PEMIKIRAN EKONOMI AL-SYATIBI
ABSTRACT ..................................................................
A. PENDAHULUAN
Sejarah ekonomi Islam tidak muncul dan berkembang begitu saja. Melainkan melalui bertahap-tahap. Sepanjang sejarah ekonomi Islam, para pemikir dan pemimpin muslim sudah mengembangkan berbagai gagasan ekonomnya sedemikian rupa, sehingga mengharuskan kita untuk menganggap mereka sebagai pencetus ekonomi Islam sesungguhnya. Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian para fuqaha, mufassir, filsuf, sosiolog, dan politikus. Sejumlah cendekiawan muslim terkemuka, sepaerti Abu Yusuf (w. 182 H), al-Syabani (w. 189 H), Abu Ubaid (w. 224 H), Al-Ghazali (w.505 H), Al-Syatibi (w. 790 H) dan lain sebagainya. Dalam makalah ini akan menjelaskan riwayat Al-Syatibi Al-S yatibi beserta pemikiran ekonomi Islamnya.
B. RIWAYAT HIDUP
Al-Syatibi adalah seorang cendikiawan muslim yang belum terkenal di masanya. Beliau bernama lengkap Ibrahim bin b in Musa, bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Ghamathi Abu Ishak, yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Syatibi yang dijuluki dengan Al-Imam dengan Al-Imam Al-Alaamah (yang sangat dalam ilmu pengetahuannya), Al-Muhaqqiq pengetahuannya), Al-Muhaqqiq (yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan dan kemudian memberi solusi) , , Al-Qudwah (yang Al-Qudwah (yang pantas diikuti) , , Al-Hafizh (yang telah menghafal dan menjaga ribuan hadits) dan Al-Mujtahid dan Al-Mujtahid (yang mampu 1
mendayagunakan kemampuan untuk menghasilkan hukum) . Kata “Al“Al-Syatibi” yang Syatibi” yang merupakan 2
„alam laqab „alam laqab yang dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatibah atau Jativa), yang 3
terletak di kawasan Spanyol bagian timur . Dan beliau berasal dari Suku Arab Lakhmi. Meskipun Al-Syatibi dinisbatkan kepada negeri itu, diduga keras ia tidak lahir di sana. Karena kota tersebut sebelumya telah dikuasai oleh orang-orang Kristen atau jatuh ke tangan Kristen,
1
Imam Al-Syatibi, 2006. Al2006. Al- I’tisham, I’tisham, Diterjemahkan oleh : Shalahuddin Sabki dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, hal. xvii 2 Nama julukan yang sering dipanggil tiap harinya 3 H. Adiwarman Azwar Karim, 2012. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed, 3 Cet, 5hal. 378 1
dan orang-orang Islam telah diusir dari sana sejak tahun 1247 (645 H) atau hampir satu abad 4
sebelum Al-Syatibi dilahirkan . Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat. Karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan 5
berdirinya Universitas Granada . Dalam bermadzhab, Al-Syatibi menganut madzhab Maliki dan mendalami berbagai ilmu, baik berupa berup a ‘ulum al‘ulum al-wasa’il wasa’il (metode) (metode) maupun ‘ulum maqashid ‘ulum maqashid (esensi dan hakikat). Al-Syatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami: 1. Bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkhar al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad Al-Syatibi dan Abu Ja‟far al-Syaqwari. al-Syaqwari. 2. Hadis dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani. 3. Ilmu kalam dal falsafah dari Abu Ali Mansur al-Zawawi. 4. Ilmu ushul fiqih dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad bin Ahmad al-Miqarri dan Abu Abdillah bin Ah,ad al-Syarif al-Tilimsani. 5. Ilmu sastra dari Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasymi Di samping ia bertemu langsung atau belajar langsung kepada gurunya di atas, ia juga melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibn Ibad al-Nasfi al-Rundi. Walaupun Al-Syatibi banyak mempelajari ilmu, namun ia lebih berminat terhadap bahasa Arab, khususnya ushul fiqih. Karena metode dan falsafah fiqih Islam merupakan faktor penentu terhadap kekuatan dan kelemahan fiqih dalam menanggapi perubahan sosial. Pemikiran Al-Syatibi dapat ditelusuri melalui karya-karya ilmiyahnya yang dapat 6
dikelompokkan menjadi dua kelompok : 1. karya-karya yang tidak diterbitkan yaitu, (a) Syarh jalil „ala „ala Al-Khulasah fi An-Nahw, (b) Khiyar Al-Majalis (syarh kitab jual beli dari shahih Al-Bukhari), (c) Syarh Rajz Ibn Malik fi An-Nahw, (d) Unwan Al-Ittifaq fi Ilm Al-Isytiqaq, dan (e) Ushul An-Nahw.
4
H. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ibid, hal 379 H. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Loc.Cit 6 H. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ibid, hal , hal , 385 5
2
2. kelompok kitab yang diterbitkan yaitu, (a) Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah, (b) AlItisham , dan (c) Al-Ifadat wa Al-Irsyadat.
C. Kehidupan Politik
Al-Syatibi hidup pada masa di mana Granada pada saat itu banyak terjadi perubahan baik dari segi sosio-religius, politik, ekonomi dan hukum yang berpengaruh terhadap pola pikir AlSyatibi. Dari segi politiknya, Al-Syatibi hidup pada masa perubahan sosial pada abad ke-14 yang disebabkan berakhirnya masa chaos pada abad ke-13 ketika terjadi invasi Mongol ke wilayah Timur Muslim dan pesatnya perkembangan Kristen di Barat Muslim. Dari penelitian Muhammad Khalid Mas‟ud, Mas‟ud, keberhasilan Sultan Muhammad V dalam menciptakan stabilitas politik dapat dipahami dari dua faktor. Pertama faktor. Pertama,, keberhasilannya menjaga stabilitas politik luar negerinya, sejumlah kerajaan Kristen di utara dan rival sesama kekuasaan Muslim di Afrika Utara, dengan cara selalu mengganti perjanjian-perjanjian damai dan intrik-intrik dalam istana, friksi-friksi yang berlomba-lomba mencuri kekuasaan. Kedua, Kedua, selalu memegang kendali kekuatan militer di internal kerajaan. Stabilitas politik ini menghasilkan situasi yang damai dan salah satu manfaatnya dalam dunia keilmuan adalah terkondisikannya kesempatan yang lebih luas untuk melakukan evaluasi dan produksi pemikiran. Hal ini terlihat dengan lahirnya karya-karya masterpiece para intelektual muslim. Di Afrika Utara, Ibnu Khaldun (784 H/ 1382 M) menulis filsafat sejarah, di Syiria, Ibnu Taimiyah (728 H/ 1328 M) mengkaji ilmu politik dan teori hukum, di Persia, al-„Iji al-„Iji (754 H/ 1355 M) meresistematisir teologi Sunni, dan di Spanyol, al-Syatibi memproduksi filsafat 7
hukum Islam . Beberapa tahun sebelumnya, jatuhnya kekuasaan dinasti Muwahhidun menyebabkan chaos politik di Spanyol. Span yol. Dalam kondisi krisis ini ada dua tokoh yang mucul ke panggung pang gung politik, po litik, Ibn Hud di Marcia dan Ibn al-Ahmar di Arjona. Ibn Hud adalah rival politik Ibn Ahmar setelah runtuhnya dinasti Muwahhidun. Setelah sempat menguasai sejumlah kota seperti Almeria, Malaga, Granada, Seville dan sebagian besar Spanyol, Ibn Hud dilantik oleh penguasa dinasti Abasiyyah yaitu al-Muntasir Billah. Namun selang beberapa tahun, Ibn Ahmar berhasil merebut tampuk kepemimpinan Ibn Hud kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 634 H
7
H. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ibid, hal , hal , 390 3
dan menyatakan diri sebagai Sultan Andalusia dengan menyandang gelar al-Galib Billah. AlGalib Billah yang menjadi cikal Bani Nasr atau Bani Ahmar, menjadikan Granada sebagai pusat 8
pemerintahan . Bani Nasr membangun pondasi politiknya dengan cukup kuat, terbukti bertahan sampai dua abad. Hubungan diplomatik dengan luar negeri yang Kristen, Ferdinand III penguasa Castille, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian atau genjatan senjata pada tahun 643 H. Namun di sisi lain, dia juga menyerukan jihad kepada suku-suku Afrika dan meminta back up kekuatan Bani Marin di Maroko, sebagai dinasti terkuat pasca dinasti Muwahidun. Kondisi strategis ini bertahan hingga kekuasaan beralih ke putra mahkota yaitu alGani Billah atau Sultan Muhammad V. Di masa Gani Billah, fuqaha memiliki posisi kuat dalam konstelasi perpolitikan. Hal ini merupakan ciri khas dalam sejarah Islam di Spanyol. Kondisi ini merupakan salah satu sebab mengapa mazhab Maliki menjadi mazhab negara waktu itu. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat Granada tidaklah sekonservatif para elit ulamanya di strukutur politik. Masyarakat cukup inklusif dan fleksibel dalam relasi sosialnya, mengingat interaksinya dengan orang-orang Kristen cukup intens baik dalam relasi sosial maupun bisnis. Status quo para fuqaha dengan otoritas syari‟ahnya syari‟ahnya ini mendapat perlawanan dengan bermunculannya gerakan-gerakan gerakan -gerakan tasawuf, filsafat dan teologi. Tiga orang dari gerakan tasawuf, Abu Bakar Muhammad dari Cordova, Ibn al-Arif dari Almeria dan Ibn Barrajan dari Seville berhasil ditumpas. Ibn Barrajan mengkritik fuqaha Maliki yang sangat mengabaikan hadis. Gerakan-gerakan ini juga kelak mempengaruhi kedinamisan pemikiran al-Syatibi. Terlihat ketika al-Syatibi, meskipun Muhammad Makhluf menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalus, tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering memuji Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah al-Syari‘ah sendiri sendiri disusun oleh al-Syatibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara 9
Madzhab Maliki dan Hanafi.
Al-Syatibi pernah menentang para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan bid‟ah mengembalikan bid‟ah ke ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara al-Syatibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat terelakkan. 8
H. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ibid, hal , hal , 391 H. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ibid, hal , hal , 394
9
4
Setiap kali dia berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada nas. Karena itulah, dia dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap keluar dari agama. Ia mengkritik gerakan tasawuf para ulama yang menyimpang saat itu. Fatwa al-Syatibi tentang praktek tasawuf yang menyimpang ini juga dikuatkan oleh seorang ulama ahli tasawuf saat itu Abu al-Hasan al-Nawawi. Al-Syatibi juga menyoroti ta„ashub berlebihan ta„ashub berlebihan yang dipraktekan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia terhadap madzhab Maliki. Mereka memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masyarakat Andalus memegang erat madzhab Maliki ini sejak raja mereka Hisyam al-Awwal bin Abdurrahman alDakhil yang memerintah pada tahun 173-180H menjadikan madzhab ini sebagai madzhab 10
negara .
D. Pemikiran Hukum Al-Syatibi
Teori hukum Islam yang muncul pada abad ke delapan dan kemudian mendominasi pamikiran para ahli hukum Muslim memandang naskah/teks sebagai normatif. Teori ini menekankan metode panalaran hukum deduktif dan analogis. Al-Syatibi mengkritik metode ini karena sewenang-wenang, sebab seorang ahli hukum dapat memilih suatu teks yang sesuai dengannya. Oleh sebab itu, beliau menganjurkan metode penalaran induktif dalam naskah serta dalam praktek. Beliau mendeduksi bahwa hukum syariah didasarkan pada prinsip kemaslahatan 11
bagi manusia . Al-Syatibi menyimpulkan bahwa hukum syariah dimaksudkan untuk melindungi lima kepentingan manusia yang pokok: agama, jiwa, repreduksi, harta dan akal budi. Dia pun mengemukakan bahwa kelima kepentingan pokok ini diakui secara universal oleh segenap bangsa-bangsa lain. Beliau mengembangkan sebuah model hukum Islam yang terdiri atas tiga 12
lingkaran konsentris . Lingkaran paling dalam memuat hukum-hukum esensial yang berkenaan dengan kelima kepentingan pokok. Lingkaran kedua meliputi hukum-hukum dan praktek-praktek yang tidak secara lansung berhubungan dengan hukum-hukum tersebut di atas melainkan diasimilasikan ke 10
H. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ibid, hal. 395 Dick Van der Meij , , 2013 2013.. Dinamika Kontemporer Dalam Masyarakat Islam . editor Dick Van der Meij,-Jakarta: Inis, hal.8 12 Muhammad Khalid Masud, 1996. Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran alSyatibi, Bandung: Penerbit Pustaka, cet.ke-1, hal. 111 11
5
dalam syariah dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Beliau memberikan contoh tentang peraktek qirad , atau kemitraan diam-diam, yang dikenal juga sebagai mudharabah. Lembaga qirad berasal dari praktek perdagangan pra-Islam di Mekah. Orang-orang Mekah mendepositokan uang tunai dan barang kepada para pedagang yang melancong ke utara dan selatan Arab. Pada kepulangannya, para pedagang tersebut akan membagi keuntunagn dengan para penabung. Aturan-aturan syariah yang tegas tidak akan membolehkan transaksi-transaksi semacam itudisebabkan oleh resiko,ketidakpastikan, dan spekulasi yang terkandung di dalamnya. Hukum dari para ahli hukum mengasimilasikan praktek ini ke dalam sistemnya dengan sangat berhasil sehingga kaum Islamis saat ini menggambarkannya sebagai corak keuangan Islam dan sebagai alternatif yang mungkin bagi model-model kapitalis kap italis dan sosialis. Yang ketiga, lingkaran paling luar terdiri atas hukum-hukum yang diisi denagn unsurunsur praktek sosial yang lebih halus seperti kesopanan, kebersihan, dan norma-norma budaya lainnya. Syariah mengadopsi unsur-unsur ini, sebab semua ini mencerminkan kepatutan dan pilihan-pilihan budaya di dalam suatu masyarakat. Al-Syatibi, misalnya, menjelaskan bahwa pergi keluar rumah tanpa menutup kepala dipandang sebagai sebuah pelanggaran di Timur, sementara menutup kepala juga tidak dipandang sebagai suatu kebajikan di Barat. Jika AlSyatibi menulis ini di Perancis, boleh jadi beliau akan menambahkan bahwa pada sejumlah Negara Eropa, seorang wanita yang menutup kepalanya dipandang sebagai pelanggaran 13
kesopanan . Al-Syatibi membagi hukum syariah ke dalam ibadat dan adat. Ibadat, atau kewajibankewajiban ritual, melindungi kepentingan-kepentingan agama. Hukum-hukum ibadat berada di luar penalaran manusia sebab kebaikan yang dikandung olehnya tidak dapat ditentukan oleh pengalaman manusia. m anusia. Adat, atas hukum-hukum syariah lainnya, lainn ya, tentu saja ada di dalam d alam lingkup penalaran manusia. Al-Syatibi menguraikan lebih lanjut tentang bagaimana adat menentukan hal yang baik dan yang buruk dan syariah mengesahkan hasil-hasilnya. Ia menjelaskan bahwa maslahah, atau kebaikan, tidak berada dalam bentuk yang murni dan mutlak. Ia selalu bercampur dengan ketidaksenangan, kesulitan, atau aspek-aspek perasaan sakit lainnya, sebab dunia maya ini tercipta dari perpaduan hal-hal yang berlawanan. Pengalaman manusia menentukan apa yang baik dan yang buruk dengan melihat apa yang menonjol dalam suatu masalah tertentu. Jika u nsur
13
Muhammad Khalid Masud, 1996. Filsafat 1996. Filsafat Hukum Islam: Op.Cit, hal. Op.Cit, hal. 135 6
kebaikan lebih banyak, maka ia disebut baik. Syariah mengesahkan kriteria ini dengan 14
menguatkan temuan-temuan penalaran manusia.
Al-Syatibi mengkaji hukum-hukum Quran dengan menempatkannya dalam sejarah. Dia menemukannya sangat erat dengan praktek-praktek lokal. Beliau membedakan antara hukumhukum yang diwahyukan di Madinah dan hukum-hukum yang diwahyukan di Madinah dan hukum-hukum yang diwahyukan di Mekah. Ayat-ayat Makkiyah menunjuk kepada normanorma dasar dan merupakan tujuan dari hukum Islam. Ayat-ayat Madaniyah menunjuk kepada hukum-hukum yang nyata. Hukum-hukum ini merupakan penerapan lokal secara rinci dari norma-norma universal ayat-ayat makkiyyah. Al-Syatibi melakukan pengamatan yang sangat berarti mengenai sejarah hukum Islam. Ia menjelaskan bahwa hukum Islam menghadapi masalah-masalah serius jika para ahli hukum mengabaikan prinsip-prinsip universal ayat-ayat Makkiyyah dan mengabaikan metode induktif dalam menghadapi kebudayaan-kebudayaan baru. Metode penalaran hukum dari Al-Syatibi tentang premis-premis tujuan syariah dapat diterapkan secara universal. Menurut beliau, seorang ahli hukum non-Muslim pun dapat melakukan ijtihad atas dasar metode ini. Pendek kata, Al-Syatibi menemukan landasan normatif syariah yang berakar secara mendalamdalam penalaran manusia, dan praktek-praktek serta 15
ukuran-ukuran sosial .
E. Konsep Muqashid al-Syari’ah al-Syari’ah
Sebagai sumber utama agama Islam, Alquran mengundang berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan alquran dalam tiga bagian besar yaitu, aqidah, akhlak, dan syariah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlak berkaitan dengan etika dan syariah berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang muncul dari aqwal aqwal (perkataan) (perkataan) dan af’al af’al (perbuatan). (perbuatan). Kelompok terakhir (syariah), dalam sistematika hukum Islam, dibagi dua hal, yakni ibadah (habl (habl 16
min Allah) dan muamalah(habl muamalah(habl min al-nas) . Lebih lanjut dijelaskan oleh Adiwarman Karim yang juga beliau kutip dari buku karangan Fazlurrahman bahwa Alquran tidak membuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam
14
Muhammad Khalid Masud, 1996. Filsafat 1996. Filsafat Hukum Islam: Ibid, hal. Ibid, hal. 149 Dick Van der Meij , , 2013 2013.. Dinamika Kontemporer Dalam Masyarakat Islam. Op.Cit ., ., hal. 20 16 Abdul Wahab Khallaf, 1968 „ Ilm Ushul Fiqh, Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, hal. 32. 15
7
Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, nabi Muhammad saw.menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Kedua sumber inilah (Alquran dan hadis Nabi) yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengambangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah. Dalam kerangka ini, Al-Syatibi mengemukakan konsep muqashid al-syariah. Secara
bahasa, muqashid
al-syariah tediri
dari
dua
kata,
yakni muqashid dan al-
syariah.. Muqashid syariah Muqashid berarti berarti kesengajaan atau tujuan , sedangkan al-syariah al-syariah berarti jalan meuju 17
sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan
Dalam bukunya al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah,Al-Syatibi menyebutkan pengertian muqashid al-Syariah, yaitu, “Sesungguhnya Syariah bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.” 18
Jika dilihat dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Al-Syatibi tujuan Syariah adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan, dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dalam syariah mengangkut perlindungan muqashid al-syariah yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. AlSyatibi menjelaskan bahwa syariah berurusan dengan perlindunganmushalih, perlindunganmushalih, baik baik dengan cara yang positif , seperti demi menjaga eksistensi mashalih, syariah mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan mashalih; maupun dengan cara preventif, seperti syariah mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara actual atau potensial merusak mashalih. 1. Pembagian maqasid al-syari’ah al-syari ’ah
Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqashid maqashid menjadi menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. a. Dharuriyat
17 18
H. Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Islam , Op.Cit, hal.318 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), jilid 2, hal. 374. 8
Jenis maqashid ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam 19
kehidupan manusia , yang mencakup; 1) Agama (din), 2) Kehidupan (nafs), 3) Pendidikan („aql), 4) Keturunan (nasl), dan 20
5) Harta (mal) . Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh, penunaian hukum islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk 21
pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta . b. Hajiyat Jenjang ini merupakan pelangkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi 22
jenjang dharuriyat . Jenis maqashid ini dimaksudkan untuk mempermudah kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Contoh jenis maqashid maqashid ini ini antara lain mencakup kebolehan
untuk
melaksanakan
akad mudharabah,
musaqat,
muzara’ah dan bai
salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan 23
kehidupan atau menghilangkan kesulitan mausia di dunia . c. Tahsiniyat Jenjang ini merupakan penambah bentuk kesenangan dan keindahan dharuriyatdan 24
hajiyat . Tujuan jenis maqashid yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan 19
H. Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Op. Cit, hal 319 Muhammad Muflih, M.A. 2006. Perilaku 2006. Perilaku Konsumen Dalam Perspektof Ilmu Ekonomi Islam Islam,, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., hal.66 21 H. Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Op. Cit, hal 320 22 Muhammad Muflih, M.A. Perilaku M.A. Perilaku Konsumen Dalam Perspektof Ilmu Ekonomi Islam, Op.Cit, hal. 66 23 H. Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Op. Cit, hal 321 24 Muhammad Muflih, M.A. Perilaku M.A. Perilaku Konsumen Dalam Perspektof Ilmu Ekonomi Islam, Loc. Cit, hal.66 20
9
manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan arau mengurangi berbagai kesulitan, tetap hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia. Contoh jenis maqashid ini ini antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan 25
bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan . Lima kebutuhan dhaririyat (esensial) yang mencakup din, nafs, aql nasl, dan mal merupakan
satu
kesatuan
yang
tak
dapat
dipisahkan.
Manusia
hanya
dapat
melangsungkan hidupnya dengan baik jika kelima macam kebutuhan itu terpenuhi dengan baik pula. Maka orientasi yang dibangun dalam melakukan produksi adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi muslimdalam mengarahkan kegiatan produksinyauntuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang lima 26
tersebut . 2. Korelasi Antara Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat
Dari hasil penelaahannya secara lebih mendalam, Al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara dharuriyah, hajiyat, dan dantahsiniyat tahsiniyat sebagai berikut: a. Maqashid dharuriyat merupakan dasar bagi maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat. b. Kerusakan pada maqashid dharuriyat akan dharuriyat akan membawa kerusakan pula pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat. c. Sebaliknya, kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat tidak dapat merusak maqashid dharuriyat. d. Keusakan
pada maqashid
hajiyat dan maqashid
tahsiniyat yang tahsiniyat yang
bersifat
absolut
terkadang dapat merusak maqashid maqashid dharuriyat. e. Pemeliharaan
maqashid
hajiyat
dan
maqashid
tahsiniyat
diperlukan
demi
pemeliharaan maqashid dharuriyat secara tepat. Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat muqashid muqashid tersebut tersebut tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi Al-Syatibi, tingkat hajiyat merupakan penyempurnaan tingkat dharuriyat , tingkat tahsiniyat merupakan penyempurnaan tingkat hajiyat , sedangkan tingkat dharuriyat 27
menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat .
25
H. Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Loc. Cit, hal 321 Eko Suprayitno, M.Si, 2008. Ekonomi 2008. Ekonomi Mikro Perspektif Islam.Malang: Islam. Malang: UIN Malang Press., hal.185 27 H. Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Loc. Cit, hal 321 26
10
Pengklasifikasian yang dilakukan Al-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok p okok itu dalam kehidupan manusia. Disamping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan 28
Allah Swt. dalam rangka mewujudkn kemaslahatan manusia .
F. Pandangan Al-Syatibi dalam Bidang ekonomi
1. Objek kepemilikan Pada dasarnya, Al-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun, ketika kepemilikan tersebut dapat menghilangkan atau menghalangi kepemilikan orang lain terhadap setiap sumberdaya yang pada dasarnya itu adalah milik umum, artinya ketika benda tersebut itu yang semula adalah milik bersama “pemberian Allah “pemberian Allah terhadap orang banyak”, orang banyak”, al-Syatibi al-Syatibi memangkas kepemilikan individu itu terhadap benda yang ditujukan oleh Allah kepada semua mahluk. Dalam hal ini contohnya air, baik itu air yang ada di sungai maupun di laut itu adalah anugerah Ilahi kepada semua mahluk. Jadi setiap individu tidak boleh mengklaim bahwa air tersebut adalah milik individu. Dalam individu. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu: air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase; dan air yang dapat dijadikan sebagi objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah 29
meilik individu . 2. Pajak Dikutip dari tulisan Muhammad Khalid Masud dalam bukunya yang berjudul Shatibi‟s Philosophy of Islamic law, dikatakan bahwa dalam tiga fatawa Al-Syatibi yang menyangkut tentang pajak, Syatibi berangkat dari sudut pandang tradisoinal. Lopez Ortiz menerjemahkan hal ini sebagai kemampuan dari seorang ahli ekonomi. Dua dari fatwa tersebut menyangkut tentang kharaj dan zakat. Pada saat keadaan keuangan memburuk, Sultan memungut pajak tambahan. Salah satu dari pengutipan ini adalah pajak pada pembangunan dinding di sekitar Granada. Mufti dari
28
Asafri Jaya Bakri, 1996. Konsep Muqashid Syariah Menurut Al-Syatibi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1 hal. 73. 29 Karnaen A. Perwataatmadja dan Anis Byarwati, 2008. Jejak Rekam Ekonomi Islam :Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan , Jakarta: Cicero Publishing, hal. 162 11
Granada yakni Ibnu Lubb, mengumumkan pajak-pajak yang tidak sah, karena pajak-pajak 30
tersebut tidak ada dalam Syariah. Syatibi tidak setuju dengan Ibnu Lubb . 31
Menurut Syahtibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah . Yang ia maksud sebagai maslahah di sini yaitu sesuatu yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan manusia, terpenuhinya kebutuhan manusia dan diperolehnya apa yang diperlukan oleh sifat 32
emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak . Sebagaimana pendapat pendahulunya, al-Ghazali al-Ghazali dan Ibnul Farra‟, ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Jika ditinjau dari defenisi maslahah ini, tanggung jawab Bait al-Mal (baca: Negara) menjadi luas dan fleksibel. Konsekuensinya, pembelanjaan publik memiliki ruang lingkup luas yang dibatasi oleh 33
maslahah . Ini menunjukkan, Negara wajib menggunakan dana publik untuk jenis aktivitas yang dapat memajukan maslahah. Yang termasuk wajib berarti pelaksanaannya bukan menjadi kewajiban individu tertentu, tapi pelaksanaannya berpindah ke seluruh individu, sehingga kepentingan
umum
terpelihara,
yang
tanpanya
kepentingan
individu
tidak
akan
aman. Yang Dalam kondisi tidak mampu melaksanakannya, masyarakat bisa bisa mengalihkannya kepada baitul mal dan menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, menurut Syahtibi, pemerintah dapat memungut pajak-pajak baru terhadap 34
rakyatnya meski pajak-pajak tersebut belum dikenal sebelumnya dalam sejarah Islam .
G. Wawasan Syahtibi tentang Ekonomi Modern
Dari pemaparan konsep Maqashid konsep Maqashid Al-Syariah di atas, terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syatibi menggunakan istilah maslahah maslahah untuk untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban
30
Muhammad Khalid Masud, 1784. Shatibi’s Phylosophy of Islamic Law, Law, (India (New Delhi): Nusrat Ali Nasri for KITAB BHAHAN, hal.94. 31 Abu Abas Ahmad al-Wansharisi, 1314/1941. Al1314/1941. Al- Mi’yar Mi’yar al Mu’rib wa’l - Jami’ al - Mughrib ‘an Fatawan’ahl Ifriqiya wal-Maghrib., wal-Maghrib ., hal.187 32 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah, Op. Cit, hal..25 33 Dr. Sabahuddin Azmi, 2005. Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal , Bandung: Penerbit Nusantara, hal.187 34 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah, Op. Cit, hal. 177 12
agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (needs). Bila ditelaah dari sudut pandang ilmu manajemen kontemporer, konsep Maqashid konsep Maqashid alSyariah mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep motivasi. Seperti yang telah kita kenal, konsep motivasi lahir seiring dengan munculnya permasalahan “mengapa” seorang berperilaku. Motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai seluruh kondisi usaha keras yang timbul dari dalam diri manusia yang digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan, dan 35
sebagainya . Bila dikaitkan dengan konsep maqashid al-Syariah, jelas al-Syariah, jelas bahwa dalam pandangan p andangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologi. Motivasi itu sendiri meliputi usaha, ketekunan, dan 36
tujuan . Dalam pandangan al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah (kepentingan umum). Dengan mengutip pendapat dari para pendahulunya, ia mengatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini masyarakat bisa mengalihkan kepada baitul mal serta menyubangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakaan pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum dikenal dalam d alam sejarah Islam. Dari pemaparan konsep Maqashid al-Syatibi di atas, terlihat jelas bahwa syari‟ah menginginkan setiap individu memerhatikan kesejahteraan mereka. Manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan serta didefinisikan syari‟ah syari‟ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai sebagai kebutuhan (needs). Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktifitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini merupakan kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia 35
James H. Donnely, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, 1998. Fundamentals of Management , (New York: Irwin McGraw-Hill, hal. 267. 36 James H. Donnely, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, 1998. Fundamentals of Management, Ibid I bid , hal. 268 13
berkewajiban mengatasi berbagai persoalan ekon ominya. Oleh karena itu, problematika p roblematika ekonomi dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan dengan sumber daya alam yang tersedia. Konsep yang dikemukakan asy-Syahtibi ini mempunyai keunggulan komparatif yang signifikan dibandingkan dengan konsep kebutuhan Abraham Maslow yang dikenal dengan konsep hierarchy of needs. needs. Dalam konsep tersebut Maslow berpendapat bahwa garis hirarkis kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritas terdiri dari: 1.
Kebutuhan Fisiologi ( Physiological Physiological Needs ), mencakup kebutuhan dasar manusia, seperti makan dan minum. Jika belum terpenuhi, kebutuhan dasar ini akan menjadi prioritas manusia dan mengenyampingkan seluruh kebutuhan hidup lainnya.
2.
Kebutuhan Keamanan (Safety (Safety Needs), Needs), mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi.
3.
Kebutuhan Sosial (Social (Social Needs), Needs), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih saying, dan persahabatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan memengaruhi kesehatan jiwa seseorang.
4.
Kebutuhan Penghargaan ( Esteem Esteem Needs N eeds), ), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Pemenuhan kebutuan ini akan memengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang
5.
Kebutuhan Aktualisasi (Self (Self Actualization Needs), Needs), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri. Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi. Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan di atas sepenuhnya telah
terakomodasi
dalam
konsep Maqashidus
Syari’ah .
bahkan
lebih
komprehensif
karena
menempatkan agama sebagai kebutuhan dasar manusia, satu hal yang luput dari perhatian Maslow. Dalam perspektif Islam, berpijak pada doktrin agama yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia dalam rangka memperoleh maslahah di dunia dan akhirat merupakan kewajiban agama, manusia akan termotivasi untuk selalu berkreasi dan bekerja keras. Hal ini pada akhirnya tentu 37
akan meningkatkan produktifitas kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi keseluruhan.
37
Karnaen A. Perwataatmadja dan Anis Byarwati, Jejak Byarwati, Jejak Rekam Ekonomi Islam :Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan , Op.Cit, hal. 162 14
H. Kesimpulan
Al-Syatibi menyimpulkan bahwa hukum syariah dimaksudkan untuk melindungi lima kepentingan manusia yang pokok: agama, jiwa, repreduksi, harta dan akal budi. Al-Syatibi membagi hukum syariah ke dalam ibadat dan adat. Ibadat, atau kewajibankewajiban ritual, melindungi kepentingan-kepentingan agama, Adat, atas hukum-hukum syariah lainnya, berada di dalam lingkup penalaran manusia. Yang dimaksud dengan muqashid al-Syariah, yaitu bahwa sesungguhnya Syariah bertujuan untuk
kemaslahatan
manusia
di
dunia
dan
di
akhirat.
Konsep Maqashid Konsep Maqashid
Al-
Syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka dan Al-Syatibi Al -Syatibi menggunakan istilah maslahah maslahah untuk untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Al-Syatibi membagi maqashid al-syariah menjadi tiga bagian, yaitu: 1. Dharuriyat, mencakup Agama (din), Kehidupan (nafs), Pendidikan („aql), Keturunan (nasl), dan Harta (mal). 2. Hajiyat 3. Tahsiniyat Beberapa Pemikiran Ekonomi Syathibi yakni di bidang obyek kepemilikan dan pajak; 1. Obyek Kepemilikan Pada dasarnya, Syahtibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Pajak Menurut Syahtibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah maslahah.. Yang ia maksud sebagai maslahah di sini yaitu sesuatu yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan manusia, terpenuhinya kebutuhan manusia dan diperolehnya apa yang diperlukan oleh sifat emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.
15
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab Khallaf, 1968 „ Ilm Ilm Ushul Fiqh, Kairo: Dar al-Kuwaitiyah Abu Abas Ahmad al-Wansharisi, 1314/1941. Al- Mi’yar Mi’yar al Mu’rib wa’l - Jami’ Jami’ al - Mughrib Mughrib ‘an Fatawan’ahl Ifriqiya wal -Maghrib -Maghrib Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), jilid Asafri Jaya Bakri, 1996. Konsep Muqashid Syariah Menurut Al-Syatibi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1 Dick Van der Meij , , 2013 2013.. Dinamika Kontemporer Dalam Masyarakat Islam. Islam. editor Dick Van der Meij,-- Jakarta: Inis Dr. Sabahuddin Azmi, 2005. 2005. Menimbang Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal , Bandung: Penerbit Nusantara Eko Suprayitno, M.Si, 2008. Ekonomi 2008. Ekonomi Mikro Perspektif Islam.Malang: Islam.Malang: UIN Malang Press H. Adiwarman Azwar Karim, 2012. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed, 3 Cet, 5 Imam Al-Syatibi, 2006. Al- I’tisham, I’tisham, Diterjemahkan oleh : Shalahuddin Sabki dkk. Jakarta: Pustaka Azzam James H. Donnely, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, 1998. Fundamentals of Management , (New York: Irwin McGraw-Hill Karnaen A. Perwataatmadja dan Anis Byarwati, 2008. Jejak Rekam Ekonomi Islam :Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan, Kekhalifahan, Jakarta: Cicero Publishing Muhammad Khalid Masud, 1996. Filsafat 1996. Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran alal Syatibi, Bandung: Penerbit Pustaka, cet.ke-1 Muhammad Muflih, M.A. 2006. Perilaku Konsumen Dalam Perspektof Ilmu Ekonomi Islam Islam,, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
16
