MOU KEROHANIAN Kristen Prostestan

RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CICIK Jl. Dr. sutomo No.94 Padang Telp. (0751) 38846, Fax: (0751) 841286 Email Address: [email protected]

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CICIK PADANG DENGAN PEMBIMBING ROHANI KRISTEN PROSTESTAN TENTANG PELAYANAN KEROHANIAN PASIEN AGAMA KRISTEN PROSTESTAN DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CICIK Nomor : Nomor :

Pada hari ini , tanggal bulan , tahun bertanda tangan dibawah ini :

, bertempat di Padang, yang

I.

Dr.Kharisma Rosa MARS (PT FIFA MEDIKA) ,Direktur Rumah sakit ibu dan Anak cicik Padang yang didirikan dan berjalan berdasarkan peraturan perundangan-undangan Repuublik indonesia,dengan SK pengangkatan , dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik Padang, yang beralamat di jalan dr.Sutomo no 94 marapalam padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

II.

Nama Pendeta, yang berkedudukan di Jl. , yang diwakili secara sah oleh, oleh, selaku selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. ……………………

……………….

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu: 1. Bahwa pihak pertama adalah sebuah rumah sakit yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat, dengan tugas pokok dan fungsi mewujudkan pelayanan kesehatan secara professional dengan memperhatikan fungsi social rumah sakit, serta selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan secara bertahap sehingga terciptakan masyarakat sehat jasmani dan rohani. rohani. 2. Bahwa pihak kedua adalah Pembimbing Rohani Agama Kristen Prostestan yang bertugas dalam bidang pelayanan kerohanian di kota padang dan dapat menyediakan layanan rohani kepada pasien agama Kristen prostestan di rumah sakit ibu dan anak cicik. 3. Sesuai dengan standar Akrendetasi, rumah sakit harus mengadakan pelayanan kerohanian untuk pasien agama Kristen Prostestan yang dirawat di RSIA CICIK.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah: 1. Memberikan pelayanan kerohanian pada pasien agama Kristen prostestan rumah sakit ibu dan anak cicik. 2. Memenuhi hak pasien dan kelurga dalam memenuhi kebutuhan beragama sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pasien.


Pasal 2 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaiman tersebut diatas menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pelayanan kerohanian. Pelayanan kerohanian hanya dilakukan terhadap pasien agama Kristen prostestan di RSIA CICIK yang meminta pelayanan kerohanian melalui PIHAK PERTAMA Pasal 3 SYARAT DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PELAYANAN KEROHANIAN

(1)

PIHAK KEDUA memberikan pelayanan kerohanian ke pasien Agama Kristen Prostestan di RSIA CICIK hanya saat PIHAK PERTAMA meminta PIHAK KEDUA

(2)

PIHAK KEDUA harus mengoptimalkan pelayanan kerohanian terhadap pasien Agama Kristen Prostestan yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

(3)

PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan kerohanian sesuai kebutuhan pasien maksimal 1 jam dalam satu kali kunjungan.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1)

Hak :

a. PIHAK PERTAMA : 1) PIHAK PERTAMA berhak meminta PIHAK KEDUA untuk datang dan memberikan pelayanan kerohaian kepada pasien Agama Kristen Prostestan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA di RSIA CICIK. 2) Pasien agama Kristen prostestan PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pelayanan kerohani sesuai dengan ketentuan RSIA CICIK 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi tentang pelayanan kerohanian yang diberikan PIHAK KEDEUA kepada pasien Agama Kristen Prostestan PIHAK PERTAMA 4) PIHAK PERTAMA berhak mengevaluasi pelayanan kerohanian dari PIHAK KEDUA 5) PIHAK PERTAMA berhak menegur PIHAK KEDUA jika pihak kedua menyalahi ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA

b.PIHAK KEDUA : 1) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi atau dihubungi oleh PIHAK PERTAMA untuk datang dan memberikan pelayanan kerohaian kepada pasien Agama Kristen Prostestan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA di RSIA CICIK. 2) Pasien agama Kristen prostestan PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pelayanan kerohani sesuai dengan ketentuan RSIA CICIK 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi tentang pelayanan kerohanian yang diberikan PIHAK KEDEUA kepada pasien Agama Kristen Prostestan PIHAK PERTAMA 4) PIHAK PERTAMA berhak mengevaluasi pelayanan kerohanian dari PIHAK KEDUA


5) PIHAK PERTAMA berhak menegur PIHAK KEDUA jika pihak kedua menyalahi ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA (2)

Kewajiban :

a. PIHAK PERTAMA : 1) Membayar biaya pelayanan kepada PIHAK KEDUA.. 2) Memberikan data kepesertaan dan data lainnya termasuk format / blangko yang digunakan dalam pelayanan. b. PIHAK KEDUA : 1) Memberikan pelayanan kepada peserta sesuai dengan prosedur, kode etik dan peraturan yang berlaku 2) Memberikan informasi termasuk klarifikasi kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA menegur PIHAK KEDUA dikarenakan pelayanan yang diberikan kepada peserta yang tidak sesuai dengan prosedur, kode etik dan peraturan yang berlaku Pasal5 PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

Prosedur pemberian pelayanan bagi peserta di rumah sakit provider meliputi: a. Peserta menunjukkan surat rujukan asli dari PPK PIHAK PERTAMA; b. Peserta menunjukkan Kartu Multi Fungsi atau Menunjukkan Kartu JPK sebagai alat bukti untuk mendapatkan Pelayanan dalam program JPK c. Dalam keadaan gawat darurat, peserta menunjukan Kartu Multi Fungsi atau Kartu JPK, selanjutnya wajib melengkapi surat rujukan dalam waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali duapuluh empat) jam. d. Peserta berhak meminta jawaban surat rujukan dari rumah sakit yang ditujukan kepada dokter pemeriksa di PPK PIHAK PERTAMA. e. Surat rujukan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan kecualikasustertentudenganpersetujuan Senior Manager/Manager Kesehatan. f.

kesehatan,

PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA apabila terdapat hal-hal yang meragukan perihal identitas yang ditunjukan oleh Peserta kepada PIHAK KEDUA Pasal6 PELAYANAN YANG TIDAK DITANGGUNG

(1)

Pelayanan yang tidak ditanggung oleh PIHAK PERTAMA:

a.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku

b.

Medical check up atas permintaan peserta

c.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan diluar negeri

d.

Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/ estetika


e.

Pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas

f.

Pelayanan kesehatan untuk meratakan gigi

g.

Gangguan kesehatan/ penyakit akibat ketergantungan obat dan/ alkohol

h.

Gangguan kesehatan/ penyakit akibat sengaja menyakiti diri sendiri,atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.

i.

Tindakan medis yang bertentangan aturan perundang-undangan dan kesusilaan, misalnya aborsi di luar indikasi medis, ganti kelamin, vaginoplasti dll.

j.

Khitan dan tindik

k.

Pengobatan komplementer , alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropratic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan teknologi kesehatan ( health technology assesment)

l.

Obat herbal/obat yang tidak termasuk dalam Formularium Nasional, termasuk obat yang tidak ada hubungannya dengan diagnose peserta

m.

Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan.

n.

Alat kontrasepsi ,kosmetik, makanan bayi dan susu

o.

Kursiroda, tongkat penyangga, tripod, danalat bantu sejenisnya

p.

Vitamin yang tanpa indikasi medis

q.

Imunisasi di luar imunisasi dasar untuk anak di bawah 1 (satu) tahun dan imunisasi ibu hamil

r.

Biaya telekomunikasi, toiletries, susu, obatgosok, obatkumurdll

s.

Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan

t.

Sakit jiwa lebih dari 2 (dua) tahun

u.

Kelainan kongenital/herediter /bawaan yang memerlukan pengobatan

(2) Pelayanan yang tidak dijaminn oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) biaya yang dikeluarkan seluruhnya ditanggung dan langsung ditagihkan kepada peserta yang bersangkutan. Pasal7 KELAS PERAWATAN

(1) Kelas perawatan untuk rawat inap bagi peserta dan anggota keluarganya terdiri dari : a. Pekerja Golongan I, Golongan II, dan anggota keluarganya di Ruang Kelas II ; b. Pekerja Golongan III, dan anggota keluarganya di Ruang Kelas I ;


c. Pekerja Golongan IV, dan anggota keluarganya di Ruang Kelas VIP ; d. Pekerja Kontrak Magang dan PKWT , di Ruang Kelas II ; e. Pekerjakontrak waktu tertentu yang memiliki penghasilan di atas atau sama dengan 1,5 x PTKP K1 berhak di ruang perawatan kelas I f. Pegawai kontrak waktu tertentu yang memiliki penghasilan di bawah 1,5 x PTKP K1 berhak di ruang perawatan kelas II –

–

(2) Dalam hal peserta menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi daripada haknya atas permintaan sendiri, PIHAK PERTAMA akan membayar sesuai dengan hak peserta, sedangkan selisih hak peserta dengan kelas perawatan termasuk jasa pelayanan menjadi beban peserta.

(3) Jika karena kondisi pada fasilitas pelayanan mengakibatkan peserta tidak memperoleh kamar perawatan sesuai haknya, maka : a. Peser tadapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi untuk paling lama 3 (tiga) hari; b. Jika kenaikan kelas perawatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) hari, maka selisih biaya yang terjadi menjadi tanggung jawab peserta, kecuali atas persetujuan senior manager/manager kesehatan. (2) Apabila peserta menggunakan fasilitas BPJS kesehatan terdapat selisih biaya perawatan dapat ditagihkan ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan hak kelas perawatan peserta

Pasal8 PELAYANAN GAWAT DARURAT ( EMERGENCY)

(1) Pelayanan gawat darurat (emergency) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf f, dapat diberikan kepada peserta apabila memenuhi kriteria diagnosa kegawatdaruratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. (2) Jika ada indikasi rawat inap dengan diagnosa di luar kasus gawat darurat sebagaimana ayat (1) dapat dianggap sebagai kasus gawat darurat. (3) Pada kasus gawat darurat peserta dapat menyimpang sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan dalam waktu 3 X 24 (tiga kali duapuluh empat) jam wajib melengkapi persyaratan rujukan.

PasaL 9 PELAYANAN SATU HARI ( ONE DAY CARE)

(1) Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care) meliputi pelayanan dan akomodasi dalam

waktu 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam tanpa menginap. (2) Penggunaan surat rujukan dalam pelayanan satu hari (One Day Care) disesuaikan dengan tingkat kegawat daruratannya. Pasal 10 PELAYANAN OBAT


(1) Penyediaan dan pelayanan obat untuk peserta mengacu pada formularium

nasional, apa bila obat tidak tersedia di formularium nasional dapat menggunakan formularium rumahsakit dan diutamakan obat generik berlogo. (2) Penggunaan obat-obatan lain diluar ayat (1)harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dalam hal ini senior manager/ manajer kesehatan atau pejabat PIHAK PERTAMA yang ditunjuk oleh manager kesehatan. (3) Obat dengan biaya lebih dariRp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah)/ item harusdenganpersetujuanPIHAK PERTAMA

Pasal 11 TARIF PELAYANAN

(1)

Besarnya tarif pelayanan didasarkan pada tarif negosiasi yang disepakati oleh PARA PIHAK dengan disertai Berita Acara Negosiasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

(2)

Apabila tarif pelayanan berubah (sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku), PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya tarif oleh pejabat yang berwenang dan PARA PIHAK akan melakukan kesepakatan bersama atas perubahan tarif pelayanan tersebut

(3)

PARA PIHAKakan melakukan negosiasi perihal perubahan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan disertai Berita Acara Negosiasi, paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberlakuan tarif baru.

(4)

Selama PARA PIHAK belum dilakukannya negosiasidanbelum adanya kesepakatan diantara PARA PIHAK sebagaimana pada ayat (3), maka tarif yang dipergunakan adalah tarif sebelumnya. PASAL 12 TATA CARA PEMBAYARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Pembayaran atas pelayanan akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah menerima nota tagihan beserta lampirannya dari PIHAK KEDUA antara lain sebagai berikut: a. Kuitansi asli disertai rincian biaya pelayanan. b. Rekapitulasi kunjungan peserta (berisikan nama pasien, umur, nomor kartu JPK, diagnosa dan rincian biaya yang meliputi jasa medis, jasa tindakan, biaya ruang perawatan, penunjang diagnostic, pelayanan obat dan jasa sarana/prasarana ) dalam bentuk soft copy (excel). c. Foto copy Kartu Multi Fungsi atau Foto copy Kartu JPK . d. Asli Surat Rujukan JPK. Apabila terdapat perbedaan antara biaya dalam nota tagihan dengan pelayanan yang diberikan kepada peserta, PIHAK PERTAMA menolak dan mengembalikan berkas nota tagihan kepada PIHAK KEDUA untuk diperbaiki, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak nota tagihan diterima. PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi atas perbedaan biaya dalam nota tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila telah disepakati oleh PARA PIHAK, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak perbaikan nota tagihan diterima oleh PIHAK PERTAMA Pembayaran atas pelayanan akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke Rekening PIHAK KEDUA pada Bank BNI No. Rekening


(5)

(6)

(7)

708061981 atas nama PT FIFA MEDIKA, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah senior manager/ manager kesehatan menerima nota tagihan lengkap dengan lampirannya dari PIHAK KEDUA. Apabila PIHAK PERTAMA karena diluar kekuasaannya tidak dapat melakukan pembayaran nota tagihan atas biaya pelayanan, PIHAK PERTAMA wajib memberikan surat pemberitahuan dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang cukup kuat kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA dapat memberikan kelonggaran penyelesaian pembayaran selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA. Nota tagihan yang tidak dilengkapi lampiran (syarat-syarat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan diproses oleh PIHAK PERTAMA

PASAL 13 JAMINAN KEABSAHAN ATAS DOKUMEN

(1)

PIHAK KEDUA menjamin semua dokumen/informasi yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah dokumen asli dan tidak cacat hukum.

(2)

Apabila di kemudian hari, baik selama Perjanjian ini masih berlangsung maupun telah berakhir, ditemukan atau dapat dibuktikan atau adanya tuntutan dari pihak lain, dokumen/ informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cacat hukum/ palsu, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam pasal pemutusan perjanjian dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya secara hukum dan bersedia membayar ganti rugi atau digugat/dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

(3)

Membebaskan PIHAK PERTAMA dari tanggung jawab, akan tetapi tidak terbatas pada akibat hukum atas pengakhiran perjanjian terkait dengan hak dan kewajiban PIHAK KEDUA, dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

PASAL 14 PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1)

(2)

PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan perjanjian ini secara sepihak, apabila: a. Melakukan tindakan medis kepada peserta yang tidak sesuai dengan prosedur, kode etik dan peraturan yang berlaku. b. Dengan sengaja menyembunyikan / mengkondisikan sesuatu untuk mengatur jenis tindakan / pelayanan. c. Bekerja sama dengan peserta untuk melakukan tindakan / pelayanan yang tidak semestinya untuk kepentingan pribadi,PIHAK KEDUA, maupun kepentingan peserta. d. PIHAK KEDUA karena hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya dan bukan karena keadaan kahar, melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap sebagian atau keseluruhan Perjanjian ini. e. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tentang jaminan keabsahan atas dokumen. Pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d dapat dilakukan dengan Surat Peringatan tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA


(3)

(4)

(5)

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender. Terhadap pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka sejak ditemukan data atas dokumen yang cacat hukum/tidak sah/batal demi hukum maka PIHAK PERTAMA dapat segera memberitahukan pemutusan perjanjian. Apabila terjadi pemutusan atas perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA dan tetap wajib untuk menyelesaikan segala kewajibannya, serta bersedia dikenakan sanksi berupa Black list selama 5 (lima) tahun. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang termaktub dalam pasalpasal 1266 dan 1267 KUHPerdata dengan diaturnya pemutusan perjanjian ini PASAL 15 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1)

(2)

(3)

(4)

Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah kejadian yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK seperti banjir, badai, gempa bumi, pemogokkan, huru-hara, peledakan, sabotase, peperangan, embargo, pemberontakan, kebijakan pemerintah. Terhadap Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pihak yang mengalami Keadaan Kahar segera dalam waktu paling lambat 3x24 (tiga kali duapuluh empat) jam memberitahukan kepada Pihak lainnya yang tidak mengalami Keadaan Kahar, disertai surat keterangan dari aparat pemerintah setempat atau Pihak Kepolisian. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi dan PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kewajibannya Segala biaya dan kerugian yang diderita oleh Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak menjadi beban dan tanggung jawab Pihak lainnya

Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1)

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul selama perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa melibatkan pihak lainnya.

(2)

Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui jalur hukum dan telah memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang.

PASAL 17 KORESPONDENSI

(1)

Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama perjanjian berlangsung dilakukan secara tertulis, baik faximile, e-mail maupun surat.

(2)

Seluruh pemberitahuan dan komunikasi harus dan dinggap sudah diterima apabila : a.

Dalam hal melalui e-mail, segera diberitahukan kepada PARA PIHAK selama jam kerja, apabila gagal maka dilakukan pada Hari Kerja berikutnya;


b.

Dalam hal melalui surat, berakhir 48 (empat puluh delapan) jam setelah pengiriman melalui kurir.

(3) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada: PIHAK PERTAMA Unit Kesehatan Divre II Sumbar PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Alamat : Jl. Andalas No. 3 Padang Telepon : 0751-21035 E-mail : [email protected] Faksimil :PIHAK KEDUA RSIA CICIK Alamat Telepon E-mail Faksimil

(4)

: JL.Dr.Soetomo no.94 Marapalam : (0751) 38846 : [email protected] : (0751) 841286

Pemberitahuan perubahan alamat dan faksimil harus dilakukan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

PASAL 18 PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN

(1) (2)

(3)

Segala perubahan dan/atau tambahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. Segala perubahan dan/atau tambahan atas perjanjian ini akan mengikat PARA PIHAK sepanjang dibuat tertulis dalam bentuk addendum perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian ini kepada Pihak lainnya di karenakan Keadaan Kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung dari Surat Pemberitahuan dari Pihak yang mengajukan

PASAL 19 KETERPISAHAN (SEVERABILLITY )

(1)

(2)

Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh. PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK. PASAL 20 KERAHASIAAN


PARA PIHAK sepakat untuk memperlakukan Perjanjian ini dan seluruh informasi yang saling dipertukarkan di antara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu dan bagaimanapun juga tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali bila hal tersebut secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan dalam Perjanjian ini atau diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

PASAL 21 PENGAWASAN

(1) (2)

Pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, dalam hal ini oleh Manager Kesehatan Divisi Regional II Sumatera Barat. Apabila terjadi kelambatan ataupun hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera memberikan peringatan/teguran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA Pasal 22 KETENTUAN LAIN

(1)

Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya oleh PIHAK KEDUA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

(2)

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan tunduk pada seluruh ketentuan yang berlaku.

(3)

Segala akibat hukum yang timbul dari adanya perikatan PIHAK KEDUA dengan Pihak lainnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(4)

Segala bentuk lampiran dalam Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, adapun lampiran yang dimaksud adalah : a. b. c. d. e.

Diagnosa kegawat daruratan Fotocopi Surat ijin operasional rumahsakit Berita acara negosiasi Daftar tarif rumah sakit Fotocopi nomor rekening bank

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) set untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) set untuk PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA, RSIA CICIK

PIHAK PERTAMA, PT. KERETA API INDONESIA (Persero)

dr.KHARISMA ROSA Direktur

SULTHON HASANUDIN Vice President Divre II Sumbar


MOU KEROHANIAN Kristen Prostestan

Recommend Documents