Pengertian Sumber Daya Hutan
Dalam UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai salah satu sumber daya alam adalah kekayaan negara yang harus dikelola secara bijaksana guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Inventarisasi hutan didefinisikan sebagai pengumpulan dan penyusunan data dan fakta mengenai sumberdaya hutan untuk perencanaan pengelolaan sumberdaya tersebut bagi kesejahteraan masyarakat secara lestari lestar i dan sebaguna. Hutan memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan hidup makhluk hidup, tanpanya kehidupan akan sulit untuk dilakukan. Inventarisasi hutan dilakukan untuk mengetahui kondisi biofisik sumberdaya hutan baik yang berupa flora, fauna maupun keadaan fisik lapangan, serta kondisi sosial ekonomi dari areal atau kawasan hutan yang diinventarisasi (Eventi, 2010). Definition of Forest Resources
In the Forestry Law no. 41 Year 1999, forest is a unity of ecosystem in the form of expanse of land containing biological natural resources dominated by trees in natural alliance of its environment, which one can not be separated. Forests as one of natural resources are state assets that must be managed wisely for the prosperity and prosperity of the people. Forest inventory is defined as the collection and compilation of data and facts about forest resources for the planning of the resource management for the sustainable welfare of the community. Forests have an important role to the survival of living things, without which life will be difficult to do. Forest inventory is carried out to determine the biophysical condition of forest resources in the form of flora, fauna and physical condition of the field, as well as the socio-economic condition of the inventory area or forest area (Eventi, 2010).
Manajemen Sumber Daya Hutan Untuk Mengatasi Kerusakan dan Penipisan Hutan
Manajemen hutan adalah cabang ilmu kehutanan yang menghubungkan aspek administratif, ekonomi, hukum, dan sosial dengan aspek ilmiah dan teknis seperti silvikultur, perlindungan hutan, dan dendrologi. Pengelolaan ekosistem pada 1990-an banyak lembaga federal mulai bergeser kebijakan mereka dari fokus ketat ekonomi ekosistem manajemen, yang sangat mirip dengan Rencana Hutan Northwest di terpadu, pendekatan sistem nya. Beberapa prinsip-prinsipnya meliputi: a. Mengelola di seluruh lanskap, daerah aliran sungai, atau daerah dari skala waktu ekologis. b. Tergantung pada ilmiah, data yang ekologis kredibel untuk pengambilan keputusan. c. Pertimbangkan kebutuhan manusia dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan masyarakat. d. Menjaga keanekaragaman hayati dan proses ekosistem penting. e. Memanfaatkan pengaturan kelembagaan koperasi. f.
Menghasilkan pemangku kepentingan yang berarti dan keterlibatan publik dan memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif.
g. Beradaptasi manajemen dari waktu ke waktu, didasarkan pada eksperimen sadar dan pemantauan rutin. Era baru kini manusia telah mengerti dan menguasai betapa pentingnya hutan sehingga ada beberapa harapan untuk hutan konservasi di daerah tropis. Di banyak negara negara berkembang dan negara maju, masyarakat adat telah menemukan cara yang berkelanjutan untuk menggunakan siklus kompleks campuran polikultur dan praktek perbaikan tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu, sekitar 14 persen dari semua hutan dunia dalam beberapa bentuk status konservasi, tetapi efektivitas perlindungan yang sangat bervariasi. Kosta Rika memiliki salah satu rencana terbaik di dunia untuk perwalian hutan. Upaya yang dilakukan ada tidak hanya untuk merehabilitasi lahan (Membuat daerah yang berguna untuk manusia) tetapi juga untuk mengembalikan ekosistem untuk alami asosiasi. Salah satu yang paling
terkenal dari proyek ini adalah pekerjaan Dan Janzen di Guanacaste National Park. Seperti banyak, hutan tropis kering, bagian barat laut Kosta Rika memiliki telah hampir sepenuhnya dikonversi ke Ranchland. Dengan mengendalikan kebakaran, Janzen dan rekan-rekan kerjanya yang membawa kembali hutan. Proyek ini melibatkan masyarakat lokal. Janzen juga melakukan advokasi merumput di taman (Cunningham, 2013). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan & Kehutanan (KLHK) pada periode 2015-2019. Implementasi program perhutanan sosial merupakan bagian dari program Nawacita Presiden Jokowi. Target implementasi program tersebut adalah mensejahterakan 10,2 juta masyarakat pra sejahtera di dalam kawasan hutan yang belum memiliki aspek legal terhadap sumberdaya hutan melalui pemberian akses dan dukungan terhadap pertumbuhan sektor-sektor perekonomian lokal. Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah presiden, kerusakan hutan juga dapat dikurangi dengan program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi hutan secara lebih efisien, optimal, adil, dan berkelanjutan dengan mewujudkan unit-unit pengelolaan hutan produksi lestari dan memenuhi kaidah sustainable forest management (SFM) serta didukung oleh industri kehutanan yang kompetitif. Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi: a. Penetapan kawasan hutan; b. Penetapan kesatuan pengelolaan hutan khususnya di luar Jawa; c. Penatagunaan hutan dan pengendalian alih fungsi dan status kawasan hutan; d. Pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan r akyat; e. Pembinaan kelembagaan hutan produksi; f. Pengembangan sertifikasi pengelolaan hutan lestari; g. Pengembangan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya; h. Konservasi sumber daya hutan.
Forest Resource Management To Overcome Forest Degradation and Depletion
Forest management is a branch of forest science that connects administrative, economic, legal and social aspects with scientific and technical aspects such as silviculture, forest protection, and dendrology. The management of ecosystems in the 1990s many federal agencies began to shift their policies from the tight focus of economic ecosystem management, which is very similar to the Northwest Forest Plans in its integrated, system approach. Some of its principles include: a. Manage across landscapes, watersheds, or areas of ecological time scale. b. Depending on the scientific, the data is ecologically credible for decision making. c. Consider human needs and promote sustainable economic development and society. d. Maintaining biodiversity and important ecosystem processes. e. Utilizing cooperative institutional arrangements. f. Generate meaningful stakeholders and public engagement and facilitate collective decision-making. g. Adapting management from time to time, based on conscious experiments and routine monitoring. A new era now humans have understood and mastered the importance of fores ts so there is some hope for conservation forests in the tropics. In many developing and developed countries, indigenous peoples have found a sustainable way to use complex polyculture blending cycles and land improvement practices to improve soil fertility. In addition, about 14 percent of all the world's forests are in some form of conservation status, but the effectiveness of the protection varies greatly. Costa Rica has one of the best plans in the world for forest trust. Efforts are made there not only to rehabilitate the land (Creating areas that are useful to humans) but also to restore ecosystems to natural associations. One of the most famous of these projects is Dan Janzen's work at Guanacaste National Park. Like many, dry tropical forests, the northwestern part of Costa Rica has been almost completely converted to Ranchland. By controlling the fire, Janzen and his co-workers brought back the forest. The project involves local communities. Janzen also advocates grazing in the park (Cunningham, 2013).
Government through the Ministry of Environment & Forestry (KLHK) in the period 2015-2019. Implementation of the social forestry program is part of President Jokowi's Nawacita program. The program's implementation target is the welfare of 10.2 million pre-prosperous peoples in forest areas that have no legal aspect of forest resources through the provision of access and support to the growth of local economic sectors. Under the Presidential Medium-Term Development Plan, forest destruction can also be reduced by a program for consolidating the potential utilization of forest resources. The program aims to exploit the potential for forests more efficiently, optimally, equitably and sustainably by realizing sustainable forest production management units and meeting sustainable forest management (SFM) principles and supported by a competitive forestry industry. The main activities covered by the program include: a. Determination of forest area; b. Determination of unity of forest management especially outside Java; c. Forest stewardship and control over the functions and status of forest areas; d. Community forestry development and community forestry; e. Development of production forest institutions; f. Development of sustainable forest management certification; g. Development of non-timber forest products and their environmental services; h. Conservation of forest resources.
