MoU memang akan menguatkan kelembagaan posyanduDeskripsi lengkap
Contoh MOU Puskesmas dan Pihak SekolahFull description
Contoh MOU Puskesmas
KERJA SAMA MOU
mou linsekDeskripsi lengkap
mou linsekFull description
mou puskesmas TK
Contoh MOU PuskesmasFull description
contoh daftar nama atkDeskripsi lengkap
SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) PENGADAAN PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR KANTOR …………………………..
Nomor Tanggal
: ……………………………….. : ………………………………..
Antara PUSKESMAS ............ .......................... ............................ .................. Dengan ……………………………………………………………..
Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Berdasarkan Surat Keputusan .......................... .............................. .... Nomor ............... ............... tanggal ............... ............... tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada (sebutkan instansinya) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah R.I/ Pemerintah Daerah .......................... ............................ yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.. 2.
yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan A kta Notaris ................... ................... Nomor ........... tanggal ................ .................... .... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. 1. Dengan ini bersepakat untuk membuat membuat SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini. PERTAMA TUGAS DAN PEKERJAAN PASAL 1 PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Alat Tulis Kantor. ...................... ............................ ...... KEDUA RINCIAN PEKERJAAN PASAL 2 Rincian Pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor …………………………tersebut …………………………terseb ut pada pasal 1 harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Inventaris Kantor …………………………………………Nomor .......... tanggal ............... ............... KETIGA HARGA BORONGAN PASAL 3 1.
Jumlah harga borongan pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor tersebut pada pasal 1 adalah sebesar Rp. …………………………… (dengan huruf).
2.
Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran dari jumlah harga borongan seperti tersebut pada Pasal 3 ayat 1, dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada DIPA Kantor …………………………………. Tahun 200...
KEEMPAT JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PASAL 4 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor .........................kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja ditandatangani.
KELIMA CARA PEMBAYARAN PASAL 5 Cara pembayaran harga borongan tersebut pada pasal 3 dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui ……………………….. pada Bank …………………….Nomor Rekening .......... Kepada PIHAK KEDUA dan akan dilaksanakan dengan ketentuan sebag ai berikut : 1.
Pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari harga borongan atau Rp. …………………………… (dengan huruf) setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
2.
Terhadap pembayaran tersebut ayat 1 dilakukan pungutan pajak oleh bendaharawan, selaku wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KEENAM SANKSI PASAL 6
Apabila pekerjaan ti dak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tepat pada waktu yang telah ditentukan pada pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda 1
0 00
(satu perseribu) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5%
(lima persen) dari harga borongan seluruhnya, kecuali apabila waktu penyerahan diperpanjang karena alasan-alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA. KETUJUH KEADAAN MEMAKSA PASAL 7 1.
Perusahaan tidak diperkenankan mengajukan klaim atas kenaikan h arga borongan yang sudah ditetapkan
2.
Perusahaan dapat dibebaskan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan apabila keterlambatan disebabkan oleh keadaan memaksa dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
3.
PIHAK KEDUA dapat meminta pertimbangan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa dan dilampirkan bukti-bukti yang sah untuk menyelesaikan pekerjaan akibat keadaan memaksa berdasarkan penyelidikan yang seksama.
4.
PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis “Keadaan Memaksa” itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam seja k adanya pemberitahuan tersebut.
5.
Jika dalam jangka waktu 3 x 24 jam PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya “Keadaan Memaksa” tersebut.
6.
Bilamana “Keadaan Memaksa” ditolak oleh PIHAK PERTA MA, maka berlaku ketentuan–ketentuan dalam perjanjian ini. KEDELAPAN PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN PASAL 8
1.
PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mampu melaksanakan pekerjaan pada Pasal 1 diatas.
2.
PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruh tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
3.
Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai menjadi milik PIHAK PERTAMA.
KESEMBILAN PERSELISIHAN / ARBITRASE PASAL 9 1.
Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
2.
Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat belum dapat menyelesaikan perselisihan yang ada, maka kedua belah pihak dapat mengajukan persoalan kepada Panitia Arbitrase yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh kedua belah pihak sedangkan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3.
Apabila dengan musyawarah untuk mencapai mufakat melalui Panitia Abritrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4.
Proses Penyelesaian dengan cara musyawarah oleh Panitia Abritase atau Pengadilan Negeri tidak dapat dijadikan alasan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. KESEPULUH LAIN-LAIN PASAL 10
Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat Perjanjian Tambahan/Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
KESEBELAS PENUTUP PASAL 11 1. 2.
Surat perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal tersebut diatas. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap secukupnya 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama PIHAK KEDUA
