakan pembangunan yang berkeadilan sosial. Oleh sebab, otonomi daerah (bentuk khusus) merupakan sarana demokrasi terbaik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk masyarakat di daerah sebagaimana diaman diamanahk ahkan an dalam dalam UUD 1945 1945 pasal pasal 1 ayat ayat (2). (2). Keraky Kerakyatan atan atau atau demokr demokrasi asi menghendaki partisipasi daerah otonom yang disertai badan perwakilan sebagai wadah (yang memperluas) kesempatan rakyat berpartisipasi (Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2006). Demokrasi ini akan membawa pada pembangunan Papua yang sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Pada kenyataannya alternatif yang dianggap terbaik ini, belum mampu secara maksimal melakukan perannya sebagai katalisator pembangunan. Padahal otonomi khusus Papua sudah berjalan selama sebelas tahun. Keti Ketida dakm kmam ampu puan an oton otonom omii khus khusus us meng mengad adak akan an pemb pemban angu guna nan n yang yang berkeadilan sosial kemudian berdampak pada semakin menguatnya keinginan sebagian sebagian masyarakat masyarakat Papua untuk memisahkan memisahkan diri. Mereka ini tergabung tergabung dalam gera geraka kan n OPM OPM yang yang meny menyad adar arii bahw bahwaa perl perlu u suat suatu u keme kemerd rdek ekaa aan n untu untuk k memban membangun gun Papua Papua yang yang berkek berkekaya ayaan an alam melimp melimpah ah tanpa tanpa campur campur tangan tangan pemerintah Indonesia. Berdasarkan pengkajian, ketikmampuan otonomi khusus ini disebabkan oleh beberapa hal berikut ini: a. Inkons Inkonsiste istensi nsi beberapa beberapa pasal dalam UU No. 21 tahun 2001 tentang tentang Otonomi Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap cita-cita pembangunan Papua Pasal 40 ayat (1) berbunyi “Perizinan dan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dengan pihak lain tetap berlaku dan dihormati”. Pasal ini salah satunya berkaitan dengan kontrak
7
Freepor Freeportt yang yang tidak tidak lagi lagi bisa bisa digang diganggu gu keberla keberlangs ngsung ungann annya, ya, karena karena orang orang Papua pada pasal tersebut diwajibkan untuk menghormatinya. Penghormatan ini berarti harus mengubur keinginan mereka untuk mengusik kontrak yang sudah ada. Padahal kasus Freeport inilah yang sering dijadikan isu pokok OPM untuk untuk melega melegalka lkan n keingi keinginan nan mereka mereka merdek merdeka. a. Pasal Pasal ini juga juga berhub berhubung ungan an dengan pasal 43 ayat (3) yang mengatur mengatur tentang pelaksanaan hak ulayat. Pada pasal ini, diatur pula mengenai keharusan orang Papua menghormati penguasaan hak ulayat oleh pihak swasta. Lagi-lagi orang Papua dinomor duakan dalam pembangunan tanah kelahirannya sendiri. b. Pelaksanaan dan pengawasan otonomi khusus Papua yang tidak berkesinambungan Data BPS pada tahun 2011 menunjukan adanya perbedaan yang sangat signifikan mengenai jumlah penduduk miskin di desa dan kota Provinsi Papua, yait yaitu u sebes sebesar ar 35.2 35.270 70 pend pendud uduk uk kota kota dan dan 909. 909.53 530 0 pend pendud uduk uk desa desa yang yang kebayakan dihuni oleh orang asli Papua. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyejahterakan orang Papua secara merata, mengindikasikan bahwa masih adanya adanya tebang tebang pilih pilih dalam dalam pemenu pemenuhan han hak-ha hak-hak k ekonom ekonomii masyarak masyarakatn atnya. ya. Dengan begini, begini, orang Papua asli akan semakin semakin merasa tersisihkan tersisihkan dari proses pembangunan yang ada. Kemudian hal ini dapat menguatkan tekad OPM untuk merdeka demi keberlangsungan eksistensi mereka. Adanya indikasi korupsi menunj menunjuka ukan n lemahn lemahnya ya pengaw pengawasan asan yang yang dilaku dilakukan kan oleh oleh pemerin pemerintah tah pusat pusat terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Papua. c. Pergeseran Pergeseran makna demokrasi demokrasi ke arah penguat penguatan an fanatisme fanatisme kedaerahan kedaerahan Pember Pemberian ian kesempa kesempatan tan yang yang luas luas kepada kepada orang orang asli Papua Papua untuk untuk ikut ikut berperan aktif dalam pembangunan Papua meningkatkan semangat kedaerahan yang yang bersifa bersifatt fanati fanatisme sme.. Ave Lefaan Lefaan (2011) (2011) menyeb menyebutk utkan an adanya adanya otonom otonomii khusus juga membawa dampak serius terhadap semakin menonjolnya praktik politik identitas yang merujuk pada etnosentrisme. Oleh karena itu, kemudian bermunculan semangat kedaerahan yang berbasis etnik atau ras untuk mengua menguasai sai wilaya wilayah h kesatu kesatuan an masyar masyaraka akatny tnyaa secara secara monopo monopoli. li. Kondis Kondisii ini menimbulkan berbagai tuntutan pemekaran daerah di berbagai kelompok ras yang ada di Papua. Tidak disetujuinya pemekaran akan membawa dampak pada keinginan memisahkan diri seperti gerakan OPM. Alasan Alasan ketiga ketiga berupa berupa perges pergeseran eran makna makna demokr demokrasi asi ke arah arah pengua penguatan tan fanatisme kedaerahan inilah yang paling membuka peluang timbulnya keinginan untuk memisahkan diri dari kesatuan NKRI. Hal ini pula yang terjadi pada OPM, yang yangma mana na kelo kelomp mpok ok ini ini mera merasa saka kan n adan adanya ya marj marjin inal alis isas asii oran orang g Papu Papua. a. Marjin Marjinali alisasi sasi orang orang asli Papua Papua ditand ditandai ai dengan dengan semaki semakin n sedikit sedikitnya nya orang orang asli asli Papua yang berada di tanah Papua, dan sebaliknya orang pendatang (imigran) tumbuh tumbuh secara secara pesat. pesat. Oleh Oleh sebab sebab itu, itu, OPM menggu menggunak nakan an dalih dalih bahwa bahwa nilai nilai kultur kultural al Papua Papua yang yang secara secara khusus khusus mencir mencirika ikan n Papua Papua saling saling terpisah terpisah dengan dengan kebudayaan Indonesia, sehingga orang Papua tidak bisa menyatu dengan para imigran. Nilai Nilai-n -nil ilai ai kult kultur ural al keda kedaera eraha han n seharu seharusn snya ya mamp mampu u menj menjad adii aset aset pembangunan, bukan sebaliknya. Nilai-nilai kulural yang juga dipahami sebagai kearifan lokal (local (local wisdom) wisdom) merupakan nilai-nilai atau gagasan suatu daerah setempat setempat yang mengandung mengandung kebijaksanaa kebijaksanaan, n, kearifan, kearifan, keteladanan keteladanan serta bernilai bernilai baik yang mengakar dan diikuti oleh masyarakat setempat. Kebijakan lokal yang
8
mengakar dan dianggap sakral, menyebabkan pelaksanaannya dapat lebih efisien dan dan efek efekti tif, f, kare karena na muda mudah h dite diteri rima ma masy masyar arak akat at (Her (Herli lina na Asta Astari ri,, 2011 2011). ). Keselarasan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat membuat kearifan lokal lokal pantas pantas dijadi dijadikan kan sebaga sebagaii pedoma pedoman n pemban pembangun gunan an dalam dalam suatu suatu konsep konsep otonomi daerah maupun otonomi khusus. Bukan justru dijadikan sebagai dasar semangat kedaerahan yang memisahkan diri dari rasa nasionalisme. Dewa Dewasa sa ini ini terd terdap apat at perg perges esera eran n makn maknaa keari kearifa fan n loka lokall sebag sebagai ai sifat sifat kedaerahan dan sifat penyatuan rasa kedaerahan dalam kesadaran nasionalisme sebagai bangsa. Oleh karena itu, agar kearifan lokal dapat menjadi dasar semangat pelaksanaan otonomi daerah daer ah maupun otonomi khusus, maka kearifan lokal harus dileng dilengkap kapii sifat sifat yang yang menciri mencirikan kan adanya adanya penyat penyatuan uan rasa kedaer kedaeraha ahan n dalam dalam kesatuan semangat nasionalisme. Integrated local wisdom merupakan merupakan rumusan rumusan yang selaras dengan dengan cita-cita cita-cita penyatuan penyatuan semangat kedaerahan kedaerahan dan nasionalisme nasionalisme.. Integrated dalam bahasa Indonesia berarti “yang digabungkan”. Sehingga dapat dirumuskan makna dari integrated integrated local wisdom wisdom adalah nilai-nilai kedaerahan yang mengandung mengandung kebijaksana kebijaksanaan an dan kebenaran kebenaran yang diikuti oleh masyarakat masyarakat setempat dan telah mengalami penyatuan dengan nilai-nilai kebangsaan. Adanya penyatuan dengan nilai-nilai kebangsaan ini akan mengendalikan seseorang dari keinginan untuk memisahkan diri dari kesatuan bangsanya. Pada tahapan lebih lanjut, integrated local wisdom tidak hanya terpaku pada tataran teoritis, namun merasuk pada tataran praktik-praktik otonomi daearah ataupun otonomi khusus yang sangat bersinggungan dengan pembangunan daerah. Tataran Tataran teori teori maupun maupun prakti praktik k mengen mengenai ai integrated integrated local wisdom wisdom akan direfleksikan pada pelaksanaan otonomi khusus Papua. Dengan demikian tidak ada lagi salah penafsiran terhadap makna kearifan lokal yang seringkali dijadikan dalih dalih gera geraka kann-ge gerak rakan an separa separati tism sme. e. Pene Penerap rapan an inte integr grat ated ed loca locall wisd wisdom om menggunakan pendekatan-pendekatan yang humanis dengan penyadaran secara berkesinambungan melalui praktik-praktik ketatanegaraan. Para Pihak yang Membantu dalam Mengimplementasikan Mengimplementasikan Gagasan
Upaya Upaya mengimplem mengimplementasik entasikan an otonomi otonomi khusus khusus yang berbasis berbasis integrated local wisdom di Papua memerlukan kerjasama antar berbagai pihak. Pihak-pihak ini antaralain: a. Peme Pemeri rint ntah ah pusat pusat Berdasarkan Berdasarkan kewenangan kewenangannya nya sebagai sebagai eksekutif, eksekutif, pemerintah pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah pemerintah daerah. Oleh karena itu dalam hal ini, pemerintah pemerintah bertugas untuk untuk memasti memastikan kan bahwa bahwa pemban pembangun gunan an kedaer kedaeraha ahan n berint berintegr egrasi asi dengan dengan pembangunan nasional. b. Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Sebagai Sebagai subjek subjek utama pelaksana otonomi khusus, pemerintah daerah provinsi provinsi Papua Papua dan provin provinsi si Papua Papua Barat Barat berwen berwenang ang untuk untuk melaks melaksana anakan kan berbag berbagai ai urusan pemerintahannya dan mengendalikan pengurusan urusan pemerintahan yang mengadung unsur penonjolan etnik tertentu. Selain itu sebagai upaya integrasi OPM ke dalam bingkai NKRI, maka perlu pengikutsertaan anggota OPM dalam pemerintahan dengan didasari semangat integrated local wisdom .
9
c. Dewan Perwaki Perwakilan lan Rakyat Rakyat Republik Republik Indonesia Indonesia Adanya inkonsistensi UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua perlu diadakannya suatu amandemen terhadap undang-undang ini. ini. Oleh Oleh karena karena itu badan badan legisla legislatif tif bersam bersamaa pemerin pemerintah tah membah membahas as dan memu memutu tusk skan an aman amande demen men ini. ini. Aman Amande deme men n yang yang ada ada haru haruss dida didasar sarii oleh oleh konsepsi otonomi khusus berbasis integrated local wisdom. wisdom. d. Lembaga Lembaga Swadaya Swadaya Masyarakat Masyarakat (LSM) (LSM) LSM berwen berwenang ang untuk untuk member memberika ikan n pengaw pengawasan asan dan penyam penyambun bung g lidah lidah masyarakat Papua. Oleh karena itu, sebagai lembaga kontrol perannya sangat dibutuhkan. e. Masya Masyara raka katt Papua Papua Sebaga Sebagaii subjek subjek dan objek objek utama utama pemban pembangu gunan nan Papua, Papua, masyar masyaraka akatt Papua Papua berwenang untuk terlibat aktif dalam pembangunan Papua. pengertian orang Papua merujuk pula pada naggota OPM. Selain itu mereka juga berperan untuk memastikan dan dipastikan bahwa pembangunan yang ada bukan merupakan upaya upaya marjin marjinali alisasi sasi orang orang Papua Papua asli dan bukan bukan bersif bersifat at etnosen etnosentri triss yang yang mengancam NKRI. f. Organi Organisasi sasi Papua Papua Merde Merdeka ka (OPM) (OPM) Sebagai objek usaha integrasi kepada bingkai NKRI, OPM berwenang untuk ikut ikut disert disertaka akan n dalam dalam mengad mengadaka akan n pemban pembangun gunan an Papua Papua dalam dalam konstel konstelasi asi NKRI. Dengan begitu, akan timbul rasa kepemilikian terhadap Papua sekaligus Indonesia karena telah didasari semangat integrated local wisdom. wisdom. Ikut serta ini dapat berupa secara langsung terlibat dalam pemerintahan ataupun secara tidak langsung g. Majelis Majelis Rakyat Rakyat Papua Papua (MRP) (MRP) MRP sebagai badan pemerintahan yang berwenang dalam perlindungan hakhak orang Papua, pada otonomi khusus berbasis integrated local wisdom, wisdom, juga memi memili liki ki pera peran n yang yang sama, sama, namu namun n dipe diperl rlua uass pula pula pada pada pemb pemban angu guna nann pembangunan nasional yang berhubungan dengan rakyat Papua. Yakni apakah pembangunan tersebut berkeadilan untuk orang Papua ataukah tidak. Selain itu MRP juga memiliki memiliki kewajiban kewajiban untuk menyelaraskan menyelaraskan nilai kedaerahan kedaerahan dengan dengan nilai nilai nasion nasionali alisme sme yang yang terangk terangkum um dalam dalam konsep konsep integrated integrated local wisdom wisdom dalam seluruh aspek pembangunan rakyat Papua. Langkah – Langkah Strategis yang Harus Dilakukan
Langka Langkah-la h-langk ngkah ah yang yang hendak hendaknya nya dilaku dilakukan kan untuk untuk penerap penerapan an otomi otomi khusus berbasis integrated local wisdom , adalah sebagai berikut: 1. Tahap Tahap perenc perencana anaan an Taha Tahap p pere perenc ncan anaa aan n meru merupa paka kan n taha tahap p awal awal yang yang pent pentin ing g dari dari upay upayaa penguatan kearifan lokal ini. Tahap perencanaan diadakan untuk membuat langkah-langkah selanjutnya mampu tepat sasaran serta terarah. Oleh karena itu itu dibu dibutu tuhk hkan an dua dua lang langka kah h konk konkri rit, t, yait yaitu u pene peneli liti tian an kebi kebija jaka kan n sert sertaa penyusunan road map. map. Penelitian Penelitian kebijakan kebijakan merupakan merupakan langkah-lan langkah-langkah gkah yang ditujukan ditujukan untuk untuk meneliti beberapa hal sebagai berikut: 1. Jenis kebijakan kebijakan seperti seperti apa yang diinginka diinginkan n oleh orang Papua Papua dan OPM; 2. Cara sep seperti rti apa yang diing inginkan orang Papua dan OPM dalam implementasi kebijakan tersebut;
10
3. Sektor Sektor apa yang paling paling diutamakan diutamakan untuk untuk didahulukan didahulukan;; 4. Jenis Jenis kear kearif ifan an loka lokall mana mana yang yang mamp mampu u diko dikonv nvers ersik ikan an seba sebaga gaii ruhruh-ru ruh h kebijakan; dan 5. Seberap Seberapaa jauh jauh masyar masyaraka akatt Papua Papua (bukan (bukan hanya orang Papua) Papua) menyet menyetuju ujuii wacana penguatan integrated local wisdom dalam otonomi khususnya. Tahap penelitian kebijakan ini dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bekerjasama dengan para akademisi serta lembaga-lembaga adat. 2. Peny Penyus usun unan an road map otonomi khusus berbasis integrated local wisdom. wisdom. Penyusunan road map merupakan merupakan olahan hasil penelitian kebijakan yang telah dilakukan, kemudian dipadukan dengan rencana-rencana kebijakan. Road map tidak boleh lari dari fakta-fakta penelitian yang ada, karena fakta-fakta tersebut merepresentasi keinginan masyarakat Papua secara keseluruhan. Road keseluruhan. Road hendaknya nya menged mengedepa epanka nkan n upaya upaya perlin perlindun dungan gan aset budaya budaya Papua, Papua, map hendak stabilitas stabilitas politik, politik, peredaman peredaman konflik, konflik, penyetaraan penyetaraan ekonomi, ekonomi, serta peningkata peningkatan n mutu dan kesempatan berpendidikan. Penyusunan ini juga harus menempatkan orang orang Papua Papua sebaga sebagaii subjek subjek maupun maupun objek objek pemban pembangun gunan an Papua Papua dan ada optimalisasi peran serta OPM dalam pemerintahan. 3. Tahap persiapan persiapan dan dan sosiali sosialisasi sasi Tahap persiapan merupakan upaya penindaklanjutan terhadap road map yang telah disusun. Langkah ini dititik beratkan pada penyelarasan road map dan action yang akan dilakukan. Tahap persiapan dapat dibagi lagi menjadi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut: 1. Penyelarasan Penyelarasan peraturan peraturan dengan dengan road map Penyelarasan ini dilakukan agar tidak ada peraturan-peraturan yang saling bertabrakan, sehingga tidak akan menimbulkan ambiguitas ataupun salah tafsir. Penyelarasan ini dapat dilakukan oleh badan legislatif bekerjasama dengan para peneliti yang telah bertugas. Tahapan ini hendaknya didukung pula dengan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat, agar undang-undang yang memiliki heararki lebih tinggi juga tidak akan saling bertabrakan. Penyelarasan antara peraturan dengan road map yang telah direncanakan memiliki arti yang sangat penting. Oleh karena itu tahapan ini tidak boleh dikesampingkan begitu saja. 2. Penghimpun Penghimpunan an aktor-akto aktor-aktorr yang terkait terkait Semu Semuaa akto aktorr yang yang terl terlib ibat at dala dalam m renc rencan anaa oton otonom omii khus khusus us berb berbas asis is integrated local wisdom ini hendaknya saling berhimpun dalam satu barisan yang yang soli solid. d. Kesa Kesatu tuan an dan dan kesam kesamaa aan n tuju tujuan an akan akan memu memuda dahk hkan an dala dalam m mencapai mencapai tujuan yang ditargetkan ditargetkan.. Aktor-aktor Aktor-aktor yang terkait terkait diantara diantara badan legislatif, legislatif, eksekutif, eksekutif, MRP, badan pengawas independen independen dan masyarakat. Mengenai aktor-aktor ini tidak perlu adanya pembentukan ulang, tapi cukup dengan dengan memaksimalk memaksimalkan an badan-bada badan-badan n yang telah dibentuk dibentuk melalui UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi bagi Papua. 3. Pengal Pengaloka okasian sian dana dana Setiap Setiap kebija kebijakan kan membut membutuhk uhkan an alokas alokasii dana dana untuk untuk mengek mengeksek sekusi usinya nya.. Alokasi dana ini hendaknya bersifat efisien dan akuntabel, sehingga tidak ada ada peny penyel elew ewen eng gan. an. Seti Setiap ap tida tidak kan yan yang diind iindik ikas asik ikan an seb sebagai agai penyelewengan nantinya harus segera ditindak, agar tidak berlarut-larut. Masalah pengalokasian dana ini merupakan titik rawan terjadinya beberapa pelanggaran, sehingga pemerintah daerah ataupun pusat hendaknya
11
mela melaku kuka kan n peng pengaw awas asan an yang yang baik baik.. Peng Pengal alok okasi asian an dana dana juga juga haru haruss disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan jangan hanya terfokus pada kuan kuanti tita tass pemb pemban angu guna nan n fisi fisik, k, namu namun n juga juga kual kualit itas as pela pelaya yana nan n dan dan sebagainya. Sosialisasi Sosialisasi dapat dilakukan dilakukan secara langsung langsung ataupun ataupun tidak langsung yaitu melalui media elektonik, cetak maupun internet secara efektif, efisien, cerdas dan dan mena menarik rik.. Sosi Sosiali alisa sasi si ini ini menj menjad adii pent pentin ing g karen karenaa tida tidak k semua semua oran orang g memiliki concern yang besar terhadap pemerintah. Sedangkan 4. Taha Tahap p eksek eksekus usii Tahap eksekusi ini merupakan tahap action dari poin-poin perwujudan integr integrate ated d local local wisdom wisdom yang yang tela telah h diren direncan canak akan an dan dan disi disiap apka kan. n. Taha Tahap p eksekusi ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, yang meliputi pendidikan, sosial s osial budaya, ekonomi, e konomi, dan politik. Pelaksanaan otonomi khusus berbasis integrated local wisdom ini ditekankan pada partisipasi orang Papua dalam rangka bersama-sama membangun tanah kelahirannya demi majunya pembangunan Indonesia secara menyeluruh. 5. Taha Tahap p eval evalua uasi si Tahap evaluasi menjadi tahap akhir otonomi daerah berbasis integrated local wisdom wisdom. Tahap evaluasi dapat dilakukan secara periodik dan sistematik pada kesatuan kerja. Tahap evaluasi ini penting untuk mengetahui progress mengetahui progress dan kekurangan kebijakan yang telah dilaksanakan. KESIMPULAN Otonomi Khusus Berbasis Integrated Berbasis Integrated Local Local Wisdom: Wisdom: Langkah Integrasi OPM dalam Bingkai NKRI
Perg Perges esera eran n makn maknaa keari kearifa fan n loka lokall seba sebaga gaii sifat sifat keda kedaera eraha han n kepa kepada da fanatisme kedaerahan yang berujung pada gerakan separatis menjadi problema di tengah pelaksanaan otonomi khusus yang mengedepankan kekhasan daerah. Oleh karena itu, agar kearifan lokal dapat menjadi dasar semangat pelaksanaan otonomi khusus, maka kearifan lokal harus dilengkapi sifat tambahan yang mencirikan adanya adanya penyat penyatuan uan rasa kedaer kedaeraha ahan n dalam dalam kesatua kesatuan n semang semangat at nasion nasionali alisme sme.. Integrated local wisdom merupakan merupakan gagasan terbaru untuk mewujudkan mewujudkan misi tersebut. Integrated dala dalam m bah bahasa asa Ind Indones onesia ia diart iartik ikan an seb sebagai agai “yan “yang g digabungkan”, sedangkan local wisdom berarti “kearifan lokal”. Sehingga dapat dirumuskan makna dari integrated integrated local wisdom wisdom adalah nilai-nilai kedaerahan yang mengandung mengandung kebijaksana kebijaksanaan an dan kebenaran kebenaran yang diikuti oleh masyarakat masyarakat setempat dan telah mengalami penyatuan dengan nilai-nilai kebangsaan. Adanya penyatuan dengan nilai-nilai kebangsaan ini akan memperkecil keinginan daerah untuk memisahkan diri dengan kesatuan NKRI. Pada tahapan lebih lanjut, integrated local wisdom merasuk pula pada tataran praktik otonomi khusus yang sangat bersinggungan dengan pembangunan. Papua Papua sebaga sebagaii wilaya wilayah h yang yang mendap mendapatk atkan an wewena wewenang ng otonom otonomii khusus khusus sangat sangat membutuhk membutuhkan an penjelmaan penjelmaan konsepsi konsepsi otonomi otonomi khusus khusus berbasis berbasis integrated integrated local wisdom. wisdom. Oleh karena selama ini, sifat kedaerahan tidak dibangun secara optimal dalam dalam korido koridorr kebang kebangsaan saan,, namun namun justru justru menjad menjadii legali legalitas tas semang semangat at geraka gerakan n separat separatis. is. Hal inilah inilah yang yang terjad terjadii pada pada OPM. OPM. Pada Pada tujuan tujuan akhir, akhir, diharap diharapkan kan melalui otonomi khusus berbasis integrated local wisdom akan terwujud Papua
12
yang berkesatuan dan berkeadilan sosial dalam integrasinya pada NKRI, sehingga tidak akan ada lagi gerakan semacam OPM yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Teknik Implemen Teknik Implementasi tasi Otonomi Otonomi Khusus Khusus Berb Berbasis asis Integrated Local Wisdom bagi Papua
Ada Ada bebe bebera rapa pa tekni teknik k pend pendek ekat atan an yang yang dila dilaku kuka kan n guna guna pela pelaks ksan anaa aan n otonomi khusus berbasis integrated local wisdom, wisdom , yakni sebagai berikut: 1. Pendek Pendekata atan n pendidik pendidikan an Pend Pendid idik ikan an meru merupa paka kan n gerb gerban ang g utam utamaa pemb pemban angu guna nan n Sumb Sumber er Daya Daya Manusia Manusia (SDM) Papua. Oleh karena itu pembangunan pembangunan SDM ini harus dijiwai dijiwai oleh integrated local wisdom, wisdom , agar tidak membunuh karakter asli orang Papua dan menjau menjauhka hkan n orang orang Papua Papua dari dari kesatu kesatuan an bangsa bangsa Indone Indonesia. sia. Pengua Penguatan tan integrated local wisdom melalui pendekatan pendidikan ini dapat dilakukan dengan dimasukannya integrated local wisdom dalam kurikulum pendidikan sejak sejak Sekola Sekolah h Dasar Dasar hingga hingga Pergur Perguruan uan Tinggi Tinggi.. Selain Selain itu diluar diluar lembag lembagaa pendidikan, dapat dilakukan melalui penyelenggaraan seminar ataupun penelitian terkait integrated integrated local wisdom wisdom. Melalui Melalui optimalisasi optimalisasi pendekatan pendidikan baik secara seca ra intern maupun ekstern, diharapkan semakin munculnya rasa cinta Papua dalam naungan NKRI pada hati para generasi muda. 2. Pendek Pendekata atan n sosial sosial budaya budaya Penguatan kearifan lokal melalui pendekatan sosial budaya erat kaitannya dengan penghidupan kembali warisan-warisan budaya Papua yang telah turun temur temurun un.. Wa Wari risan san-wa -wari risan san buda budaya ya ini ini kemu kemudi dian an diin diinte tegr grasi asika kan n kepa kepada da kebudayaan nasional, melalui pemberian legalitas budaya nasional terhadap warisan tersebut. Papua dikenal sebagai daerah yang sangat kaya akan bentuk bentuk budayanya, yaitu diantaranya: a. Wowipits yait yaitu u sebut sebutan an untu untuk k para para pema pemaha hatt piaw piawai ai dari dari suku suku Asmat. Asmat. Kepiawaian ini terlihat pada tifa (alat musik sejenis gendang kecil), perahu, dayung, perisai, patung, topeng dan rumah hunian; b. Tarian diantaranya tari Cenderawasih yang menceritakan keindahan burung cenderawasih, Ethor cenderawasih, Ethor kasuari dan yang merupakan merupakan tarian penyambutan bagi mereka yang pulang dari perang dan lain-lain; c. Senjata Senjata berupa berupa pisau belati belati yang terbuat terbuat dari tulang tulang kaki kaki dan bulu bulu burung burung kasuari, busur serta panah; dan d. Upac Upacara ara-u -upa paca cara ra adat adat yang yang mena menand ndai ai naik naikny nyaa seseo seseoran rang g pada pada ting tingka katt kehidupan tertentu, contohnya kelahiran, menjelang dewasa, dan lain-lain. Pengua Penguatan tan kearif kearifan an lokal lokal melalu melaluii pendek pendekatan atan sosial sosial budaya budaya ini merupa merupakan kan salah satu langkah pemberhentian marjinalisasi orang Papua. 3. Pendek Pendekata atan n polit politik ik Penguatan Penguatan kearifan kearifan lokal melalui pendekatan pendekatan politik dilakukan dilakukan sebagai upay upayaa peng pengen enda dali li pela pelaks ksan anaa aan n oton otonom omii khus khusus us.. Oton Otonom omii khus khusus us yang yang membawa dampak KKN serta etnosentrisme harus dikembalikan pada nilainilai falsafah hidup orang Papua yang syarat dengan nilai-nilai luhur yang dibawa sejak nenek moyang mereka. Pendekatan politik ini hendaknya juga disertai dengan dibukanya kesempatan bagi anggota OPM untuk terlibat secara aktif aktif di dalam dalam pemerin pemerintah tahan an untuk untuk jabata jabatan-ja n-jabat batan an publik publik.. Dengan Dengan begitu begitu,, diharap diharapkan kan akan akan semaki semakin n tumbuh tumbuh perasaa perasaan n memili memiliki ki terhad terhadap ap Papua Papua dan
13
Indone Indonesia, sia, karena karena ada keterik keterikatan atan struktu struktural ral pemeri pemerinta ntahan han yang yang dimili dimiliki. ki. Keterasingan OPM dari pemerintahan membuat mereka selalu berprasangka buruk terhadap NKRI. Padahal pemerintah telah bekerja secara maksimal demi pembangunan Papua yang berkeadilan sosial. Pendekatan politik hendaknya tidak dilakukan melalui pendekatan militer yang bersifat represif. 4. Pendek Pendekata atan n ekonom ekonomii Pendek Pendekatan atan ekonom ekonomii sebaga sebagaii pemenu pemenuhan han kesejah kesejahtera teraan an orang orang Papua Papua menjadi langkah penting dalam penguatan integrated local wisdom. wisdom . Apabila tercipta kesejajaran kesejahteraan ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat Papua, maka konflik-konflik yang memicu goyahnya kesatuan NKRI tidak akan akan terj terjad adii lag lagi. Pend Pendek ekat atan an ekon ekonom omii ini ini dapa dapatt dilak ilakuk ukan an den dengan gan pemberdayaan ekonomi orang Papua melalui UKM yang memasarkan hasil karya produksi mereka. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan UUD 1945 pasal 33 ayat (3). Oleh karena itu penting untuk diadakan amandemen pada Pasal 40 ayat (1) dan 43 ayat (3) UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Prediksi Keberhasilan Gagasan
Otonomi Otonomi khusus khusus berbasis berbasis integrated integrated local wisdom diyakini diyakini akan dapat mencap mencapai ai tujuan tujuan akhirn akhirnya ya yakni yakni memper memperkok kokoh oh kesatu kesatuan an NKRI. NKRI. Oleh Oleh karena karena grand desaign otonom otonomii khusus khusus berbasi berbasiss integr integrate ated d local local wisdom wisdom memiliki form formul ulasi asi leng lengka kap p dan dan mend mendasa asarr untu untuk k mered meredam am grak grakan an separ separat atis is yam] yam]ng ng dilakukan oleh OPM. Tujuan akhir ini dapat dicapai apabila ada sinergi yang berkesinambungan antar pihak yang berwenang serta adanya kekuatan komitmen secara secara bersama bersama-sam -samaa untuk untuk memban membangun gun Papua. Papua. Oleh Oleh karena karena itu, itu, diharap diharapkan kan semua pihak termasuk seluruh rakyat Indonesia menaruh perhatian yang besar kepada kepada pemban pembangun gunan an Papua Papua ini. ini. Oleh Oleh sebab sebab selama selama ini Papua Papua terus terus meneru meneruss memperlihatkan gejolak-gejolak separatisme yang secara makro ikut mengganggu stabili stabilisas sas pertah pertahana anan n dan keaman keamanan an negara. negara. Melalu Melaluii perhat perhatian ian dari dari seluruh seluruh komponen bangsa dapat memunculkan rasa perasatuan untuk memiliki negara Indonesia bersama-sama di hati para orang Papua bahkan anggota OPM. Apabila syarat-syarat ini diwujudkan, kemanfaatan dari adanya otonomi khusus berbasis integrated local wisdom akan dapat dirasakan secara nyata oleh rakyat Papua khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal
Astri, Herlina. 2011. 2011. Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal . Aspirasi. Vol. 2 No. 2. Budiarjo, Camel, dan Liem Soie Liong. 1984. West Papua: The Obliterationof A People. People. London: Tapol. Jubaedah, Dedah dan Pipin Syarifin. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Indonesia . Bandung: CV. Pustaka Setia. Lefaan Lefaan,, Ave. Ave. 2011. 2011. Membangun Papua dalam Konteks KeIndonesiaan. KeIndonesiaan . Jurn Jurnal al Kebijakan Publik. Vol. 2.
14
Maniagasi, Frans. 2001. Masa Depan Papua: Merdeka. Otonomi Khusus dan Dialog . Jakarta: PT. Dyatama Milenia. Sabarno, Sabarno, Hari. 2008. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa . Jakarta: Sinar Grafika. Widjojo, Widjojo, Muridan Muridan S. 2006. 2006. Nasioanalist and Separatist Discourses in Cyclical Violence in Papua. Papua . Indonesia. Indonesia. Asian Journal of Science. Vol 34. No 3. Widjojo, Muridan S. 2009. Papua Road Map: Negoitating the Past, Improving the Present and Securing the Future. Future . Jakarta: LIPI Yayasan TIFA dan Yayasan Obor Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Internet www.bps.go.id , diakses pada tanggal 18 Maret 2013. www.kompas.com/read/OPM-Kembali-Serang-TNI , diak diakse sess pad pada tang tangga gall 18 Maret 2013. www.fokerlsmPapua.org/ , diakses pada tanggal 18 Maret 2013. www.mpr.go.id/ taufiq-kiemas-kearifan-lokal-dan-kultur-lokal taufiq-kiemas-kearifan-lokal-dan-kultur-lokal dikedepankanuntuk-selesaikan-berbagai-konflik , diakses tanggal 18 Maret 2013. www.Ok www.Okezon ezoneNe eNews. ws.com com/Wa /Warga rga Kwamki Kwamki Timika Timika Bentro Bentrokk Lagi. Lagi. Lima Lima Rumah Rumah Dibakar dan Bentrok Dua Kampung Kembali Terjadi di Timika. www.penanggulangankrisis.depkes.go.id/Konflik www.penanggulangankrisis.depkes.go.id/Konflik Sosial Terja Terjadi di di Mimi Mimika, ka, diakses 18 Maret 2013. Daftar Riwayat Hidup Penulis
Ketua Kelompok Nama lengkap NIM Temp empat, at, tang tangga gall lahi lahirr Alamat Contact person Alamat email Status pendidikan
Anggota Kelompok Anggota I Nama lengkap NIM Temp empat, at, tan tang ggal gal lah lahir ir Alamat Contact person Alamat email
: Esti Puspitaningrum : E0012135 : Ng Ngawi, awi, 31 Okto ktober ber 199 1994 4 : Dsn. Gunting II, Rt 02/ Rw 07, Ds. Dempel Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi : 085790410464 :
[email protected] : Mahasiswa Semester II II Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
: Eka Nurjanah : E0012129 : Won Wonog ogir iri, i, 12 Des Desem emb ber 1993 1993 : Danukusuman RT.04/10,Serengan, Surakarta : 089630487945 :
[email protected]
15
Status pendidikan
Anggota II Nama lengkap NIM Temp empat, at, tan tang ggal gal lah lahir ir Alamat Contact person Alamat email Status pendidikan
: Mahasiswa Semester II Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret : Nabella Rizki Al Fitri : E0011211 : Boj Bojo oneg negoro, oro, 25 Mar Maret et 1993 993 : Jl.Tirtomoyo, RT.07, RW. 01, Paron, Ngawi : 085736817717 :
[email protected] : Mahasiswa Semester IV Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
