Modul Sistem Peradilan Pidana

CIRI-CIRI SISTEM

Lili Rasjidi

Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses)
Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (interdependence of its parts)
Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (the whole is more than the sum of its parts)
Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (the whole determines the nature of its parts)
Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole)
Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

PENGERTIAN
SISTEM PERADILAN PIDANA
Remington dan Ohlin
Pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
Marjono Reksodiputro
Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.
Muladi
The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it's enforcement.
lanjutan…….....
Marc Ancel

Penal Policy
Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
A. Mulder / Barda Nawari Arief

Strafrechts politiek / Politik Hukum Pidana
Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
Cara bagaimana penyidikan, penuntutan,peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
lanjutan…….....
Romli Atmasasmita
Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi, pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.
Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.
lanjutan…….....
Prof. Soedarto

Politik Kriminal
Politik Hukum Pidana merupakan bagian dari Politik Kriminal, dimana Politik Kriminal itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
Dalam pengertian sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
Dalam arti luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja di pengadilan dan polisi;
Dalam arti paling luas, politik kriminal itu merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.
lanjutan…….....
Wahab Ahmad

Politik Kriminal
Segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, usaha tersebut meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat yang terkait dengan eksekuesi pemidanaan. Aktivitas dari badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing.
lanjutan…….....
Chamelin / Fox / Whisenand
Suatu sistem dalam proses menentukan konsep sistem yaitu berupa aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara sub sistem kepolisian, pengadilan, dan lembaga penjara.
Barda Nawawi Arief
Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman" di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu:
Kekuasaan "penyidikan" (oleh badan/lembaga penyidik);
Kekusaan "penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut umum);
Kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana" (oleh badan pengadilan);
Kekuasaan "pelaksanaan putusan pidana" (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).
BAGIAN KEDUA
PENGERTIAN SISTEM

Satjipto Rahardjo
Sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Politik Hukum pada prinsipnya berarti kebijaksanaan negara mengenai hukum yang ideal (yang dicita-citakan) pada masa mendatang dan mewujudkan ketentuan hukum yang ada pada saat ini. Adanya kesamaan makna politik hukum dalam kedua dimensi pandangan tersebut terletak penekanan terhadap hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) dan hukum yang ada pada saat ini (ius constitutum).
Kotan Y. Stefanus :
lanjutan…….....
PENAMAAN POLITIK HUKUM
Masing-masing ahli/pakar hukum kemudian memberikan penamaan tersendiri terkait dengan bidang keahliannya
Hikmahanto Juwana

Politik Perundang-Undangan
Peraturan perundang-undangan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan dapat beraneka ragam. Berbagai tujuan dan alasan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (legal policy).
Teuku Mohammad Radhie
lanjutan…….....
Politik Hukum merupakan pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan
Prof Soedarto
Politik Hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
TUJUAN

Tujuan Jangka Pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana;
Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan ;
Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial;
Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

STRUKTUR HUKUM KULTUR HUKUM SUBSTANSI HUKUM
Politik Hukum / Kebijakan Legistlatif Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
ROCKY MARBUN, S.H., M.H.
BAGIAN PERTAMA
POLITIK HUKUM / KEBIJAKAN LEGISLATIF
PENGERTIAN
UTRECHT
Perlu juga dikemukakan bahwa sering pula pelajaran hukum umum, sebagai ilmu hukum positif, membuat penilaian (waarde-oordelen) tentang kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum yang telah diselidikinya dan, selanjutnya menentukan hukum yang seharusnya berlaku (ius constituendum). Menentukan ius constituendum ini pada pokoknya suatu perbuatan politik hukum.
Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak.
Politik hukum, pula menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan "sociale werkelijkheid" (kenyataan sosial).
M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi:
lanjutan…….....
Pertama; pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
Kedua; pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Prof Soedarto
Politik Hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
lanjutan…….....
M. Solly Lubis:
Politik hukum (legal policy) merupakan garis atau dasar kebijakan untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam negara.

Satjipto Rahardjo :
Politik Hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk menjadi suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Bagir Manan :
Politik pembentukan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum mencakup kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan; kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim; dan kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.

Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
3/12/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
3/12/2014

#
Click to edit Master subtitle style
3/12/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
3/12/2014

#
3/12/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
3/12/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
3/12/2014

#
3/12/2014

#
3/12/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
3/12/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
3/12/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
3/12/2014

#

3/12/2014

#
Click to edit Master subtitle style
3/12/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
3/12/2014

#
3/12/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
3/12/2014

#
3/12/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
3/12/2014

#
3/12/2014

#
3/12/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
3/12/2014

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
3/12/2014

#

3/12/2014

#

6

7

8
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
3/12/2014

#

10

11

12

5

9

3

1

4

2

3/12/2014

#

3/12/2014

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

#

Modul Sistem Peradilan Pidana

Recommend Documents