MAKALAH KEPANITERAAN
"SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN"
Disusun oleh :
1. Mia Kartika (201610020311032)
2. Adnan Raafkhair Salim (201610020311033)
3. Yoga Nur Rahmat (201610020311034)
4. Vian Juanda (201610020311035)
5. Musyahadan Romadhon (201610020311036)
6. Ismail (201610020311038)
7. Windi Argiatmoko (201610020311039)
8. David Amrullah (201610020311040)
9. Silvana Indriani R (201610020311044)
10. Adelia Safitri (201610020311045)
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan zaman di era digital atau lebih populer disebut
revolusi industri 4.0, sangat berpengaruh pesat kepada kehidupan
manusia itu sendiri dengan menekankan pada pola digital economy,
artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya atau
dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Menghadapi tantangan
tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-
perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satu
contohnya adalah e-court.[1]
Mahkamah Agung kembali berinovasi dalam pembaharuan peradilan
dengan dikeluarkannya aplikasi e-court. Aplikasi ini merupakan bagian
dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung yang nyata. Aplikasi e-
court secara garis besar terbagi atas 3 unggulan yaitu, e-filling
(pengisian data – data pendaftaran perkara), e-payment (pembayaran
panjar perkara), e-summons (pemanggilan para pihak melalui alamat
domisili). e-court dapat diartikan sebagai aplikasi yang digunakan
untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara
secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara
elektronik serta aplikasi layanan perkara lainnya yang bersifat
elektronik.
Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis akan
memaparkan dan menjelaskan simtembaru hasil dari inovasi Mahkamah
Agung yang kita kenal dengan e-court.
B. Rumusan Masalah
a. Apa Pengertian e-Court ?
b. Apa yang dimaksud dengan e-Filing, e-Payment, e-Summons, dalam sistem
e-court ?
c. Bagaimana prosedur penggunaan e-court?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian E-Court Dalam Peradilan
Electronic Court (e-court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia,
sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika
terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi
lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Beracara
dari negeri kangguru (Australia), e-court menjadi bagian dari proses
modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari
lahirnya e-court ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara
pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital.
Meski Federal Court of Australia (FCA) sudah lama menerapkan layanan
pengadilan berbasis elektronik ini, faktanya meninggalkan paper based
system dalam penanganan perkara merupakan hal yang tidak mudah. Oleh
karenanya harus disusun strategi manajemen perubahan dalam melakukan
peralihan dari paper based kepaperless. Berkaitan dengan hal tersebut,
Federal Court of Australia (FCA) menempuh 8 (delapan) langkah manajemen
perubahan sebagai berikut:
1. Memastikan apakah benar-benar perlu dilakukan inovasi tersebut. Untuk
melakukan inovasi harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
Pada tahap ini harus dilakukan identifikasi permasalahan yang terjadi
atau yang berpotensi terjadi dan peluang dilakukannya inovasi. Dalam
konteks pengadilan, alasan pentingnya dilakukan perubahan misalnya
banyak tunggakan atau banyak keluhan terhadap layanan pengadilan.
2. Membentuk tim pendukung terhadap penerapan inovasi tersebut. Setelah
diyakini bahwa inovasi benar-benar perlu dilakukan, langkah berikutnya
adalah membentuk tim yang mendukung adanya perubahan/inovasi. Tim ini
harus merupakan sebuah kelompok yang memiliki kekuatan yang cukup
untuk mengupayakan perubahan yang meliputi unsur pimpinan pusat,
hakim, aparatur peradilan dan sumber daya manusia yang bergerak di
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT).
3. Merumuskan visi inovasi tersebut. Langkah berikutnya setelah terbentuk
tim adalah merumuskan visi inovasi yang akan diimplementasikan. Pada
langkah ini juga harus disusun dengan matang strategi untuk melakukan
implementasi inovasi/perubahan tersebut.
4. Mengkomunikasikan visi kepada seluruh aparatur peradilan. Visi yang
sudah ditentukan dan strateg untuk mencapainya telah dirumuskan,
selanjutnya harus dikomunikasikan (disosialisasikan) dalam berbagai
kesempatan.
5. Memberi wewenang kepada yang lain untuk mengimplementasikan
inovasi/perubahan sesuai visi. Inovasi/perubahan bak sebuah virus yang
harus dilularkan. Agar implementasi inovasi tersebut dapat mewabah
dengan cepat, maka harus banyak agen-agenyang diberikan wewenang untuk
melakukannya.
6. Merencanakan dan menyusun program jangka pendek (quick wins). Harus
dipastikan rencana tersebut terlaksana, dan segera dilakukan evaluasi
serta perbaikan jika ada yang tidak sesuai maupun tidak berjalan
dengan baik.
7. Mempertahankan kemajuan terhadap inovasi yang telah diimplementasikan
dan menghasilkan inovasi/perubahan yang lainnya.
8. Melembagakan program perubahan/inovasi sebagai pendekatan baru. Jika
program jangka pendek telah berhasil, maka perlu juga dilakukan
duplikasi di bidang lainnya juga telah menunjukkan hasil. Langkah
selanjutnya adalah memastikan inovasi/perubahan tersebut dapat dijaga
kesinambungannya.
Selain 8 (delapan) langkah tersebut tentunya diperlukan kepemimpinan
yang kuat dalam mengawal kebijakan Electronic Court (e-court) tersebut. Hal
ini karena penerapan e-court akan memicu terjadinya perubahan yang masih di
sisi administrasi peradilan. Sama seperti Aplikasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) kehadirannya sebagai sebuah sistem yang baru,
maka e-court pun berpotensi akan direfusal oleh beberapa kalangan apabila
kesiapan implementasinya belum matang. Oleh karenanya, penerapan dan
pengembangan e-court ini harus dilakukan secara hati-hati dan setiap
pemangku kepentingan diberikan pemahaman yang baik mengenai manfaat
penerapan e-court ini.[2]
Aplikasi e-court dikembangkan oleh Mahkamah Agung sejak November 2017.
Kala itu Mahkamah Agung yang berkolaborasi dengan SUSTAIN EU-UNDP dan Tim
Pembaharuan Peradilan membentuk pokja khusus untuk mengkaji regulasi maupun
saran pengembangan terhadap aplikasinya. Aplikasi ini cukup lengkap karena
berisi modul-modul, seperti :
1. Pembuatan akun (account/user) perorangan maupun advokat secara
online(untuk saat ini hanya diberlakukan untuk kalangan advokat).
2. Perhitungan biaya panjar perkara secara online.
3. Pendaftaran perkara secara elektronikdan terintegrasi dengan Aplikasi
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
4. Panggilan para pihak secara elektronik.
5. Perekaman (input) data/informasi pada tahap Jawaban, Replik, Duplik,
dan Kesimpulan secara elektronik
6. Pemberitahuan putusan/penetapan secara elektronik.
Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan
Secara Elektronik. Aplikasi e-court merupakan sebuah sistem yang terpusat,
artinya aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di
Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu diinstall dimasing-
masingserver maupun website pengadilan, karena otomatis akan terkoneksi
dengan database pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
di masing-masing pengadilan yang telah mengimplementasikan e-court. Untuk
saat ini pengguna terdaftarnya hanya ditujukan kepada Advokat, dan akan
diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun Badan Hukum.
B. Untuk mendaftar perkara secara elektronik (e-Filing)
Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mendaftar
perkara secara elektronik :
1. Advokat harus membuat account/user pada aplikasi e-Court dengan
domisili elektronik yang sudah tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi di
mana dia disumpah.
2. melengkapi data Advokat seperti KTP, Kartu Tanda Anggota Advokat, dan
Berita Acara Sumpah yang harus diunggah ke dalam aplikasi e-Court.
3. Pengguna yang sudah terdaftar dapat mendaftarkan perkara secara
elektronik pada Pengadilan yang telah mengimplementasikan e-Court
dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sudah terdaftar dan tervalidasi
pada aplikasi e-Court Mahkamah Agung.
4. Pendaftaran perkara secara elektronik akan mendapatkan barcode dan
nomor register online (bukan nomor perkara).[3]
C. Tahapan pendaftaran perkara secara elektronik
Langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika melakukan pendaftarkan
perkara secara elektronik :
1. Memahami dan menyetujui persetujuan yang dipaparkan sebelum memulai
pendaftaran.
2. Mendaftarkan surat kuasa secara elektronik.
3. Memasukkan data pihak.
4. Mengunggah dokumen (petitum, posita,dan lain sebagainya).
5. Mendapatkan e-SKUM (taksiran panjar biaya perkara). '
6. Mendapatkan nomor pembayaran (Virtual Account) dan menyelesaikan
pembayaran secara online. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah
bekerjasama dengan Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank BTN, Bank Mandiri,
Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI.
7. Menunggu verifikasi dan registrasi Nomor Perkara dari Pengadilan yang
dimohonkan.
8. Mendapatkan Nomor Perkara.
E-Court dapat digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen persidangan
seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban. Aplikasi e-Court juga
digunakan untuk pemanggilan secara elektronik kepada pihak yang telah
menyejutui dan kepada penggugat/pemohon yang mendaftar secara elektronik
dianggap menyetujui menggunakan saluran elektronik untuk pemanggilan.
Aplikasi e-Court dapat di akses dari mana saja dan dengan waktu tertentu,
oleh siapa saja (selama memiliki account/user) dengan bermodal koneksi
internet dan perangkat yang memiliki web browser.
Sebagai informasi, adapun tujuan daripada diluncurkannya aplikasi e-
Court ini ialah dalam rangka perbaikan indeks kemudahan berusaha (Ease of
Doing Bussiness/EODB) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah
penyederhanaan acara peradilan. Selain itu, aplikasi ini bertujuan dalam
rangka menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi,
serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan
berbiaya ringan. Ini adalah suatu bentuk kemajuan dan inovasi yang
digaungkan oleh Mahkamah Agung, menjadi kewajiban bagi Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta aparatur
peradilan di lingkungannya untuk mendukung implementasi inovasi ini.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi
Perkara Secara Elektronik di Pengadilan telah disahkan pada 29 Maret 2018
lalu. Kini melanjutkan inovasi tersebut, akhirnya aplikasi Pengadilan
Elektronik (e-Court) diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M
Hatta Ali S.H., M.H. di Balikpapan pada Jumat (13/8) siang lalu. Acara
peluncuran aplikasi e-Court dilaksanakan berbarengan dengan Pembinaan
Teknis Yudisial dan penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada 4
lingkungan peradilan Mahkamah Agung.
D. Proses Peresmian Peggunaan Aplikasi E-Court Oleh Ketua Mahkamah Agung
Republik Indoesia
Prosesi peresmian penggunaan aplikasi e-court dilakukan secara simbolis
oleh Ketua Mahkamah Agung RI di depan tidak kurang 1.000 orang warga
peradilan yang menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan para
undangan, yang antara lain terdiri dari perwakilan mitra pembayaran uang
perkara pengadilan.
Tata cara pembayaran uang perkara Pengadilan (e-Payment) adalah sebagai
berikut:
1. Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan
Bank Mandiri Syariah). Ketua MA menekan tombol peresmian yang kemudian
dilanjutkan dengan menyaksikan secara langsung proses penerimaan
perkara dengan elektronik pada tiga pengadilan secara langsung, yaitu
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya dan
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2. dilanjutkan dengan tele-conference antara Ketua MA dengan para tiga
pengadilan yang menerima pendaftaran dan para advokat yang melakukan
pendaftaran secara online untuk mengetahui kesan dan pengalaman mereka
menjadi salah satu pendaftar pertama perkara dengan menggunakan
aplikasi e-court. Tercatat saat ini sudah ada 2 perkara diajukan
secara elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1 perkara di PN
Surabaya, serta 1 perkara pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Ketua MA dalam sambutannya menyatakan bahwa peresmian e-court merupakan
lompatan besar dalam keseluruhan upaya besar melakukan perubahan
administrasi di pengadilan. Sistem e-court Mahkamah Agung memungkinkan
penggugat melakukan permohonan atau gugatan perdata/perdata agama/TUN di
seluruh Indonesia secara elektronik tanpa perlu datang langsung ke gedung
pengadilan. Pembayaran juga jadi makin ringkas, karena sistem e-payment
memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran
pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms
banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.
Tata Cara Pemanggilan (e-Summons)
Pemanggilan elektronik (e-summons) juga sangat meringkas proses dan
menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili
elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para
pihak ada bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan
biaya panggilan ditekan se-minimal mungkin sampai nol rupiah. Khusus untuk
e-summons, sesuai Perma No.3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh
apabila para pihak menyetujui untuk dilakukan panggilan secara elektronik,
untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal
pengenalan aplikasi ini.
Ke depannya sistem e-court sudah diarahkan ke penggunaan yang lebih
luas, yaitu implementasi litigasi elektronik, mengingat Pasal 5 Perma No.3
Tahun 2018 telah mencantumkan juga jenis dokumen yang bisa dikirim secara
elektronik meliputi jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Hanya saja
implementasi penuhnya menunggu pengaturan teknis. Ketua MA dalam
sambutannya mengatakan bahwa bentuk e-litigation masih perlu dikembangkan,
dan bentuk akhirnya bisa sangat beragam tergantung pengembangan yang
dilakukan Mahkamah Agung nantinya.
Satu Tahun Harus Sudah Terimplementasi di Seluruh Pengadilan. Perma
Nomor No.3 Tahun 2018 sudah menetapkan bahwa administrasi perkara di
pengadilan secara elektronik berlaku bagi perkara perdata, perdata agama,
tata usaha militer dan tata usaha negara, namun saat ini pendaftaran baru
dapat diberlakukan pada peradilan umum, agama dan TUN. Mengingat perkara
Tata Usaha Militer pada Peradilan Militer belum operasional. Selanjutnya,
mengingat banyak prakondisi yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya
aplikasi e-court, untuk tahap ini Sekretaris Mahkamah Agung RI berdasarkan
Surat Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 menunjuk 32 Pengadilan dari peradilan umum,
agama, dan TUN untuk melaksanakan uji coba implementasi e-court untuk tahap
ini.
Adapun pengadilan percontohan meliputi PN Jakarta Pusat, PN Jakarta
Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN
Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN
Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro.
Sementara itu di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA
Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA
Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk Pengadilan TUN pengadilan
percontohan meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN
Denpasar, PTUN Makassar dan PTUN Tanjung Pinang.
Ketua MA dalam sambutannya berharap agar dalam waktu tepat satu tahun
sejak peresmian aplikasi e-court ini, maka aplikasi e-court harus sudah
bisa diaplikasikan di seluruh pengadilan di Indonesia. Sekaligus menantang
kesiapan para pimpinan badan peradilan untuk memenuhi target tersebut yang
langsung disambut positif oleh para peserta. Beliau juga meminta agar para
direktur jenderal untuk bisa melaporkan hasil uji coba tahap pertama ini
dalam waktu 6 bulan.
Meski demikian, hingga saatnya dilaunching secara resmi nanti, perlu
dipertimbangkan apakah dengan tahapan persidangan yang dilakukan secara
elektronik akan berpengaruh terhadap asas hukum acara yang memerintahkan
bahwa persidangan bersifat terbuka untuk umum. Aplikasi ini pada dasarnya
berlaku wajib bagi seluruh Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Namun
demikian, untuk tahapan uji coba gelombang pertama diperkirakan akan
dilaksanakan pada Juni 2018.
Pada tahap uji coba awal, aplikasi e-court akan diterapkan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya lalu disusul
pada bulan Agustus 2018 akan diterapkan di seluruh Pengadilan Negeri kelas
IA Khusus di Indonesia.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
Jurnal & Wibesite
https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
http://www.pa-tondano.go.id/artikel-896-mahkamah-agung-luncurkan-
aplikasi-ecourt.html
http://pn-takengon.go.id/pnbaru/pengembangan-e-court-di-pengadilan-
negeri/
https://www.academia.edu/37052506/Dr._Tarmizi_SH.M.Hum
http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content
&view=article&id=2738:yuk-berkenalan-dengan-e-court-yang-sebentar-lagi-
memasuki-tahap-uji-coba&catid=114:umum
http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2018/07/mahkamah-agung-ri-
meresmikan-aplikasi-e-court/
-----------------------
[1] https://www.academia.edu/37052506/Dr._Tarmizi_SH.M.Hum diakses
pada 11 Desember 2018 pukul 21.29
[2] http://pn-takengon.go.id/pnbaru/pengembangan-e-court-di-pengadilan-
negeri/ diakses pada Tanggal 11 Desember 2018 pukul 21.20
[3] https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ diakses pada 11 Desember 2018
pukul 21.30
