KONTAK Untuk informasi lebih lanjut mengenai : IUPHHK HT, IUPHHK HTR, IUPHHBK- HT, IUPJL-HT, hubungi : Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Gd. Manggala Wanabhak Blok I Lantai 6 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat Telp. (021) 5730258 IUPHHBK-HA, IUPJL-HA, hubungi : Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Gd. Manggala Wanabak Blok I Lantai 11 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat Telp. (021) 5730383 Hasil Idenkasi Kawasan Hutan Produksi Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Gd. Manggala Wanabak Blok I Lantai 5 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat Telp. (021) 5730233 Sumber foto : Direktorat BRPHP dan Pusinfo Dephut
Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan kekayaan alam kepada seluruh bangsa Indonesia dan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun booklet tentang informasi “Sumberdaya Hutan Produksi di Provinsi Sulawesi Barat” ini. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi lahan hutan produksi yang potensial untuk dikembangkan adalah provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 jo PP No.3 tahun 2008, pemanfaatan hutan produksi dak hanya berbasis pada kayu dan berskala kecil. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu kini dapat dilakukan melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Selain itu, kini juga terbuka peluang bagi investor skala kecil melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR). Untuk mengopmalkan pemanfaatan hutan terutama dalam hutan produksi di Provinsi Sulawesi Barat perlu didukung data dan informasi yang cukup akurat. Booklet ini kami susun sebagai salah satu upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi kawasan hutan produksi di Provinsi Sulawesi Barat. Informasi ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran kepada para calon investor mengenai ketersediaan kawasan hutan produksi yang berpeluang dikembangkan sebagai unit usaha kehutanan. Jakarta,
November 2009
Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi
Iman Santoso NIP. 19530922 198203 1 001
Daar Isi
Daar Tabel Daar Gambar
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I. GAMBARAN UMUM 1.1 Letak, Luas dan Administrasi Wilayah 1.2 Pembangunan Ekonomi 1.3 Infrastruktur II KAWASAN HUTAN 2.1 Kawasan Hutan dan Perairan 2.2 Kawasan Hutan Produksi III PELUANG USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI 3.1 IUPHHK HTI 3.2 IUPHHK HTR 3.3 IUPHHBK
i ii 1 2 2 3 4 5 6 7 8 11 12
1. Luas Hutan Produksi per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
6
1. Jumlah Penduduk per Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 2. Proporsi Luas Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Barat (SK. Menhut No.890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan) 3. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan (SK. Menhut No.890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999) 4. Luas Kawasan Hutan Produksi per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 5. Peta potensi dan lokasi pemanfaatan hutan produksi yang dak dibebani hak di Provinsi Sulawesi Barat 6. Grak Perkembangan Produksi Kayu Bulat di Provoinsi Sulawesi Barat ( Stask Kehutanan Provinsi Sulbar, 2008 ) 7. Potensi kemiri dan damar sebagai hasil hutan non kayu di Provinsi Sulawesi Barat
3 5
5 6 9 10 12
Gambaran Umum
- 119° 54’ 3’’ Bujur Timur (BT). Luas wilayah daratan Provinsi SULBAR adalah 16.937,16 km2 dengan luas wilayah laut 7.668,84 km2 dan terbagi ke dalam 5 kabupaten yaitu Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, dan Kabupaten Mamasa dengan 65 Kecamatan, 61 Kelurahan, 472 Desa. Batas Provinsi SULBAR di sebelah Utara adalah Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Timur berbatasan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Teluk Mandar; dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 1.2. PEMBANGUNAN EKONOMI
1.1. LETAK, LUAS DAN ADMINISTRASI WILAYAH
Provinsi Sulawesi Barat dengan ibukota Mamuju merupakan provinsi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi SULBAR secara geogras terletak diantara 0°12’ - 03°38’ Lintang Selatan (LS) dan 118°43’ 15’’
1. Potensi Sumberdaya Alam Provinsi Sulawesi Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang bervariasi mulai pertambangan emas, batubara, dan minyak bumi, hasil bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan serta hasil perikanan dan kelautan. Di sektor kehutanan sesuai data BPKH Makassar (2007) setelah pemekaran dari Sulawesi Selatan, luas kawasan hutan di Sulawesi Barat adalah seluas 1.158.442 Ha yang diantaranya terdiri dari hutan produksi tetap (HP) 46.632 ha, hutan produksi Terbatas (HPT) 374.257 ha, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) 69.930 ha, hutan lindung (HL) 666 .419 ha, dan kawasan cagar alam (CA) seluas 1.204 ha. Hutan-hutan inilah menghasilkan 13.514 s/d 36.726 m3 kayu dan 2.927 ton rotan dan damar. 2. Produk Domesk Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan PDRB per kapita Sulawesi Barat meningkat
.
dari tahun ke tahun. Pada 2007, Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan yang meningkat yaitu sebesar 17,9%, jauh di atas nasional sebesar 16,7 persen. Angka ini meningkat secara drass dari PDRB tahun 2005 hanya 10,9% jauh di bawah nasional 16,3%. Prestasi ini diiku oleh pertumbuhan riil ekonomi Sulawesi Barat pada 2007 mencapai 7,43% jauh di atas rata-rata nasional 6,32% dan provinsi lainnya. Sektor pertanian masih mendominasi struktur ekonomi Sulawesi Barat dengan sumbangan lebih dari 55% dari Produk Domesk Regional Bruto (PDRB) Provinsi, termasuk kontribusi sektor kehutanan di dalamnya
2. Pelabuhan Laut Untuk melayani jalur utama lintas angkutan penyeberangan di Provinsi Sulawesi Barat juga tersedia beberapa pelabuhan, diantaranya Pelabuhan Mamuju dan Belang-belang di Kab. Mamuju, Pelabuhan Polewi di Kab. Polewi Mandar, Pelabuhan Majene di Kab. Majene. Pelabuhan-pelabuhan tersebut banyak dimanfaatkan untuk muat bongkar barang dan juga angkutan penumpang, baik kapal antar pulau maupun kapal antar provinsi seper rute pelayaran Mamuju-BalikpapanSurabaya.
3. Pelabuhan Udara 3. Jumlah Penduduk Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat 1 (satu) bandar udara Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan data komersial yaitu Bandara Tampa Padang di Kecamatan Kalukku Potensi Desa/Kelurahan (PODES) dari Badan Pusat Stask (Kabupeten Mamuju). Bandara tersebut dapat didara pesawat (BPS) pada tahun 2008 sebanyak 1.184.189 jiwa yang terdiri jenis Cassa dan Fokker 28. Rute penerbangan dari Makassar dari 585.356 pria dan 598.844 wanita. Jumlah kepala keluarga Mamuju - Balikpapan PP, dengan volume penerbangan seap (KK) di provinsi ini sebanyak 276.228 KK. Konsentrasi jumlah hari Senin, Rabu dan Sabtu seap Minggu penduduk Provinsi Sulawesi Barat berada di Kabupaten Gambar 1. Jumlah Penduduk per Kabupaten Provensi Sulawesi Barat Tahun 2007 Polewali Mandar sebanyak 387.785 jiwa (33%) dengan 92.003 KK dan Kabupaten Mamuju sebanyak 334.175 jiwa (28%) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 77.730 KK. 1.3. INFRASTRUKTUR 1.3. INFRASTRUKTUR
1. Prasarana Jalan Pada tahun 2006, panjang jalan di Sulawesi Barat adalah 6.100,56 Km. Sekitar 541,06 Km jalan tersebut dibangun oleh pemerintah pusat, 667,60 Km oleh pemerintah provinsi, dan sekitar 4.891,90 dibangun oleh pemerintah kabupaten.
Kawasan Hutan
2.1. KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN
Sebagai provinsi baru yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Barat sampai saat ini masih mengacu pada SK Menteri Kehutanan Nomor 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas total kawasan hutan mencapai 3.777.698 ha yang melipu Hutan Suaka Alam seluas 775.133 ha (19.98%), Hutan Lindung seluas
Gambar 2. Proporsi Luas Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Barat (Sesuai SK. Menhut No.890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan)
Gambar 3. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Barat (Berdasarkan SK. Menhut No.890/ Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999)
maupun IUPHHK-HTI. Jumlah IUPHHK-HA sampai dengan Oktober 2009 sebanyak 4 (empat) pemegang ijin dengan total luas areal konsesi 214.245 ha dan jumlah IUPHHK-HT adalah sebanyak 1 (satu) unit pemegang ijin dengan total luas konsesi seluas 13.300 ha.
Sulawesi Barat pada tahun 2007 berdasarkan data BPKH Makassar adalah seluas 1.158.442 Ha yang diantaranya terdiri dari hutan produksi tetap (HP) 46.632 ha, hutan produksi terbatas (HPT) 374.257 ha, hutan produksi yag dapat dikonversi (HPK) 69.930 ha, hutan lindung (HL) 666.419 ha, dan kawasan cagar alam (CA) seluas 1.204 ha. Jenis areal hutan yang paling besar di Provinsi Sulawesi Barat adalah hutan lindung yang mencapai 57,53 % dari keseluruhan kawasan hutan yang ada. 2.2. KAWASAN HUTAN PRODUKSI Gambar 4. Luas Kawasan Hutan Produksi per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
1.944.416 ha (50.12%), Hutan Produksi Tetap seluas 88.486 ha (4.86%), Hutan produksi Terbatas seluas 855.730 ha (22.06%), Hutan Produksi yang dapat diKonversi seluas 102.073 ha (2.63%), serta Taman Buru seluas 13.932 ha (0.36%). Kawasan hutan di Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Produksi per Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat No.
Kabupaten
1 2 3 4 5
Mamuju Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Utara
Fungsi Hutan (ha) HP
HPT
HPK
HL
44.312 2.320
254.600 30.675 25.035 48.649 39.076
36.799 6.897 32 33.099
339.146 44.956 65.419 143.363 73.535
CA 83 1.204 -
Kabupaten Mamuju memiliki kawasan hutan produksi yang paling luas diantara kabupaten lainnya yaitu mencapai 335.771 ha, diiku oleh Kabupaten Mamuju Utara pada urutan kedua. Tidak mengherankan jika produksi hasil hutan sebagian besar dipasok dari dua kabupaten ini. Pada 2008 misalnya, kedua kabupaten ini menghasilkan kayu bulat sebesar 12.549,43 m3 atau 92,9% dari total produksi kayu bulat Provinsi Sulawesi Ba rat.
Jumlah 674.857 51.853 91.658 192.044 148.030
Keberadaan kawasan hutan produksi merupakan potensi investasi di bidang kehutanan. Hal tersebut dapat diketahui adanya beberapa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Provinsi Sulawesi Barat, baik dalam bentuk IUPHHK-HA
Peluang Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
Hasil idenkasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan (2008) menunjukkan, terdapat lebih dari 134.447 ha kawasan hutan produksi yang dak dibebani hak di provinsi ini. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, bentuk-bentuk pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi yang dapat diusahakan antara lain dalam bentuk : 1. Usaha pemanfaatan kawasan; 2. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan; 3. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam; 4. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman; 5. Usaha pemanfataan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; 6. Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; 7. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan; 8. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman. 3.1. IUPHHK HTI
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK HTI) merupakan izin yang diberikan oleh Menhut pada kawasan hutan produksi yang sudah dak produkf. Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHKHTI merupakan asset pemegang izin usaha dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.
a. Potensi Kawasan Sampai dengan akhir bulan Oktober 2009, jumlah IUPHHKHTI yang telah mendapat izin dari Menteri Kehutanan sebanyak 1 (satu) unit dengan luas 13.300 ha. Dari hasil idenkasi kawasan hutan produksi yang dak dibebani hak oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (2008), tersedia areal seluas 46.206 Ha yang potensial dimanfaatkan untuk IUPHHK HTI. Areal itu tersebar di Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara, Mamasa, dan sebagian kecil di Kab. Majene. Beberapa perusahaan yang sedang mengajukan permohonan IUPHHK-HT adalah PT. Bara Indoco, PT. Bioenergi Indoco, dan PT. Amal Nusantara. 1. Kabupaten Mamuju Potensi kawasan hutan produksi di Kabupaten Mamuju untuk HTI seluas total 18.184 Ha. Kawasan hutan produksi ini umumnya merupakan hutan pegunungan, dengan topogra berbukit-bukit sampai agak curam. Jenis kayu dominan yang dapat ditemui di lokasi ini adalah jenis kayu yang berasal dari hutan alam seper jenis Meran, rimba campuran. Jenis yang cocok untuk pengembangan HTI adalah jenis Acacia mangium dan Sengon. Pada umumnya areal hutan produksi yang berpotensi menjadi HTI ini dapat diakses melalui jalan darat dan jalan laut. 2. Kabupaten Mamuju Utara Di Kabupaten Mamuju Utara terdapat areal hutan produksi seluas 14.752 ha yang berpotensi dijadikan HTI. Pada umumnya merupakan hutan pegunungan dengan kondisi lereng mulai landai hingga berbukit-bukit. Jenis tanaman yang cocok dikembangkan untuk hutan tanaman adalah
Gambar 5. Peta Potensi dan Lokasi Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Hak di Provinsi Sulawesi Barat
Sengon dan Acacia mangium. Lokasi ini dapat dicapai dengan perjalanan darat sekitar 5 jam sampai 6 jam dari ibukota Sulawesi Barat (Mamuju) yaitu ± 276 km. 3. Kabupaten Mamasa Di Kabupaten Mamasa tersedia kawasan hutan produksi seluas 7.818 ha yang potensial untuk HTI. Merupakan hutan pegunungan tanah kering dengan kondisi lereng landaibergelombang. Aksesibilitas dari ibukota provinsi dapat ditempuh sekitar 8 sampai 9 jam melalui perjalanan darat 4. Kabupaten Majene Di Kabupaten Majene tersedia areal hutan produksi seluas 5.452 ha yang berpotensi dijadikan HTI. Pada umumnya merupakan hutan pegunungan dengan kondisi tanah kering dan lereng landai. Kondisi penutupan lahan masih berhutan dengan potensi kayu rendah sampai sedang. Jenis yang cocok untuk dikembangan dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri (HTI) adalah sengon dan Acacia mangium. Lokasi ini dapat dicapai dengan perjalanan darat sekitar 3 jam sampai 4 jam dari ibukota Sulawesi Barat (Mamuju) yaitu ± 142 km.
Gambar 6. Grak Perkembangan Produksi Kayu Bulat di Provoinsi Sulawesi Barat ( Stask Kehutanan Provinsi Sulbar, 2008 )
b. Produksi Kayu Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi jenis-jenis kayu komersial, seper jenis Meran, Kayu Indah, Ri mba Campuran, Ja, Sengon, Gmelina dan Ebony. Dinas Kehutanan Provinsi SULAWESI BARAT (2008) mencatat dalam kurun waktu tahun 2004 s/d 2008 rata-rata produksi hasil hutan berupa kayu bulat terus mengalami penurunan. Produksi kayu bulat pada tahun 2004 tercatat sebesar 69.439 m3 sementara pada tahun 2005 sebesar 19.706 m3. Namun pada tahun 2006 mengalami peningkatan dengan volume produksi sebesar 36.726 m3. Pada tahun 2007 mengalami penurunan kembali dengan volume produksi 14.384 m3 begitu pula dengan tahun 2008 sebesar 13.515 m3. Sebagian besar kayu bulat yang dihasilkan tersebut berasal dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (HPH). Berdasarkan data Ditjen. Bina Produksi Kehutanan
sampai dengan Oktober 2009 tercatat 4 (empat) pemegang IUPHHK-HA dengan luas areal konsesi seluas 214.245 ha. 3.2. IUPHHK HTR
Kawasan hutan produksi Sulawesi Barat juga berpotensi untuk dimanfaatkan melalui pola Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK HTR). Izin ini dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi, dengan luas maksimum 15 Ha untuk seap pemohon perorangan. Bagi koperasi, luas HTR dapat disesuaikan dengan kemampuan usahanya. Untuk mendukung program ini, pemerintah memberikan pinjaman kepada pengelola HTR melalui Badan Layanan Umum Pembiayaan Pembangunan Hutan. Secara umum, pola pemanfaatan kawasan melalui HTR ini mirip dengan kegiatan pada HTI (merupakan HTI skala kecil), melipu : penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. Kawasan hutan produksi untuk HTR umumnya adalah hutan produksi yang sudah dak produkf, dan diutamakan dekat dengan industri pengolahan hasil hutan. a. Potensi Kawasan Sampai Oktober 2009, Menhut telah mencadangkan areal seluas 5.420 a untuk pembangunan HTR di Provinsi Sulawesi Barat yang berada di Kabupaten Mamasa. Disamping itu masih tersedia areal seluas 88.241 Ha yang berpotensi dimanfaatkan dengan pola HTR. Kawasan potensial it u tersebar di Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara, Majene, Mamasa, dan sebagian kecil di Kabupaten Poleweli Mandar.
1. Kabupaten Mamuju Di Kabupaten Mamuju terdapat potensi HTR seluas 44.513 ha. Lokasi yang direkomendasikan untuk HTR di kabupaten ini pada umumnya merupakan hutan pegunungan tanah kering, lereng bergelombang, namun memiliki tutupan lahan yang masih berhutan dengan potensi kayu sedang. Jenis kayu yang dominan antara lain Ja, Sengon, Kemiri dan Macadamia. Aksesibilitas menuju masing-masing lokasi HTR dapat ditempuh dengan jalan darat sekitar 2 sampai 3 jam dari kota Mamuju dengan kondisi jalan umumnya sudah beraspal/beton dan berupa tanah yang telah diperkeras. 2. Kabupaten Mamuju Utara Tersedia areal hutan produksi seluas total 30.870 ha yang potensial dijadikan HTR. Pada umumnya lokasi yang direkomendasikan untuk HTR di dua kabupaten ini merupakan hutan pegunungan, dengan kondisi lereng landai-bergelombang. Jenis tanaman yang cocok dikembangkan untuk HTR adalah Sengon, Ja, Akasia dan Gmelina. Lokasi-lokasinya dapat dicapai ± 2-3 jam perjalanan darat dari ibukota kabupaten dengan kondisi jalan pada umumnya masih berupa tanah yang telah diperkeras. 3. Kabupaten Mamasa Di Kabupaten Majene terdapat potensi areal seluas 10.985 ha. Kabupaten ini lokasi yang berpotensi dikelola melalui pola HTR merupakan hutan pegunungan tanah kering, dengan kondisi lereng landai-bergelombang. Pada umumnya penutupan lahan masih berhutan dengan potensi kayu
sedang. Jenis tanaman yang cocok untuk dikembangkan adalah Akasia, Kemiri dan Sengon. Aksesibilitas menuju lokasi-lokasi tersebut dapat ditempuh melalui jalan darat dengan waktu tempuh ± 2-3 jam dari ibukota kabupaten dengan kondisi jalan umumnya masih berupa tanah dan tanah yang telah diperkeras. Pada umumnya lokasi yang direkomendasikan untuk HTR di dua kabupaten ini merupakan hutan pegunungan tanah kering, dengan kondisi lereng landai-bergelombang. Namun potensi kayu masih ada, dengan jenis dominan Bungur, Kelokos, Ja, dan Sonokeling. Lokasi-lokasinya dapat dicapai ± 2-3 jam perjalanan darat dari ibukota kabupaten. 4. Kabupaten Majene dan Polewali Mandar Tersedia potensi unit pengelolaan HTR dengan luas total 1.871 ha yaitu di Kabupaten Majene seluas 1.415 ha dan Kabupaten Polewali Mandar seluas 456 ha. Kedua lokasi tersebut pe hutan pegunungan, kondisi lereng landai-bergelombang. Jenis tanaman yang cocok untuk dikembangkan adalah jenis jenis Kemiri dan Sengon. Aksesibilitas menuju masing-masing lokasi HTR dapat ditempuh melalui jalan darat dengan waktu perjalanan ± 2 jam dari ibukota kabupaten. Dimana kondisi jalan umumnya berupa jalan aspal/beton serta berupa tanah yang telah diperkeras.
Gambar 7. Potensi kemiri dan damar sebagai hasil hutan non kayu di Provinsi Sulbar
3.3. IUPHHBK Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dapat dilakukan pada hutan alam maupun hutan tanaman. Produk HHBK bagi masyarakat disekitar hutan bisa menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan sebelum tanaman kayu hutan dipanen. Mereka bisa memperoleh tambahan pendapatan bersamaan dengan penerapan cara hidup yang tradisional dan bersahabat dengan alam. Usaha pedesaan bisa tumbuh dak hanya berbasis budidaya dan pemanenan saja, tetapi juga penambahan nilai tambah melalui pengolahan produk, pengemasan dan serkasi. Hasil hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan antara lain :
1) rotan, sagu, nipah, bambu yang melipu kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil; 2) getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang melipu kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil; 3) komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar naba (biofuel) yang ditetapkan oleh Menteri yang melipu kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil. Provinsi Sulawesi Barat mempunyai komoditas HHBK unggulan, diantaranya Kemiri, Rotan dan Damar.
Prospek pasar rotan sangat manjanjikan dan potensi kawasan hutan produksi di Provinsi Sulawesi Barat sangat mendukung untuk pengembangan rotan.
2. Damar Penghasil damar adalah pohon shorea ( Shorea sp). Untuk mendapatkan damar dilakukan ndak penyadapan yang memerlukan teknik penyadapan yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon dan hasil damar. Hasil penyadapan yang baik dapat berpengaruh terhadap umur produksi 1. Kemiri pemungutan damar jauh lebih panjang, pohon Produksi kemiri terkonsentrasi di Kabupaten Majene, Polewali Mandar relaf sehat sehingga dapat berproduksi dan Kabupaten Mamuju. Mejene memiliki luas lahan yang telah sangat lama, jangka waktu peremajaan lebih dikembangkan untuk tanaman kemiri sekitar 2.025,56 ha dengan jarang dilakukan, produksi damar per pohon ngkat produksi sekitar 1.782,67 ton. relaf lebih banyak, dan pada akhir produksi damar dapat dimanfaatkan kayu sekitar 8 m³/ 2. Rotan pohon. Beragam jenis damar yang terdapat Produksi rotan di Provinsi Sulawesi Barat tersebar di di Sulawesi Barat, namun produksi terbesar Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, Majene, dan sebagian adalah jenis damar mata kucing ( Shorea di Kabupaten Mamuju Utara. Rotan dimanfaatkan oleh para javanica ). pelaku industri lokal sebagai bahan dasar industri kerajinan/ anyaman. Sentra industri kerajinan rotan banyak terdapat di Kabupaten Mamuju. Pada tahun 2007, kapasitas ekspor komodi rotan dari Indonesia mencapai 28.634 ton dengan nilai 24.634 ribu US$. Sedangkan kebutuhan dunia akan rotan yang diasumsikan dari total volume impor adalah 78.163 ton. Ini berar Indonesia mampu memenuhi 27% dari total kebutuhan dunia akan rotan.
Copyright © Subdirektorat Informasi Sumberdaya Hutan Produksi, Direktorat BRPHP Gd. Manggala Wanabhak Blok I Lt.5 Jl. Jend. Gatot Subroto - Jakarta Pusat Telp. (021) 5730246
