Pedoman pelaksanaan PPIP 2011

PEDOMAN PELAKSANAAN TAHUN 2011

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pedoman Pelaksanaan

Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2011 dapat diterbitkan. Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2011 ini menjadi acuan bagi para pelaksana program di tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan desa-desa sasaran dalam menyelenggarakan program. Buku pedoman ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi para pemerhati pembangunan perdesaan berbasis pemberdayaan. PPIP merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program ini dilaksanakan dengan memfokuskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan, peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat serta peningkatan kapasitas stakeholders dalam penyelenggaraan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dana Bantuan langsung Masyarakat yang disalurkan melalui PPIP sebesar Rp 250 juta per desa, merupakan dana stimulan pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat desa sasaran untuk menjadi pendorong bagi peningkatan pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat desa, dengan memberikan peran yang besar kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta memanfaatkan dan mengelolanya sendiri. Pelaksanaan PPIP juga diharapkan dapat membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan desanya dengan menyusun Usulan Prioritas Desa (UPD) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya. Penyelenggaraan program dilakukan secara berjenjang dan bertahap mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan dan pemeliharaannya, dimana dalam setiap pelaksanaan melibatkan masyarakat secara luas terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan. Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat didampingi dan dibimbing oleh fasilitator dan tenaga ahli konsultan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan, serta Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. Peran pemerintah daerah selaku pembina pembangunan di wilayahnya diharapkan dapat mendukung secara optimal penyelanggaraan PPIP ini dengan memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat dalam menyelenggarakan program dan mewujudkan harmonisasi program dan koordinasi yang lebih optimal. Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2011 ini merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya yang disusun berdasarkan hasil evaluasi, pembelajaran dan masukan dari berbagai pihak.

Sambutan


Kami harapkan, pedoman-pedoman ini dapat dipahami, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan, sehingga program ini dapat mencapai tujuan, sasaran dan kinerja seperti yang diharapkan.

Direktur Jenderal Cipta Karya

Budi Yuwono P. NIP. 110020173

Sambutan

GLOSSARY APBD APBDes APBN BAPPD Bappenas Bappeprop Bappekab BPD DIPA DPR DPRD HU IPAS KD KMK KMP KPA KPP KPPN LKD OMS Ormas PAH Kemen PDT PMA PODES PPA PPIP PPK PKPS BBM PNPM Mandiri Pokja PNPM Mandiri Pokmas PU RAB RKM RPJM SAI Satker SD SE SP3 SPM SPP SP2D TAMK TAMPr

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi : Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten : Badan Permusyawaratan Desa : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran : Dewan Perwakilan Rakyat : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Hidran Umum : Instalasi Pengolah Air Sederhana : Kader Desa : Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota : Konsultan Manajemen Pusat : Kuasa Pengguna Anggaran : Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara : Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara : Lembaga Kemasyarakatan Desa : Organisasi Masyarakat Setempat : Organisasi Masyarakat : Penampung Air Hujan : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal : Perlindungan Mata Air : Potensi Desa : Pejabat Pengguna Anggaran : Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan : Pejabat Pembuat Komitmen : Program Konpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri : Kelompok Kerja Pengendali PNPM Mandiri : Kelompok Masyarakat : Pekerjaan Umum : Rencana Anggaran dan Biaya : Rencana Kegiatan Masyarakat : Rencana Pembangunan Jangka Menengah : Sistem Akuntansi Instansi : Satuan Kerja : Sumur Dalam : Surat Edaran : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan : Surat Perintah Membayar : Surat Perintah Pembayaran : Surat Perintah Pencairan Dana : Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten : Tenaga Ahli Manajemen Propinsi

i

TKPK TKPKD TPP TPPr TPK UPM UPD

: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah : Tim Pelaksana Pusat : Tim Pelaksana Provinsi : Tim Pelaksana Kabupaten : Unit Pengaduan Masyarakat : Usulan Prioritas Desa

ii

DAFTAR ISI Sambutan Glossary Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Lampiran

i iii v vi

Bab 1 1.1 1.2 1.3

Pendahuluan Latar Belakang Sistematika Pedoman PPIP Pengguna Pedoman

1 1 2 3

Bab 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Latar Belakang Maksud Dan Tujuan PPIP Komponen PPIP Prinsip Dan Pendekatan Indikator Kinerja Program

5 5 7 7 10 12

Bab 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Organisasi dan Pembagian Peran Umum Kelembagaan Struktural Tingkat Pusat Kelembagaan Tingkat Provinsi Kelembagaan Tingkat Kabupaten Pemerintah Kecamatan Pemerintah Desa Masyarakat Konsultan Manajemen Fasilitator Masyarakat

15 15 16 18 21 23 23 25 31 35

Bab 4 4.1. 4.2. 4.3.

Sumber Pendanaan Dan Mekanisme Pencairan Dana Sumber Dana Penerima Dana Blm Mekanisme Dan Proses Pencairan Dana

39 39 40 40

Bab 5 5.1. 5.2.

Kriteria Teknis Infrastruktur Daftar Kegiatan Yang Dilarang (Negative List) Standar Teknis Untuk Program Infrastruktur

45 45 46

Bab 6 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Tahapan Pelaksanaan Umum Tahap Penyiapan Dan Mobilisasi Masyarakat Tahap Perencanaan Partisipatif Oleh Masyarakat Tahap Pelaksanaan Fisik Tahap Operasi Dan Pemeliharaan Oleh Masyarakat

55 55 56 68 77 90

Bab 7 7.1 7.2

Pengawasan dan Pelaporan Pengawasan Pelaporan

97 97 102

iii

Bab 8 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Penanganan Pengaduan Penanganan Pengaduan Masyarakat Prinsip Penanganan Pengaduan Media/Saluran Pengaduan Tahapan Penanganan Pengaduan

109 109 111 112 114

Bab 9

Penutup

119

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3-1 Gambar 3-2 Gambar 3-3 Gambar 4-1 Gambar 6-1 Gambar 7-1 Gambar 7-2 Gambar 8-1

Struktur Organisasi Penyelenggara PPIP 2010 Struktur Organisasi OMS Struktur Organisasi KPP Mekanisme Arus Dana dan Pencairan Skema Umum Operasi dan Pemeliharaan Bagan Alir Pelaporan Struktural Bagan Alir Pelaporan Fungsional Bagan Alir Penanganan Pengaduan

v

16 27 29 44 94 103 106 117

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13

vi

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Buku Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2011 ini merupakan penyempurnaan terhadap pedoman PPIP sebelumnya. Pedoman ini menjadi acuan bagi para pelaksana program di tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai desa-desa sasaran dalam menyelenggarakan program. PPIP diselenggarakan secara berjenjang dan bertahap mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan dan pemeliharaannya. Dalam pelaksanaan tahapan tersebut harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada pada Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan. Pedoman ini juga dilengkapi dengan berbagai petunjuk teknis sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan fisik di lapangan.


1.2

SISTEMATIKA PEDOMAN PPIP Pedoman PPIP secara lengkap terdiri dari: 1. Pedoman pelaksanaan. Pedoman ini menjelaskan prinsip, prosedur, dan ketentuanketentuan pelaksanaan program mulai dari pusat, provinsi, Kabupaten, maupun tinggat desa, juga mengatur berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, stakeholder, dan pemerintah daerah. Termasuk mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan kemandirian masyarakatnya dan mendorong perencanaan pembangunan daerah yang lebih sinergi dan berkelanjutan khususnya dalam penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan. 2. Petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini menjelaskan mengenai tatacara, aturan, dan mekanisme teknis pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan dalam PPIP. Petunjuk teknis tersebut menjadi acuan FM dan Satker kabupaten dalam proses pendampingan ke masyarakat. 3. Pedoman pengendalian. Pengendalian merupakan serangkaian tindakan untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Pengendalian diperlukan agar proses pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) sesuai dengan prinsip, pendekatan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pengendalian program dilakukan mulai dari tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pengendalian PPIP bertujuan untuk: 1. Menjamin setiap proses pelaksanaan sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan; 2. Menjamin bahwa perencanaan dirumuskan melalui proses dan mekanisme yang benar; 3. Menjamin jenis dan lokasi kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan; 4. Pengendalian Program PPIP dilakukan melalui pemantauan, pelaporan serta evaluasi dan tindak turun tangan.

Bab 1. Pendahuluan

Halaman 2


5. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan; 6. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan; 7. Pelaku di semua tingkatan menjalankan pelaporan secara disiplin, akurat dan efektif;

mekanisme

8. Pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan; 9. Evaluasi untuk pencapaian tingkat kinerja yang diharapkan serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi;

1.3

PENGGUNA PEDOMAN Tabel 1. Pengguna Pedoman No.

Pengguna

Manfaat

1.

Pengambil keputusan di tingkat pemerintah

Dasar kebijakan

2.

Tim Koordinasi

Dasar koordinasi pelaksanaan program

3.

Satuan kerja

Acuan pengawasan pelaksanaan kegiatan

4.

Konsultan pendamping Fasilitator Masyarakat

5.

OMS dan KPP

Acuan Pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan

6.

Masyarakat luas

Referensi dalam memantau pelaksanaan program

Bab 1. Pendahuluan

dan

penentuan

Acuan Pelaksanaan pendampingan dan pengendalian

Halaman 3

BAB 2 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 2.1

LATAR BELAKANG

Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program. Di antaranya adalah Program Konpensasi Pengurangan SubsidiBahan Bakar Minyak di bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) pada tahun 2005, Rural Infrastructure Support (RISP) pada tahun 2006, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)yang dimulai pada tahun 2007 sampai 2011. Program pembangunan infrastruktur perdesaan atau yang lebih dikenal sebagai PPIP berupaya menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai


permasalahan yang terkait kemiskinan dan ketertinggalan desanya sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan di bawah payung PNPM Mandiri, yang bantuannya meliputi fasilitasi dan memobilisasi masyarakat dalam melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur desanya. Lokasi PPIP tersebar di 29 provinsi, dengan sasaran lokasi mengikuti ketetapan SK Menteri Pekerjaan Umum. Dalam pelaksanaannya, PPIP akan terus meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan peran stakeholder dalam pelaksanaan program. Hal-hal tersebut dilakukan melalui: 1. Peningkatan kepekaan dan kesadaran tingkatan melalui pelaksanaan Public Campaign (PAC) yang optimal;

di semua Awareness

2. Peningkatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan yang akan diintegrasikan ke dalam sistem penyelenggaraan program; 3. Pemantauan kinerja yang akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat terendah di desa; 4. Peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program khususnya peran serta perempuan dan masyarakat kelompok miskin, terutama dalam proses pengambilan keputusan; 5. Penilaian kinerja yang dikaitkan dengan sistem, penghargaan, dan sanksi bagi penyelenggara program, dari tingkat provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan program; dan 6. Penguatan mekanisme serta implementasi penanganan pengaduan.

Bab 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Halaman 6


Dengan upaya peningkatan tersebut, diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara optimal dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian ma-syarakat, penyusunan rencana program, menentukan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan, serta pengelolaanya. Disamping itu peningkatan peran stakeholder dan pemerintah daerah dapat ditumbuhkembangkan sehingga dapat melaksanakan pembinan yang akan mendorong kemandirian masyarakat dan sinergi berbagai pihak dalam penang-gulangan kemiskinan di perdesaan.

2.2

MAKSUD DAN TUJUAN PPIP

BOX 2.1 Dukungan PPIP 1. Mendukung program pemerintah yang sedang berlangsung. Program mendukung dan meningkatkan pelaksanaan PNPM Mandiri melalui dana BLM kepada masyarakat; 2. Memperluas penanganan sasaran desa miskin. 3. Penguatan gender, untuk mempromosikan kesetaraan gender, serta memastikan kesetaraan antara lakilaki maupun perempuan; 4. Pembangunan Kapasitas untuk pemerintah setempat, melalui paradigma pemberdayaan, peningkatan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat; 5. Tata pemerintahan yang baik dan langkah-langkah anti korupsi melalui (i) transparansi, (ii) penyaluran langsung kepada masyarakat, dan (iii) Pemantauan dan Evaluasi yang komprehensif.

Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat pemerintah daerah.

Sedangkan tujuan PPIP adalah untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3

KOMPONEN PPIP Penguatan Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan Masyarakat Program ini akan mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memprioritaskan, merancang, melaksanakan, mengelola dan memantau program-program berbasis komunitas.


Halaman 7


Secara khusus, hal-hal berikut akan dilakukan: 1. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendampingan bagi Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan Kader Desa untuk: a. Melakukan penyebaran informasi tentang PPIP secara luas di tataran desa; b. Melakukan survey desa pemetaan kemiskinan;

dan

c. Mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan kesempatan untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan pembangunan desa;

BOX 2.2 Komponen PPIP 1. Penguatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat; 2. Peningkatan layanan dan infrastruktur desa melalui BLM; 3. Peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi

d. Menilai tingkat partisipasi masyarakat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya;

dan

e. Meningkatkan mekanisme perencanaan dan prosesproses pembuatan keputusan; f. Merumuskan Usulan Prioritas Desa (UPD), Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dan rencana Operasi & Pemeliharaan (O&P) dengan memperhitungkan secara rinci kebutuhan pendanaan dan pembiayaannya; g. Melaksanakan RKM yang dipilih masyarakat dengan mewujudkan pemanfaatan BLM sesuai dengan prinsip dan mekanisme program; h. Menyelenggarakan kegiatan secara transparan dan akuntabel termasuk dalam pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kemajuan fisik dan keuangan, audit fisik dan keuangan; i.

Melaksanakan rencana Operasi dan Pemeliharaan guna memastikan keberlanjutan prasarana terbangun;

2. Pendampingan masyarakat oleh Fasilitator Masyarakat (FM) yang akan membantu dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan peran perempuan di tingkat desa; 3. Penguatan kapasitas pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa) dalam pelaksanaan Bab 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Halaman 8


pembangunan partisipatif yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan akan mampu meningkatkan keberlanjutan yang diperoleh dari program. Kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan pelatihan untuk memperkuat kapasitas perencanaan mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas dan penganggaran yang pro-masyarakat miskin, serta pengintegrasian rencana desa kedalam rencana dan anggaran kabupaten; b. Memberikan orientasi dan lokakarya, pelatihan singkat mengenai fungsi-fungsi tertentu, serta materi-materi informasi dan komunikasi. Peningkatan Layanan dan Infrastruktur Desa Melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana BLM disalurkan langsung ke desa sasaran untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan Usulan Prioritas Desa yang telah disusun secara partisipatif dan RKM yang diajukan masyarakat desa. Dana BLM akan mencakup peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, air minum, sanitasi dan irigasi sederhana. Masyarakat dapat memilih apakah BLM akan dipergunakan membiayai satu jenis kegiatan atau lebih lebih sesuai dengan penilaian prioritas dan keputusan musyawarah desa. Secara terinci, kriteria infrastruktur yang dapat dibangun dijelaskan dalam Bab Kriteria Teknis Infrastruktur. Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Program Serta Pemantauan dan Evaluasi Penguatan kapasitas pelaksanaan program dilakukan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, termasuk Pemantauan dan Evaluasi. a. Pendampingan oleh konsultan manajemen akan mendukung implementasi bagi Tim Pelaksana Pusat, Tim Pelaksana Provinsi beserta satuan kerja di provinsi dan Tim Pelaksana Kabupaten di tingkat kabupaten. Pendampingan konsultan akan mencakup bantuan teknis, manajemen dan dukungan pengembangan kapasitas dalam perencanaan program, pengelolaan dan Bab 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Halaman 9


koordinasi; pelaksanaan penanganan pengaduan pada semua tingkat; disain dan kualitas konstruksi; manajemen keuangan dan akuntansi, serta pelatihan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia. Pendampingan mencakup juga peningkatan kapasitas untuk Pemantauan dan Evaluasi. b. Peningkatan kapasitas Tim Pelaksana Provinsi dan Tim Pelaksana Kabupaten c. Peningkatan pelaksanaan pengendalian memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk LSM dalam pemantauan dan evaluasi, yang dilakukan baik sebagai anggota Tim Koordinasi Provinsi dan kabupaten, maupun sebagai pihak independen. Pengendalian dan monitoring harus mengacu pada pedoman pelaksanaan.

2.4

PRINSIP DAN PENDEKATAN Prinsip Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPIP adalah: 1. Acceptable, Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah desa sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara luas (acceptable). Berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan spesifikasi teknis, penentuan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk pada penetapan mekanisme pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan; 2. Transparan, Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (transparent). Proses keterbukaan antara lain dilakukan melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat; 3. Akuntabel, Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable), dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu pekerjaan; 4. Berkelanjutan, Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable) yang ditandai dengan adanya


Halaman 10


pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur dan sarana perdesaan secara mandiri oleh masyarakat. Pendekatan PPIP adalah program pembangunan melalui pendekatan sebagai berikut: 1.

Pemberdayaan Masyarakat, artinya seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) melibatkan peran aktif masyarakat;

2.

Keberpihakan kepada yang miskin, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil diupayakan dapat berdampak langsung bagi penduduk miskin;

3.

Otonomi dan desentralisasi, artinya pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab penuh pada penyelenggaraan program dan keberlanjutan infrastruktur terbangun;

4.

Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, serta memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari kelompok miskin dan kaum perempuan, serta kaum minoritas;

5.

Keswadayaan, artinya masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan, baik melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan dan pemeliharaan;

6.

Keterpaduan program pembangunan, artinya program yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan program pembangunan perdesaan lainnya:

7.

Penguatan Kapasitas Kelembagaan, artinya pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat mendorong sinergi antara Pemda, masyarakat, dan stakeholders lainnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan;

8.

Kesetaraan dan keadilan gender, artinya terdapat kesetaraan antara kaum pria dan perempuan dalam setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara


Halaman 11


adil manfaaat kegiatan pembangunan.

2.5

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Berikut adalah indikator yang mengukur kinerja PPIP Indikator Dampak dan Sasaran Mengurangi kemiskinan dan memperkuat tata pemerintahan daerah di tingkat lokal dalam PPIP: 1. Jumlah KK miskin berkurang. 2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan meningkat. Manfaat Manfaat PPIP adalah meningkatkan akses masyarakat miskin dan kaum perempuan terhadap pelayanan infrastruktur dasar; Indikator Output (2014) Penguatan kapasitas masyarakat (2014)

untuk

perencanaan

dan

pembangunan

1. Pelaksanaan fungsi organisasi-organisasi masyarakat pada seluruh desa sasaran, dengan keterwakilan perempuan di masing-masing organisasi sekurangkurangnya 40%; 2. Pelaksanaan rembug-rembug warga sebagai ajang peningkatan kapasitas kemampuan SDM masyarakat bagi masyarakat desa sasaran PPIP; 3. Usulan prioritas rencana pembangunan desa untuk desa sasaran program sudah jelas serta kesetaraan gender terpenuhi dan berkurangnya masyarakat miskin di desa daerah sasaran; 4. Perumusan RKM berbasis masyarakat yang dirancang dengan baik dan disetujui di semua desa sasaran PPIP. Peningkatan layanan dan infrastruktur desa melalui penyaluran dana BLM (2014) 1. Penyaluran investasi BLM (Rp 250 juta per desa) telah dilaksanakan di masing-masing desa sasaran; Bab 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Halaman 12


2. Infrastruktur yang terbangun memiliki kualitas memadai dan memiliki fungsi pengaturan Operasional dan Pemeliharaan (O&P). Peningkatan kapasitas untuk Pemantauan dan Evaluasi (2011)

pelaksanaan

program

dan

1. Konsultan yang direkrut telah dilatih; 2. Fasilitator Masyarakat (FM) yang direkrut telah dilatih dan disebarkan ke seluruh desa sasaran, dimana 30% merupakan perempuan; 3. Pembuatan rincian rencana kerja tahunan dan jadwal personil; 4. Proses perencanaan masyarakat dan infrastruktur dilaksanakan berdasarkan kriteria yang telah disepakati; 5. Penguatan Evaluasi;

dan

pelaksanaan

sistem

pembangunan standar dan

Monitoring

dan

6. Pembuatan dan pelaksanaan mekanisme penanganan pengaduan yang efektif.


Halaman 13

BAB 3 ORGANISASI DAN PEMBAGIAN PERAN

3.1. UMUM Penyelenggaraan program PPIP melibatkan berbagai unsur pelaksana dan instansi terkait yang berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat dengan struktur organisasi tergambar pada Gambar 3.1. Dalam pedoman ini, akan dibahas organisasi dan pembagian peran pelaku program dalam penyelenggaraan PPIP.


Gambar 3.1 Struktur Organisasi PPIP

3.2. KELEMBAGAAN STRUKTURAL TINGKAT PUSAT Kelembagaan penyelenggara program PPIP pada tingkat pusat terdiri atas: 1.

Pokja Pengendali PNPM Mandiri

2.

Tim Pelaksana Pusat (TPP)

3.

Satuan Kerja Tingkat Pusat.

Bab 3. Organisasi dan Pembagian Peran

Halaman 16


Pokja Pengendali PNPM Mandiri Pokja Pengendali PNPM Mandiri beserta keanggotaannya ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pokja Pengendali PNPM Mandiri terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pelaksana Pusat (TPP) Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bertugas selaku Tim Pelaksana Pusat. Tim Pelaksana Pusat merupakan institusi penyelenggara PPIP yang bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggara program. Tim Pelaksana Pusat mempunyai tugas sebagai berikut: 1.

Menyusun kebijakan penyelenggaraan program PPIP;

2.

Melaksanakan pembinaan program PPIP;

3.

Melaporkan penyelenggaraan program kepada Tim Pengendali PNPM-Mandiri;

4.

Menyusun program dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan.

dan

pengendalian

pelaksanaan

Satuan Kerja Tingkat Pusat Kegiatan PPIP di tingkat pusat berada pada Satuan Kerja Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat inti satuan kerja tersebut ditunjuk dan diangkat oleh Menteri PU. Penyelenggaraan PPIP Tahun 2011 di tingkat pusat dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPK PIP). PPK PIP tingkat pusat bertugas mengelola anggaran PPIP Tahun 2011 di tingkat pusat yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tugas dan fungsi PPK PIP Pusat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2008, Tanggal 11 Februari 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri dan Pedoman Pelaksanaan ini, SK Menteri PU dan Pedoman Pelaksanaan ini. PPK PIP Tingkat Pusat juga antara lain bertugas untuk: 1. Berkoordinasi

dengan


Tim

Pelaksana

Pusat

dalam

Halaman 17


penyelenggaraan program tingkat pusat; 2. Melakukan pencairan dan pengelolaan dana; 3. Pengadaan Konsultan manajemen pusat (KMP) dan Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAMPr); 4. Memberikan arahan kepada penyelenggaraan program PPIP;

KMP

dan

TAMPr

dalam

5. Mengumpulkan laporan dari Konsultan manajemen pusat (KMP) dan TAMPr; 6. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-Monitoring; 7. Menyusun dan menyampaikan laporan yang diatur dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum berperan dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program. Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) BPKP selaku auditor pemerintah bertugas untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan program mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa.

3.3. KELEMBAGAAN TINGKAT PROVINSI Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur, adalah penanggung jawab pelaksanaan program di kabupaten sasaran di wilayah provinsi yang bersangkutan. Gubernur bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program. Tanggung jawab Gubernur antara lain: 1. Mengkoordinasikan kerjanya;

penyelenggaraan

2. Membina dan mengendalikan wilayah kerjanya;


PPIP

di

penyelenggaraan

wilayah PPIP

di

Halaman 18


3. Menunjuk dan mengajukan pejabat satuan kerja kepada Menteri PU. Tim Koordinasi/TKPKD Provinsi Koordinasi antar instansi/antar sekt or di tingkat provinsi dilakukan oleh Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi, yang dibentuk di bawah koordinasi TKPKD Provinsi melalui Surat Keputusan Ketua TKPKD Provinsi yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah. Tugas Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi, adalah sebagai berikut: 1.

Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis operasional program-program PNPM Mandiri di provinsi;

2.

Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan bantuan teknis berbagai kegiatan program sektoral di provinsi;

3.

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di provinsi;

4.

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri di provinsi;

5.

Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah;.

6.

Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan;

7.

Melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan evaluasi kepada Gubernur;

8.

Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman PNPM Mandiri.

Tim Pelaksana Provinsi (TPPr) Tim Pelaksana Provinsi (TPPr) PPIP terdiri dari Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi sebagai ketua, dengan anggotaanggota terdiri dari unsur Dinas PU Provinsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, TPPr berkoordinasi dengan TKPKD Provinsi. TPPr antara lain bertugas untuk: 1.

Mensosialisasikan program di tingkat provinsi;

2.

Memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program;


Halaman 19


3.

Memantau dan melakukan evaluasi di tingkat provinsi;

4.

Melakukan pertemuan dengan Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Pelaksana Kabupaten sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;

5.

Menyusun laporan penyelenggaraan dan melaporkan kepada Tim Pelaksana Pusat

Satuan Kerja Tingkat Provinsi Kegiatan PPIP di tingkat provinsi berada pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (dan Perbatasan) dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat inti satuan kerja tersebut ditunjuk dan diangkat oleh Menteri PU. Penyelenggaraan PPIP 2011 di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan PPIP (PPK PPIP). PPK PPIP tingkat provinsi bertugas mengelola anggaran PPIP 2011 di tingkat provinsi yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tugas dan fungsi PPK PIP Tingkat Provinsi mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2008, Tanggal 11 Februari 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri dan Pedoman Pelaksanaan ini, SK Menteri PU dan Pedoman Pelaksanaan ini. PPK PPIP Satuan Kerja Tingkat Provinsi juga antara lain bertugas untuk: 1. Mendukung Tim Pelaksana Provinsi dalam menyelenggarakan program; 2. Merekrut Fasilitator Masyarakat; 3. Melakukan pencairan dan pengelolaan dana; 4. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); 5. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana yang berada di pusat, provinsi, maupun kabupaten; 6. Melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan Pelaksana Provinsi dan Tim Pelaksana Pusat.


kepada

Tim

Halaman 20


3.4. KELEMBAGAAN TINGKAT KABUPATEN Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di kabupaten. Tugas dari pemerintah kabupaten adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan program PPIP di wilayah kerjanya. Tugas Pemerintah Kabupaten meliputi: 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan PPIP di wilayah kerjanya; 2. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan PPIP di wilayah kerjanya; 3. Menunjuk dan mengajukan pejabat satuan kerja kepada Menteri PU; 4. Menyiapkan BOP pelaksanaan program. Tim Koordinasi/TKPKD Kabupaten Koordinasi antar instansi/antar sektor di tingkat kabupaten dilakukan oleh Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten yang dibentuk di bawah koordinasi TKPKD Kabupaten melalui Surat Keputusan Ketua TKPKD Kabupaten yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah. Tugas Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten, adalah sebagai berikut: 1.

Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis operasional program-program PNPM Mandiri di kabupaten;

2.

Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan bantuan teknis berbagai kegiatan program sektor;

3.

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di kabupaten;

4.

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri kabupaten;

5.

Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah;

6.

Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan;

7.

Melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan evaluasi


Halaman 21


kepada bupati; 8.

Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman PNPM Mandiri.

Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) terdiri dari Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten sebagai ketua, dengan anggotaanggota terdiri dari unsur Dinas PU Kabupaten dan aparat kecamatan. 1.

Mengkoordinasikan TKPKD;

penyelenggaraan

program

2.

Memberi arahan dalam pelaksanaan program di wilayah kerjanya;

3.

Memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan program di tingkat kabupaten;

4.

Mengadakan pertemuan dengan satker kabupaten dan aparat desa sekurang kurangnya dua kali dalam setahun;

5.

Menyusun Laporan Pelaksanaan PPIP di wilayahnya dan melaporkannya kepada Tim Pelaksana Provinsi.

dan

ditingkat

pengendalian

Satuan Kerja Tingkat Kabupaten (Satker)/PPK PIP Kabupaten Kegiatan PPIP di tingkat kabupaten berada pada Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat inti satuan kerja tersebut ditunjuk dan diangkat oleh Menteri PU. Penyelenggaraan PPIP di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPK PIP). PPK PIP tingkat kabupaten bertugas mengelola anggaran PPIP di tingkat kabupaten yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Proyek (DIPA). Tugas dan Fungsi PPK PIP Tingkat Kabupaten mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.02/PRT/M/2008, Tanggal 11 Februari 2008 tentang Pedoman Pelaksana Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, SK Menteri PU, dan Pedoman Pelaksanaan ini. Satuan Kerja Tingkat Kabupaten bertugas untuk: 1.

Mendukung Tim Pelaksana Kabupaten menyelenggarakan program di tingkat Kabupaten;


dalam

Halaman 22


2.

Melakukan pencairan dan pengelolaan dana BLM;

3.

Melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan kepada Tim Pelaksana Kabupaten;

4.

Membuat laporan dengan SAI dan E-Monitoring;

5.

Memeriksa dokumen pendukung pembentukan OMS dan KD;

6.

Melakukan koordinasi dengan Tim Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK);

7.

Membantu TAMK dalam penyelesaian masalah yang muncul di wilayahnya;

8.

Memberi arahan kepada OMS.

3.5. PEMERINTAH KECAMATAN Pemerintah kecamatan dalam hal ini adalah perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat dengan tugas umum meliputi: 1.

Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;

2.

Mengkoordinasikan lainnya;

3.

Mengkoordinasikan pemeliharaan infrastruktur;

4.

Melakukan pembinaan kepada pemerintahan desa.

penerapan

pedoman

dan

peraturan

3.6. PEMERINTAH DESA Pemerintah desa dalam hal ini adalah pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sedangkan BPD mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam penyelenggaraan PPIP tugas perangkat desa adalah sebagai berikut: 1.

Mengkoordinasikan


penyelenggaraan

PPIP

di

wilayah Halaman 23


kerjanya; 2.

Menyelenggarakan Musyawarah Desa Persiapan (sosialisasi dan pembentukan OMS, KD) dan memfasilitasi musyawarah desa selanjutnya;

3.

Menjamin dan memfasilitasi keterlibatan perempuan/minoritas dan kaum miskin dalam setiap tahapan kegiatan;

4.

Memantau penerapan prinsip-prinsip PPIP;

5.

Membantu terbentuknya OMS, KPP dan KD melalui forum musyawarah tingkat desa;

6.

Membantu kelancaran proses penyusunan UPD dan RKM;

7.

Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan;

8.

Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan PPIP;

9.

Menjamin kegiatan;

dan

memfasilitasi

transparansi

pelaksanaan

10. Menyiapkan POSKO OMS yang digunakan sebagai sekretariat program di desa; 11. Menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua OMS; 12. Memfasilitasi KPP untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil infrastruktur terbangun; 13. Menerima infrastruktur terbangun dari pemerintah kabupaten dan meneruskan pengelolaannya kepada masyarakat melalui membina pelestarian hasil kegiatan dalam tahap pasca pelaksanaan; 14. Mendukung implementasi UPD melalui sinkronisasi program dan channeling ke stakeholders lainnya; 15. Membina OMS yang sudah terbentuk agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan partisipatif; 16. Membentuk KPP dalam pelaksanaan O & P; 17. Menandatangani serta mentaati Pakta Integritas bersama wakil masyarakat diketahui oleh Satker/PPK PIP tingkat kabupaten. Sedangkan BPD mempunyai tugas sebagai berikut: 1.

Mendorong partisipasi masyarakat;

2.

Membantu penanganan pengaduan;


Halaman 24


3.

Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap kinerja perangkat desa.

dan

3.7. MASYARAKAT Masyarakat desa sasaran merupakan pemilik PPIP sehingga masyarakat harus dapat memberikan dukungan dan berperan aktif selama penyelenggaraan program. Masyarakat merupakan pelaksana utama dalam pelaksanaan program di tingkat desa, sehingga keberhasilan program ini akan sangat tergantung pada peran aktif masyarakat tersebut baik dalam proses penyiapan masyarakat, sosialiasasi, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaannya. Pengelolaan PPIP di tingkat desa dilaksanakan oleh OMS, KPP, dan KD yang dipilih dan dibentuk oleh masyarakat dalam musyawarah desa. Organisasi ini melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan mengacu pada pedoman yang sudah ditetapkan dengan didampingi dan dibimbing oleh fasilitator. Organisasi ini harus menyebarluaskan hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat luas melalui papanpapan informasi. OMS, KPP dan KD yang sudah dibentuk dalam PPIP ini diharapkan dapat berfungsi secara berkelanjutan. Organisasi ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan pembangunan di desanya atau mengimplementasikan PJM yang sudah ada melalui berbagai program pembangunan lainnya baik yang di biayai oleh pemerintah pusat, Provinsi, kabupaten atau masyarakat desa sendiri. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) OMS ditetapkan dalam Musyawarah Desa I. Disyaratkan tiap desa dibentuk 1 (satu) OMS atau dapat memanfaatkan organisasi yang sudah ada yang keanggotaannya disetujui melalui Musyawarah Desa I, kemudian disahkan oleh Kepala Desa. Apabila desa pernah melaksanakan program PPIP dan keanggotaan OMSnya berkinerja baik, disarankan agar masyarakat memakai keanggotaan yang sudah ada. Susunan OMS terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis, dan anggota. Keanggotaan OMS harus mengikutsertakan kaum perempuan minimal 40 persen. OMS dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan, apabila pemilihan tidak mencapai konsensus maka dilakukan kesepakatan saat Bab 3. Organisasi dan Pembagian Peran

Halaman 25


Musdes I. OMS antara lain bertugas untuk: 1.

Menandatangani dan mentaati pakta integritas yang disepakati bersama kepala desa dan wakil masyarakat;

2.

Mengidentifikasi permasalahan infrastruktur dan perekonomian di tingkat desa;

3.

Menyelenggarakan musyawarah desa dan rembug warga;

4.

Membantu dan memfasilitasi keterlibatan kaum perempuan, masyarakat miskin dan kaum minoritas dalam setiap tahapan kegiatan;

5.

Menyusun UPD dan RKM;

6.

Mengajukan RKM kepada Tim Pelaksana Kabupaten untuk diverifikasi;

7.

Menyusun perencanaan teknis dan RAB;

8.

Memfasilitasi pembentukan KPP;

9.

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKM;

10. Membuka rekening bantuan dana sosial (rekening harus dengan dual account, antara Ketua dan Bendahara OMS); 11. Menjamin dan memfasilitasi transparansi kegiatan; 12. Menandatangani kontrak kerja (oleh ketua OMS) dengan Pejabat PK (Pembuat Komitmen) PPIP dengan melampirkan: berita acara dan daftar hadir tahap Musdes Persiapan dan tahap Musdes Perencanaan; 13. Melakukan pengajuan pencairan kepada Satker/PPK dengan lampiran Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Buku Kas tingkat desa yang dilengkapi nota/bukti pengeluaran dan foto kopi buku rekening bank OMS; 14. Membuat Laporan Buku Kas tingkat desa dan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran; 15. Menyusun laporan pencairan dana dan pengelolaan dana; 16. Memonitor pelaksanaan kegiatan fisik harian; 17. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan sesuai dengan format pedoman; 18. Menyelenggarakan rembug-rembug warga untuk membahas kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan minimal seminggu sekali; Bab 3. Organisasi dan Pembagian Peran

Halaman 26


19. Menyebarluaskan laporan kemajuan kegiatan melalui media komunikasi yang ada di tingkat desa, papan informasi, dan media lainnya yang dapat diakses oleh semua pihak minimal seminggu sekali; 20. Menyusun laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan yang dibahas dalam Musdes IV;

kegiatan

21. Menyelenggarakan musyawarah desa IV; 22. Menyampaikan laporan akhir hasil Mudes IV kepada Satker Kabupaten; 23. Menyimpan seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan secara baik untuk kepentingan audit.

Gambar 3-2 Struktur Organisasi OMS OMS akan membentuk Tim Persiapan, Tim Pengadaan dan Tim Pelaksanaan. 1. Tim Persiapan Tim Persiapan dibentuk oleh OMS dan bertangung jawab langsung kepada OMS. Selain berisikan anggota OMS, juga berisikan relawan desa dan diusahakan setiap RT terwakilkan. Tim Persiapan bertugas untuk melaksanakan Survey Kampung Sendiri yaitu: 1.

Menyiapkan pemetaan swadaya:

2.

Membentuk Tim Inti Pemetaan Swadaya;


Halaman 27


3.

Mengikuti proses bimbingan Pemetaan Swadaya oleh FM;

4.

Mengkaji data sekunder masyarakat desa dan lingkungan tempat tinggal masyarakat desa, yang menyangkut topografi, tataguna lahan, mata pencaharian, dan lain-lain;

5.

Menyusun rancangan kajian Pemetaan Swadaya sebagai acuan untuk bekerja di lapangan;

6.

Melaksanakan Pemetaan Swadaya;

7.

Melaksanakan Sosialisasi Pemetaan Swadaya;

8.

Mengadakan pertemuan dengan warga;

9.

Mengumpulkan Informasi Lapangan;

10. Mendokumentasikan Hasil Kajian; 11. Melaksanakan lokakarya desa untuk mengorganisasikan data dan Merumuskan Masalah Desa; 12. Mendokumentasikan hasil-hasil pengorganisasian dan perumusan masalah untuk di pakai sebagai dasar penyusunan Usulan Prioritas Desa (UPD). 2. Tim Pelaksana Terdiri dari tiga sampai lima orang anggota OMS yang memiliki keahlian teknis atau mempunyai kemampuan terhadap hal teknik dan pengalaman serta waktu untuk melaksanakan pembangunan fisik. Tim pelaksanaan dibentuk oleh OMS dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggaraan dilaksanakan secara efisien. Tugasnya meliputi: 1.

Memastikan bahwa kegiatan sehari-hari yang direncanakan dilaksanakan sesuai dengan desain teknis dan RAB;

2.

Memfasilitasi penyediaan data dan dokumen pendukung yang berkaitan dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan;

3.

Memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sesuai dengan pedoman teknis yang ada (standar mutu).

3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa


Halaman 28


Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan, maka OMS membentuk Tim Pengadaan Barang yang mempunyai tujuan khusus dalam pengadaan material maupun untuk penyewaan alat berat. Tim Pengadaan dibentuk melalui Musyawarah Desa III. Tim Pengadaan bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada OMS. Susunan tim adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota (2 orang). Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) KPP adalah organisasi warga masyarakat yang dapat terdiri dari unsur pemerintahan desa (selain Kepala Desa), perwakilan masyarakat desa yang berkepentingan selaku pengguna/pemanfaat infrastruktur, dan perwakilan masyarakat setempat. KPP dibentuk dalam Musyawarah Desa III yang pembentukannya difasilitasi oleh Fasilitator Masyarakat, disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Gambar 3.3 Struktur Organisasi KPP Tugas-tugas KPP adalah sebagai berikut: 1.

Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;

2.

Melaksanakan rencana Operasional dan Pemeliharaan yang mencakup mekanisme pelaksanaan operasional dan pemeliharaan serta pendanaanya yang ditetapkan dalam Musdes III

3.

Menyusun rencana kerja dan mekanisme operasional dan


Halaman 29


pemeliharaan infrastruktur secara lebih detail. 4.

Mengumpulkan dan mengelola dana untuk Operasional dan Pemeliharaan (O&P) yang diperoleh dari iuran warga, kas desa, bantuan APBD dan pihak-pihak lainnya.

5.

Membuka dan memelihara rekening bank untuk Dana O&P (terpisah dari rekening OMS). Rekening ini ditandatangani oleh Ketua KPP dan Bendahara (rekening bersama). Jumlah dana O & P ditetapkan dalam Musdes III. Jumlah dana yang dipersyaratkan dalam proses pencairan dana BLM adalah sebagai berikut:

6.

a.

Simpanan Pertama: minimal 25% dari rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan per tahun yang besarannya ditetapkan dalam Musdes III;

b.

Simpanan Kedua: minimal 50% dari rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan per tahun;

c.

Simpanan Ketiga: 25% dari rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan per tahun.

Melaporkan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan serta penerimaan dan penggunaan dana KPP kepada masyarakat dan pemerintah desa.

Kader Desa Di masing-masing desa sasaran akan dipilih dan ditetapkan 1 (satu) orang Kader Desa yang akan mengkoordinasikan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan ditingkat desa. Kader desa adalah warga setempat yang dinilai mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PPIPsesuai dengan kriteria dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Pemilihan KD dilakukan saat Musdes I. Syarat-syarat kader desa antara lain: 1.

Dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat;

2.

Mempunyai citra yang baik dimata masyarakat;

3.

Menjadi panutan masyarakat;

4.

Tugas dan fungsi Kader desa antara lain:

5.

Sebagai mediator dan motifator bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan PPIP agar sesuai


Halaman 30


dengan pedoman; 6.

Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan melakukan tindak turun tangan untuk penyelesaian permasalahan yang timbul;

7.

Mendampingi, mendorong masyarakat saat FM sudah tidak berada ditempat setelah terselesainya program.

3.8. KONSULTAN MANAJEMEN Penyelenggaan PPIP didukung oleh konsultan yang memberikan pendampingan manajemen, teknis dan pemberdayaan yang ditempatkan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa. Konsultan Manajemen PPIP terdiri dari Konsultan Manajemen Pusat (KMP), Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAMPR), dan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK). Konsultan Manajemen Pusat (KMP) bertugas untuk memberikan pendampingan manajemen dan dukungan teknis kepada Tim Pelaksana Pusat dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat. KMP terdiri dari beberapa tenaga ahli yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan program yang meliputi ruang lingkup pengembangan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, manajemen, aspek teknis dan monitoring serta evaluasi program. Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) adalah konsultan pendamping di tingkat wilayah yang terdiri dari: i) Team Leader; dan ii) Tenaga Ahli di tingkat Kabupaten (TAMK). Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAMPr) Pada tahap persiapan, TAMPr berkewajiban menyiapkan pelaksanaan sosialisasi, diseminasi dan pelatihan dengan narasumber dari TPP, KMP. TAMPr akan melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan sosialisasi di tingkat Kabupaten. Pada tahap pelaksanaan, TAMPr bertanggung jawab melakukan pendampingan, supervisi dan monitoring, pengendalian pengelolaan keuangan di tingkat desa.

untuk serta

TAMPr bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan manajemen dalam penyelenggaraan program pada tingkat Provinsi. Secara rinci tugas dan tanggung jawab TAMPr adalah: 1.

Menyusun

rencana


kerja

pelaksanaan

program

ditingkat Halaman 31


provinsi dengan mengacu pada rencana kerja pelaksanaan program nasional; 2.

Membantu TPPr dan tim pengarah provinsi dalam mensosialisasikan PPIP kepada stakeholder di provinsi dan kabupaten;

3.

Membantu Satker Provinsi dan Tim Pelaksana Provinsi dalam pengelolaan manajemen proyek mencakup progres fisik dan keuangan, serta penyaluran dana;

4.

Membantu TAMK dalam penyelenggaraan sosialisasi dan pemberdayaan di tingkat Kabupaten;

5.

Membimbing TAMK agar memahami prosedur dalam aspek perlindungan sosial, lingkungan, Quality Assurance, gender, partisipasi masyarakat dan penyebarluasan program serta pengendalian;

6.

Melakukan pemantauan untuk menjaga agar prosedur dalam aspek perlindungan sosial, lingkungan, Quality Assurance, gender, partisipasi masyarakat dan penyebarluasan program serta pengendalian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan;

7.

Melakukan pengendalian terhadap kinerja melaksanakan tugas dan kewajibannya;

8.

Membantu dalam pengelolaan pengaduan dengan memberikan saran penanganan pengaduan serta melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pelaksana Provinsi;

9.

Melakukan koordinasi dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Provinsi dan KMP;

TAMK

dalam

10. Memfasilitasi dan menyiapkan bahan rapat koordinasi rutin yang diselenggarakan setiap bulan oleh Tim Pelaksana Provinsi ditingkat provinsi dan menyampaikan notulen hasil rapat kepada Tim Pelaksana Pusat; 11. Melakukan konsolidasi laporan dalam database antara lain : (1), Baseline data, (2) keterlibatan kaum perempuan, (3) Peran serta masyarakat miskin,(4). Infrastruktur terbangun, (5). Swadaya masyarakat, (6) tenaga Kerja, (7). Titik koordinat lokasi infrastruktur. (8).pengumpulan SP2D dan SPM, (9).dll; 12. Melakukan evaluasi pelaksanaan program PPIP di tingkat provinsi dengan melakukan konsolidasi hasil evaluasi ditingkat kabupaten oleh TAMK;


Halaman 32


13. Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan (sosialisasi, persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pemeliharaan); 14. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan bulanan, laporan interim dan laporan akhir sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta melaporkannya kepada Tim Pelaksana Provinsi dan Tim Pelaksana Pusat melalui Satker Pusat. 15. Menyusun LMP (Laporan Manajemen Provinsi) berdasarkan konsolidasi laporan LMK (Laporan Manajemen Kabupaten) untuk disampaikan kepada Tim Pelaksana Provinsi; Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (KMK) merupakan konsultan yang berada di wilayah kabupaten dan bertugas mendukung serta memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas bagi para pelaksana program di tingkat kabupaten dan desa. Konsultan Manajemen Kabupaten (TAMK) bertanggung jawab langsung atas mutu pelaksanaan program di tingkat kabupaten dan melaporkan kepada Tim Pelaksana Kabupaten dan TAMPr. Secara rinci tugas dan tanggung jawab KMK adalah: 1.

Menyusun rencana kerja pelaksanaan program di tingkat kabupaten dengan mengacu pada rencana kerja pelaksanaan program tingkat provinsi dan nasional;

2.

Membantu Tim Pelaksana Kabupaten dalam mensosialisasikan program PPIP kepada stakeholder di tingkat kabupaten dan desa;

3.

Membantu Satker Kabupaten dan Tim Pelaksana Kabupaten dalam pengelolaan manajemen proyek mencakup progres fisik dan keuangan, serta penyaluran dana;

4.

Mendampingi FM dalam penyelenggaraan sosialisasi dan pemberdayaan di tingkat kabupaten dan desa;

5.

Membimbing FM agar memahami prosedur dalam aspek perlindungan sosial, lingkungan, Quality Assurance, gender, partisipasi masyarakat dan penyebarluasan program serta pengendalian;

6.

Melakukan pemantauan untuk menjaga agar prosedur dalam aspek perlindungan sosial, lingkungan, Quality Assurance, gender, partisipasi masyarakat dan penyebarluasan program serta pengendalian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan


Halaman 33


ketentuan; 7.

Melakukan pengendalian terhadap kinerja melaksanakan tugas dan kewajibannya;

FM

dalam

8.

Membantu Tim Pelaksana Kabupaten dalam pengelolaan pengaduan dengan memberikan saran penanganan pengaduan serta melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pelaksana Kabupaten;

9.

Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Kabupaten dan TAMPr dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara rutin dan terus menerus;

10. Memfasilitasi dan menyiapkan bahan rapat koordinasi rutin yang diselenggarakan setiap dua mingguan oleh Tim Pelaksana Kabupaten di tingkat kabupaten dan menyampaikan notulen hasil rapat kepada Tim Pelaksana Provinsi; 11. Melakukan konsolidasi laporan FM dalam database antara lain: (1), Baseline data, (2) keterlibatan kaum perempuan, (3) peran serta masyarakat miskin,(4). Infrastruktur terbangun, (5) swadaya masyarakat, (6) tenaga kerja, (7). Titik koordinat lokasi infrastruktur. (8) Pengumpulan SP2D dan SPM, (9) dll; 12. Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan (sosialisasi, persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pemeliharaan); 13. Menyusun laporan LMK (Laporan Manajemen Kabupaten) untuk disampaikan kepada Tim Pelaksana Kabupaten dan TAMPr; 14. Memberikan dukungan teknis dalam proses perencanaan kegiatan di tingkat desa; 15. Menyetujui Perencanaan dan RAB yang dibuat oleh OMS melalui Satker Kabupaten; 16. Melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pelaporan dan keuangan) kepada FM di lapangan; 17. Melakukan supervisi dan monitoring kedesa-desa sasaran secara rutin; 18. Melakukan evaluasi pelaksanaan PPIP di tingkat kabupaten; 19. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Tim Pelaksana Kabupaten, TAMPr; 20. Menyampaikan SP2D ke TAMPr paling lambat 10 hari setelah SP2D diterbitkan; Bab 3. Organisasi dan Pembagian Peran

Halaman 34


21. Memverifikasi dokumen perencanaan teknis infrastruktur desa yang direncanakan oleh OMS agar sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan; 22. Memfasilitasi penyusunan rencana Operasi dan Pemeliharaan; 23. Melakukan verifikasi dokumen pencairan agar sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan; 24. Membimbing KPP dalam menyusun prosedur pemeliharaan dan rencana kerjanya.

3.9. FASILITATOR MASYARAKAT Fasilitator masyarakat (FM) merupakan pendamping masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PPIP secara langsung di tingkat desa. Fasilitator masyarakat bertugas memberikan motivasi, bimbingan dan pembinaan kepada organisasi masyarakat, KD, dan KPP. Setiap tim FM terdiri dari dua orang yaitu satu orang fasilitator pemberdayaan, dan satu orang fasilitator teknis, yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan di tiga desa sasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, FM berkoordinasi dengan TAMK. Tugas FM secara umum meliputi: 1.

Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPIP;

2.

Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruh masyarakat di tingkat desa;

3.

Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan;

4.

Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana;

5.

Mengidentifikasi keanggotaan OMS, KPP, KD, dan pada tanggung jawab dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat;

6.

Melaksanakan pelatihan dan pembinaan untuk OMS, KPP, Kader Desa, para aparat desa dan Kepala Dusun;

7.

Secara khusus memberikan pembinaan kepada Kader desa sebagai pengganti FM pada saat program selesai;

8.

Berkoordinasi dengan TAMK, Tim Pelaksana Kabupaten, dan Satker kabupaten, untuk kelancaran kegiatan;


dan

tokoh

Halaman 35


9.

Menyampaikan laporan bulanan kepada Satker Provinsi yang berisikan catatan harian yang dilengkapi dengan risalah Rapat Dua (2) Mingguan di tingkat kabupaten yang telah dilengkapi dengan tanda tangan PPK Kabupaten, Tim Pelaksana Kabupaten dan TAMK.

Tugas - tugas Fasilitator pemberdayaan dan teknik meliputi: Fasilitator pemberdayaan 1.

Menyusun rencana kerja pelaksanaan program di tingkat desa dengan mengacu kepada rencana kerja pelaksana program di tingkat kabupaten;

2.

Melakukan sosialisasi dan rembug persiapan kepada kelompok-kelompok masyarakat, kaum perempuan, masyarakat miskin dan masyarakat lainnya secara luas;

3.

Memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan sosial, perlindungan lingkungan,peran serta masyarakat khusunya masyarakat miskin dan kaum perempuan;

4.

Melakukan pendampingan musyawarah desa, rembug desa;

5.

Memberikan pelatihan kepada OMS, kader desa, dan KPP terkait dengan aspek penyiapan masyarakat dan mobilisasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah dan rembug-rembug warga;

6.

Mendampingi dan memberdayakan masyarakat khususnya OMS/Pokmas/LKD, KD, KPP, relawan, dan aparat desa untuk melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan dan kebutuhan untuk aspek ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat;

7.

Mendampingi masyarakat dalam menyusun UPD dan RKM desa;

8.

Membimbing dan mendampingi KPP dalam menyusun rencana operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun;

9.

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada TAMK dan Tim Pelaksana Kabupaten;

10. Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupaten dan Satuan Kerja Provinsi yang berisikan Bab 3. Organisasi dan Pembagian Peran

Halaman 36


konsolidasi catatan harian dan evaluasinya serta dilengkapi dengan notulensi rapat dua (2) mingguan di tingkat kabupaten yang telah ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kabupaten; Fasilitator teknik: 1.

Menyusun rencana kerja pelaksanaan program di tingkat desa dengan mengacu kepada rencana kerja pelaksana program di tingkat kabupaten;

2.

Melakukan sosialisasi dan rembug persiapan kepada kelompok-kelompok masyarakat, kaum perempuan, masyarakat miskin dan masyarakat lainnya secara luas;

3.

Memberikan pemahaman terkait dengan petunjuk teknis infrastruktur, penyusunan RAB, Penyusunan UPD dan manajemen proyek;

4.

Melakukan pendampingan musyawarah desa;

5.

Memberikan pelatihan kepada OMS, kader desa, dan KPP terkait dengan aspek teknis dan manajemen proyek serta pengawasan pelaksanaan;

6.

Mendampingi dan memberdayakan masyarakat khususnya OMS/Pokmas/LKD, KD, KPP, relawan, dan aparat desa untuk melakukan identifikasi permasalahan infrastruktur;

7.

Mendampingi masyarakat dalam menyusun UPD dan RKM desa;

8.

Membimbing dan mendampingi KPP dalam menyusun rencana operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun;

9.

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada TAMK dan Tim Pelaksana Kabupaten;

10. Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupaten dan Satuan Kerja Provinsi yang berisikan konsolidasi catatan harian dan evaluasinya serta dilengkapi dengan notulensi rapat dua (2) mingguan di tingkat kabupaten yang telah ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kabupaten;


Halaman 37


11. Mendampingi masyarakat khususnya OMS, KPP dan aparat desa untuk melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan dan kebutuhan infrastruktur; 12. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan UPD dan RKM; 13. Melakukan verifikasi terhadap usulan UPD dan RKM; 14. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan Perencanaan teknis dan RAB; 15. Melakukan pendampingan teknis dan pengawasan kepada OMS dan Kader Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur; 16. Melakukan pendampingan teknis terhadap KPP dalam penyusunan mekanisme operasi dan pemeliharaan; 17. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan di tingkat desa dalam penyelenggaraan program pada setiap tahapannya; 18. Memberikan masukan dan arahan aspek teknis kepada OMS dalam pengendalian dan pelaporan pelaksanaan.


Halaman 38

BAB 4 SUMBER PENDANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA 4.1. SUMBER DANA Dana untuk PPIP berasal dari: a. Dana Pemerintah (APBN) untuk membiayai BLM, gaji dan pelatihan fasilitator serta operasional Satker Provinsi dalam pengendalian dan pengawasan yang teralokasi di DIPA SNVT di tingkat provinsi. b. Dana Pemerintah Provinsi (APBD) sebesar 1% dari total


BLM yang diterima untuk membiayai operasional Tim Pelaksana Provinsi dalam penyelenggaraan program yang teralokasi di DIPA SKPD di tingkat Provinsi. c. Dana Pemerintah Kabupaten (APBD) minimal sebesar 5% dari total BLM yang diterima untuk membiayai operasional Satker, Tim Pelaksana Kabupaten dalam pengendalian dan pengawasan yang teralokasi di DIPA SKPD di tingkat Kabupaten; d. Dana swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan musyawarah dan rembug-rembug desa, pemeliharaan dan pengembangan manfaat infrastruktur yang dibangun melalui PPIP.

4.2. PENERIMA DANA BLM 1.

2.

Penerima dana BLM untuk BOX 4.1 pembangunan infrastruktur Dana operasional untuk biaya pedesaan adalah masyarakat desa perjalanan OMS, pembelian ATK, yang nama desanya termasuk materai, papan informasi, papan proyek, pelaporan, dokumentasi. Dana dalam daftar Desa Sasaran PPIP ini tidak diperuntukkan sebagai honor 2011 yang ditetapkan oleh Menteri OMS, Kader desa, dan pelaku Pekerjaan Umum. program lainnya. Jumlah dana untuk tiap desa sasaran ditetapkan sebesar Rp 250 juta. Dana ini sudah termasuk dana operasional OMS sebesar Rp 5 juta untuk melaksanakan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

4.3. MEKANISME DAN PROSES PENCAIRAN DANA Mekanisme Pencairan Dana Penyaluran dan pencairan dana kegiatan PPIP dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Dana BLM kegiatan PPIP disalurkan ke masyarakat melalui rekening OMS. b. Ketua OMS bersama bendahara diwajibkan membuka rekening Bab 4. Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pencairan Dana

Halaman 40


c.

d.

e.

f.

bantuan dana sosial di Bank Umum terdekat dengan lokasi desa atas nama OMS [Nama Desa]. OMS menyampaikan foto kopi buku rekening kepada PPK Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten; Masing-masing pejabat Satker yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji Pembebanan dan Penandatangan SPM, Bendahara, menyampaikan nama dan spesimen tanda tangan serta menyampaikan cap dinas instansi penerbit SPM kepada KPPN setempat; Kontrak kerja ditandatangani oleh PPK Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten dengan OMS; Pencairan dana untuk pembayaran Kegiatan PPIP dilakukan setelah KPPN setempat menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut: • Tahap pertama (sebesar 40% dari nilai kontrak) dengan melampirkan: − Kontrak Kerja dan fotokopi buku rekening bank milik OMS; − Rencana penggunaan dana; − Kuitansi tagihan tahap I; − Foto kopi rekening KPP yang sudah terisi dana O&P tahap I. • Tahap kedua (sebesar 30% dari nilai kontrak) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 30%, dengan melampirkan: − Laporan kemajuan fisik; − Rencana penggunaan dana tahap II; − Kuitansi tagihan tahap II; − Foto kopi rekening KPP yang sudah terisi dana O&P tahap II • Tahap ketiga (sebesar 30% dari nilai kontrak) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 60%, dengan melampirkan: − Laporan kemajuan fisik; − Rencana penggunaan dana tahap III; − Kuitansi tagihan tahap III; − Bukti setoran dana O&P tahap III. − Foto kopi rekening KPP yang sudah terisi dana O&P tahap III

Bab 4. Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pencairan Dana

Halaman 41


g. Satker/PPK-PIP Kabupaten dapat melakukan penangguhan pencairan dana (untuk pencairan tahap II dan III) jika terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan ataupun dana di lapangan sampai dengan penyelesaian permasalahan oleh lembaga pengawasan fungsional (Inspektorat Jenderal dan/atau BPKP); h. PPK di tingkat Kabupaten mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pejabat Penanda tangan SPM yang dilengkapi dengan: • Dokumen Kontrak/SPK asli yang mencantumkan nomor rekening masyarakat; • Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; • Pakta Integritas tingkat desa; • Rencana penggunaan dana yang telah diverifikasi oleh Fasilitator Masyarakat dan diketahui oleh TAMK; • Laporan kemajuan fisik dan keuangan yang telah ditandatangani oleh Fasilitator Masyarakat; • Berita Acara Pembayaran; • Kuitansi yang disetujui oleh PA/Kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk; • Ringkasan kontrak; • Bukti pendukung, berupa Buku Laporan Harian Pelaksanaan Kegiatan, Buku Kas Tingkat Desa, foto kopi Buku Rekening Bank, dan Bukti pengeluaran (nota-nota) untuk pencairan tahap II dan III. i. PA/Kuasa PA melakukan pencatatan penerimaan SPP-LS dalam buku pengawasan penerimaan SPP-LS dan menyerahkan tanda terima SPP-LS serta melakukan pemeriksanaan terhadap: • kelengkapan berkas SPP-LS; • keabsahan dokumen pendukung SPP-LS; • ketersediaan pagu anggaran dalam BOX 4.2 DIPA untuk Informasi yang terdapat dalam SPP-LS memuat: • Nomor dan Tanggal DIPA yang dibebankan; memperoleh keyakinan bahwa • Nomor dan Tanggal Kontrak; tagihan tidak • Jenis/lingkup pekerjaan, Jadwal penyelesaian pekerjaan; melampaui batas • Nilai pembayaran yang diminta; • Identitas penerima pembayaran (Nama orang/perusahaan, pagu anggaran; alamat, nomor rekening dan nama Bank); serta • pencapaian • Tanggal dan jatuh tempo pembayaran tujuan/sasaran


Halaman 42


kegiatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak; • kebenaran atas hak tagih, yang menyangkut pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar (prestasi kerja yang harus dibayar sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak), jadwal waktu pembayaran (yang tercantum dalam DIPA dan spesifikasi teknis dalam kontrak). j. PA/Kuasa PA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) rangkap 3 (tiga) yang dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan SPM dengan lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN Pembayar, dan lembar ketiga sebagai pertinggal pada kantor satuan kerja yang bersangkutan; k. Dalam penyusunan SPM, satu desa untuk satu SPM, hal ini agar memudahkan dalam laporan pengelolaan administrasi keuangan; l. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D yang ditujukan kepada kantor cabang Bank Indonesia/bank pemerintah yang telah ditunjuk. Penerbitan SP2D paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap. Apabila berkas SPM tidak memenuhi persyaratan, pengembalian SPM dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM. Pengembalian Dana Apabila dijumpai penyelewengan dana oleh pelaku kegiatan, maka wajib mengembalikan dana BLM kepada masyarakat setempat untuk digunakan dalam kegiatan program. Mekanisme pencairan dana tergam bar pada Gambar 4-1 berikut.


Halaman 43

DESA

KECAMATAN KABUPATEN/KOTA

PROPINSI

PUSAT


Gambar 4-1. Mekanisme Arus Dana Dan Pencairan


Halaman 44

BAB 5 KRITERIA TEKNIS INFRASTRUKTUR 5.1. DAFTAR KEGIATAN YANG DILARANG (NEGATIVE LIST) PPIP membuka pilihan menu-menu peluang investasi bagi masyarakat. Pengecualiannya adalah aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam negative list yang dilarang yaitu: semua program yang akan melibatkan lingkungan yang sensitif, kegiatan yang berbahaya dan kegiatan merusak, dianggap sebagai bagian dari daftar larangan dan tidak akan diizinkan. Berikut adalah daftar kegiatan yang tidak diijinkan: a. Program yang berlokasi di dalam atau sekitar daerah peka


b.

c.

d.

e.

seperti: • Taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, kebun raya, hutan konservasi, hutan lindung dan daerah aliran sungai; • Cagar budaya nasional, tradisional/bangunan keagamaan; • taman laut, garis pantai dan sistem gundukan pasir, hutan bakau, dan daerah-daerah rawa; Setiap kegiatan di dalam cagar alam atau daerah lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk pengelolaan dan/atau perlindungan keanekaragaman hayati, kecuali secara eksplisit sebelumnya sudah ada persetujuan tertulis dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan/atau perlindungan yang ada di daerah; Pengadaan yang Berbahaya • Pengadaan produk apapun yang mengandung asbes; • Pengadaan pestisida atau herbisida; Kegiatan Destruktif: • Pertambangan atau penggalian karang hidup; • Pembangunan jalan menuju hutan lindung; • Produksi, pengolahan, penanganan, penyimpanan atau penjualan tembakau atau produk yang mengandung tembakau; • Pembangunan sumber daya air pada sungai-sungai, yang masuk atau keluar dari negara-negara lain; • Pengubahan aliran sungai; Lain-Lain • Reklamasi tanah yang lebih besar dari 50 hektar (ha); • Konstruksi penampungan atau penyimpanan air dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dari 10.000 meter kubik; • Penggunaan dana untuk pembelian tanah apapun; dan • Kegiatan ekonomi yang melibatkan perputaran dana.

5.2. STANDAR TEKNIS UNTUK PROGRAM INFRASTRUKTUR Kriteria untuk Prasarana Jalan, Jembatan, dan Jalan Setapak Kriteria umum Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan mempertimbangkan Bab 5. Kriteria Teknis Infrastruktur

Halaman 46


kriteria umum sebagai berikut: a. Lahan untuk ruang milik jalan telah tersedia; b. Berorientasi pada pengembangan wilayah dan dapat berperan untuk membuka isolasi desa (jalan poros/penghubung desa); c. Menghubungkan pusat kegiatan (pasar, TPI, sentra produksi) ke outlet (jalan poros desa lain / jalan dengan fungsi lebih/sungai/laut/ feri); d. Jalan yang akan memberikan kemudahan akses-terutama untuk perempuan- ke sarana kesehatan dan sarana pendidikan; e. Memenuhi standar teknis infrastrurktur jalan dan jembatan pedesaan; f. Desain teknis yang memperhatikan masalah gender, misalnya fitur-fitur yang meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna infrastuktur perempuan; g. Harus fungsional; h. Menguntungkan masyarakat miskin. Landasan Teknis untuk Seleksi atau Prioritas adalah sebagai berikut: a. Kebutuhan dan prioritas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk jalan, jembatan, dan tambatan telah ditetapkan dengan baik (misalnya kebutuhan untuk akses ke pasar atau yang lebih penting akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan); b. Masyarakat telah membahas dan menyetujui pada prioritas kriteria (misalnya nilai ekonomis tinggi dari layanan harus menjadi salah satu kriteria tetapi tidak menjadi satu-satunya kriteria dalam prioritas); c. Desain teknis harus berisi fitur yang memperhatikan masalah gender misalnya penyediaan lampu untuk meningkatkan keselamatan pengguna fasilitas perempuan dan anak-anak); d. Konstruksi sederhana dengan mempertimbangkan sumberdaya setempat (tenaga kerja, bahan, peralatan dan teknologi) dan dapat dilaksanakan oleh OMS. Untuk konstruksi yang khusus dan tidak terdaftar dalam Pedoman PPIP : Pembangunan jembatan dengan panjang > 10 meter, OMS harus menyiapkan proposal teknis dan rencana teknis, yang disetujui oleh Kepala Dinas Teknis Kabupaten. Komponen Modul dan Spesifikasi Teknis adalah sebagai berikut: Jenis Konstruksi jalan yang dapat dipilih untuk pelaksanaan: e. Jalan Tanah yang dipadatkan; Bab 5. Kriteria Teknis Infrastruktur

Halaman 47


f. g. h. i. j.

Jalan dengan Lapis Pasir-Batu / Kerikil (sirtu); Jalan dengan Lapis Telford; Jalan dengan Laburan Aspal (Buras); Jalan dengan Lapis Penetrasi Makadam (Lapen). Untuk jenis konstruksi jalan selain dari yang telah disebutkan di atas, diperlukan konsultasi mendetail dengan Tim Pelaksana Kabupaten; k. Dilengkapi dengan drainase (saluran tepi/gorong-gorong/got); l. Konstruksi jembatan berupa konstruksi sederhana Pembangunan jembatan baru dengan konstruksi sederhana dapat berupa jembatan pelat, jembatan kayu, jembatan beton dan jembatan gantung (gelagar sederhana). Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan perdesaan dapat berupa pilihan lain dan tidak terbatas hanya pada pilihan di atas. Kriteria Untuk Tambatan Perahu Tambatan perahu merupakan terminal yang menghubungkan jalan darat dengan sistem transportasi sungai, laut dan danau. Tambatan perahu juga dapat berupa bagian kelengkapan sistem pelayanan masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun mencakup tempat pelelangan ikan, dermaga bongkar muat, tempat rekreasi, lokasi parkir umum, gudang dan jalan penghubung antar tambatan perahu dengan perumahan dan permukiman. Persyaratan penentuan lokasi: a. b. c. d. e.

Tidak mudah erosi; Pada bagian sungai yang lurus; Lalu lintas perahu dan kegiatan berada di sekitar tambatan perahu; Sekitar lokasi harus bersih; Lokasi untuk penempatan bahan bangunan, tempat kerja dan tambatan perahu harus tersedia; f. Menguntungkan masyarakat miskin di desa. Spesifikasi teknis jalan desa dan jembatan desa dapat dilihat pada Buku Pedoman Sederhana Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Perdesaan beserta tambahannya. Untuk jenis konstruksi yang spesifikasinya tidak terdapat pada buku pedoman tersebut dapat mengacu pada Standar Teknis Jalan dan Jembatan lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian Bab 5. Kriteria Teknis Infrastruktur

Halaman 48


Pekerjaan Umum. Kriteria Infrastruktur Air Minum Pembangunan infrastruktur air minum perdesaan dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: a. Diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang rawan air minum, yaitu desa yang air tanah dangkalnya tidak layak minum karena payau/asin atau langka dan selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau; b. Meringankan perempuan dari perjalanan jauh dan mengantri air untuk membebaskan waktu mereka sehingga dapat dipakai kegiatan produktif lainnya; c. Daerah tersebut memiliki potensi air tanah dalam, sungai atau mata air yang berjarak kurang lebih 3 km dari permukiman; d. Untuk daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air baku sebagaimana disebutkan pada butir 2 di atas, daerah tersebut memiliki curah hujan minimal 2.000 mm/tahun; e. Untuk daerah yang tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana tertuang pada poin 2 dan 3 di atas dan atau merupakan daerah yang berada pada kepulauan, daerah tersebut dapat memanfaatkan potensi sumber air baku air laut melalui proses destilasi. Komponen modul berikut digunakan: a. Komponen Perlindungan mata air (PMA) • Bangunan Penangkapan Mata Air: Tipe A (artesis Terpusat) atau Tipe B (artesis tersebar) atau Type C (artesis Vertikal) atau Tipe D (Gravitasi Kontak); • Pompa (untuk PMA sistem pemompaan): Pompa Benam (submersible) atau pompa sentrifugal; • Sumber Daya Listrik (untuk PMA sistem pemompaan) PLN atau generator set; • Pemipaan dan Perlengkapannya: Diameter 1 "sampai 4"; • Hidran umum (HU): Tiga tangki HU masing-masing dengan 3 m³ kapasitas. b. Komponen Sumur Dalam (SD) • Bangunan Sumur Dalam: Diameter pipa mangkuk (casing) minimal 4"; • Pompa Benam (submersible) atau pompa sentrifugal; Bab 5. Kriteria Teknis Infrastruktur

Halaman 49


• Sumber Daya Listrik: PLN atau generator set; • Pemipaan dan perlengkapannya: Diameter 1 "sampai 4"; • Hidran umum (HU): Tiga tangki HU masing-masing kapasitas 3m³; • Bangunan Rumah Pompa/Generator Set. c. Komponen Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS) • Bangunan Pengambilan Air Baku Tipe Sumuran atau Tipe Jembatan atau Tipe Sadap Sungai atau Tipe Terapung; • Bangunan Pengolah air: Pengolahan Lengkap atau Saringan Langsung atau Saringan Pasir Lambat atau Saringan Pasir Cepat atau kombinasi di antaranya; • Pompa: Pompa Benam (submersible) atau pompa sentrifugal; • Sumber Daya Listrik: PLN atau generator set; • Pemipaan dan Perlengkapannya: Diameter 1 "sampai 4"; • Hidran umum (HU): Tiga tangki HU masing-masing kapasitas 3 m³; • Bangunan Rumah Pompa/Generator Set. d. Komponen Penampung Air Hujan (PAH) • Bangunan Penampung Air Hujan: kapasitas minimum 50 m³; • Pompa Tangan sebanyak tiga (3) unit setiap bangunan PAH atau pompa listrik kapasitas 17 liter/menit untuk satu unit; • Sumber Daya Listrik: PLN atau generator set. Spesifikasi Teknis berikut digunakan: a. Bangunan Penampung Air Hujan • Terbuat dari fiberglass, atau pasangan batu bata yang dilengkapi dengan geomembran/Geo-tekstil; b. Pemipaan dan Perlengkapannya • Untuk Pipa PVC sesuai standar SNI 06-0084-1987-A/SII-0344-1982; • Untuk pipa Poly Ethylene (PE) sesuai standar SNI 06-4829-1998/ISO 4427,96; • Untuk Pipa galvanis (GIP) menggunakan kelas medium sesuai British Standard 1387; c. Hidran umum • Terbuat dari bahan fiberglass (FG), atau Poly Ethylene (PE) atau pasangan bata/batu; • Untuk bahan fiberglass (FG) tebal badan, dasar dan dinding tangki minimal 3 mm; d. Pompa • Kapasitas dan tekanan (head) pompa disesuaikan dengan kebutuhan setempat; Bab 5. Kriteria Teknis Infrastruktur

Halaman 50


e. Power Supply • Besar daya listrik disesuaikan dengan kebutuhan setempat; f. Bangunan Rumah Pompa/Generator Set • Ukuran 3 x 4 m²; • Konstruksi dinding tembok/bata, atap seng. Spesifikasi teknis air minum perdesaan dapat dilihat pada Buku Pedoman Sederhana Bangunan Air Minum dan Sanitasi di Perdesaan beserta tambahannya.

Kriteria Infrastruktur Irigasi Pedesaan Pembangunan infrastruktur irigasi perdesaan dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: a. Irigasi pedesaan adalah irigasi yang dikelola oleh masyarakat; b. Luas area irigasi pedesaan sekitar 60-100 hektar; c. Bukan bagian dari irigasi teknis atau irigasi yang telah masuk inventarisasi Dinas Pengairan; d. Kategori kegiatan adalah pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan peningkatan; e. Jenis infrastruktur: bangunan pengambilan, saluran, bangunan air, dan bangunan pelengkap; f. Fasilitas irigasi akan menguntungkan petani miskin, laki-laki dan perempuan di desa; g. Adanya peningkatan partisipasi perempuan pada pembangunan dan pemeliharaan irigasi.

Pemilihan solusi teknis untuk mempertimbangkan hal berikut: a. b. c. d. e. f.

irigasi

pedesaan

harus

Kebutuhan Pelayanan; Sumber air baku; Kualitas dan kuantitas air baku; Peta geo-hidrologi; Data curah hujan; Data geologi.

Bab 5. Kriteria Teknis Infrastruktur

Halaman 51


Komponen Modul dan Spesifikasi Teknis adalah sebagai berikut: a. Irigasi Desa • Irigasi yang dimaksud adalah irigasi yang dikelola oleh masyarakat; • Luas areal daerah irigasi pedesaan maksimum 150 hektar; • Bukan bagian dari irigasi teknis atau irigasi yang telah masuk dalam inventaris Dinas Pengairan. b. Embung • Berada di daerah tadah hujan dengan luas maksimal 100 ha; • Kolam embung berkapasitas maksimum • 100.000 m³; • Tinggi embung maksimum 5 m; • Jenis embung tipe urugan; − Pelimpah tanah, berupa saluran terbuka kapasitas paling besar/sama dengan banjir 50 tahunan; − Embung milik masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan tidak termasuk dalam inventarisasi Kementrian Dinas PU; − Waktu Pelaksanaan 3 Bulan. c. Bendung Sederhana • Bendung sederhana dapat dibuat dari cerucuk, bronjong, beton dan pasangan batu; • Panjang bendung maksimum 10 m; • Tinggi bendung maksimum 3 m, khusus bahan cerucuk tinggi maksimum 1 m; • Debit banjir rencana maksimum 30 m³/detik; • Waktu pelaksanaan 3 bulan; • Peralatan yang dibutuhkan dapat menyewa: miniroller, stamper, dump truck. d. Air Tanah/Mata Air • Dapat untuk meningkatkan pelayanan air irigasi seluas maks 15 ha dan air baku untuk 500 KK; • Dapat untuk memenuhi kebutuhan minum ternak. Spesifikasi teknis irigasi perdesaan dapat dilihat pada Buku Pedoman Sederhana Bangunan Pengairan di Perdesaan beserta tambahannya.


Halaman 52


Kriteria Infrastruktur Sanitasi Pedesaan Kriteria untuk pembangunan infrastruktur sanitasi pedesaan adalah sebagai berikut: a. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat umum; b. Memastikan bahwa sistem yang akan direncanakan adalah sistem sanitasi yang terbaik yang dapat diterapkan di daerah tersebut; c. Pelaksanaan pembangunan sistem sanitasi terpilih harus dilaksanakan dengan biaya yang paling efektif; d. Sistem sanitasi terpilih merupakan kesatuan dari setiap bagian sistem yang dapat beroperasi secara terintegrasi; e. Merupakan infrastruktur sanitasi komunal yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat; f. Sistem sanitasi yang menghargai bahwa perempuan mempunyai kebutuhan sanitasi khusus.

Pemilihan solusi teknis untuk mempertimbangkan hal berikut:

sanitasi

pedesaan

harus

a. Mengurangi, bukan menghilangkan, bau yang menyengat yang biasanya dihasilkan dari proses pembusukan dari sistem sanitasi yang terbangun; b. Mencegah lalat atau serangga lain keluar masuk ke dalam bagian/elemen dari sistem sanitasi; c. Terjangkau oleh masyarakat penggunanya; d. Higienis, mudah dalam penggunaan dan pemeliharaannya oleh masyarakat umum.

Komponen Modul yang dipergunakan •

Mandi Cuci Kakus (MCK) 10-20 orang, dengan ketentuan: − Kamar mandi dengan atap, pintu, dinding, bak air, lantai, ventilasi dan penerangan dan drainase ke sumur peresapan; − Sumber air bersih dan pipa penyalur air; − Sumur pompa tangan/mesin ataupun sumur gali; − Kelengkapan tempat cuci 12 m²; − Kakus dengan komponen leher angsa, tangki septik/cubluk dilengkapi sumur peresapan, plat jongkok dan pipa saluran.


Halaman 53


Spesifikasi teknis sanitasi perdesaan dapat dilihat pada Buku Pedoman Sederhana Bangunan Air Minum dan Sanitasi di Perdesaan beserta tambahannya.


Halaman 54

BAB 6 TAHAPAN PELAKSANAAN 6.1. UMUM Pelaksanaan PPIP dilaksanakan melalui serangkaian tahapan kegiatan yang saling terkait. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan di tingkat desa secara umum adalah: a. Tahap Penyiapan dan mobilisasi kegiatan:

Masyarakat, terdiri atas

1. Rembug Penyiapan Warga; 2. Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas; 3. Musyawarah Desa I (pembentukan OMS serta pemilihan KD). b. Tahap Perencanaan Partisipatif, terdiri atas kegiatan: 1. Survey Kampung Sendiri; 2. Identifikasi Permasalah dan Pemetaan Kemiskinan;


3. Musyawarah Desa II (perumusan prioritas masalah, perumusan Usulan Prioritas Desa (UPD) dan RKM serta pemilihan jenis infrastruktur yang akan dibangun); 4. Penyusunan Usulan Prioritas Desa; 5. Penyusunan Usulan RKM; 6. Verifikasi RKM; 7. Finalisasi RKM; 8. Penyusunan Rencana Teknis dan RAB. c. Tahap Pelaksanaan Fisik, terdiri atas kegiatan: 1. Musyawarah Desa III (rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pembentukan KPP); 2. Penandatanganan Kontrak Kerja; 3. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur; 4. Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur; 5. Informasi Pelaksanaan/Pelaporan Kegiatan; 6. Rembug Warga Pelaksanaan. d. Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik, terdiri atas kegiatan: 1. Musyawarah Desa IV (laporan pertanggungjawaban OMS tentang hasil pelaksanaan kegiatan); 2. Serah Terima Infrastruktur Terbangun; 3. Operasi dan Pemeliharaan.

6.2. TAHAP PENYIAPAN DAN MOBILISASI MASYARAKAT Di dalam PPIP, masyarakat desa merupakan aktor utama pelaksana kegiatan di tingkat desa. Oleh karena itu perlu dilakukan persiapan yang matang bagi keterlibatan masyarakat. Melalu tahapan ini diharapkan agar di dalam diri masyarakat dapat tumbuh rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap program. Selain itu agar masyarakat dapat benar-benar mengerti akan tujuan, sasaran, prinsip-prinsip serta nilai-nilai program. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam Tahap Persiapan dan mobilisasi masyarakat adalah: Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 56


Rembug Penyiapan Warga

Rembug Penyiapan Warga dilakukan melalui serangkaian kegiatan-kegiatan rembug/rapat atau pertemuanpertemuan baik pertemuan kelompok, keagamaan, arisan, maupun pertemuanpertemuan lain yang ada di desa sasaran. Rembug warga dilakukan melalui beberapa pertemuan di masyarakat dengan melibatkan perempuan dan masyarakat miskin. Peran FM dalam pelaksanaan kegiatan rembug warga ini antara lain sebagai: 1. Pihak yang mengundang untuk pertemuan, misalnya dengan mengundang kelompok miskin dan kelompok perempuan dalam pertemuan di salah satu rumah warga. 2. Pihak yang menghadiri kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat, misalnya: arisan, pengajian, dll. 3. Pihak yang berkunjung secara informal atau bertemu dengan individu/warga masyarakat, misalnya: tokoh masyarakat, tokoh agama, guru atau masyarakat umum. Tujuan Rembug Penyiapan Warga Tujuan dari Rembug Penyiapan Warga adalah: 1. Sebagai sarana dampingan;

perkenalan

antara

FM

dan

warga

2. Penyebarluasan informasi awal program; 3. Penyiapan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pelaksanakan program sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan di desa sasaran tidak hanya ditetapkan oleh Perangkat Desa atau tokoh-tokoh masyarakat, namun melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan; 4. Identifikasi calon-calon anggota OMS dan Kader Desa; 5. Penjelasan tentang Pakta Integritas; Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 57


6. Penyepakatan (sosialisasi).

rencana

jadwal

pertemuan

selanjutnya

BOX 6.1 Peningkatan keterlibatan dan peran serta perempuan dapat dilakukan pada:

1. Pertemuan dengan kelompok-kelompok di masyarakat, termasuk dalam setiap musyawarah desa; 2. Pertemuan dengan kelompok perempuan (apabila diperlukan dengan mendasarkan pada hasil penyiapan masyarakat); 3. Keanggotaan OMS yang terpilih harus beranggotakan minimal 40% kaum perempuan; 4. Peningkatan peran serta perempuan di dalam menyusun UPD dan RKM, terutama di dalam penentuan infrastruktur yang akan dibangun; 5. Peningkatan peran serta perempuan dan kesetaraan hak dengan laki-laki di setiap tahapan pelaksanaan program.

Informasi yang akan disampaikan pada saat Rembug Penyiapan Warga:

FM

1. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip dan ketentuan PPIP; 2. Penjelasan mengenai penandatangan Pakta Integritas; 3. Penjelasan mengenai proses pembentukan OMS dan kriteria keanggotaan OMS; 4. Penjelasan mengenai proses pemilihan KD dan kriteria KD; 5. Penjelasan mengenai pelaksanaan Sosialisasi dan Musdes I. Peserta Rembug Penyiapan Warga: 1. Masyarakat secara umum, terutama kaum miskin dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas; 2. Tokoh masyarakat/ pemerintahan/ kelompok/ organisasi masyarakat yang ada di desa sasaran. Langkah-langkah yang harus dilakukan pelaksanaan Rembug Penyiapan Warga:

FM

sebelum

1. Menemui Kepala Desa dan ketua RT/RW/dusun untuk Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 58


meminta ijin memberikan penjelasan program dalam setiap pertemuan rutin masyarakat; 2. Mengumpulkan data awal desa, (misalnya data demografi, adat istiadat, potensi desa, dll); 3. Melakukan persiapan sosial dengan mengadakan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat/ kelompok/organisasi masyarakat yang ada di desa sasaran dari tingkat RT, RW sampai di tingkat desa; 4. Melakukan kunjungan interaktif ke kelompok-kelompok di masyarakat desa; 5. Mengidentifikasi jenis-jenis pertemuan rutin yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa; 6. Meminta ijin kepada tokoh-tokoh masyarakat/ kelompok/organisasi masyarakat untuk dapat mengikuti acara-acara rapat, rembug ataupun pertemuan-pertemuan yang ada di desa sasaran; 7. Mengidentifikasi secara umum karakteristik masyarakat dan metode yang tepat untuk usaha meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan; 8. Melakukan kunjungan dan dialog interaktif dengan kelompok perempuan untuk mendorong keterlibatan mereka dalam seluruh kegiatan PPIP. Proses Pelaksanaan Rembug Penyiapan Warga: 1. FM menghadiri acara-acara rapat, maupun pertemuanpertemuan rutin masyarakat desa, dan memanfaatkannya untuk melaksanakan Rembug Penyiapan Warga; 2. FM memperkenalkan diri dan PPIP, dengan dilengkapi surat penugasan dari Pemerintah Provinsi; 3. FM menjelaskan bahwa desa sasaran ditentukan berdasarkan mekanisme pem ilihan desa sasaran PPIP; 4. FM menjelaskan secara umum mengenai tujuan, sasaran, prinsip, dan mekanisme pelaksanaan PPIP; 5. FM menyampaikan bahwa akan diadakan Sosialisasi PPIP dan Penandatanganan Pakta Integritas, yaitu kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (selaku penanggung jawab program) dengan Kepala Desa dan perwakilan warga desa, tentang beberapa ketentuan program; Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 59


6. FM menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan nanti harus melibatkan kaum perempuan dan masyarakat miskin serta kaum minoritas; 7. FM menyampaikan bahwa yang akan melaksanakan kegiatan adalah masyarakat desa sendiri dengan didampingi oleh FM, Konsultan dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu masyarakat harus membentuk OMS yang memiliki keanggotaan perempuan sebanyak 40%; 8. FM menyampaikan bahwa selain OMS, masyarakat juga harus memilih seorang KD yang akan menjadi pemandu dan narasumber di dalam pelaksanaan kegiatan; 9. FM menyampaikan bahwa keanggotaan OMS dan KD akan dipilih oleh masyarakat sendiri melalui forum Musyawarah Desa I; 10. FM menjelaskan kriteria-kriteria keanggotaan OMS dan KD; 11. FM mengajak masyarakat untuk mengidentifikasi Organisasi Masyarakat yang telah ada di desa dan mengkaji kinerjanya secara umum; 12. FM mengajak masyarakat untuk mengidentifikasi calon KD; 13. FM memfasilitasi agar masyarakat menyepakati waktu pelaksanaan Musyawarah Desa I;

dan aparat sosialisasi

desa dan

14. FM mengundang seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan dan masyarakat miskin untuk hadir pada Sosialisasi dan Musyawarah Desa I; 15. FM menyiapkan Daftar Hadir (format 3.2) dan Notulen Rembug Penyiapan Warga (format 3.3) dan Berita acara (Format 3.1 Lampiran 3), serta pendokumentasian kegiatan untuk setiap rapat/rembug penyiapan warga.

Sosialisasi dan Penandatanganan Kesepakatan Pakta Integritas

Sosialisasi adalah upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai PPIP kepada masyarakat, sebagai penerima program dan pelaksana kegiatan di tingkat desa, serta kepada para pelaku dan instansi atau lembaga pendukung program. Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 60


Kegiatan Sosialisasi di tingkat desa dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan didampingi oleh FM dan Tim Pelaksana Kabupaten. Sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang unsur pemerintahan desa (Kepala Desa, BPD), aparat kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kelompok/Organisasi Masyarakat serta anggota masyarakat secara luas. Narasumber dalam kegiatan sosialisasi tingkat desa adalah FM, Pihak Kecamatan dan Tim Pelaksana Kabupaten. Pada saat pelaksanaan sosialisasi dilakukan juga Penandatangan Pakta Integritas, yaitu kesepakatan masyarakat dalam melaksanakan program. Pakta Integitas ditandatangani oleh Kepala desa dan wakil-wakil masyarakat. Aparat pemerintahan desa dan seluruh masyarakat termasuk OMS, Kader Desa dan KPP yang terbentuk harus mentaati kesepakatan dalam pakta integritas. Pakta Integritas menyatakan bahwa dengan ini masyarakat telah Memutuskan/Menyepakati yaitu: 1. Menerima bantuan dana PPIP Tahun 2011 dan sanggup melaksanakan dan menyelesaikannya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan, serta tidak melakukan pemotongan dana BLM yang disalurkan kepada masyarakat. 2. Sepakat untuk tidak memberi atas pungutan apapun kepada pihak siapa pun. 3. Bilamana ditemukan penyalahgunaan dana berdasarkan hasil pemeriksaan/audit Tim Pemeriksa maka masyarakat desa harus menyelesaikan temuan secara tuntas dan mengoptimalkan manfaat BLM bagi masyarakat. Tujuan Sosialisasi Sosialisasi dilaksanakan untuk menyebarluaskan prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan PPIP serta untuk menyamakan persepsi/pandangan dalam pelaksanaan program. Informasi yang akan disampaikan pada sosialisasi adalah: 1. Ketentuan pelaksanaan program, yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan; Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 61


2. Jenis infrastruktur yang bisa dibangun melalui program ini; 3. Makna dan isi dari dokumen Pakta Integritas. Peserta kegiatan Sosialisasi 1. Masyarakat secara umum, termasuk kaum miskin dan kaum perempuan; 2. Tokoh masyarakat, kelompok/organisasi masyarakat, yang ada di desa sasaran; 3. Pemerintahan Desa (Kepala Desa,BPD), Aparat Kecamatan, Aparat Kabupaten, Satker Kabupaten dan Konsultan sebagai Nara Sumber. Persiapan FM sebelum pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas:

Sosialisasi

dan

1. FM memfasilitasi kesepakatan antara Aparat Desa dan Warga Masyarakat Desa mengenai waktu dan tempat Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas; 2. FM melakukan kunjungan dan dialog interaktif dengan kelompok perempuan dan masyarakat miskin untuk mendorong agar kaum perempuan dan masyarakat miskin mau dan dapat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Kesepakatan Pakta Integritas; 3. FM mengundang/mengajak semua masyarakat termasuk kaum Perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghadiri Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas (Format 3.8 Lampiran 3); 4. FM mengundang Pemeritahan Desa (kepala desa, BPD), Aparat Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kelompok/Organisasi Masyarakat serta anggota masyarakat secara luas; 5. FM mengundang Satker Kabupaten dan Konsultan untuk bertindak sebagai nara sumber dan sebagai wakil Pemerintah dalam penandatanganan Kesepakatan Pakta Integritas; 6. FM membantu Aparat Desa dalam menyiapkan tempat pertemuan, peralatan dan materi yang diperlukan; 7. FM menyiapkan Daftar Hadir, membuat Notulensi serta pendokumentasian kegiatan Sosialisasi dan Penandatangan Pakta Integritas (Format 3.5 s.d 3.8 Lampiran 3).

Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 62


BOX 6.2 Catatan Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan penandatanganan Pakta Integritas meliputi: 1. Penjelasan tujuan, sasaran, pendekatan dan prinsip-prinsip PPIP, dan menekankan pada hal-hal pokok sebagai berikut : Program dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat harus berpartisipatif dalam seluruh tahapan pelaksanaan, termasuk terlibat dalam pengawasan pada pelaksanaannya. Program harus dilaksanakan secara transparan/terbuka sehingga perlu dilakukan penyebarluasan informasi atas pemanfaatan dananya. Kegiatan pembangunan infrastruktur tidak boleh dikontraktualkan, tetapi dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara swakelola. 2. Penjelasan mekanisme pelaksanaan program Musyawarah desa merupakan keputusan tertinggi dalam program, sehingga partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Musyawarah desa dilaksanakan empat kali, disamping akan dilakukan rembug-rembug secara rutin. Seluruh Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau usulan atau masukan dalam setiap musyawarah desa. Dalam pembangunan fisik, diutamakan menggunakan tenaga kerja lokal dan material lokal. Pengadaan material akan dilakukan oleh panitia pengadaan untuk mendapatkan material dengan kualitas yang baik tetapi dengan harga yang murah. Hasil-hasil musyawarah desa dan penggunaan dana BLM harus dipublikasikan di papan informasi agar masyarakat dapat mengetahuinya. 3. Penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur Jenis infrastruktur yang diperbolehkan adalah jalan (bukan jalan hotmix), drainase jalan, irigasi, air bersih dan sanitasi. Masyarakat desa dalam memilih infrastruktur harus sesuai dengan kriteria dan penilaian prioritas antara lain yaiut dimanfatkan oleh sebagian besar masyarakat miskin dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. 4. Penjelasan sumber dana dan mekanisme penyaluran dana Jumlah dana BLM adalah Rp. 250 juta, dimana didalamnya termasuk untuk operasional OMS dalam melaksanakan persiapan dan perencanaan sebesar Rp. 5 juta. Masyarakat harus menyiapkan dana pemeliharaan yang besarannya ditentukan dalam musyawarah dan diwajibkan telah tersedia pada saat akan dilakukan pencairan dana BLMnya. 5. Penjelasan mengenai peran pelaku tingkat desa (OMS, KPP, Kader Desa, Pemerintahan Desa) Pengambilan keputusan dalam pemilihan OMS dan pemilihan jenis kegiatan di dasarkan pada hasil musyawarah desa dan bukan atas dasar keputusan Kepala Desa atau elit-elit/tokoh di tingkat desa. Penjelasan kriteria OMS, Kader Desa, KPP OMS harus patuh dan taat pada kontrak Masyarakat dan pelaku-pelaku di tingkat desa harus patuh pada pakta integritas. Seluruh Masyarakat harus berperan aktif (laki-laki dan perempuan) dalam setiap pelaksanaan tahapan. 6. Penandatanganan Pakta Integritas Masyarakat dan pelaku-pelaku tingkat desa diwajibkan melaksanakan dan menyelesaikannya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan, Masyarakat dan pelaku-pelaku tingkat desa tidak boleh melakukan Pemotongan Dana BLM yang disalurkan kepada masyarakat. Masyarakat dan pelaku-pelaku tingkat desa tidak boleh memberi atas pungutan apapun kepada pihak siapa pun. Bilamana ditemukan Penyalahgunaan Dana berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Audit Tim Pemeriksa maka masyarakat desa harus menyelesaikan temuan secara tuntas dan mengoptimalkan manfaat BLM bagi masyarakat.

Proses Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penandatanganan Kesepakatan Pakta Integritas adalah:

dan

1. Perkenalan antara rarasumber dengan peserta Sosialisasi;


Halaman 63


2. Nara sumber prinsip-prinsip PPIP;

memaparkan tentang Gambaran Umum, serta mekanisme pelaksanaan Program

3. Diskusi antar narasumber dan masyarakat; 4. Penjelasan mengenai pentingnya Pakta Integritas; 5. Penandatanganan Kesepakatan Pakta Integritas; 6. Pengisian daftar hadir dan pembuatan notulensi rapat.

BOX 6.3 CEKLIS INFORMASI Untuk Disampaikan Melalui Pertemuan Sosialisasi ; ; ; ; ; ;

Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran Program PPIP. Prinsip-Prinsip Program. Sumber dan Alokasi Dana. Mekanisme Pencairan Dana. Para Pelaku Program dan tugas-tugasnya (khususnya yang berperan di desa). Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 1 . Tahap Penyiapan masyarakat 2 . Tahap Perencanaan 3 . Tahap Pelaksanaan Fisik 4 . Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik

tingkat

Musyawarah Desa I Musyawarah Desa I merupakan forum pertemuan masyarakat desa yang dilaksanakan Kepala Desa dan dibantu oleh FM, untuk membentuk OMS dan KD. Forum ini juga masih bagian dari kegiatan sosialisasi program. Narasumber dalam Musyawarah adalah tim pengarah Kabupaten.


Desa

I

Halaman 64

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pedoman Pelaksanaan BOX 6.4 Pemilihan OMS: 1. Pemilihan OMS dilaksanakan secara demokratis, tidak diperbolehkan adanya intevensi Kepala Desa, Tokoh Masyarakat atau elit-elit desa lainnya. 2. Bagi desa lama, keanggotaan OMS yang berkinerja baik dapat diangkat kembali dengan dilakukan kesepakatan dan pengesahan dalam musyawarah desa. 3. OMS dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan, apabila pemilihan tidak mencapai konsensus maka dilakukan kesepakatan saat Musdes I 4. Untuk desa lama, dimana sudah ada KD hasil pemilihan sebelumnya, maka KD diharapkan dapat lebih berperan dalam pendampingan masyarakat. Demikian pula dengan peran OMS, diharapkan pada fase kegiatan ini mampu menunjukkan kapasitas yang lebih baik dari tahap sebelumnya sehingga pelatihan yang diberikan oleh FM hanya bersifat mengingatkan kembali materi-materi yang pernah disampaikan sebelumnya.

Tujuan kegiatan Musyawarah Desa I adalah: 1. Memilih dan menetapkan OMS sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa; 2. Memilih dan menetapkan pemberdayaan;

1

orang

KD

sebagai

aktor

3. Menetapkan lokasi sekretariat OMS dan lokasi pemasangan Papan Informasi untuk Kegiatan PPIP; 4. Menyepakati dan Menetapkan Musyawarah Desa II.

jadwal

pelaksanaan

Proses Musyawarah Desa I yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Sambutan oleh Kepala Desa yang sekaligus penjelasan maksud dan tujuan pertemuan; 2. Penjelasan tentang PPIP oleh FM dan/atau Tim Kecamatan dengan materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya; 3. Diskusi dan klarifikasi terhadap hal-hal yang dianggap masih belum jelas oleh peserta; 4. Penjelasan kriteria pengurus OMS dan KD beserta uraian tugas, hak dan kewajibannya serta proses pemilihannya;


Halaman 65

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pedoman Pelaksanaan BOX 6.5 Persyaratan kualifikasi anggota OMS adalah: • W ar g a d e sa s e t e mp a t, t er ut a ma y a n g d i k e n a l d an m e n ge n a l s eb a g i an b e s ar w ar g a d e s a d a n dip i l i h o l e h m a s y a r a k a t m e l a l u i m u s yaw ar ah d e s a p er s i a pa n ; • M e m i l i k i l at a r be l a k an g p e n d i d i ka n m i n i m a l Se k o l a h M e ne n g ah P e r t am a at a u s e d er a ja t ; • M e mp u n ya i ke m am p ua n ba c a tu l i s de ng a n b a i k ; • M e mp u n ya i cu k u p w a kt u un t u k m e l a k san a k a n t ug a s nya ; • M e mp u n ya i p e n ge t ah u an t e nt a ng p eta d e sa d an a r ah pe mb an g u na n d e s a , s er t a pe d u l i t er h ad ap p em b an g una n d i d e sa n ya ; • S a b ar d a n ma m p u me n gen d a l i k an d ir i ; • M e n gh ar ga i p e n da p at oran g l a in d a n tid a k m e m ih ak k e p ad a k e lo m p o k t er t e nt u ; • D i t er im a d a n d i h ar ga i s em u a ka l a ng an m a s yar a k at; • S e b a i k n ya m e mp u n ya i p e n ga l a ma n o r g an i s a s i d i b i d a n g k e g i a t a n p e m ba n gu n an b er b a s i s m a s ya r a k at , s ep er t i P 3 D T , P 2D , d an s e b a ga i n y a; • T i d a k me man f a at k a n pr og r am P P I P u n t u k tu j u a n p r i b ad i , k e lo m p o k, d a n p o l i t i k pra k t i s . • K h u s u s u nt uk b e n d ah ar a, m e mp u n ya i p e n g a la m an d a l a m me ng u r u s l a p or a n k e uan g a n ( m i n ima l p en d i d i ka n S M A/ s e d er a ja t) .

Pemilihan KD; 1. KD adalah pelaku pemberdayaan yang berasal dari masyarakat setempat yang bisa mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan dengan benar. 2. KD diharapkan mampu menjadi narasumber, mediator, pengarah, dan motivator bagi masyarakat untuk melaksanakan program dengan optimal. 3. KD akan meneruskan proses pemberdayaan pada saat FM tidak berada di lokasi/desa setelah seluruh pelaksanaan program selesai dilakukan. Pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara OMS 1. Disyaratkan di setiap desa sasaran ditetapkan 1 (satu) OMS dan disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh DPIU. OMS memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan anggota. Disyaratkan bahwa minimal 40% dari jumlah anggota OMS adalah kaum perempuan. 2. Apabila di desa sudah ada OMS yang diterima oleh masyarakat serta memiliki kinerja yang baik, maka Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 66


masyarakat tidak perlu membentuk organisasi baru. Namun demikian penetapan OMS tersebut harus dilakukan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa I. 3. Penyepakatan mengenai proses pembuatan, lokasi pemasangan dan penanggung jawab papan informasi PPIP di desa; 4. Penyepakatan rencana kegiatan penutupan acara pertemuan;

selanjutnya

sekaligus

5. Pembuatan Berita Acara Musyawarah Desa I. Informasi yang disampaikan pada kegiatan Musyawarah Desa I adalah: 1. Penjelasan singkat mengenai prinsip-prinsip dan mekanisme pelaksanaan Program; 2. Kriteria dan persyaratan keanggotaan OMS; 3. Kriteria dan persyaratan KD; 4. Proses pemilihan dan pembentukan OMS; 5. Proses Pemilihan KD. Peserta Kegiatan Musyawarah Desa I: 1. Masyarakat secara umum, termasuk kaum miskin dan kaum perempuan; 2. Tokoh masyarakat/kelompok/organisasi masyarakat yang ada di desa sasaran; 3. Aparat Desa, Aparat Kecamatan, Aparat Kabupaten, Satker Kabupaten dan Konsultan sebagai Nara SUmber. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam Musdes I Tempat

: Balai desa/tempat pertemuan yang lazim dipakai.

Metode

: Ceramah, curah pendapat dan diskusi.

Pemandu

: FM dan Tim Pemerintahan Desa

Alat

: Poster dan Pedoman Pelaksanaan Tingkat Desa, bahan-bahan untuk melakukan pemungutan suara.

Daftar hadir : Daftar hadir disesuaikan Format 3.12 Lampiran 3


Halaman 67


Persiapan FM sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa I: 1.

FM mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan desa sasaran, baik data sekunder maupun data primer (hasil dari rembug persiapan desa);

2.

FM melakukan penyeleksian awal calon KD dan calon OMS, berdasarkan catatan pengalaman OMS dan KD tersebut pada kegiatan yang sejenis, serta masukan dari Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat;

3.

Kepala Desa memastikan tempat pertemuan dan peralatan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya pertemuan secara efektif;

4. FM memastikan bahwa calon-calon KD dan anggota OMS hasil identifikasi sebelumnya dapat hadir di Musyawarah Desa I; 5. FM memastikan bahwa informasi pelaksanaan Musyawarah Desa I telah tersebar di masyarakat, baik melalui papan-papan informasi atau media-media pertemuan yang ada di desa; 6.

FM dan Aparat Desa menyiapkan Berita Acara Pertemuan, Daftar Hadir, dan notulensi (Format 3.11-3.13 Lampiran 3).

BOX 6.4 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN ; ; ; ;

Persiapan materi (tulis di kertas lebar dengan huruf besar dan mudah dibaca oleh banyak orang dari jarak relatif jauh). Gunakan media, alat bantu yang telah tersedia seefektif mungkin agar masyarakat mudah memahami penjelasan tentang pelaksanaan PPIP. Hindari penggunaan bahasa asing yang akan menyulitkan masyarakat dalam mendengar dan memahaminya. Pastikan masyarakat yang paling miskin dan perempuan ikut dalam pertemuan.

6.3. TAHAP PERENCANAAN PARTISIPATIF OLEH MASYARAKAT Tahapan Perencanaan Partisipatif Oleh Masyarakat di Tingkat Desa adalah sebagai berikut: Survey Kampung Sendiri Survey Kampung Sendiri (SKS) dilakukan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi desa, kondisi kependudukan, kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan sampai dengan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan untuk Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 68


menyusun Usulan Prioritas Desa dan Rencana Kerja Masyarakat. Contoh format dan petunjuk yang digunakan dalam proses ini dapat dilihat dalam Format 3.16-3.21 Lampiran 3 Data dan Informasi yang akan digali melalui Survey Kampung Sendiri (SKS) ini adalah: 1. Kondisi Wilayah, dilakukan dengan membuat peta sederhana kawasan desa, yang berisi: tata letak tapak, status tanah dan status penguasaan, peta jaringan dan profil kondisi prasarana dan sarana lingkungan yang ada, kondisi dan BOX 6.5 permasalahan sarana dan prasarana desa;

Untuk desa yang telah melaksanakan SKS

2. Kondisi Demografi, sebelumnya atau pernah menerima program dilakukan dengan: PPIP/sejenis, maka pelaksanaan SKS ditujukan pengumpulan data dan untuk melihat perubahan kondisi desa setelah pemutakhiran data adanya intervensi program. Dalam hal ini, topik kependudukan; pengumpulan diskusi diarahkan pada perubahan-perubahan data sosial masyakarat sosial, ekonomi dan lingkungan yang terjadi di seperti tingkat pendidikan, masyarakat setelah pelaksanaan program strata ekonomi, dan sebelumnya. sebagainya; pengumpulan data permasalahan kependudukan yang mencakup permasalahan sosial seperti konflik antar penduduk; 3. Kondisi Kemiskinan, dilakukan dengan: identifikasi kelompok miskin yang potensial menjadi sasaran program; Survey Kampung Sendiri (SKS) dilaksanakan oleh OMS bersama dengan KD dan FM serta relawan masyarakat dari masing-masing Dusun/RW. Identitifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan (Rembug Pra Musdes II) Dari hasil SKS, kemudian OMS, KD dan didampingi oleh FM melakukan identifikasi permasalahan dan pemetaan kemiskinan yang terdapat di desa. Hasil identifikasi permasalahan, kemudian dicermati bersama oleh OMS dan KD yang didampingi FM untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi.


Halaman 69


Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan dilakukan dengan: 1. Penyusunan daftar identifikasi masalah, yang dilakukan dengan mengkompilasi data dan permasalahan yang kemudian disintesakan dalam permasalahan infrastruktur dan permasalahan kemiskinan. 2. Penyusunan akar masalah, dilakukan dengan pemetaan permasalahan dengan menyusun pohon masalah, agar dapat diketahui permasalahan yang ada secara komprehensif. 3. Penentuan prioritas masalah, penentuan prioritas masalah diidentifikasi dari hasil pohon masalah yang disusun yang kemudian dinilai skala prioritasnya dengan menggunakan metoda metaplan. Dengan menggunakan metaplan, penerima manfaat program dan penanganan dapat dilakukan secara optimal; 4. Prioritas alternatif pemecahan masalah, disusun dari hasil penentuan prioritas yang kemudian diverifikasi dalam Musyawarah Desa II. BOX 6.7 Langkah pelaksanaan SKS adalah: 1. FM menjelaskan tentang arti penting SKS, dimana melalui SKS dapat diperoleh kondisi dasar desa serta permasalahan yang dihadapi; 2. Menjelaskan format perangkat yang akan digunakan untuk memperoleh data; 3. Melakukan Pemetaan Batas Tapak (Format 3.19 lampiran 3). Pemetaan dibuat untuk melihat keadaan umum dusun dan lingkungannya yang menyangkut sumber daya dan sarana prasarana, keadaan fisik lingkungan, luas dan tata letak lahan termasuk peruntukkannya, penyebaran daerah permukiman, berhutan, nelayan, pertanian dsb sesuai dengan tipologi wilayahnya, aliran air, lembaga-lembaga yang ada di desa, sekolah, posyandu, puskesmas. 4. Melakukan Pemetaan Infrastruktur Perdesaan (Format 3.20 lampiran 3). Pemetaan infrastruktur dibuat untuk melihat kondisi infrastruktur desa serta akses pelayanan masyarakat terhadap infrastruktur. Pada pemetaan infrastruktur perlu dipetakan permasalahan masyarakat dalam mengakses pelayanan infrastruktur, seperti penduduk/daerah yang mengalami kekurangan air bersih. Hasil pemetaan infrastruktur diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara menyeluruh. 5. Melakukan Pemetaan Penduduk Miskin (Format 3.21 lampiran 3). Pemetaan penduduk miskin dilakukan secara swadaya. Dalam pemetaan ini, FM menjelaskan kriteria penduduk miskin, dan dimungkinkan adanya masukan dari OMS dan KD dalam menambah kriteria kemiskinan. Dari kriteria yang disepakati, kemudian dilakukan pemetaan penduduk miskin, termasuk identifikasi penyebab kemiskinan, serta kemungkinan mempengaruhi perubahan kondisi masyarakat.

Hasil dari perumusan masalah kemudian dijadikan bahan pada Musyawarah Desa II. Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 70


Musyawarah Desa II

Setelah Identifikasi Permasalahan, langkah selanjutnya adalah melakukan Musyawarah Desa II. Musyawarah Desa II disiapkan oleh OMS dengan dukungan KD dan FM. Musyawarah Desa II dilaksanakan dalam bentuk diskusi terbuka yang diharapkan mampu merumuskan prioritas permasalahan dan rencana kegiatan sebagai masukan bagi Usulan Prioritas Desa (UPD) dan RKM. Musyawarah Desa II bertujuan untuk: 1. Merumuskan prioritas permasalahan yang terdapat di desa sasaran; 2. Merumuskan prioritas kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan UPD; 3. Menentukan jenis infrastruktur yang akan dibangun; 4. Merumuskan rencana kegiatan untuk penyusunan RKM. BOX 6.7 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan UPD dan RKM: Jenis kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan yang diperbolehkan adalah infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, air minum dan sanitasi. Dari berbagai usulan dilakukan penilaian peringkat. Peringkat utama dari permasalahan yang ada akan menjadi prioritas pertama jenis infrastruktur yang akan dibangun. Proses pemeringkatan dilakukan masyarakat secara bersama dalam Musyawarah Desa II dengan mempertimbangkan suara dari kelompok perempuan, masyarakat miskin dan kelompok minoritas, meliputi: 1. Jumlah masyarakat miskin yang menerima manfaat secara langsung. 2. Manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung. 3. Besarnya biaya. 4. Metode pengerjaan. 5. Waktu pelaksanaan. Catatan: Pada Musdes II, FM mendorong masyarakat untuk melakukan integrasi Usulan Prioritas Desa dengan PJM Desa (hasil Musrenbang). Dalam hal PJM Desa (hasil Musrenbang) belum ada, maka masyarakat mengusulkan kepada pemerintahan desa untuk menjadikan UPD menjadi bagian dari PJM Desa. Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 71


Proses yang dilakukan dalam Musyawarah Desa II adalah sebagai berikut: 1. 2.

Penjelasan kembali prinsip-prinsip PPIP; Pemaparan kondisi dan permasalahan awal desa yang diperoleh dari hasil identifikasi masalah dan perumusan masalah; 3. Verifikasi permasalahan oleh seluruh peserta; 4. Paparan FM mengenai alternatif solusi permasalahan, dalam kerangka masa sekarang dan masa yang akan datang; 5. Masyarakat peserta musyawarah dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi dimana masing-masing kelompok tersebut membuat prioritas permasalahan dan kondisi lingkungan pada masa yang akan datang (sesuai dengan Format Penentuan Prioritas); 6. Kemudian dilakukan pleno untuk membahas prioritas permasalahan dan kondisi lingkungan pada masa yang akan datang dan penetapan pemecahan masalah yang ditetapkan bersama dengan mempertimbangkan kondisi masa yang akan datang; 7. Pembahasan Solusi Teknis terhadap Pemecahan Permasalahan Infrastruktur yang telah ditetapkan, terutama terkait dengan Kebutuhan Lahan, serta Mekanisme dan Pembiayaan OperasiPemeliharaan; 8. Pentahapan dan Rencana Penanganan dan Tentatif Kebutuhan Pendanaan; 9. Penentuan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan: a. Penentuan Rencana. b. Identifikasi Penerima Manfaat. c. Penentuan Waktu Pelaksanaan. d. Penetapan Upah Pekerja. 10. Khusus untuk Penetapan Kegiatan (Usulan RKM) yang membutuhkan lahan, harus dibahas mengenai luas lahan yang dibutuhkan, serta status kepemilikan dan mekanisme pengadaan lahannya; 11. Menetapkan prioritas masalah, prioritas kegiatan sebagai Masukan untuk UPD dan RKM untuk kemudian disahkan oleh Kepala Desa; (Format 3.20, 3.22-3.28 Lampiran 3); 12. Pembuatan Berita Acara Musyawarah Desa II yang dilakukan oleh OMS dan dibantu oleh KD dan FM (Format 3.31-3.33 Lampiran 3).


Halaman 72


Penyusunan Usulan Prioritas Desa (UPD) Usulan Prioritas Desa disusun berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan sebelumnya. Dokumen ini dibuat oleh setiap desa sasaran sebelum menyusun RKM sebagai dasar pelaksanaan BLM. Penyusunan UPD dilakukan oleh OMS dan KD didampingi oleh FM dan Perangkat Desa. Tugas FM dalam tahap ini adalah memberikan bimbingan dan pendampingan yang diperlukan sehingga UPD mencerminkan upaya penanganan permasalahan kemiskinan yang ada di desa secara lengkap. UPD akan memuat usulan-usulan kegiatan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan usulan-usulan masyarakat yang sudah mendapat kesepakatan dalam Musdes II. Usulan-usulan dalam UPD dapat mencakup berbagai aspek yang menjadi permasalahan utama di desa seperti permasalahan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

BOX 6.9 Dalam penyusunan UPD mempertimbangkan: Hasil-hasil identifikasi masalah yang dilakukan oleh OMS bersama dengan FM, KD dan aparat desa; Keterpaduan dengan rencana dan program kelurahan/desa; Kebijakan Pemerintah Kabupaten setempat; UPD diharapkan memuat: Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan, yakni visi, misi, dan strategi penanggulangan kemiskinan di kelurahan/desa setempat; Rencana Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan, dalam jangka waktu 3 tahun; Rencana Tahunan yang berisi rencana detail tahunan pada tahun pertama yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Dalam rangka perkuatan program pembangunan perdesaan, perlu dilakukan channelling UPD dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah, melalui upaya-upaya sebagai berikut: 1. Mengintegrasikan program yang didanai APBD untuk membiayai usulan kegiatan dalam UPD; 2. Mempromosikan kegiatan-kegiatan yang ada dalam UPD pada pihak-pihak lain (non pemerintah) untuk mendapat dukungan pendanaan; Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 73


3. Menyalurkan usulan kegiatan/program yang tidak dapat didanai oleh PPIP atau swadaya masyarakat kepada alternatif sumbersumber lainnya melalui mekanisme perencanaan bottom-up yang ada seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan atau Kabupaten/Kota. Setelah menghasilkan suatu usulan pembangunan komprehensif yang merupakan hasil keputusan bersama, langkah selanjutnya dalah penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Penyusunan Usulan RKM Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dilakukan oleh OMS dan KD dengan pendampingan dari FM. Usulan RKM akan memuat rencana kerja pembangunan infrastruktur, rencana Operasi dan Pemeliharaan, termasuk rencana pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan. Usulan RKM harus selaras dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah, kriteria teknis yang ada dan prioritas pembangunan daerah, dengan demikian tidak terjadi pendanaan pembangunan yang tumpang-tindih. FM bertugas membimbing proses penyusunan usulan kegiatan ini secara Teknis dan mendorong partisipasi dari kaum perempuan dan penduduk miskin. Selain hal tersebut, peran FM dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah pemecahan permas alahan yang ada di desa. Proses Penyusunan Usulan RKM Penyusunan Usulan RKM ini diwujudkan dalam Rencana Kegiatan (Proposal) yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu: a. Usulan Rencana Pembangunan Infrastruktur, terdiri dari: i. Latar Belakang yang mendasari Kegiatan, didasarkan pada Hasil Identifikasi; ii. Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur. Tujuan merupakan rumusan rencana yang ingin dicapai pada tingkat desa, sedangkan sasaran merupakan halhal yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan; iii. Manfaat pekerjaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup desa; Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 74


iv.

v. vi. vii.

Pelaksanaan pekerjaan, baik yang berhubungan dengan dana, waktu, pelaksana dan pelaku-pelaku lain yang mungkin terlibat; Kebutuhan lahan untuk kegiatan yang diusulkan, serta mekanisme pelaksanaannya; Mekanisme pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan; Profil desa sasaran yang menunjukkan kondisi awal dan data infrastruktur perdesaan yang ada di tingkat desa;

b. Usulan Rencana Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar prasarana dan sarana tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan dilakukan dengan dibentuknya KPP Tujuan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan infrastruktur terbangun adalah: 1. Tersedianya infrastruktur yang tetap berfungsi dengan kualitas dan umur pelayanan yang sesuai dengan rencana. 2. Pemeliharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, dapat menghemat biaya pemeliharaan. 3. Tersedianya organisasi pengelola yang aktif dan berfungsi dengan baik. Pada tahap persiapan Usulan RKM, Rencana Operasi dan Pemeliharaan baru disusun sebagai rencana awal. Sedangkan finalisasi Rencana Operasi dan Pemeliharaan dibahas dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa III. c. Usulan Rencana Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Pada dasarnya sumber pendanaan Operasi dan Pemeliharaan adalah warga pemanfaat infrastruktur dengan berlandaskan gotong royong dan kesadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan infrastruktur adalah tugas bersama seluruh warga pemanfaat, bukan pemerintah atau aparat. Selain bersumber dari iuran warga, pembiayaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan diharapkan didukung oleh APBDes. Kepala Desa mendukung perbantuan pendanaan kepada KPP dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBDes, dituangkan dalam Peraturan Desa (disesuaikan dengan kemampuan masingmasing desa sasaran). Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 75


Pada Tahap Penyusunan RKM, aspek pembiayaan baru disusun pada Tahap Identifikasi dari rencana pembiayaan. Sedangkan secara mendetail terhadap aspek Operasi dan Pemeliharaan didiskusikan dalam Musyawarah Desa III. Contoh Penyusunan Usulan dapat dilihat di Format 4.2-4.3 Lampiran 4. Laporan Usulan Desa ini diserahkan kepada Tim Pelaksana Kabupaten disertai dengan Surat Pengantar Usulan Desa (Format 4.1 Lampiran 4). Finalisasi Usulan RKM dilakukan untuk perbaikan dan pembenahan terutama apabila ditemukan hal-hal yang belum sempurna, tetapi tidak mengubah kandungan isi secara substansi. Verifikasi RKM Verifikasi RKM dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten. Pada verifikasi ini, dapat dilakukan kunjungan lapangan oleh Tim Pelaksana Kabupaten untuk mengetahui situasi dan kondisi lapangan (Format 4.54.6 Lampiran 4). Verifikasi dan asistensi RKM disarankan tidak lebih dari 7 hari dihitung sejak masuknya RKM ke tim Pelaksana Kabupaten.

Finalisasi RKM

Usulan RKM yang telah diverifikasi kemudian difinalisasi oleh OMS dan KD dengan pendampingan dari FM dan Tim Pelaksana Kabupaten. Setelah dilakukan finalisasi maka dokumen RKM telah dapat digunakan dan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.


Halaman 76


Penyusunan Rencana Teknis dan RAB Setelah RKM selesai difinalisasi, Langkah selanjutnya adalah penyusunan Rencana Teknis dan RAB yang dilaksanakan oleh OMS, KD dan dibantu oleh FM. Hasil dari kegiatan ini harus melalui persetujuan Pemerintah Desa. Pada tahap ini dilaksanakan: 1. Penyusunan Rencana Teknis; hasil penyusunan Rencana Teknis diwujudkan dalam dokumen Rencana Teknis dan Gambar Desain Teknis (Format 5.1 Lampiran 5). Penyusunan Rencana Teknis harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Sektor (Jalan, Jembatan Perdesaan, Titian dan Tambatan perahu, Air Minum, Irigasi Perdesaan, dan Sanitasi Perdesaan). 2. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB): hasil penyusunan RAB berupa perhitungan volume pekerjaan, (berdasarkan Rencana Teknis yang telah disusun), harga berbagai macam bahan/material, alat dan tenaga yang dibutuhkan pada suatu konstruksi (Format 5.2-5.5 Lampiran 5). Tujuan kegiatan penghitungan Rencana Anggaran Biaya adalah untuk memprediksi biaya pelaksanaan. Melalui penghitungan RAB dapat diketahui taksiran biaya setiap item/sub kegiatan. Perlu dicatat bahwa taksiran biaya yang dibuat bukanlah biaya sebenarnya. Biaya sebenarnya akan diperoleh pada saat pelaksanaan. Dalam penyusunan RAB, OMS dan KD dapat didukung FM dan TAMK.

6.4. TAHAP PELAKSANAAN FISIK Tahap pelaksanaan fisik dimulai dengan melaksanakan Musyawarah Desa III, penandatanganan Kontrak Kerja, dan pelaksanaan fisik infrastruktur. Dalam pelaksanaan fisik dilakukan supervisi yang terdiri atas pemantauan kegiatan dan pelaporan. Setelah pelaksanaan fisik infrastruktur selesai dilakukan penyelesaian kegiatan (finalisasi) dan serah terima hasil infrastruktur.


Halaman 77


Musyawarah Desa III Musyawarah Desa tahap III bertujuan untuk menetapkan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pembentukan KPP, penetapan rencana Operasi dan Pemeliharaan, serta memilih dan menetapkan Tim Pengadaan Barang/Jasa. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur disepakati secara swakelola (tidak menggunakan pihak ke-3/kontraktor). Sehingga pelaksanaan pembangunan dioptimalkan untuk memberikan tambahan pendapatan kepada masyarakat setempat. BOX 6.10 Catatan: Dalam hal KPP, masyarakat dapat menggunakan KPP yang sudah ada dan memiliki kinerja yang baik. Jika KPP yang sudah ada belum memiliki kinerja baik maka masyarakat dengan didukung oleh FM dan perangkat pemerintah desa harus merevitalisasi organisasi tersebut. Masyarakat dapat mengusulkan penambahan unit pelaksana tertentu dalam KPP sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kebutuhan biaya O&P sebagai akibat pembangunan infrastruktur baru harus ditetapkan dalam tahap kegiatan ini.

Rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disepakati mencakup: 1. Pengaturan tenaga kerja (jumlah tenaga kerja, calon tenaga kerja dan besaran upah) 2. Pengaturan bahan 3. Pengaturan alat 4. Pengaturan waktu Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang dibentuk pada Musdes III akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem operasi dan pemeliharaaan. KPP mulai bekerja sejak tahap pelaksanaan pembangunan, sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan. Keanggotaan Panitia Pengadan Barang dan Jasa yang disepakati berasal dari masyarakat desa setempat. Jumlah anggota panitia pengadaan ini sesuai dengan kesepakatan dengan Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 78


mempertimbangkan besaran volume barang dan dana untuk material/jasa yang ada dalam RAB. Format yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Musdes III dapat dilihat dalam Lampiran 6. Mekanisme Pelaksanaan Musyawarah Desa III: 1. OMS dibantu oleh KD dan FM menyiapkan materi yang akan disampaikan di dalam Musyawarah Desa III antara lain mengenai: a. Mekanisme dan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur; b. Pembentukan KPP; c. Penetapan rencana Operasi dan Pemeliharaan serta rencana pendanaannya; d. Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa; 2. OMS didampingi FM menjelaskan kembali prinsip-prinsip dasar program mengenai perlunya keterbukaan dalam pengelolaan kegiatan dan adanya hak masyarakat untuk melakukan pemantauan; 3. Peserta musyawarah menyepakati rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, yang kemudian memberikan wewenang kepada OMS untuk melaksanakannya. Hasil Pelaksanaan Musyawarah Desa III: 1. Pembentukan KPP yang merupakan wakil masyarakat pemanfaat infrastruktur terbangun; 2. Peserta musyawarah menyepakati rencana O&P serta rencana pendanaannya; 3. Peserta menyepakati dana yang harus disiapkan sebesar 25% dari kebutuhan operasi dan pemeliharaan; 4. Peserta menyepakati berita acara realisasi sumbangan/swadaya masyarakat (non-finansial) dan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa; 5. Ketua OMS menjelaskan kembali dan menyimpulkan pokok-pokok hasil diskusi Musyawarah Desa III.


Halaman 79


Penandatanganan Kontrak Kerja

Setelah Musyawarah Desa III, pelaksanaan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara OMS dengan PPK Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten. Pengajuan Dana untuk Pekerjaan dilakukan dalam 3 (Tiga) Tahap, Tahap Pertama sebesar 40% dapat dicairkan setelah penandatanganan kontrak, selanjutnya 30% berikutnya dibayarkan pada saat progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 30%, dan sisanya sebesar 30% dibayarkan pada saat progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 60%. Satker Kabupaten dapat melakukan penangguhan pencairan dana untuk pencairan tahap II dan III jika terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan penyalahgunaan dana di lapangan, sampai dengan penyelesaian permasalahan oleh musyawarah desa dengan mediasi Tim Pelaksana Kabupaten. Apabila tidak terselesaikan di tingkat struktural akan dilanjutkan ke lembaga pengawasan fungsional yang berwenang (Inspektorat Jenderal dan/atau BPKP). Contoh Surat Kontrak Kerja/Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilihat dalam Format 7.1 Lampiran 7. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dilaksanakan setelah Penandatanganan Kontrak. Proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur antara lain perencanaan pekerjaan, penyiapan lokasi, pengadaan material dan barang, pelaksanaan konstruksi, sewa alat, dan jumlah tenaga kerja, jadwal pelaksanaan serta pengendalian pengeluaran dana oleh pelaksana. (Contoh Rencana Jadwal Pelaksanaan dilihat pada Format 6.8 Lampiran 6).


Halaman 80

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pedoman Pelaksanaan BOX 6.11 PERUBAHAN KONTRAK (CONTRACT CHANGE ORDERS / CCO) Pada umumnya dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan infrastruktur hampir selalu mengalami perubahan kontrak, perubahan ini bisa disebabkan oleh adanya perpanjangan waktu (time extension), penambahan ataupun pengurangan nilai kontrak sebagai akibat adanya revisi desain atau penambahan lingkup kegiatan. Faktor-faktor yang penting dalam mengajukan suatu proses perubahan kontrak adalah alasan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan itu, uraian pekerjaan apa yang akan diadakan perubahan, kemudian bagaimana dikaji (review) terhadap usulan perubahan tersebut. Ketiga unsur diatas merupakan suatu keharusan yang perlu dibahas dan dikembangkan untuk dapat dipertanggung jawabkan dalam kelayakan teknis maupun biayanya. Tahapan dalam melakukan perubahan kontrak adalah : 1. OMS mengajukan usulan kepada PPK Satker Kabupaten terkait dengan perubahan kontrak. Dalam usulan ini dijelaskan alasan terhadap perubahannya. Dalam proses penyusunan usulan ini dibantu oleh FM dan KD. 2. TAMK dan fasilitator melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan oleh OMS. 3. Change orders sesuai kebutuhannya dapat dilengkapi dengan sketsa – sketsa, justifikasi teknis, kemudian kompensasi sebagai akibat dari perubahan tersebut bisa berupa biaya dan tambahan waktu dan pelaksanaan bila diperlukan. 4. Dokumentasinya dibuat atas kesepakatan serta ditanda – tangani oleh OMS maupun Konsultan (TAMK, FT) dan diserahkan kepada PPK untuk persetujuan, menyiapkan rekomendasi sehubungan dengan adanya perubahan desain. 5. PPK Satker Kabupaten melakukan pembahasan dengan Konsultan Pengawas (TAMK dan Fasilitator) dan OMS untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk justifikasi teknis, yang merupakan pembenaran secara teknis terhadap adanya perubahan yang terjadi yang berisi penjelasan dan alasan-alasannya. 6. PPK Satker Kabupaten menyiapkan Berita Acara Pembahasan dan Amandemen Kontraknya.

• Perencanaan Pekerjaan Urutan umum tentang kegiatan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3.

4.

5.

Pengukuran lapangan; Pembersihan lahan, semak, pohon, rumput penutup, reruntuhan, humus, dsb; Penyiapan lokasi, sebagai tindak lanjut dari land clearing, dengan pelaksanaan pemasangan patok benchmark ataupun papan leveling; Pengadaan dan pengelolaan material, yang terkait dengan mekanisme penyimpanan barang dan pengelolaan bahan dan alat; Kegiatan finishing seperti tindakan perlindungan dari erosi, pembersihan akhir, dsb. Sebelum membuat rencana kerja, berbagai informasi yang spesifik perlu dikumpulkan, untuk membuat suatu rencana kerja yang realistis. Tanpa rencana yang baik dan realistis,


Halaman 81


sulit untuk membuat estimasi berapa besar material, peralatan, dan tenaga kerja yang diperlukan dan tersedia. Dan tanpa adanya rencana kerja akan menghasilkan tenaga kerja yang tidak teratur dan tidak optimal, sehingga tidak akan mencapai hasil yang diharapkan (baik dalam kualitas dan kuantitas). Informasi yang diperlukan untuk dapat menyusun rencana kerja adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

Tanggal awal dan tanggal penyelesaian; Volume dan lokasi berbagai jenis pekerjaan yang dilaksanakan; Kebutuhan masukan untuk tenaga kerja, material konstruksi, perkakas; Ketersediaan tenaga kerja, peralatan, perkakas, dan material konstruksi Informasi tentang awal dan akhir musim hujan secara umum.

Contoh pembuatan rencana kerja dan informasi yang dibutuhkan, dapat dilihat dalam (Format 5.7 Lampiran 5). • Manajemen Tenaga Kerja Tenaga kerja yang termotivasi dengan baik penting artinya untuk keberhasilan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Peran pengawas penting artinya dalam memotivasi tenaga kerja. Ia dapat membantu memotivasi para pekerja dalam berbagai cara: 1. Menciptakan rasa pencapaian dan menunjukkan penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja; 2. Mendelegasikan tanggung jawab kepada pekerja serta member petunjuk dan pelatihan kepada pekerja sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 3. Mengatur dan mengelola pekerjaan dengan cara yang efektif dan efisien, dan mengkomunikasikan serta berperilaku benar di depan pekerja; 4. Memastikan adanya kondisi kerja yang baik dan pantas di lapangan. • Pengaturan Tenaga Kerja Pengaturan tenaga kerja di lapangan sangat penting bila kegiatan konstruksi dilaksanakan dengan menerapkan metode kerja Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community Driven Development). Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 82


Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur tenaga kerja di lokasi pekerjaan: 1. Mobilisasi Pekerja. Rencana kerja harus disiapkan jauh sebelumnya agar penduduk setempat dapat mempersiapkan diri apabila tenaga kerja mereka diperlukan. Kemudian tenaga kerja yang tersedia harus dipastikan agar jumlahnya tercukupi untuk pekerjaan yang direncanakan dalam hari atau minggu tertentu. Mobilisasi tenaga kerja diusahakan di sekitar tapak pekerjaan; 2. Menetapkan Kelompok Pekerja. Kelompok tenaga kerja dapat disusun untuk melaksanakan pekerjaan. Tergantung pada jenis dan volume pekerjaan, satu kelompok terdiri dari 10-25 pekerja. Tiap kelompok harus ada ketua kelompok; 3. Pengaturan Jarak Antar Kelompok Pekerja. Kelompokkelompok pekerja sebaiknya tidak bekerja berdekatan satu dengan lainnya. Bila mereka bekerja terlalu terpisah, ini akan menyulitkan pengawasan. Jarak antara lokasi kerja berbagai kelompok pekerja sebaiknya diatur sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan; 4. Menugaskan kegiatan-kegiatan bagi kelompok pekerja. Agar dapat menggunakan pengalaman dan ketrampilan yang diperoleh secara optimal, sebaiknya satu kelompok ditugaskan untuk bekerja terus dalam bidang dan kegiatan yang sama selama masa konstruksi. 5. Penyeimbangan kelompok. Beban agar kerja dibagi rata antara berbagai kelompok, dan memberikan keseimbangan yang baik dalam pembagian tugas antara pekerja dalam kelompok tertentu. 6. Menetapkan tugas-tugas harian. Tujuannya untuk memungkinkan agar rata-rata pekerja menyelesaikan kerja sehari dalam sekitar 75% dari jam kerja normal. Metode ini hanya digunakan pada tahap awal, untuk selanjutnya ditentukan melalui percobaan di tempat kerja. Contoh dalam bentuk ilustrasi pengaturan tenaga kerja dapat dilihat dalam (Format 5.8 Lampiran 5). Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan material yang akan digunakan dalam pembangunan fisik harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah disepakati dan disetujui dalam RKM dan RAB. Jika terjadi ketidaksesuaian volume yang diakibatkan oleh kondisi lapangan Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 83


maka harus dilakukan revisi/perhitungan kembali terhadap RAB tersebut dengan meminta persetujuan kepada PPK Tingkat Kabupaten. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, penggunaan alat berat diupayakan seminimal mungkin. Jika konstruksi yang dibangun membutuhkan alat berat maka harus diperhitungkan tingkat efesiensi dalam penggunaannya sehingga program ini benar-benar dapat memberikan pendapatan secara optimal kepada masyarakat. Pengadaan barang dan sewa alat oleh OMS mengikuti hal-hal sebagai berikut: 1. Pengadaan barang yang bernilai kurang dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dapat dibeli langsung kepada penyedia barang dan bukti perikatnya cukup berupa bukti pembelian/nota pembelian pembayaran dengan materai secukupnya. 2. Untuk pengadaan barang yang bernilai diatas Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan penunjukan langsung kepada 1 (satu) penyedia barang melalui penawaran tertulis dari penyedia barang yang bersangkutan, dan bukti perikatannya berupa Kuitansi saja dengan materai secukupnya. 3. Untuk pengadaan barang yang bernilai di atas Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dilakukan oleh panitia pengadaan yang berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari OMS dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) penyedia barang yang berbeda serta memilih penawaran dengan harga terendah, dan bukti perikatannya berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan materai secukupnya. 4. Dan untuk pengadaan barang yang bernilai diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) dilakukan oleh panitia pengadaan yang berjumlah 3 atau 5 orang yang berasal dari OMS dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) penyedia dengan harga terendah, dan bukti perikatannya berupa Surat Perjanjian dengan materai secukupnya. Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 84


Dokumen yang harus disiapkan dalam pembentukan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilihat dalam lampiran. Pada tahap ini, Fasilitator bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada panitia dan OMS agar pelaksanaan pengadaan material/sewa alat dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Untuk contoh surat-surat perjanjian pengadaan barang, penyewaan alat, dan pengadaan bahan beserta undangan lelang dapat dilihat pada (Format 7.3-7.7 Lampiran 7) Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan fisik agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. Dilakukan dengan pengumpulan informasi yang terkait pekerjaan fisik, seperti pengecekan kualitas material, pemantauan pelaksanaan konstruksi melalui pengukuran progress harian dan mingguan, pemantauan pemanfaatan dana, pemantauan jumlah pekerja yang berpartisipasi. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap permasalahan dan kesulitan yang dihadapi selama pekerjaan konstruksi, misalnya kejadian alam seperti cuaca, ataupun bencana alam. Pengawasan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh TAMK bersama FM. Dalam tahap ini merupakan tahapan yang penting, untuk itu diharapkan masyar akat secara luas mampu melaksanakan fungsi kontrol sebagai berikut: 1. Pengendalian Mutu Hal-hal yang terkait dengan pengendalian mutu adalah: a. Penyimpanan Bahan/Material Bahan-bahan harus disimpan sedemikian rupa untuk menjamin perlindungan kualitas. Dan bahan-bahan yang disimpan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah diperiksa oleh pengawas. b. Metode Pengangkutan Material/Campuran Pengangkutan material harus diatur agar tidak terjadi gangguan di antara pelaksanaan berbagai pekerjaan. Bila perlu pengawas dapat mengenakan pembatasan bobot pengangkutan untuk melindungi setiap jalan dan infrastruktur yang ada di sekitar lokasi.


Halaman 85


c. Pemeriksaan Material Material yang akan digunakan harus diperiksa oleh TAMK dengan dukungan format pengawasan. d. Test Lapangan Setelah pekerjaan selesai untuk infrastruktur-infrastruktur tertentu (khusus untuk infrastruktur sanitasi dan air minum) perlu dilakukan pengujian kualitas terhadap hasil. Adapun mekanisme pengujian yang melibatkan instansi teknis terkait seperti dinas kesehatan, atau dinas-dinas berwenang lainnya difasilitasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten. 2. Pengendalian Kuantitas/Volume Pengawasan Kuantitas, dilakukan untuk mengecek bahanbahan yang ditempatkan, dipindahkan, atau yang terpasang. TAMK bersama FM akan memeriksa bahan-bahan berdasarkan volume dan biaya yang direncanakan. 3. Pengendalian Waktu Untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang optimal, perlu diperhitungkan mengenai kebutuhan alat dan kebutuhan jumlah tenaga kerja. a. Jadwal Pelaksanaan Jadwal pelaksanaan yang dibuat OMS dicek oleh tim pengarah kabupaten dan TAMK sebelum pekerjaan dimulai terhadap: Kelayakan rencana target terhadap kondisi cuaca; Metode konstruksi yang sistematis dan benar; Pengendalian waktu oleh pengawas berdasarkan jadwal pelaksanaan tersebut Jadwal pelaksanaan tersebut dijabarkan ke dalam target harian, kemudian diperiksa terhadap pencapaian target hariannya. Bila target harian tidak terpenuhi maka selisih volume harus di perogramkan/dikejar untuk hari berikutnya Bila dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan konstruksi dapat diselesaikan sesuai jadwal. b. Alat Berat Jika alat berat dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi, maka: Kapasitas alat/kombinasi alat harus dihitung lebih dahulu Bila perlu ditambahkan jumlah alat atau menambah jam kerja alat c. Tenaga Kerja dan Jumlah Jam Kerja Jadwal kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 86


target waktu. Bila kondisi pekerjaan diperkirakan tidak bisa diselesaikan, maka tenaga kerja perlu ditambah atau lembur 4. Pengendalian Biaya Yang perlu di perhatikan dalam pengendalian biaya adalah pengukuran hasil pekerjaan yang dilakukan dengan akurat dan benar sehingga kuantitas biaya sesuai dengan gambar rencana. Pelaporan Kegiatan

Bagian lain dari pengawasan pelaksanaan adalah pencatatan dan pendokumentasian hasil dan proses di lapangan. Catatan dan dokumentasi ini disusun dalam bentuk laporan, yang harus dibuat secara sederhana dan seringkas mungkin dan dilakukan secara berkala. Hal-hal yang harus dimuat dalam laporan: 1. Laporan Harian (Progress, material dan cuaca).

pemasukan

dan

penggunaan

2. Buku Kas, yang mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dana. 3. Pengisian Buku Bimbingan (Instruksi). 4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan. 5. Jumlah dan asal pekerja dan penggunaan material. 6. Kesesuian waktu pelaksanaan. 7. Foto yang menggambarkan kondisi lapangan (0%; 30%; 60%; 100%). Secara Terperinci, format pelaporan pengawasan pelaksanaan (supervisi) konstruksi dapat dilihat pada Format Lampiran 8. Selain itu, OMS selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada masyarakat yang disampaikan melalui forum rembug-rembug desa dan Papan Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 87


Informasi di tingkat desa secara periodik setiap dua minggu.

Rembug Warga Pelaksanaan

Definisi Pelaksanaan rembug warga pelaksanaan dilakukan untuk melaporkan dan membahas laporan pelaksanaan kegiatan, kendala-kendala pelaksanaan dan rencana pelaksanaan kegiatan fisik selanjutnya serta agenda lainnya yang sekiranya diperlukan. Rembug warga dilakukan secara rutin 1 (satu) minggu sekali dan hasilnya ditempel pada papan informasi yang telah dibuat. Dalam pelaksanaanya, OMS serta KD memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan, laporan penggunaan material, kendala-kendala pelaksanaan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan fisik kedepan. Selain itu, KPP dapat melaporkan perkembangan pengumpulan dana operasi dan pemeliharaan. Pelaksanaan rembug warga ini diharapkan dapat menjadi wadah pemecahan permasalahan serta wadah interaksi masyarakat sebagai pemilik kegiatan selain sebagai salah satu bentuk transparansi pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan. Langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam Rembug Warga Pelaksanaan a. Mempersiapkan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh OMS: 1.Pelaksanaan Pelaporan kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Fisik; 2. Keuangan. 3. Laporan Penggunaan Material. 4. Kendala-kendala Pelaksanaan Kegiatan. 5. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Fisik Kedepan. b. Menyimpulkan pokok-pokok untuk Musdes IV. Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 88


Papan Informasi sebagai wadah trasparansi Program Dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaan dana bantuan PPIP, OMS berkewajiban menyampaikan informasi dalam bentuk Penempelan Papan Informasi dan pemasangan Papan Proyek. Penempelan informasi ini dilakukan oleh OMS yang meliputi informasi tentang RKM, hasil musyawarah desa dan rembug warga, laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya. Penempelan informasi melalui papan pengumuman ditempatkan di lokasi strategis, misalnya di kantor desa/dusun, masjid, gereja, balai pertemuan dll, dengan bentuk dan ukuran yang mudah dibaca oleh masyarakat. Penempelan informasi dilakukan secara rutin 1 (satu) minggu sekali. Papan proyek memuat informasi tentang nama pelaksanaan kegiatan, jenis dan volume infrastruktur yang dibangun, pagu dana untuk setiap jenis kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Papan proyek ditempatkan di lokasi kegiatan yang mudah terlihat oleh masyarakat. Setelah pelaksanaan fisik selesai OMS diwajibkan pula untuk membuat/mencantumkan Logo PU Infrastruktur Perdesaan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Untuk jalan: dibuat patok pada titik awal dan akhir jalan dan atau di persimpangan; 2. Untuk tambatan perahu: dibuatkan patok dan diletakkan di daratan; 3. Untuk jembatan: diletakkan pada sandaran atau sayap jembatan; 4. Untuk irigasi: diletakkan pada sayap bendung atau talud; 5. Untuk air minum: diletakkan pada HU, reservoir, bagian atas Sumur, dll. Logo agar ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat dan dapat disesuaikan dengan Kondisi Lapangan.


Halaman 89


6.5. TAHAP OPERASI DAN PEMELIHARAAN OLEH MASYARAKAT Secara Garis Besar Tahap Operasi dan Pemeliharaan Oleh Masyarakat di Tingkat Desa adalah sebagai berikut: 1. Musyawarah Desa IV. 2. Serah Terima Infrastruktur. 3. Operasi dan Pemeliharaan.

Musyawarah Desa IV Musyawarah Desa IV (Musdes IV) bertujuan untuk memberikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil pengelolaan dana bantuan oleh OMS kepada masyarakat desa sasaran. Musdes IV dilaksanakan setelah pelaksanaan fisik selesai 100% atau pada saat batas waktu penyelesaian pekerjaan habis. Musdes IV merupakan penilaian akhir pelaksanaan program PPIP yang akan menjadi dasar dalam pemeriksaan Inspektorat Jenderal/BPKP/Bawasda. Forum ini dipimpin oleh Kepala Desa dengan mengundang Satker kabupaten, KPP, KD, LSM, tokoh masyarakat desa, dan masyarakat desa pada umumnya. Dalam Musyawarah Desa IV, OMS menjelaskan secara rinci dan transparan laporan pertanggungjawaban OMS. Materi dalam Musdes IV adalah: 1. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) 2. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) disertai dengan fotofoto pelaksanaan. Hasil Musdes IV disampaikan kepada pemerintah desa dan Satker kabupaten sebagai pencatatan arsip. Apabila pekerjaan fisik sudah selesai (mencapai 100%), laporan Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 90


pertanggungjawaban OMS terdiri dari Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB). Apabila pelaksanaan kegiatan fisik tidak selesai pada waktunya (pada akhir tahun anggaran belum mencapai 100%) maka laporan pertanggungjawaban OMS harus terdiri dari Laporan Pembuatan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB), Pembuatan Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK), dan Pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K). 1. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan kegiatan (LP2K) Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) adalah laporan yang ditandatangani oleh Ketua OMS dan diketahui KD dan FM untuk menyatakan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) serta siap diperiksa oleh Satker Kabupaten. Kondisi 100% dapat dicapai setelah dilakukan Testing and Commisioning. Testing and Commisioning dilakukan bersama-sama Satker Kabupaten, FM, Pemerintah Desa dan KPP. Pada saat LP2K ditandatangani, seluruh administrasi baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya harus sudah dilengkapi dan dituntaskan, termasuk realisasi kegiatan dan biaya (RKB). Lembar LP2K yang sudah ditandatangani diserahkan pada FM dengan tembusan kepada Satker Kabupaten untuk mendapatkan tindak lanjut berupa pemeriksaan di lapangan. Format LP2K dapat dilihat pada Format 10.1 Lampiran 10. 2. Pembuatan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) OMS bersama KD harus membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya berikut rekapitulasinya dan disetujui Satker Kabupaten. Hal ini sebagai bentuk penjelasan tentang apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan serta penggunaan dana bantuan PPIP. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat sesuai dengan kondisi pada saat LP2K dibuat pelaksanaan di lapangan. Hal-hal yang harus dicatat meliputi harga-harga satuan, volume, jumlah HOK terserap, besar dan distribusi dana dari setiap kegiatan di luar infrastruktur seluruhnya. Catatan harus berdasar kepada kondisi aktual di lapangan dan sesuai dengan catatan pelaporan harian. Pada prinsipnya pembuatan RKB merekap atau merangkum seluruh catatan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 91


yang dibuat selama pelaksanaan. Gambar-gambar yang dilampirkan dalam dokumen penyelesaian adalah denah atau lay out, peta situasi, detail konstruksi dan lain-lain yang juga bagian dari RKB. Jika terjadi perubahan pada infrastruktur terbangun, dilakukan perubahan pada gambar dan harus dituangkan dalam berita acara revisi. Format RKB dapat dilihat dalam Format 10.2 Lampiran 10. 3. Pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) Surat pernyataan penyelesaian kegiatan ini berisikan kesanggupan OMS untuk menyelesaikan kegiatan sampai dengan waktu yang direncanakan, dengan sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen dari Satker Kabupaten, Kepala Desa dan DPIU. Format SP2K dapat dilihat pada Format 10.4 Lampiran 10. Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemukan adanya kekurangan dalam pelaksanaan termasuk dalam hal administrasi maka Satker Kabupaten dapat memberikan kesempatan waktu kepada OMS untuk menyelesaikan kegiatan konstruksi dan atau melakukan perbaikan. 4. Pembuatan Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) Apabila sampai batas waktu akhir tahun anggaran, ternyata kegiatan pembangunan infrastruktur belum dapat diselesaikan, atau dana belum disalurkan seluruhnya, maka Ketua OMS dan FM dengan sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen dari Satker Kabupaten, dan Kepala Desa membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti LP2K. BASPK menunjukkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu. Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK, yaitu realisasi kegiatan dan biaya hingga saat itu maupun gambar-gambar infrastruktur terbangun hingga saat itu. Jika pada saat BASPK masih terdapat sisa dana yang belum terserap dari KPPN maka sisa dana tersebut tidak dapat ditarik kembali dan harus dikembalikan ke kas negara. Format BASPK seperti pada Format 10.5 Lampiran 10. 5. Pembuatan Dokumen Penyelesaian Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi tentang laporan pertanggung-jawaban OMS selaku pelaksana termasuk rincian realisasi penggunaan biaya


Halaman 92


dan lampiran pendukung lainnya. Dokumen dalam lampiran pendukung adalah gambar-gambar infrastruktur terbangun, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan serta laporan kemajuan fisik. Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh OMS bersama FM dan KD untuk disampaikan kepada Satker Kabupaten selambat-Iambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal serah terima pekerjaan. Jika sampai batas waktu tersebut dokumen penyelesaian belum bisa dituntaskan, maka Ketua OMS, FM dan Satker Kabupaten harus membuat Berita Acara Keterlambatan dan Kesanggupan penyelesaiannya untuk disampaikan kepada tim pengarah kabupaten. Serah Terima Infrastruktur

Serah terima hasil pekerjaan dilakukan setelah pembangunan infrastruktur di lapangan selesai dilaksanakan dan infrastruktur perdesaan yang dibangun sudah sepenuhnya dapat berfungsi dan bermanfaat. Serah terima pekerjaan dari OMS kepada Satker Kabupaten dengan sepengetahuan Pemerintah Daerah (Dalam hal ini adalah Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa). Selanjutnya, pengelolaan infrastruktur terbangun diserahkan kepada KPP untuk dimanfaatkan, dikelola dan dilestarikan oleh masyarakat.

Operasi dan Pemeliharaan Oleh Masyarakat

Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik merupakan upaya oleh masyarakat untuk menggunakan dan memelihara infrastruktur fisik yang sudah diselesaikan secara optimal dan berkesinambungan, dengan bimbingan dari pemerintah setempat.


Halaman 93


Kegiatan pemeliharaan PPIP sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan, menggunakan, dan memelihara infrastruktur yang ada. Jumlah dan jenis infrastruktur, pelayanan dan prosedur pemeliharaan adalah suatu pertimbangan yang penting dalam sistem pelaksanaan dan pemeliharaan. BOX 6.13 Hal- hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan O&P • Organisasi : KPP • Pendanaan : 1. Sebagian dana sudah dikumpulkan sejak awal 2. Dana dari pemanfaatan infrastruktur 3. Mekanisme pendanaan disepakati dalam musyawarah • Pengoperasian 1. Pelatihan operasi prasarana oleh FM kepada tenaga pelaksana; 2. Mekanisme kebutuhan bahan untuk operasi dan tenaga pelaksana; 3. Penghitungan kebutuhan bahan untuk operasi (kasus untuk prasarana air minum dan sanitasi; • Pemeliharaan 1. Pelatihan pemeliharaan rutin dan berkala yang disampaikan oleh FM; 2. Perawatan rutin; 3. Perawatan berkala

Prosedur KPP harus mengembangkan prosedur, yang akan diikuti dalam pelaksanaannya. Selain prosedur pelaksanaan, KPP juga perlu untuk merumuskan peraturan, yang akan menetapkan hak dan kewajiban anggota dan pengelola, pemilihan pengurus dan mekanisme pemilihan, mengadakan pertemuan reguler, dan sebagainya. KPP berkewajiban membuat prosedur-prosedur tersebut secara rinci, transparan dan menyeluruh. Prosedur atau aturan tersebut didiskusikan dan dikonsultasikan kepada masyarakat, khususnya para pemanfaat, untuk mendapatkan persetujuan. Hasil persetujuan tersebut harus diketahui oleh Kepala Desa. Prasarana Terbangun

Pengoperasian Prasarana

Pemeliharaan

Pemanfaatan Prasarana

Pendanaan Pengelolaan

Gambar 6.1. Skema Umum Operasi dan Pemeliharaan Bab 6. Tahapan Pelaksanaan

Halaman 94


Forum diskusi desa dan konsultasi akan digelar sampai kesepakatan dicapai dan disahkan oleh Kepala Desa. Setiap KPP dapat mengembangkan prosedur kerja sendiri, sesuai dengan kondisi dan budaya di daerah masing-masing. Sebagai contoh, infrastruktur air minum dan irigasi di daerah pedesaan harus dikelola oleh masyarakat penerima manfaat, melalui KPP yang telah dibentuk yang memiliki Kemampuan dan Kesiapan teknis dan keuangan untuk mencapai manajemen yang baik. Tugas KPP sebagai berikut: 1. Mengatur para anggotanya untuk mendukung rencana kerja yang telah disusun pada saat Musdes III; 2. Menjamin kepentingan pengguna dan memiliki kemampuan untuk mencari alternatif solusi untuk masalah yang dihadapi; 3. Mengembangkan dan memelihara hubungan kerja dengan lembaga lain di luar KPP; 4. Menerapkan sanksi melanggar aturan.


kepada

anggota

organisasi

yang

Halaman 95

BAB 7 PENGAWASAN DAN PELAPORAN 7.1. PENGAWASAN Pengawasan pelaksanaan PPIP adalah proses yang dilakukan terus menerus sepanjang tahapan program mulai dari persiapan, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan sampai dengan tahap operasi dan pemeliharaan. Hasil dari kegiatan pengawasan digunakan untuk perbaikan kualitas pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan, serta menjadi input evaluasi pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku-pelaku PPIP dan masyarakat


Dalam Pedoman ini lebih ditekankan pada bagaimana pelaksanaan program di tingkat desa dapat dilaksanakan dengan optimal, serta bagaimana setiap pelaku berfungsi dalam melakukan pengawasan program. Pedoman ini lebih menfokuskan pada bagaimana melakukan pengawasan terhadap proses pemberdayaan masyarakat, perencanaan partisipatif, penyaluran dan pelaksanaan BLM sampai dengan pasca pelaksanaan di tingkat desa. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting, untuk itu diharapkan masyarakat secara luas mampu melaksanakan fungsi kontrol untuk mengendalikan: 1. Kualitas Bahan dan Material; 2. Kualitas dan volume pekerjaan; 3. Jumlah pekerja, hari kerja, dan imbalan yang dibayarkan; 4. Penerimaan dan pengeluaran dana; 5. Sumbangan masyarakat:

Pengawasan oleh KPP KPP sebagai wakil dari masyarakat, bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan selama pelaksanaan fisik. KPP dalam melakukan pengawasan dibantu oleh FM, KD, dan TAMK. Pengawasan oleh KPP meliputi kegiatan untuk meninjau dan mengesahkan pengadaan yang dilakukan oleh Tim Pengadaan OMS, dan Tim Pelaksana. KPP akan memverifikasi laporan harian yang disiapkan oleh Tim Pelaksana OMS. Dalam pengawasan ini termasuk memantau Catatan Kegiatan Harian, Catatan Material Harian, Catatan Tenaga Kerja Harian, dan Catatan Kendala dan Masalah. (Format 8 Lampiran 8). OMS harus melakukan pencatatan hasil kegiatan setiap hari dan dilakukan pemantauan oleh KPP juga setiap hari. Hasil dari tinjauan ini akan berguna dalam penyusunan laporan kinerja dan kemajuan kegiatan, yang digunakan sebagai dasar untuk mencairkan BLM tahap kedua dan ketiga. Bab 7. Pengawasan dan Pelaporan

Halaman 98


Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, dan prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam penyelenggaraan BLM dapat diterapkan dengan baik. Selain itu laporan tersebut dapat digunakan sebagai proses check and balance yang optimal dari tingkat desa.

Pengawasan Oleh Perangkat Desa Pemerintah desa harus melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam pedoman pelaksanaan telah dijalankan dengan baik. Pengawasannya oleh perangkat desa meliputi berikut ini: 1. Seleksi/pemilihan OMS, KPP dan kader desa (KD); 2. Proses perencanaan partisipatif; 3. Proses penentuan prioritas program, perencanaan teknis dan rencana anggaran dan biaya (RAB); 4. Pelaksanaan penandatanganan perjanjian/kontrak pelaksanaan antara OMS dan Satker kabupaten; 5. Penyaluran Dana BLM oleh OMS; 6. Kemajuan pelaksanaan fisik dan (dijadikan satu dengan LPJ OMS);

penyerapan

dana

7. Sosialisasi di tingkat desa; 8. Tingkat partisipasi perempuan dan orang-orang miskin, serta kualitas partisipasi dalam kegiatan program; 9. Kualitas pendampingan yang diberikan kepada penduduk desa oleh fasilitator masyarakat; 10. Penanganan pengaduan; 11. Serah terima kegiatan; 12. Kinerja dari OMS, KPP, dan kader desa.

Pengawasan oleh BPD Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pemerintahan desa juga diharapkan dapat melakukan pemantauan pelaksanaan PPIP ini. Pemantauan yang dilakukan untuk memastikan bahwa butir-butir pakta integritas dapat diterapkan dengan baik.

Bab 7. Pengawasan dan Pelaporan

Halaman 99


Pengawasannya oleh BPD meliputi berikut ini: 1. Keterlibatan masyarakat desa terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin;Penyelesaian penanganan pengaduan; 2. Keterpaduan pelaksanaan desa;

perencanaan dan program di tingkat

3. Pengawasan terhadap perangkat desa;

kinerja

4. Transparansi pelaksanaan program; 5. Pengawasan terhadap Kinerja OMS, dan KD. Pengawasan Fungsional Oleh FM Fasilitator masyarakat termasuk dalam pihak yang ditugaskan untuk melakukkan pemantauan pelaksanaan PPIP. Pengawasan akan dilakukan secara berkala untuk menentukan apakah kegiatan program sedang berjalan sesuai rencana, dan apakah prinsipprinsip dan prosedur PPIP diterapkan dengan benar. Pemantauan dilakukan selama kunjungan lapangan berkala ke desa dan unit pelaksana lapangan. Fasilitator masyarakat akan mengawasi berikut ini di daerah mereka masing-masing: 1. Penerapan prinsip-prinsip dan prosedur PPIP; 2. Tingkat partisipasi masyarakat pedesaan di semua tahapan pelaksanaan program; 3. Transparansi informasi tentang pelaksanaan program; 4. Peningkatan kualitas dan jumlah partisipasi masyarakat miskin serta perempuan dalam pelaksanaan program; 5. Kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan rencana pelaksanaan yang diusulkan, yang telah disetujui saat pertemuan desa; 6. Memastikan bahwa pencairan dana dan kegiatan pengadaan dilakukan dengan benar oleh OMS, dan tidak ada penyimpangan terjadi. 7. Efektivitas bantuan teknis yang diberikan masyarakat dalam pelaksanaan program; Bab 7. Pengawasan dan Pelaporan

kepada

Halaman 100


8. Kualitas infrastruktur yang sudah diselesaikan; 9. Manfaat infrastruktur kepada masyarakat 10. Penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Pengawasan di Tingkat Kecamatan Pengawasan di tingkat kecamatan dilakukan oleh aparat kecamatan selaku bagian dari Tim Koordinasi Kabupaten (TKPKD) (Format 12.1 Lampiran 12). Aparat Kecamatan sebagai bagian dari TKPKD memantau: 1. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayahnya 2. Penerapan pedoman dan peraturan lainnya; 3. koordinasi pemeliharaan infrastruktur; 4. Pembinaan kepada pemerintahan desa.

Pengawasan di Tingkat Kabupaten Pengawasan di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan pemantauan terhadap seluruh pelaksanaan di tingkat kabupaten (Format 12.1 Lampiran 12). Tim Pelaksana Kabupaten memantau: 1. Pelaksanaan sosialisasi kepada tataran desa di tingkat kecamatan; 2. Pelaksanaan penetapan lokasi dan jenis kegiatan; 3. Proses dan hasil perencanaan di tingkat desa; 4. Pelaksanaan penyaluran dana anggaran; 5. Kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana; 6. Penyebarluasan kecamatan

informasi

di

tingkat

kabupaten

dan

7. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat; 8. Kinerja KMK, termasuk di dalamnya Fasilitator Masyarakat; 9. Kinerja OMS dan KD dalam penyelenggaraan kegiatan tingkat desa. Bab 7. Pengawasan dan Pelaporan

Halaman 101


7.2. PELAPORAN Pelaporan adalah konsolidasi dari rencana kegiatan dan tindak lanjut pengawasan. Sedangkan tindak lanjut pengawasan adalah pelaporan tentang proses dan hasil di lapangan. Laporan harus ditulis secara sederhana, ringkas, dan dilakukan secara berkala. Selain memuat data hasil dan proses pelaksanaan di lapangan, laporan juga memuat foto/dokumentasi kegiatan, permasalahan, hambatan, dan rekomendasi tindakan. Ditinjau dari pelakunya, pelaporan dapat diklasifikasikan menjadi: 1. Jalur Pelaporan Struktural; 2. Jalur Pelaporan Fungsional. Jalur Pelaporan Struktural Pelaporan jalur struktural adalah pelaporan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pelaporan Kepala Desa, Tim Pelaksana Kabupaten, Tim Pelaksana Provinsi, Tim Pelaksana Pusat untuk disampaikan kepada Dirjen Cipta Karya, selanjutnya kepada Pokja Tim Pengendali PNPM Mandiri. Bagan alir pelaporan struktural tergambar seperti pada gambar 7-1 di halaman berikut


Halaman 102


TKPK Tim Pengendali PNPM Mandiri

Laporan Hasil Pelaksanaan Nasional

PUSAT

Menteri PU

Laporan Kemajuan Penyelenggaraan Nasional (bulanan)

Laporan Kemajuan Penyelenggaraan Propinsi (bulanan)

Laporan Evaluasi Penyelenggaraan di tingkat Propinsi (bulanan)

Laporan Hasil Penyelenggaraan Program Laporan Kemajuan Penyeleng garaan

Tim Pelaksana Tingkat Pusat

Satker Tingkat Pusat

PROPINSI

Laporan SAI

TKPKD Propinsi Tim Koordinasi PNPM Mandiri

Laporan Kemajuan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota (bulanan)

Laporan Evaluasi Penyelenggaraan di tingkat Kabupaten/Kota (bulanan)

Laporan Penyelenggaraan di tingkat Propinsi

Laporan Pelaksanaan: Kegiatan (fisik dan keuangan) (mingguan)

Laporan Kemajuan Penyelenggaraan Propinsi (bulanan)

Tim Pelaksana Tingkat Propinsi

KABUPATEN

Laporan Kemajuan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota (bulanan)

Laporan SAI Laporan Pelaksanaan: Kegiatan (fisik dan keuangan) (mingguan)

Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten Laporan Pelaksanaan Kegiatan (mingguan)

Laporan Kemajuan Penyeleng garaan

Perangkat Desa

Buku Kas Laporan Pelaksanaan Fisik Laporan Penggunaan Dana

OMS/Pokmas/ LKD

Gambar 7.1. Bagan Alir Pelaporan Struktural Bab 7. Pengawasan dan Pelaporan

Copy SP2D tingkat Kabupaten

Satker Tingkat Kabupaten/Kota

Laporan Pelaksanaan Kegiatan (mingguan)

DESA

Satker Tingkat Propinsi

Laporan Kemajuan Penyeleng garaan

TKPKD Kabupaten/Kota Tim Koordinasi PNPM Mandiri

Copy SP2D tingkat Propinsi dan Kab/Kota

Halaman 103


Dalam pedoman ini hanya akan menjelaskan mekanisme pelaporan jalur struktural dari para pelaku PPIP yang terkait langsung dengan pelaksanaan di desa: 1. Tingkat Desa Laporan tingkat desa dilaksanakan oleh OMS dan Aparat Desa. Untuk tingkat desa sendiri, OMS melaporkan pelaksanaan kegiatan pada masyarakat dalam Rembug Warga Pelaksanaan yang dilaksanakan secara berkala (setiap satu minggu sekali). a.

OMS OMS melaporkan pelaksanaan kepada Satker Kabupaten. Laporan OMS tediri

laporan pelaksanaan kegiatan;

laporan keuangan/buku kas;

Laporan penggunaan dana;

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dilengkapi dengan: 1) Seluruh dokumen pelaksanaan yang mencakup -

Laporan Harian

-

Laporan Penggunaan Dana

-

Kuitansi/Invoice pembelian

-

Bukti Setoran Dana O&P

2) Laporan administrasi penyelesaian kegiatan yang terdiri atas: -

LP2K (Format 10.1 Lampiran 10)

-

SP3K atau SP2K (Format 10.3 dan 10.4 Lampiran 10)

-

Laporan Realisasi Kegiatan dan Biaya (Format 10.2 Lampiran 10)

3) Berita acara serah terima dana O&P kepada KPP (Format 10.5 Lampiran 10)


Halaman 104


Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan Penggunaan Dana dilaporkan OMS kepada Satker Kabupaten tiap satu minggu setelah musyawarah mingguan pelaksanaan kegiatan di desa. Untuk LPJ, diserahkan OMS pada saat pelaksanaan kegiatan selesai. b.

Aparat Desa Aparat Desa melaporkan hasil pengawasan dan pengamatan dilapangan tentang pelaksanaan kegiatan oleh OMS kepada Tim pengarah kabupaten setiap bulan. Baik dari pengamatan langsung maupun laporan dari KD, dan FM

Hasil laporan tingkat desa ini akan di olah oleh pihak pelaksana tingkat kabupaten, dan dijadikan arsip untuk pelaporan jenjang selanjutnya. 2. Tingkat Kabupaten Pelaporan tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Satker Kabupaten dan Tim Pelaksana Kabupaten. a. Satker Kabupaten

Satker Kabupaten akan menerima laporan dari OMS berupa laporan keuangan, penggunaan dana, dan laporan pelaksanaan kegiatan. Kemudian Laporan ini akan dijadikan arsip dalam penyusunan laporan jenjang selanjutnya oleh Satker Kabupaten. Laporan yang disusun oleh Satker kabupaten adalah Laporan Progres Tingkat Kabupaten, yang diserahkan kepada Tim Pelaksana Kabupaten. b. Tim Pelaksana Kabupaten Tim Pelaksana Kabupaten akan menerima Laporan Pelaksanaan Kegiatan bulanan dari Satker Kabupaten. Kemudian dari laporan ini Tim Pelaksana Kabupaten akan menyusun Laporan Pelaksanaan Program Tingkat Kabupaten, dan diserahkan kepada Tim Pelaksana Provinsi tiap bulan. Oleh pelaku tingkat provinsi laporan akan dijadikan input dalam pelaporan jenjang selanjutnya.


Halaman 105


Jenis Pelaporan Fungsional Pelaporan jalur fungsional adalah pelaporan yang dilaksanakan oleh konsultan secara berjenjang mulai dari Fasilitator Masyarakat di Desa, KMK, TAMPr di Provinsi dan KMP di Pusat.

PUSAT

Jalur pelaporan program oleh fungsional dilakukan berjenjang seperti terlihat pada Gambar 7.2. Pedoman ini hanya akan membahas jalur pelaporan fungsional FM dan TAMPr.

Tim Pelaksana dan Satker Pusat

Laporan: Pendahuluan Mingguan (format monitoring) Bulanan Akhir

KMP

PROPINSI

Laporan: Pendahuluan Mingguan (format monitoring) Bulanan Akhir

Tim Pelaksana dan Satker Propinsi TAMPr Laporan: Pendahuluan Mingguan (format monitoring) Bulanan Akhir

KABUPATEN

KMK Tim Pelaksana dan Satker Kabupaten Laporan: Pendahuluan Mingguan (format monitoring) Bulanan

Fasilitator

DESA

Kompilasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa (mingguan)

Kader Desa

Gambar 7.2. Bagan Alir Pelaporan Fungsional


Halaman 106


1.

Fasilitator Masyarakat (FM) Fasilitator Masyarakat selaku pelaku fungsional di tingkat desa, membuat laporan yang terdiri dari: a) Laporan Pelaksanaan Kegiatan, yang berisikan: -

Catatan Harian Catatan Harian dibuat FM dalam buku harian fasilitator dengan format seperti tertera pada (Format 9.1 dan 9.2 Lampiran 9). Laporan ini dibundel, dilampirkan dan diserahkan bersamaan dengan laporan mingguan kepada TAMK dan laporan bulanan kepada Satker Provinsi;

-

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (Format 9.4 Lampiran 9). Untuk laporan Kemajuan pelaksanaan ini, format cukup diparaf oleh TAMK untuk setiap pelaporannya.

b) Laporan Pendampingan Masyarakat, yang berisi -

Evaluasi Kemampuan Lampiran 9)

OMS

dan

KD

(Format

9.3

-

Laporan Pemantauan Partisipasi Masyarakat (Format 9.5 Lampiran 9);

Laporan FM dilaporkan sebagai Laporan Mingguan kepada TAMK. c) Laporan Bulanan Laporan bulanan merupakan laporan konsolidasi atau kompilasi dari laporan dari laporan mingguan. Laporan ini merupakan laporan pertanggungjawaban penugasan kepada Satker Provinsi. Laporan bulanan fasilitator dibuat sesuai format pada lampiran dan disampaikan kepada Satker Provinsi setiap awal bulan pada bulan berikutnya. Untuk Laporan Bulanan kepada Satker Provinsi, harus disertai catatan-catatan dari hasil rapat koordinasi dua mingguan di tingkat kabupaten. 2.

Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK) TAMK ditugaskan untuk mendukung tugas Tim Pelaksana Kabupaten dalam pelaksanaan di tingkat kabupaten. Selain membuat laporan kepada Tim Pelaksana Kabupaten, TAMK juga harus mengkonsolidasikan laporannya dengan laporan fungsional tingkat Provinsi yang dibuat TAMPr dan melaporkannya sebagai laporan TAMPr kepada, KMP, dan Tim Pelaksana Provinsi. Untuk tingkat kabupaten, TAMK membuat laporan yang ditujukan kepada Satker/PPK Kabupaten yang terdiri dari: a) Kompilasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Desa, yang


Halaman 107


berisikan: •

Kompilasi Laporan Mingguan FM;

•

Hasil observasi dan pemantauan TAMK di lapangan;

•

Hasil analisa TAMK atas pelaksanaan program;

•

Pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya;

•

Permasalahan yang penanganannya;

•

Foto-foto pelaksanaan kegiatan di lapangan.

timbul

dan

tindak

lanjut

b) Laporan Progress Tingkat Kabupaten, yang berisikan •

Laporan Manajemen Keuangan (LMK)

•

Laporan Manajemen Proyek (LMP)

Laporan TAMK disampaikan tiap bulan, dan diteruskan oleh Satker/PPK Kabupaten kepada tim pelaksana. Laporan dari TAMK ini akan menjadi elemen dari Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan, dan Akhir TAMPr yang ditujukan kepada Satker/PPK Pusat.


Halaman 108

BAB 8 PENANGANAN PENGADUAN

8.1. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Kesempurnaan pelaksanaan program tidak bisa diharapkan terutama dalam kasus PPIP, yang melibatkan seluruh desa, serta berbagai unit pemerintahan. Persoalan bisa muncul pada berbagai tingkat pelaksanaan-pada tingkat masyarakat, kabupaten, provinsi atau bahkan tingkat pusat. Hal ini dapat mengakibatkan pertanyaan, keluhan, atau tuntutan yang lebih serius dari


masyarakat. Banyaknya keluhan bukan berarti kinerja program buruk. Ini bisa berarti bahwa masyarakat menjadi terberdaya dan lebih sadar, peduli dan secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan Program. Yang penting adalah bahwa pengaduan tersebut benar ditangani dan diselesaikan segera. Pengaduan masyarakat merupakan bentuk dari pengawasan masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Keagamaan, Perguruan Tinggi, Warga Masyarakat, dan atau Media Massa.

Dimana dan Bagaimana Mengatasi Pengaduan Pengaduan melalui:

mengenai

pelaksanaan

PPIP

dapat

disampaikan

1. Unit Pengaduan Masyarakat yang berada di kabupaten atau provinsi; 2. Kotak pengaduan PPIP ditempatkan di sekretariat OMS, kantor Kepala Desa, kantor dinas PU/Bappeda Provinsi dan Kabupaten; 3. SMS center (Pusat, Provinsi, Kabupaten), website, alamat email atau PO Box; 4. Surat yang dikirim langsung ke fasilitator masyarakat atau ke konsultan atau pemerintah terkait yang berwenang.

Klasifikasi Pengaduan Semua jenis pengaduan harus dicatat dan segera ditangani, untuk memudahkan pencatatan dan penanganan pengaduan dikelompokkan ke dalam kelompok berdasarkan jenis masalah yang terjadi, yaitu: 1. Pengaduan yang berkaitan dengan adanya penyimpangan prinsip dan prosedur; 2. Pengaduan yang berkaitan dengan adanya penyimpangan, penyalahgunaan atau penyelewengan dana; 3. Pengaduan yang berkaitan dengan adanya tindakan intervensi yang mengarah pada hal negatif dan merugikan masyarakat maupun kepentingan program; 4. Pengaduan yang berkaitan dengan adanya kejadian yang Bab 8. Penanganan Pengaduan

Halaman 110


mengarah ke kondisi Force Majeur (suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia, seperti; akibat bencana alam, kerusuhan massal); 5. Hal-hal yang diadukan seringkali tidak hanya terdiri dari satu kategori permasalahan saja, tetapi juga mencakup beberapa kategori permasalahan lainnya. Untuk itu dalam mengkategorikan suatu pengaduan perlu dilihat aspek apa yang paling menonjol yang menjadi inti permasalahannya; 6. Pertanyaan, kritik, dan saran dari masyarakat terhadap program. Selain sebagai masukan kepada Program juga untuk mengukur tingkat sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap program. Beberapa keluhan masalah tidak mungkin hanya dapat digolongkan dalam satu kategori masalah tapi di kategori yang lain juga. Oleh karena itu, untuk mengkategorikan pengaduan, perlu dilihat apa aspek yang paling menyolok di inti permasalahan.

8.2. PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam menangani keluhan atau masalah: 1.

2.

Rahasia: Identitas pelapor harus dirahasiakan kecuali yang bersangkutan menghedaki sebaliknya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak pelapor agar merasa aman, nyaman dan tenteram berkaitan dengan masalah yang telah dilaporkannya. Transparan: Penanganan masalah harus mengacu pada asas DOUM (Dari, Oleh, Untuk Masyarakat), artinya masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan/masalah dengan didampingi oleh FM dan KD. Kemajuan penanganan masalah harus disampaikan kepada seluruh masyarakat baik melalui forum musyawarah maupun melalui papan informasi dan media lain yang memungkinkan sesuai kondisi setempat. Masyarakat dimotivasi untuk berperan aktif dan mengontrol proses penanganan pengaduan/masalah yang terjadi. Tugas FM dan TAMK adalah mendorong dan mengadvokasi serta memastikan bahwa masyarakat pro-aktif dalam keseluruhan proses penanganan masalah.

Bab 8. Penanganan Pengaduan

Halaman 111


3.

4.

5.

Proporsional: Penanganan pengaduan harus sesuai dengan cakupan kasus/masalah yang terjadi. Jika kasusnya berkaitan dengan penyimpangan prinsip dan prosedur, maka fokus penanganan harus mengenai prinsip dan prosedur tersebut. Jika permasalahan berkaitan dengan penyimpangan dana, maka masalah/kasus yang ditangani harus keduanya, baik penyimpangan prinsip dan prosedur maupun penyimpangan dana. Kemungkinan penanganan kasus ini akan melibatkan unit pemeriksa yang mempunyai kewenangan dan telah ditunjuk oleh pemerintah. Akuntabilitas: Proses kegiatan pengelolaan pengaduan dan masalah serta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku. Obyektif: penanganan pengaduan, ditangani secara objektif yang artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan kepada salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang semestinya.

8.3. MEDIA/SALURAN PENGADUAN Pada prinsipnya pengaduan dapat dilakukan oleh semua unsur masyarakat seperti warga, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, aparat pemerintah, konsultan, wartawan, dan sebagainya. Untuk itu, pengaduan dan permasalahan terkait pelaksanaan PPIP dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dua saluran pengaduan sebagai berikut: 1. Saluran yang disediakan oleh program melalui fasilitator, konsultan, sms, kotak pos, dan sebagainya; 2. Saluran yang Mandiri.

disediakan

oleh

Tim

Pengendali

PNPM

Pengaduan secara langsung dapat disampaikan kepada pendamping, konsultan dan unsur pelaksana lainnya di lapangan, atau melalui berbagai forum tatap muka dengan Tim Pengendali


Halaman 112


PNPM Mandiri di Pusat dan Tim Koordinasi di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan atau Konsultan (Pusat, Propinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan). Sedangkan pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui: 1. Buku/formulir pengaduan. 2. Telepon. 3. Website. 4. Kotak baik melalui SMS, internet (email), pos (termasuk alamat kotak pos). 5. Laporan hasil pemantauan perkembanga pelaksanaan/ temuan lapangan atau yang disampaikan melalui Tim pengendali dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri, konsultan, pelaku program, LSM, DPRD, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan organisasi kemasyarakatan lainnya. 6. Berita media massa. 7. Laporan hasil pemeriksaan/temuan aparat pengawas seperti Badan Pengawas Kinerja Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Daerah (Bawasda), dan lain sebagainya. Pengelolaan Pengaduan Dan Masalah Segera setelah pengaduan atau masalah diterima, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menguji kebenaran/menginvestigasi pengaduan dan permasalahan yang ada meliputi (namun tidak terbatas pada) mengumpulkan buktibukti dan dokumentasi terkait dengan pengaduan (laporan, data, dan sebagainya). Tahap pengelolaan pengaduan dan masalah untuk selanjutnya meliputi: 1.

2.

Pendokumentasian Setiap pengaduan atau masalah yang diterima didokumentasikan baik melalui pencatatan dalam buku arsip (log book) sebagai pendokumentasian awal. Pengelompokan dan Distribusi Pengaduan yang telah didokumentasikan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan: a. Tingkat/jenjang subyek yang diadukan untuk menentukan pelaku awal penanganan. b. Isu pengaduan untuk menentukan kategori masalah. c. Status pengaduan, seperti antara lain termasuk


Halaman 113


3.

kasus lama, kasus lanjutan, dampak ikutan dari masalah yang ada, atau informasi tambahan tentang masalah yang sudah ada. Berdasarkan pengelompokan tersebut kemudian dilakukan pendistribusian masalah ke jenjang satu tingkat di atas jenjang subyek yang diadukan untuk dilakukan klarifikasi, uji silang dan analisa masalah. Jika ditemui kasus-kasus yang dipandang akan berdampak lebih luas dari keberadaan kasus tersebut, maka tembusan laporan dikirim langsung kepada konsultan yang bertanggang jawab atas penanganan masalah di propinsi/ wilayah Untuk mempercepat proses penanganan, pengaduan/masalah yang telah dikelompokkan pada tahap ini harus mulai didokumentasikan ke dalam sistem pengelolaan data dan informasi PPIP. Pendokumentasian ke dalam sistem pengelolaan dan informasi ini akan menjadi bahan evaluasi dan analisis penyempurnaan desain program lebih lanjut. Uji Silang dan Analisis Berdasarkan pengaduan/laporan yang diterima, maka pelaku program yang berada satu tingkat di atas jenjang subyek yang diadukan melakukan uji silang untuk menguji kebenaran dari laporan/pengaduan.

8.4. TAHAPAN PENANGANAN PENGADUAN Tahapan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut: 1. Registrasi dan Dokumentasi Registrasi atau pencatatan dan dokumentasi di dalam buku arsip (logbook) dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol. 2. Pengelompokan dan Distribusi Pengaduan yang telah dicatat atau diregistrasi dan didokumentasikan, kemudian didistribusikan sesuai dengan jenjang kewenangan masing-masing subyek, isu dan status pengaduan. Jika ditemui kasus-kasus yang dipandang akan berdampak lebih luas dari keberadaan kasus tersebut, maka pendistribusiannya disesuaikan dengan luasan dampak yang diperkirakan muncul. Secara umum, inti keluhan masyarakat dapat dikelompokkan Bab 8. Penanganan Pengaduan

Halaman 114


menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: • Kategori ringan, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran/ penyimpangan adminisitrasi dan prosedur; • Kategori sedang, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran/penyimpangan yang salah sasaran (penerima manfaat) dalam pelaksanaan program; • Kategori berat, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran/penyimpangan/ penyelewengan dana. 3. Uji Silang dan Analisis Kasus dari hasil pengaduan tersebut selanjutnya dilakukan uji silang untuk mendapatkan: a. Kepastian pokok permasalahan yang muncul; b. Kepastian status kasus. Kasus tersebut apakah sudah ditangani, diselesaikan, dalam proses penanganan, dalam proses uji silang, proses analisa dsb.; c. Mendapatkan informasi tambahan. d. Hasil uji silang merupakan masukan untuk menganalisis permasalahan yang muncul sehingga meningkatkan akurasi penyusunan alternatif penanganan. Hasil dari proses ini adalah rekomendasi tentang penanganan kasus. 4. Tindak Lanjut Tindak turun tangan didasarkan atas rekomendasi dari hasil uji silang dan analisis, yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing. Beberapa contoh tindak lanjut akan diajukan dalam forum kegiatan masyarakat untuk menganalisis masalah dan mencari solusi alternatif, pembentukan komite ad hoc untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, memberi peringatan atau sanksi kepada pihak-pihak yang dinyatakan bersalah, dll. 5. Pemantauan dan investigasi lanjutan Pemantauan dimaksudkan sebagai alat kendali penanganan pengaduan, sehingga diketahui perkembangan penyelesaian kasusnya. 6. Penyelesaian Permasalahan Penyelesaian masalah ini mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi. Artinya proses penyelesaian harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Bab 8. Penanganan Pengaduan

Halaman 115


Aparat dan konsultan atau Fasilitator Masyarakat pendamping hanya memfasilitasi proses penyelesaian masalah tersebut. 7. Umpan balik Umpan balik (feedback) merupakan tanggapan balik masyarakat terhadap penyelesaian kasus yang muncul. Hal ini dapat berupa: • Menerima dan menganggap kasus telah selesai; • Menerima dengan beberapa catatan persyaratan dan memberikan informasi tambahan; • Menolak tanpa alasan; • Menolak dengan alasan; • Tidak ada tanggapan sama sekali. Hasil umpan balik ini dituangkan melalui Berita Acara dan dilampirkan dalam laporan bulanan. Umpan balik tersebut juga menjadi masukan bagi pelaku PPIP. Secara rinci untuk tahapan penanganan dan penyelesaian pengaduan mengacu diagram alir pada Gambar 8.1. di halaman berikut


Halaman 116


Gambar 8.1 Bagan Alir Penanganan Pengaduan


Halaman 117

BAB 9 PENUTUP Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam penyelenggaraan PPIP tahun 2011 pada berbagai tingkatan. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan di lapangan dapat dilihat pada buku Petunjuk Teknis.

LAMPIRAN

PEDOMAN PELAKSANAAN TAHUN 2011


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA


LAMPIRAN 1

Jadwal Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2011 No.

Kegiatan

I PERSIAPAN 1 Penyusunan dan Penerbitan Pedoman 2 Penyusunan dan Penerbitan SK Satker Kabupaten 3 Penyusunan dan Penetapan Desa Sasaran 4 Revisi Perdirjen Perbendaharaan Tahun 2008 5 Rekrutmen Fasilitator dan Psikotes 6 Mobilisasi Fasilitator dan TAMK II SOSIALISASI 1 Sosialisasi Tingkat Pusat 2 Sosialisasi Tingkat Provinsi 3 Sosialisasi Tingkat Kabupaten III PELATIHAN TENAGA PENDAMPING 1 TOT Trainer 2 Pelatihan Fasilitator Tahap I 3 Pelatihan Fasilitator Tahap II IV PERSIAPAN DAN PERENCANAAN TINGKAT DESA 1 Rembug Persiapan Warga 2 Sosialisasi Tkt Desa & ttd Pakta Integritas 3 Musyawarah Desa I 4 Survey Kampung Sendiri & Pemetaan Kemiskinan 5 Musyawarah Desa II 6 Penyusunan UPD dan RKM 7 Verifikasi RKM 8 Finalisasi RKM 9 Perencanaan Teknis dan RAB V PELAKSANAAN FISIK 1 Musyawarah Desa III 2 Penyiapan Kontrak dan Rekening OMS, KPP 3 Penandatanganan Kontrak OMS 4 Pencairan Dana Tahap I 5 Pelaksanaan Fisik Tahap I 6 Pencairan Dana Tahap II 7 Pelaksanaan Fisik Tahap II 8 Pencairan Dana Tahap III 9 Pelaksanaan Fisik Tahap II 10 Rembug Warga Pelaksanaan 11 Penempelan Papan Informasi VI OPERASI & PEMELIHARAAN OLEH MASYARAKAT 1 Musyawarah Desa IV 2 Serah Terima 3 Operasi dan Pemeliharaan VII PENGENDALIAN 1 Pemantauan 2 Pelaporan 3 Evaluasi Program

I

Jan. 11 II III

IV

I

Feb. 11 II III

IV

I

Mar. 11 II III

IV

I

Apr. 11 II III

IV

I

Mei 11 II III

IV

I

Jun. 11 II III

IV

I

Jul. 10 II III

IV

I

Ags. 11 II III

IV

I

Sep. 11 II III

IV

I

Okt. 11 II III

IV

I

Nov. 11 II III

IV

I

Des.11 II III

IV


LAMPIRAN 2


LAMPIRAN 3

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Lampiran Pedoman Pelaksanaan

BERITA ACARA REMBUG PENYIAPAN WARGA K E ……… 1 (FORMAT 3.1) Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2011, di Desa …………………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal Jam Tempat

: …………………………………………………… : pukul …………… s.d. pukul …….……… : …………………………………………………...

Telah diselenggarakan Rembug Penyiapan Warga ke ……. yang dihadiri oleh: masyarakat sebagai kelompok2 ………………………………….. sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Rembug Penyiapan Warga ini, serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : Materi atau Topik ¾ Penjelasan awal mengenai prinsip, pendekatan, mekanisme program ¾ Penjelasan tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan ¾ Penjelasan tentang peran OMS, KPP, Kader Desa dan Relawan lainnya ¾ Penjelasan rinci tentang pakta integritas Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat Notulis / Sekretaris Narasumber

: ………………………. dari ……………………………. : ………………………. dari …………………………….. : 1. ................................ dari .................................. 2. .................... ............dari ................................... 3. ................................ dari ................................... 4. ................................ dari ...................................

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Materi atau Topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesimpulan /keputusan dari Rembug Warga, yaitu : ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. Dst. 1

Diisi dengan: Rembug penyiapan warga ke:1,2,3, dsb.

2

Kelompok miskin/perempuan/pengajian/arisan/dsb.

Lampiran 3

Halaman 1


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .................... , tanggal ................................... Pemimpin Rembug / Kepala Dusun / RW

Notulen

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Kepala Desa

Mengetahui :

(………………………………………..) Nama Jelas

Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas

Menyetujui : Wakil dan Peserta Rembug Warga Nama 1.

Tanda Tangan 1.

2. 3.

2. 3.

4. 5.

4. 5.

Dst.

Catatan isi kesimpulan/keputusan Rembug warga, meliputi : 1. Pemahaman peserta terhadap mekanisme dan prinsip-prinsip program 2. Pentingnya partisipasi perempuan dan kaum miskin dalam setiap tahapan pelaksanaan program 3. Pentingnya Pakta Integritas 4. Usulan calon OMS dan KD

Lampiran 3

Halaman 2


DAFTAR HADIR PESERTA REMBUG PENYIAPAN WARGA KE : .......... (FORMAT 3.2) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa No.

: : : :

Dusun / RW Tanggal Nama Fasilitator Masyarakat

Nama

Alamat Lengkap

Jenis Kelamin

: : :

Organisasi / Jabatan

Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. * dst * Daftar Hadir Peserta Rembug Warga ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir dalam Rembug Warga. Kepala Desa (………………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 3

Fasilitator Masyarakat (………………………………………..) Nama Jelas

Halaman 3


NOTULENSI REMBUG WARGA KE : ........... (FORMAT 3.3) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Acara Pemimpin Rapat Narasumber

: : : : : Rembug Warga : :

Dusun / RW Tanggal Nama Notulis

: : :

………………………. (jabatan: ……………………………. ) 1. ............................. (jabatan .........................) 2. .................... .........(jabatan..........................) 3. ..............................(jabatan..........................)

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... dan dilanjutkan dengan penjelasan materi pertemuan. Materi Acara, meliputi : • Penjelasan awal mengenai prinsip, pendekatan, mekanisme program • Penjelasan tentang arti pentingnya pastisipasi masyarakat khususnya masyarakain miskin dan kaum perempuan • Penjelasan tentang OMS, KPP, Kader Desa dan Relawan lainnya • Penjelasan rinci tentang pakta integritas

Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber sebagai berikut: (diisi sesuai dengan proses yang terjadi)

Lampiran 3

Halaman 4


Kesimpulan / Kesepakatan : Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber, dapat disimpulkan / disepakati : (diisi sesuai dengan proses yang terjadi)

Acara ditutup pada pukul ................. Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan Musyawarah

FM

(………………………………………..) (………………………………………..) Nama Jelas Nama Jelas

Lampiran 3

Notulen

(……………………………) Nama Jelas

Halaman 5


KOP SURAT DESA FORMAT UNDANGAN ACARA SOSIALISASI (FORMAT 3.4) Kepada Yth. 1. Seluruh Kepala Keluarga Masyarakat Desa .......................................... 2. Para Tokoh Masyarakat 3. Para Kepala Dusun/RT/RW 4. Organisasi-organisasi Masyarakat 5. Badan Permusyawaratan Desa Dengan hormat, Sehubungan dengan Desa .................................., telah menjadi Sasaran PPIP Tahun 2011 dan akan mendapatkan Bantuan Dana yang digunakan untuk: (i) Peningkatan Kapasitas Perencanaan Masyarakat Desa, (ii) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui bantuan langsung masyarakat, dan (iii) Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan dan Kapasitas Pemantauan dan Evaluasi, maka kami mengundang Bapak /Ibu/Saudara/i untuk menghadiri Acara Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas yang akan dilaksanakan pada : Tanggal : ............................................................ Waktu : pukul ........................ s.d ............................. Tempat : ............................................................ Acara : Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas PPIP Tahun 2011 Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Desa...................................

( .................................................. ) Nama Lengkap Tembusan : 1. Camat (sebagai laporan) 2. Tim Pelaksana Kabupaten (sebagai laporan) 3. Satker Kabupaten (sebagai laporan) 4. ....................................................

Lampiran 3

Halaman 6


BERITA ACARA SOSIALISASI (FORMAT 3.5) Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2011, di Desa …………………….………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal Waktu Tempat

: …………………………………………………… : pukul …………… s.d. …….……… : …………………………………………………...

telah diselenggarakan Sosialisasi yang dihadiri oleh Masyarakat Desa dan seluruh Dusun / RW serta Tokoh Masyarakat / Organisasi Masyarakat di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Sosialisasi ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah: A.

Materi atau Topik 1. 2. 3. 4. 5.

Penjelasan tujuan, sasaran, pendekatan dan prinsip-prinsip PPIP Penjelasan mekanisme pelaksanaan program Penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur Penjelasan sumber dana dan mekanisme penyaluran dana Penjelasan mengenai peran pelaku tingkat desa (OMS, KPP, Kader Desa, Pemerintahan Desa) 6. Penandatanganan Pakta Integritas

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat : ………………………. jabatan ……………………………. Notulen : ………………………. jabatan …………………………….. Narasumber : 1................................. jabatan .................................. 2................................. jabatan .................................. 3................................. jabatan .................................. 4. ................................ jabatan .................................. Setelah dilakukan diskusi terhadap materi di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal sebagai kesimpulan, yaitu : 1. 2. 3. 4.

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Dst.

Lampiran 3

Halaman 7


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................................... , tanggal ................................... Pemimpin Musyawarah

Notulen (………………………………………..) Nama lengkap

(………………………………………..) Nama lengkap Kepala Desa

Mengetahui :


(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Menyetujui : Wakil dan Peserta Sosialisasi Nama 1.

Alamat

Tanda Tangan 1.

2. 3.

2. 3.

4. 5.

4. 5.

Dst.

Lampiran 3

Halaman 8


DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS (FORMAT 3.6) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa No.

: : : :

Tanggal Nama Fasilitator Masyarakat

Nama

Alamat Lengkap

Jenis Kelamin

: :


Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. * dst * Daftar Hadir Peserta Sosialisasi ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir dalam Sosialisasi. Kepala Desa


(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Catatan isi kesimpulan Sosialisasi, meliputi : 1. Pemahaman tentang tujuan, sasaran, pendekatan dan prinsip-prinsip RIS-PNPM Mandiri 2. Pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan program 3. Pemahaman tentang komponen dan kriteria infrastruktur 4. Pemahaman tentang sumber dana dan mekanisme penyaluran dana 5. Pemahaman tentang peran pelaku tingkat desa (OMS, KPP, Kader Desa, Pemerintahan Desa) 6. Penyepakatan dan Penandatanganan Pakta Integritas

Lampiran 3

Halaman 9


NOTULENSI SOSIALISASI DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS (FORMAT 3.7) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Acara Pemimpin Rapat Narasumber

: Tanggal : : Nama Notulen : : : : Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas : :

………………………. jabatan……………………………. 1. ................................ jabatan ................................... 2. .................... ............jabatan ................................... 3. .................... ............jabatan ...................................

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... Dilanjutkan dengan penjelasan Materi Acara diberikan oleh Narasumber, meliputi :

Lampiran 3

Halaman 10


Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.

Lampiran 3

Halaman 11


Kesimpulan / Kesepakatan : Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab, dapat disimpulkan / disepakati : 1. ....................................................................................................................................... 2. ....................................................................................................................................... 3. ....................................................................................................................................... 4. dst Acara ditutup pada pukul .................

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan Musyawarah

FM

(………………………………………..) ………………………………………..) Nama Jelas Nama Jelas

Lampiran 3

Notulen

(…………..………………..) Nama Jelas

Halaman 12


Catatan dalam penyampaian materi Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas : Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan penandatanganan Pakta Integritas meliputi: 1.

Penjelasan tujuan, sasaran, pendekatan dan prinsip-prinsip PPIP, dan menekankan pada hal-hal pokok sebagai berikut: Program dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat harus berpartisipatif dalam seluruh tahapan pelaksanaan, termasuk terlibat dalam pengawasan pada pelaksanaannya. Program harus dilaksanakan secara transparan/terbuka sehingga perlu dilakukan penyebarluasan informasi atas pemanfaatan dananya. Kegiatan pembangunan infrastruktur tidak boleh dikontraktualkan, tetapi dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara swakelola.

2.

Penjelasan mekanisme pelaksanaan program Musyawarah desa merupakan keputusan tertinggi dalam program, sehingga partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Musyawarah desa dilaksanakan empat kali, disamping akan dilakukan rembug-rembug secara rutin. Seluruh Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau usulan atau masukan dalam setiap musyawarah desa. Dalam pembangunan fisik, diutamakan menggunakan tenaga kerja lokal dan material lokal. Pengadaan material akan dilakukan oleh panitia pengadaan untuk mendapatkan material dengan kualitas yang baik tetapi dengan harga yang murah. Hasil-hasil musyawarah desa dan penggunaan dana BLM harus dipublikasikan di papan informasi agar masyarakat dapat mengetahuinya.

3.

Penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur Jenis infrastruktur yang diperbolehkan adalah jalan (bukan jalan hotmix), drainase jalan, irigasi, air bersih dan sanitasi. Masyarakat desa dalam memilih infrastruktur harus sesuai dengan kriteria dan penilaian prioritas antara lain yaiut dimanfatkan oleh sebagian besar masyarakat miskin dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

4.

Penjelasan sumber dana dan mekanisme penyaluran dana Jumlah dana BLM adalah Rp. 250 juta, dimana didalamnya termasuk untuk operasional OMS dalam melaksanakan persiapan dan perencanaan sebesar Rp. 5 juta. Masyarakat harus menyiapkan dana pemeliharaan yang besarannya ditentukan dalam musyawarah dan diwajibkan telah tersedia pada saat akan dilakukan pencairan dana BLMnya.

5.

Penjelasan mengenai peran pelaku tingkat desa (OMS, KPP, Kader Desa, Pemerintahan Desa) Pengambilan keputusan dalam pemilihan OMS dan pemilihan jenis kegiatan di dasarkan pada hasil musyawarah desa dan bukan atas dasar keputusan Kepala Desa atau elit-elit/tokoh di tingkat desa.

6.

Penjelasan kriteria OMS, Kader Desa, KPP OMS harus patuh dan taat pada kontrak Masyarakat dan pelaku-pelaku di tingkat desa harus patuh pada pakta integritas. Seluruh Masyarakat harus berperan aktif (laki-laki dan perempuan) dalam setiap pelaksanaan tahapan.

7.

Penandatanganan Pakta Integritas Masyarakat dan pelaku-pelaku tingkat desa diwajibkan melaksanakan dan menyelesaikannya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan, Masyarakat dan pelaku-pelaku tingkat desa tidak boleh melakukan Pemotongan Dana BLM yang disalurkan kepada masyarakat. Masyarakat dan pelaku-pelaku tingkat desa tidak boleh memberi atas pungutan apapun kepada pihak siapa pun. Bilamana ditemukan Penyalahgunaan Dana berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Audit Tim Pemeriksa maka masyarakat desa harus menyelesaikan temuan secara tuntas dan mengoptimalkan manfaat BLM bagi masyarakat.

Lampiran 3

Halaman 13


BERITA ACARA PAKTA INTEGRITAS (FORMAT 3.8) Sesuai dengan Sosialisasi PPIP Tahun 2011, yang diselenggarakan di Desa ............................., Kecamatan ............................, Kabupaten ............................., Provinsi ....................., pada hari ..................., tanggal ......, bulan ............................. tahun ............, jam ............... s.d. ................., tempat................................................................................................. Maka dengan ini masyarakat telah Memutuskan / Menyepakati yaitu : 1. Menerima Bantuan Dana PPIP Tahun 2011 dan sanggup melaksanakan dan menyelesaikannya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan, serta tidak melakukan Pemotongan Dana BLM yang disalurkan kepada masyarakat. 2. Sepakat untuk tidak memberi atas pungutan apapun kepada pihak siapa pun. 3. Bilamana ditemukan Penyalahgunaan Dana berdasarkan Hasil Pemeriksaan / Audit Tim Pemeriksa maka masyarakat desa harus menyelesaikan temuan secara tuntas dan mengoptimalkan manfaat BLM bagi masyarakat. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................................... , tanggal .............................................., 2011 Kepala Desa ............................. (………………………………………..) Nama Jelas

Nama 1.

Menyetujui : Wakil Masyarakat3 Jabatan

Tanda Tangan 1.

2. 3.

2. 3.

4. 5.

4. 5.

Dst.

Wakil masyarakat yang menyetujui Pakta Integritas terdiri dari: BPD, Wakil-wakil organisasi masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, perwakilan kaum miskin, dll. 3

Lampiran 3

Halaman 14


FORMAT SPANDUK (FORMAT 3.9)

Desa Ini Mendapatkan Dana Pembangunan dari PPIP Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Program Akan Memberikan Manfaat yang Lebih Besar

Lampiran 3

Halaman 15


KOP SURAT UNDANGAN ACARA MUSYAWARAH DESA I (FORMAT 3.10) Kepada Yth. 1. Seluruh Kepala Keluarga Masyarakat Desa .......................................... 2. Para Tokoh Masyarakat 3. Para Organisasi Masyarakat 4. Para Kepala Dusun/RT/RW 5. Badan Permusyawaratan Desa Dengan hormat, Sehubungan dengan Desa .................................., telah menjadi Sasaran PPIP Tahun 2011 dan akan mendapatkan Bantuan Dana yang digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Perencanaan Masyarakat Desa, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui bantuan langsung masyarakat, dan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan dan Kapasitas Pemantauan dan Evaluasi, maka kami mengundang Bapak / Ibu/Sdr/i untuk menghadiri Acara Musyawarah Desa I yang akan dilaksanakan pada : Tanggal : ............................................................ Waktu : pukul .................. s.d ........................ Tempat : ............................................................ Acara

: Memilih dan menetapkan OMS dan keanggotaanya sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat desa; Memilih dan menetapkan KD sebagai aktor pemberdayaan;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Desa...................................

( .................................................. ) Nama Jelas Tembusan : 1. Camat (sebagai laporan) 2. Tim pelaksana Kabupaten (sebagai laporan) 3. Satker Kabupaten (sebagai laporan) 4. .................................................... 5. ....................................................

Lampiran 3

Halaman 16


BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA I (FORMAT 3.11) Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2011, di Desa …………………….………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal Jam Tempat

: …………………………………………………… : pukul …………… s.d. pukul …….……… : …………………………………………………...

telah diselenggarakan Musyawarah Desa I yang dihadiri oleh Masyarakat Desa dan seluruh Dusun / RW serta Tokoh Masyarakat / Organisasi Masyarakat di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa I ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : A.

Agenda

B.

Memilih dan menetapkan OMS dan keanggotaanya sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat desa; Memilih dan menetapkan KD sebagai aktor pemberdayaan;

Materi atau Topik

Penjelasan tujuan, prinsip dan pendekatan program Penjelasan Struktur Organisasi Program Penjelasan Kriteria Pemilihan OMS dan KD

C. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat Notulis / Sekretaris Narasumber

: ………………………. Jabatan ……………………………. : ………………………. Jabatan…………………………….. : 1. ................................ Jabatan .................................. 2. ................................ Jabatan .................................. 3. ................................ Jabatan .................................. 4. ................................ Jabatan ..................................

Setelah dilakukan Pembahasan dan Diskusi terhadap Materi atau Topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Memutuskan dan Menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa I, yaitu : ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Lampiran 3

Halaman 17


........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ . Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara / voting * Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................................... , tanggal ................................... Pemimpin Musyawarah

Notulis / Sekretaris

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Kepala Desa

Mengetahui :


(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Menyetujui : Wakil dan Peserta Musyawarah Desa I Nama 1.

Alamat

Tanda Tangan 1.

2. 3.

2. 3.

Dst.

Lampiran 3

Halaman 18


DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA I (FORMAT 3.12) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa No.

: : : :


Nama

Alamat Lengkap

Jenis Kelamin

: :


Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. * dst * Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa I ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir dalam Musyawarah Desa I. Disetujui : Kepala Desa

Dibuat : Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 19


NOTULENSI MUSYAWARAH DESA I (FORMAT 3.13) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Acara Pemimpin Rapat Narasumber

: : : : : Musyawarah Desa I : :

Tanggal Nama Notulis / Sekretaris

: :

………………………. dari ……………………………. 1. ................................ dari ................................... 2. .................... ............dari ................................... 3. .................... ............dari ...................................

Agenda Acara : Memilih dan menetapkan OMS dan keanggotaanya sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat desa; Memilih dan menetapkan KD sebagai aktor pemberdayaan; Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... Penjelasan Materi Acara diberikan oleh Narasumber, yaitu : Penjelasan Materi Acara diberikan oleh Narasumber, meliputi : Penjelasan tujuan, prinsip dan pendekatan program Penjelasan Struktur Organisasi Program Penjelasan Kriteria Pemilihan OMS dan KD Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.

Lampiran 3

Halaman 20


Kesimpulan / Kesepakatan : Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber, beberapa hal yang disimpulkan / disepakati : 1. ....................................................................................................................................... 2. ....................................................................................................................................... 3. ....................................................................................................................................... Acara ditutup pada pukul ................. Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan Musyawarah

FM

Notulen

(………………………………..) ………………………………………..) (………………………………..) Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 21


HASIL PEMILIHAN OMS (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan Kader Desa (KD) (Format 3.14) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa

: : : :

Acara Tanggal

: Pemilihan OMS dan KD :

A. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)4 Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Ketua Organisasi Masyarakat Setempat No. Nama Perolehan Suara 1. 2. 3. Total Suara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Sekretaris Organisasi Masyarakat Setempat No. Nama Perolehan Suara 1. 2. 3. Total Suara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bendahara Organisasi Masyarakat Setempat No. Nama Perolehan Suara 1. 2. 3. Total Suara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Anggota Organisasi Masyarakat Setempat No. Nama Perolehan Suara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total Suara

4

Dalam Keanggotaan OMS diwajibkan melibatkan Kaum Perempuan sebanyak 40%

Lampiran 3

Halaman 22


B. Kader Desa (KD) Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kader Desa (KD) No. Nama Perolehan Suara 1. 2. 3. Total Suara …………………………………, tanggal ……………..………………… Mengetahui : Kepala Desa Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas TAMK

(………………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 23


HASIL KETETAPAN DAN PENGESAHAN OMS (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan Kader Desa (KD) (Format 3.15) Provinsi

:

Acara

Kabupaten Kecamatan Desa

: : :

Tanggal

: Ketetapan dan Pengesahan OMS dan KD :

A. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)5 No. Nama 1. 2. 3. B. Kader Desa (KD) No. 1.

Jabatan Ketua OMS Sekretaris OMS Bendahara OMS

Nama

Jabatan Kader Desa

…………………………………, tanggal ……………..………………… Mengetahui :

Kepala Desa

(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas TAMK

(………………………………………..) Nama Jelas

5

Dalam Keanggotaan OMS diwajibkan melibatkan Kaum Perempuan sebanyak 40%

Lampiran 3

Halaman 24


PETUNJUK PENGISIAN HASIL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (FORMAT 3.16) 1. Lokasi (Dusun / RW) 2. Jumlah KK 3. Jumlah KK Miskin 4. Permasalahan dan Potensi

5. Kebutuhan 6. Jumlah Pemanfaat

Lampiran 3

: Diisi dengan Nama Dusun / RW yang ada di Desa. Seluruh Dusun / RW yang ada harus diidentifikasi. : Diisi dengan Data Jumlah KK terbaru. : Diisi dengan Data Jumlah KK Miskin yang ada di Desa : Diisi dengan Permasalahan yang ditemui pada Dusun bersangkutan, dikategorikan berdasarkan Permasalahan menyangkut Infrastruktur, Ekonomi, Sosial dan / atau Kelembagaan. Diuraikan pula Potensi yang dimiliki Dusun tersebut pada masing -masing Kategori Permasalahan. : Program Pembangunan yang dibutuhkan untuk mengatasi Permasalahan terkait. : Diisi dengan Jumlah KK yang akan menerima Manfaat dari Program Pembangunan yang dibutuhkan tersebut.

Halaman 25


HASIL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (FORMAT 3.16) No.

1.

Lampiran 3

Lokasi (Dusun / RW)

Dusun / RW …………

Jumlah KK

Jumlah KK Miskin

Permasalahan dan Potensi

Kebutuhan

a. Infrastruktur

a. Infrastruktur

b. Ekonomi

b. Ekonomi

c. Sosial

c. Sosial

d. Kelembagaan

d. Kelembagaan

Jumlah Pemanfaat (KK)

Halaman 26


2.

3.

a. Infrastruktur

a. Infrastruktur

b. Ekonomi

b. Ekonomi

c. Sosial

c. Sosial

d. Kelembagaan

d. Kelembagaan

Dusun / RW …………

Dst Total

Lampiran 3

Halaman 27


TAHAPAN PEMETAAN SWADAYA (Format 3.17) Langkah Satu : Persiapan Agar proses pemetaan swadaya memperoleh hasil yang optimal, dan memperkecil resiko kegagalan, serta mempermudah pelaksanaan di lapangan, maka perlu dilakukan persiapan dengan baik. Di bawah ini dijelaskan mengenai langkah-langkah minimal yang harus dilaksanakan sebelum melaksanaakan Pemetaan Swadaya, antara lain adalah: 1. Kegiatan 1 : Pembentukan Tim Pemetaan Swadaya Pada Tahap yang pertama, perlu disepakati dengan Tim Inti (Relawan), siapa yang akan memfasilitasi keseluruhan Kegiatan Pemetaan Swadaya. Dalam Pelaksanaannya, tidak mungkin keseluruhan warga masyarakat menjadi Fasilitator Masyarakat dalam Proses Pemetaan Swadaya, maka harus dibentuk Tim Pemetaan Swadaya yang akan terlibat untuk memfasilitasi dan mengorganisir proses pemetaan. Anggota Tim ini terdiri dari: (1) Relawan-relawan warga yang mau menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. (2) Tim Fasilitator Masyarakat dan apabila dirasa perlu dan memungkinkan jumlah Tim Pemetaan Swadaya ini dapat ditambah dengan melibatkan lembaga-lembaga atau individu yang mempunyai Kepedulian dan atau Kemampuan dalam hal-hal penggalian informasi dan kajian yang sifatnya teknis (sebagai narasumber untuk bidang-bidang Teknis tertentu). Juga akan sangat membantu apabila terdapat anggota tim yang ahli di bidang ilmu sosial kemasyarakatan. 2. Kegiatan 2 : Bimbingan (Coaching) Tim Pemetaan Swadaya Untuk memberikan pemahaman dan pembekalan kepada Tim Pemetaan Swadaya, maka dilakukan bimbingan oleh Tim Fasilitator Masyarakat atau Pihak-pihak lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang ini yang bersedia bekerja secara sukarela. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat (relawan) sebagai anggota Tim Pemetaan Swadaya benar-benar dapat berarti. Proses bimbingan kepada Tim Pemetaan Swadaya ini perlu disesuaikan dengan karakter masyarakatnya. Untuk kepentingan bimbingan Fasilitator Masyarakat menyusun Panduan Coaching, dengan penjelasan-penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami, sebaiknya dihindari penggunaan bahasa asing dan konsep yang abstrak. 3. Kegiatan 3 : Penyusunan Bahan – bahan Sosialisasi Tim Fasilitator Masyarakat (bersama dengan Tim Pemetaan Swadaya), harus menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mensosialisasikan siklus Pemetaan Swadaya. Materi Sosialisai tidak hanya menyangkut Prosedur Pelaksanaan Pemetaan Swadaya akan tetapi juga mengenai :

Mengapa siklus pemetaan swadaya dilakukan ? Apa hubungan siklus pemetaan swadaya dengan daur program partisipatif? Mengapa harus partisipatif ? Apa manfaat pemetaan swadaya untuk masyarakat ?

Lampiran 3

Halaman 28


4. Kegiatan 4 : Kegiatan Pengkajian Data Sekunder Data ini antara lain mencakup keterangan mengenai keadaan masyarakat dan lingkungan tempat masyarakat tinggal, yaitu: topografi dan tataguna lahan, pengairan, jenis-jenis mata pencaharian masyarakat, pola konsumsi dan produksi, jumlah dan perubahan penduduk dari tahun ke tahun, kualitas dan fasilitas pendidikan, kualitas dan fasilitas kesehatan, lembagalembaga masyarakat dan kegiatannya, dan lain-lain yang dianggap perlu. 5. Kegiatan 5 : Penyusunan Rancangan Kajian Rancangan Pemetaan Swadaya, berbeda dengan “Desain Penelitian” yang dilakukan oleh Para Peneliti yang sudah Baku dan Standar. Rancangan yang disusun bukan bentuk baku melainkan hanya sekedar acuan bagi pekerjaan di lapangan. Penyesuaian-penyesuaian akan dilakukan oleh Tim Pemetaan Swadaya sesuai dengan Proses di Lapangan. 5.1 Penetapan Tujuan Penerapan Pemetaan Swadaya (PS) Tujuan ini dicantumkan sebagai Hasil yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan Kegiatan Penerapan Pemetaan Swadaya. 5.2 Penentuan Kebutuhan Informasi Setelah merumuskan tujuan pemetaan swadaya, kemudian dilakukan penentuan kebutuhan informasi yang dianggap penting untuk dikaji di lapangan. Penentuan Informasi ini diperlukan untuk menghemat waktu, tenaga, serta biaya, juga diharapkan dapat memaksimalkan proses dan hasil lapangan. Tanpa kegiatan ini bisa jadi kita banyak membuang waktu untuk mengumpulkan berbagai Informasi yang ternyata tidak diperlukan. 5.3 Pemilihan Metode/Teknik Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknik/metode : Walau setiap teknik yang ada biasa digunakan untuk mengkaji Informasi tertentu, tetapi sebenarnya bisa disesuaikan dengan Jenis Informasi lain. Sebuah teknik kajian dikatakan memiliki penekanan khusus untuk mengkaji informasi tertentu sebenarnya tidak tepat. Memang benar, sebuah teknik telah biasa dipergunakan untuk mengkaji informasi tertentu, tetapi sebenarnya tidak harus demikian karena bisa dilakukan penyesuaian - penyesuaian. Sebuah informasi juga tidak hanya diperoleh dari sebuah teknik saja, tetapi dapat pula dilengkapi dengan hasil yang didapat melalui teknik-teknik lainnya. 5.4 Penentuan Sumber Informasi Beberapa contoh dalam mempertimbangkan Pemilihan Sumber Informasi, antara lain : Kajian tentang alur pemasaran akan lebih baik apabila memperoleh informasi dari anggota masyarakat yang bekerja sebagai “pedagang–pengumpul” bandar untuk memahami bagaimana proses pemasaran dilakukan setelah pengumpul itu membeli dari produsen. Kajian mengenai jenis-jenis usaha produktif (menghasilkan uang) yang dilakukan oleh perempuan, akan lebih baik bila dilakukan secara khusus dengan kelompok ibu-ibu selain dengan kelompok diskusi campuran antara bapak-bapak dan ibu-ibu (hasilnya seringkali berbeda). Lampiran 3

Halaman 29


6. Kegiatan 6 : Pembagian Tugas Tim Pemetaan Swadaya Tugas-tugas Utama yang diselenggarakan oleh Tim Pemetaan Swadaya adalah: Penyiapan Bahan-bahan Sosialisasi kepada warga masyarakat, Sosialisasi Kegiatan Pemetaan Swadaya, merumuskan Tujuan dan Menyusun Rencana Kegiatan serta Membahas dan Menyepakatinya bersama masyarakat, memandu dan memfasilitasi pelaksanaan sesuai tujuan, serta mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. 7. Kegiatan 7 : Penentuan waktu dan tempat Waktu Pelaksanaan Kajian disepakati bersama masyarakat agar bisa berjalan dengan baik dan disesuaikan dengan Ketersediaan Waktu Masyarakat. Biasanya, Warga Masyarakat tidak bisa mengikuti pertemuan sepanjang hari karena harus bekerja. Dengan demikian, sampaikan kepada masyarakat perkiraan lamanya waktu kegiatan, dan waktu-waktu pertemuan yang mungkin dilakukan pada setiap harinya. Sedangkan penyepakatan tempat , terdiri dari tempat anggota Tim Pemetaan Swadaya yang berasal dari Luar Lokasi Kelurahan/Desa dan Tempattempat yang memungkinkan untuk menyelenggarakan pertemuan masyarakat. Biasanya masyarakat sendiri yang akan mengatur penyediaan tempat ini. 8. Kegiatan 8 : Persiapan Alat – alat dan Bahan Alat-alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan kajian adalah : kertas besar (plano), spidol besar beberapa warna, spidol kecil beberapa warna, lem, selotif, gunting, alat tulis, serta bahanbahan lokal bisa berupa biji-bijian, kerikil, ranting dan sebagainya sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Akan sangat baik apabila Tim Pemetaan Swadaya juga Mendokumentasikan Kegiatan dalam bentuk rekaman diskusi dan pemotretan yang bisa dipergunakan kembali sebagai bahan diskusi dengan masyarakat apabila suatu saat diperlukan. Langkah Dua : Pelaksanaan 1. Sosialisasi ( Kunjungan Persiapan dan Pengakraban) Meskipun Tim Fasilitator mendampingi masyarakat, akan tetapi kegiatan ini tetap penting untuk dilakukan, sebagai kegiatan sosialisasi yang menerus. Kegiatan pengakraban ini seharunya akan lebih mudah dilakukan karena sebenarnya sebagian besar sudah terjadi dan sebagian besar anggota Tim Pemetaan Swadaya adalah warga setempat. 2. Petemuan Awal dengan Warga Masyarakat Walaupun sebagian besar Tim Pemetaan Swadaya adalah anggota masyarakat setempat, akan tetapi sebaiknya Tim ini memperkenalkan diri terlebih dahulu, dalam kaitannya dengan perannya sebagai Tim Pemetaan Swadaya. Perkenalan ini bisa dilaksanakan dalam pertemuan-pertemuan kecil ataupun pertemuan di Tingkat Kelurahan/Desa. 3. Pengumpulan Informasi Informasi setiap teknik selalu saling melengkapi, artinya pengkajian pertama selalu dijadikan dasar atau bahan pemilihan topik kajian selanjutnya. Begitu juga dengan pengkajian berikutnya, selalu menggunakan bahan-bahan diskusi sebelumnya. Dengan demikian tidak terjadi banjir informasi yang tidak perlu, dan proses seleksi dan mempersempit bahasan ke dalam sejumlah topik tertentu yang paling penting berlangsung berdasarkan hasil diskusi.

Lampiran 3

Halaman 30


4. Pendokumentasian Hasil Kajian Setiap kali dilakukan diskusi teknik, terdapat anggota Tim Pemetaan Swadaya yang mencatat. Gambar-gambar dan bagan-bagan yang dibuat pada saat melakukan kajian juga dikumpulkan dengan baik karena akan dipergunakan sebagai bahan diskusi pada saat Perumusan Masalah Tingkat Desa/Kelurahan. Langkah Tiga : Lokakarya Kelurahan / Desa untuk Perumusan Masalah 1. Persiapan Bahan Seluruh Infromasi Hasil Kajian Tingkat Dusun/RW dikumpulkan oleh Tim Pemetaan Swadaya dan dikaji bersama. Untuk mempermudah proses, ditulis masing-masing pada selembar kertas besar mengenai :

Berbagai Masalah yang terkumpul dari Keseluruhan Teknik.

Berbagai Potensi yang terkumpul dari seluruh Penerapan Teknik.

2. Penyepakatan Waktu Sepakati waktu lokakarya dengan masyarakat, agar waktu pertemuan tidak mengganggu waktu warga masyarakat. Biasanya, pertemuan ini bisa sampai sehari penuh. 3. Persiapan Teknis Persiapan teknis yang perlu dilakukan antara lain adalah: Menyepakati jadwal pertemuan dengan masyarakat. Mengundang berbagai kelompok masyarakat untuk Hadir dalam pertemuan (lisan / menyebarkan undangan ). Mempersipakan tempat pertemuan (yang agak luas). Mempersiapkan konsumsi bersama masyarakat dan pihak Kelurahan /Desa. Mempersiapkan alat dan bahan: kartu-kartu, kertas besar, lem, selotif dan alat tulis. 4. Pelaksanaan 4.1. Pembukaan, Penyampaian Maksud dan Tujuan Setelah peserta pertemuan terkumpul, maka Ketua “Tim Pemetaan Swadaya” akan menyampaikan kembali maksud dan tujuan dari pertemuan ini. Juga biasanya dari pemuka masyarakat, seperti Kepala Desa/Lurah dan Tokoh setempat, akan menyampaikan sambutan singkat. 4.2. Penyajian Seluruh Hasil Infromasi Tahap selanjutnya adalah Penyampaian seluruh Hasil Kajian kepada peserta pertemuan. Apabila Kajian dilakukan oleh Tim Pemetaan Swadaya beserta masyarakat per Dusun/RW, Penyampaiannya dilakukan oleh masing-masing Dusun/RW. Seorang anggota masyarakat, mewakili Dusun/RW masing-masing menyampaikan dalam bentuk rangkuman, dan menyampaikan masalah-masalah utama yang ditemukan di Dusunnya/RW, serta potensi yang ada. Setiap temuan diskusikan dengan peserta. Lampiran 3

Halaman 31


4.3. Pengorganisasian Masalah Masalah-masalah yang muncul di masyarakat akan sangat beragam topik-topiknya. Topik-topik yang muncul pasti beragam dengan berbagai isu yang sebetulnya bisa jadi saling berkaitan. Semua masalah yang ada ditulis dalam kertas plano (dikumpulkan), kemudian dikelompokkan berdasarkan kepada isu besar yang sama, misal kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Setelah semua masalah dikelompokkan kemudian ditarik hubungan sebab akibatnya menjadi pohon masalah, seperti yang dilaksanakan dalam refleksi kemiskinan, akan tetapi dalam kegiatan ini masalah-masalah yang muncul sudah lebih jelas karena hasil kajian yang mendalam. Masalah-masalah tersebut kemudian dirumuskan menjadi masalah Tingkat Kelurahan/Desa. Masalah-masalah yang muncul di masyarakat akan sangat beragam topik-topiknya. Karena tidak mungkin untuk menangani semua masalah secara sekaligus pada saat yang bersamaan, perlu dilakukan “seleksi” dengan Proses Pengorganisasian Masalah. 4.3.1. Pengumpulan Masalah Setelah penyajian seluruh hasil kajian, masalahmasalah yang muncul kemudian ditampilkan seluruhnya di atas kertas lebar yang ditempelkan di dinding. Masalah-masalah dapat saja dikurangi atau di drop atas usulan peserta, karena menurut mereka tidak layak dibahas. 4.3.2. Pengelompokkan Masalah Tujuan dilakukannya Pengelompokkan Masalah ini antara lain : Menyederhanakan tampilan seluruh Permasalahan. Mendiskusikan Pembidangan Pembangunan Desa/Kelurahan. Mendiskusikan Bidang/Aspek kehidupan apa yang paling banyak masalah. 4.3.3. Kajian Hubungan Sebab Akibat Masalah: Tujuan Kajian Hubungan Sebab Akibat antara Masalah-masalah yang ada, yaitu : Mengkaji masalah-masalah mana yang menjadi penyebab dari masalah yang lain. Mengkaji masalah-masalah yang paling banyak menyebabkan masalah lainnya, disebut sebagai akar masalah. Mengkaji masalah-masalah mana yang menjadi akibat masalah yang lain. Manfaat Kajian Hubungan Sebab Akibat antara lain adalah : Masyarakat melihat Permasalahan yang mereka hadapi secara menyeluruh dalam bentuk visual (bagan hubungan sebab akibat masalah). Masyarakat menilai Permasalahan itu sebagai suatu keadaan yang tidak bisa dipisahpisahkan sehingga perlu dipecahkan bersama. 4.3.4. Pendokumentasian Seluruh kegiatan lokakarya ini didokumentasikan, termasuk Hasil-hasil pengorganisasian masalah yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan Usulan Prioritas Desa.

Lampiran 3

Halaman 32


MATRIKS PEMETAAN SWADAYA (Format 3.18) No 1

INFORMASI Peta dan Profile Keluarga Miskin

2

Peda dan Profil Potensi Relawan dan Sumber Daya Manusia

3

Peta dan Infrastruktur

4

Peta dan Profil Masalah dan Potensi Ekonomi Masyarakat

5

Peta dan Profil Masalah serta Potensi Sosial dan Budaya

6

Peta dan Profil Kelembagaan Setempat

7

Peta dan Masyarakat

Lampiran 3

Profil

Profil

Masalah

Kebutuhan

URAIAN a. Kantung - kantung Kemiskinan di Tingkat Dusun / RW (uraikan jumlah KK Miskin di tiap dusun dan penyebarannya) b. Karakterisitik Kemiskinan (penyebab kemiskinan) (uraikan c. Profil Rumah Tangga Miskin (pendapatan, pola belanja, asal usul) d. Demografi Masyarakat Miskin (jumlah KK miskin, usia, Pendidikan, Gender, dll) e. Keterlibatan dalam Program Kemiskinan sebelumnya a. Orang yang dipercaya, dianggap jujur oleh masyarakat b. Figur - figur relawan, ikhlas tanpa pamrih c. Memiliki Kepedulian, empati yang tinggi terhadap nasib masyarakat miskin d. Pemuda dan perempuan yang aktif serta memiliki komitmen ke masyarakat e. Figur - figur Pemimpin Formal dan Pemimpin Informal masyarakat f. Berpotensi Keahlian g. Kemampuan Ekonomi dll. a. Akses Transportasi b. Akses Sarana Ekonomi (pasar, pertokoan dll) c. Akses Pertanian (drainase) d. Akses Air Bersih e. Akses Pendidikan f. Akses Kesehatan g. Perumahan a. Akses Usaha (pengusaha, pabrik, lokasi, bahan baku, pasar dll) b. Akses Modal c. Kelembagaan Eknomi dan Keuangan a. Nilai - nilai Sosial b. Masalah Sosial c. Kondisi Gizi dan Kesehatan d. Hubungan dengan Desa lain a. Organisasi Masyarakat, Pemuda, Perempuan b. Organisasi Sosial, Keagamaan dan Politik c. Organisasi Pemerintahaan Lokal d. Norma - norma Lokal (tradisi, kebiasaan, kepercayaan dll) a. Prioritas Masalah mendesak ditangani b. Peluang - peluang yang ada

Halaman 33


PEMETAAN BATAS TAPAK (Format 3.19) Desa : …………………………………………….. Kecamatan : …………………………………………….. Kabupaten : …………………………………………….. Provinsi : …………………………………………….. Berdasarkan hasil pemetaan pada Kegiatan PPIP Tahun 2011 yang dilakukan oleh masyarakat dan perangkat Desa pada hari ……………..…….., tanggal ……, bulan…………………………., tahun……..…., maka bersama ini disampaikan Pertimbangan berupa Pemetaan Batas Tapak Desa sebagai berikut : A. Statistik No.

Data Penduduk

1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Wanita Jumlah Penganggur Jumlah Keluarga Pra KS dan KS 1 Jumlah Keluarga Sejahtera (Non Pra / KS 1) Jumlah RT Jumlah RW Jumlah Dusun

6. 7. 8

Data Yang Diperiksa PODES BKBN Kel./Desa Tahun..... Tahun ….. Tahun …..

B. Lokasi Sasaran Program Lain No. 1. 2.

3. 4

Program/Tahun Program Pengembangan Kecamatan (PKK) Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya yang bersumber dari Dana Pemerintah Pusat (Sebutkan) Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya yang bersumber dari Dana Pemerintah Daerah (Sebutkan) Program pemberdayaan lainnya ......................................

Lampiran 3

2008

2009

2010

Halaman 34


C. Batas Wilayah No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Batas Desa Sumber Daya Sarana dan Prasarana Keadaan Fisik Lingkungan Luas dan Tata Letak Lahan termasuk Peruntukannya Penyebaran Daerah Permukiman Aliran Air Lembaga yang ada di Desa Sekolah Posyandu, Puskesmas

Masukan dalam Peta

*) Bentuk dan Tampilan Format dapat disesuaikan dengan Kebutuhan serta dilengkapi dengan Uraian Deskriptif Contoh Batas Wilayah

Lampiran 3

Halaman 35


Lampiran 3

Halaman 36


Lampiran 3

Halaman 37


PRIORITAS MASALAH, POTENSI INFRASTRUKTUR DESA (Format 3.20) Desa : …………………………………………….. Kecamatan : …………………………………………….. Kabupaten : …………………………………………….. Provinsi : …………………………………………….. Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai Pembahasan Hasil Pemetaan Swadaya di Tingkat Desa pada hari ………………….., tanggal ………….., bulan …………………….., tahun …………, pukul …………… bertempat di ……………………… maka bersama ini ditetapkan dan disahkan Daftar Prioritas Masalah dan Potensi Infrastruktur Desa sebagai berikut :

No.

Prioritas Uraian Potensi dan Masalah Wilayah

Lokasi Tempat Tinggal (Dusun / RW)

Profil dan Karakteristik Potensi Masalah Infrastruktur Akses Usaha, Kelembagaan Akses Prasarana Akses Modal dan Kesehatan, dan Sarana dan Lembaga Organisasi Pendidikan Dasar Ekonomi / Masyarakat dan Sosial Permukiman Keuangan

*) Bentuk dan Tampilan Tabel disesuaikan dengan Kebutuhan serta dilengkapi dengan Peta dan Uraian Deskriptif Data Kondisi Prasarana dan Sarana No.

Prasarana dan Sarana

Kondisi (sebutkan lokasi dan data lainnya)

Masalah (sebutkan lokasi dan data lainnya)

Potensi (sebutkan lokasi dan data lainnya)

Beserta Daftar Prioritas Masalah dan Potensi Infrastruktur Desa ini juga dilampirkan Risalah / Notulensi Pertemuan, Daftar Hadir Peserta Pertemuan, Peta Kemiskinan serta Profil Wilayah yang dirumuskan masyarakat dan lampiran lainnya. Lampiran 3

Halaman 38


Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan Dasar Pertimbangan dalam Pelaksanaan PPIP Tahun 2011 di Desa kami, khususnya bagi Proses Penyusunan Usulan Prioritas Desa. ………..………………………………………., tanggal ……….…………………………….. Mengetahui : Fasilitator Masyarakat

Ketua Tim Pemetaan

Pimpinan Pertemuan

(………………………………) Nama Jelas

(………………………………) Nama Jelas

(………………………….) Nama Jelas

TAMK

(…………………………………..) Nama Jelas Perwakilan Peserta

Perwakilan Peserta

Kepala Desa

(……………………………) Nama Jelas

(……………………………) Nama Jelas

(……………………………) Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 39


PETA DAN PROFIL KELUARGA MISKIN (Format 3.21) Desa : ……………………………………………… Kecamatan : ……………………………………………… Kabupaten : ……………………………………………… Provinsi : ……………………………………………… Berikut ini adalah Peta dan Profil Keluarga Miskin berdasarkan Hasil Pemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh Masyarakat, OMS dan Perangkat Desa pada hari …………..……….., tanggal …………, bulan ……………………………………, tahun …………, pukul …………… bertempat di ………………………………. yang dihadiri oleh ……. Peserta.

No .

Nama nama Keluarga Pra KS dan KS 1

Lokasi Tempat Tinggal (Dusun / RW)

Profil dan Karakteristik Keluarga Pra KS dan KS1 Keterlibatan & Kondisi Pekerjaan Jumlah Penerima Manfaat Tanggungan Kepala RT & Pendidikan Rumah Program Sejenis Tinggal Pendamping Keluarga Sebelumnya

*) Bentuk dan Tampilan Tabel disesuaikan dengan Kebutuhan serta dilengkapi dengan Peta dan Uraian Deskriptif Demikian Peta dan Profil Keluarga Miskin ini dibuat untuk dijadikan Dasar Pertimbangan dalam Pelaksanaan PPIP Tahun 2011 terutama dalam Penyusunan Usulan Prioritas Desa di Desa Kami. Saksi : 1. ……………………………………… (Kader Desa) 2. …………………………………….. (Ketua OMS) 3. …………………………………….. (Anggota Masyarakat) 4. ……………………………………… (Wakil RT / RW) 5. ……………………………………… (..……………………………) Kepala Desa

Diketahui Oleh : TAMK

(………………………..) (……………….…………..) Nama Jelas Nama Jelas

Lampiran 3

Fasilitator Masyarakat (………………………..…..) Nama Jelas

Halaman 40


PETA , PROFIL MASALAH DAN POTENSI EKONOMI MASYARAKAT (Format 3.22) Desa : …………………………………………….. Kecamatan : …………………………………………….. Kabupaten : …………………………………………….. Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai pembahasan hasil pemetaan swadaya di tingkat desa pada hari ………. Tanggal ………….. pukul ……….. bertempat di ……….. maka bersama ini ditetapkan dan disahkan daftar prioritas masalah, potensi ekonomi masyarakat sebagai berikut : Lokasi (Dusun) No

Potensi Ekonomi Desa

Prioritas Masalah

Profil dan Kereakterisitik Masalah Akses Usaha (pemasaran, bahan baku, pabrik, dll)

Akses Modal

Kelembagaan Ekonomi/Keu angan

*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta dan uraian deskriptif

Beserta daftar prioritas prioritas masalah, potensi ekonomi desa ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan. Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelakasanaan PPIP di Desa kami, khususnya bagi proses penyusunan usulan kegiatan pembangunan. Tanggal ……………………………….. ………………………………… Fasilitator

....………………………….. OMS

………………………………… Kader Desa

……………………………….. Kepala Desa

Lampiran 3

Halaman 41


PETA , PROFIL MASALAH DAN POTENSI SOSIAL DAN BUDAYA (Format 3.23) Desa : …………………………………………….. Kecamatan : …………………………………………….. Kabupaten : …………………………………………….. Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai pembahasan hasil pemetaan swadaya di tingkat desa pada hari ………. Tanggal ………….. pukul ……….. bertempat di ……….. maka bersama ini ditetapkan dan disahkan daftar prioritas masalah, potensi ekonomi masyarakat sebagai berikut : No

Potensi Sosial dan Budaya

Prioritas Masalah

Lokasi (Dusun)

Profil dan Kereakterisitik Masalah Nilai social/budaya/ Adat

Tingkat Pendidikan/ Pelatihan

Akses Modal/pasar


Beserta daftar prioritas prioritas masalah, potensi social dan budaya desa ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan. Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelakasanaan PPIP di Desa kami, khususnya bagi proses penyusunan usulan kegiatan pembangunan. Tanggal ………………………………..

………………………………… Fasilitator

……………………………………… Kader Desa

Lampiran 3

....………………………….. OMS

……………………………….. Kepala Desa

Halaman 42


PETA DAN PROFIL KELEMBAGAAN (Format 3.24) Desa Kecamatan Kabupaten

: …………………………………………….. : …………………………………………….. : ……………………………………………..

Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai pembahasan hasil pemetaan swadaya di tingkat desa pada hari ………. Tanggal ………….. pukul ……….. bertempat di ……….. maka bersama ini ditetapkan dan disahkan daftar prioritas masalah kelembagaan masyarakat sebagai berikut : No

Nama Kelembagaan

Jenis Lembaga (Ormas/LSM/Kea gamaan/politik, pemuda/perempu an, dll)

Profil dan Kereakterisitik Masalah Potensi

Prioritas Masalah

Ekonomi

Sosial

Budaya


Beserta daftar prioritas prioritas masalah, potensi kelembagan masyarakat desa ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan. Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelakasanaan PPIP di Desa kami, khususnya bagi proses penyusunan usulan kegiatan pembangunan. Tanggal ……………………………….. ………………………………… Fasilitator

……………………………………… Kader Desa

Lampiran 3

....………………………….. OMS

……………………………….. Kepala Desa

Halaman 43


CONTOH SURAT PENGANTAR USULAN PRIORITAS DESA (UPD) DESA _________ (FORMAT 3.25)

Lampiran : 1 bundel

Tanggal:

2011

Kepada Yth. Tim pelaksana Kabupaten ………. Dengan hormat, Melalui surat ini, kami sampaikan bahwa kami telah mengajukan Usulan Prioritas Desa: ________________ yang akan menjadi masukan dokumen perencanaan pembangunan desa. Usulan Kegiatan ini merupakan hasil dari Musyawarah Desa II yang telah diadakan di: Desa : Kecamatan : Kabupaten : Pada tanggal : dan telah ditindaklanjuti agar sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Adapun Usulan ini kami ajukan agar dapat dilakukan proses verifikasi di tingkat kabupaten sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ketua OMS

Tembusan : 1. Camat 2. BPD 3. Kepala Desa 4. Arsip

Lampiran 3

(...............................................) (Nama Jelas)

Halaman 44


CONTOH COVER USULAN PRIORITAS DESA (UPD) (FORMAT 3.26) [KOP DESA]

USULAN PRIORITAS DESA TAHUN 2011 – 2013

DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

: : : :

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2011

Lampiran 3

Halaman 45


CONTOH FORMAT USULAN PRIORITAS DESA (TAHUN 2011 – 2013) (FORMAT 3.27) Desa Kecamatan 1.

2.

3.

4.

: :

Kabupaten Provinsi :

:

Latar Belakang Kegiatan Dalam latar belakang dipaparkan tentang kondisi awal desa, dari Segi Keadaan Geografis, Ekonomi, Sosial, Kelembagaan, serta Prasarana dan Sarana Fisik. Dijelaskan pula hal-hal yang menjadi Permasalahan yang mengakibatkan kondisi tersebut, misalnya Penyebab Kemiskinan, Penyebab Kondisi Sosial yang buruk, dan sebagainya. Visi, Misi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Menjelaskan mengenai Visi dan Misi Pembangunan Desa Jangka Menengah. Serta menjelaskan Strateginya dalam Melaksanakan Pembangunan/Pengembangan Desa tersebut terutama terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan. Maksud, Tujuan dan Sasaran UPD 3.1 Tujuan Menjelaskan Tujuan yang hendak dicapai dari Penyusunan UPD ini (misalnya Pembangunan Perdesaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi, Sosial dan Kelembagaan yang sesuai dengan Tata Ruang Desa, Potensi Masyarakat dan Permasalahannya). 3.2 Sasaran Adalah Pemaparan Target yang ingin dicapai, Manfaat yang akan diperoleh (misalnya berkaitan dengan Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Peningkatan Produksi/ Pemasaran, dan sebagainya). Profil Desa Menjelaskan Tentang Kondisi Awal dan Data Infrastruktur Terbangun yang ada di Tingkat Desa. 4.1 Data Penduduk (Jumlah Penduduk, Tingkat Ekonomi dan Data Pendukung lainnya) 4.2 Data Monografi Desa (Profil, Tingkat Ekonomi Desa dan Kondisi Awal Infrastruktur Desa) 4.3 Data Infrastruktur a. Jalan • Panjang Jalan Aspal : km • Panjang Jalan Tanah : km • Panjang Jalan Makadam : km b. Jembatan • Jembatan Beton : unit • Jembatan Kayu : unit • Lainnya (sebutkan) : i. …………….. : unit ii. …………….. : unit iii. …………….. : unit

Lampiran 3

Halaman 46


c. d.

e.

f.

Saluran Irigasi • Panjang • Areal yang diairi Air Minum • Hidran umum • HIPPAM • Sumur Dalam • Lainnya (sebutkan) i. …………….. ii. …………….. iii. …………….. Sanitasi • Jamban Komunal • (MCK) • Lainnya (sebutkan) : i. …………….. ii. …………….. iii. …………….. Prasarana dan Sarana lainnya • Kantor • Puskemas • Gedung Sekolah • Pasar • Lainnya (sebutkan) :

: :

m Ha

: : :

unit unit unit

: : :

unit unit unit

: : unit : : :

unit unit

: : : : unit

Kapasitas :

liter

unit unit unit unit unit unit unit

4.4 Kelembagaan Menjelaskan Kelembagaan yang sudah ada dan Menjelaskan Ruang Lingkup yang ditangani serta Hasil - hasil yang sudah dicapai. 4.5 Rumusan Prioritas Masalah dan Pemecahan Masalah Menjelaskan tentang masalah-masalah yang menjadi Prioritas berdasarkan hasil Musdes I, serta menjelaskan upaya-upaya pemecahannya. 4.6 Lampiran : a. Usulan Kegiatan UPD b. Hasil Identifikasi c. Pemetaan Swadaya d. Pemetaan Batas Tapak e. Prioritas Masalah dan Potensi Infrastruktur Desa f. Peta dan Profil Keluarga Miskin g. Hasil Rembug Warga (Desa)

Lampiran 3

Halaman 47


USULAN KEGIATAN UPD (FORMAT 3.27) Desa Kabupaten

: :

Kecamatan Provinsi

: :

Berdasarkan Hasil Identifikasi dan Pembahasan Usulan - usulan Masyarakat melalui Rembug Warga (Desa), dan dengan mempertimbangkan Prioritas ……….………………………………………., DESA KELURAHAN No.

Kegiatan


: ……………………………………………………… : …………………………………………………… Tujuan

TAMK

Manfaat

OMS

tanggal ………………………………………..

KECAMATAN PROVINSI Pemanfaat

Volume

Kader Desa

: ………………………………………… : ………………………………………… Total Harga

Rencana Pelaksanaan

Kepala Desa

(………………………………..) (……………………..) (…………………………………..) (…………………………………..) (…………………………………..) Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas *) Format dapat disesuaikan dengan Kebutuhan serta dilengkapi dengan Uraian Deskriptif.

Lampiran 3

Halaman 48


RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM) (Format 3.28) Berdasarkan Hasil Pembahasan Usulan Prioritas Desa Periode Tahun ………….. s.d. ……………, maka disusun Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) sebagai berikut : DESA KECAMATAN No.

Lampiran 3

Kegiatan

: ……………………………………………. : ……………………………………………. Volume

Satuan

KABUPATEN PROVINSI

: ……………………………….. : ……………………………….. Harga

Sumber Dana

Halaman 49


PETUNJUK PENGISIAN ANALISIS PRIORITAS USULAN KEGIATAN (FORMAT 3.29) Aspek Penilaian disusun berdasarkan Prioritas Tingkat Kepentingan terhadap Kemungkinan Terlaksananya Kegiatan. Penjelasan Aspek Penilaian adalah sebagai berikut; pada urutan teratas adalah Aspek Penerima Manfaat, karena Tujuan PPIP Tahun 2011 adalah Untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin ke Infrastruktur Dasar di Wilayah Pedesaan dan Manfaat itu harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya menerima efek samping dari PPIP Tahun 2011. Mengenai Ketersediaan Lahan dan Besarnya Biaya sudah jelas menjadi batasan yang mutlak harus diperhitungkan sehingga untuk Penentuan Prioritas berada pada Posisi ketiga dan keempat. Metode Pengerjaan diprioritaskan yang mudah dikerjakan, mengingat PPIP Tahun 2011 memberikan porsi yang besar dalam Hal Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan Waktu Pelaksanaan memang sudah jelas ditentukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan bahwa Waktu Pelaksanaan adalah 3 (tiga) bulan, dengan alasan masyarakat tidak perlu menunggu waktu lama untuk menikmati Manfaat Program ini. Nilai untuk setiap Aspek berada pada kisaran 1 - 3, di mana nilai 3 adalah Nilai Paling Tinggi dalam artian paling mungkin dilaksanakan. Setelah semua Aspek diberi Nilai Bobot, maka Nilai tersebut dijumlahkan. Usulan Kegiatan yang paling mungkin dilaksanakan adalah yang memiliki Total Bobot paling tinggi. Apabila didapati Total Bobot yang sama, maka dilihat Bobot Aspek yang menempati Urutan Pertama, Usulan Kegiatan manakah yang memiliki Bobot Lebih Tinggi, maka Usulan Kegiatan itulah yang diprioritaskan untuk dilakukan. Adapun langkah - langkah Pembuatan Analisis Prioritas Usulan Kegiatan adalah sebagai berikut : 1)

Peserta Musyawarah mengajukan Usulan - usulan yang kemudian dicatat sebagai Daftar Usulan Masyarakat.

2)

Daftar Usulan Masyarakat kemudian di masukkan kedalam Kolom Usulan Kegiatan pada Tabel Analisis Prioritas Usulan Kegiatan sesuai dengan Urutan Penomerannya.

3)

Masing - masing Usulan Kegiatan kemudian diberi Nilai sesuai dengan Relevansi terhadap Aspek Penilaian yang ada.

4)

Selanjutnya masing - masing Usulan Kegiatan dijumlahkan Nilai Total untuk diberikan peringkatnya.

5)

Infrastruktur dengan Nilai Tertinggi di berikan Peringkat Teratas dan selanjutnya.

Lampiran 3

Halaman 50


ANALISIS PRIORITAS USULAN KEGIATAN (FORMAT 3.29) Daftar Usulan Masyarakat: 1. …………………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………. 4. …………………………………………………………………………. 5. …………………………………………………………………………. 6. Dst.

No.

Aspek Penilaian

Nilai

1

Usulan Kegiatan 2 3 4 5 6

Dst

1 Kegiatan mendukung peningkatan ekonomi dan menjadi akses langsung terhadap pemanfaatan potensi (pertanian, perkebunan, perikanan, sumber air baku, dll) yang ada di desa a=3 a. Sangat mendukung b=2 b. Mendukung c=1 c. Tidak 2 Penerima Manfaat a=1 a. < sepertiga jumlah penduduk b. antara sepertiga sampai dengan dua pertiga b = 2 jumlah penduduk c=3 c. > dua pertiga jumlah penduduk 3 Manfaat dirasakan secara langsung oleh masyarakat miskin a. Ya a=3 b. Tidak b=1 4 Ketersediaan Lahan a. Ada, dari lahan eksisting a=3 b. Ada, namun berupa ruang/fasilitas umum b=2 c. Tidak tersedia c=1 5. Lokasi kegiatan berada pada kantung-kantung kemiskinan a. Ya a=3 b. Tidak b=1 6. Besarnya biaya a. < 250 Juta a=3 b. 250 – 300 juta b=2 c. > 300 juta c =1 7. Metode Pengerjaan

Lampiran 3

Halaman 51


a. Teknologi sederhana yang dapat diterapkan oleh masyarakat b. Memerlukan peralatan berat, sulit dalam pengerjaan 8. Waktu Pelaksanaan a. < 3 bulan b. > 3 bulan

a=3 b=1

a=3 b=1

TOTAL NILAI PERINGKAT


TAMK

(…………………………………..) Nama Jelas

(…………………………………..) Nama Jelas

OMS

Kader Desa

(…………………………………..) Nama Jelas

(…………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 52


KOP SURAT UNDANGAN ACARA MUSYAWARAH DESA II (FORMAT 3.30) Kepada Yth. 1. Seluruh Kepala Keluarga Masyarakat Desa .......................................... 2. Para Tokoh Masyarakat 3. Para Organisasi Masyarakat 4. Badan Permusyawaratan Desa

Dengan hormat, Sehubungan dengan Desa .................................., telah menjadi Sasaran PPIP Tahun 2011 dan akan mendapatkan Bantuan Dana yang digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Perencanaan Masyarakat Desa dan Kapasitas Pembangunan Masyarakat Desa, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui bantuan langsung masyarakat, dan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan dan Kapasitas Pemantauan dan Evaluasi, maka kami mengundang Bapak / Ibu seluruh Masyarakat Desa ..............................................................., untuk menghadiri Acara Musyawarah Desa II yang akan dilaksanakan pada : Tanggal : ............................................................ Jam : ........................ s.d ............................. Tempat : ............................................................ Acara : ............................................................ Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Desa...................................

( .................................................. ) Nama Jelas Tembusan : 1. Camat (sebagai laporan) 2. Tim Pelaksana Kabupaten (sebagai laporan) 3. Satker Kabupaten (sebagai laporan) 4. ....................................................

Lampiran 3

Halaman 53


BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA II (FORMAT 3.31) Berkaitan dengan Pelaksanaan PPIP Tahun 2011, di Desa …………………….………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal Waktu Tempat

: …………………………………………………… : pukul …………… s.d. pukul …….……… : …………………………………………………...

telah diselenggarakan Musyawarah Desa II yang dihadiri oleh Masyarakat Desa dan seluruh Dusun/RW serta Tokoh Masyarakat/Organisasi Masyarakat di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa II ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : A.

Materi atau Topik • • • • •

B.

Perumusan prioritas permasalahan yang terdapat di desa Perumusan prioritas kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan PJM Pronangkis; Ketersediaan lahan/hibah lahan Pemilihan jenis infrastruktur yang akan dibangun; Perumusan rencana kegiatan untuk penyusunan RKM.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat Notulis / Sekretaris Narasumber

: ………………………. Jabatan ……………………………. : ………………………. Jabatan …………………………….. : 1. ................................ Jabatan .................................. 2. ................................ Jabatan .................................. 3. ................................ Jabatan .................................. 4. ................................ Jabatan ..................................

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa II, yaitu : .................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................... . Lampiran 3

Halaman 54


Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara / voting * Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................................... , tanggal ................................... Pemimpin Musyawarah


(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Kepala Desa

Mengetahui :


(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Menyetujui : Wakil dan Peserta Musyawarah Desa II Nama 1.

Alamat

Tanda Tangan 1.

2. 3.

2. 3.

4. 5.

4. 5.

Dst.

Lampiran 3

Halaman 55


DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA II (FORMAT 3.32) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa No.

: : : : Nama


Alamat Lengkap

Jenis Kelamin

: :


Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. * dst * Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa II ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir dalam Musyawarah Desa II. Disetujui : Kepala Desa


(……………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………) Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 56


NOTULENSI MUSYAWARAH DESA II (FORMAT 3.33) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Acara Pemimpin Rapat Narasumber

: : : : : Musyawarah Desa II : :


: :


Mtari atau Topik : 1. Perumusan prioritas permasalahan yang terdapat di desa 2. Perumusan prioritas kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan UPD; 3. Ketersediaan lahan/hibah lahan 4. Pemilihan jenis infrastruktur yang akan dibangun; 5. Perumusan rencana kegiatan untuk penyusunan RKM. Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... Penjelasan materi acara diberikan oleh Narasumber, meliputi : Diisi sesuai yang terjadi

Lampiran 3

Halaman 57


Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber. Diisi sesuai yang terjadi

Kesimpulan / Kesepakatan : Berdasarkan pemaparan narasumber dan tanya jawab, serta voting yang dilakukan oleh peserta dapat disimpulkan/disepakati : 1. .......................................................................................................................... 2. .......................................................................................................................... 3............................................................................................................................ Acara ditutup pada pukul ................. Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan Musyawarah

FM

(………………………………………..) ………………………………………..) Nama Jelas Nama Jelas

Lampiran 3

Notulen

(…………………………..) Nama Jelas

Halaman 58


BERITA ACARA KEBUTUHAN LAHAN (Format 3.34) Dalam

rangka

memperlancar

pelaksanaan

PPIP

Tahun

2011

di

Desa

………………………………………………, Kecamatan …………………………, Kabupaten …………………, Provinsi …………………, maka pada: Hari dan Tanggal : ………………………………………………………… Jam : pukul ……………… s.d. pukul ..…………….. Tempat : ………………………………………………………… Telah diselenggarakan Musyawarah Desa ……… Yang dihadiri oleh masyarakat desa dan seluruh Dusun / RW serta Tokoh Masyarakat / Organisasi Masyarakat di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta terlampir. Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa diperlukan adanya : Pengadaan Lahan untuk

: …………………………………………………………

Luas Lahan

: …………………………………………………………

Lahan Milik

: …………………………………………………………

Perwakilan Warga

Mengetahui : Ketua OMS

Kepala Desa

(………………………………) Nama Jelas

(………………………………) Nama Jelas

(………………………………) Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 59


PEMILIK LAHAN UNTUK HIBAH (Format 3.35) Pengadaan Lahan untuk

: ………………………………………..

Luas Lahan

: ………………………………………..

Lahan Milik

: ………………………………………..

Dengan Kebutuhan tersebut, maka Pemilik Lahan dengan ini bersedia untuk Memanfaatkan Lahan Mereka untuk digunakan bagi kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan

program

PPIP

untuk

Kepentingan

Pembangunan

…………………………………………………………………………………….. tersebut. Dalam Rangka melengkapi Persyaratan Hibah tersebut, bersama ini saya sampaikan Dokumen - dokumen Pendukung, seperti : 1. Kepemilikan Lahan Yang Sah Secara Hukum. 2. Hasil Diskusi dengan Warga (Berita Acara). 3. ……………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………… Demikian, saya sampaikan Surat ini untuk mendukung Pelakanaan Pembangunan ………………………………………………………………………………………………………… ……………….. Mengetahui : Pemilik Lahan

Perwakilan Warga

Ketua OMS

(………………..……………) Nama Jelas

(………………………) Nama Jelas

(…………….…………) Nama Jelas

TAMK

Kepala Desa

(………………..……………) Nama Jelas

(……………………..……………) Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 60


LAMPIRAN 4


4 4

CONTOH SURAT PENGANTAR USULAN RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM) (Format 4.1) Lampiran : 1 bundel

Tanggal : …………………….. 2011

Kepada Yth. Ketua Tim Pelaksana Kabupaten: Selaku Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2011 Dengan hormat, Melalui surat ini, kami sampaikan bahwa kami telah mengajukan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat Desa ………………………………….. yang merupakan pelaksanaan dari Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2011. Usulan Kegiatan ini merupakan Hasil dari Musyawarah Desa II yang telah selenggarakan di : Desa : ………………………………………………………….. Kecamatan : ………………………………………………………….. Kabupaten : ………………………………………………………….. Pada tanggal : ………………………………………………………….. dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Adapun Usulan Kegiatan ini kami ajukan agar dapat dilakukan proses verifikasi di Tingkat Kabupaten sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ketua OMS (...............................................) (Nama Jelas) Tembusan : 1. Kepala Satuan Kerja Tingkat Kabupaten 2. Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK) 3. Camat 4. Kepala Desa 5. BPD 6. Arsip

Lampiran 4

Halaman 1


4 4

CONTOH COVER USULAN RKM (Format 4.2) PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) TAHUN 2011

JENIS KEGIATAN :

(PEMBUATAN JALAN DESA)*

LOKASI : DESA KECAMATAN KABUPATEN

: …………………………………………….. : …………………………………………….. : ……………………………………………..

DISUSUN OLEH : MASYARAKAT DESA : ………………………………………………

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2011 * Diisi sesuai dengan Usulan RKM

Lampiran 4

Halaman 2


4 4

CONTOH FORMAT USULAN RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (Format 4.3) Desa Kecamatan 1.

2.

3.

: …………………………… Kabupaten : …………………………………… Provinsi

: ………………………………… : ………………………………

Latar Belakang Kegiatan Dalam Latar Belakang dipaparkan tentang Kondisi Prasarana dan Sarana Transportasi (Jalan, Jembatan, Titian dsb.), Irigasi, Air Minum dan Sanitasi Perdesaan. Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan 2.1 Maksud Menjelaskan Hasil atau Manfaat apa yang diharapkan dari Kegiatan Infrastruktur ini secara umum. 2.2 Tujuan Menjelaskan Tujuan yang hendak dicapai dari Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur ini (misalnya Pembangunan Sarana Infrastruktur ini untuk Mempermudah Akses/Pencapaian ke Desa tetangga, untuk memenuhi kebutuhan air minum, dan sebagainya). 2.3 Sasaran Adalah Pemaparan Target yang ingin dicapai, manfaat yang akan diperoleh (misalnya berkaitan dengan Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Peningkatan Produksi / Pemasaran, Penyehatan Lingkungan, dan sebagainya). Rincian Kegiatan 3.1 Jenis (Paket) Kegiatan Dalam bagian ini dijelaskan tentang Jenis Kegiatan yang dilakukan. 3.2 Lokasi Kegiatan Menjelaskan di mana Kegiatan akan dilaksanakan, perlu dilampirkan Peta Desa yang menunjukkan Detil Lokasi. 3.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Rencana waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur 3.4 Pelaksana Kegiatan Menjelaskan siapa yang menjadi Pelaksana Kegiatan, berupa susunan anggota OMS, KD dan Fasilitator Masyarakat. 3.5 Jumlah Pemanfaat a. KK (berdasarkan Kepala Keluarga) b. Jiwa c. % orang miskin (dari Pemanfaat seluruhnya)

3.6 Ketersediaan Lahan dan Bahan a. Luas Lahan b. Kondisi Lahan Lampiran 4

Halaman 3


4 4

c. Kepemilikan Lahan d. Jenis dan Jumlah Bahan e. Ketersediaan Bahan 4.

5.

6.

Rencana Operasi dan Pemeliharaan Menjelaskan tentang Pandangan masyarakat ke depan terhadap Infrastruktur yang dibangun. Yaitu tentang Pelestarian atau Keberlanjutan Infrastruktur terkait, bagaimana Operasionalisasi, Pengelolaan dan Pemeliharaannya serta memaparkan kepada siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan. Rencana Pendanaan Operasi dan Pemeliharaan Menjelaskan tentang Kesanggupan masyarakat dalam melakukan Pendanaan terhadap Infrastruktur terbangun. Yaitu dengan menjelaskan kepada siapa Pembebanan Pendanaan di tujukan serta menjelaskan kesanggupan masyarakat dalam melakukan Pendanaan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan. Lampiran: a. Daftar Penerima Manfaat (langsung dan / atau tidak langsung sesuai Jenis Kegiatan) b. Ceklist Kelengkapan Dokumen Usulan RKM c. Formulir Verifikasi d. Analisis Prioritas Usulan Kegiatan

Disiapkan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) berdasarkan Hasil Keputusan Musyawarah Desa II, Desa ……………………………………, Kecamatan ………………………………, Kabupaten ………………………………………………………, Provinsi ………………………………………… 1. 2. 3. 4.

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

(Ketua OMS ) (Anggota OMS ) (Anggota OMS ) (Kader Desa)

Mengetahui : Kepala Desa


( ..................................................... ) ( Nama Jelas)

( ..................................................... ) ( Nama Jelas)

Lampiran 4

Halaman 4


DAFTAR PENERIMA MANFAAT (Format 4.4) Kegiatan Infrastruktur

No.

Hasil yang Diharapkan Dampak Kegiatan Penerima Manfaat

Lokasi

……………………………… tanggal, ……………………………………….. Fasilitator Masyarakat

OMS

Kader Desa

(…………………………………) (…………………………………) (…………………………………) Kepala Desa

(…………………………………)

Lampiran 4

Halaman 5


PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR VERIFIKASI USULAN (Format 4.5) Formulir ini diisi oleh Tim Pelaksana di Tingkat Kabupaten setelah semua Persyaratan dan Dokumen Usulan dinyatakan lengkap. Di dalam Formulir ini terdapat beberapa panduan/uraian yang merujuk pada catatan - catatan yang berguna bagi Proses Verifikasi. Masing - masing uraian tersebut adalah : 1. Usulan merupakan Hasil Keputusan Musyawarah Desa II, dibuktikan dengan Salinan Berita Acara Musyawarah Desa II. 2. Tumpang Tindih atau berkaitan dengan Proyek Pemerintah lainnya. 3. Ada Masalah Kepemilikan Tanah/Ganti Rugi. 4. Banyaknya Penerima Manfaat ≥ 2/3 Jumlah Penduduk Desa. 5. Ada Daftar Penerima Manfaat dan Daftar tersebut sesuai dengan Jumlah Penerima Manfaat yang ditemukan di lapangan. 6. Sebanyak 60 % Penerima Manfaat adalah Masyarakat Miskin. 7. Swadaya Masyarakat, jelaskan. 8. Layak secara Lingkungan : 8.1 Tidak menyebabkan Erosi, Longsor atau Banjir. 8.2 Tidak menyebabkan Kerusakan dan Kelangsungan Hidup Tumbuhan. 8.3 Tidak menyebabkan Kerusakan dan Kelangsungan Hidup Hewan. 9. Layak secara Teknis : 9.1 Menggunakan Teknologi yang relatif sederhana. 9.2 Banyak melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat. 9.3 Bahan, Alat, dan Tenaga Ahli mudah didatangkan. 9.4 Dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat. 10. Kesimpulan Usulan Layak dengan Syarat / Alasan tidak layak. Kesepuluh item uraian ini dinilai dan harus dijawab dengan ya atau tidak, yang cukup dicantumkan dengan memberi tanda check (√) pada kotak kecil di samping kanan. Perlu diperhatikan untuk memberi catatan - catatan kecil pada masing - masing uraian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Usulan Kegiatan yang diajukan. Pada Akhir Dokumen Harus Diberikan Kesimpulan Rekomendasi / Catatan dari Tim Verifikasi yang berguna bagi Keberlangsungan Proses Verifikasi dan juga Finalisasi Usulan nantinya.

Lampiran 4

Halaman 6

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Lampiran Pedoman Pelaksanaan 4

4

FORMULIR VERIFIKASI USULAN (Format 4.5) Kabupaten Kecamatan

: …………………………………… : …………………………………….

Desa : …………………… Jenis Kegiatan : ………………………

Kriteria

Penilaian Ya

Tidak

1. Usulan merupakan Hasil Keputusan Musyawarah Desa II, dibuktikan dengan Salinan Berita Acara Musyawarah Desa II. Catatan : 2. Tumpang Tindih atau berkaitan dengan Proyek Pemerintah lainnya. Catatan : 3. Ada masalah Kepemilikan Tanah / Ganti Rugi. Catatan : 4. Banyaknya Penerima Manfaat ≥ 2/3 Jumlah Penduduk Desa. Catatan : 5. Ada Daftar Penerima Manfaat dan Daftar tersebut sesuai dengan Jumlah Penerima Manfaat yang ditemukan di lapangan. Catatan : 6. Sebanyak 60 % Penerima Manfaat adalah Masyarakat Miskin. Catatan : 7. Swadaya Masyarakat, jelaskan. Catatan : 8. Layak secara Lingkungan. a. Tidak menyebabkan Erosi, Longsor atau Banjir b. Tidak menyebabkan Kerusakan dan Kelangsungan Hidup Tumbuhan c. Tidak menyebabkan Kerusakan dan Kelangsungan Hidup Hewan Catatan : 9. Layak secara teknis a. Menggunakan teknologi yang relatif sederhana b. Banyak melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat. Lampiran 4

Halaman 7


4

Penilaian

Kriteria

Ya

Tidak

c. Bahan, alat, dan tenaga ahli mudah didatangkan. d. Dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat. Catatan : 10. Kesimpulan Usulan Layak dengan Syarat / Alasan tidak layak (coret yang tidak sesuai) : Catatan:

Tanggal : …………………………… 2011 Dibuat Oleh : Ketua Tim Pelaksana Kabupaten

(..........................................................) Nama Terang *) coret yang tidak perlu

Lampiran 4

Halaman 8


4

CHECK LIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN RKM (Format 4.6) Desa Kecamatan

: ……………………………………... : ……………………………………...

No.

Kabupaten : …………………………… Provinsi : ……………………………

Pemeriksaan Isi Proposal Desa Ada Tidak Layak Kurang Salah Ada

Uraian

Penjelasan dan Rekomendasi

1. Surat Pengantar 2. Cover/Sampul Proposal 3. Daftar Isi 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uraian/Penjelasan RKM Analisis Priositas Kegiatan Pemetaan Batas Tapak Peta lokasi Infrastruktur Berita Acara Musyawarah I Daftar Hadir Musyawarah I Berita Acara Musyawarah II Daftar Hadir Musyawarah II Berita Acara Pemilik Lahan Untuk 12. Hibah Berita Acara Swadaya/ 13. Sumbangan Masyarakat 14. Daftar Sumbangan (Lamp. BA) KESIMPULAN PEMERIKSAAN : Bahwa Dokumen Usulan RKM Desa tersebut diatas dinyatakan *) : 1. LAYAK atau TELAH MEMENUHI SYARAT maka bisa dilanjutkan dengan Proses Verifikasi. 2. KURANG LAYAK atau BELUM MEMENUHI SYARAT maka perlu diperbaiki dulu oleh Desa Dibuat di …………………………………….. tanggal …………………………………… Nama

1. 2. 3. 4. *) coret yang tidak perlu

Lampiran 4

Diperiksa Oleh : Jabatan

1.

Tanda Tangan 2.

3. 4.

Halaman 9


4

CHECKLIST PEMERIKSAAN DAMPAK LINGKUNGAN (AIR MINUM) (Format 4.7) Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi Jumlah Penduduk Luas Wilayah Jumlah Kepala Keluarga NO. A. 1. 2. 3.

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

: : : : : : :

jiwa ha kk

DAFTAR PERTANYAAN

Ya

Keterangan

Lokasi Proyek Lokasi Kawasan Padat Penduduk ? Kawasan Pusat Kegiatan ? Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan Terhadap Lingkungan. . Kawasan Peninggalan Budaya . Kawasan Lindung . Rawa . Hutan Bakau . Muara Sungai . Kawasan Penyangga . Kawasan Lindung Pengembangan Biodiversity . Pantai Dampak Langsung Proyek Terhadap Lingkungan Pencemaran Sumber Air Baku oleh Limbah yang berasal dari Penduduk, Industri, Pertanian dan Erosi Tanah ? Kerusakan Bangunan Bersejarah / Monumen dan Kehancuran Bangunan tersebut. Bahaya dari Penurunan Muka Tanah akibat Pengambilan Air Tanah yang berlebihan. Konflik Sosial pada penduduk. Konflik Pemanfaatan Air Baku (Permukaan dan Air Tanah) antara Pemanfaatan untuk Air Minum dan Pemanfaatan lainnya (Irigasi, dan lain - lainnya). Air Baku yang tidak memenuhi Baku Mutu. Distribusi Air kepada Pengguna yang tidak memenuhi Baku Mutu ? Perlindungan Sumber Air (Air Permukaan dan Air Tanah) terhadap Potensi Pencemaran. Pemanfaatan / Eksploitasi Air Tanah berlebihan, menyebabkan Intrusi Air Laut dan Penurunan Muka Tanah.

Lampiran 4

Halaman 10


4

NO. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

DAFTAR PERTANYAAN Pertumbuhan enceng gondok pada Reservoir / Bak Penampungan ? Peningkatan Debit Saluran Buangan akibat Pemanfaatan Fasilitas / Prasarana Masyarakat. Pembuangan Limbah Instalasi Pengolahan Air yang tidak memenuhi syarat. Kapasitas Kawasan penyangga yang tidak mampu mengurangi Dampak Kebisingan dan Polusi lainnya. Jalur Transmisi melintasi Jalan Penghubung. Perpindahan Penduduk dengan paksa. Konflik Sosial antara Pekerja Pendatang dan Pekerja Pribumi (masyarakat setempat). Kebisingan dan Pencemaran Udara selama Kegiatan Konstruksi. Peningkatan lalu - lintas kendaraan selama berlangsungnya Kegiatan Konstruksi. Peningkatan Erosi Tanah atau Lumpur selama Pekerjaan Kontruksi. Peningkatan Penggunaan Air pada Pengguna. Persaingan Penggunaan Air. Peningkatan Air Genangan sebagai Dampak Pemanfaatan Air Bersih ? Peningkatan Volume Limbah.

Lampiran 4

Ya

Keterangan

Halaman 11


4

CHECKLIST PEMERIKSAAN DAMPAK LINGKUNGAN (SANITASI) (Format 4.8) Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Jumlah Penduduk Luas Wilayah Jumlah Kepala Keluarga NO. A. 1. 2. 3.

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

: : : : : : :

jiwa ha kk

DAFTAR PERTANYAAN

Ya

Keterangan

Lokasi Proyek Lokasi Kawasan Padat Penduduk. Kawasan Pusat Kegiatan. Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan terhadap Lingkungan . Kawasan Cagar Budaya . Kawasan Lindung . Daerah Rawa . Hutan Bakau . Muara sungai . Kawasan Penyangga . Kawasan Lindung Pengembangan Biodiversity . Pantai Dampak Langsung Proyek Terhadap Lingkungan Kerusakan Monumen Bersejarah atau Tempat Bersejarah dan Kehancuran Bangunan tersebut ? Terputusnya Akses dan Hubungan dengan Sarana dan Prasarana; Ketidakharmonisan Lingkungan akibat Kebisingan, Bau dan Gangguan Serangga, Tikus dan lain –lain ? Perpindahan Penduduk dengan paksa (Involuntary) ? Pencemaran Air Tanah akibat Pengolahan Limbah yang tidak memenuhi syarat diolah ? Genangan Air Limbah belum diolah mengganggu Lingkungan ? Kebisingan dan Pencemaran Udara selama Kegiatan konstruksi ? Masuknya Bahan Berbahaya ke dalam Saluran Limbah? Kapasitas Kawasan Penyangga yang tidak mampu mengurangi Dampak Kebisingan dan Polusi lainnya ? Konflik Sosial antara Pekerja Pendatang dengan Pekerja Pribumi (masyarakat setempat) ? Penutupan jalan dan adanya genangan air selama proses penggalian pada musim hujan ? Kebisingan dan Pencemaran Udara selama aktivitas Konstruksi ?

Lampiran 4

Halaman 12


4

NO. 12. 13. 14. 15. 16.

DAFTAR PERTANYAAN Gangguan lalu - lintas akibat Pengangkutan Material dan Limbah ? Gangguan aliran lumpur selama Pekerjaan Konstruksi ? Ancaman terhadap Kesehatan Masyarakat akibat Kegagalan Sistem Pengolahan Limbah ? Penurunan Kualitas Air akibat dari Pembuangan Limbah secara langsung (tanpa melalui sistem pengolahan) ? Pencemaran Air Baku akibat Pembuangan Endapan Limbah pada permukaan tanah ?

Lampiran 4

Ya

Keterangan

Halaman 13


4

CHECKLIST PEMERIKSAAN DAMPAK LINGKUNGAN (JALAN PERDESAAN) (Format 4.9) Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Jumlah Penduduk Luas Wilayah Jumlah Kepala Keluarga NO. A.

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

: : : : : : :

jiwa ha kk DAFTAR PERTANYAAN

Ya

Keterangan

Lokasi Proyek Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan terhadap Lingkungan - Kawasan Cagar Budaya - Kawasan Lindung - Daerah Rawa - Hutan Bakau - Muara Sungai - Kawasan Penyangga - Kawasan Lindung Pengembangan Biodiversity Dampak Langsung Proyek Terhadap Lingkungan Kerusakan Areal Bersejarah / Cagar Budaya; Perubahan Fisik Lingkungan akibat Pekerjaan Jalan ? Kerusakan Lingkungan Hidup (misalnya : Kawasan Lindung / Daerah Khusus) ? Perubahan dan atau Pengalihan Aliran Air di sungai yang mengakibatkan Pengendapan Sungai ? Penurunan Kualitas Air Permukaan akibat Buangan Limbah yang berasal dari Barak Pekerja dan Penggunaan Zat Kimia dalam Pekerjaan ? Peningkatan Polusi Udara akibat Kegiatan Pemecahan Batu, Pengerukan dan Penimbunan serta Polusi dari Bahan Kimia dari Kegiatan Pengaspalan ? Gangguan Kebisingan dan Getaran selama Proses Pelaksanaan Pekerjaan ? Perpindahan Penduduk dengan Paksa (Involuntary) ? Polusi udara tinggi menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas dan stress di sekitar Lokasi Proyek ? Ketidaknyamanan berlalu - lintas di Lokasi akibat Pekerjaan yang bersinggungan dengan Jaringan Jalan yang sudah ada ? Sanitasi yang buruk dan limbah padat di lokasi kerja, dan kemungkinan penularan penyakit dari para pekerja kepada masyarakat sekitar ? Terbentuknya tempat berkembang - biaknya nyamuk pembawa penyakit ? Relokasi penduduk di sepanjang daerah milik jalan ? Peningkatan resiko kecelakaan akibat bertambahnya volume lalu - lintas kendaraan ? Peningkatan polusi suara dan udara akibat dari volume kendaraan ? Peningkatan resiko pencemaran air yang berasal dari bensin / solar, minyak pelumas dan tumpahan minyak serta material lainnya dari kendaraan yang melintas ?

Lampiran 4

Halaman 14


4

CHECKLIST PEMERIKSAAN DAMPAK LINGKUNGAN (IRIGASI DAN DRAINASE) (Format 4.10) Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Jumlah Penduduk Luas Wilayah Jumlah Kepala Keluarga

: : : : : : :

NO.

DAFTAR PERTANYAAN

A.

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

jiwa ha kk Ya

Keterangan

Lokasi Proyek Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan terhadap Lingkungan. - Kawasan Lindung - Daerah Rawa - Hutan Bakau - Muara Sungai - Kawasan Penyangga - Kawasan Lindung Pengembangan Biodiversity Dampak Langsung Proyek Terhadap Lingkungan Penurunan Nilai - nilai Ekologi secara Ekstrim (contoh : akibat kerusakan hutan / daerah rawa atau gedung / tempat historis / budaya, kerusakan hidrologi pada sumber air alam, banjir lokal, dan kerusakan drainase) ? Masalah Pemanfaatan Air baku dan Hubungannya dengan Masalah Sosial ? Permasalahan dalam Aktivitas Pergerakan makhluk hidup ? Munculnya Masalah Ekologi akibat dari Peningkatan Erosi Tanah dan Pengendapan, sebagai penyebab utama dari Penurunan Kapasitas Saluran ? Ketidakmampuan Saluran Drainase untuk mencegah Rembesan Air Laut. Pemanfaatan / Eksploitasi Air Tanah yang berlebihan mengakibatkan Intrusi Air Laut dan Penurunan permukaan Tanah. Penurunan Kualitas Air berakibat menurunnya Manfaat. Perpindahan Penduduk secara Paksa (Involuntary) ? Konflik Sosial Penggunaan Lahan. Erosi Tanah sebelum Pemadatan dan Pekerjaan Plester Saluran Air (lining saluran). Kebisingan akibat Peralatan Pekerjaan. Debu (pencemaran udara). Persoalan Sosial khususnya jika menggunakan Tenaga Kerja dari luar ? Pencemaran Air akibat Manajemen Pertanian dan Saluran Irigasi yang tidak tepat. Penggerusan Humus dan Perubahan Karakteristik Tanah akibat Penggunaan Saluran Irigasi secara berlebihan. Suplai Air penduduk berkurang selama masa tanam.

Lampiran 4

Halaman 15


4

NO. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

DAFTAR PERTANYAAN Bahaya Pencemaran Tanah, Pencemaran Air Pertanian dan Air Tanah serta Bahaya Kesehatan Masyarakat akibat dari Penggunaan berlebih pupuk dan pestisida. Pengikisan Tanah pada Saluran Air. Pembersihan Saluran Air. Pendangkalan Saluran Air. Penyumbatan Saluran Air oleh Tanaman Liar (gulma). Perembesan Air Limbah Pertanian ke dalam Sistem Air Bersih. Peningkatan Pencemaran Air dan Penyakit yang berasal dari Air.

Lampiran 4

Ya

Keterangan

Halaman 16


4

CHECKLIST PEMERIKSAAN DAMPAK LINGKUNGAN (SANITASI KESEHATAN MASYARAKAT) (Format 4.11) Desa : Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : Jumlah Penduduk : jiwa Luas Wilayah : ha Jumlah Kepala Keluarga : kk NO. DAFTAR PERTANYAAN A. 1. 2. 3.

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Ya

Keterangan

Lokasi Proyek Lokasi Kawasan Padat Penduduk Kawasan Pusat Kegiatan Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan terhadap Lingkungan . Kawasan Cagar Budaya . Kawasan Lindung . Daerah Rawa . Hutan Bakau . Muara Sungai . Kawasan Penyangga . Kawasan Lindung Pengembangan biodiversity . Pantai Dampak Langsung Proyek Terhadap Lingkungan Kerusakan Monumen Bersejarah atau Tempat Bersejarah dan Kehancuran Bangunan Kesehatan Masyarakat tersebut ? Terputusnya Akses dan Hubungan dengan Sarana dan Prasarana; Ketidakharmonisan Lingkungan akibat kebisingan, bau, dan gangguan serangga, tikus dan lain – lain ? Pencemaran Air Tanah akibat Pengolahan Limbah yang tidak memenuhi syarat diolah ? Genangan Air Limbah belum diolah mengganggu Lingkungan Sarana Kesehatan Masyarakat ? Kebisingan dan Pencemaran Udara selama Kegiatan Konstruksi ? Masuknya Bahan Berbahaya ke dalam Saluran Limbah ? Kapasitas Kawasan penyangga yang tidak mampu mengurangi Dampak Kebisingan dan Polusi lainnya ? Penutupan jalan dan adanya genangan air selama proses penggalian pada musim hujan ? Gangguan lalu - lintas akibat Pengangkutan Material dan Limbah ? Gangguan Aliran Lumpur selama Pekerjaan Konstruksi ? Ancaman terhadap Kesehatan Masyarakat akibat kegagalan Sistem Pengolahan Limbah ? Penurunan Kualitas Air akibat dari Pembuangan limbah secara langsung (tanpa melalui sistem pengolahan) ? Pencemaran Air Baku akibat Pembuangan Endapan Limbah pada permukaan tanah ? Gangguan terhadap Proses berobat ketika proyek ini berlangsung ?

Lampiran 4

Halaman 17


LAMPIRAN 5


PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNIS (DED) DAN RAB

(Format 5.1) A.

PENDAHULUAN Secara umum, Dokumen DED adalah Penyusunan Laporan suatu Pekerjaan yang berupa Gambar Kerja secara lengkap dan terdiri dari berbagai Skala Gambar, dalam Pelaksanaan Penyusunan Dokumen DED melalui Tahapan Kegiatan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

B.

Pekerjaan Persiapan Survey Lapangan Analisis dan Perencanaan Penyusunan Rancangan Teknis (Detailed Engineering Design / DED)

SISTEMATIKA PELAKSANAAN DED

B.1 Persiapan Pekerjaan Persiapan meliputi Kegiatan Mobilisasi Personil, Peninjauan Lokasi Kegiatan (survey pendahuluan), Penyusunan Rencana Kerja yang meliputi Waktu dan Lama Pengukuran Lokasi dan Memantapkan Rencana Kerja dalam Pelaksanaan Perencanaan. Pada Pekerjaan Persiapan ini juga dilakukan Penilaian Kondisi Awal pada Lokasi yang akan direncanakan, yang meliputi : 1. 2.

Melakukan Pengamatan Kondisi Eksisting. Mengkaji beberapa Fasilitas Pelengkap / Pendukung atau Faktor - faktor yang dapat mempengaruhi Perencanaan Teknis.

B.2 Survey Lapangan Untuk lebih memahami Permasalahan dan Perencanaan, maka perlu diadakan Survey Lapangan di lokasi Kegiatan. Survey Lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan Kelengkapan Data yang dibutuhkan untuk Analisis. Beberapa survey yang akan dilakukan disesuaikan dengan Jenis dan Kriteria dari DED yang akan disusun.

B.3 Analisis dan Perencanaan Berdasarkan Data yang didapat dari Hasil Survey kemudian dilakukan Analisis untuk Pengambilan Keputusan didalam Perencanaan suatu Kegiatan. Dalam Perencanaan tentunya sangat dibutuhkan Data - data yang Akurat sehingga nantinya akan sesuai dengan diharapkan.

B.4 Penyusunan DED 1.

Menyusun Rencana Teknis Beserta Gambar Teknisnya Meliputi Kegiatan Perencanaan Teknis yaitu Perencanaan sesuai dengan Jenis masing - masing Kegiatan yang berhubungan langsung dengan masalah - masalah Teknis, kemudian dilanjutkan dengan Penyusunan Gambar Kerja / Rencana Teknis. Gambar Kerja ini disusun berdasarkan

Lampiran 5

Halaman 1


Hasil yang didapat dari Perencanaan Teknis DED dan dibuat rapi dalam satu bentuk album gambar. 2.

Menyusun Spesifikasi Teknis Kegiatan Pada Kegiatan ini akan disusun Spesifikasi Teknis dari Bahan Bangunan dan Syarat Pelaksanaan yang berhubungan dengan Desain Teknis.

C.

SISTEMATIKA RENCANA ANGGARAN BIAYA Pada Dasarnya Anggaran Biaya merupakan Bagian terpenting dalam menyelenggarakan suatu Kegiatan. Membuat Anggaran Biaya berarti Menafsir atau Mengira - ngirakan Harga dari suatu barang, bangunan atau benda yang akan dibuat dengan teliti dan secermat mungkin. Yang dimaksud dengan Rencana Anggaran Biaya (Begrooting) suatu Bangunan atau Proyek adalah Perhitungan anyaknya biaya yang diperlukan untuk Bahan dan Upah, serta Biaya - biaya lain yang berhubungan dengan Pelaksanaan Bangunan atau Proyek tersebut. Anggaran Biaya merupakan Harga dari Bangunan yang dihitung dengan teliti, cermat dan memenuhi syarat. Anggaran Biaya pada Kegiatan yang sama akan berbeda - beda di masing - masing daerah, disebabkan karena perbedaan Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja. Sebagai contoh misalnya Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja di Padang, berbeda dengan Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja di Medan, Pekan Baru, Palembang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Secara umum Pelaksanaan Perhitungan Anggaran Biaya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

C.1 Persiapan Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam Perhitungan Rencana Anggaran adalah sebagai berikut : 1.

Bestek. Gunanya untuk Menentukan Spesifikasi Bahan dan Syarat - syarat Teknis. Bestek adalah Uraian yang sejelas - jelasnya tentang Pelaksanaan Bangunan yang terdiri dari : • • •

Lampiran 5

Keterangan tentang Proyek yang akan dibangun. Keterangan tentang melaksanakan bagian Proyek tersebut. Keterangan mengenai Administrasi Proyek. Halaman 2


2.

Gambar Bestek. Gunanya untuk Menentukan / Menghitung Besarnya masing - masing Volume Pekerjaan. Gambar bestek terdiri dari : • •

Gambar Rencana dengan Perbandingan tertentu, biasanya digunakan skala 1:100. Gambar - gambar Penjelasan dengan skala 1:5 dan 1:10 bagi Konstruksi - konstruksi yang sulit.

Dengan adanya Bestek dan Gambar Bestek, maka Pelaksana dapat membayangkan Bentuk dan Macam Bangunan yang diingini oleh Pemberi Tugas 3.

Harga Satuan Pekerjaan. Didapat dari Harga Satuan Bahan dan Harga Satuan Upah berdasarkan Perhitungan Analisa harga setempat.

C.2 Tata Cara Perhitungan RAB Sebagai langkah lanjut dalam Pelaksanaan Perhitungan RAB setelah dilakukan Persiapan dengan Data - data Gambar adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tenaga Kerja Harga Bahan Analisa Satuan Pekerjaan1 Volume Pekerjaan Jumlah Tiap Jenis Pekerjaan RAB

C.3 Tenaga Kerja Yang dimaksud dengan Tenaga Kerja adalah Besarnya Jumlah Tenaga yang dibutuhkan untuk Menyelesaikan bagian Pekerjaan dalam satu kesatuan Pekerjaan. Besarnya Harga Pekerja tergantung dari masing - masing keahlian yang dimiliki oleh personil tersebut dan bervariasi pada setiap daerah. Harga Tenaga Kerja dihitung perhari kerja yaitu 8 jam per hari. (contoh perhitungan) o

Kepala Tukang

Rp. 30.000/hari

o

Tukang Batu

Rp. 25.000/hari

o

Tukang Kayu

Rp. 25.000/hari

o

Pekerja (Pembantu Tukang Batu / Kayu)

Rp. 17.000/hari

Jika Menggunakan Analisa BOW Misal dalam Analisa BOW dapat dilihat Contoh sebagai berikut, Besarnya Jumlah Tenaga yang dibutuhkan untuk menggali 1 m³ tanah.

Analisa yang digunakan bisa menggunakan BOW, SNI ataupun analisa Bina Marga Lampiran 5 1

Halaman 3


Dalam analisa A.1 diperlukan tenaga : 0,75 pekerja 0,025 mandor

o o

Indeks (angka) 0,75 dan 0,025 di atas mempunyai pengertian bahwa 0,75 Pekerja bekerja bersama - sama dengan 0,025 Mandor akan menghasilkan 1 m³ galian tanah dalam satu hari. Jika Menggunakan Analisa SNI Misal dalam Analisa SNI dapat dilihat Contoh sebagai berikut. Besarnya Jumlah Tenaga yang dibutuhkan untuk menggali 1 m³ tanah. Dalam Analisa SNI DT-91-006-2007, Pekerjaan Tanah, diperlukan tenaga:

Penetapan Indeks Harga Satuan

Menggali 1 m³ tanah biasa sedalam 1 meter Kebutuhan Tenaga Kerja

Satuan

Indeks

Pekerja

OH

0,750

Mandor

OH

0,025

Indeks (angka) 0,75 dan 0,025 di atas mempunyai pengertian bahwa 0,75 Pekerja bekerja bersama - sama dengan 0,025 Mandor akan menghasilkan 1 m³ galian tanah dalam satu hari.

C.4 Harga Bahan / Material Yang dimaksud dengan Bahan dan Material adalah Besarnya Jumlah Bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Besarnya Harga Bahan dan Material tergantung bervariasi pada setiap daerah misalnya harga Semen, Pasir, Batu Kali dan sebagainya. Harga Bahan dihitung dengan satuan per unit, buah atau m³ disesuaikan dengan Jenis Bahan tersebut. (contoh perhitungan) o o o o

Semen Batu Kali Pasir Batu Bata

Rp. 25.000/zak Rp. 65.000/m³ Rp. 75.000/m³ Rp. 250/buah

Contoh Penggunaan Analisa BOW. Sedangkan untuk Kebutuhan Bahan dapat dilihat dari Analisa BOW sebagai berikut; untuk Pekerjaan 1 m3 Pasangan Batu Kali dengan campuran 1 semen : 4 pasir. Dalam Analisa G. 32 h diperlukan Bahan : o o o Lampiran 5

1,2 m³ batu kali 4,0715 zak semen 0,522 m³ pasir

Halaman 4


Indeks (angka) 1,2 ; 4,0715 dan 0,522 di atas mempunyai pengertian bahwa 1,2 m³ Batu Kali dan 4,0715 Zak Semen serta 0,522 m³ Pasir akan menghasilkan 1 m³ Pasangan Batu Kali. Contoh Penggunaan Analisa SNI Kebutuhan Bahan dapat dilihat dari Analisa SNI DT-91-007-2007 sebagai berikut; untuk Pekerjaan 1 m3 Pasangan Batu Kali dengan campuran 1 semen : 4 pasir pasang. Kebutuhan Bahan

Tenaga Kerja

Satuan

Indeks

Batu Belah 15 cm/20 cm

m³

1,200

PC

Kg

163,000

PP

m³

0,520

Pekerja

OH

1,500

Tukang Batu

OH

0,600

Kepala Tukang

OH

0,060

Mandor

OH

0,075

C.5 Analisa Satuan Pekerjaan Yang dimaksud dengan Harga Satuan Pekerjaan adalah Jumlah Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja berdasarkan Perhitungan Analisa suatu Kegiatan. Harga Bahan didapat dipasaran, dikumpulkan dalam satu daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Bahan. Upah Tenaga Kerja didapatkan dilokasi dikumpulkan dan dicatat dalam satu daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Upah. Ada Tiga istilah yang harus dibedakan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu : Harga Satuan Bahan, Harga Satuan Upah dan Harga Satuan Pekerjaan. Harga Satuan Pekerjaan dihitung berdasarkan satuan per pekerjaan. Sebagai contoh adalah Harga Satuan Pekerjaan untuk 1 m3 Pasangan Batu Kali dengan campuran semen 1 semen : 4 Pasir. Dari Komposisi campuran di atas, kita didapatkan analisa G 32 h yang berbunyi berikut "1 m³ Pasangan macam A memakai perekat 1 Semen Portland, 4 Pasir (G 19)”. Kemudian Perhitungan dilakukan sebagai berikut : 1,2 m³ Batu Kali 4,0715 Zak Semen 0,522 m3 Pasir 1,2 Tukang Batu 0,12 Kepala Tukang Batu Lampiran 5

@ Rp 65.000 @ Rp 25.000 @ Rp 75.000 Bahan @ Rp 25.000 @ Rp 30.000

= Rp 78.000 = Rp 101.787,50 = Rp 39.150 = Rp 218.937,50 = Rp 30.000 = Rp 3.600 Halaman 5


3,6 Pekerja 0,18 Mandor Analisa Satuan Pekerjaan

@ Rp 17.000 = Rp 61.200 @ Rp 35.000 = Rp 6.300 Upah = Rp 101.100 = Bahan + Upah = Rp 218.937,5 + Rp 101.100 = Rp 320.037,50

Sehingga dapat dilihat bahwa Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Batu Kali dengan Campuran Semen ; 1 Semen : 4 Pasir adalah Rp 320.037,50/m³.

C.6 Volume Pekerjaan Yang dimaksud dengan Volume Pekerjaan adalah Menguraikan secara Rinci Besar Volume atau Kubikasi suatu Pekerjaan. Menguraikan, berarti Menghitung Besar Volume masing - masing pekerjaan sesuai dengan Gambar Bestek dan Gambar Detail. Seperti dijelaskan sebelumnya, untuk Menghitung Volume masing - masing pekerjaan terlebih dahulu harus dikuasai tata cara Membaca Gambar Bestek berikut Gambar Detail / Penjelasan. Perhitungan Volume adalah Perhitungan untuk Menghitung Isi, Luas dan Keliling suatu benda sehingga perlu diketahui Rumus dan Satuan benda yang akan dipergunakan seperti : o o o

Satuan Panjang Satuan Luas Satuan Isi

: cm, m, hm, km, inch dan mile. : cm², ca, are, ha. : dm³, m³ dan lain - lain.

Berikut adalah Rumus yang biasa dipergunakan yaitu : o o

Perhitungan Luas : p (panjang) x l (lebar) Perhitungan Isi : p (panjang) x l (lebar) x t (tinggi)

Misalkan Kubus diatas adalah Pasangan Batu Kali dengan Campuran 1 semen : 4 pasir Ukuran : p = 3 m ; l =1m ; t =2m maka Volume Pekerjaan Pasangan Batu Kali adalah : p x l x t v = 3 x 1 x 2 = 6 m³

Lampiran 5

Halaman 6


C.7 Rencana Anggaran Biaya Anggaran Biaya yang dihitung adalah Jumlah dari masing - masing Hasil perkalian Volume dengan Harga Satuan Pekerjaan yang bersangkutan. Secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut : RAB = Volume x Harga Satuan Pekerjaan Sebagai contoh dapat dilihat kembali untuk Pekerjaan Pasangan Batu Kali dengan Campuran 1 semen : 4 pasir sebagai berikut : o o

Harga Satuan Pekerjaan = Rp. 320.037,50/m³ Volume Pekerjaan = 6 m³

Jadi Harga Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Komposisi 1 Semen : 4 Pasir adalah sebesar = 6 m³ x Rp 320.037,50/m3 = Rp 1.920.225,-

Lampiran 5

Halaman 7


CONTOH BINGKAI GAMBAR DESAIN (Format 5.1) PPIP TA. 2011 Provinsi .......................... Kabupaten .......................... Kecamatan .......................... Desa .......................... Jenis Prasarana .......................... Lokasi .......................... JUDUL GAMBAR : .......................... Dibuat Oleh : OMS (______________) Diperiksa Oleh : Fasilitator (______________) Diverivikasi Oleh TAMK (______________) Diketahui Oleh : Kepala Desa (______________)

Lembar ke .... dari ......

Lampiran 5

Halaman 8


PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGISIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (Format 5.2) Rencana Anggaran Biaya merupakan Dokumen Perhitungan Volume Pekerjaan berdasarkan Rencana Teknis, Harga dari berbagai macam Bahan / Material, Alat dan Tenaga yang dibutuhkan pada suatu Konstruksi. Melalui RAB dapat diketahui Taksiran Biaya setiap item / sub Kegiatan. RAB disusun oleh OMS dan KD yang didukung oleh Satker Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Kabupaten, demi mendukung tidak terjadi deviasi yang terlalu besar antara Biaya sebenarnya dengan RAB. Langkah - langkah Teknis dalam Perhitungan RAB dapat dilihat pada buku Pelaksanaan. Formulir RAB ini memuat Perhitungan Dasar RAB. 1. 2. 3. 4. 5.

Tuliskan Nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang bersangkutan. Pada Kolom 1 (Uraian) merupakan Uraian dalam Bentuk Bahan, Upah dan Alat. Kolom 2 (Volume) merupakan Besar Volume yang ada, dihitung secara Total. Kolom 3 (Satuan) merupakan Satuan yang digunakan. Kolom 5 (Jumlah Total) didapat dari Volume dikalikan dengan Harga Satuan yang kemudian ditotalkan.

Demikianlah RAB ini dibuat oleh OMS dan KD dengan diketahui Kepala Desa, diperiksa dan disetujui oleh Fasilitator Masyarakat.

Lampiran 5

Halaman 9


RENCANA ANGGARAN BIAYA (Format 5.2) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa

: : : :

No.RAB Program Jenis Kegiatan Ukuran / Dimensi VOLUME

URAIAN

Total

Dari Swadaya

Dari Dana

: : : : HARGA Satuan SATUAN (Rp)

JUMLAH TOTAL (Rp)

BAHAN 1. 2. 3. 4. Sub Total 1) ALAT 1. 2. 3. 4. Sub Total 2) UPAH 1. 2. 3. 4. Sub Total 3) TOTAL BIAYA Sumber Dana

Lampiran 5

Dana Bantuan Sosial : Swadaya :

Halaman 10


Catatan: 1. Sumbangan dalam bentuk Bahan, Upah dan Alat ditulis dalam Kolom Volume dari swadaya. 2. Nilai RAB didapat dari Kolom Volume dari Dana dikalikan dengan Kolom Harga Satuan yang kemudian ditotalkan. 3. Sumbangan dalam bentuk Uang dimasukan pada baris terbawah (sumber dana dari swadaya). 4. Swadaya dalam bentuk Lahan ditulis dalam Format lain. Diperiksa Oleh :

Dibuat Oleh :


Ketua OMS

Kader Desa

(………………………….) Nama Jelas

(………………………….) Nama Jelas

(………………………….) Nama Jelas

Diverifikasi Oleh TAMK

(………………………….) Nama Jelas

Lampiran 5

Halaman 11


RENCANA ANGGARAN BIAYA (Format 5.3) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa

: …………………………… : …………………………… : …………………………… : ……………………………

No

URAIAN PEKERJAAN

I 1. 2. 3. 4. II 1. 2. 3. 4.

PEKERJAAN ………… ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. PEKERJAAN ………… ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

No. RAB Program Jenis Kegiatan Ukuran/Dimensi

VOLUME

SATUAN

: …………………………………………… : PPIP Tahun 2011 : …………………………………………… : …………………………………………… HARGA SATUAN (Rp)

…………. …………. …………. ………….

……….. ……….. ……….. ………..

…………. …………. …………. ………….

……….. …………………. ……….. …………………. ……….. …………………. ……….. …………………. TOTAL I + II

Diperiksa Oleh :

…………………. …………………. …………………. ………………….

JUMLAH BIAYA (Rp) ……………………...

……………………...

……………………...

Dibuat Oleh :


Ketua OMS

Kader Desa

(………………………….) Nama Jelas

(………………………….) Nama Jelas

(………………………….) Nama Jelas


(………………………….) Nama Jelas

Lampiran 5

Halaman 12


DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN / ALAT (Format 5.4) Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi No.

: …………………………………………………. : …………………………………………………. : …………………………………………………. : ………………………………………………….

Jenis Bahan / Material

Lampiran 5

Satuan

Harga Satuan Bahan Hasil Survey Realisasi Supl. I Supl. II Supl. III Pelaksanaan

Keterangan


Diperiksa Oleh : Fasilitator Masyrakat

Dibuat Oleh : OMS

(………………………..) Nama Jelas

(………………………..) Nama Jelas

(………………………..) Nama Jelas

Halaman 13


RENCANA PENGGUNAAN ALAT BERAT (Format 5.5)

Diperiksa Oleh : Fasilitator Masyarakat


Dibuat Oleh : OMS

(………………………….) Nama Jelas

(………………………….) Nama Jelas

(………………………….) Nama Jelas

Diverifikasi Oleh: TAMK (………………………..) Nama Jelas

Lampiran 5

Halaman 14


PEMERIKSAAN DESAIN DAN RAB (Format 5.6)

Diverifikasi Oleh: TAMK (………………………..) Nama Jelas

Lampiran 5

Halaman 15


Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN PPIP TAHUN 2011 (FORMAT 5.7)

: …………………………… : …………………………… : …………………………… : ……………………………

No

URAIAN PEKERJAAN

I 1. 2. 3. 4. II 1. 2. 3. 4.

PEKERJAAN ………… ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. PEKERJAAN ………… ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

Program Jenis Kegiatan Ukuran/Dimensi

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN (Rp)

…………. …………. …………. ………….

……….. ……….. ……….. ………..

…………………. …………………. …………………. ………………….

…………. …………. …………. ………….

…………………. ……….. …………………. ……….. …………………. ……….. …………………. ……….. TOTAL I + II

JUMLAH BIAYA (Rp) ……………………...

……………………...

……………………... BOBOT RENCANA BOBOT RENCANA (KOMULATIF) BOBOT REALISASI BOBOT REALISASI (KOMULATIF) DEVIASI ( + / - )

: PPIP Tahun 2011 : …………………………………………… : …………………………………………… Bobot (%)

1

2

Pelaksanaan Minggu ke 3 4 5 6

7

8

Skala (%)

……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

Verifikasi Oleh TAMK


Dibuat Oleh : OMS

KD

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas

RENCANA PENYEDIAAN TENAGA KERJA UNTUK PELAKSANAAN PPIP TAHUN 2011 Lampiran 5

Halaman 16


Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Jenis Tenaga Kerja

(FORMAT 5.8)

: …………………………… : …………………………… : …………………………… : ……………………………

Upah/Hari (Rp)

Minggu I Orang/hr

Hari/minggu

HOK

Orang/hr

Minggu II

Jumlah Tenaga Kerja Minggu III

Hari/minggu

HOK

Orang/hr

Hari/minggu

Minggu IV HOK

Orang/hr

Hari/minggu

HOK

Kepala Kelompok Tukang Pekerja

Disetujui Oleh: Perwakilan Masyarakat Nama

Tanda Tangan

1. ………………………………… 2. ………………………………… 3. ………………………………… 4. ………………………………… 5. …………………………………

1. ………………….. 2. ………………….. 3. ………………….. 4. ………………….. 5. …………………..

Lampiran 5

Mengetahui : Ketua OMS Desa ……………………

(…………………………………)

Kepala Desa Desa ……………………

(…………………………………)

Halaman 17

Total HOK


PEMERIKSAAN KUALITAS MATERIAL (Format 5.9) No.

PEMERIKSAAN / PENILAIAN ADMINISTRASI

URAIAN

Nilai

1

Material bangunan yang digunakan dipilih dari jenis bahan yang memenuhi kriteria.

2

Material yang ada di lokasi spesifikasinya telah sesuai dengan ketentuan dalam RKS.

4

Penyimpanan material di lokasi berada ditempat yang kering dan aman terhadap kerusakan. Semua material yang digunakan masih dalam keadaan fres dan baru.

5

Material yang produksi pabrikan masih dalam kemasan utuh dan asli.

3

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Saran

Penggunaan material selalu mendahulukan material yang datang lebih dulu (tidak menggunakan yang baru datang sebelum stok lama habis). Pengadaan / pendatangan material disesuaikan dengan waktu pengerjaan/ penggunaannya (didatangkan saat menjelang dipergunakan). Material yang masuk tetapi tidak sesuai spesifikasi, telah ditolak dan dibawa ke luar lokasi Keluar masuknya material dilakukan pencatatan dalam buku logistik. Semua material dapat dipastikan tidak ada yang mengandung unsur asbes. Contoh-contoh material yang telah disepakati, memenuhi sepesifikasi dalam RKS dan akan digunakan, tersedia di direksi keet. Material batu yang digunakan sesuai dengan spesifikasi dalam RKS dan Panduan Teknis Pasir bersifat kasar dan bersih dari lumpur dan kotoran lainnya Batu yang dipasang berupa batu pecah (bukan batu gundul) untuk menjamin kelekatan spesi. Sumber mata air baku untuk infrastruktur Air Bersih sudah dilakukan uji kualitas dari instansi teknis terkait

Keterangan Nilai

1 : Tidak memenuhi/dibawah standar 3 : Memenuhi/sesuai spesifikasi

2 : Terpenuhi Sebagian 4 : Melebihi/diatas spesifikasi

Saran-saran: ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lampiran 5

Dibuat Oleh: Ketua Organisasi Masyarakat Desa ………………

Diperiksa Oleh: Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten

(………………………………………)

(……………………………………..)

Halaman 18


LAMPIRAN 6


KOP SURAT UNDANGAN ACARA MUSYAWARAH DESA III (Format 6.1) Kepada Yth. 1. Seluruh Kepala Keluarga Masyarakat Desa .......................................... 2. Para Tokoh Masyarakat 3. Organisasi-organisasi Masyarakat 4. BPD Dengan hormat, Sehubungan dengan Desa .................................., telah menjadi Sasaran PPIP Tahun 2011 dan akan mendapatkan Bantuan Dana yang digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Perencanaan Masyarakat Desa dan Kapasitas Pembangunan Masyarakat Desa, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui bantuan langsung masyarakat, dan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan dan Kapasitas Monitoring dan Evaluasi, maka kami mengundang Bapak/ Ibu/Sdr/i untuk menghadiri Acara Musyawarah Desa III yang akan dilaksanakan pada : Tanggal : ............................................................ Waktu : pukul..................... s.d ........................ Tempat : ............................................................ Acara : ............................................................ Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Desa...................................

( .................................................. ) Nama Jelas Tembusan : 1. Camat (sebagai laporan) 2. Tim Pelaksana Kabupaten (sebagai laporan) 3. Satker Kabupaten (sebagai laporan) 4. .................................................... 5. .................................................... Lampiran 6

Halaman 1


BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA III (Format 6.2) Berkaitan dengan Pelaksanaan PPIP Tahun 2011, di Desa …………………….………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ……………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal Waktu Tempat

: …………………………………………………… : pukul …………… s.d. pukul …….……… : …………………………………………………...

telah diselenggarakan Musyawarah Desa III yang dihadiri oleh Masyarakat Desa dan seluruh Dusun / RW serta Tokoh Masyarakat / Organisasi Masyarakat di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa III ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : A. Materi atau Topik 1. 2. 3. 4.

Penetapan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Pemilihan dan pengesahan keanggotaan KPP Penetapan rencana Operasi dan Pemeliharaan. Pemilihan dan penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat : ………………………. Jabatan ……………………………. Notulis / Sekretaris : ………………………. Jabatan …………………………….. Narasumber : 1. ................................ Jabatan .................................. 2. ................................ Jabatan .................................. 3. ................................ Jabatan.................................. 4. ................................ Jabatan .................................. Setelah dilakukan Pembahasan dan Diskusi terhadap Materi atau Topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Memutuskan dan Menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Musyawarah Desa III, yaitu : 1. Penetapan Tenaga Kerja (HOK) a. Kepala Kelompok : ………...… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. b. Tukang : …………… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. c. Pekerja : …………… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. Ket: jika dalam pelaksanaan konstruksi jumlah tenaga kerja melebihi dari jumlah tersebut diatas maka disesuaikan penjadwalan/mobilisasi tenaga kerjanya. Lampiran 6

Halaman 2


2. Penetapan Penyimpanan Material ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Menetapkan keanggotaan KPP, yaitu : a. Ketua : ……………………………. b. Sekretaris : ……………………………. c. Bendahara : ……………………………. d. Seksi-seksi : ……………………………. ……………………………. 4. Menetapkan Rencana Pengumpulan Dana O&P ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Menetapkan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu a. Ketua : ……………………………. b. Sekretaris : ……………………………. c. Bendahara : ……………………………. d. Seksi-seksi : ……………………………. ……………………………. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................................... , tanggal ................................... Pemimpin Musyawarah


(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas



(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 6

Halaman 3


Menyetujui : Wakil dan Peserta Musyawarah Desa III Nama 1.

Alamat

Tanda Tangan 1.

2. 3.

2. 3.

4. 5.

4. 5.

Dst.

Lampiran 6

Halaman 4


DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA III (Format 6.3) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa No.

: : : :


Nama

Alamat Lengkap

: :

Jenis Organisasi / Kelamin Jabatan

Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. * dst * Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa III ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir dalam Musyawarah Desa III. Disetujui : Kepala Desa


(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 6

Halaman 5


NOTULENSI MUSYAWARAH DESA III (Format 6.4) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Acara

: : : : : Musyawarah Desa III

Pemimpin Rapat : Narasumber :


: :


Materi atau Topik 1. 2. 3. 4.

Penetapan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Pemilihan dan pengesahan keanggotaan KPP Penetapan rencana Operasi dan Pemeliharaan. Pemilihan dan penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... Penjelasan Materi Acara diberikan oleh Narasumber, meliputi : 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur (jadwal, tenaga kerja, material, dll) 2. Penjelasan kriteria Keanggotaan KPP 3. Membentuk dan menetapkan KPP 4. Menetapkan rencana Operasi dan Pemeliharaan (skenario/mekanisme pengumpulan dana O&P harus disepakati). 5. Memilih dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa 6. Penandatangan Perjanjian Pelaksanaan Secara Swakelola Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.

Lampiran 6


Kesimpulan / Kesepakatan : Berdasarkan diskusi dan voting dapat disimpulkan / disepakati : 6. Penetapan Tenaga Kerja (HOK) d. Kepala Kelompok : ………...… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. e. Tukang : …………… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. f. Pekerja : …………… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. Ket: jika dalam pelaksanaan konstruksi jumlah tenaga kerja melebihi dari jumlah tersebut diatas maka disesuaikan penjadwalan/mobilisasi tenaga kerjanya. 7. Penetapan Penyimpanan Material ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 8. Menetapkan keanggotaan KPP, yaitu : e. Ketua : ……………………………. f. Sekretaris : ……………………………. g. Bendahara : ……………………………. h. Seksi-seksi : ……………………………. ……………………………. 9. Menetapkan Rencana Pengumpulan Dana O & P ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 10. Menetapkan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu e. Ketua : ……………………………. f. Sekretaris : ……………………………. g. Bendahara : ……………………………. h. Seksi-seksi : ……………………………. ……………………………. 11. ……………………………………………………………………………………………………………………….. Acara ditutup pada pukul ................. Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Pimpinan Musyawarah

FM

Notulen

(………………………………………..) (………………………………………..) (………………………………………..) Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas

Lampiran 6


DAFTAR SUMBANGAN DANA PEMELIHARAAN (Format 6.5) No.

Nama

TOTAL

Lampiran 6

Sumbangan Wajib Sukarela

Jumlah

Paraf


Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat (Format 6.6) Terhadap Usulan Kegiatan :……………………………………………… Pada hari ini …………………, tanggal ..……, bulan ………………….,tahun………, bertempat di…………………………...., Desa ……………………, Kecamatan…….……………….. Kabupaten ………………..…………….……., Provinsi…………….…………..…….., berdasarkan Hasil Musyawarah Desa, kami yang bertandatangan di bawah ini mewakili dan atas nama Masyarakat Desa menyatakan bahwa jika Usulan dari Desa kami disetujui dalam Musyawarah Desa III untuk didanai melalui PPIP Tahun 2011, kami sepakat dan sanggup memberikan swadaya sebagaimana di bawah ini : No.

Bentuk Swadaya

1.

Bahan a. b. c. d. e.

2.

Lahan a. b. c. d. e.

3.

Lainnya

Volume

Satuan

Nilai (Rp)

Keterangan

Rincian dari Swadaya tersebut, termasuk nama-nama Penyumbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini. Swadaya atau Sumbangan Masyarakat sebagaimana tersebut di atas akan direalisasikan setelah Adanya Keputusan Penetapan Usulan yang didanai oleh PPIP Tahun 2011 melalui Musyawarah Desa III sampai pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan. Jika swadaya tersebut di atas tidak dapat direalisasikan maka kami menyadari dan bersedia menerima sanksi berupa Pemutusan atau Pemberhentian Bantuan Dana PPIP Tahun 2011 untuk desa kami.

Lampiran 6


Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan atas dasar Musyawarah Masyarakat Desa agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

…………………………., tanggal :………………………. Fasilitator Masyarakat

Ketua OMS

(……………………………….)

(…………………………………)

Atas nama Masyarakat Desa Nama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

*Coret yang tidak perlu

Lampiran 6

Alamat

Jabatan (dalam masyarakat)

Tanda Tangan


CONTOH SURAT KEPUTUSAN (Format 6.7) KETUA OMS DESA .................................. NOMOR : .................................. TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN ANGGARAN ......... KETUA ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT DESA ………. KECAMATAN …………….. KABUPATEN ................. PROVINSI ................ MENIMBANG : a. Surat Penetapan OMS Desa ............ Kecamatan ................. Kabupaten ............. Nomor : ........................ tangal .......................................... 2011 b. Dalam rangka menciptakan transparansi dan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan PPIP Tahun ...........sesuai Pedoman Pelaksanaan c. Dalam rangka pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan yang tercantum dalam Rencana Anggaran dan Biaya untuk Desa ............ Kecamatan ................. Kabupaten ................................ Provinsi ...................... d. Perlu dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang anggotanya dari masyarakat setempat yang dianggap mampu melaksanakannya MENGINGAT : a. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri b. Pedoman Pelaksanaan Rural PPIP MEMUTUSKAN MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA OMS DESA .................. TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PPIP PERTAMA

: Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan PPIP untuk Desa .............. Kecamatan ............... Kabupaten ................ Provinsi ..............., dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5.∗

∗

Nama

Jumlah panitia disesuaikan dengan nilai kegiatan. Lampiran 6

Kedudukan dalam Panitia Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota


KEDUA

: Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut: a. Menyiapkan data terkait dengan jenis, jumlah dan kualifikasi material/jasa kegiatan yang dibutuhkan sesuai RAB dan DED; b. Melaksanakan proses pengadaan material/jasa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan; c. Mengundang toko/supplier/penyedia jasa untuk memasukkan penawaran; d. Melakukan penilaian terhadap semua penawaran yang masuk dan menyusun calon pemenang; e. Melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap harga penawaran dari toko/supplier/penyedia jasa; f. Mengumumkan pemenang pengadaan barang/jasa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Ketua OMS.

KEEMPAT

: Masa kerja Panitia Pengadaan Barang/Jasa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan SPK ditandatangani.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Kepala Desa ...................... Kecamatan .............. Kabupaten ................. Provinsi ................ 2. Kepala BPD Desa ................. Kecamatan ............. Kabupaten ................ Provinsi ................ DITETAPKAN DI : .................. PADA TANGGAL : ............................. KETUA OMS DESA ...................

Nama Lengkap

Lampiran 6


PETUNJUK PENGISIAN RENCANA JADUAL PELAKSANAAN DAN KURVA - S (Format 6.8) Formulir ini dibuat oleh OMS, selaku Pelaksana, dibuat sebagai Acuan untuk Penilaian Prestasi Pekerjaan. Formulir ini merupakan Tindak Lanjut dari Hasil Perhitungan RAB. Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut : 1. Kolom Uraian Pekerjaan diisi Sub Bagian Pekerjaan yang disusun sesuai Urutan Waktu Pelaksanaan. 2. Kolom Volume diisi sesuai dengan Angka yang menunjukkan Volume masing masing Pekerjaan. 3. Kolom Satuan diisi sesuai dengan Satuan yang dipakai untuk Mengukur Volume Pekerjaan, misalnya m, m², liter, Lump Sump, dsb. 4. Kolom Harga Satuan diisi sesuai Nilai Harga Satuan yang didapat dari Perhitungan RAB. 5. Kolom Jumlah Harga adalah Jumlah Hasil Perkalian antara Nilai Volume Pekerjaan dikalikan Nilai Harga Satuan. 6. Kolom Bobot adalah Jumlah Prosentase yang didapat dari Jumlah Harga dibagi Jumlah Total Harga seluruh Pekerjaan dikalikan 100%. 7. Kolom Waktu Pelaksanaan adalah Penempatan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan disesuaikan dengan Minggu Kalender Pelaksanaan; Waktu Pelaksanaan Pekerjaan didapat dari Nilai Volume Pekerjaan dibagi Jumlah Rencana HOK; diisi dengan membuat garis sepanjang waktu yang diperlukan untuk Pelaksanaan Pekerjaan pada Kolom Minggu Kalender Pelaksanaan. 8. Bobot / Minggu adalah Jumlah Rencana Pencapaian Bobot pada suatu Minggu Kalender Pelaksanaan; diisi dengan Menjumlah Bobot Rencana seluruh Pekerjaan yang ada pada minggu tersebut. 9. Bobot Kumulatif adalah Jumlah Akumulasi Nilai Bobot / Minggu. 10. Kurva - S adalah Grafik Cartessius yang dibuat dari Gabungan Poin - poin Rencana Pencapaian Bobot Tiap Minggu Kalender, dengan Koordinat x adalah Minggu Kalender dan Koordinat y adalah Nilai Prosentase Bobot Kumulatif (0 - 100).

Lampiran 6


RENCANA JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA - S (Format 6.8) PPIP Tahun 2011

:

Desa / Kecamatan / Kabupaten

:

Uraian Kegiatan

No.

Volume

/

Satuan

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

/

Bobot (%)

1

2

3

4

Jenis Kegiatan

:

Masa Kerja

:

Waktu Pelaksanaan Minggu ke 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Jumlah Bobot / Minggu Bobot Kumulatif Verifikasi Oleh TAMK


OMS

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas

Lampiran 6

Dibuat Oleh :

KD

(...............................................) Nama Jelas

Halaman 14


LAMPIRAN 7

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Lampiran Pedoman PelaksanaanLran

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3) PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) TAHUN 2011 (Format 7.1)

DESA

: ………………………………… KECAMATAN : ……………………………………

KABUPATEN :

Lampiran 7

………………………………… PROVINSI

: ………………………………

Halaman 1

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Peresaan

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3) PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) TAHUN 2011 (Format 7.1) Antara Satker Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Kabupaten ........................................................................ dengan OMS ........................................................................ Nomor : .................................. Pada hari ini ...................., tanggal ……......., bulan ............................., tahun ............., bertempat di ..........................................., yang bertanda tangan di bawah ini : 1. NAMA JABATAN ALAMAT INSTANSI NIP.

: ........................................................................................................... : Pembuat Komitmen, Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Kabupaten ……………….. : ........................................................................................................... : ........................................................................................................... : ........................................................................................................... Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten…………………………….……Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan ................................................ nomor : ……………………………………………............................................, tanggal ..............................., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. NAMA JABATAN ALAMAT

: ........................................................................................................... : Ketua OMS : ........................................................................................................... Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa ..................................................................................., sesuai dengan Hasil

Lampiran 7

Halaman 2

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Lampiran Pedoman PelaksanaanLran Musyawarah Desa I, pada hari ......................, tanggal ........., bulan ................., tahun ........., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. BERDASARKAN : 1. SK Kementerian Pekerjaan Umum No. …….../………/………/2011Tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2011, 2. Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri Tahun 2011. 3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. ……… Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pencairan Dana PPIP. 4. ………………………………………………………………… *) 5. ………………………………………………………………... *) 6. ………………………………………………………………... *) *) diisi dengan aturan hukum yang berlaku di Kabupaten. Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk mengadakan Ikatan Kontrak Swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya didapat dari Dana Bantuan Sosial Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, untuk Desa …………………., Kecamatan ..........................., Kabupaten ………………….........., dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 TUJUAN PERJANJIAN Tujuan Kontrak adalah bahwa Pihak Kedua harus melaksanakan Pekerjaan yang menjadi Pokok Perjanjian, sehingga Hasil Pekerjaan mencapai hasil yang diharapkan Pihak Pertama, sesuai dengan Ketentuan - ketentuan di dalam Dokumen Kontrak. Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN Pihak Pertama memberi Dana kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima Tugas Pekerjaan dari Pihak Pertama yaitu untuk menyelenggarakan Pekerjaan : Nama Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur ...................................................... Lokasi Kegiatan : Desa : …………………………………………………………… Kecamatan : …………………………………………………………… Kabupaten : ……………………………………………………………

Lampiran 7

Halaman 3

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Peresaan Pasal 3 DOKUMEN PERJANJIAN Kontrak ini terdiri dari Dokumen - dokumen sebagai berikut : Surat Perjanjian (Kontrak) yang dilampiri : a. Pakta Integritas b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); c. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM); d. Rencana Teknis dan Rencana Anggaran Biaya. Semua Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling menunjang. Pasal 4 PENGAWASAN 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pihak Kedua seperti Pasal 1 Perjanjian ini dilakukan oleh Pihak Pertama. 2. Pihak Pertama menunjuk Tim Supervisi dari masyarakat yaitu KPP Desa ................................., Kecamatan ......................., Kabupaten ......................., yang bertindak dan atas nama Pihak Pertama. Pasal 5 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA 1.

Pihak Kedua wajib melaksanakan Kegiatan PPIP Tahun 2011 ini berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang telah diperjanjikan.

2.

Pihak kedua wajib mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani oleh kepala desa dan disetujui oleh wakil masyarakat pada saat sosialisasi desa.

3.

Hasil Kegiatan yang harus diserahkan pada saat Penyerahan Pekerjaan adalah Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), yang memuat : a. Catatan Harian, yang berisi tentang : a.1 Jumlah Tenaga Kerja; a.2 Jumlah Bahan Material yang digunakan; a.3 Peralatan yang digunakan; a.4 Hasil item Pekerjaan yang dilaksanakan; a.5 Perintah, Saran, Petunjuk Pelaksanaan atau Penolakan Bahan; a.6 Catatan Cuaca atau Kejadian - kejadian yang berhubungan dengan Kegiatan dan lain sebagainya. b. Laporan Bulanan, yang merupakan Rekap dari Catatan Harian; c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Konstruksi; d. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan setiap Pembayaran Angsuran; Lampiran 7 Halaman 4

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Lampiran Pedoman PelaksanaanLran e. f. g. h. 4.

Gambar - gambar Hasil Pelaksanaan; Notulen Rapat – rapat / Rembug Warga; Realisasi Biaya dan Kegiatan; Realisasi Kurva - S Pelaksanaan.

Penyusunan LP2K PPIP Tahun 2011 ini dibuat dalam Rangkap 5 (lima) serta dikonsultasikan lebih dahulu kepada Pihak Pertama.

Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK Jenis kontrak ini adalah Kontrak Swakelola, dan Pihak Kedua harus menyelesaikan seluruh pekerjaan hingga batas waktu akhir Tahun Anggaran 2011, dengan Jumlah harga pasti dan tetap, serta menanggung semua resiko yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan. Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah : Harga = Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Nilai ini sudah termasuk Dana Non - Fisik sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai Dana Persiapan, Perencanaan dan Operasional OMS dan tidak diperuntukkan untuk Honorarium. Pasal 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN 1.

Pelaksanaan Pekerjaan tersebut harus sudah dimulai sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal ………………………………………………………………………….

2.

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah ……………… hari kalender, terhitung ………………..…. mulai tanggal ………, bulan…………………, tahun ………… sampai dengan tanggal ………, bulan…………………, tahun …………

3.

Segera setelah seluruh Pekerjaan diselesaikan, Pihak Kedua dapat meminta secara tertulis Serah Terima Pekerjaan.

4.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Pihak Pertama wajib mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut.

Lampiran 7

Halaman 5

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Peresaan Pasal 8 JANGKA WAKTU KONTRAK Jangka waktu Kontrak adalah sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal ………, bulan…………………, tahun ………… sampai dengan tanggal ………, bulan…………………, tahun ………… Pasal 9 PEMBAYARAN 1.

Semua Pembayaran dilakukan secara bebas tetap (SPP-BT). Pembayaran dilakukan melalui …………………………………………………………………………………………

2.

Kuasa Pengguna Anggaran Satker PIP Tingkat Kabupaten ………………………… menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN setempat setempat setelah ditandatanganinya Surat Pemberian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dengan OMS ………………………………………………………………………………………

3.

Pengajuan Dana untuk Pekerjaan dilakukan dalam 3 (Tiga) Tahap, Tahap Pertama sebesar 40% dapat dicairkan setelah Penandatangan Kontrak, selanjutnya 30% berikutnya dibayarkan pada saat Progress Pelaksanaan Kegiatan sudah mencapai minimal 30%, dan sisanya sebesar 30% dibayarkan pada saat Progress Pelaksanaan Kegiatan sudah mencapai minimal 60%.

4.

Pengajuan Pencairan Dana harus dilengkapi dengan : a. Dokumen Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) asli yang mencantumkan Nomor Rekening Masyarakat; b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; c. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang telah diverifikasi oleh Fasilitator Masyarakat; d. Rencana Penggunaan Dana yang telah diverifikasi oleh Fasilitator Masyarakat; e. Berita Acara Pembayaran; f. Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat yang ditunjuk; g. Ringkasan Kontrak; h. Untuk Kegiatan Pencairan Tahap I, Buku Rekening Bank milik masyarakat harus menunjukkan minimal sebesar 25% dari Total Dana Pemeliharaan; i. Bukti Pendukung, berupa Buku Laporan Harian Pelaksanaan Kegiatan, Buku Kas Umum, Fotokopi Buku Rekening Bank, dan bukti Pengeluaran (nota-nota pengeluaran) untuk Pencairan Tahap II dan III.

5.

Apabila terjadi Penyimpangan di lapangan, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan Penangguhan Pembayaran sampai dengan adanya Penyelesaian Permasalahan di lapangan.

Lampiran 7

Halaman 6

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Lampiran Pedoman PelaksanaanLran Pasal 10 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK KEDUA 1.

Apabila Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaannya, Pihak Kedua membuat Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) dan telah disetujui dalam Forum Musyawarah Desa IV, untuk menyatakan seluruh Pekerjaan telah selesai dan siap diperiksa oleh Pihak Pertama.

2.

Apabila hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan pasal 7 ayat 2, Pihak Kedua belum mampu menyelasikan Pekerjaan seperti yang ditetapkan dalam Kontrak, maka Pihak Pertama akan memberikan kesempatan waktu selama ……………, sesuai dengan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) yang dibuat oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

3.

Apabila sampai batas waktu akhir Tahun Anggaran 2011, Pihak Kedua tetap belum dapat menyelesaikan Pekerjaan, atau Dana belum tersalurkan seluruhnya, maka Pihak Kedua harus membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai Pengganti Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K). BASPK harus memuat Kondisi Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang tercapai pada saat itu dan disertai Lampiran Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) hingga saat itu beserta Gambar - gambar Prasarana Terbangun hingga saat itu.

4.

Apabila hingga Penandatanganan BASPK, masih terdapat Sisa Dana yang belum terserap dari KPPN maka Sisa Dana tersebut dapat ditarik kembali dan harus dikembalikan ke Kas Negara. Pasal 11 PERSELISIHAN

1.

Bila terjadi Perselisihan antara Kedua Belah Pihak, Penyelesaiannya diutamakan dengan Musyawarah.

2.

Apabila secara Musyawarah tidak dapat dicapai, maka akan diserahkan kepada Panitia Arbitrasi yang terdiri dari : a. Seorang Wakil Pihak Pertama b. Seorang Wakil Pihak Kedua c. Seorang Wakil yang tidak ada sangkut pautnya dan pengangkatannya disetujui oleh Kedua Belah Pihak.

3.

Dalam Hal ini melalui cara di atas tidak terdapat Penyelesaian, maka akan diteruskan melalui Saluran Hukum yang berlaku.

Lampiran 7

Halaman 7

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Peresaan Pasal 12 DOMISILI Kedua Belah Pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten……………………………………………………………. Pasal 13 KEADAAN KAHAR 1.

Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah : a. Peperangan; b. Kerusuhan; c. Revolusi; d. Bencana Alam sepert banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan; e. Kebakaran; f. Gangguan Industri lainnya.

2.

Apabila terjadi hal - hal seperti pada ayat 1 di atas, sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Kontrak ini tidak dapat terpenuhi, Kedua Belah Pihak Sepakat akan diselesaikan secara Musyawarah.

Pasal 14 KETENTUAN PENUTUP 1.

Dengan ditandatanganinya Kontrak ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen - dokumen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang - undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan - ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

2.

Yang dimaksud dengan Dokumen - dokumen tersebut ayat 1 pasal ini adalah Dokumen dokumen yang pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua meliputi dokumen - dokumen seperti tersebut pada pasal 3 Surat Perjanjian ini.

3.

Dengan dan karena ketentuan pasal 14 ayat 1 tersebut di atas, ketentuan pasal 1266 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini, apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya.

4.

Kontrak ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, Kontrak beserta lampiran - lampirannya yang merupakan bagian tak terpisahkan dibuat Rangkap 2

Lampiran 7

Halaman 8

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Lampiran Pedoman PelaksanaanLran (dua) bermaterai, yang masing - masing mempunyai Kekuatan Hukum yang sama, masing - masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta tembusan Rangkap 9 (sembilan) yang masing - masing diperuntukan : Ganda ke - 1 : (Bupati)…………………………………………………………………….. Ganda ke - 2 : (Tim Pelaksana Pusat) ………………………………………………. Ganda ke - 3 : (Tim Pelaksana Kabupaten) ………………………………………. Ganda ke - 4 : (Camat) ……………………………………………………………………. Ganda ke - 5 : (Kepala Desa) …………………………………………………………… Ganda ke - 6 : (Konsultan Manajemen Kabupaten) …………………………… Ganda ke - 7 : (Fasilitator Masyarakat) …………………………………………….. Ganda ke - 8 : Persediaan Pihak Pertama ………………………………………… Ganda ke - 9 : Persediaan Pihak Kedua …………………………………………… Pihak Pertama

Pihak Kedua

(……………………………………………….) Nama Jelas

(……………………………………………….) Nama Jelas

Lampiran 7

Halaman 9


(Format 7.2) CONTOH SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR : .................................. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Alamat

: : Ketua OMS Desa ................................................ : .............................................................................

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU Dengan ini memberikan perintah pekerjaan kepada : Nama Jabatan Perusahaan Alamat

: : : (jika bukan perusahaan ditulis ”perseorangan”) :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Untuk melaksanakan pekerjaan : 1. Nama Pekerjaan : Pengadaan ..................................................................................... 2. Alamat Pekerjaan

: ...............................................................................................................

3. Lokasi Pekerjaan

: Desa ................................., Kec. ............................, Kab. ...................

4. Waktu Pelaksanaan : ....... hari kalender, terhitung sejak SPK ditandatangani. 6. Nilai Pekerjaan

: Rp. .............................,- ( tertulis ) termasuk pajak-pajak yang berlaku.

7. Tanggal Penyerahan : ........................................... 2010 8. Cara Pembayaran : Demikian Surat Perintah Kerja ini diberikan untuk dilaksanakan. .................. , ............................. 2010

Lampiran 7

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU Ketua OMS Desa_________

Nama

Nama Halaman 10

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Lampiran Pedoman PelaksanaanLa

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENGADAAN BAHAN / BARANG (Format 7.3) A. Yang bertanda tangan di bawah ini kami : I. Nama : ……………………………………………………………………… Jabatan : Ketua OMS Desa …………………………………………………. Kecamatan ……………………….. Kabupaten ………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………………… Berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa I, tanggal …………..…………….. bertindak sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan OMS di Desa …………………………………………….. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. II.

Nama : ……………………………………………………………………(Supplier) Jabatan : ……………………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………………… Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

B. Dengan ini setuju untuk melakukan Perjanjian berdasarkan Proses Pelelangan : a. Jenis Pekerjaan : …………………………………………………………… b. Lokasi : …………………………………………………………… c. Deskripsi : …………………………………………………………… d. Nilai Pekerjaan : Rp. ………………………………………………… (…………………………………………………………... rupiah). e. Waktu Pelaksanaan : ……. Hari, sesudah Penandatanganan Perjanjian tanpa masa garansi. f. Cara Pembayaran : Sampai dengan ..….. % sebagai Uang Muka, yang dilunasi dari Pembayaran Dua Bulan Pertama. Dapat dibayar setiap 2 minggu sesuai Kemajuan Pelaksanaan menurut Bukti yang disertifikasi oleh Fasilitator Masyarakat dan Penerimaan Akhir. g. Persyaratan : Sesuai Persyaratan Umum yanbg terlampir. h. Lain - lain : Dibuat Rangkap 5, dua dengan materai Rp. 6000

Satu Eksemplar dikirim kepada Tim Kabupaten. Pihak Kedua Supplier (…………………………)

Pihak Pertama OMS (…………………………)

Mengetahui

Lampiran 7

Tim Kabupaten

Fasiltator Masyarakat

(…………………………)

(..…………………………) Halaman 11


BERITA ACARA PELELANGAN PENGADAAN BAHAN (Format 7.4) Pada hari ini ………………., tanggal ….……, bulan …………..……………, tahun ……… telah diselenggarakan Acara Penentuan Pemenang yang akan Memasok Bahan / Peralatan yang diperlukan bagi Kegiatan Program Pembangunan Infrastreuktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2011 di Desa …..…………………… Kecamatan ………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi ……………………… Lokasi Kegiatan

Penawaran oleh Supplier I ………………….. Rp.

Penawaran oleh Supplier II ……………………… Rp.

Penawaran oleh Supplier III …………………….. Rp.

Pemenangnya adalah Supplier ……………………, untuk Kegiatan ……………………………. Demikianlah Berita Acara ini dibuat sebagai Catatan Hasil Penyelenggaraan Acara Penentu / Pemenang yang akan memasok Bahan / Alat. Peserta Penawaran :

Panitia Pelaksanaan :

1. 2. 3. 4.

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 5. ………………………………………… …………………………………………

………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

Mengetahui : Fasilitator Masyarakat

Diisi Oleh : OMS

(…..………………………….)

(…..………………………….) Verifikasi: TAMK

(…..………………………….) Lampiran 7

Halaman 12


UNDANGAN PELELANGAN PENGADAAAN (Format 7.5) I. UNDANGAN PELELANGAN 1.1 Pekerjaan Pengadaan …………………………… untuk Kegiatan ……………………….. ……………………………………………………………………………………………………… 1.2 Kabupaten ………………………., Kecamatan ……………………., Desa …………………. Kelompok ………………………… SPPB No. : ………………………………………………… 1.3 Prosedur Pelelangan No. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6

Kegiatan Pengambilan Dokumen Pelelangan Penjelasan Dokumen Penyerahan Dokumen Pelelangan Evaluai Supplier Penunjukan Supplier Penandatanganan Perjanjian

Lokasi

Tanggal

Waktu

Keterangan Tanpa Biaya Kunjungan Lokasi Materai Rp 6000 Materai Rp 6000

II. PENJELASAN KEPADA SUPPLIER 2.1 Supplier akan dipilih melalui Proses Lelang dengan meninjau minimal 3 Surat Penawaran. 2.2 Formulir Penawaran yang harus diisi Supplier terlampir. 2.3 Format Perjanjian (untuk supplier terpilih) terlampir. 2.4 Jadwal pada Formulir Penawaran : Jadwal Pengiriman Barang / Peralatan dan Harga Barang, Alat serta keperluan lain yang dilelang harus memenuhi Kriteria antara lain, Harga Kompetitif, Mutu Terjamin serta Pelayanan Antar yang dapat diandalkan. 2.5 Periode Perjanjian …………………………………s/d ………………………………………… 2.6 Jenis Kontrak : Lump sum 2.7 Pembayaran sesuai Prestasi. III. PERSYARATAN UMUM 3.1 TAMK berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengadaan melalui; (a) Supervisi Pelaksanaan Pengadaan Bahan/Peralatan; (b) Persiapan Dokumen Pembayaran untuk Pengadaan Bahan/Peralatan yang sudah diterima; (c) Penerimaan Pengadaan Barang/Peralatan yang sudah diterima. 3.2 Tugas Supplier adalah mengadakan Bahan Baku atau Peralatan sesuai dengan Spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian dan Pedoman Teknis PPIP. 3.3 Pekerjaan/Pengadaan ini tidak dapat dikontrakan kepada pihak lain oleh penyedia bahan/supplier (sub -kontrak) tanpa persetujuan tertulis dari OMS yang diketahui oleh FM dan TAMK. 3.4 Supplier harus mentaati segala perundang-undangan dan hukum yang berlaku, serta memperhatikan adat istiadat setempat. 3.5 Force Majeure adalah suatu keadaan yang menghambat/merusak pengadaan yang dilakukan dan terjadinya di luar kekuasaan semua pihak seperti bencana alam, kerusuhan, dsb. Bilamana terjadi Force Majeure maka Supplier harus melaporkan hal tersebut kepada OMS ditembuskan ke FM dan TAMK dalam waktu paling lambat tujuh Lampiran 7 Halaman 13

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Lampiran Pedoman Pelaksanaan hari terhitung dari telah terjadinya Force Majeure tersebut. FM boleh menyetujui Perubahan Harga sebagai Akibat Force Majeure dalam menyiapkan Addendum Perjanjian jika diperlukan dengan konsultasi terinci bersma FM dan TAMK. 3.6 Bila terjadi Perbedaan Pendapat antara OMS dan Supplier maka hal ini harus segera dibahas dengan TAMK. Penyelesaian Masalah akan diputuskan setelah dibahas dalam rapat dua mingguan di tingkat kabupaten dengan mempertimbangkan perjanjian dan kenyataan di lapangan. Bila rapat memutuskan bahwa ada Penambahan Biaya yang wajar, karena Perubahan Spesifikasi, maka Addendum Kontrak harus dibuat. 3.7 Supplier akan mendapat sanksi apabila melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat, melalui surat tertulis dari OMS ditembuskan ke FM dan TAMK 3.8 Bila Supplier dianggap melanggar maka pembayaran kepada Supplier akan ditunda sampai sebab kelalaian telah diperbaiki dan diterima oleh OMS, sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian. 3.9 Bila dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima peringatan tertulis, Supplier masih belum mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelalaian, maka OMS mengajukan pembatalan Perjanjian dan Menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan Pengadaan tersebut setelah dilakukan pembahasan dalam rapat dua mingguan di kabupaten. 3.10 Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan Penilaian Pekerjaan oleh atau FM sebagaimana disebut dalam Perjanjian atau Addendum (bila ada). 3.11 Laporan oleh Supplier: a) Tiap Minggu tentang Peralatan. b) Tiap Minggu tentang Kemajuan Pengadaan.

Lampiran 7

Halaman 14


SURAT PENAWARAN PENGADAAN (Format 7.6) Kepada Yth :

Tim Pengelola Kegiatan ………………………………………. Desa …………………………………………………………………… Kecamatan …………………………………………………………. Kabupaten …………………………………………………………..

1. Setelah mengikuti Undangan Pelelangan termasuk Penjelasan kepada Supplier dan Persyaratan Umum (terlampir), kami bermaksud mengajukan Penawaran seperti yang tercantum dalam tabel ini : No.

Nama / Jenis Barang

Volume

Harga Satuan

Total Harga

Keterangan / Jadwal Pengiriman

1

2

3

4

5=3x4

6

Total

Total Harga Penawaran Rp. ………………….., Terbilang …………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… Jadwal Pelaksanaan Terlampir. 2. Kami akan memulai Pengadan Bahan / Barang tersebut pada saat menanda tangani perjanjian ini dan akan menyerahkan Bahan / Barang yang disebutkan dalam Perjanjian sesuai dengan Periode Waktu sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pelelangan. 3. Penawaran ini berlaku salama satu bulan. Tanggal

: __________________________________________________

Nama Supplier : __________________________________________________ Alamat Supplier : __________________________________________________ __________________________________________________ Tanda tangan : __________________________________________________

Lampiran 7

Halaman 15


SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA (Format 7.7) Pada hari ini ………………….,

tanggal …..…, bulan …………………………….tahun …………

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : ……………………………………… Alamat

: ………………………………………

Jabatan : Ketua OMS Desa

: ……………………, Kecamatan : ……………………, Kabupaten : ………………

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa I, Desa …………………………. tanggal …..…, bulan …………………………….tahun ………… Selanjutnya disebut Pihak Pertama. II.

Nama

: ……………………………………….

Jabatan : ………………………………………. Alamat

: ……………………………………….

Selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama telah Sepakat mengikat Perjanjian Sewa - Menyewa dengan Pihak Kedua, dimana Pihak Pertama menyewa kepada Pihak Kedua. Uraian alat yang disewa adalah sebagai berikut : No.

Nama Alat

Lama Penyewaan

1. 2. 3.

Lampiran 7

Halaman 16

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Lampiran Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa diatur dalam Pasal - pasal berikut ini : Pasal 1 Jangka Waktu 1. Jangka Waktu Sewa - Menyewa adalah Selama yang tercantum di atas berlaku sejak ditanda tanganinya perjanjian ini. 2. Bila di kemudian hari ternyata terjadi Perubahan Jangka Waktu Penyewaan, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan mengadakan Kesepakatan untuk merubah Jangka Waktu Sewa - Menyewa sebagaimana tercantum dalam Pasal ayat 1 di atas. Pasal 2 Biaya 1. Biaya Sewa yang telah disepakati oleh Kedua Belah Pihak adalah sebesar Rp. ………………………… (dengan huruf ……………………………………………………….). 2. Biaya Sewa - Menyewa mengikat, kecuali bila terjadi Penambahan atau Pengurangan Jangka Waktu Sewa - Menyewa. Pasal 3 Hak dan Kewajiban 1. Pihak Pertama berhak menerima Barang dalam Keadaan Baik / Layak Jalan, dan berkewajiban memenuhi Pembayaran yang telah disepakati. 2. Pihak Kedua berhak menerima Pembayaran sesuai dengan pasal 2 Surat Perjanjian ini atau telah disepakati dan berkewajiban menjaga serta merawat barang / alat selama dalam penyewaan sehingga tidak merugikan pihak pertama. Pasal 4 Tanggung jawab 1. Pihak Kedua akan bertanggung jawab bahwa keadaan barang yang disewakan dalam keadaan Baik, serta bertanggung jawab atas Kelancaran Pekerjaan. 2. Bilamana terjadi Kerusakan Barang pada masa penyewaan, maka Pihak Kedua akan memperbaiki Kerusakan Barang dengan Biaya dari Pihak Kedua. 3. Bila pada Masa Penyewaan terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Pertama sedemikian rupa sehingga memerlukan perbaikan kerusakan, maka Pihak Pertama akan mengeluarkan Biaya Perbaikan maksimal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pasal 5 Sistem Pembayaran dan Biaya Operasional 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, pembayaran dilakukan dengan perincian sebagai berikut : a. …………………………………………………………………………………………… Lampiran 7

Halaman 17

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Lampiran Pedoman Pelaksanaan b. …………………………………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………………………………… d. …………………………………………………………………………………………… 2. Pihak Pertama akan menanggung biaya operasional dari barang / alat yang disewa, misalnya biaya bahan bakar. Pasal 6 Perbedaan Pendapat 1. Bilamana dalam Jangka Waktu Sewa - Menyewa terjadi perbedaan pendapat atau ketidak sepakat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan ditempuh cara Musyawarah untuk menyelesaikannya yang dihadiri oleh FM. 2. Bila Penyelesaian secara Musyawarah Pertama tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan diminta KMK dan Pokja Kecamatan sebagai penengah untuk memutuskan jalan keluarnya, selanjutnya keputusan tersebut mengikat. Dengan ditanda tanganinya Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mematuhi pasal - pasal tersebut di atas. Surat perjanjian ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(nama terang) Ketua OMS

(nama terang) Pemberi Sewa Mengetahui, Saksi I

(nama terang) Fasilitator Masyarakat

Lampiran 7

(nama terang) Kader Desa

Halaman 18


CONTOH AMANDEMEN (Format 7.8)

AMANDEMEN Ke ____ Nomor :_________________________ Tanggal __________

atas

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3) PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) Tahun _______ DESA__________________KEC____________ KAB_____________________PROVINSI ____________________ Nomor : _______________________ Tanggal ________________

ANTARA SATKER PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN__________

DENGAN

OMS DESA __________

Lampiran 7

Halaman 19

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Lampiran Pedoman Pelaksanaan AMANDEMEN Ke ___ Nomor : ____________________ Tanggal _____________ Pada hari ini _______ tangan dibawah ini : Nama Jabatan Alamat

tanggal _______ bulan _______ tahun ______, kami yang bertanda : : Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kabupaten :

Bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten_______ , selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Nama : Jabatan : OMS Desa ________ Alamat : Bertindak untuk dan atas nama masyarakat desa ________, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan : a. Laporan realisasi pelaksanaan di lapangan b. Surat permohonan oleh OMS Nomor ……………tentang………………… c. Berita Acara Pembahasan bersepakat untuk membuat perjanjian pekerjaan tambah kurang (Amandemen ke ____) yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor ________, tanggal ____ bulan _____ tahun______ tersebut di atas dengan perubahan sebagai berikut : 1. 2. 3. (menjelaskan perubahan-perubahannya) Demikian Amandemen No.___ ini dibuat atas persetujuan kedua belah pihak PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Ketua OMS Desa _________

PPK Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten ________

______________________

______________________ NIP. :

Lampiran 7

Halaman 20


LAMPIRAN 8


PETUNJUK PENGISIAN CATATAN HARIAN KEGIATAN (FORMAT 8.1) Catatan Harian Kegiatan ini diisi oleh OMS setiap harinya, untuk menunjukkan Progress Kegiatan dan membantu Proses Pemantauan dari hari kehari. Dalam Catatan Harian ini terdapat Uraian Pekerjaan, Rencana Kerja untuk hari ini, Realisasinya, Realisasi Kumulatif, Jumlah HOK (Kontrol Absensi), Kondisi Cuaca, dan Catatan / Keterangan lain. 1. Tuliskan Nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten tempat OMS bekerja. 2. Tuliskan Jenis Kegiatan, Masa Kerja, Tanggal Kerja (tanggal hari ini), Nama Pelaksana dan Nama Pendamping di atas Tabel. 3. Kolom 2 (Uraian Pekerjaan); mohon diuraikan jenis pekerjaan yang akan dan telah dilakukan hari ini. 4. Kolom 3 - 4 (Rencana); mohon dicantumkan Rencana Kegiatan untuk hari ini dalam Volume dan Satuannya. 5. Kolom 5 - 6 (Realisasi Hari Ini); setelah merujuk pada Rencana, mohon dituliskan Realisasi dari Perencanaan hari ini dalam Volume dan Satuan. Dari sini akan terlihat Progress / Prestasi pekerjaan. 6. Kolom 7 - 8 (Realisasi Kumulatif); merupakan Perhitungan Kumulatif dari hari - hari sebelumnya. 7. Kolom 9 - 11 (Jumlah HOK); mohon dituliskan Jumlah HOK pada hari ini, sesuai dengan Jabatan dan Porsi Pekerjaannya (pekerja / tukang / mandor). 8. Kolom 12 (Cuaca); dicantumkan Kondisi Cuaca pada hari ini, berguna untuk memantau apakah Pelaksanaan terganggu oleh cuaca. 9. Kolom 13 (Catatan); dicantumkan beberapa Catatan apabila perlu. Catatan Harian kegiatan ini dibuat oleh OMS, dengan diperiksa oleh KPP dan diketahui oleh KD, dan disimpan sebagai arsip dalam sebuah buku administrasi OMS, dan menjadi alat bantu untuk menyusun laporan - laporan selanjutnya.

Lampiran 8

Halaman 1


Catatan Harian Kegiatan (Format 8.1) PPIP Tahun 2011 Desa / Kec. / Kab. / Provinsi Jenis Kegiatan Masa Kerja No. 1

Uraian Pekerjaan 2

Mengetahui :

(KD)

Lampiran 8

: : : :

Rencana Satuan Volume 3 4

Tanggal Kerja : Pelaksana :: Pendamping : Realisasi Hari ini Satuan Volume 5 6

Realisasi Kumulatif Satuan Volume 7 8

Diperiksa Oleh :

(KPP)

Pekerja 9

Jumlah HOK Mdr/Kk Tukang 11 10

Cuaca

Catatan

12

13

Dibuat Oleh :

(OMS)

Halaman 2


Petunjuk Pengisian Daftar Hadir Pekerja Harian Dan Penerimaan Insentif (Format 8.2) Formulir ini diisi oleh Ketua OMS bekerja sama dengan mandor dan ditandatangani oleh bendahara mengenai Jumlah Penerimaan Insentif, dan oleh karenanya berkaitan dengan Daftar Hadir Pekerja Harian. Formulir ini menjelaskan tentang Daftar Hadir Pekerja Harian di Tingkat Desa dan Jumlah Insentif yang harus diberikan per kurun waktu tertentu. Keterangan singkatan: HOK : Hari Orang Kerja Pk : Pekerja Tk : Tukang Kk/Md : Kepala Kelompok/Mandor 1. Tuliskan Nama Desa / Kecamatan, Jenis Kegiatan / Jenis Prasarana, Lokasi Kegiatan, Tanggal Kerja (tgl ... s/d tgl ...), dan Masa Kerja (... hari). 2. Insentif untuk masing-masing pekerja / tukang / mandor; mohon dituliskan Jumlah Insentif untuk masing - masing pekerja dihitung dari posisi klasifikasinya, yang dapat digunakan sebagai Dasar Perhitungan Jumlah Insentif. 3. Nama, Kategori, Asal, HOK diisi dengan mencantumkan tanda (√) pada masing masing kolom yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi sebenar - benarnya. 4. Jumlah HOK merupakan Penjumlahan hari di mana pekerja / tukang / mandor bekerja. 5. Jumlah Insentif (Rp) merupakan Perhitungan dari Jumlah HOK dikalikan dengan Insentif untuk 1 tenaga kerja. 6. Tanggal Pembayaran; mohon dituliskan Tanggal Pembayaran Insentif bagi masing - masing pekerja. Contoh : Kategori Asal

No.

1.

Nama

Sutanti

Lampiran 8

Hari Orang Kerja(HOK) Menurut Tanggal

Jumlah HOK dl Kk L P P T Kk/ lr d P / ds k k Md Tk s k M 1 2 3 4 5 6 7 d 5 √ √ √ √ √ √ √ √

Jumlah Insentif (Rp)

Halaman 3


DAFTAR HADIR PEKERJA HARIAN DAN PENERIMAAN INSENTIF (Format 8.2) Desa / Kecamatan : ______________________ Jenis Kegiatan : ______________________

Lokasi Kegiatan : ______________________ Tanggal Kerja : ______________________ Masa Kerja : ______________________

Kategori

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Insentif untuk 1 (satu) HOK Pekerja : _____________________ Insentif untuk 1 (satu) HOK Tukang : _____________________ Insentif untuk 1 (satu) HOK Kep. Kelompok / Mandor : ____________________

Jumlah HOK Jumlah Tanda tangan / Kk Nama Insentif Cap Jempol Kk Pk Tk / (Rp) Tangan Kiri Pk Tk / Md 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 14 151617181920 21 2223 24 2526 27 28 29 30 Md 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah : Jumlah : Hari Orang Kerja (HOK) Menurut Tanggal

Tanggal Pembayaran : ...................................... 2011 FM

KPP

Bendahara

Ketua OMS

(.......................................) (..............................................) (...................................................) (...........................................) Lampiran 8

Halaman 4


CATATAN HARIAN PENGGUNAAN MATERIAL (Format 8.3) : Rural Infrastructure Support - PNPM Mandiri II Tahun : Desa / Kec. / Kab. / Propinsi : Jenis Kegiatan : Masa Kerja

No.

Tanggal

Uraian Material

Sumber Dana RIS-PNPM Swadaya (Rp) (Rp)

Stok Material Material Material Masuk Keluar Vol. Sat. Vol. Sat. Vol. Sat.

KD

(…………………..………………..) (………………………...…...………..) Lampiran 8

Catatan

Paraf Pengambil Penanggung Material Jawab Stok

Dibuat Oleh :

Diperiksa Oleh :

Disetujui Oleh :

FM

: No. Kontrak : Lokasi Kerja : Pelaksana

KPP

OMS

(……………..………………..)

(………………………………….…………………..) Halaman 5


PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MINGGUAN PRESTASI KEMAJUAN PELAKSANAAN (Format 8.4) Formulir ini dibuat oleh OMS, selaku Pelaksana, dibuat tiap satu minggu Pelaksanaan terhitung dari mulainya Pelaksanaan. Formulir ini merupakan Rekap dari Catatan Kegiatan Harian, yang harus diisi oleh OMS setiap hari. Laporan ini diperiksa oleh KPP, selaku Pengawas dari Masyarakat, dan harus diketahui oleh KD, selaku Konsultan Pendamping. Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut : 1. Kolom Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan, Jumlah Harga, dan Bobot diisi sesuai Urutan Pekerjaan, seperti yang dimuat dalam Formulir Rencana Jadual Pelaksanaan. 2. Kolom Hasil Pekerjaan, terdiri dari 4 sub kolom, − − − −

Minggu Lalu, diisi sesuai dengan bobot kemajuan yang sudah dicapai minggu lalu; Minggu Ini, diisi sesuai dengan bobot kemajuan yang sudah dicapai minggu ini; Jumlah, merupakan hasil penjumlahan bobot kemajuan minggu lalu dengan minggu ini; Sisa, merupakan hasil pengurangan dari nilai kolom Bobot dengan sub kolom jumlah

3. Kolom Prosentase Kemajuan Tiap Pekerjaan adalah Nilai Prosentase yang didapat dari nilai sub kolom jumlah dibagi nilai kolom Bobot dikalikan 100%; 4. Kolom Prosentase Terhadap Seluruh Pekerjaan adalah Nilai Kolom Prosentase Kemajuan Tiap Pekerjaan dikalikan Nilai Jumlah Harga dibagi Total Jumlah Harga dikalikan 100%. 5. Prestasi Rencana diisi sesuai dengan Nilai Bobot Rencana pada minggu tersebut yang diajukan dalam Rencana Jadual Pelaksanaan. 6. Deviasi Rencana adalah Nilai Total Jumlah Bobot Terlaksana pada minggu tersebut dikurangi Nilai Prestasi Rencana, bila nilainya minus berarti Pelaksanaan mengalami Keterlambatan dari Rencana.

Lampiran 8

Halaman 6


REKAPITULASI MINGGUAN KEMAJUAN PELAKSANAAN MINGGUAN (Format 8.4) Rural Infrastructure Support - PNPM Mandiri II Tahun Desa / Kec. / Kab./ Propinsi

Uraian No. Kegiatan

Volume

Satuan

: :

Jenis Kegiatan Masa Kerja

: :

Harga Jmlh Prosentase Bobot Hasil Pekerjaan Satuan Harga Kemajuan Tiap Pekerjaan (Rp) (Rp) (%) Mg Lalu Mg Ini Jmlh Sisa

Prosentase Kemajuan Thd Seluruh Pekerjaan

Jumlah Prestasi Rencana Deviasi Prestasi Verifikasi Oleh TAMK

Diperiksa Oleh : FM

Disetujui Oleh : KPP

Dibuat Oleh : OMS

(…………………………….)

(…………………………….)

(…………………………….)

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

(…………………………….) Nama Jelas

Lampiran 8

Halaman 7


LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN BULANAN (Format 8.5) Rural Infrastructure Support - PNPM Mandiri II Tahun Desa / Kec. / Kab. / Propinsi

No.

Uraian Kegiatan

Volume

Satuan

Harga Satuan (Rp)

: :


Jumlah Harga (Rp)

Bobot (%)

Hasil Pekerjaan Bln Lalu

Bln Ini Jmlh

Sisa

: :

Prosentase Kemajuan Tiap Pekerjaan

Prosentase Kemajuan Thd Seluruh Pekerjaan

Jumlah Prestasi Rencana Deviasi Prestasi Verifikasi Oleh TAMK

Diperiksa Oleh : FM

Disetujui Oleh : KPP

Dibuat Oleh : OMS

(…………………………….)

(…………………………….)

(…………………………….)

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

(…………………………….) Nama Jelas

Lampiran 8

Halaman 8


LAPORAN MASALAH YANG DIHADAPI TINGKAT DESA (Format 8.6) Bulan : Provinsi : Kabupaten

No.

:

Kendala dan Masalah

Kecamatan

:

Desa

:

Upaya yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah

Bantuan yang diharapkan Dalam Penyelesaian Masalah

Tanggal : ................................ 2011

(_______________________) Ketua OMS Lampiran 8

(______________________) Kader Desa Halaman 9


REKAPITULASI PERMASALAHAN TINGKAT KECAMATAN (Format 8.7) Provinsi Kabupaten Kecamatan

No.

: : :

Desa

Masalah

Jenis / Derajad

NB: Status masalah diisi : Belum selesai / Proses / Selesai

Penyelesaian Masalah

Tgl. Informasi Status Masuk / Tanggal Masalah Penanganan

Tanggal : .................................. 2011 (__________________) Fasilitator Masyarakat

Lampiran 8

Halaman 10


REKAPITULASI MASALAH DAN TINDAK LANJUT TINGKAT KABUPATEN (Format 8.8) Provinsi Kabupaten

No.

: :

Kecamatan

Desa

Masalah

Jenis / Derajat

Penyelesaian Masalah

Tgl. Informasi Masuk / Tanggal Penanganan

Status Masalah

NB : Status masalah diisi : Belum Selesai / Proses / Selesai Tanggal : ………………………….. 2011

(___________________________) Tim Ahli Manajemen Kabupaten

Lampiran 8

Halaman 11


PETUNJUK PENGISIAN BUKU KAS UMUM (BKU) (Format 8.9) Formulir ini dibuat oleh OMS – selaku Pelaksana dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana di Tingkat Desa – sebagai Acuan Penilaian Ketertiban Administrasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Proyek. Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut : 1. Periode Penggunaan Dana : Tahap (I/II/III). Tahap I, II dan III dipilih sesuai dengan Pentahapan Penerimaan atau Pencairan Dana yang meliputi Tahap I (40% atau Rp 100 juta), Tahap II (30% atau Rp 75 juta) dan Tahap III (30% atau Rp 75 juta). Periode (....... s/d ..... ) diisi berdasarkan Tanggal Mulai dan Akhir Pencatatan Buku Kas Umum untuk setiap Tahapannya. 2. Kolom No, diisi dengan Urutan Nomor Pencatatan Penerimaan atau Pengeluaran Dana. 3. Kolom Tanggal, diisi dengan Tanggal terjadinya Penerimaan atau Pengeluaran, yang dicatat secara berurutan. 4. Kolom Sumber Penerimaan, diisi dengan Sumber Dana. 5. Kolom Jumlah Penerimaan, diisi dengan Jumlah Dana yang diterima, sesuai dengan Sumber Penerimaannya. 6. Kolom Pengeluaran meliputi Nama/Jenis Pekerjaan, Kategori/Jenis Pengeluaran dan Jumlah Pengeluaran. 7. Kolom Jenis Pekerjaan, diisi bila Pekerjaan yang dilaksanakan didesa meliputi lebih dari satu jenis pekerjaan (misalnya : jalan dan irigasi). 8. Kolom Kategori/Jenis Pengeluaran. Kategori Pengeluaran diisi dengan Jenis Kategori dari Pengeluaran, yang meliputi : Bahan, Alat, Upah dan Biaya Operasional. Jenis Pengeluaran diisi dengan Jenis Pengeluaran untuk setiap Kategorinya, misalnya untuk Kategori Bahan (misal : pasir 30 M3), alat (cangkul: 2 buah). 9. Kolom No. Bukti, diisi dengan No. Bukti dari Pengeluaran Dana. Bukti - bukti Pengeluaran yang berupa Kuitansi dan / atau Nota diberi No. Urut sesuai dengan Urutan Tanggalnya. Nilai Pengeluaran yang dicatat dalam Buku Kas Umum harus sama jumlahnya dengan yang tercatat didalam Bukti - bukti Pengeluarannya. 10. Kolom Jumlah Pengeluaran, diisi dengan Jumlah Pengeluaran sesuai dengan bukti Pengeluarannya.

Lampiran 8

Halaman 12


PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN 2011 BUKU KAS UMUM (BKU) (Format 8.9) Periode Penggunaan Dana : Tahap I / II / III (…………… s/d ……………) Tahun Anggaran Desa / Kec. / Kab.

NO.

TANGGAL

; ……………………………………. ; ………… / …………… / …………

PENERIMAAN Sumber Penerimaan

Jumlah Penerimaan

Lampiran 8

Bank / Nomor Rekening Penandatangan Buku Bank / Rek.

: ……. / …………. : …………………..

PENGELUARAN Jumlah Nama Pekerjaan Kategori / Jenis Pengeluaran

No, Bukti

Jumlah

Jumlah Pengeluaran

Halaman 13


PAPAN INFORMASI Jumlah Dana Bantuan - Pembangunan Infrastruktur - Operasional dan perencanaan

Organisasi OMS Ketua : Bendahara : Anggota : Kader Desa

: Rp. 250 juta : Rp. 245 juta : Rp. 5 juta

Organisasi KPP Ketua : Bendahara : Anggota :

:

Jenis Infrastruktur

Volume

Jumlah Dana

1. 2. Total Jenis Material 1. Batu 2. Pasir 3. Semen Diisi material yg bervolume besar Total

Lampiran 8

Volume

Harga

Total

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Tenaga Kerja 1. Tukang 2. Pekerja Total

Jumlah

Upah

Total

PROGRES : Pencairan dana Tahap I : Rp. 100 juta pada tanggal....... Pencairan dana Tahap II : Rp. 75 juta pada tanggal....... Pencairan dana Tahap III : Rp. 75 juta pada tanggal....... FOTO-FOTO PELAKSANAAN

Halaman 14


PETUNJUK PENGISIAN BUKU BIMBINGAN (Format 8.10) Buku Bimbingan ini diisi oleh Fasilitator, Tenaga Ahli Konsultan dan Satker/TPK sebagai bentuk pembinaan kepada OMS yang membantu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan. Buku Bimbingan ini diperlukan sebagai sarana untuk membimbing dan memberikan saran dan rekomendasi bagi pelaksanaan PPIP Tahun 2011 khususnya di tingkat desa. Di awal tabel dituliskan Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, Jenis Kegiatan, Masa Kerja, dan nama Pelaksana. Karena tujuannya adalah juga untuk sarana berkomunikasi antara pendamping dan pelaksana, maka yang perlu dicantumkan adalah nama pelaku/pendamping, jabatan pelaku/pendamping, saran dan dilengkapi dengan paraf.

Lampiran 8

Halaman 15


Buku Bimbingan (Format 8.10) PPIP Tahun

: 2011

Desa /Kecamatan

:


Kabupaten / Provinsi

:

Pelaksana

No.

Hari / Tanggal

Lampiran 8

Nama Pendamping/Pembina

Jabatan

: : :

Saran dan Rekomendasi

Paraf

Halaman 16


BUKU TAMU (Format 8.11) PPIP Tahun

: 2011

Desa /Kecamatan

:


Kabupaten / Propinsi

:

Pelaksana

No.

Hari / Tanggal

Lampiran 8

Nama

Jabatan

: : :

Kesan dan Saran

Tanda Tangan

Halaman 17


LAMPIRAN 9


CATATAN HARIAN FASILITATOR TEKNIK (FORMAT 9.1) Nama Fasilitator Teknik : Hari/Tanggal

: URAIAN

LOKASI

Aktifitas :

Tujuan :

Sasaran :

Hasil :

Permasalahan :

Tindak Lanjut :


(……………...) Nama Jelas

Lampiran 9

Diketahui Oleh Ketua OMS


Dibuat Oleh Fasilitator Teknik


Halaman 1


CATATAN HARIAN FASILITATOR PEMBERDAYAAN (FORMAT 9.2) Nama Fasilitator Pemberdayaan

:

Hari/Tanggal

: URAIAN

LOKASI

Aktifitas :

Tujuan :

Sasaran :

Hasil :

Permasalahan :

Tindak Lanjut :


Diketahui Oleh Ketua OMS

(……………...)

(……………...)

Nama Jelas

Lampiran 9

Nama Jelas

Dibuat Oleh Fasilitator Pemberdayaan


Halaman 2


Monitoring Persiapan dan Perencanaan Tingkat Desa Format 9.3

Tahapan

Desa Sasaran

Kegiatan

(nama desa).

(nama desa).

(nama desa).

Tgl. Sosialiasi Persiapan Tgl. Rembug Persiapan Tgl. Musyawarah Desa I Tgl. Identifikasi Permasalahan Tgl. Musyawarah Desa II Tgl. Penyusunan UPD Tgl. Penyusunan RKM Perencanaan

Tgl. Verifikasi RKM Tgl. Gambar Desain Tgl. Penyusunan RAB Tgl. Verifikasi DED & RAB Tgl. Musyawarah Desa III Jumlah Dana O & M

Verifikasi TAMK

..........................., tanggal...................................2011 Dibuat Oleh : Fasilitator Teknik Fasilitator Pemberdayaan ( Nama )

( Nama ) Lampiran 9

( Nama ) Halaman 3


Format 9.4 Monitoring Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tingkat Desa Kegiatan

Nama Desa Sasaran

Uraian

1

2

3

Jumlah Undangan Sosialisasi

Jumlah Total Peserta Jumlah Peserta Perempuan Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir Jumlah Undangan

Musyawarah Desa I


Musyawarah Desa II


Musyawarah Desa III

Jumlah Total Peserta Jumlah Peserta Perempuan Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir ..........................., tanggal...................................2011

Verifikasi TAMK

Mengetahui: Ketua OMS

( Nama )

( Nama )

Lampiran 9

Dibuat Oleh : Fasilitator Teknik Fasilitator Pemberdayaan ( Nama )

( Nama )

Halaman 4


Monitoring Pelaksanaan Fisik Tingkat Desa

Format 9.5 Desa Sasaran Kegiatan

Uraian

(nama desa).

(nama desa).

(nama desa).

..............m2 ...............

..............m2 ...............

..............m2 ..............

............unit .............m’

............unit .............m’

............unit .............m’

.............m’ ............ unit

.............m’ ............ unit

.............m’ ............ unit

............unit

............unit

............unit

Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Jangka Waktu Kontrak Tanggal SPMK

Kontrak

Volume Jenis Infrastruktur Terkontrak : 1. Transportasi a. jalan (pjg x lbr) b. ....................... 2. Irigasi a. bendung b. Saluran 3. Air Minum a. perpipaan b. Sumur c. ............. 4. Sanitasi a. MCK b. ........... Tgl. Pengajuan Pencairan oleh OMS Tgl. Pengajuan SPM

Pencairan Dana Tahap I

Pencairan Dana Tahap II

Tgl. Penerbitan SP2D Tgl Dana Masuk Rekening OMS Tgl. Dimulai Pelaksanaan Fisik Tgl. Pengajuan Pencairan oleh OMS Tgl. Pengajuan SPM Tgl. Penerbitan SP2D

Lampiran 9

Halaman 5


Tgl Dana Masuk Rekening OMS Tgl. Dimulai Pelaksanaan Fisik Progres Fisik (%) Tgl. Pengajuan Pencairan oleh OMS Tgl. Pengajuan SPM Pencairan Dana Tahap III

Tgl. Penerbitan SP2D Tgl Dana Masuk Rekening OMS Tgl. Dimulai Pelaksanaan Fisik Progres Fisik (%) ..........................., tanggal...................................2011

Verifikasi TAMK


( Nama )

( Nama )

Lampiran 9

Dibuat Oleh : Fasilitator Teknik Fasilitator Pemberdayaan

( Nama )

( Nama )

Halaman 6


Monitoring Swadaya Masyarakat Tingkat Desa Format 9.6 Jenis Swadaya

Desa

Uraian

(nama desa)

(nama desa)

(nama desa)

Jenis lahan Lahan

Luas lahan (m2) Harga Lahan/m2 Total Swadaya (Rp) Jenis lahan

Material

Luas lahan Harga Lahan Total swadaya (Rp) Jumlah Tenaga Kerja Jumlah hari kerja

Tenaga Kerja

Jumlah HOK Upah Kerja Total swadaya (Rp).

Lain-lain

TOTAL SWADAYA PER DESA (Rp) ..........................., tanggal...................................2011 Verifikasi TAMK


( Nama )

( Nama )

Lampiran 9

Dibuat Oleh : Fasilitator Teknik Fasilitator Pemberdayaan

( Nama )

( Nama ) Halaman 7


PETUNJUK PENGISIAN PARTISIPASI MASYARAKAT (Format 9.7) Formulir ini diisi oleh Fasilitator Masyarakat setiap bulannya. Formulir ini menjelaskan tentang Partisipasi Masyarakat di dalam PPIP Tahun 2011. 1. Tuliskan Nama anda, Tanggal pengisian, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. 2. Tanggal Pelaksanaan Kegiatan – Isilah Tanggal Pelaksanaan Kegiatan. Jika Kegiatan membutuhkan Waktu beberapa lama, mohon tuliskan Jangka Waktu Kegiatan tersebut, contoh : 4 - 20 Juni, 2010. 3. Jumlah orang yang berperan Aktif di setiap Kegiatan – Daftar Hadir, tulislah berapa orang yang hadir pada setiap Kegiatan, jumlah Laki - laki, Perempuan dan Orang Miskin. 4. Kualitas Partisipasi – Tabel sesi pertama akan menunjukkan Kualitas Partisipasi Masyarakat pada setiap Kegiatan. • Partisipasi Sangat Aktif (SA)

− Semua atau sebagian besar peserta (lebih dari 70%) turut terlibat dalam Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan. − Setiap orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya dan berperan sangat aktif. Semua orang dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan. −

Dalam setiap Pertemuan, mereka mengajukan pertanyaan dan merasa tertarik serta antusias dengan program ini.

− Kelompok Perempuan dan Orang Miskin berpartisipasi Sangat Aktif dalam setiap Tahapan.

• Partisipasi Aktif (A)

− Lebih dari separuh (51-70%) warga desa turut terlibat dalam Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan. − Setiap orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya dan berperan aktif. Hampir semua orang dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan.

• Partisipasi Rata-rata (Rt)

− Partisipasi masih terbatas pada sedikit orang atau pada beberapa elit desa saja. − Hanya sebagian kecil orang atau beberapa elit saja yang terlibat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan. − Hanya ada beberapa orang yang merasa bebas untuk mengungkapkan pendapatnya dan berperan aktif. Proses pengambilan keputusan didominasi oleh para elit desa atau hanya melibatkan beberapa orang saja. − Hanya sedikit perempuan dan orang miskin yang ikut berpartisipasi.

• Partisipasi Rendah (Rd)

− Partisipasi terbatas hanya pada satu atau dua elit desa yang mempunyai pengaruh. Tidak satupun warga desa yang merasa bebas untuk mengemukakan pendapatnya dan berperan aktif. Satu atau dua orang / elit desa yang membuat keputusan. − Kelompok perempuan dan orang miskin sulit berpartisipasi dalam Tahap Perencanaan dan Pengambilan Keputusan.

5. Komentar Umum – Mohon dituliskan seluruh maupun beberapa komentar umum dari setiap aktifitas.

Lampiran 9

Halaman 8


PEMANTAUAN PARTISIPASI MASYARAKAT (Format 9.7) Nama Fasilitator : …………………… Tanggal : ……………… Provinsi : ……..…………… Kabupaten : ………………… Kecamatan : ……………… Tanggal Pelaksanaan

Kegiatan

Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Jumlah Laki-Laki Perempuan

Kualitas Partisipasi *)

Musyawarah Desa I

SA

A

Rt

Rd

Identifikasi Permasalahan

SA

A

Rt

Rd

Musyawarah Desa II

SA

A

Rt

Rd

Penyusunan PJM Perdesaan

SA

A

Rt

Rd

Musyawarah Desa III

SA

A

Rt

Rd

Pelaksanaan Kegiatan (Tenaga kerja, pengadaan bahan dan material)

SA

A

Rt

Rd

Musyawarah Desa IV

SA

A

Rt

Rd

Pelestarian (Jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian)

SA

A

Rt

Rd

Mengetahui: *) Isi dengan tanda silang

Lampiran 4

Komentar Umum

Dibuat Oleh :

Ketua OMS

Fasilitator Teknik

Fasilitator Pemberdayaan

( Nama )

( Nama )

( Nama )

Halaman 9


Monitoring Penyelesaian Kegiatan Tingkat Desa

Format 9.8 Desa

Uraian Kegiatan

(nama desa) (nama desa) (nama desa)

Tgl. Pembuatan

LP2K

Tgl. Verifikasi Tgl. Pembuatan

RKB


SP2K


BASPK

Tgl. Verifikasi Jumlah Undangan Tgl. Musyawarah Desa IV

Musyawarah Desa Jumlah Total Peserta IV Jumlah Peserta Perempuan Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir Serah Terima Infarstruktur Dokumen Penyelesaian/Lap. Akhir OMS

Tgl. Serah terima ke Satker Tgl. Serah Terima Ke Masyarakat Tgl. Penyusunan Tgl. Penyerahan ke Satker ..........................., tanggal...................................2011


Dibuat Oleh : Fasilitator Teknik Fasilitator Pemberdayaan ( Nama )

( Nama ) Lampiran 4

( Nama ) Halaman 10


Format 9.9 Laporan Pendahuluan (Laporan bulan ke-1) Desa dampingan : I. Desa 1 ……………..Kecamatan…………………….Kabupaten…………………. II. Desa 2 ………………Kecamatan…………………….Kabupaten…………………. III. Desa 3 ………………Kecamatan…………………….Kabupaten…………………. I.

Pelaksanaan Pendampingan Desa 1 Pendahuluan Penjelasan pemahaman fasilitator terhadap PPIP

a. b. c. d. e.

Profil Desa Letak geografis desa Aksesibilitas menuju desa Data Kependukan Data Potensi Desa (Ekonomi, Sosial, Budaya) Permasalahan Umum (Ekonomi, Sosial, Budaya)

Rencana Pelaksanaan Kegiatan a. Jadwal kegiatan di tingkat desa b. Target penyelesaian kegiatan di tingkat desa Pendampingan Pelaksanaan a. Progres pelaksanaan kegiatan di tingkat desa s.d. bulan bersangkutan - Menjelaskan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan (progress tahapan yang telah dicapai harus dijelaskan dengan poin-poin seperti dibawah ini) b. koordinasi awal - Menjelaskan proses koordinasi awal dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya c. Sosialisasi - Menjelaskan proses yang terjadi dalam forum sosialisasi - Menjelaskan peran fasilitator dalam sosialisasi yang dilaksanakan - Menjelaskan peran masyarakat dalam sosialisasi terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan - Menjelaskan tentang Pakta Integritas - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya Lampiran 4

Halaman 11


d. Rembug persiapan - Menjelaskan aktifitas dalam melaksanakan rembug persiapan - Menjelaskan peran masyarakat terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya e. Musyawarah Desa I - Menjelaskan proses yang terjadi dalam pemilihan OMS dan KD - Menjelaskan peran fasilitator dalam Musdes I yang dilaksanakan - Menjelaskan peran masyarakat terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya f. Identifikasi Permasalahan - Menjelaskan aktifitas dalam melaksanakan identifikasi permasalahan - Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya g. Musyawarah Desa II - Menjelaskan proses pengusulan kegiatan - Menjelaskan proses yang terjadi dalam pemilihan jenis infrastruktur - Menjelaskan peran masyarakat dalam sosialisasi terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya h. Penyusunan PJM dan RKM - Menjelaskan aktifitas dalam penyusunan PJM dan RKM - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya i. Verifikasi PJM dan RKM - Menjelaskan mengenai proses verifikasi PJM dan RKM - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya j. Penyusunan Desain dan RAB - Menjelaskan mengenai proses penyusunan desain dan RAB - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya k. Pengawasan Pelaksanaan Fisik - Menjelaskan jenis pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan - Menjelaskan aktifitas fasilitator dalam pengawasan pelaksanaan fisik - Menjelaskan peran masyarakat dalam sosialisasi terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan - Menjelaskan tentang swadaya masyarakat - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya l. Penyelesaian Kegiatan - Menjelaskan dalam penyusunan dokumen penyelesaian - Menjelaskan manfaat dari infrastruktur terbangun m. Musyawarah Desa IV - Menjelaskan mengenai proses penyusunan desain dan RAB - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya Lampiran 4

Halaman 12


II.

Pelaksanaan Pendampingan Desa 2 - Outline laporan sama dengan di atas

III. Pelaksanaan Pendampingan Desa 3 - Outline laporan sama dengan di atas LAMPIRAN 1. Catatan Harian Fasilitator 2. Rencana Kerja Fasilitator 3. Format Monitoring 2 Mingguan 4. Dokumentasi

Dibuat oleh Fasilitator

( nama )

Lampiran 4

Halaman 13


Format 9.10 Laporan Bulanan (laporan bulan ke 2 dan dst) Desa dampingan : I. Desa 1 ……………..Kecamatan…………………….Kabupaten…………………. II. Desa 2 ………………Kecamatan…………………….Kabupaten…………………. III. Desa 3 ………………Kecamatan…………………….Kabupaten…………………. I.

Pelaksanaan Pendampingan Desa 1 1.1. Pendahuluan Penjelasan pemahaman fasilitator terhadap PPIP 1.2. Profil Desa a. Letak geografis desa b. Aksesibilitas menuju desa c. Data Kependukan d. Data Potensi Desa (Ekonomi, Sosial, Budaya) e. Permasalahan Umum (Ekonomi, Sosial, Budaya) 1.3. Review Jadwal Pelaksanaan Kegiatan a. Jadwal kegiatan di tingkat desa b. Review Jadwal Pelaksanaan (percepatan atau keterlambatan) c. Target penyelesaian kegiatan di tingkat desa Pendampingan Pelaksanaan a. Status capaian bulan lalu b. Progres pelaksanaan kegiatan di tingkat desa s.d. bulan bersangkutan - Menjelaskan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan (progress tahapan yang telah dicapai harus dijelaskan dengan poin-poin seperti dibawah ini) c. koordinasi awal - Menjelaskan proses koordinasi awal dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya d. Sosialisasi - Menjelaskan proses yang terjadi dalam forum sosialisasi - Menjelaskan peran fasilitator dalam sosialisasi yang dilaksanakan - Menjelaskan peran masyarakat dalam sosialisasi terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan

Lampiran 4

Halaman 14


-

Menjelaskan tentang Pakta Integritas Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya

e. Rembug persiapan - Menjelaskan aktifitas dalam melaksanakan rembug persiapan - Menjelaskan peran masyarakat terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya f. Musyawarah Desa I - Menjelaskan proses yang terjadi dalam pemilihan OMS dan KD - Menjelaskan peran fasilitator dalam Musdes I yang dilaksanakan - Menjelaskan peran masyarakat terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya g. Identifikasi Permasalahan - Menjelaskan aktifitas dalam melaksanakan identifikasi permasalahan - Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya h. Musyawarah Desa II - Menjelaskan proses pengusulan kegiatan - Menjelaskan proses yang terjadi dalam pemilihan jenis infrastruktur - Menjelaskan peran masyarakat dalam sosialisasi terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya i. Penyusunan PJM dan RKM - Menjelaskan aktifitas dalam penyusunan PJM dan RKM - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya j. Verifikasi PJM dan RKM - Menjelaskan mengenai proses verifikasi PJM dan RKM - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya k. Penyusunan Desain dan RAB - Menjelaskan mengenai proses penyusunan desain dan RAB - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya l. Pengawasan Pelaksanaan Fisik - Menjelaskan jenis pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan - Menjelaskan aktifitas fasilitator dalam pengawasan pelaksanaan fisik - Menjelaskan peran masyarakat dalam sosialisasi terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan - Menjelaskan tentang swadaya masyarakat - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya m. Penyelesaian Kegiatan - Menjelaskan dalam penyusunan dokumen penyelesaian - Menjelaskan manfaat dari infrastruktur terbangun Lampiran 4

Halaman 15


n. Musyawarah Desa IV - Menjelaskan mengenai proses penyusunan desain dan RAB - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjutnya 2. Pelaksanaan Pendampingan Desa 2 - Outline laporan sama dengan di atas 3. Pelaksanaan Pendampingan Desa 3 - Outline laporan sama dengan di atas LAMPIRAN 1. Catatan Harian Fasilitator 2. Rencana Kerja Fasilitator 3. Format Monitoring 2 Mingguan 4. Dokumentasi

Dibuat oleh Fasilitator

( nama )

Lampiran 4

Halaman 16


Monitoring Persiapan dan Perencanaan (Kabupaten) Format 9.11 Kabupaten Provinsi Jumlah desa

: : : Perencanaan

Persiapan No.

Desa

Sosialisasi

Rembug Persiapan

Musdes I

Identif. Permasalahan

Musdes II

Penyusunan UPD

Penyu Verifikasi Gambar sunan RKM Desain RKM

RAB

Musdes III

Biaya Pemeliharaan

………………………..,…………………..2011 Diketahui oleh : Satker Kabupaten ( Nama ) NIP. Lampiran 9

Dibuat oleh : TAMK (

Nama )

Halaman 17


Monitoring Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan (Kabupaten) Format 9.12 Kabupaten Provinsi Jumlah desa

: : : Musdes I

Sosialisasi No.

Desa

Jumlah Undangan

Peserta yang hadir Total

Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan

Musdes II


Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan

Musdes III

Peserta yang hadir Perempuan

Total

Kaum Miskin

Jumlah Undangan


Perempuan

………………………..,…………………..2011 Diketahui oleh : Satker Kabupaten ( Nama ) NIP.

Lampiran 9


Nama )

Halaman 18

Kaum Miskin


Monitoring Pelaksanaan Fisik (Kabupaten) Format 9.13 : : :

Kabupaten Provinsi Jumlah desa

Kontrak/SP3 No.

Tanggal Kontrak

Desa Nomor Kontrak

Tanggal mulai

Pencairan SPMK (nomor dan tgl)

Jenis Infrastruktur Tanggal berakhir

Infrastruktur

Volume

Dana

Tahap I (tgl. SPM)

Tahap II (tgl. SPM)

Tahap III (tgl. SPM)

Progres Fisik (%)


Lampiran 9


Nama )

Halaman 19


Monitoring Swadaya Masyarakat dan Penyelesaian Kegiatan (Kabupaten) Format 9.14 Kabupaten Provinsi Jumlah desa

: : : SWADAYA MASYARAKAT

No.

Desa

Lahan

Material

PASCA PELAKSANAAN

Tenaga Kerja

Dana

TOTAL

Infrastruktur Terbangun Musdes IV

Luas

Rp.

Volume

Rp

OH

Rp

Rp

Rp

Infrastruktur

Volume

Dana

Pembukaan Rekenin g KPP


Lampiran 9

Dibuat oleh : TAMK

(

Nama )

Halaman 20

Serah Terima


Monitoring Persiapan dan Perencanaan (Provinsi) Format 9.15 Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

: : : Perencanaan

Persiapan No.

Kabupaten

Kecamatan

Jumlah Desa

Sosialisasi

Rembug Persiapan

Musdes I

Identif. Permas alahan

Musdes II

Penyusunan UPD

Penyusunan RKM

Verifikasi RKM

Gambar Desain

RAB

Musdes III

Biaya Pemeliharaan


Lampiran 9

Dibuat oleh : TAMPr (

Nama )

Halaman 21


Monitoring Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan (Provinsi) Format 9.16 Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

: : : Musdes I

Sosialisasi No .

Kabupaten

Keca mata n

Juml ah Desa

Jumlah Undangan


Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan

Musdes II


Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan

Musdes III


Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan


Perempuan


Lampiran 9

Dibuat oleh : TAMPr (

Nama )

Halaman 22

Kaum Miskin


Monitoring Pelaksanaan Fisik (Provinsi) Format 9.17 Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

: : : Kontrak/SP3

No.

Kabupaten

Kecamatan

Jumlah Desa

Kontrak

SPMK (nomor dan tgl)

Jenis Infrastruktur Infrastruktur

Volume

Dana

Tahap I (tgl. SPM)

Pencairan Tahap Tahap III II (tgl. (tgl. SPM) SPM)

Progrs Fisik (%)


Lampiran 9

Dibuat oleh : TAMPr

(

Nama )

Halaman 23


Monitoring Swadaya Masyarakat dan Penyelesaian Kegiatan (Provinsi) Format 9.18 Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

: : : SWADAYA MASYARAKAT

No.

Kabupaten

Keca matan

Jumlah Desa

Lahan Luas

Rp.

Material Volume

Rp

Tenaga Kerja OH

Rp

Musdes IV Dana

TOTAL

Jumlah Undangan

Peserta yang hadir

Rp

Rp

Org

Org

PASCA PELAKSANAAN Pembukaan Infrastruktur Terbangun Rekening KPP Infrastruktur Volume Dana


Lampiran 9

Dibuat oleh : TAMPr

(

Nama )

Halaman 24

Serah Terima


Monitoring Persiapan dan Perencanaan (Nasional) Format 9.19 Jumlah Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

: : :

No.

Jumlah Kecam atan

Provinsi

Kabupaten

Jumlah Desa

Diketahui oleh : PPK Pusat ( Nama ) NIP.

Lampiran 9

Persiapan RemSosiali- bug sasi Persiapan

Perencanaan Musdes I

Identif Perm asala han

Musdes II

Penyusunan UPD

Penyusunan RKM

Verifikasi RKM

Gambar Desain

RAB

Musdes III

Biaya Pemeliharaan

………………………..,…………………..2011 Dibuat oleh : KMP

(

Nama )

Halaman 25


Monitoring Peran Serta Masyarakat (Nasional) Format 9.20 Jumlah Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

: : : Musdes I

Sosialisasi No.

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Jumlah Desa

Jumlah Undangan

Diketahui oleh : PPK Pusat ( Nama ) NIP.

Lampiran 9


Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan

Musdes II


Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan

Musdes III


Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan


Perempuan

………………………..,…………………..2011 Dibuat oleh : KMP

(

Nama )

Halaman 26

Kaum Miskin


Monitoring Pelaksanaan Fisik (Nasional) Format 9.21 : : :

Jumlah Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

Kontrak/SP3 No.

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Jumlah Desa

Kontrak

Jenis Infrastruktur Infrastruktur

Volume

Dana

SPMK (nomor dan tgl)

Pencairan Tahap I (tgl. SPM)

Tahap II (tgl. SPM)

Tahap III (tgl. SPM)

Progres Fisik (%)

………………………..,…………………..2011 Diketahui oleh : PPK Pusat ( Nama ) NIP.

Lampiran 9

Dibuat oleh : KMP

(

Nama )

Halaman 27


Monitoring Swadaya dan Penyelesaian Kegiatan (Nasional) Format 9.22 Jumlah Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa No .

Provinsi

: : : Jumlah Kabupaten

SWADAYA MASYARAKAT Kec.

Jumlah Desa

Lahan Luas

Rp.

Material Volume

Tenaga Kerja Rp

OH

Rp

Musdes IV

PASKA PELAKSANAAN

Dana

Total

Jumlah Undangan

Peserta yang hadir

Rp

Rp

Org

Org

Infrastruktur Terbangun Infrastruktur

Volume

Pembukaan Rekening KPP

Dana

………………………..,…………………..2011 Dibuat oleh : KMP

( Lampiran 9

Nama ) Halaman 28

Serah Terima


EVALUASI KEMAMPUAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS) DAN KADER DESA (KD) (FORMAT 9.23)

Tidak Relevan atau belum dapat dinilai

Tidak Mampu

U R AIAN

Nama Fasilitator Masyarakat : ……………………………………..

Kurang Mampu

…………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………………………

Cukup Mampu

: : : :

Sangat Mampu

Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa

Struktur dan Organisasi : Peranan dan Dukungan Kepala Desa Peranan Ketua OMS Peranan Sekretaris, Bendahara dan Anggota OMS Kemampuan KD Pengaturan Biaya Umum Partisipasi Masyarakat : Pengambilan Keputusan selalu melalui Musyawarah Penggerakan Peran Perempuan Pemerataan Kesempatan Kerja Penciptaan / Perwujudan Keterbukaan atau Transparansi Pembangkitan Kontribusi Swadaya Masyarakat Kemampuan Administrasi : Pembuatan RPD untuk Penarikan Dana Pertanggungjawaban Dana termasuk LPD Pembukuan Keuangan Pembuatan Laporan (Pelaporan) Pengarsipan Pengelolaan Pelaksanaan : Pengaturan Logistik (bahan, alat, tenaga kerja & dukungan dana) Stabilisasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan sesuai Jadwal Pengendalian Kualitas Pembuatan Rencana Pelestarian / Pemeliharaan

……………………..………..,

…………………

2011

Keterangan : diisi dengan tanda V pada masing-masing keterangan

Lampiran 9

Mengetahui : TAMK

Dibuat Oleh : Fasilitator Masyarakat

( ……………….……… ) Nama Jelas

( ……………….……… ) Nama Jelas

Halaman 29


LAMPIRAN 10


LAPORAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LP2K) (Format 10.1) Tanggal: …………………………………… Kepada : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Kabupaten ................................................................................ Program Pembangunan Infrastruktur Peresaan Tahun 2011 Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama : ……………………………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………………………… Jabatan : Ketua OMS Desa : ……………………………………………………………………………… Kecamatan : …………………………………………………………………………………… Berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa IV, Desa ……………………..……………, pada hari ……………………, tanggal …..…, bulan ……………….…………., tahun …........ II. Nama Alamat Jabatan

: ……………………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………………… : Kader Desa

Melaporkan bahwa seluruh Jenis Kegiatan telah selesai dilaksanakan (Kondisi 100%) pada hari ……….……..……, tanggal ….…, bulan ……………………., tahun ………….. dan telah dilakukan Testing and Commisioning pada hari …..……………………., tanggal ……., bulan …………………., tahun …………... Sebagai bahan periksa, bersama ini kami lampirkan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB), dan gambar - gambar Infrastruktur yang telah terbangun. Dibuat Oleh : Kader Desa

Ketua OMS

(………………………………..) (………………………………..) Nama Jelas Nama Jelas Diketahui : Kepala Desa (………………………………..) Nama Jelas Tembusan : 1. Fasilitator Masyarakat 2. Desa 3. Arsip. Lampiran 10

Halaman 1


REALISASI KEGIATAN DAN BIAYA (Format 10.2) Provinsi Desa / Kab. / Kec. Uraian

: ……………………………… Jenis Kegiatan : ……………………………… Ukuran / Dimensi DBS / Swadaya

Volume

Satuan

: …………………… : ……………………

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Total (Rp)

1. Bahan 1.1. 1.2 1.3. 1.4 Sub total 1) 2.Peralatan 2.1. 2.2 2.3. 2.4 2.5 Sub total 2) 3. Upah 3.1. 3.2 3.3. 3.4 3.5 Sub total 3) Total Biaya 1 Dana Hibah Infrastruktur 2 Swadaya

Sumber Pembiayaan

Desa ……………………, tanggal ……..……………2011 Diketahui : Kepala Desa

Kader Desa

Dibuat Oleh : Ketua OMS

(..................................) Nama Jelas

(..................................) Nama Jelas

(..................................) Nama Jelas

Diperiksa Oleh :

Lampiran 10

TAMK

Fasilitator

(..................................) Nama Jelas

(..................................) Nama Jelas

Halaman 2


SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN (SP3K) (Format 10.3) Kami yang bertanda tangan dibawah ini : I.

Nama : …………………………………………………………………………………….. Alamat : …………………………………………………………………………………….. Jabatan : Ketua OMS Desa : …………………………………………………………………………………… Kecamatan : …………………………………………………………………………………… Berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa IV, Desa ……………………..……………, pada hari ……………………, tanggal …..…, bulan ……………….…………., tahun …........

II. Nama : ………………………………………………………………………………….. Alamat : ………………………………………………………………………………….. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Satker PIP Tingkat Kabupaten ……………………………………………………… Menyatakan bahwa Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Peresaan Tahun 2011 di Desa …………………………………………… telah selesai. Tanggal ….………………………………………… Ketua OMS

Dibuat Oleh : Kepala Satker Kabupaten

(......................................) (......................................) Nama Jelas Nama Jelas Mengetahui : Kepala Desa

(......................................) Nama Jelas

Lampiran 10

Halaman 3


SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN KEGIATAN (SP2K) (Format 10.4) Kepada : Tim Pelaksana Kabupaten Program Pembangunan Infrastruktur Peresaan Tahun 2011 Kabupaten : …………………….

Pada hari ……………….,tanggal ........, bulan ....................., tahun .......... bertempat di Desa ............................ Kecamatan .......................... Kabupaten ........................... Propinsi ....................................... Kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili dan atas nama masyarakat desa menyatakan bahwa Dokumen Penyelesaian yang berisi tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K), Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), serta Rincian Realisasi Penggunaan Biaya dan Lampiran Pendukung lainnya belum dapat diselesaikan, dikarenakan : ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ............................................................................................... Bersama dengan Berita Acara ini, kami sampaikan kesanggupan untuk menyelesaikan Penyelesaian Fisik pada tanggal ............................................. Dibuat Oleh : Ketua OMS

(......................................) Nama Jelas Mengatahui : Kepala Desa

Pejabat Pembuat Komitmen Satker Kabupaten

(......................................) Nama Jelas

(......................................) Nama Jelas

Lampiran 10

Halaman 4


BERITA ACARA STATUS PELAKSANAAN KEGIATAN (BASPK) (Format 10.5) Pada hari ini ….....................,tanggal …......,bulan ………...................,tahun…......... bertempat di …….....................,Desa .........................,Kecamatan…………………….. Kabupaten ..........................................,Provinsi ....................................................... Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ......................................................................................................... Alamat : ......................................................................................................... Jabatan : Ketua OMS menyatakan bahwa Kegiatan Pembangunan Prasarana belum dapat diselesaikan, dengan Status Kemajuan Fisik ...............%, dimana Penyerapan Dana telah mencapai ...................% atau Rp. ………….......................................,00 Rincian dari Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya BASPK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini, yaitu berupa Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) dan gambar-gambar Infrastruktur terbangun hingga ditandatanganinya Berita Acara ini. Laporan mengenai penyelesaian pekerjaan akan kami sampaikan setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan kesanggupan kami untuk menyelesaikan pekerjaan, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K). Tanggal ................................................. Dibuat Oleh : Fasilitator Masyarakat

Ketua OMS

(......................................) Nama Jelas

(......................................) Nama Jelas

Kepala Desa

(......................................) Nama Jelas

Lampiran 10

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen Satker Kabupaten

(......................................) Nama Jelas

Halaman 5


KOP SURAT UNDANGAN ACARA MUSYAWARAH DESA IV (Format 10.6) Kepada Yth. 1. Seluruh Kepala Keluarga Masyarakat Desa .......................................... 2. Tokoh Masyarakat 3. Organisasi Masyarakat

Dengan hormat, Sehubungan dengan Desa .................................., telah menjadi Sasaran PPIP Tahun 2011 dan mendapatkan bantuan dana yang digunakan untuk membangun infrastruktur perdesaan dengan mekanisme swakelola/padat karya oleh masyarakat, maka kami mengundang Bapak/Ibu seluruh masyarakat desa .............................................................., untuk menghadiri acara Musyawarah Desa IV yang akan dilaksanakan pada : Tanggal : ............................................................ Jam : ........................ s.d ............................. Tempat : ............................................................ Acara : ............................................................ Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Desa...................................

( .................................................. ) Nama Jelas Tembusan : 1. Bapak Camat (sebagai laporan) 2. Tim Koordinasi Kabupaten (sebagai laporan) 3. DPIU (sebagai laporan) 4. Satker Kabupaten (sebagai laporan)

Lampiran 10

Halaman 6


BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA IV (Format 10.7) Berkaitan dengan Pelaksanaan PPIP Tahun 2011, di Desa …………………….………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini: Hari dan Tanggal Jam Tempat

: …………………………………………………… : pukul …………… s.d. pukul …….……… : …………………………………………………...

telah diselenggarakan Musyawarah Desa IV yang dihadiri oleh masyarakat desa dan seluruh Dusun/RW serta Tokoh Masyarakat/Organisasi Masyarakat di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa IV ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : A.

Materi atau Topik 1. Memberikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil pengelolaan dana bantuan oleh OMS kepada masyarakat desa sasaran 2. Serah terima dana pengelolaan infrastruktur kepada KPP.

B.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat Notulis / Sekretaris Narasumber

: ………………………. dari ……………………………. : ………………………. dari …………………………….. : 1. ................................ dari .................................. 2. ................................ dari .................................. 3. ................................ dari .................................. 4. ................................ dari ..................................

Setelah dilakukan Pembahasan dan Diskusi terhadap Materi atau Topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Memutuskan dan Menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa IV, yaitu : 1. Menerima / Menolak Laporan Pertanggungjawaban OMS. 2. Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Satker Kabupaten dan Dana Operasional kepada KPP. .

Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara / voting *

Lampiran 10

Halaman 7


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................................... , tanggal ................................... Pemimpin Musyawarah


(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas



(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas TAMK

(………………………………………..) Nama Jelas Menyetujui : Wakil dan Peserta Musyawarah Desa IV Nama 1.

Alamat

Tanda Tangan 1.

2. 3.

2. 3.

4. 5.

4. 5.

Dst.

Lampiran 10

Halaman 8


DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA IV (Format 10.8) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa No.

: : : :


Nama

Alamat Lengkap

Jenis Kelamin

: :


Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. * dst * Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa IV ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir dalam Musyawarah Desa IV. Disetujui : Kepala Desa


(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 10

Halaman 9


NOTULENSI MUSYAWARAH DESA IV (Format 10.9) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Acara Pemimpin Rapat Narasumber

: : : : : Musyawarah Desa IV : :


: :


Agenda Acara : ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ................................................................................................ Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... Penjelasan Materi Acara diberikan oleh Narasumber, meliputi : 1. ................................................................................................ 2. ................................................................................................ 3. ................................................................................................ Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber. Penanya 1 : ............................................................................................................. Penanya 2 : ............................................................................................................. Penanya 3 : ............................................................................................................. Jawaban dari Narasumber : ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ................................................................................................ Kesimpulan / Kesepakatan : Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber, dapat disimpulkan / disepakati : 1. ................................................................................................................................ 2. ................................................................................................................................ 3. ................................................................................................................................ Acara ditutup pada pukul ................. Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lampiran 10

Halaman 10


LAMPIRAN 11


ADMINISTRASI KELOMPOK PEMELIHARA DAN PEMANFAAT (KPP) : BUKU ANGGOTA (Format 11.1) Penjelasan: 1. Buku Anggota merupakan Bukti keanggotaan KPP; 2. Kolom Tanggal : diisi Aktivitas anggota dalam melakukan iuran; 3. Kolom Nama : diisi dengan Nama anggota; 4. Kolom Iuran Wajib : diisi Jumlah Iuran wajib yang disetorkan anggota perbulannya; 5. Kolom Iuran Sukarela : diisi Jumlah Iuran Sukarela yang disetorkan oleh anggota perbulannya; 6. Kolom Jumlah: diisi Jumlah Total setoran masing - masing anggota perbulannya; 7. Kolom Paraf: diisi dengan Tanda tangan anggota setelah menyerahkan setoran / iuran. Contoh Pembuatan:

BUKU ANGGOTA Bulan : Januari 2011 Kegiatan : Iuran I

1. Sudjatmiko

Setoran Wajib Sukarela 20.000 5.000

2. Petrus Bulet Ujan

20.000

-

20.000

3. Rumiatun

20.000

10.000

30.000

4. Asih Kosasih

20.000

15.000

35.000

5. Budi Herianto

20.000

-

20.000

6. Ragil Hidayat

20.000

-

20.000

7. Djauhari

20.000

-

20.000

No.

Nama

Jumlah

Paraf

25.000

8. Dst. Jumlah

170.000

Mengetahui :

Lampiran 11

Ketua KPP

Bendahara

(.....................................)

(.....................................)

Halaman 1


BUKU ANGGOTA Bulan : ……………………..... Kegiatan : Iuran I No.

Nama

Setoran Wajib Sukarela

Jumlah

Paraf

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Jumlah

Mengetahui :

Lampiran 11

Ketua KPP

Bendahara

(.....................................)

(.....................................)

Halaman 2


BUKU KAS HARIAN (Format 11.2) Penjelasan : Buku Kas Harian merupakan Catatan Keluar Masuknya uang sesuai dengan transaksi yang terjadi, Tata Cara Pengisian dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kolom Tanggal : diisi dengan Tanggal terjadinya Transaksi, dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir bulan; Kolom Keterangan: diisi Jenis Transaksi apa yang dilakukan (missal : iuran anggota, pembeliaan bahan bakar genset, pembayaran honor pekerja, perawatan, dll); Kolom No. Bukti : diisi dengan Penomeran Bukti Transaksi yang dapat berupa Nota - nota Pembayaran ataupun Kuitansi - kuitansi; Kolom Debet : diisi Jenis Transaksi yang termasuk dalam Kategori Penerimaan; Kolom Kredit : diisi Jenis Transaksi yang termasuk dalam Kategori Pengeluaran; Kolom Saldo : diisi Pengurangan dari kolom debet (+) dan kredit (-), kolom saldo tidak boleh minus.

Contoh Pembuatan :

BUKU KAS HARIAN Bulan : Januari 2011 No. Tanggal 1.

Saldo Awal

2.

5

3.

5

4.

9

5.

Keterangan

Iuran Wajib anggota Iuran Sukarela Anggota Bensin Genset 20 Lt

No. Bukti -

500.000

-

500.000

1

150.000

-

650.00

2

50.000

3

-

100.000

600.000

700.000

100.00

600.000

Debet

Kredit

Saldo

700.000

Dst.

6. Jumlah

Mengetahui :

Lampiran 11

Ketua KPP

Bendahara

(.....................................)

(.....................................)

Halaman 3


BUKU KAS HARIAN Bulan : ………….. 2011 No. Tanggal

Keterangan

No. Bukti

Debet

Kredit

Saldo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 15. 16. 17. Jumlah

700.000

100.00

600.000

Mengetahui :

Lampiran 11

Ketua KPP

Bendahara

(.....................................)

(.....................................)

Halaman 4


LAMPIRAN 12


PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN KABUPATEN (LMK KABUPATEN) (FORMAT 12.1) Formulir ini dibuat oleh Satker Kabupaten, selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan PPIP Tahun 2011 di tingkat kabupaten, sebagai acuan penilaian ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan. Petunjuk pengisian formulir ini adalah sebagai berikut: 1. Periode Laporan maksimal adalah 1 (satu) mingguan kalender, sehingga Periode Laporan akan meliputi tanggal mulai s/d tanggal berakhirnya periode tertentu, dengan batas waktu maksimal 1 (satu) mingguan kalender. 2. Laporan Manajemen Keuangan Kabupaten (LMK Kabupaten) meliputi beberapa bagian, yaitu (a) Nama Kecamatan dan Desa, (b) Rekapitulasi Data Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang meliputi Alokasi Dana Hibah non Infrastruktur untuk Komponen Pekerjaan Sipil, dan Rencana Dana Swadaya Masyarakat untuk Komponen Pekerjaan Sipil dan Operasional, serta Total Dana, (c) Rekening OMS, yang meliputi : Nama Bank, Nomor Rekening Bantuan dan Nama Pemilik Rekening, (d) Pencairan Dana Hibah Infrastruktur, yang meliputi Tahapan Pencairan (I, II, atau III), Nomor dan Tanggal Surat Perintah Membayar (SPM) dan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), (e) Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana, yang meliputi : Realisasi s/d periode lalu, Realisasi pada periode ini dan Realisasi s/d periode ini, serta Pencatatan dan Bukti. 3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kecamatan dan Desa. Nomor Urut Kecamatan diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan. Nomor Urut Desa diurutkan berdasarkan Urutan Desa pada masing - masing Kecamatan. 4. Kolom 2, diisi dengan Nama Kecamatan dan Nama Desa. Nama satu Kecamatan diikuti dengan desa - desanya, dilanjutkan dengan Kecamatan lainnya yang diikuti dengan desa - desanya, dan seterusnya. 5. Kolom 3, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Pekerjaan Sipil yang bersumber Dana Hibah Infrastruktur yang Tertuang di dalam RAB. 6. Kolom 4, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Biaya Operasional yang bersumber dari APBN yang Tertuang di dalam RAB. 7. Kolom 5, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Pekerjaan Sipil yang bersumber dari Swadaya Masyarakat yang tertuang di dalam RAB. 8. Kolom 6, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Biaya Operasional yang bersumber Swadaya Masyarakat yang Tertuang di dalam RAB. 9. Kolom 7, diisi dengan Total Dana, yang merupakan Penjumlahan Kolom 3, Kolom 4, Kolom 5 dan Kolom 6. 10. Kolom 8, diisi dengan Nama Bank, dimana OMS membuka Rekening untuk Penyaluran Dana Hibah Infrastruktur. 11. Kolom 9, diisi dengan Nomor Rekening OMS di Bank yang disebut Kolom 8, dimana melalui Rekening tersebut Dana disalurkan ke OMS.

Lampiran 12

Halaman 1


12. Kolom 10, diisi dengan Nama Pemilik Rekening OMS. Rekening atas Nama OMS, dengan Pemberi tanda tangan Ketua dan Bendahara OMS. Rekening atas Nama pribadi tidak dibenarkan. 13. Kolom 11, diisi dengan Tahap Pencairan Dana Terakhir yang telah dilakukan sampai dengan Periode Laporan ini, yang kemungkinannya meliputi : Pencairan Dana Tahap I, Tahap II atau Tahap III. 14. Kolom 12, diisi dengan Jumlah Dana yang dicairkan sesuai dengan Tahap Pencairan pada Kolom 11. 15. Kolom 13, diisi dengan Nomor dan Tanggal SPM untuk Pencairan Dana sesuai dengan Tahapan Pencairan pada Kolom 11. 16. Kolom 14, diisi dengan Nomor dan Tanggal SP2D untuk Pencairan Dana sesuai dengan Tahapan Pencairan Dana pada Kolom 11. 17. Kolom 15, diisi dengan Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana Hibah Infrastruktur sampai dengan periode lalu. (Bila periode lalu belum terjadi Pengeluaran atau Penggunaan Dana, terutama untuk LMK yang pertama kali, maka kolom 15 dikosongkan). 18. Kolom 16, diisi dengan Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana pada Periode Laporan ini. 19. Kolom 17, disi dengan Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana sampai dengan periode ini, yaitu dengan menjumlahkan periode lalu (Kolom 15) dengan pada periode ini (Kolom 16). 20. Kolom 18, disi dengan Persentase Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana Hibah Infrastruktur terhadap Total Alokasi Dana Hibah Infrastruktur. 21. Kolom 19, diisi dengan Jumlah Realisasi Swadaya Masyarakat. Swadaya Masyarakat dapat berbentuk Dana (tunai), atau Peralatan, Bahan dan Tanah yang diuangkan atau dinilai dalam bentuk uang (Rp). 22. Kolom 20, disi dengan Pencatatan Penggunaan atau Pengeluaran Dana pada periode ini didalam Buku Kas Umum. Oleh karena itu isiannya berupa pilihan, dicatat (ya) atau tidak dicatat (Tidak). 23. Kolom 21, diisi dengan keberadaan bukti-bukti Penggunaan atau Pengeluaran Dana, seperti bukti nota atau kwitansi. Oleh karena itu, isiannya berupa pilihan, ada atau tidak ada.

Lampiran 12

Halaman 2


LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN KABUPATEN (LMK KABUPATEN) (FORMAT 12.1) LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN KABUPATEN (LMK KABUPATEN) PERIODE : ………………………………….. S/D ………………..…………. 2011 : ………………………………………………………… JUMLAH KECAMATAN : …………………………………………………………………………. : ………………………………………………………… JUMLAH DESA : …………………..……………………………………………………..

KABUPATEN PROVINSI

RAB Dana Hibah Infrastruktur No.

(1)

Rekening Pokmas / OMS

Nama Kecamatan / Desa

(2)

Pencairan Dana Hibah

Realisasi Penggunaan Dana

Swadaya

Pek. Sipil

Operasional

Pek. Sipil

Opera sional

(3)

(4)

(5)

(6)

Dana Hibah Total

Nama Bank

No. Rek.

Nama Pemilik Rek.

Tahap Pencairan (I/II/III)

Jumlah Dana (Rp)

Nomor & Tgl. SPM

Nomor & Tgl. SP2D

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Realisasi s/d Periode Lalu

Realisasi Periode Ini

(15)

(16)

Kumulatif Realisasi s/d Periode Ini % Thd Jumlah Total Hibah (17) (18)

Pencatatan dan Bukti Swadaya

(19)

Pencatatan Kelengkapan dalam BKU Bukti (Ya/Tidak) (Ya/Tidak) (20)

(21)

JUMLAH

Lampiran 12

Halaman 3


PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MANAJEMEN PROYEK KABUPATEN (LMP KABUPATEN) (Format 12.2) Formulir ini dibuat oleh Satker Kabupaten, selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Pelaksanaan PPIP Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten, sebagai Acuan Penilaian Kemajuan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek. Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut : 1. Periode Laporan maksimal adalah 1 (satu) bulan kalender, sehingga Periode Laporan akan meliputi tanggal mulai s/d tanggal berakhirnya periode tertentu, dengan batas waktu maksimal 1 (satu) bulan kalender. 2. Laporan Manajemen Proyek Kabupaten (LMP Kabupaten) meliputi beberapa bagian, yaitu (a) Nama Kecamatan dan Desa, (b) Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan antara Satker denganOMS, yang meliputi : Nomor dan Tanggal Kontrak, Waktu Pelaksanaan (mulai s/d selesai), serta Sector / Jenis Pekerjaan, Volume Pekerjaan dan Nilai atau Jumlah Dana Terkontrak, yang tertuang didalam RAB dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kontrak, (c) Kemajuan Pelaksanaan Fisik (Kontrak), yang meliputi : Pencapaian Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan s/d periode lalu, Pencapaian Fisik atau Volume Pekerjaan pada periode ini, dan Pencapaian Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan s/d periode ini, (d) Keberadaan Data Pendukung Kemajuan Fisik pada periode ini, yang meliputi : Laporan Penggunaan Material dan Penggunaan Pekerja (HOK). 3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kecamatan dan Desa. Nomor Urut Kecamatan diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan. Nomor Urut Desa diurutkan berdasarkan Urutan Desa pada masing - masing Kecamatan. 4. Kolom 2, diisi dengan Nama Kecamatan dan Nama Desa. Nama satu Kecamatan diikuti dengan desa - desanya, dilanjutkan dengan Kecamatan lainnya yang diikuti dengan desa - desanya, dan seterusnya. 5. Kolom 3, diisi dengan Nomor Kontrak atau Nomor Perjanjian Pemberian Bantuan antara Sakter dengan OMS. 6. Kolom 4, diisi dengan Tanggal Kontrak atau Tanggal Penandatanganan Perjanjian Pemberian Bantuan antara Satker dengan OMS. 7. Kolom 5, diisi dengan Tanggal dimulainya Pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan. 8. Kolom 6, diisi dengan Tanggal berakhirnya Waktu Pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan. 9. Kolom 7, diisi dengan Sektor atau Jenis Pekerjaan Fisik, misalnya : Jalan, Irigasi, dll. 10. Kolom 8, diisi dengan Volume untuk Sector atau Jenis Pekerjaan, misalnya Jalan dengan Volume 1100 M. 11. Kolom 9, diisi dengan Jumlah Dana atau Nilai Kontrak dari Sumber Dana Hibah Infrastruktur untuk setiap Jenis Pekerjaan. 12. Kolom 10, diisi dengan Jumlah Dana atau Nilai Kontrak dari Sumber Swadaya Masyarakat untuk setiap Jenis Pekerjaan. Lampiran 12

Halaman 4


13. Kolom 11, diisi dengan Total Dana atau Nilai Kontrak untuk setiap Jenis Pekerjaan, yang merupakan Penjumlahan Kolom 9 dengan Kolom 10. 14. Kolom 12, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode lalu. 15. Kolom 13, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode lalu, yaitu dengan membandingkan Kumulatif Pencapaian sampai dengan periode lalu dengan Volume Total. 16. Kolom 14, diisi dengan Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan pada periode ini. 17. Kolom 15, diisi dengan % Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan pada periode ini, yaitu dengan membandingkan Pencapaian pada periode ini dengan Volume Total. 18. Kolom 16, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode ini, yang merupakan Penjumlahan. 19. Kolom 17, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode ini, yaitu dengan membandingkan Kumulatif Pencapaian sampai dengan periode ini dengan Volume Total. 20. Kolom 18, diisi dengan Laporan Penggunaan Material, dengan pilihan ada atau tidak ada. 21. Kolom 19, diisi dengan Daftar Hadir Pekerja (HOK), dengan pilihan ada atau tidak ada. 22. Kolom 20, diisi dengan masalah - masalah yang timbul dalam Pelaksanaan selama periode laporan ini. 23. Kolom 21, diisi dengan Tindak Turun Tangan (TTT) atas masalah yang timbul pada setiap desa.

Lampiran 12

Halaman 5


LAPORAN MANAJEMEN PROYEK KABUPATEN (LMP KABUPATEN) (Format 12.2) LAPORAN MANAJEMEN PROYEK KABUPATEN (LMP KABUPATEN) PERIODE : ………………………………….. S/D …………………..………. 2011 : …………………………………………………………. JUMLAH KECAMATAN : …………………………………………………………. : …………………………………………………………. JUMLAH DESA : ………………………………………………………….

KABUPATEN PROVINSI

Waktu Pelaksanaan No.

(1)

Nama Kecamatan / Desa

(2)

Nomor (3)

Tanggal (4)

Tgl Mulai

Tgl Selesai

(5)

(6)

Kontrak Sektor, Volume, Nilai dan Sumber Dana Nilai (Rp) Sektor / Volume Jenis Hibah Swadaya Total (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kemajuan Pelaksanaan Kontrak Progres s/d Progres pada Progres s/d Periode Lalu Periode Ini Periode Ini Volume

%

Volume

%

Volume

%

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Data Pendukung Pelaksanaan Daftar Laporan Hadir Penggunaan Pekerja Material (HOK) (Ada/Tdk) (18) (19)

Masalah Pelaksanaan dan Tindak Turun Tangan Masalah Pelaksanaan

Tindak Turun Tangan

(20)

(21)

JUMLAH

Lampiran 12

Halaman 6


PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN PROVINSI (LMK PROVINSI) (Format 12.3) Formulir ini dibuat oleh Satker Provinsi, selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan PPIP Tahun 2011 di Tingkat Provinsi, sebagai Acuan Penilaian Ketertiban Administrasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Proyek. Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut : 1. Periode Laporan maksimal adalah 1 (satu) minggu kalender, sehingga periode laporan akan meliputi tanggal mulai s/d tanggal berakhirnya periode tertentu, dengan batas waktu maksimal 1 (satu) minggu kalender. 2. Laporan Manajemen Keuangan Provinsi (LMK Provinsi) meliputi beberapa bagian, yaitu (a) Nama Kabupaten, Kecamatan dan Desa, (b) Rekapitulasi Data Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang meliputi Alokasi Dana Hibah Infrastruktur untuk Komponen Pekerjaan Sipil, dan Rencana Dana Swadaya Masyarakat untuk Komponen Pekerjaan Sipil dan Operasional, serta Total Dana, (c) Rekening OMS, yang meliputi : Nama Bank, Nomor Rekening Bantuan dan Nama Pemilik Rekening, (d) Pencairan Dana Hibah Infrastruktur, yang meliputi Tahapan Pencairan (I, II, atau III), Nomor dan Tanggal Surat Perintah Membayar (SPM) dan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), (e) Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana, yang meliputi : Realisasi s/d periode lalu, Realisasi pada periode ini dan Realisasi s/d periode ini, serta Pencatatan dan Bukti. 3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Nomor Urut Kabupaten diurutkan berdasarkan Urutan Kabupaten. Nomor Urut Kecamatan diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan pada masing - masing Kabupaten. Nomor Urut Desa diurutkan berdasarkan Urutan Desa pada masing - masing Kecamatan. 4. Kolom 2, diisi dengan Nama Kabupaten, diikuti dengan Nama Kecamatan tertentu, dan pada Kecamatan tertentu tersebut diikuti dengan Nama - nama Desa Penerima Dana Hibah Infrastruktur pada Kecamatan bersangkutan, dilanjutkan dengan Kabupaten - kabupaten lainnya. 5. Kolom 3, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Pekerjaan Sipil yang bersumber Dana Hibah Infrastruktur yang Tertuang didalam RAB. 6. Kolom 4, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Biaya Operasional yang bersumber Dana APBN yang Tertuang didalam RAB. 7. Kolom 5, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Pekerjaan Sipil yang bersumber Swadaya Masyarakat yang Tertuang didalam RAB. 8. Kolom 6, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Biaya Operasional yang bersumber dari Swadaya Masyarakat yang Tertuang didalam RAB. 9. Kolom 7, diisi dengan Total Dana, yang merupakan Penjumlahan Kolom 3, Kolom 4, Kolom 5 dan Kolom 10. Kolom 8, diisi dengan Nama Bank, dimana OMS membuka Rekening untuk Penyaluran Dana Hibah Infrastruktur.

Lampiran 12

Halaman 7


11. Kolom 9, diisi dengan Nomor Rekening OMS di Bank yang disebut Kolom 8, dimana melalui Rekening tersebut Dana disalurkan ke OMS. 12. Kolom 10, diisi dengan Nama Pemilik Rekening OMS. Rekening atas Nama OMS, dengan Pemberi tanda tangan Ketua dan Bendahara OMS. Rekening atas Nama pribadi tidak dibenarkan. 13. Kolom 11, diisi dengan Tahap Pencairan Dana terakhir yang telah dilakukan sampai dengan periode laporan ini, yang kemungkinannya meliputi : Pencairan Dana Tahap I, Tahap II atau Tahap III. 14. Kolom 12, diisi dengan Jumlah Dana yang dicairkan sesuai dengan Tahap Pencairan pada Kolom 11. 15. Kolom 13, diisi dengan Nomor dan Tanggal SPM untuk Pencairan Dana sesuai dengan Tahapan Pencairan pada Kolom 11. 16. Kolom 14, diisi dengan Nomor dan Tanggal SP2D untuk Pencairan Dana sesuai dengan Tahapan Pencairan Dana pada Kolom 11. 17. Kolom 15, diisi dengan Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana Hibah Infrastruktur sampai dengan periode lalu. (Bila periode lalu belum terjadi Pengeluaran atau Penggunaan Dana, terutama untuk LMK yang pertama kali, maka kolom 15 dikosongkan). 18. Kolom 16, diisi dengan Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana pada periode laporan ini. 19. Kolom 17, disi dengan Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana sampai dengan periode ini, yaitu dengan Menjumlahkan periode lalu (Kolom 15) dengan pada periode ini (Kolom 16). 20. Kolom 18, disi dengan Persentase Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana Hibah Infrastruktur terhadap Total Alokasi Dana Hibah Infrastruktur. 21. Kolom 19, diisi dengan Jumlah Realisasi Swadaya Masyarakat. Swadaya Masyarakat dapat berbentuk Dana (Tunai), atau Peralatan, Bahan dan Tanah yang diuangkan atau dinilai dalam bentuk uang (Rp). 22. Kolom 20, disi dengan Pencatatan Penggunaan atau Pengeluaran Dana pada periode ini didalam Buku Kas Umum. Oleh karena itu isiannya berupa pilihan, dicatat (ya) atau tidak dicatat (Tidak). 23. Kolom 21, diisi dengan keberadaan Bukti - bukti Penggunaan atau Pengeluaran Dana, seperti Bukti Nota atau Kwitansi. Oleh karena itu, isiannya berupa pilihan, ada atau tidak ada.

Lampiran 12

Halaman 8


LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN PROVINSI (LMK PROVINSI) (Format 12.3) PROVINSI JUMLAH KABUPATEN

LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN PROVINSI (LMK PROVINSI) PERIODE : …………………………….…… S/D …………………………..…. 2011 : …………………………………………………………………….. JUMLAH KECAMATAN : ……………………………………………………… : …………………………………………………………………….. JUMLAH DESA : ……………………………………………………… RAB Dana Hibah Infrastruktur

No.

(1)

Nama Kabupaten / Kecamatan / Desa

(2)

Pek. Sipil (3)

Rekening Pokmas/OMS

Pencairan Dana Hibah

Realisasi Penggunaan Dana

Swadaya

Operasional

Pek. Sipil

Operasional

(4)

(5)

(6)

Dana Hibah Total

Nama Bank

No. Rek.

Nama Pemilik Rek.

Tahap Pencairan (I/II/III)

Jumlah Dana (Rp)

Nomor & Tgl. SPM

Nomor & Tgl. SP2D

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Realisasi s/d Periode Lalu (15)

Kumulatif Realisasi s/d Realisasi Periode Ini Periode % Thd Ini Jumlah Total Hibah (16) (17) (18)

Pencatatan dan Bukti Swadaya

(19)

Pencatatan Kelengkapan dalam BKU Bukti (Ya/Tidak) (Ya/Tidak) (20)

(21)

JUMLAH

Lampiran 12

Halaman 9


PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MANAJEMEN PROYEK PROVINSI (LMP PROVINSI) (Format 12.4) Formulir ini dibuat oleh Satker Provinsi, selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Pelaksanaan PPIP Tahun 2011 di Tingkat Provinsi, sebagai Acuan Penilaian Kemajuan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek. Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut : 1. Periode Laporan maksimal adalah 1 (satu) bulan kalender, sehingga periode laporan akan meliputi tanggal mulai s/d tanggal berakhirnya periode tertentu, dengan batas waktu maksimal 1 (satu) bulan kalender. 2. Laporan Manajemen Proyek Provinsi (LMP Provinsi) meliputi beberapa bagian, yaitu (a) Nama Kabupaten, Kecamatan dan Desa, (b) Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan antara Satker dengan OMS, yang meliputi : Nomor dan Tanggal Kontrak, Waktu Pelaksanaan (mulai s/d selesai), serta Sektor / Jenis Pekerjaan, Volume Pekerjaan dan Nilai atau Jumlah Dana Terkontrak, yang tertuang didalam RAB dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kontrak, (c) Kemajuan Pelaksanaan Fisik (Kontrak), yang meliputi : Pencapaian Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan s/d periode lalu, Pencapaian Fisik atau Volume Pekerjaan pada periode ini, dan Pencapaian Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan s/d periode ini, (d) Keberadaan Data Pendukung Kemajuan Fisik pada periode ini, yang meliputi : Laporan Penggunaan Material dan Penggunaan Pekerja (HOK). 3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Nomor Urut Kabupaten diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan. Nomor Urut Kecamatan diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan untuk setiap Kabupaten. Urutan Desa diurutkan berdasarkan Urutan Desa pada setiap Kecamatan. 4. Kolom 2, diisi dengan Nama Kabupaten, Kecamatan dan Nama Desa. Nama satu Kabupaten diikuti dengan Nama satu Kecamatan, dan setelah Nama Kecamatan diikuti nama desa - desa dari Kecamatan yang bersangkutan, dan seterusnya. 5. Kolom 3, diisi dengan Nomor Kontrak atau Nomor Perjanjian Pemberian Bantuan antara Satker dengan OMS. 6. Kolom 4, diisi dengan Tanggal Kontrak atau Tanggal Penandatanganan Perjanjian Pemberian Bantuan antara Satker dengan OMS. 7. Kolom 5, diisi dengan Tanggal dimulainya Pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan. 8. Kolom 6, diisi dengan Tanggal berakhirnya Waktu Pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan. 9. Kolom 7, diisi dengan Sektor atau Jenis Pekerjaan Fisik, misalnya: Jalan, Irigasi, dll. 10. Kolom 8, diisi dengan Volume untuk Sector atau Jenis Pekerjaan, misalnya Jalan dengan Volume 1100 M. 11. Kolom 9, diisi dengan Jumlah Dana atau Nilai Kontrak dari Sumber Dana Hibah Infrastruktur untuk setiap Jenis Pekerjaan. Lampiran 12

Halaman 10


12. Kolom 10, diisi dengan Jumlah Dana atau Nilai Kontrak dari Sumber Swadaya Masyarakat untuk setiap Jenis Pekerjaan. 13. Kolom 11, diisi dengan Total Dana atau Nilai Kontrak untuk setiap Jenis Pekerjaan, yang merupakan Penjumlahan Kolom 9 dengan Kolom 10. 14. Kolom 12, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode lalu. 15. Kolom 13, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode lalu, yaitu dengan membandingkan Kumulatif Pencapaian sampai dengan periode lalu dengan Volume Total. 16. Kolom 14, diisi dengan Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan pada periode ini. 17. Kolom 15, diisi dengan % Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan pada periode ini, yaitu dengan membandingkan Pencapaian pada periode ini dengan Volume Total. 18. Kolom 16, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode ini, yang merupakan Penjumlahan. 19. Kolom 17, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode ini, yaitu dengan membandingkan Kumulatif Pencapaian sampai dengan periode ini dengan Volume Total. 20. Kolom 18, diisi dengan Laporan Penggunaan Material, dengan pilihan ada atau tidak ada. 21. Kolom 19, diisi dengan Daftar Hadir Pekerja (HOK), dengan pilihan ada atau tidak ada. 22. Kolom 20, diisi dengan masalah - masalah yang timbul dalam Pelaksanaan selama periode laporan ini. 23. Kolom 21, diisi dengan Tindak Turun Tangan (TTT) atas masalah yang timbul pada setiap desa.

Lampiran 12

Halaman 11


LAPORAN MANAJEMEN PROYEK PROVINSI (LMP PROVINSI) (Format 12.4) PROVINSI JUMLAH KABUPATEN

No.

(1)

Nama Kabupaten / Kecamatan / Desa (2)

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK PROVINSI (LMP PROVINSI) PERIODE : ……………………………… S/D …………………………. 2011 : …………………. JUMLAH KECAMATAN : ………………………………………………. : …………………. JUMLAH DESA : ………………………………………………. Waktu Pelaksanaan Nomor (3)

Tanggal (4)

Tgl Mulai

Tgl Selesai

(5)

(6)

Kontrak Sektor, Volume, Nilai dan Sumber Dana Nilai (Rp) Sektor/ Volume Jenis Hibah Swadaya Total (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kemajuan Pelaksanaan Kontrak Progres s/d Progres pada Progres s/d Periode Lalu Periode Ini Periode Ini Volume

%

Volume

%

Volume

%

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Data Pendukung Pelaksanaan Daftar Laporan Hadir Penggunaan Pekerja Material (HOK) (Ada/Tdk) (18) (19)

Masalah Pelaksanaan dan Tindak Turun Tangan Masalah Pelaksanaan

Tindak Turun Tangan

(20)

(21)

JUMLAH

Lampiran 12

Halaman 12


LAMPIRAN 13

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Lampiran Pedoman PelaksanaanLran

LOGO PU INFRASTRUKTUR PERDESAAN (Format 13) Setelah Pelaksanaan Fisik selesai, OMS diwajibkan pula untuk membuat/ mencantumkan logo PU Infrastruktur Perdesaan di Tempat - tempat yang mudah untuk dilihat dan mudah dibaca, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Untuk Jalan : Logo diletakkan di Titik Awal dan Akhir Jalan dan atau di Persimpangan. 2. Untuk Tambatan Perahu : Logo diletakkan di Daratan yang tidak terlalu jauh dari Infrastruktur yang dibangun. 3. Untuk Jembatan : Logo diletakkan pada Sandaran atau Wing Jembatan. 4. Untuk Irigasi : Logo diletakkan pada Wing Bendung atau Talud. 5. Untuk Air Minum : Logo diletakkan pada HU, Reservoir, Ring Sumur, dsb. 6. Untuk Sanitasi Kesehatan Masyarakat: Logo diletakkan pada Halaman Depan Tempat Kesehatan Masyarakat. Adapun bentuk Logo adalah sebagai berikut :

Lampiran 3

Halaman 1

PELAKSANAAN TANPA PUNGUTAN APAPUN

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT

SEKRETARIAT PPIP

JL. CIPAKU V NO. 1 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 12170 TELP./FAX 021 72799234 SMS CENTER 0813 2862 9901 email: [email protected]

Pedoman pelaksanaan PPIP 2011

Recommend Documents