Masalah Pengangguran Di Indonesia

Masalah Pengangguran di Indonesia

Masalah pengangguran tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang namun juga dialami oleh negara-negara maju. Namun masalah pengangguran di negara-negara maju jauh lebih mudah terselesaikan daripada di negara-negara berkembang karena hanya berkaitan dengan pasang surutnya perekonomian dan bukannya karena faktor kelangkaan investasi, masalah ledakan penduduk, ataupun masalah sosial politik. Tingginya angka pengangguran, masalah ledakan penduduk, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan berbagai permasalahan lainnya di negara kita menjadi salah satu faktor utama rendahnya taraf hidup para penduduk di negara kita. Namun yang menjadi   pen penye yeba bab b utam utamaa seka sekali ligu guss fakto faktorr peny penyeb ebab ab rend rendah ahny nyaa taraf taraf hidu hidup p di nega negarara-ne nega gara ra  berkembang adalah terbatasnya penyerapan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh oleh negara negara-neg -negara ara berkem berkemban bang g relatif relatif lebih lebih rendah rendah daripa daripada da yang yang dilaku dilakukan kan di negaranegaranegara maju karena buruknya efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya baik  sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Indikator yang biasa digunakan untuk  meng me nguk ukur ur

peng pe ngan angg ggur uran an

adal ad alah ah

Ting Ti ngka katt

Peng Pe ngan angg ggur uran an

Terb Te rbuk ukaa

(TPT (T PT). ).

Tingkat

  penga pengangg nggura uran n terbuk terbukaa umumny umumnyaa didefin didefinisi isikan kan secara secara konven konvensio sional nal sebaga sebagaii propor proporsi si angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Ukuran ini dapat digunakan untuk  mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di sebu sebuah ah nega negara ra atau atau wila wilaya yah. h. Ana Analis lisis is pen pengan ganggu gguran ran teru terutama tama ber berkai kaitan tan den dengan gan  pengangguran menurut kategori, provinsi, jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur, daerah tempat tinggal, dan analisis pengangguran menurut beberapa negara. Secara umum, TPT  perempuan selalu lebih tinggi dari pada TPT laki-laki, TPT perempuan tahun 2008 berada  pada level 9,7 persen sedangkan TPT laki-laki berkisar antara 7,6 persen. Menurut data Badan Pusat Statistik 2002 menunjukkan jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,13 juta orang atau 9,06% dari keseluruhan angkatan kerja. Jumlah ini dua kali lipat lebih dari jumlah pengangguran terbuka sebesar 4,3 juta jiwa atau 4,86% tahun 1996 setahu setahun n sebelu sebelum m krisis krisis moneter moneter meland melandaa Indone Indonesia sia.. Data Data ini belum belum termas termasuk uk seteng setengah ah  penganggur, yakni orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang jumlahnya 28,9

  juta orang pada tahun 2002. Krisis ekonomi ditambah dengan krisis moral para   penyelenggara Negara dengan maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme menghambat  pertumbuhan ekonomi yang justru akan memungkinkan terciptanya lapangan kerja . Supaya bisa menambah lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi harus bisa mencapai investor asing. Untuk mencapai angka enam atau tujuh persen sangat sulit karena kebanyakan investor asing tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia karena biaya ekonominya sangat tinggi akibat masih kuatnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Data tersebut juga menunjukkan struktur angkatan kerja, pekerja dan pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan masih didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar (SD) ke  bawah. Untuk angkatan kerja tahun 2002 yang berpendidikan SD ke bawah mencapai 59,05  juta orang atau sekitar 58,6 % dari angkatan kerja, diikuti SMP 17,49 juta orang, SMU 12,21  juta orang. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran akan disebutkan melalui  beberapa poin.

 Pertama , besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.

 Kedua, struktur lapangan kerja tidak seimbang.  Ketiga , kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik  tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

 Keempat , penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata.

Besarnya jumlah pengangguran di Indonesia lambat-laun akan menimbulkan banyak  masalah sosial yang nantinya akan menjadi suatu krisis sosial. Suka atau tidak suka,   pengangguran selalu berhubungan dengan kemiskinan yang identik dengan kebodohan, kejahatan dan perilaku menyimpang lainnya. Indikator masalah sosial ini bisa dilihat dari   begitu banyaknya anak-anak yang orang tuanya menganggur, yang mulai turun ke jalan. Mereka menjadi pengamen, pedagang asongan maupun pelaku tindak kriminalitas dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Mereka adalah generasi yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang baik. Ironisnya, apa yang terjadi saat ini adalah banyak para penganggur yang mencari jalan keluar dengan mencari nafkah yang tidak halal. Banyak dari mereka yang menjadi pencopet,  penjaja seks, pencuri, preman, penjual narkoba, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit mereka yang dibayar untuk berbuat rusuh atau anarkis demi kepentingan politik salah satu kelompok  tertentu.. Belum lagi dengan semakin menjamurnya prostitusi di Indonesia, sebuah pilihan hidup akibat himpitan ekonomi. Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya. Kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Jadi setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya. Selalin itu , ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat dijabarkan dalam  beberapa poin.  Pertama, pengembangan pola pikir  wawasan penganggur. Setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan setiap pribadi sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik,  bernilai dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas.

Kepribadian yang matang, dinamis dan kreatif memiliki tujuan dan visi yang jauh ke depan, berani mengambil tantangan serta mempunyai pola pikir yang benar. Itu merupakan tuntutan utama dan mendasar di era globalisasi dan informasi yang sangat kompetitif dewasa ini dan di masa-masa mendatang. Perlu diyakini oleh setiap orang, kesuksesan yang hakiki berawal dari sikap mental kita untuk berani berpikir dan bertindak secara nyata, tulus, jujur matang, sepenuh hati,  profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan ini dapat diimplementasikan menjadi gerakan nasional melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan yang kompeten untuk itu.

 Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan.

 Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan   penganggur. Hal itu dapat dilakukan serentak dengan pendirian Badan Jaminan Sosial  Nasional dengan mengubah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) menjadi Badan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari berbagai devisi menurut sasarannya. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan tercatat dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci, keberadaaan lembaga itu dapat disusun dengan baik.

 Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis  perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun   berkelompok. Itu semua perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang  pertumbuhan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.

 Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak  sehat. Sampah, misalnya, terdiri dari bahan organik yang dapat dijadikan kompos dan bahan non-organik yang dapat didaur ulang. Sampah sebagai bahan baku pupuk organik dapat diolah untuk menciptakan lapangan kerja dan pupuk organik itu dapat didistribusikan ke wilayah-wilayah tandus yang berdekatan untuk meningkatkan produksi lahan. Semuanya mempunyai nilai ekonomis tinggi dan akan menciptakan lapangan kerja.

 Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai  job center  dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Pengembangan lembaga

itu mencakup, antara lain sumber daya manusianya ( brainware ), perangkat keras (hardware),  perangkat lunak ( software), manajemen dan keuangan. Lembaga itu dapat di bawah lembaga  jaminan sosial penganggur atau bekerja sama tergantung kondisinya. Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi lebih ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil ( skilled ). Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Bagi pemerintah Daerah yang memiliki lahan cukup, gedung, perbankan, keuangan dan aset lainnya yang memadai dapat membangun Badan Usaha Milik Daerah Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri (BUMD-PJTKI). Tentunya badan itu diperlengkapi dengan lembaga pelatihan (Training Center ) yang kompeten untuk jenis-jenis keterampilan tertentu yang sangat banyak peluang di negara lain. Di samping itu, perlu dibuat  peraturan tersendiri tentang pengiriman TKI ke luar negeri seperti di Filipina.

 Kedelapan , segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan. Karena itu, Sisdiknas perlu reorientasi supaya dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal.

 Kesembilan, upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan   pemutusan hubungan kerja (PHK). PHI dewasa ini sangat banyak berperan terhadap   penutupan perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan permintaan produksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja   baru, justru sebaliknya bermuara pada PHK yang berarti menambah jumlah penganggur. Pihak-pihak yang terlibat sangat banyak dan kompleks sehingga hal itu perlu dicegah dengan  berbagai cara terutama penyempurnaan berbagai kebijakan.

 Kesepuluh, segera mengembangkan potensi kelautan kita. Negara Kesatuan Republik  Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif. Hal-hal yang paling sedikit yang dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi para penggemar sesuai pendidikannya, keterampilannya, umurnya penganggur  terbuka atau setengah penganggur, atau orang yang baru masuk ke pasar kerja, dan sebagainya. Jadi, secara ringkas pengangguran merupakan sebuah masalah yang kompleks, tidak  hanya menyangkut masalah sosial bagi masyarakat luas tetapi juga merupakan masalah bagi individu yang menjalaninya. Namun, terlepas dari itu semua, masalah sosial merupakan

masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya tidak hanya oleh pemerintah tetapi oleh kita semua. Melalui penyelesaian masalah pengangguran, diharapkan masalah-masalah sosial lain yang timbul akibat pengangguran seperti kejahatan dan prostitusi juga dapat teratasi. Setelah mengetahui penyebab timbulnya pengangguran, maka diharapkan pemerintah dapat menekan jumlah pengangguran dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan membuat kebijakan – kebijakan. Antara lain kebijakan makro dan mikro. Dengan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan pengangguran, maka penyebab dari  berbagai patologi sosial yang dialami masyarakat saat ini dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/801/801/ http://www.dutamasyarakat.com/ http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/11/12/14145447/2010..Pengangguran.di.Indone sia.Masih.10.Persen http://www.suarapembaruan.com/News/2004/09/07/Editor/edit02.htm http://poetoegaul.multiply.com/journal/item/50/Penanggulangan_Permasalahan_Ketenagakerj aan_Di_Indonesia http://instrumentsonline.wordpress.com/2004/07/13/penanggulangan-pengangguran-diindonesia/ http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/tugas-makalah-p-ekonomi-pembangunan pengangguran-di-kalangan-menengah-kebawah/ http://jurnal-ekonomi.org/2008/07/23/apa-penyebab-pengangguran-dan-sulitnya-lapangankerja-dalam-perekonomian-kapitalis/