BAB 1 PENDAHULUAN
A.
Latar belakang otonomi daerah
Kebijaka Kebijakan n otonom otonomii daerah daerah lahir lahir diteng ditengah ah gejola gejolak k tuntut tuntutan an berbag berbagai ai daerah daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru (OB) menjalankan mesin sentralistiknya. UU No. 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah yang kemudian disusul dengan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa menjadi tiang utama tegaknya sentralisasi kekuasaan OB. Semua mesin partisipasi dan prakarsa yang sebelumnya sebelumnya tumbuh sebelum OB berkuasa, berkuasa, secara perlahan perlahan dilumpuhkan dilumpuhkan dibawah kont kontro roll
keku kekuas asaa aan. n.
Stab Stabil ilit itas as
poli politi tik k
demi demi
kela kelang ngsu sung ngan an
inve invest stas asii
ekon ekonom omii
(pertumbuhan) menjadi alasan pertama bagi OB untuk mematahkan setiap gerak prakarsa yang tumbuh dari rakyat. Otonomi daerah muncul sebagai bentuk veta comply terhadap sentralisasi yang sangat kuat di masa orde baru. Berpuluh tahun sentralisasi pada era orde baru tidak membawa perubahan dalam pengembangan kreativitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakat daerah. Keterg Ketergant antunga ungan n pemeri pemerinta ntah h daerah daerah kepada kepada pemeri pemerinta ntah h pusat pusat sangat sangat tinggi tinggi sehingga sehingga sama sekali tidak ada kemandirian kemandirian perencanaan perencanaan pemerintah pemerintah daerah saat itu. Di masa orde baru semuanya bergantung ke Jakarta dan diharuskan semua meminta uang ke Jakarta. Tidak ada perencanaan murni dari daerah karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi. Ketika Ketika Indones Indonesia ia dihant dihantam am krisis krisis ekonomi ekonomi tahun tahun 1997 dan tidak tidak bisa bisa cepat cepat bangkit, menunjukan sistem pemerintahan nasional Indonesia gagal dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada. Ini dikarenakan aparat pemerintah pusat semua sibuk mengur mengurusi usi daerah daerah secara secara berleb berlebihih-leb lebiha ihan. n. Semua Semua pejabat pejabat Jakart Jakartaa sibuk sibuk melaku melakukan kan perjalanan dan mengurusi proyek di daerah.
1
Dari proyek yang ada ketika itu, ada arus balik antara 10 sampai 20 persen uang kembali ke Jakarta dalam bentuk komisi, sogokan, penanganan proyek yang keuntungan itu dinikmati ke Jakarta lagi. Terjadi penggerogotan uang ke dalam dan diikuti dengan kebijakan untuk mengambil hutang secara terus menerus. Akibat perilaku buruk aparat pemerintah pusat ini, disinyalir terjadi kebocoran 20 sampai 30 persen dari APBN. Akibat Akibat lebih lebih jauh dari terlal terlalu u sibuk sibuk mengur mengurusi usi proyek proyek di daerah, daerah, membuat membuat pejabat di pemerintahan nasional tidak ada waktu untuk belajar tentang situasi global, tentang international relation, international economy dan international finance. Mereka terlal terlalu u sibuk sibuk menggun menggunaka akan n waktu waktu dan energi energinya nya untuk untuk mengur mengurus us masala masalah-m h-masa asalah lah domestik yang seharusnya bisa diurus pemerintah daerah. Akibatnya mereka tidak bisa mengatasi masalah ketika krisis ekonomi datang dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sentralisasi yang sangat kuat telah berdampak pada ketiadaan kreativitas daerah karena ketiadaan ketiadaan kewenangan kewenangan dan uang yang cukup. Semua dipusatkan dipusatkan di Jakarta untuk diurus. Kebijakan ini telah mematikan kemampuan prakarsa dan daya kreativitas daerah, baik
pemerintah
maupun
masyarakatnya.
Akibat
lebih
lanjut,
adalah
adanya
ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang sangat besar. Bisa Bisa dikata dikatakan kan sentr sentrali alisas sasii is absolu absolutel tely y bad. Dan otonom otonomii daerah daerah adalah adalah jawaban terhadap persoalan sentralisasi yang terlalu kuat di masa orde baru. Caranya adalah adalah mengali mengalihka hkan n kewenan kewenangan gan ke daerah daerah.. Ini berdas berdasark arkan an paradi paradigma gma,, hakikat hakikatnya nya daerah sudah ada sebelum Republik Indonesia (RI) berdiri. Jadi ketika RI dibentuk tidak ada kevakuman pemerintah daerah. Karena Karena itu, itu, ketika ketika RI diumum diumumkan kan di Jakart Jakarta, a, daerah-d daerah-daer aerah ah mengum mengumumk umkan an persetujuan dan dukungannya. Misalnya pemerintahan di Jakarta, sulawesi, sumatera dan Kalima Kalimanta ntan n menduku mendukung. ng. Itu Itu menjad menjadii bukti bukti bahwa bahwa pemeri pemerinta ntahan han daerah daerah sudah sudah ada sebelumnya. Prinsipnya, daerah itu bukan bentukan pemerintah pusat, tapi sudah ada sebelum RI berdiri. Karena Karena itu, itu, pada dasarn dasarnya ya kewenan kewenangan gan pemeri pemerinta ntahan han itu ada pada daerah, daerah, kecuali yang dikuatkan oleh UUD menjadi kewenangan nasional. Semua yang bukan
2
kewenan kewenangan gan pemeri pemerintah ntah pusat, pusat, asumsi asumsinya nya menjad menjadii kewenan kewenangan gan pemeri pemerinta ntah h daerah. daerah. Maka, Maka, tidak tidak ada penyerah penyerahan an kewena kewenangan ngan dalam dalam kontek kontekss pember pemberlak lakuan uan kebijak kebijakan an otonomi daerah. Tapi, pengakuan kewenangan. Lahirnya reformasi tahun 1997 akibat ambruknya ekonomi Indonesia dengan tuntutan demokratisasi telah membawa perubahan pada kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya pola hubungan pusat daerah. Tahun 1999 menjadi titik awal terpenting dari sejarah desentralisasi di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie melalui kesepak kesepakata atan n para para anggot anggotaa Dewan Dewan Perwaki Perwakilan lan Rakyat Rakyat hasil hasil Pemilu Pemilu 1999 diteta ditetapkan pkan UndangUndang-Unda Undang ng Nomor Nomor 22 Tahun Tahun 1999 tentan tentang g Pemeri Pemerintah ntahan an Daerah Daerah dan UndangUndangUndang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah untuk mengoreksi UU No.5 Tahun 1974 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan perkembangan keadaan. Kedua Kedua Undan Undangg-Un Unda dang ng ters tersebu ebutt meru merupa paka kan n skem skemaa otono otonomi mi daer daerah ah yang yang diterapkan diterapkan mulai tahun 2001. Undang-undan Undang-undang g ini diciptakan diciptakan untuk menciptakan menciptakan pola hubungan yang demokratis antara pusat dan daerah. Undang-Undang Otonomi Daerah bertujuan untuk memberdayakan daerah dan masyarakatnya serta mendorong daerah merealisasikan aspirasinya dengan memberikan kewenangan yang luas yang sebelumnya tidak diberikan ketika masa orde baru. Paling Paling tidak tidak ada dua faktor faktor yang yang berper berperan an kuat dalam mendor mendorong ong lahirn lahirnya ya kebijaka kebijakan n otonom otonomii daerah daerah berupa berupa UU No. 22/199 22/1999. 9. Pertam Pertama, a, faktor faktor intern internal al yang yang didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisme di masa lalu. Kedua, adala adalah h fakt faktor or ekst ekster erna nall yang yang dipe dipeng ngar aruh uhii oleh oleh dorong dorongan an inte intern rnas asio iona nall terh terhada adap p kepentingan investasi terutama untuk efisiensi dari biaya investasi yang tinggi sebagai akibat korupsi dan rantai birokrasi yang panjang. Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya.
3
Selama lima tahun pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999, otonomi daerah telah menjadi menjadi kebutuhan kebutuhan politik politik yang penting untuk memajukan memajukan kehidupan kehidupan demokrasi. demokrasi. Bukan hanya kenyataan bahwa masyarakat masyarakat Indonesia sangat heterogen heterogen dari segi perkembangan perkembangan politiknya, namun juga otonomi sudah menjadi alas bagi tumbuhnya dinamika politik yang diharapkan akan mendorong lahirnya prakarsa dan keadilan. Walaupun ada upaya kritis bahwa otonomi daerah tetap dipahami sebagai jalan lurus bagi eksploitasi dan investasi , namun sebagai upaya membangun prakarsa ditengah-tengah surutnya kemauan baik (good will) penguasa, maka otonomi daerah dapat menjadi “jalan alternative “ bagi tumbuhnya harapan bagi kemajuan daerah. Namun demikian, otonomi daerah juga tidak sepi dari kritik. Beberapa diantaranya adalah; (1) masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang ditandai dengan korupsi “berjamaah” di berbagai kabupaten dan propinsi atas alasan apapun. Bukan hanya modus operandinya yang berkembang, tetapi juga pelaku, jenis dan nilai yang dikorupsi juga menunjukkan tingkatan yang lebih variatif dan intensif dari masa masa-m -mas asaa sebe sebelum lum oton otonom omii diber diberla lakuk kukan an.. (2) (2) pers persoa oala lan n yang yang berka berkait itan an denga dengan n pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan (atas nama) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Eksploitasi sumber daya alam untuk memperbesar PAD berlangsung secara masif ketika otonomi daerah di berlakukan. Bukan hanya itu, alokasi kebijakan anggaran yang dipandang tidak produktif dan berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat juga marak diberbagai daerah. (3) persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah propinsi dan kabupaten. Otonomi daerah yang berada di kabupaten menyebabkan koordinasi dan hirarki kabupaten propinsi berada dalam stagnasi. Akibatnya posisi dan peran pemerintah propinsi menjadi sekunder dan kurang diberi tempat dari kabupaten dalam menjalankan menjalankan kebijakan-ke kebijakan-kebijaka bijakannya. nnya. Tidak hanya menyangkut menyangkut hubungan hubungan antara propinsi dan kabupaten, tetapi juga antara kabupaten dengan kabupaten. Keterpaduan pembangunan untuk kepentingan satu kawasan seringkali macet akibat dari egoisme lokal terhadap kepentingan pembangunan wilayah lain. Konflik lingkungan atau sumberdaya alam yang kerap terjadi antar kabupaten adalah gambaran bagaimana otonomi hanya
4
dipahami oleh kabupaten secara sempit dan primordial. (4) persoalan yang berhubungan dengan hubungan antara legislati legislatiff dan eksekutif , terutama terutama berkaitan berkaitan dengan wewenang wewenang legisl legislati atif. f. Ketega Keteganga ngan n yang yang sering seringkal kalii terjad terjadii antara antara legisl legisltif tif dan eksekut eksekutif if dalam dalam pengambilan
kebijakan
menyebabkan
berbagai
ketegangan
berkembang
selama
pelaksanaan otonomi. Legislatif sering dituding sebagai penyebab berkembangnya stagnasi politik ditingkat lokal. Pada saat saat rakyat rakyat Indones Indonesia ia disibu disibukka kkan n dengan dengan pelaks pelaksana anakan kan Pemilu Pemilu 2004, 2004, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi terhadap UU No. 22 tahun 1999. Dilihat dari proses penyusunan revisi, paling tidak ada dua cacat yang dibawa oleh UU yang baru (UU No. 32 tahun 2004) yakni, proses penyusunan yang tergesa-gesa dan tertutup ditengah-tengah rakyat sedang melakukan hajatan besar pemilu. Padahal UU otonomi daerah adalah kebijakan yang sangat penting dan menya menyangku ngkutt tentan tentang g kualit kualitas as pelaks pelaksanaa anaan n partis partisipa ipasi si rakyat rakyat dan pelemb pelembagaa agaan n demokrasi. Kedua, UU tersebut disusun oleh DPR hasil pemilu 2004 dimana pada waktu penyusunan revisi tersebut anggota DPR sudah mau demisioner. Tanggal 29 September 2004 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPR periode 1999-2004, Sidang Paripurna DPR menyetujui rancangan perubahan (revisi) terhadap UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004.Tanggal 2004.Tanggal 1 Oktober Oktober Anggota DPR baru hasil pemilu 2004 dilantik. Secara defacto DPR pemilu 1999 sudah kehilangan relevansinya untuk menyusun dan mengagendakan pembahasan kebijakan yang sangat krusial. Pada Pada 15 Okto Oktober ber 2004, 2004, Pres Presid iden en Mega Megawat watii Soeka Soekarn rnopu oputr trii menge mengesa sahk hkan an UndangUndang-Unda Undang ng Nomor Nomor 32 Tahun Tahun 2004 tentan tentang g Pemeri Pemerintah ntahan an Daerah. Daerah. Dihara Diharapkan pkan deng dengan an adan adany ya kewe kewena nang ngan an di pem pemerin erinta tah h daer daerah ah maka maka akan akan membu embuat at pros proses es pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan yang signifikan. Prakarsa dan kreativitasnya terpacu karena telah diberikan kewenangan untuk mengurusi daerahnya. Sementara di sisi lain, pemerintah pusat tidak lagi terlalu sibuk dengan urusan-urusan domestik. Ini agar pusat bisa lebih berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro strategis serta lebih
5
punya waktu untuk mempelajari, memahami, merespons, berbagai kecenderungan global g lobal dan mengambil manfaat darinya.
B.
Pengertian Otonomi Daerah
Pengertian Pengertian atau Definisi Definisi Otonomi Daerah Otonomi Otonomi Daerah adalah kewenangan kewenangan Daerah Daerah Otonom Otonom untuk untuk mengatu mengaturr dan mengur mengurus us kepenti kepentingan ngan masya masyaraka rakatt setemp setempat at menuru menurutt prakar prakarsa sa sendir sendirii berdas berdasark arkan an aspira aspirasi si masyar masyarakat akat sesuai sesuai dengan dengan peratu peraturan ran perundang-undangan (pasal 1 huruf (h) UU NOMOR 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu tertentu berwenang berwenang mengatur mengatur dan mengurus kepentingan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 huruf (i) UU NOMOR 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). C.
VISI OTONOMI DAERAH
Politi Politik: k: Harus Harus dipaha dipahami mi sebaga sebagaii sebuah sebuah proses proses untuk untuk membuk membukaa ruang ruang bagi lahirnya lahirnya Kepala Pemerintahan Pemerintahan Daerah yang dipilh dipilh secara secara demokratis, demokratis, memungkinkan memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsife; Ekonomi Ekonomi:: Terbuka Terbukanya nya peluang peluang bagi bagi pemeri pemerinta ntah h di daerah daerah mengem mengembang bangkan kan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan lpendayagunaan potensi; Sosi Sosial al::
Menc Mencip iptk tkan an
kema kemamp mpua uan n
masy masyara arakat kat
untuk untukme mere resp spon on
dinam dinamik ikaa
kehidupan di sekitarnya.
6
BAB II ISTILAH DAN PENGERTIAN SISTEM DESENTRALISASI
A. Pengertian
Desent Desentral ralisa isasi si sebena sebenarny rnyaa adalah adalah istil istilah ah dalam dalam keorgani keorganisas sasian ian yang yang berart berartii penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengur mengurusi usi urusan urusan rumah rumah tangga tangganya nya sendir sendirii berdas berdasark arkan an prakar prakarsa sa dan aspira aspirasi si dari dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia . Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem sistem pemeri pemerinta ntahan han karena karena dengan dengan adanya adanya desent desentral ralisa isasi si sekara sekarang ng menye menyebabk babkan an perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Dese Desent ntra rali lisa sasi si juga juga dapat dapat diar diarti tika kan n sebag sebagai ai penga pengali liha han n tang tanggun gung g jawa jawab, b, kewenan kewenangan, gan, dan sumber sumber-su -sumbe mberr daya daya (dana, (dana, manusi manusiaa dll) dll) dari dari pemeri pemerinta ntah h pusat pusat ke pemerintah daerah.Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urus urusan an peme pemeri rint ntah ah
dari dari pusa pusatt
kepa kepada da
daer daerah ah..
Peli Pelimp mpah ahan an
wewe wewena nang ng
kepa kepada da
Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Tujuan dari desentralisasi adalah : •
mencegah pemusatan keuangan
•
sebaga sebagaii usaha usaha pendem pendemokr okrasi asian an Pemeri Pemerintah ntah Daerah Daerah untuk untuk mengik mengikuts utsert ertaka akan n rakyat rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
•
Penyusu Penyusunan nan progra program-p m-prog rogram ram untuk untuk perbai perbaikan kan sosial sosial ekonom ekonomii pada pada tingka tingkatt local local sehingga dapat lebih realistis. Sedangka Sedangkan n tujuan tujuan desent desentral ralisa isasi si menurut menurut smith( smith(1985 1985)) membeda membedakan kan secara secara umum umum 2 tujuan tujuan utama utama desent desentral ralisa isasi si yaitu yaitu “polit “politica icall and econom economic ic goals”l goals”lalu alu smith smith mencoba mencoba mengupa mengupass secara secara tujuan tujuan dari dari desent desentral ralisa isasi si secara secara lebih lebih rinci rinci membeda membedakan kan tujuan desentralisasi bila dilihat dari sudut pandang kepentingan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
7
Untuk kepentingan pemerintah pusat smith menegaskan sedikitnya ada 3 tujuan desentralisai yaitu: “political education,training in political leadership,and for political stability” Untuk kepentingan pemerintah daerah menurut smith ada 3 tujuan desentralisasi yaitu : “political equality,local accountability,and local responsiveness” Empat bentuk desentralisasi, yaitu: • Dekonsentrasi wewenang administratif • Delegasi kepada penguasa otorita • Devolusi kepada pemerintah daerah • Pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta Sentralisasi pelayanan dan pembinaan kepada rakyat tidak mungkin dilakukan dari pusat saja. Oleh karena itu, wilayah Negara dibagi atas daerah besar dan daerah kecil. Untuk keperluan tersebut, diperlukan asas dalam mengelola daerah yang meliputi : Desent Desentral ralisa isasi si pelaya pelayanan nan rakyat rakyat /publi /public. c. Adpun Adpun filsaf filsafat at yang yang dianut dianut adalah adalah:: Peme Pemeri rint ntah ah Daer Daerah ah ada ada kare karena na ada ada raky rakyat at yang ang haru haruss dila dilay yani. ani. Dese Desent ntra rali lisa sasi si merupakan power merupakan power sharing (otonom (otonomii formal formal dan otonom otonomii materi material) al).. Otonom Otonomii daerah daerah bertujuan memudahkan pelayanan kepada rakyat. Oleh karena itu,outputnya itu, outputnya hendaknya berupa pemenuhan bahan kebutuhan pokok rakyat- public public goods-dan goods-dan peraturan daerah public
regulation agar agar raky rakyat at
tert tertib ib dan dan
adan adany ya
kepa kepast stia ian n
huku hukum. m. ,keb ,kebij ijak akan an
desentralisasi mempunyai tujuan politis dan administrasi, tetapi tujuan utamanya adalah pealayanan kepada rakyat. Dekon Dekonse sent ntra rasi si : dise disele leng ngga gara raka kan n kare karena na tidak tidak semu semuaa tugas tugas-t -tug ugas as tekni tekniss pelayanan kepada rakyat dapat diselengarakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah (kabupaten/kota). Dekonsentrasi terdiri atas fungsional (kanwil/kandep) dan terintregrasi (kepala wilayah). Pada kenyataannya, otonomi daerah di Indonesia secara luas tidak/belum pernah terlaksana. Sejak masa penjajahan Belanda, Jepang, dan setelah kemerdekaan otonomi masih dalam bentuk dekonsentrasi.
8
Di samping samping system system desentrali desentralisasi sasi dan dekonsentras dekonsentrasii yang dipergunakan oleh system pemerintahan daerah, juga dikenal tugas bantuan yang dilakukan oelh pemerintah daera daerah h untuk untuk iktu iktu mela melaks ksana anakan kan tugas tugas pemer pemerin inta tah h pusa pusatt atau atau peme pemeri rint ntah ah daera daerah h atasannya. Penye Penyele leng nggar garaa aan n ruma rumah h tang tangga ga sendi sendiri ri dila dilakuk kukan an atas atas dasa dasarr inis inisia iati tiff dan kebijaksanaan sendiri, namun demikian tidak berarti, bahwa penyelenggaraannya terlepas sama sama sekali sekali dari dari garisgaris-gar garis is yang yang telah telah ditent ditentuka ukan n oleh oleh pemeri pemerinta ntah h pusat pusat maupun maupun pemerintah daerah atasannya. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tetap terpelihara terpelihara dengan melakukan melakukan pengawasan pengawasan untuk mecegah timbulnya timbulnya perselisi perselisihan han yang tidak dikehendaki. Pengawas Pengawasan an preven preventif tif merupa merupakan kan tindak tindakan an pencega pencegahan han agar agar tidak tidak terjad terjadii penyimpangan-penyimpangan terhadap penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri. Pengawasan ini dilakukan dengan memberikan pengesahan lebih dahulu oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasannya terhadap suatu peraturan sebelum peraturan itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
B.
KONSEP dan TEORI DESENTRALISASI
Desentralisasi saat ini telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan seca secara ra
sent sentra rali lisa sasi si,,
mengi menginga ngatt
kondi kondisi si
geogr geograf afis is,,
komp komple leks ksit itas as
perk perkem emba bang ngan an
masy masyara arakat kat,, kemaj kemajem emuka ukan n stru strukt ktu u sosi sosial al dan dan buday budayaa loka lokall sert sertaa adany adanyaa tunt tuntut utan an demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan. Secara umum tujuan tersebut dapat diklasifikasi ke dalam dua variabel penting, yaitu pertama peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural struktural/str /structural uctural efficiency efficiency model) model) dan kedua peningkatan peningkatan partisipas partisipasii masyarakat masyarakat
9
dala dalam m
pem pemerin erinta taha han n
dan dan
pem pembang bangun unan an
(yan (yang g
meru merupa paka kan n
pend pendek ekat atan an
mode modell
partisipasi/participatory model). Setiap negara lazimnya memiliki titik berat yang berbeda dalam tujuan-ujuan desent desentra rali lisa sasi siny nyaa
terg tergan antu tung ng
pada pada
kese kesepa paka kata tan n
dala dalam m
kons konsti titu tusi si terh terhada adap p
arah arah
pertumbuhan (direction of growth)yang akan dicapai melalui desentralisasi. Dalam konteks Indonesia, Desentralisasi telah menjadi konsensus pendiri bangsa. Pasal 18 UUD 1945 yang sudah diamandemen dan ditambahkan menjadi pasal 18, 18A dan 18B member memberika ikan n dasar dasar dalam dalam penyel penyeleng enggara garaan an desent desentral ralis isasi asi.. Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten Kabupaten dan Kota yang masing-mas masing-masing ing mempunyai mempunyai pemerintah pemerintahan an daerah. daerah. Amanat Amanat dan Konsen Konsensus sus Konsti Konstitus tusii ini telah telah lama lama diprak dipraktek tekkan kan sejak sejak Kemerd Kemerdekaa ekaan n Republik Indonesia dengan berbagai pasang naik dan pasang surut tujuan yang hendak dicapai melalui desentralisasi tersebut. Bahkan Sampai saat ini, kita telah memiliki 7 (tujuh) Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah yaitu UU 1 tahun 1945, UU 22 tahun 1948, UU 1 tahun 1957, UU 18 tahun 1965, UU 5 tahun 1974, UU 22 tahun 1999 dan terakhir UU 32 tahun 2004. C. KELEBIHAN dan KEKURANGAN DESENTRALISASI
Kelebi Kelebihan han sistem sistem ini adalah adalah sebagi sebagian an keputus keputusan an dan kebijaka kebijakan n yang yang ada di daer daerah ah
dapa dapatt
dipu diputu tusk skan an di daer daerah ah tanp tanpaa
cam campur pur
tanga angan n
pem pemerin erinttah
pusa pusatt.
Kekurangan dari sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan dimana wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk untuk menger mengeruk uk keuntu keuntungan ngan para para oknum oknum atau atau pribadi pribadi.. Hal ini terjadi terjadi karena karena sulit sulit dikontrol oleh pemerinah pusat.
D. DAMPAK POSITIF dan DAMPAK NEGATIF
Dampak Dampak positi positiff dalam dalam bidang bidang politi politik k adalah adalah sebagi sebagian an besar besar keputu keputusan san dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan
10
dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya. Teta Tetapi pi,, damp dampak ak negat negatif if yang yang terl terlih ihat at dari dari sist sistem em ini ini adal adalah ah eufor euforia ia yang yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat. Untuk mendukung jalannya pemerintahan di daerah, diperlukan dana yang tidak sedi sediki kit. t. Akan Akan teta tetapi pi,, tida tidak k semu semuaa daera daerah h mamp mampu u menda mendana naii send sendir irii jala jalanny nnyaa roda roda pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah harus mampu membagi adil dan merata hasil potensi masyarakat. Agar adil dan merata, diperlukan aturan yang baku. Dari ketentuan tersebut, dikeluarkan beberapa istilah tentang dana untuk keperluan pembinaan wilayah, antara lain: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) •
Hasil pajak daerah
•
Hasil restribusi daerah
•
Hasil perusahan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
•
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro
2. Dana Perimbangan •
Dana Bagi Hasil
•
Dana Alokasi Umum (DAU)
•
Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman Daerah •
Pinjaman Dalam Negeri 1. Pemerintah pusat 2. Lembaga keuangan bank 3. Lembaga keuangan bukan bank\ 4. Masyarakat (penerbitan obligasi daerah)
11
•
Pinjaman Luar Negeri 1. Pinjaman bilateral 2. Pinjaman multilateral 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
BAB III KELEBIHAN DAN KEKURANGAN OTONOMI DAERAH
Suat Suatu u
sist sistem em suda sudah h
tent tentu u
memi memili liki ki kele kelebi biha han n
dan dan keku kekura rang ngan an dala dalam m
implem implementa entasin sinya. ya. Hal ini tentu tentu disesu disesuaik aikan an dengan dengan kondis kondisii masing masing-ma -masin sing g Negara Negara.. Penerapan desentralisasi dalam otonomi daerah di Indonesia ingin menjawab beberapa tantangan untuk pembangunan. Pemerintah yang memilih desentralisasi memandang bahwa dengan penerapan desentralisasi dapat meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa karena masingmasing masing daerah daerah memil memiliki iki kebebas kebebasan an dalam dalam pengam pengambil bilan an keputus keputusan an sehing sehingga ga dapat dapat meningkatkan keterlibatan dalam sistem politik. Dengan adanya desentralisasi ini, maka Pemerintah Pemerintah Daerah diberikan diberikan wewenang lebih besar dalam pengambilan keputusan keputusan bagi daerahnya dengan pendekatan yang lebih sesuai. Pemberlakuan desentralisasi juga dapat mengurangi biaya atas penyediaan layanan publik dengan menekan diseconomy of scale. Desent Desentral ralisa isasi si juga juga memili memiliki ki kelema kelemahan han yang yang harus harus dieval dievaluas uasi. i. Di banyak banyak Negara yang mengadopsi desentralisasi, jarang terdengar cerita-cerita sukses dengan diberl diberlakuk akukanny annyaa desent desentral ralisa isasi si karena karena hal ini tergant tergantung ung pada karakt karakteri eristi stik k daerah daerah masing-masing. Seperti contoh di Negara-negara afrika, sistem desentralisasi justru tidak efektif dalam strategi untuk mengurangi kemiskinan. Beberapa studi yang dilakukan di Negara-negara berkembang ditemukan bahwa dengan sistem desentralisasi dapat mengurangi kualitas dari pelayanan publik, dapat memperlebar disparitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan juga cendrung dapat meningkatkan korupsi.
12
Otonomi daerah ......>>> dilaksanakan dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat di daerah Provinsi, Kab/Kota di seluruh Indonesia.
Adapun Kekurangan dan kelebihan adanya sistem otonomi daerah diantaranya : A. Kelebihan
1. Pemerintah Prov/Kab/Kota mampu melihat kebutuhan yang mendasar pada daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan. 2. Dengan Dengan dilaks dilaksana anakann kannya ya Otoda Otoda maka maka pemban pembanguna gunan n didaer didaerah ah terseb tersebut ut akan akan maju, maju, berkembang dalam pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. 3. Daerah dapat mengatur sendiri tata kelola pemerintahannya, PAD dengan membentuk Perda sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi. 4. Pemerintah daerah bersama rakyat di daerah itu akan bersama-sama membangun daerah untuk kemajuan dan kepentingan bersama. 5. Dan lain-lain Pada dasarnya kelebihan otonomi daerah biasanya daerah lebih mampu melihat persoalan yang mendasar pada daerah masing-masing, jadi otonomi daerah akan membuat daerah itu lebih maju, berkembang dan bersaing dengan daerah-daerah lain tanpa takut dianaktirikan oleh pemerintah pusat. B.
Kekurangan/kerugian
1. Pemda ada yg mengatur daerahnya dengan menetapkan Perda yang bertentangan dengan peraturan yg lebih tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan di daerah. 2. Kalau Kalau kontro kontrol/p l/penga engawas wasan an pemeri pemerinta ntah h pusat pusat lemah, lemah, maka maka besar besar peluang peluangnya nya untuk untuk munculnya raja-raja kecil yg berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. 3. Bila Bila terjadi terjadi permasal permasalaha ahan n di daerah daerah,, misalny misalnyaa KKN, KKN, maka maka bukan bukan hanya hanya pemda pemda yg disalahkan, akan tetapi pemerintah pusat akan kenah getahnya (kurang pengawasan).
13
4. Peraturan yg ditetapkan pemerintah pusat, kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi daerah tertentu, sehingga menimbulkan multi tafsir yang dapat merugikan pemda dan rakyat didaerah itu. 5. Dan lain-lain Kekurangan yang mendasar pada sistem otonomi daerah adalah daerah suka 'kebablasan" dalam mengatur daerahnya. suka membuat peraturan daerah yang anehaneh demi mengisi kas daerah. Hal mana yang berdampak pada kesejahteraan warga daerah itu sendiri. jadi sendiri. jadi sebaiknya otonomi daerah diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat.
BAB IV STRUKTUR PEMERINTAHAN YANG DIHARAPKAN DARI SISTEM OTONOMI DAERAH
A. Dasar Hukum Otonomi Daerah
Dasar Hukum Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni : 1.
Undang-undang DasarSebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.
2.
Ketetapan Ketetapan MPR-RITap MPR-RITap MPR-RI No. XV/MPR/1998 XV/MPR/1998 tentang penyelenggara penyelenggaraan an Otonomi Otonomi Daera Daerah h : Penga Pengatu tura ran, n, Pemba Pembagi gian an dan dan Peman Pemanfa faat atan an Sumbe Sumberr Daya Daya Nasi Nasion onal al yang yang berkeadilan, erta perimbangan kekuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.
UndangUndang-Und Undang ang UndangUndang-unda undang ng N0.22/1 N0.22/1999 999 tentan tentang g Pemeri Pemerinta ntahan han Daerah Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah
14
mendorong mendorong untuk pemberdayaan pemberdayaan masyarakat, masyarakat, menumbuhkan prakarsa prakarsa dan kreativita kreativitas, s, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dari Dari ketiga ketiga dasar dasar perunda perundangng-und undanga angan n terseb tersebut ut di atas atas tidak tidak diraguk diragukan an lagi lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah ad alah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal. Pokok-Pokok Pikiran Otonomi Daerah Isi dan jiwa yang terkandung dalam pasal 18 UUD 1945 besert besertaa penjela penjelasan sannya nya menjad menjadii pedoma pedoman n dalam dalam penyusun penyusunan an UU No. 22/1999 dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : 1. Sist Sistim im
keta ketata tane negar garaa aan n
Indon Indones esia ia
waji wajib b
menj menjal alan anka kan n
prin prinsi sipp-pr prin insi sip p
pemb pembag agia ian n
kewenangan kewenangan berdasarkan berdasarkan asas konsentrasi konsentrasi dan desentrali desentralisasi sasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah Kabupaten dan daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 3. Pemb Pembagi agian an daer daerah ah dilu diluar ar prop propin insi si diba dibagi gi habis habis ke dalam dalam daera daerah h otono otonom. m. Deng Dengan an demikian, wilayah administrasi yang berada dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus. 4. Keca Kecam matan atan yang yang menu menuru rutt Unda Undang ng-u -und ndan ang g Nomo Nomorr 5 th 1974 1974 seba sebaga gaii wila wilaya yah h administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut UU No 22/99 kedudukanya diubah menjadi perangkat daerah Kabupaten atau daerah Kota. B.
Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah
Prinsip-Pr Prinsip-Prinsip insip Pelaksanaan Pelaksanaan Otonomi Otonomi Daerah Berdasar Berdasar pada UU No.22/1999 No.22/1999 prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut: 1. Penyelenggara Penyelenggaraan an Otonomi Otonomi Daerah Daerah dilaksanakan dilaksanakan dengan memperhatik memperhatikan an aspek-aspek aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
15
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab 3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi Propinsi merupakan Otonomi Terbatas. Terbatas. 4. Pelaks Pelaksanaa anaan n Otonom Otonomii Daerah Daerah harus harus sesuai sesuai dengan dengan Konsti Konstitus tusii negara negara sehing sehingga ga tetap tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. 5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan kare karena nany nyaa dala dalam m daer daerah ah Kabup Kabupat aten en dan dan daer daerah ah Kota Kota tidak tidak ada ada lagi lagi wila wilaya yah h administrasi. 6. Kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti Badan Otorita, Kawasan Pelabuan, Pelabuan, Kawasan Pertambangan, Pertambangan, Kawasan Kehutanan, Kawasan Kawasan Perkotaan Perkotaan Baru, Kawasan Wisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom. 7. Pelaks Pelaksanaa anaan n Otonom Otonomii Daerah Daerah harus harus lebih lebih mening meningkat katkan kan perana peranan n dan fungsi fungsi badan badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 8. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai sebagai Wilay Wilayah ah
Admini Administr strasi asi untuk untuk memela memelaksa ksanak nakan an kewenan kewenangan gan pemeri pemerinta ntahan han
tertentu yang dilimpahkan dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. 9. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta serta sumber daya manusia manusia dengan kewajiban kewajiban melaporkan melaporkan pelaksanaan pelaksanaan dan mempertanggungja mempertanggungjawabkan wabkan kepada yang menugaskan. Perkem Perkemban banga gan n Oton Otonom omii Daer Daerah ah di Indo Indones nesia ia Mesk Meskip ipun un UUD UUD 1945 1945 yang yang menjad menjadii acuan acuan konsti konstitus tusii telah telah meneta menetapkan pkan konsep konsep dasar dasar tentan tentang g kebija kebijakan kan otonom otonomii kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarikmenarik menarik kalangan kalangan elit politik politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi
16
banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat it. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam UU berikut ini: 1.
UU No. 1 tahun 1945Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat.
2.
UU No. 22 tahun 1948Mulai tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat.
3.
UU No. 1 tahun 1957Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah pusat.
4.
Penetap Penetapan an Presid Presiden en No.6 No.6 tahun tahun 1959Pad 1959Padaa masa masa ini kebijaka kebijakan n otonom otonomii daerah daerah lebih lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui penpres ini kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja.
5.
UU No. 8 tahun 1965Pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja
6.
UU No. No. 5 tahu tahun n 1974 1974 Sete Setela lah h terj terjadi adiny nyaa G.30. G.30.S S PKI pada pada dasa dasarn rnya ya tela telah h terj terjad adii kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dikelu dikeluark arkany anyaa UU NO. 5 tahun tahun 1974 yaitu yaitu desent desentral ralisa isasi, si, dekons dekonsent entras rasii dan tugas tugas perbantuan. Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Ode Baru, maka pada masa berlakunya UU No. 5 tahun 1974 pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik. Pada penerapanya, terasa seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional.
7.
UU No. 22 tahun 1999 Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah daerah sebagai sebagai titik titik sentr sentral al dalam dalam penyele penyelengga nggaraa raan n pemeri pemerinta ntahan han dan pembang pembanguna unan n dengan mengedapankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
17
C. Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah
1. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. 2. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional. 3. Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. 4. Kewe Kewena nanga ngan n
Peme Pemeri rint ntaha ahan n
yang yang dili dilimp mpahk ahkan an kepad kepadaa
Guber Gubernur nur dala dalam m
rang rangka ka
ekons ekonsen entr tras asii harus harus dise disert rtai ai denga dengan n pembi pembiay ayaan aan sesu sesuai ai denga dengan n kewe kewena nanga ngan n yang yang dilimpahkan tersebut. 5. Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. 6. Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 7. Kewena Kewenangan ngan Propin Propinsi si sebagai sebagai Wilaya Wilayah h Admini Administr strasi asi mencaku mencakup p kewenan kewenangan gan dalam dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. 8. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung
jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Kewenangan Daerah di wilayah laut meliputi: •
Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
18
•
Pengaturan kepentingan administratif;
•
Pengaturan tata ruang;
•
Peneg Penegaka akan n hukum hukum terh terhada adap p pera peratu tura ran n yang yang dikel dikelua uark rkan an oleh oleh daer daerah ah atau atau yang yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan
•
Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
9. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari dari batas batas laut laut Daerah Daerah Propin Propinsi. si. Pengat Pengatura uran n lebih lebih lanjut lanjut mengena mengenaii batas batas laut laut diatur diatur dengan Peraturan Pemerintah. 10. Kewen Kewenan anga gan n Daera Daerah h Kabup Kabupat aten en dan dan Daera Daerah h Kota Kota menc mencak akup up semu semuaa kewe kewenan nanga gan n pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan seperti kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang mencakup kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. 11. Kewen Kewenan anga gan n Daer Daerah ah Kabup Kabupat aten en dan dan Daer Daerah ah Kota Kota tida tidak k menc mencak akup up kewen kewenan anga gan n pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kese keseha hata tan, n,
pend pendid idik ikan an
dan dan
kebu kebuda day yaan, aan,
pert pertan ania ian, n,
perh perhub ubun unga gan, n,
indu indust stri ri
dan dan
perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. 12. Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan dengan kewaji kewajiban ban melapor melaporkan kan pelaks pelaksana anaanny annyaa dan mempert mempertangg anggungj ungjawa awabka bkanny nnyaa kepada Pemerintah. Setiap penugasan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
19
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN
Sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang system pemerintahan daerah yang berlaku di Negara RI mengalami beberapa kali perubahan karena Undang-Undang yang mengaturnya itu berbeda-beda dan bersumber pada Undang-Undang Dasar tidak menga menganu nutt azas azas yang yang sama sama.. Sela Selain in itu itu juga juga syst system em pemeri pemerint ntaha ahan n daer daerah ah sebe sebelu lum m proklamasi kemerdekaan sudah dikenal orang pada zaman penjajahan Hindia-Belanda dan Jepang. Arti penting Otonomi Daerah-Desentralisasi: 1.
Untuk terciptanya efisiensi-efektifitas penyelenggraan pemerinntahan;
2.
Sebagai sarana pendidikan politik;
3.
Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan;
-
Stabilitas politik;
-
Kesetaraan politik
-
Akuntabilitas publik.
B.
SARAN
Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-san\ma dengan dekonsentrasi.
20
DAFTA PUSTAKA
Google:http//www.otonomidaerah.com. “latar belakang munculnya otonomi daerah.” Google: http//www.otonomidaerah.com. “senralisasi dan desentralisasi dalam otonomi daerah.”
21
