Penerapan SMP Krakatau Steel

DITBINMAS BAHARKAM POLRI

CURICULUM VITAE DRS DRS. R R. AGUS KUSMANTO AKBP NRP 68040654 - KASI JEMENPAM SUBDIT BINKAMSA DITBINMAS BAHARKAM POLRI - MABES POLRI JURANG MANGU BARAT, BARAT PONDOK AREN AREN, TANGERANG 08128044304 --- K-2 ( ANAK 2 )

DITBINMAS BAHARKAM POLRI 2

Ancaman pada A d Abad Ab d 21 yang menghambat terwujudnya keamanan  Ketidakpastian Politik  Perubahan peraturan     

pemerintah Pergerakan separatis Penyerangan ilegal Permintaan tidak realistis Penipuan Penggelapan


       

Terorisme Demonstrasi Kerusuhan Pengangguran Sosial Konflik Agama Konflik Etnik Spionase dll

3

3

PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STATEGIS Individu

Global Nasionall Aktual

DEMOKRATISASI, HAK AZAZI MANUSIA, LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBAHAN PENDUDUK, PENDUDUK PERKEMBANGAN IPTEK, INDUSTRIALISASI, SUKU, RAS, AGAMA, ANTAR GOL KEJAHATAN LINTAS NEGARA, PERANG ANTAR NEGARA PERUBAHAN IKLIM, KRISIS EKONOMI GLOBAL KESENJANGAN SOSIAL, KEJAHATAN, BENCANA DLL


TIMBULKAN GANGGUAN KAMTIBMAS

Kelompok

4

tingkat g ppotensi ancaman dan gangguan

1 TREND PERKEMBANGAN KAM GLOBAL Pengaruh perkembangan politik, sosek Dan keamanan di beberapa negara ?

2 KONDISI IPOLEKSOSBUDKAM - NASIONAL Terutama issue Sara, HAM, Demokratisasi, Ling Hidup, Hidup mengakibatkan : konflik sosial sosial, unjuk rasa buruh, kerusuhan, anarkisme, pertikaian, perkelahian

GANGGUAN NYATA, --AMBANG GANGGUAN GANGGUAN, POTENSI GANGGUAN

3 KONDISI KAM SAAT INI - AKTUAL Kejahatan, kecelakaan, kecerobohan, Kelalaian, kesalahan, --- bencana--DITBINMAS BAHARKAM POLRI

5

1

BOM WTC DI AMERIKA DAMPAK PERANG DI SURIAH KONFLIK PALESTINA ISRAIL SITUASI AFGANISTAN PERBAHAN HARGA MINYAK DUNIA AKIBAT KONFLIK • UKRAINA TDK MENANDATANGI PERJANJIAN DG UNI EROPA

• • • • •

Global R i Regional l

SITUASI KAMTIBMAS DI INDONESIA

• ROHINGNYA MYARMAR • KONFLIK PAKISTAN DAN INDIA • PENGUNGSI TIMTENG KE AUSTRALIA


6

CONTOH :

• Embargo AS terhadap Irak mengakibatkan meningkatnya harga minyak dunia

naiknya subsudi BBM dalam negeri memicu naiknya harga BBM dalam negeri Eskalasi gangguan Kamtibmas dalam negeri meningkat Demo / unjuk rasa


7

CONTOH :

Sejak terjadi Bom WTC

11 September 2001, terdapat kecenderungan isu keamanan menjadi j di masalah l h ditingkat diti k t global l bl

kegiatan Terorisme di dunia meningkat kegiatan Terorisme di Indonesia ga meningkat DITBINMAS BAHARKAM POLRI

8

Kegiatan Teror Bom di Indonesia Cuplikan data : • • • • • • • • • • • • • • •

14 April 1978 -- Masjid Istiglal Jakarta 20 JJanuari 1985 – Candi Borobudur 11 Des 1998 – Atrium Senin – bisnis 9 Peb 1999 – Mal Kelapa Gading 28 Mei 2000 – GKPI Medan 13 Sep 2000 – Lantai dasar Parkir BEJ Juli 2001 – Gereja Santa Anna Pd. Bambu 2001 -- Asrama Haji Sudiang Makasar 18 Januari 2002 – Gardu PLN depan bekas Terminal Cililitan 1 JJulili 2002 – Mal M l Graha G h Cij Cijantung t 12 Okt 2002 – Legian Kuta Bali 3 Peb 2003 – Wisma Bhayangkari Mabes Polri 1 April 2003 – Pipa PT. PGN di Medan 14 Juli 2003 – Gedung DPR Ri 5 Agustus 2003 – Hotel JW Marriot

• 9 September 2012 di Yayasan Yatim Piatu Pondok Bidara di Jalan Nusantara Rt 04/13, Beji, Depok

• Ditemukan 12 bom rakitan di Bekasi - 2013 • Penggrebekan terduga terorisme di Pamulang 6 tewas Jan 2014

Ancaman bom masih mungkin terjadi di Indonesia dengan waktu & tempat yg belum diketahui

9

Ancaman baru terorisme di Indonesia • 2000 – 2005 • 2005 – 2009 • Nurdin N di M Top T

- Alumni pelatihan di Afganistan - Alumni militer Philipina Selatan – Moro - tidak id k terlibat lib alumni l i dr d kedua k d diatas di

Ada Pergeseran Sasaran : kepentingan barat Pelaku • Pendidikan rendah • ekonomi rendah


• Aparat p • Sipil/Pejabat • rumah ibadah – masjid dhirar Pelaku • Pendidikan tinggi • ekonomi menengah

10

Media Radikalisme • • • •

Media Massa Ketemu langsung Hubungan keluarga Lembaga g p pendidikan

- Majalah, selebaran, internet dll - diskusi, seminar, dakwah, pertemuan dll - pernihahan ( amrozi Cs) -p pesantren,, universitas

Ops • Wilayah binaan dibikin konflik / kalau ada konflik, dengan situasi tersebut akan mudah masuk faham radikalisme • Berkembang doktrin : Pok Pok pembawa maut dan pembunuh senyap


11

Prediksi ancaman 1 Menciptakan 1. M i k konflik k flik horizontal h i l - Pemilukada - issu hak atas tanah - penentangan UU Ormas - slogan amar makruf nahi mungkar - aliran sesat - issu Siah dan Suni

2. Penyerangan tokoh yang menyerang pok radikal 3. Menyerang even nasional 4 Perlawanan 4. P l N i (terkait Napi (t k it fasilitas f ilit dan d kesenjangan)


12

2

• Indonesia termasuk 10 negara favorit dalam g investasi,, namun terdapat p kendala kegiatan dalam bidang keamanan, dengan adanya: – Instabilitas keamanan lokal dan kondisi sosial – Ketidakpastian hukum dan jaminan keamanan dalam realisasi investasi

Japan Bank for International Coorporate (JBIC) Institute, 2006


13

Gangguan Kamtibmas di beberapa daerah

Issue : Sara,, Hak Asasi Manusia Demokratisasi Lingk hudup

Pembakaran Pengrusakan Penganiayaan Pembunuhan Perampkan Penyerobotan P b k Pembongkaran Sabotase Perkelahian dll

Berbagai g ggejolak j / konflik sosial di Indonesia : Kasus Cikesik Banten Kasus Mesujij Lampung p g Kasus Bima NTB Kasus Sampang Madura Kasus Sara Lampung Berbagai bentrok antar warga – Jakarta • Berbagai bertrok terkait Pilpres/Pilkada • dll • • • • • •

• Stabilitas sosial politik dan keamanan lokal sangat berpengaruh pada iklim investasi / daya tarik investasi di Indonesia DITBINMAS BAHARKAM POLRI

14

KASUS CIKESIK BANTEN

PILKADA MOJOKERTO 2010 KASUS SYIAH SAMPANG MADURA

15

3 Kejahatan j berimplikasi kontijensi BENTUK KEJADIAN

Kejahatan j trans nasional

Kejahatan thd y negara g kekayaan

• Bentrok massa • Perkelahian pelajar/mahasiswa • Unjuk rasa anarkis • Pemogokan buruh • Kasus K SSara • • • • •

Narkotika Psikotropika Perdagangan manusia Perdagangan Senpi Kejahatan dunia maya

• BBM ilegal g Loging g g • Ilegal • Korupsi

132 24 17 36 9

Data Pusdalops Polri Januari s.d September 2013

14.493 399 72 36 37 1.254 921 405


16

DEMO BURUH 31 OKT 2013 UNTUK KENAIKAN UMP

17

UNJUK RASA ANARKIS

18

Faktor-Faktor yang mempengaruhi daya tarik Investasi (Penelitian KPPOD dan The Asie Foundation tahun 2003)


19

Keamanan lokal lokal,, stabilitas sosial & politik serta kepastian hukum, hukum, menjadi isu penting dalam mengawal pembangunan nasional ( termasuk dlm berinvestasi ?) 1

Indonesia harus membangun Kamnas yang kokoh dan kuat, melibatkan seluruh instansi dan masyarakat y

2

Industrial security harus dikelola secara profesional agar dapat menjamin keberlangsungan usaha, oleh karena itu perlu standar security system ? DITBINMAS BAHARKAM POLRI

20

Pengertian dalam PERKAP 24 / 2007 SEGALA UPAYA YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP INSTALASI SUMBERDAYA, INSTALASI, SUMBERDAYA UTILITY, UTILITY MATERIAL DAN INFORMASI RAHASIA INDUSTRI DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN DAN KERUSAKAN

PENCEGAHAN KEJAHATAN & KERUGIAN

21

Menurut Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA Yang dimaksud “Industrial Security” yang dalam buku-buku di Amerika Serikat disingkat “security”. Industrial Security mencakup bidang yang cukup luas, yaitu semua organisasi, baik perusahaan, lembaga dan instansi pemerintah, universitas, rumah sakit, dan sebagainya. Intinya adalah “crime and loss prevention” agar organisasi mencapai tujuannya secara produktif, efektif dan efisien. fi i L Loss tentu dapat d terjadi j di karena k b bencana alam (atau bencana buatan buatan manusia), ketidak mampuan manajemen, dan hubungan industrial yang tidak baik antara buruh dan pengusaha. h Jadi J di tidak tid k semata-mata t t dari d i “crime” “ i ” atau kejahatan.Sebagian besar uraian mengenai security memang mengenai pencegahan kejahatan, baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam organisasi i i sendiri, di i yang akibatnya kib t adalah d l h kerugian k i (loss). Seperti halnya dengan kegiatan organisasi pada umumnya, security harus di “manage”, agar berhasil guna dan berdaya guna.

SASARAN

SEGALA UPAYA YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP INSTALASI, SUMBERDAYA, UTILITY, MATERIAL DAN INFORMASI RAHASIA INDUSTRI DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN DAN KERUSAKAN

FISIK TANGIBLE (ASET FISIK)

NON FISIK INTANGIBLE (ASET NON FISIK)

22 DITBINMAS BAHARKAM POLRI

Gedung, Pabrik, Mesin,, Mobil,, Gudang, Produk, Barang berharga, Keuangan, Karyawan, y dll

Informasi-spesifik, data resep ramuan produk, formula, desain, spesifikasi rekayasa, sistem prosedur bisnis operasi, citra produk, akuntabilitas-profesionalitas akuntabilitas profesionalitas perusahaan, kepercayaan publik, integritas karyawan, dll

Dimensi pekerjaan security

TANGIBLE

INTANGIBLE

NON- PHYSICAL

PHYSICAL 1. Keselamatan dan keamanan tempat p kerja – operasional; 2. Perlindungan Infrastruktur & Fasilitas; 3. Perlindungan Eksekutif.

Pam giat, material & pers 23

• • • • • • • • • •

Management Resiko Pencegahan kerugian Perlindungan Aset Keamanan protektif Izin & kontrol Investigasi Perusahaan Hubungan Industri K Keamanan I Informasi f i Pengamanan proses bisnis Inteligen bisnis & pendukung konter inteligen

Pam giat, info/dok

P A M A S E T

DIMENSI PEKERJAAN PAM CUKUP LUAS SHG TANGGUNG JAWAB PENGAMANAN ASET ADA PADA SELURUH KOMUNITAS PERUSAHAAN : UNSUR MANAJEMEN, KARYAWAN , SATPAM DAN MITRA KERJA

dalam • PEMERINTAH – POLRI SBG UNSUR UTAMA dibantu INSTANSI TERKAIT

MASYARAKAT

PEMERINTAH - POLRI

• OPERATOR – BUJP / PRAKTISI • USERS (INDUSTRI, (INDUSTRI KLIEN KLIEN-PENGGUNA) PENGGUNA)

OPERATOR BUJP

BADAN AUDIT

• ASOSIASI PROFESI SECURITY • LEMBAGA PENDIDIKAN • BADAN AUDIT

LEMBAGA PENDIDIKAN

• MASYARAKAT

USER INDUSTRI

ASOSIASI PROFESI


24

Pengamanan pada organisasi/perusahaan ( Cara C mengamankan k asett ? ) • MENDASARI 1 REGULASI YG BERLAKU

Terkait dengan Keamanan Nasional 2 SESUAI DENGAN

STRATEGI BINKAMTIBMAS

Membangun pengamanan swakarsa

25 DITBINMAS BAHARKAM POLRI

S M P

Sistem Manajemen Organisasi Aset FISIK Aset Non FISIK

Sistem Manajemen Pengamanan merupakan bagaian dari Sistem Manajemen Organisasi Pengamanan (Pam Aset) merupakan tanggung jawab seluruh fungsi pada organisasi (unsur manajemen, karyawan, Satpam dan mitra kerja)

NKRI

UUD 1945 • MERDEKA

CITA-CITA

• BERSATU

BERDASARKAN

NASIONAL

• BERDAULAT

PANCASILA

• ADIL & MAKMUR

PEMBUKAAN

• ASPEK KEAMANAN NASIONAL

UUD 1945

MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA & SELURUH TUMPAH DARAH INODNESIA

TUJUAN NASIONAL

• ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM & MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

• ASPEK HUB INTERNASIONAL

KAMNAS YG • KOKOH • KUAT MASY YG DINAMIS SBG POTENSI UTK UTK CAPAI KESEJAHTERAAN LAHIR & BATIN

IKUT MELAKS KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI & KEADILAN SOSIAL


26

Regulasi Keamanan Nasional UUD 1945

Pasal 30, Amandemen ke - 4

1 MENDASARI REGULASI YG BERLAKU

(1) Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahn & keamanan negara ((2)) Usaha p perthn & keamanan negara g dilaksanakan melalui sistem keamanan rakyat semesta, oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung ((4)) Kepolisian p Negara g Republik p Indonesia sebagai g alat negara, g ,y yang g menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum (5) ….. Syarat-syarat keikut sertaan warga g negara g dalam usaha pertahanan & keamanan diatur dengan undang-undang

Pelibatan masyarakat dlm Binkamtibmas

27

UU No. No 2/2002 ttg Polri

Tugas Pokok Polri

UU No. 2/2002 Pasal 13 Tugas pokok Polri adalah a. memelihara Kamtibmas b menegakkan hukum, b. hukum dan c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

UUD 1945 UU NO. 2 / 2002 TUPOK POLRI

HARKAMTIBMAS

GAKKUM

LIN, YOM, YANMAS DIBANTU

POLSUS – PPNS – PAM SWAKARSA

28

P l 2 Pasal Fungi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang Har ktm, gakkum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kpd masy

Pasal 3 Pengemban fungsi Kepol adalah Polri dibantu oleh (1) PPNS (2) Polsus (3) Bentuk bentuk

Pamswakarsa

PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN UU No. 2/2002 ttg Polri Psl 14 (1) huruf f. Polri bertugas : melaks koord, was. & bin teknis thd Polsus, PPNS & bentuk Pamswakarsa Psl 15 (2) huruf g. Polri berwenang : memberikan petunjuk, mendidik & melatih aparatt P Polsus l d dan petugas t P Pam Swakarsa dlm bid teknis kepolisian Psl 36 (1) Polri dan pengembang f. Kepol lainnya wajib waj b menunjukkan e u ju a tanda ta da pengenal pe ge al sebagai keabsahan kewenangan dalam bertugas

29

Psl 9 (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan j teknis kepolisian.

• POLSUS • PPNS • BENTUK BENTUK-BENTUK BENTUK PAM SWAKARSA

Polri menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi kepolisian, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya

STRATEGI BINKAMTIBMAS

• MEMBANGUN KAM SWAKARSA

2

KEAMANAN NASIONAL SISTEM KEAMANAN RAKYAT SEMESTA SISKAM SWAKARSA Siskamling Polri

Perkap 23/2007

Instansi & Swasta

masy

TERWUJUDNYA KAMTIBMAS

UUD 1945, Psl 30 UU No. 2/2002 Psl. 3

P O L M A s

PERMUKIMAN Kam Swakarsa

KAWASAN BISNIS

Perkap 24/2007

ORGANISASI PERUSAHAAN INSTANSI

INDUSTRIAL SECURITY

Sitem Manajemen Pengmanan

30

Bentuk Pengamanan Swakarsa Bentuk Pengamanan Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yg kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri.

INDUSTRIAL SECURITY LING KERJA LING PENDIDIKAN

PERUSAHAAN INSTANSI

SATPAM BUJP SISKAMLING LING PEMUKIMAN

KAMPUNG PERUMAHAN

31

Industrial Security dan Siskamling diposisikan sebagai bentuk pengamanan swakarsa

• SISTEM PENGAMANAN SWAKARSA

Membangun keamanan nasional ibarat membangun kekuatan rantai dimana kekuatan rantai terletak pada kakuatan mata rantai terlemah, MAKA tiap mata rantai harus diperkuat dengan sistem manajemen pengamanan Industrial Security ( organisasi, g ,p perusahaan dan/atau Instansi/lembaga pemerintah ) Industrial Security y harus diperkuat p sistem keamanan swakarsanya.

di implementasikan

Perkap 24/2007 ttg SMP merupakan Instrumen/pedoman untuk membangun Keamanan swakarsa di lingkungan32 I d t i l security Industrial it yang melibatkan lib tk seluruh komunitas organisasi

32

Pelibatan masyy ppada Industrial Securityy tindakan

situasi

REPRESIF

darurat 20 % MASY 80 % POLRI

PREVENTIF

rawan 50 % MASY

PREEMTIF

aman 80 % MASY

50 % POLRI

Bantuan Pam mendasari : 1. 22. 3. 4.

Perkap No. 9 / 2006 ttg Tata cara penyelengg Pelayanan, Pam dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum P k NNo. 1 / 2009 tt Perkap ttg Gun G Kuat K t ddalam l titindakan d k KKepolisian li i Perkap No. 8 / 2010 ttg Tata cara lintas ganti dan CB dalam PHH Perkap No. 8 / 2009 ttg Hak Azazi Manusia (HAM)

20 % POLRI

PENINDAKAN PENANGGULANGAN PENCEGAHAN

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN (SMP) Perkap No. 24 / 2007 ttg SMP

33

KEPRES NO. 63 TAHUN 2004 TTG PENGAMANAN OBVITNAS Psl 4 (1) Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing b d berdasarkan k prinsip i i pengamanan internal. = pengamanan swakarsa Psl 4 (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.

34


MEMBANGUN PENGAMANAN SWAKARSA (memenuhi standar kualitas & kemampuan) Psl 5 (2) BANTUAN PENGAMANAN BERDASARKAN KEBUTUHAN & PERKIRAAN ANCAMAN DAN/ATAU GANGGUAN YG MUNGKIN TIMBUL Psl 6

AMAN

• MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN SWAKARSA (SMP) • MELAKSANAKAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN SWAKARSA

• MENENTUKAN KRITERIA ESKALASI ANCAMAN (AMAN, RAWAN, DARURAT) • MENYUSUN MEKANISME BANTUAN PENGAMANAN

RAWAN DARURAT

PERATURAN KAPOLRI NO 24/2007 TTG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ORGANISASI, PERUSAHAAN DAN/ATAU INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH mengatur tentang :

SATPAM

merupakan instrumen hukum dan panduan induk dalam membangun pengamanan swakarsa yang profesional dan terukur

BUJP Perkap 24 / 2007 Tt SMP Ttg

ASOSIASI PROFESI SECURITY SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN BADAN AUDIT Dalam penerapan penerapan-nya nya merupakan satu kesatuan sistem

35


PAS 223 SMP BERDASARKAN PERKAP 24/2007 MERUP HASIL HARMONISASI BEBERAPA STANDAR INTERNASIONAL – TERUTAMA PADA PAS 223 - ISO

•

PAS 223 (Publicly Available Specification) tentang societal security merupakan standar terbaru ISO.

•

Berbeda dengan standar lain yang dikeluarkan sebelumnya isu mengenai societal security sebelumnya, langsung menjadi acceptance global standard tanpa melalui mekanisme drafting dan lainnya, karena telah diajukan dan disetujui oleh sebagian negara anggota ISO dan disahkan melalui Technical Committee 223.

•

Isi tentang PAS ini memberikan petunjuk tentang standar sistem manajemen pengamanan (SMP)

Security Management System PAS 223 ( ang dijadikan Ac (yang Acuan) an) Start

Management Review Security Policy

Checking / Corrective Action Monitoring & Measurement N Nonconformance f & Corrective C ti & Preventive Action Records SMS Audits

Continual Improvement

Implementation Structure & Responsibility Training, Awareness, Competence Communication SMS Documentation Document ocu e t Co Control to Operational Control Emergency Preparedness / Response

Planning Security Risks and Threats L Legal l & Oth Other R Requirements i t Objectives & Targets Security Management Program

37

37

5 Standar SMP 1

5 15. 16 16.

1 1.

2

4 11. 12. 13 13. 14.

3 6. 7. 8. 9. 10.


2. 3. 4 4. 5.

38

38

Aspek yg diharmonisasikan 1.1

Pada Standar Proses Manajemen nya agar mampu dihadapkan pd FKK,PH & AF (Manajemen Resiko – identifikasi aset, identifikasi ancaman)

2 2.

P d Standar Pada St d KKompetensi t i agar memiliki kwalifikasi Kepolisian Terbatas (jenjang pendidikan – Gada Pratama, Madya, Utama)

3.

Pada Standar Sistim Peralatan

4 4.

Pada Standar Audit

memiliki SNI atau sesuai dgn ketentuan agar transparan & akuntable (dilaksanakan oleh Badan Audit Publik Independent)


39

39

• ISPS Code • ICAO/IATA • OHAS/SMK3

P k Nomor Perkap N 24/2007 TTG SMP

mencegah resiko kerawanan Internal

SMP SEBAGAI HARMONISASI MELENGKAPI BERBAGAI STANDAR BERBAGAI STANDAR

SMP mampu dihadapkan pada resiko akibat ancaman & gangguan dari dalam & luar sistem

POLRI

INSTALASI

MAT & UTILITY

INDUSTRIAL SUCURITY

SMP ORGANISASI HRS MAMPU MENGAMANKAN DIRI DAN LINGKUNGANNYA

INFORMASI RAHASIA

SUMBER DAYA

BERBAGAI JENIS STANDAR SBG JAMINAN ” BRAND” (internal hazard & treath)

40

40

ESENSI PENERAPAN SMP DLM PERKAP 24/2007 1 1.

Penerapan SMP tidak merubah sistem yg sudah berjalan (harmonisasi dg sistem yg ada) dg menambah fungsi kepolisian terbatas agar mampu dihadapkan pd ancaman ektenal, shg proses harmonisasi tdk dirasakan menambah biaya tp diterima sbg investasi.

2.

Sistem yg diterapkan mempunyai tujuan bersama utk menciptakan iklim perlindungan thd keberlangsungan usaha.

3.

Standar SMP memiliki pendekatan standar yg sama dg sistem umum lainnya yi PDCA (Plan, Do, Check, Action) shg standar SMP sehingga mudah diterapkan bersama standar manajemen lainnya.

4.

Aspek standar yg telah diharmonisasikan spt standar kompetensi, spesifikasi sistem perangkat dan akreditasi terukur dan transparan dg g regulasi g yg telah diterbitkan oleh Polri. berbagai DITBINMAS BAHARKAM POLRI

41

Dalam PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI NO 24/2007 yg perlu diperhatikan :

SATPAM - NYA

BUJP - NYA

SISTEM MANAJEMEN-NYA

1.

2.

Memiliki kompetensi sesuai ketentuan a pelatihan dasar, a. dasar lanjutan, lanjutan utama b. pelatihan spesialisasi sesuai kebutuhan (antisipasi teror bom, kebakaran, investigasi dll) Menggunakan Seragam & Atribut sesuai ketentuan

1. 2.

Memilik izin operasional dari Kapolri Menyediakan Satpam yg kompeten / dididik

1. 2.

Menerapkan Standar SMP yang dijabarkan dalam 16 elemen Dokumen SMP : a. Hasil H il manajemen j resiko ik pengamanan b. Berbagai prosedur pengamanan (SOP) c. Renpam, Renkon, Rengiat d. Analisa data keamanan


42

Penjabaran Perkap 24/2007 ttg SMP sebagai pedoman teknis dalam penerapannya : 1. Perkap Nomor : 24/2010 ttg Tata Cara Pelaksanaan Audit untuk Penerbitan Surat Rekomendasi dan SIO BUJP

Audit BUJP

2. Kep Kapolri Nomor : Kep/529/IX/2011 ttg Pedoman Teknis Tata Cara Penyelenggaraan Pelatihan bagi Satpam

Pelatihan Satpam

3 SK 3. SKep Kapolri K l i NNo : SKEP/47/VI/2009 ttg PPedoman d TTeknis k i Si Sistem Registrasi KTA Satpam

Registrasi Satpm

4. Skep Kapolri No : SKEP/99/XI/2009 ttg Pedoman Teknis Penunjukan Badan Audit Publik untuk Melakanakan Audit Penerapan SMP

Badan Audit

5. Skep Kapolri No : SKEP/591/XI/2009 ttg Pedoman Spesifikasi Teknis Seragam dan Atribut Satpam

Seragam Satpam

6. Skep Kapolri No. : SKEP/119/XII/2009 ttg Naskah Sementara Pedoman Registrasi Asosiasi/Organisasi Profesi di bidang Pengamanan.

Asosiasi Profesi

7. Kep Kabaharkam Polri Nomor : 74/IX/2013 tanggal 4 Sept 2013 ttg Pd Pedoman SSertifikasi tifik i Penerapan P Sistem Si t Manajemen M j Pengamanan P Swakarsa berdasarkan Perkap No. 24 Tahun 2007.

Sertifikasi SMP

43

43

SISTIMATIKA PERATURAN KAPOLRI NO 24/2007 TTG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN • • • • • • • • •

BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX

KETENTUAN UMUM SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ((1)) Sistem SATUAN PENGAMANAN (2) Kompensi SDM HUBUNGAN TATA CARA KERJA BADAN USAHA JASA PENGAMANAN (3) Peralatan PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (4) Audit EVALUASI DAN PENILAIAN SANKSI (Pelat, Gam & Atribut, Registrasi & KTA, BUJP) KETENTUAN PENUTUP


44

Bab II Bagian Kedua Pasal 4 Perkap p 24/2007 ttg g SMP

1 •

Penetapan kibijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapannya. penerapannya

2 •

Perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan

3

•

4 • 5

•

Penerapan kebijakan SMP secara efektif dgn kembangkan puan dan mekanisme pendukung yg diperlukan utk capai bijak, tujuan dan sasaran pengamanan. Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pam serta lakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan SMP scr berkesinambungan dgn tujuan kat kinerja pam. DITBINMAS BAHARKAM POLRI

45

Unsur-unsur / elemen yg tdp dalam standar penerapan SMP

16 elemen p penerapan p SMP 1

bijak

2

ren

3

laks

4

was

5

kajij ulang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 13. 14. 15. 16 16.

pemeliharaan dan pembangunan komitmen; pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan keamanan; manajemen risiko pengamanan; tujuan dan sasaran; perencanaan dan program; pelatihan, kepedulian, p p dan kompetensi p pengamanan; p g konsultasi, komunikasi dan partisipasi; pengendalian dokumen dan catatan; penanganan keadaan darurat; pengendalian proses dan infrastruktur; pemantauan dan pengukuran kinerja; pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian; pengumpulan dan penggunaan data; audit; tinjauan manajemen; Kaji ulang - FEED BACK peningkatan berkelanjutan. berkelanjutan


46

Keppres No. 63/2004 Skep/738/X/2005 - Bantuan penyusunan konfigurasi pengamanan, - Koordinasi dan bantuan pers Pam sesuai identifikasi resiko

YANG TERLIBAT : PERBANTUAN POLRI & TNI

CSR

MASYARAKAT

9,10

FKPM 2, 7

KARYAWAN & MITRA KERJA PAM SWAKARSA - SATPAM, SATPAM MGR SECURITY, KA SATPAM DANRU

6,7, 8, 9

2,3,4,5,6,8,9,10

1,2,11,12,13,14,15,16

TTerwujudnya j d Pengamanan P Swakarsa S k di perusahaan h yang melibatkan seluruh komunitas perusahaan

UU No. 40/2007 ttg CSR Perkap 7/2008 ttg Polmas Peran masy & FKPM dlm CSR, Condev - Katkan security awareness, - Sosialisasi SMP kpd p karyawan, y , Security, mitra kerja dan BUJP. - Kompetensi Auditor internal - Kompetensi Satpam - Atribut Satpam - Legalitas BUJP UU No. 2/2002 PP No. 43/2012 Perkap No. 24/2007


47

PENGAMANAN SISTEM PAM FISIK

Sistem Manajemen Pengamanan dibutuhkan bagi

Struktur Organisasi, Perencanaan Tanggung jawab Prosedur Proses

ELECTRONIC PROTECTION

PHISICAL PROTECTION

SYSTEM SECURITY SECURITY MANNING

PROCEDURAL PROTECTION

Pengendalian Risiko ancaman dan gangguan terhadap g organisasi

Pengembangan, Pengembangan Penerapan, Pencapaian, Pengkajian dan Pemeliharaan j kebijakan P Pengamanan digunakan untuk

Organisasi yang Aman, Efisien dan Produktif

Security bukan lagi Cost, tetapi sebagai investasi

48

Dokumen Standar SMP Intel dasar

(ipoleksosbud)

Crime Index

Data kriminalitas wilayah dari Kepolisian

Kejadian internal berdasarkan Identifikasi resiko pam

• Rencana Pengamanan (Renpam) Tahunan (Bijak/Strategi Pengamanan)

• Rencana Kegiatan Pengamanan ((Securityy dailyy Activityy Technical Guide))

• Rencana Kontijensi 49

Mekanisme Sertifikasi Penerapan SMP 1. Aplikasi AUDIT

2. Aplikasi RE-AUDIT

9. Audit Surveilance

Organisasi, Organisasi, Perusahaan P h &/ Instansi Lembaga Pemerintah

3. Audit DIAGNOSTIC ASSESMENT

PRE - AUDIT FINAL AUDIT

VERIFIKASI

4. Tim Audit - Lap

BADAN AUDIT PUBLIK

5. Lap & Rekom

2. Pemberian Mandat

6. Giat Verifikasi 7. Hasil Verifikasi - Lap 8. Sertifikasi

POLRI

50

IMPLEMENTASI AUDIT, VERIFIKASI & SERTIFIKASI SMP BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NO 24/2007 PELAKSANA AUDIT&/ VERIFIKASI

GIAT AUDIT & VERIFIKASI

METODE AUDIT/ VR

AUDETE & SASARAN AUDIT/VR

HASIL EVALUASI & PENILAIAN (VERIFIKASI) THD LAP AUDIT SMP

PERBANKAN

POLRI + BADAN AUDIT

DIAGNOSTIC ASSESMENT

TINJAUAN DOKUMEN

PERATURAN PAM & ADM PAM

SERTIFIKAT EMAS (PENCAPAIAN 85-100%)

PRE - AUDIT

WAWANCARA/ INTERVIEW

SARANA & PRASARANA PAM

SERTIFIKAT PERAK (PENCAPAIAN 60-84%)

TINJAUAN LAPANGAN

SDM & SATPAM (KOMPETENSI)

TINDAKAN PEMBINAAN (PENCAPAIAN 0-59%) 0 59%)

FINAL AUDIT VERIFIKASI

PROGRAM & OPS PENGAMANAN AUDIT SURVEILANCE

51

PPelaksanaan lk penilaian il i & evaluasi l i thd laporan l audit dit SMP ( verifikasi audit penerapan SMP ) 1.

pemeriksaan dokumen penerapan SMP secara selektif prioritas pada beberapa elemen SMP yang mencerminkan kemampuan penyelenggaraan pengamanan swakarsa;

2.

pemeriksaan pada tindakan perbaikan atas temuan audit SMP;

3.

tinjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan pelaksanaannya DITBINMAS BAHARKAM POLRI

52

Organisasi yang telah mendapat Sertifikat penerapan SMP 1.

PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap, Kantor Pusat, TBBM Surabaya, TBBM Jakarta Group TBBM Makasar, Makasar TBBM Kertapati Kertapati, TBBM Pontianak Pontianak, TBBM Medan dan TBBM Banjarmasin ( 9 lokasi )

2.

PT. PLN (Persero)

PJB UP Gresik, UP Paiton, PJB UP Muara Tawar, PLN Sektor AsamAsam PLN Sektor Belawan, Asam, Belawan PLN Sektro Tello, Tello PLN Pembangkitan Tanjung Jati B, PJB UP Muara Karang, PJB UP Cirata, PLN AP2B Sulselbar, PLN P3B Limo Cinere, PLN Sektor Tarahan, PJB UP Brantas, PLN Dis Jaya, PLN UP Bakaru, PLN Sektor Keramasan dan PLN P3b Sumatera. Sumatera ( 16 lokasi )

3.

PT. Indonesia Power

UBP Suralaya, UBP Bali, UBP Kamojang, UBP Priok, UBP Grati, UBP Semarang, UBP Mrica, UBP Saguling, UBP Bali ( 9 lokasi )

4.

Perusahaan lainnya :

Holcim Indonesia (Narogong dan Cilacap), Pabrik Kertas Ciwi Kimia, PT. Wijaya Karya, Conoco Phillips (Suban dan Grissik), Indocement Tunggal Prakarsa (Cirebon, Tarjun), Kaltim Prima Coal, Waskita Karya, Krakatau Steel Steel, Semen Padang Padang. ( 12 lokasi ) Jumlah 46 Perusahaan (9+16+9+12)

53

Keuntungan penerapan SMP ? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 9.

Meningkatkan citra perusahaan – membangun reputasi Meningkatkan g kinerja j di lingkungan g g p perusahaan Meningkatkan efisiensi kegiatan / meningkatkan produktifitas Memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan pengukuran dan tindakan perbaikan (plan, do, check, act – corrective action) Meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Mengurangi risiko usaha / mencegah kerugian Meningkatkan g daya y saing g Meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan Menjamin keberlangsungan usaha DITBINMAS BAHARKAM POLRI

54

Sasaran Strategis Penerapan SMP 1.

merupakan salah satu pedoman pembinaan thd masyarakat model kawasan industri dlm menyelenggarakan pengamanan swakarsa swakarsa..

2.

keamanan swakarsa pada industrial security ditangani g oleh p pelaku yyang gp profesional dan bisa dipertanggung jawabkan

3.

diharapkan pengguanaan kekuatan Polri lebih efisien f terfokus f k pada d pelayanan l k keamanan d di sektor publik publik//umum


55

Penerapan SMP Krakatau Steel

Recommend Documents