MAKALAH WAWASAN KEMARITIMAN
EKONOMI MARITIM
Disusun Oleh Kelompok 3:
1.
Kinda Jamania Jamaluddin
E1D1 17 065
5.
Asmul Fauzi Yunus
E1D1 17 030
2.
Alwan Syah
E1D1 17 002
6.
S Ali Muhammad Adzani
E1D1 17 049
3.
Muhamaad Syahrin
E1D1 17 011
7.
Ramadan
E1D1 17 060
4.
Yulian Budianto
E1D1 17 021
8.
Muh Evan Saputra
E1D1 15 025
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta kekuatan, sehingga Kami selaku penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah "Ekonomi Maritim" ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Wawasan Kemaritiman tepat waktu dan tanpa halangan apapun.
Makalah ini disusun bertujuan agar sekiranya dapat memahami dan mempelajari lebih jauh tentang ekonomi maritim. Sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang ekonomi maritime tersebut tersebut. Ucapan terima kasih yang amat besar saya samapaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyusun makalah ini sehingga apa yang kami tulis pada kesempatan ini dapat menghampiri kesempurnaan.
Akhirnya kami sadar bahwa makalah ini belum sepenuhnya sempurna, jadi apabila ada penulisan kata yang tidak sesuai mohon dimaafkan.
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Rumusan Masalah 2
Tujuan 2
BAB II PEMBAHASAN 5
Ekonomi Maritim Indonesia 5
Mengenal Industri Dan Jasa Sumber Daya Maritim 8
Potensi Sumber Daya Perikanan 13
Sejarah Perkembangan EYD 8
Perkembangan Bahasa Indonesia Masa Reformasi 11
Kedudukan Dan Fungsi Bahasa Indonesia 12
BAB III PENUTUP 13
Kesimpulan 13
Saran 13
DAFTAR PUSTAKA ` 14
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia belum mampu memberdayakan potensi ekonomi maritim. Negeri ini juga belum mampu mentransformasikan sumber kekayaan laut menjadi sumber kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Indonesia bagaikan negara raksasa yang masih tidur. Indonesia juga memiliki posisi strategis, antar benua yang meng hubungkan negara-negara ekonomi maju. Posisi geopolitics strategis tersebut memberikan peluang Indonesia sebagai jalur ekonomi. Pasalnya beberapa selat strategis yang merupakan jalur perekonomian dunia berada di wilayah NKRI, yakni, Selat Malaka, Selat Sunda,. Selat Lombok, Selat Makassar dan Selat Ombai-Wetar. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi antar bangsa.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km persegi yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km persegi. Selain itu, terdapat 17.504 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 81.000 km persegi. Dengan cakupan yang demikian besar dan luas, tentu saja maritim Indonesia mengandung keanekaragaman alam laut yang potensial, baik hayati dan non hayati. Sehingga,sudah seharusnya sektor kelautan dijadikan sebagai penunjang perekonomian negara ini. Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sumbangan sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) memiliki peranan strategis. Terutama diban-dingkan sektor lain dalam sektor perikanan maupun PDB nasional.
Pada tahun 2008 saja tercatat PDB pada subsektor perikanan mencapai angka Rp 136,43 triliun. Nilai ini memberikan kontribusi terhadap PDB kelompok pertanian menjadi sekitar 19,13 persen atau kontribusi terhadap PDB nasi onal sebesar 2,75 persen. Hingga triwulan ke III 2009 PDB perikanan mencapai Rp128,8 triliun atau memberikan kontribusi 3,36 persen terhadap PDB tanpa migas dan 3,12 persen terhadap PDB nasional.
Di antaranya, tanaman bahan makanan sebesar Rp347,841 triliun, perikanan Rp136,435 triliun, tanaman perkebunan Rp106,186 triliun, pe-temakan Rp82,835 triliun, dan kehutanan Rp32,942 triliun. Kemudian hingga triwulan III 2009, PDB kelompok pertanian, petemakan, ke-hutanan, dan perikanan sebesar Rp 654,664 triliun. Dengan rincian, ta-naman bahan makanan Rp331,955 triliun, perikanan Rp128,808 triliun, tanaman perkebunan Rp 84,936 triliun, petemakan Rp 76,022 triliun, dan kehutanan Rp 128,808 triliun. Dari jenis sektor dalarn kelompok pertanian, perikanan yang memiliki kenaikan rata-rata tertinggi sejak tahun 2004-2008 sebesar 27,06 persen. Kemudian sektor tanaman bahan makanan 20,66 persen, tanaman perkebunan 21,22 persen, petemakan 19,87 persen,dan kehutanan 18,81 persen.
Catatan ini, semakin menguatkan anggapan bahwa sektor maritim sangat potensial dikembangkan sebagai penunjang ekonomi nasional. Tentu saja, sektor kelautan tidak hanya menghasilkan produk perikanan. Ironis, sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber daya alam berlimpah, perekonomian Indonesia ma-lah semakin terpuruk. Hutang negarapun terus menggunung. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp164,4 triliun atau mengambil 13,68 persen dari anggaran belanja negara 2011.
Melambungnya hutang disebabkan adanya peningkatan hutang jatuh tempo. Total hutang pemerintah yang membengkak pada Januari 2011 mencapai Rp1.695 triliun atau naik Rp17,13 triliun dibanding akhir 2010. Bila dikonversi ke kurs dolar Amerika Serikat, hutang Indonesia sekitar 187,19 miliar dolar AS. Sementara jika mengacu pada pendapatan kotor negara sebesar Rp6,422 triliun, rasio hutang Indonesia sebesar 26 persen. Jelas ini angka yang tidak kecil. Pertanyaan besar muncul, seberapa besar pemanfaatan sumber kekayaan Indonesia sebagai negara kepulauan bisa menutupi hutang yang menumpuk tersebut?
Guna menuju langkah ini diperlukan komitmen yang mengarahkan pemerintah harus fokus pada perekonomian nasional di bidang maritim. Ini karena Indonesia memiliki potensi pembangunan ekonomi maritim yang besar dan beragam serta belum sepenuhnya dikelola. Berbagai sektor dapat dikembangkan dalam upaya me-majukan dan memakmurkan perekonomian negara, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industry bioteknologi maritim, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, angkutan laut, jasa perdagangan, industri maritim, pembangunan maritim (konstruksi dan rekayasa), benda berharga dan warisan budaya (cultural heritage), jasa lingkungan, konservasi sampai dengan biodiversitasnya. Konsenterasi pembangunan perekonomian di bidang maritime diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pengembangan ekonomi berbasis daratan dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Terlebih, laut Indonesia memiliki potensi besar yang mampu menghasilkan produk-produk unggulan. Banyak pihak memprediksi, permintaan produk maritim akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dunia. Sehingga, ekonomimaritim diyakini dapat menjadi unggulan kompetitif dalam memecahkan persoalan bangsa. Berdasarkan kajian yang dilakukan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Puslitbang Oseanologi LIPI pada tahun 1997- 1998, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk sektor per-ikanan berkisar antara 2,75-3,95. Ini mengindikasikan subsektor tersebut mempunyai prospek cukup baik bagi investasi. Sementara sektor pariwisata bahari, merupakan sector yang paling efisien dan mempunyai resiko paling kecil dalam penanaman modal dibandingkan dengan sub sektor lain. Kajian tersebut merekomendasikan tiga hal yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional berbasis maritim, yaitu memperbesar dan memperluas diversifikasi sektor-sektor maritim, memperbanyak investasi dengan memberikan stimulus pada sektor-sektor yang mempunyai Incre-mental Capital Output Ratio (ICOR) yang relative rendah (perikanan dan pariwisata) serta meningkatkan efisiensi yang mencakup alokasi usaha optimum berdasarkan jenis usaha, lokasi dan compatibility antar sektor maritim. Adapun selama ini kontribusi bidang maritim masih didominasi sector pertambangan, perikanan dan sektor-sektor lain. Hal itu mengindikasikan jika sektor tersebut dipisah, maka sub bi-dang yang ada akan memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB nasional.
Rumusan Masalah
Bagaimana industri dan jasa sumber daya maritim?
Bagaimana potensi sumber daya perikanan?
Bagaimana sumber daya migas dan mineral?
Bagaimana pariwisata bahari?
Tujuan
Dapat mengetahui industri dan jasa sumber daya maritim.
Dapat mengetahui potensi sumber daya perikanan.
Dapat mengetahui sumber daya migas dan mineral/
Dapat mengetahui pariwisata bahari.
BAB II
PEMBAHASAN
Ekonomi Maritim Indonesia
Salah satu potensi perekonomian maritim terbesar yang dimiliki Indonesia adalah sumber minyak bumi dan gas. Sayangnya Indonesia belum bisa memanfaatkannya secara maksimal. Ironisnya, sebagian besar sumber-sumber energy tidak terbaharukan ini dikuasai pihak asing. Padahal sangat jelas, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyebut "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat". Alih-alih memakmurkan rakyat, membayar hutang negara pun tidak mampu.
Salah satu contoh sikap pemerintah yang pro terhadap kepentingan asing adalah polemik blok Migas West Madura. Sekadar informasi, mulanya saham West Madura dimiliki Pertamina (50 persen), Kodeco (25 persen), dan CNOOC (25 persen). Sebulan menjelang habisnya masa kontrak, Kodeco mengalihkan sebagian sahamnya ke PT Sinergindo Cahaya Harapan dan CNOOC ke Pure Link Ltd, masing-masing sebesar L2,5 persen. Meski bukan Pemegang saham mayoritas, selama ini blok West Madura dikelola Kodeco, perusahaan minyak asal Korea Selatan Sikap pemerintah yang berpihak pada kepentingan perusahaan asing terlihat dari beberapa kebijakannya. Pertama, Pertamina sejak Mei 2008 telah lima kali meminta kepada pemerintah agar blok West Madura sepenuhnya dikelola BUMN. Sayang, hingga kini pemerintah belum mengabulkan permintaan tersebut. Di sisi lain proses pengalihan saharn dari Kodeco dan CNOOC ke PT Sinergindo Citra Harapan (SCH) dan Pure Link Investment Ltd (PLI) hanya berlangsung dalam beberapa hari saja. Itupun tanpa tender yang transparan.
Kedua, porsi saham Pertamina di WestMadura adalah yang paling besar. Namun pada kenyataannya yang menjadi pengelola adalah Kodeco dengan kemampuan produksi hanya berada pada level 13-14 ribu bph. Di sisi lain, Pertamina menyatakan sangguP menyedot minyak di ladang itu hingga 30 ribu barel per hari.
Ketiga, potensi cadangan blok tersebut menurut Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) cukup besar, yakni 22,22 juta barel minyak dan gas sebesar 219,8 BCFG. Jika diasumsikan harga minyak mentah 100 dolar AS per barrel dan gas 4 dolar AS per MMbhr, maka nilai potensi migas blok tersebut dapat mencapai Rp28 triliun. Jika blok tersebut dapat diproduksi 30 ribu barel migas perhari, cadangan tersebut baru habis selama enam tahun. Setelah dipotong cost recoaery 10 dolar AS perbarel, kekayaan yang dapat diraup sekitar Rp 4 triliun pertahun. Menyerahkan pengelolaan kepada Kodeco, Pertamina sebagai BUMN tidak mendapat keuntungan sebagai operator. Inilah ironi negara yang kaya migas namun pengelolaannya justru didominasi pihak asing. Padahal Pertamina sebagai satusatunya BUMN di bidang migas memiliki kemampuan yang tak kalah hebatnya dibanding perusahaan asing. Kondisi ini terjadi karena terpasung regulasi yang kapitalistis, khususnya UU Migas No 22/2001, Pertamina disejajarkan dengan perusahaan-perusahan swasta termasuk asing. Dalam praktiknya bahkan cenderung dianaktirikan. Walhasil kekayaan negara ini tidak dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat.
Dari aspek sumber daya alam, hrdonesia merupakan Negara kaya. limah srrbur kaya mineral, lautan kaya ikan, berbagai barang tambang strategis, minyak dan gas tertimbun di perut bumi Indonesia. Namun jika dicermati satu-persatu intervensi dan penguasaan oleh asing masih begitu besar dalam pemanfaatan sumberdaya alat tersebut.
Berdasarkan data Indonesia Energy Statistic 2009, yang dikeluarkan Kementerian ESDM, total cadangan minyak Indonesia mencapai 2998 MMSTB (million standard tanker barrel). Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai Negara penghasil minyak terbesar ke-29 di dunia. Sementara cadangan gas mencaPai 159,63 TSCF (triliun standard cubic feet) atau terbesar ke-11 dunia. Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ke-15 dunia. Per 2009 cadangan batubara mencapai 126 miliar ton.
Indonesia juga kaya dengan energi.panas bumi (geotermal) yang tersebar di berbagai penjuru nusantara, potensinya mencapai 28,1 GW. Barang Tambang seperti nikel, emas, perak, timah, tembaga dan biji besi juga jumlahnya sangat melimpah. Bahkan Indonesia diketahui memiliki kualitas nikel terbaik di dunia. Namun, kekayaanalam tersebut justru lebihbanyak dinikmati Negara lain ketimbang penduduk Indonesia. Berdasarkan Neraca Energi 2009 dari 346 juta barel minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri, 38 persen diekspor ke luar negeri. Ironisnya pada saat yang sama indonesia harus mengimpor minyak mentah 129 juta BOE, atau 35 persen dari total produksi dalarn negeri. tri terjadi karena 85 persen produksi minyak Indonesia dikuasai swasta termasuk asing. Di sisi lain, rakyat terus dibuat sengsara akibat harga minyak dinaikkan agar sesuai derrgan standar intemasional.
Demikian pula dengan gas alam [rdonesia. Produksinya dimonopoli swasta asing. Sebagian besar hasilnya dijual ke luar negeri dengan kontrak-kontrak jangka paniang. Dari total produksi 459 juta BOE (banel of oil equfualent)pada2009, hampir 60 persen diekspor ke luar negeri yang terdiri dari gas alam (12 persen) dan dalam bentuk LNG 48 persen. Sisanya dibagi-bagi untuk industri (19 persen), PLN (10 persen) dan lain-lain. Padahal dengan jumlah tersebut, kebutuhan domestik sangat tidak memadai. Seiumlah industri menjerit-jerit kekurangan pasokan gas. Hal yang sama juga dialami PLN. Akibat kekurangan gas, PLN terpaksa menggunakan minyak yang biaya produksinya jauh lebih mahal. Negeri ini amat kaya, namun perut penduduknya kelaparan. Ibarat anak ayam mati di lumbung padi.
Mengenal Industri dan Jasa Sumber Daya Maritim
Sebagai negara maritim terbesar di dunia sudah seharusnya Irrdonesia menjadi bangsa yang makmur dan disegani. Namun, kenyataannya dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, negara ini seakan tak berdaya. Apalagi di bidang industri maritim, roda perekonomian Indonesia lumpuh terpenjara oleh kepentingan asing. Luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km persegi, terdiri dari 0,3 juta km persegi perairan teritorial, 2,8 juta km persegi perairan pedalaman dan kepulauan 2,7 juta km persegi Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), serta dikelilingi lebih dari 77.504 pulau, menyimpan kekayaan yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, potensi kelautan Indonesia diperkirakan dapat memberikan penghasilan lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun. Namun yang dikembangkan kurang dari 10 persen.
Melihat besarnya potensi laut nusantara, sudah seharusnya Indonesia mempunyai infrastruktur maritim kuat, seperti, pelabuhan yang lengkap dan modern; sumber daya manusia (SDM) di bidang maritim yang berkualitas; serta kapal berkelas, mulai untuk jasa pengarigkutan manusia, barang, migas, kapal penangkap ikan sampai dengan armada TNI Angkatan Laut (AL). Namun kondisi ideal tersebut sulit tercapai. Hai ini terjadi karena industri maritirn Indonesia tidak dikelola dengan benar. Sehingga tak satu pun negara yang segan dan menghormati Indonesia sebagai bangsa maritim. Negara asing menempatkan bangsa Indonesia sebagai pasar produk mereka. Ironisnya, pemerintah hanya berdiam diri tanpa melakukan langkah perbaikan. Padahal, kedepan industri kelautan hrdonesia akan semakin strategis, seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari bagian Atlantik ke Asia-Pasifik. Hd ini terlihat 70 persen perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia- Pasifik. Secara detail 75 Persen produk dan komoditas yang diperdagangkan dikirim melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar 1.300 triliun dolar AS per tahun.
Potensi ini dimanfaatkan Singapura dengan membangun pelabuhan pusat pemindahan (transhipment) kapal-kapal perdagangan dunia. Negara yang luasnya hanya 692.7 km persegi, dengan penduduk 4,16 juta jiwa itu telah menjadi pusat jasa transportasi laut terbesar di dunia. Bahkan ekspor barang dan komoditas Indonesia 70 persen melalui Singapura. Selama ini sudah menjadi rahasia umum bila industri dan jasa maritim Indonesia berada di bawah kendali Singapura. Lihat saia sebagian kapal yang berlayar menghubungkan antar pulau sebagian besar menggunakan bendera negeri The Red Dot, khususnya kapal yang memuat barang-barang terkait dengan berbagai macam industri. Sebagai contoh industri perkapalan yang bertebaran di beberapa tempat di Kepulauan Riau, khususnya di pulau Batam dan beberapa pulau sekitarnya, termasuk pulau Karimun. Di sana terdapat investasi bidang perkapalan dan mayoritas pelakunya berasal dari negeri yang sangat takut terhadap KKO Marinir Indonesia.
Penghambat Industri Maritim
Di sisi lain, banyak faktor yang menghambat pembangunan industri maritim nasional. Pertama, sistem finansial. Kebijakan sektor perbankan atau lembaga keuangan di Indonesia yang sebagian besar keuntungannya diperoleh dari penempatan dana di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), untuk pembiayaan industri maritim sangat tidak mendukung. Ini karena bunga pinjaman sangat tinggi. Berkisar antara 11-12 persen per tahun dengan 100 persen kolateral (senilai pinjaman). Bandingkan dengan sistem perbankan Singapura yang hanya mengenakan bunga dua persen+LIBOR dua persen (total sekitar 4 persen) per tahun. Equity-nya hanya 25 persen sudah bisa mendapatkan pinjaman tanpa kolateral terpisah. Sebagai contoh bagi pengusaha kapal, kapal yang dibelinya bisa menjadi jaminan. Tidak heran, jika pengusaha nasional kesulitan mencari pembiayaan untuk membeli kapal, baik baru maupun bekas melalui sistem perbankan Indonesia.
Kedua, sesuai dengan Kepmenkeu No 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebasknn Atas impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, bahwa sektor perkapalan mendapat pembebasan pajak. Namun, semua pembebasan pajak itu kembali harus dibayar jika melanggar pasal 16, tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang pada impor atau pada saat perolehan Barang Kena Pajak Tertentu disetor kas Negara apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindah tangankan.
Jika pengusaha menjual kapalnya sebelum 5 tahun harus membayar pajak kepada negara sebesar 22,5 persen dari harga penjualan PPn 10 persen, PPh impor 7,5 persen dan bea masuk 5 persen). Padahal di Indonesia jarang ada kontrak penggunaan kapal lebih dari 5 tahun paling banyak 2 tahun. Supaya pengusaha kapal tidak menanggung rugi berkepanjangan mereka harus menjual kapalnya. Namun, pengusaha harus membayar pajak terhutang kepada negara sesuai Pasa1 16 tersebut. Jika demikian, industry maritim negara ini terhambat oleh kebijakan fiskal yang dianut.
Ketiga, buruknya kualitas sumber daya maritim Indonesia menyebabkan biaya langsung industri maritim menjadi tinggi. Meskipun gaji tenaga Indonesia sepertiga gaji dari tenaga kerja asing, tetapi karena rendahnya disiplin dan tanggung jawab, menyebabkan biaya yang harus ditanggung pemilik kapal berbendera dan berawak 100 persen orang Indonesia (sesuai dengan UU No 7712008 tentang Pelayaran) sangat tinggi. Sebaiiknya, jika kapal berawak 100 persen asing yang mahal, ternyata pendapatan perusahaan pelayaran bisa meningkat dua kali lipat.
Keempat, persoalan klasifikasi industri maritim di tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kendali Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungary PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), membuat industri maritim Indonesia semakin terpuruk. Semua kapal yang diklasifikasi atau disertifikasi PT BKI, diduga tidak diakui asuransi perkapalan kelas dunia. Kalaupun diakui, pemilik kapal harus membayar premi asuransi sangat mahal.
Industri Perkapalan
Indonesia dengan perairan yang luas, membutuhkan sarana transportasi kapal yang mampu menjangkau pulau pulau yang jumlahnya mencapai lebih dari 17.504 pulau. Tidak heran jika kebutuhan industri perkapalan setiap tahun terus meningkat. Sebagai Negara kepulauan, sudah seharusnya Indonesia mengembangkan industry perkapalan nasional. Kebijakan ini didukung dengan adanya Inpres No 5/2005 yang intinya bahwa seluruh angkutan laut dalam negeri harus diangkut kapal berbendera Indonesia. Tetapi, permintaan tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan memproduksi kapal. Industri perkapalan merupakan industri padat karya dan padat modal yang memiliki daya saing tinggi. Karena itu dukungan pemerintah sebagai pemegang kewenangan sangat penting. Faktor kebijakan moneter dan fiskal, masih sulitrya akses dana perbankan dan tingginya bunga menjadi beban para pelaku usaha. Industri kapal juga diharuskan membayar pajak dua kali lipat. Masalah lain adalah minimnya keterlibatan perbankan. Perbankan enggan menyalurkan kredit kepada industri perkapalan. Mereka beranggapan, industry perkapalan penuh risiko karena kontrol terhadap industri ini sulit.
Selain itu, masalah lahan yang digunakan industri perkapalan terutama galangan kapal besar berada di daerah kerja pelabuhan dan hak pengelolaan lahan (HI,L) dikuasai PT Pelindo. Sehingga Industri perkapalan masih sangat tergantung pada HPL. Padahal, jika ada keleluasaan lahan di pelabuhan bukan tidak mungkin industri kapal lebih berkembang. Dalam pengernbangan jasa maritim hendaknya diarahkan untuk meraih empat tujuan secara seimbang yakni: (1) pertumbuhan ekonomi tinggi, secara berkelanjutan dengan industry dan jasa maritim sebagai salah satu penggerak utama (Prime mover); (2) peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para pemangku kepentingan yang terkait industri dan jasa maritim; (3) terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumberdaya maritim; dan (a) menjadikan industri dan jasa maritim sebagai salah satu modal bagi pembangunan maritim nasional. Sehingga ada benang merah yang dapat terlihat antara oceanpolicy dan pengelolaan sumber daya maritim dengan industri dan jasa maritim sebagai penggerak bagi pertumbuhan sector maritim.
Industri Perikanan dan Bioteknologi
Industri perikanan dan bioteknologi diperkirakan memiliki nilai ekonomi sebesar 82 miliar dolar AS per tahun. Namun karena pemerintah belum serius menggarap sub sektor ini (berdasarkan kajian PKSPL IPB; 2006), Indonesia diperkirakan kehilangan potensi pendapatan dari produk-produk bioteknologi maritim sekitar 1 miliar dolar AS per tahun. Hal ini disebabkan karena lemahnya aplikasi bioteknologi maritim serta jarangnya pengusaha yang terjun ke sektor tersebut.
Padahal berdasarkan inventarisasi Divisi Bioteknologi Kelautan PKSPL IPB, terdapat 35.000 biota laut, sehingga Indonesia mempunyai potensi pendapatan miliaran dolar per tahun dari produk-produk bioteknologi. Negara-negara maju yang memiliki sumberdaya maritim terbatas, seperti produk bioteknologi rnaritim Amerika Serikat mereka mendapat pendapatan hingga 4,6 miliar dolar AS, sedangkan Inggns meraup keuntungan dari sektor ini sekitar 2,3 mihar dolar AS. Pemanfaatan industri perikanan dan bioteknologi ini meliputi induski makanan dan minuman, farmasi, kosmetika dan bioerrergi. Semua bisa disediakan hrdonesia dengan sumber daya alam yang ada. Adapun produk-produkyang bisa dihasilkan dari hasil rekayasabiota laut antara lain makanan, tablet, salep suspensi, Pasta gigi, cat, tekstil perekat, karet, film, pelembab, shampo, lotion dan produk wetlook.
Potensi Sumber Daya Perikanan
Potensi perikanan meliputi perikanan laut (tuna/cakalang, udang, demersal, pelagis kecil, dan lainnya), potensi mariculture (rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan serta mutiara), perairan umum, tambak, budidaya air tawar, dan potensi bioteknologi kelautan. Saat ini potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia baru sempat digali hanya sekitar 24,5% dari potensi yang ada.
Produksi subsektor perikanan Indonesia menunjukkan kecenderungan positif namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara produsen perikanan lainnya seperti Cina dan Peru. Produksi perikanan yang diperoleh Indonesia hampir sama dengan negara-negara yang luas lautnya jauh lebih kecil dari Indonesia, seperti Jepang dan Cili. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produksi adalah terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan laut.
Berdasakan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi sumberdaya perikanan tangkap 6,4 juta ton per tahun, produksi perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 ton per tahun dari jumlah tangkapan yang diperboleh maksimum 5,2 juta ton per tahun sehingga hanya tersisa 0,5 juta ton per tahun. Produksi Tuna naik 20,17 persen pada 2007, akan tetapi produksi Tuna hanya 4,04 per menterian Kelautan dan Perikanan telah merintis kelompok pengawas masyarakat (POKWASMAS) di daerah pesisir di bawah pembinaan
Direktorat Jenderal PSDKP. Disinggung mengenai kurang optimalnya PANNAS BMKT dalam melakukan perdagangaan, Sudirman biasa disapa dengan tegas membantahnya. Menurutnya, penanganan BMKT sudah dilakukan serius dengan cara proses perizinan survei dan perizinan pengangkatan harus melalui penilaian tim teknis dan harus disetujui instansi yang terkait. Kemudian telah dimiliki warehause BMKT untuk penanganan BMKT hasil pengangkatan. Sudirman menambahkan, mengenai penggunaan kata harta karun, menurutnya perlu diklarifikasi, dimana penggunaan istilah harta karun kurang tepat. Mengingat, penggunaan istilah harta karun cenderung dikaitkan dengan aspek ekonomi yang pantinya akan menjadi incaran banyak para pemblrru harta karun. Harta karun yang dikelola FANNAS BMKT sen$iri merupakanbenda berharga asal muatan kapal yang tenggelam yang mengandung.aspek seiarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Sampai sejauh ini, Sudirman mengakui jika kegiatanpencurian BMKT di pantai Utara sen dari seluruh produksi pedkanan tangkap. Jumlah nelayan (laut dan perairan umum) sebesar 2.755.794 orang, akan tetapi lebih dari 50 persen atau 1.466.666 nelayan berstatus sambilan utama dan sambilan tambahan. jumlah nelayan naik terus, yaitu 2,06 persen pada tahun 2006-2007, sedangkan ikan makin langka.
Sumber Daya Migas Dan Mineral
Laut selain menjadi sumber Pangan juga mengandung beraneka sumber daya energi. Kini,para ahli menaruh perhatian terhadap laut sebagai upaya mencari jawaban terhadap tantangan kekurangan energi di masa mendatang. Hasil penelitian Richardson pada 2008 menunjukkan bahwa sekitar 70 persen produksi minyak dan gas bumi berasal dari kawasan pesisir dan lautan. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, di pesisir, dan hanya enam di daratan. Potensi cadangan minyak buminya 11,3 miliar barel dan gas 101,7 triliun kaki kubik. Belum lama ini, ditemukan jenis energy baru pengganti BBM berupa gas hidrat dan biogenik di lepas pantai barat Sumatera selatan, Jawa Barat dan bagian utara Selat Makassar, dengan potensi melebihi seluruh potensi migas.
Dari hasil penelitian BPPT (1998) dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70 persen atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut. Dari 40 cekungan itu 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru diteliti sebagian, sedangkan 29 belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan itu berpotensi menghasilkan 106,2 miliar barel setara minyak, namun baru 16,7 miliar barel yang diketahui dengan pasti, 7,5 miliar barel diantaranya sudah dieksploitasi. Sisanya sebesar 89,5 miliar barel berupa kekayaan yang belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 523 miliar barel terkandung di lepas pantai, dan lebih dari separuhnya atau sekitar 32,8 miliar barel terdapat di laut dalam. Sementara ifu untuk sumberdaya gas bumi, cadangan yang dimiliki Indonesia sampai dengan 1998 mencapai 136,5 Triliun Kaki Kubik (TKK). Cadangan ini rnengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 1955 yang hanya sebesar 123,6 Triliun Kaki Kubik. Sedangkan potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, tembaga zirconium, nikel, kobalt, biji besi non titanium, vanadium, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik masih diperlukan teknologi yang maju untuk mengembangkan potensi tersebut.
Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan potensi laut sebagai sumber energi listrik. Yaitu, melalui teknologi panas laut pasang surut, arus laut, angin, gelombang laut serta bioenergi dari ganggang laut. California Energy Commision, misalnya memperkirakan jumlah Tenaga ombak pecah di dunia dapat menghasilkan 2-3 juta megawatt energi, dimana pada lokasi yang tepat ombak bisa membangkitkan energy sekitar 65 megawatt per mil Panjang pesisir. Laut juga menyimpan kandu ngan bahan tambang dan mineral yang bernilai ekonomi tinggi. Sanra halnya di daratan, potensi mineral dan tambang terbagi atas tiga kelas sesuai standar indonesia, yaitu A, B, dan C. Yang membedakan adalah masalah teknis eksploitasi dan penambangannya.
Pariwisata Bahari
Negara bagian Queensland, Australia, dengan paniang garis pantai 2.100 kilometer, mampu menghasilkan devisa 2 miliar doiarAS dari sektor pariwisata pada tahun 2002. Sementara negara kepulauan Seychelles yang amat kecil di Madagaskar berhasil mendapatkan 70 persen pendapatan nasionalnya dari wisata bahari, dan menyokong GDP per kapita (pada 2000) sebesar 7.700 dolar AS yang jumlahnya berlipat dari Indonesia.
Pembangunan pariwisata bahari pada hakikatrya adalah upaya mengembangkan dan memanfaatkan obyek serta daya tarik wisata bahari di kawasan pesisir dan lautan Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki kekayaan alam dan panorama pantainya yang indah dengan gelombang pantai yang menantang dibeberapa tempat serta keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dengan berbagai jenis ikan hias. Adapun kawasan wisata bahari Indonesia antara lain :
Kepulauan Padaido, Biak, Papua
Kawasan wisata bahari ini sangat ideal untuk kegiatan diaing, wisata cruise. Program pengembangan wisata bahari di kepulauan Padaido, antara lain diversifikasi kegiataan nelayan dengan pengembangan wisata memancing menggunakan perahu tradisional nelayan, paket wisata selain di daerah kapal tenggelam, serta pengembangan cruiser regional dengan menggunakan kapal pinisi dan Sea plane untuk menjangkau pulau-pulau kecil.
Kepulauan Selayal, Takabone Rate, Sulawesi Selatan
Kawasan wisata bahari ini sangat cocok untuk diving, snorkeling, berlayar, dan memancing. Program pengembangan wisata bahari di Kepulauan Selayar adalah sebagai hubungan wisata cruise internasional regional, dart cruise kapal tradisional seperti pinisi Nusantara.
Pulau Nias dan Kepulauan Mentawai, Sumatera Utara
Kawasan wisata bahari di Pulau Nias sangat ideal unfuk selancar dengan pengembangannya ekowisata berbasis komunitas serta olahraga selancar. Program pengembangan di kawasan ini lebih fokus pada penganekaragaman daya tarik wisata dengan menampilkan budaya daerah.
Kepulauan Raja Ampat, Papua barat
Kawasan wisata bahari di kepulauan ini sangat ideal untuk kegiatan menyelam. Pengembangan kawasan wisata bahari di Kepulauan Raja Ampat dengan pola partner shrp MNC (Multi National Companies) yang melibatkan pelaku industri wisata bahari, pemerintahan daerah dan masyarakat setempat.
Kepulauan Ujung Kulon dan Anak krakatau, Banten
Kawasan wisata bahari ini ideal untuk kegiatan diving dan cuise regional dengan tema pengebangannya ekowisata berbasis konservasi. Program pengembangan di Kepulauan Ujung Kulon, antara lain perencanaan tata ruang yang jelas antara konservasi dengan areal pengembangan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Menyediakan fasilitas transportasi menuju obyek wisata dengan kegiatan kapal pinisi dan sea plane untuk menampung wisatawan domestik dari jakarta.
Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur
Kawasan wisata bahari ini ideal untuk kegiatan diving dan wisata cruise. Program pengembangan di Pulau Komodo adalah wisata cruise regional dengan fasilitas marina dan yacht. Untuk menjangkau pulau-pulau kecil di sekitarnya perlu disediakan kapal pinisi dan sea plane.
Teluk Tomini, Kepulauan Tongean, Sulawesi Tengah
Kepulauan ini ideal untuk kegiatan menyelam dan snorkeling. Program pengembangan di Teluk Tomini, antara lain penyediaan fasilitas marina, yacht, kapal pinisi dan sea plane dengan kemitraan masyarakat dengan pelaku usaha pariwisata.
Kepulauan Bali dan Lombok
Wisata bahari di dua kepulauan ini ideal untuk kegiatan menyelam, selancar, cruise regional, dan intemasional. Program pengembangan pariwisata bahari di kawasan ini, antara lain dibangun kemitraan pemerintah daerah masyarakat lokal, dan kalangan industry wisata bahari. Menyediakan fasilitas pelabuhan, akomodasi, dan pertunjukan budaya.
Balerang, Kepulauan Riau
Kawasan ini sangat ideal untuk kegiatan cruise, yacht dan marina serta selancar. Program pengembangan wisata bahari di Balerang, yaitu pelabuhan wisata bahari yang menunjang limpahan wisatawan dari Singapura menuju daerah tujuan wisata kepulauan Riau. Pengembangan wisata uuise re$onal sangat ideal karena letaknya pulau ini strategis di selat malaka dan dekat dengan Singapura.
Kepulauan Seribu, Jakarta
Wisata bahari yang sangat ideal untuk di kepulauan Seribu adalah selancar, cruise rcgional, mernancing, dan olahraga bahari. Untuk itu program pengembangan di kawasan ini antara lain Perencanaan tata ruang yang sangat jelas antara area konservasi dan pengembangan yang disertai taman nasional. Serta pengembangan untuk fasilitas air adalah marina, yacht, kapal pinisi dan sea plane untuk kegiatan nolah raga air. Seluruh kekayaan alam ini, merupakan sebagian kecil dari berjuta potensi wisata laut di Indonesia. Jika tidak mendapat perhatian dan dikelola dengan bail kekayaan alam yang berlimpah ini hanya akan sia-sia.
Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara
Kawasan wisata bahari ini ideal untuk kegiatan menyelam dan cruise regional. Program pengembangan wisata bahari di Kepulauan Wakatobi , antara lain cruise international dan regional dengan pengembangan pelabuhan Makassar sebagai hub, serta konservasi kekayaan laut dengan pemberlakuan sertifikat penyelam dan penegakan hukum.
Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur
Kawasan wisata bahari Derawan ideal untuk kegiatan menyelam dan konservasi penyu. Program pengembangan wisata bahari di kepulauan ini selain konservasi habitat penyu sebagai daya tarik wisata, juga untuk konservasi pengembangan budaya di Pulau Kakaban dan Sangalaki dengan pola partnership MNC (Multi National Companies) memanfaatkan tenaga lokal.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia belum mampu memberdayakan potensi ekonomi maritim. Negeri ini juga belum mampu mentransformasikan sumber kekayaan laut menjadi sumber kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Indonesia bagaikan negara raksasa yang masih tidur. Indonesia juga memiliki posisi strategis, antar benua yang meng-hubungkan negara-negara ekonomi maju. Posisi geopolitis stra-tegis tersebut memberikan peluang Indonesia sebagai jalur ekonomi.
Saran
Untuk pembuatan makalah ini sendiri sebaiknya harus lebih memperhatikan pokok-pokok pembahasan yang lebih menekankan ke judul dari makalah ini sehingga para pembaca dapat memahami secara jelas maksud tujuan dari pembuatan ini. Selain itu, sebaiknya ulasan yang diberikan lebih spesifik dan runtut.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim.2012.Pengertian, Sejarah Perkembangan dan Penentuan
Batas ZEE
Indonesia(Online).https://hukummaritim.wordpress.com/20/12/08/31/pengertian-sejarah-perkembangan-zeeindonesia/.( 6 mei 2015).
EdiSumarno.2014.Perspektif2EkonomiMaritimIndonesia.https://www.aca
demia.edu/7187489/PERSPEKTIF_2_EONOMI_MARITI M_
INDONESA.(06 Mei 2015).
