makalah PERKAWINAN

MAKALAH HUKUM PERKAWINAN

DOSEN PENGASUH : ANGGUK LAMIS ,SH

Di susun Oleh: 

NAMA

: ERIK SOSANTO

NIM

: EAA 110 039

JURUSAN

: HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PALANGKA RAYA FAKULTAS HUKUM TAHUN 2011 i

MAKALAH PERKAWINAN LINTAS AGAMA DARI SUDUT PANDANG AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA DAN TATA CARA MELANGSUNGKAN PERKAWIANANNYA

DOSEN PENGASUH : ANGGUK LAMIS ,SH

Di susun Oleh: 

NAMA

: ERIK SOSANTO

NIM

: EAA 110 039

JURUSAN

: HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PALANGKA RAYA FAKULTAS HUKUM TAHUN 2011 i ii

KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur atas limpahan berkat dan Rahmat-Nya dari Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan makalah mengenai hukum perkawinan. Makalah ini disusun berdasarkan sumber dari buku-buku dan sumber lainnya yang  berhubungan dengan Perkawinan Lintas Agama Dari Sudut Pandang Agama Yang Diakui Di Indonesia Dan Tata Cara Melangsungkan Perkawianannya. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman dan menambah wawasan bagi orang yang membacanya. Penulis menyadari akibat keterbatasan waktu dan pengalaman penulis, maka tulisan ini masih banyak kekurangan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari se mua pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Harapan penulis semoga tulisan yang penuh kesederhanaan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya tentang Perkawinan Lintas Agama Dari Sudut Pandang Agama Yang Diakui Di Indonesia Dan Tata Cara Melangsungkan Perkawianannya.

Palangka Raya, Oktober 2011

Penyusun

ii iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................. ......................................

i

KATA PENGANTAR ............................................... ......................................

ii

DAFTAR ISI..................................................... .................................................................................................... ...............................................

iii

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .................................................. ......................................

1

1.2. Perumusan Masalah .................................................... ................................................................................ ............................

2

1.3. Tujuan Penulisan ............................................... ......................................

2

1.4. Metode Penulisan .............................................. ......................................

2

1.5. Manfaat Penulisan ............................................. ......................................

2

BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Perkawinan Perkawinan dari sudut sudut pandang hukum agama agama islam islam ................................

3

2.2 Perkawinan dari sudut pandang hukum agama KP....................................

7

2.3 Perkawinan dari sudut pandang hukum agama Katholik...........................

11

2.4 Perkawinan dari sudut pandang hukum agama Hindu...............................

15

2.5 Perkawinan dari sudut pandang hukum agama Budha Budha ..............................

17

2.6 Perkawinan Perkawinan dari sudut sudut pandang hukum agama konghucu .........................

18

BAB 3 PENUTUP 3.1. Kesimpulan .............................................. ...............................................

20

3.2. Saran ............................................... ...................................................... ........................................................ ..

20

DAFTAR PUSTAKA

iii iv

BAB I PENDAHULUAN 1.Latar Belakang

Perkawinan (pernikahan) merupakan sarana untuk melahirkan generasi umat manusia yang mempunyai tugas kekhalifahan untuk memakmurkan bumi. Selain itu, pernikahan juga  bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa al-rahmah)." Kehidupan al-rahmah)."  Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menajadi fitrah atau naluri setiap manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah perkawinan ini, termasuk pernikahan antar umat yang berbeda agama atau pernikahan lintas agama. Pernikahan lintas agama yang dimaksud adalah  pernikahan yang dilakukan antara seseorang yang beragama Islam (Muslim atau Muslimah) dengan orang non-Muslim, baik yang dikategorikan sebagai orang musyrik maupun ahli kitab. Masalah pernikahan lintas agama ini selalu menjadi bahan perdebatan dikalangan ulama, hal ini karena perbedaan perspektif dalam memahami ayat-ayat atau teks-teks agama yang melarang pernikahan orang Muslim dengan orang musyrik. Meskipun pernikahan lintas agama ini tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, namun fenomena semacam ini terns berkembang . Kita bisa melihat baik dari media massa maupun media elektronik , banyak sekali selebritis yang melakukan pernikahan dengan pasangan yang tidak seagama. Sebagai contoh: Jamal  contoh:  Jamal   Mirdad seorang Muslim, menikah dengan Lidia Kandaw yang beragama Kristen; Nurul Arifin (Muslimah), dengan Mayong (Katholik); Ina Indayati (Muslimah), menikah dengan Jeremi Thomas yang beragama Kristen; Frans Lingua (Kristen), menikah dengan Amara (Islam); Yuni Shara (Muslimah), menikah dengan Hendry Siahaan (Kristen); Ari Sigit (Muslim), menikah dengan Rica Callebaut (Kristen); Ari Sihasale (Kristen), menikahi Nia Zulkarnain  yang beragama Islam. Pernikahan Dedy Corbuzer yang beragama Katholik dengan Kalina  yang beragama Islam. Islam. Selain itu, tentunya masih sangat banyak peristiwa semacam ini yang tidak terdeteksi oleh media. Umumnya, selain undang-undang yang berlaku di Indonesia, ajaran agama ternyata sedikit banyaknya juga menjadi "penghalang" pernikahan. Sehingga di antara mereka sebagian besar berinisiatif melakukan perkawinan di luar negeri, atau cara lain yaitu mengadakan perkawinan menurut agama kedua belah pihak. Selain itu banyak juga  pasangan yang melaksanakan akad perkawinan lintas agama di Kantor Catatan Sipil. Kantor  Catatan Sipil mau melaksanakan perkawinan ini berdasarkan kebijakan yang mereka ambil sendiri dengan dasar pemikiran "daripada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik  Catatan Sipil meresmikannya saja". Namun pihak-pihak yang akan melaksanakan akad harus membawa surat dispensasi dari Pegawai Pencatat Nikah atau dari Departemen Agama. Caracara di atas dilakukan karena Undang-Undang negara kita tidak memperbolehkan pernikahan lintas agama. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan Bab VI, mengenai larangan kawin, Pasal 40 ayat (c). Pasal itu  berbunyi bahwa "seorang laki-laki Muslim tidak diperbolehkan mengawini perempuan yang 1

tidak beragama Islam"; serta fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 yang menyatakan  bahwa perkawinan lintas agama tidak absah. Pada dasamya peraturan-peraturan ini dan tidak  dapat mencegah atau menjawab realitas yang berkembang di masyarakat , apa lagi dengan kenya taan pluralitas dan kemajemukan masyarakatan Indonesia, fenomena pernikahan lintas agama semakin banyak ditemukan. Melihat realitas semacam ini larangan pernikahan antara agama sudah tidak relevan lagi. 2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah perkawinan lintas agama yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam makalah ini mengambil  beberapa sudut pandang perkawinan menurut masing-masing hukum agama yang diakui di indonesia serta tata cara perkawinan dilangsungkan ,yang pasti sangat menarik untuk kita ketahui bersama adalah sebagai berikut: a. Perkawinan dari sudut pandang hukum agama islam ?  b. Perkawinan dari sudut pandang hukum agama kristen protestan ? c. Perkawinan dari sudut pandang hukum agama katholik ? d. Perkawinan dari sudut pandang hukum agama hindu ? e. Perkawinan dari sudut pandang hukum agama budha ? f. Perkawinan dari sudut pandang hukum agama konghucu ? 3.Tujuan Penulisan

Dari kajian yang akan dilakukan dalam makalah ini, penulis bertujuan untuk : a. Mengetahui sudut pandang masing-masing hukum agama di atas dan proses tata cara melangsungkan perkawinannya.  b. Mengetahui dan memahami berbagai pengertian-pengertian perkawinan dari sudut  pandang masing-masing hukum agama di atas serta hal-hal apa saja yang menjadi syaratnya. 4.Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini yang bersumber pada buku-buku referensi yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan situs internet yang langsung mengangkat permasalahan-permasalahan tentang perkawinan lintas agama, pengertian , serta tata cara melangsungkan perkawinannya. 5.Manfaat Penulisan

Adapun manfaat makalah ini adalah sebagai berikut :Sebagai media untuk menambah wawasan,Bahan referensi aktual,dan Bahan bacaan dan pengetahuan.

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1.Perkawinan Dari Sudut Pandang Hukum Agama Islam

A.Pengertian Perkawinan Menurut Agama Islam Perkawinan merupakan ikatan diantara dua insan yang yang mempunyai banyak perbedaan,  baik dari segi fisik, asuhan asuh an keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain hal. Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat, dan masyarakat. Aqad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat "ijab dan qabul". Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk  Allah dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi. Dengan dua kalimat ini berubahlah kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal sholeh. Aqad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan. Aqad nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengan Al- Khaliq. Ketika dua tangan diulurkan (antara wali nikah dengan mempelai pria), untuk mengucapkan kalimat baik itu, diatasnya ada tangan Allah SWT,"Yadullahi fawqa aydihim".Begitu sakralnya aqad nikah, sehingga Allah menyebutnya "Mitsaqon gholizho" atau perjanjian Allah yang berat. Juga seperti perjanjian Allah dengan Bani Israil dan juga Perjanjian Allah dengan para Nabi adalah perjanjian yang berat (Q.S Al-Ahzab : 7), Allah juga menyebutkan aqad nikah antara dua orang anak manusia sebagai "Mitsaqon gholizho". Karena janganlah pasangan suami istri dengan begitu mudahnya mengucapkan kata cerai. Allah SWT menegur suami-suami yang melanggar perjanjian,  berbuat dzalim dan merampas hak istrinya dengan firmannya : "Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali padahal kalian sudah berhubungan satu sama lain sebagai suami istri. Dan para istri kalian sudah melakukan dengan kalian perjanjian yang berat "Mitsaqon gholizho"." (Q.S An-Nisaa : 21). Aqad nikah dapat menjadi sunnah, wajib, makruh ataupun haram, hal ini disebabkan karena : 1).Sunnah, untuk menikah bila yang bersangkutan : a. Siap dan mampu menjalankan keinginan biologis,  b. Siap dan mampu melaksanakan tanggung jawab berumah tang ga. 2).Wajib menikah, apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologis yang kuat, untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berbuat maksiat, juga yang  bersangkutan telah mampu dan siap menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga. tang ga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nur An -Nur : 33. 3).Makruh, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan  biologis, walau seseorang tersebut sanggup san ggup melaksanakan tanggung jawab nafkah, dll. Atau sebaliknya dia mampu menyalurkan biologis, tetapi tidak mampu bertanggung  jawab dalam memenuhi kewajiban dalam berumah tangga.

3

4).Haram menikah, apabila dia mempunyai penyakit kelamin yang akan menular kepada  pasangannya juga keturunannya. Sebaiknya sebelum menikah memeriksakan kesehatan untuk memastikan dengan benar,  bahwa kita dalam keadaan benar-benar sehat. Apabila yang mengidap penyakit berbahaya meneruskan pernikahannya, dia akan mendapat dosa karena dengan sengaja menularkan  penyakit kepada pasangannya. Bagi mereka yang melaksanakan pernikahan p ernikahan dalam keadaan wajib dan sunnah, berarti dia telah melaksanakan perjanjian yang berat. Apabila perjanjian itu dilanggar, Allah akan mengutuknya, dan Apabila perjanjian itu dilaksanakan dengan tulus, kita akan dimuliakan oleh Allah SWT, dan ditempatkan dalam lingkungan kasih Allah.Lalu apa yang harus dilakukan keduanya (suami-istri) dalam mengarungi bahtera rumah tangga? Bila suatu pernikahan dilandasi mencari keridhaan Allah SWT dan menjalankan sunnah Rosul, bukan semata-mata karena kecantikan fisik atau memenuhi hasrat hawa nafsunya, maka Allah akan menjamin kehidupan rumah tangga keduanya yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang, seperti firman Allah dalam Q.S Ar-Rum : 21, sebagaimana yang sering kita dengar. "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". B.Tata Cara Perkawinan Agama Islam Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan  berlandaskan Al-Qur‟an Al-Qur‟an dan Sunnah yang Shahih (sesuai dengan pemahaman para Salafus Shalih -peny), secara singkat penulis sebutkan dan jelaskan seperlunya : 1). Khitbah (Peminangan). Seorang muslim yang akan menikahi seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain, dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (Muttafaq „alaihi). „alaihi). 2). Aqad Nikah. Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi : a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.  b. Adanya Ijab Qabul. a) Syarat ijab. • Pernikahan nikah hendaklah tepat. tepat. • Tidak boleh menggunakan perkataan perkataan sindiran. • Diucapkan oleh wali atau wakilnya. wakilnya. • Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah. • Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazkan). dilafazkan). Contoh  bacaan Ijab: Wali/wakil Wali berkata kepada calon suami:"Aku 4

nikahkan/kahwinkan engkau dengan Delia binti Munif dengan mas kahwinnya/bayaran perkahwinannya sebanyak Rp. 300.000 tunai".  b).Syarat qabul • Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab. ijab. • Tiada perkataan sindiran. sindiran. • Dilafazkan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu). • Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah(seperti nikah kontrak). kontrak). • Tidak secara taklik(tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafazkan). dilafazkan). • Menyebut nama calon isteri. isteri. • Tidak diselangi dengan perkataan lain. lain. Contoh sebuatan qabul(akan dilafazkan oleh calon suami):"Aku terima nikah/perkahwinanku dengan Delia binti Munifdengan mas kahwinnya/bayaran  perkahwinannya sebanyak Rp. R p. 300.000 tunai" tunai " atau "Aku terima Delia binti Munif  sebagai isteriku". c). Adanya Mahar. Mahar (atau diistilahkan dengan mas kawin) adalah hak seorang wanita yang harus dibayar oleh laki-laki yang akan menikahinya. Mahar merupakan milik seorang isteri dan tidak boleh seorang pun mengambilnya, baik ayah maupun yang lainnya, kecuali dengan keridhaannya. Allah Berfirman: “Dan berikanlah mahar  (maskawin) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang  penuh kerelaan”. kerelaan”. Jenis mahar : • Mahar misil : mahar yang dinilai berdasarkan mahar mahar saudara perempuan yang telah berkahwin sebelumnya. • Mahar muthamma : mahar yang dinilai berdasarkan berdasarkan keadaan, kedudukan, atau ditentukan oleh perempuan atau walinya. d).Adanya Wali. Yang dikatakan wali adalah orang yang paling dekat dengan si wanita. Dan orang  paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman. Ibnu Baththal rahimahullaah  berkata, “Mereka (para ulama) ikhtilaf tentang tentang wali. Jumhur ulama di antaranya adalah Imam Malik, ats-Tsauri, al-Laits, Imam asy-Syafi‟i, asy-Syafi‟i, dan selainnya berkata, “Wali dalam pernikahan adalah „ashabah (dari pihak bapak), sedangkan paman dari saudara ibu, ayahnya ibu, dan saudara-saudara dari pihak ibu tidak memiliki hak  wali.”

5

Syarat wali : • Islam, bukan kafir dan murtad. murtad. • Lelaki dan bukannya perempuan. perempuan. • Baligh • Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. paksaan. • Bukan dalam ihram haji atau umrah. umrah. • Tidak fasik . • Tidak cacat akal fikiran, terlalu tua dan sebagainya. • Merdeka. Merdeka. • Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya Jenis-jenis wali : • Wali mujbir: Wali dari bapa sendiri atau datuk  sebelah bapa (bapa kepada  bapa)mempunyai kuasa mewalikan perkahwinan anak perempuannya atau cucu  perempuannya dengan d engan persetujuannya p ersetujuannya atau tidak(sebaiknya perlu mendapatkan kerelaan calon isteri yang hendak dikahwinkan). • Wali aqrab: Wali terdekat mengikut susunan yang layak dan berhak menjadi wali. • Wali ab‟ad: Wali yang jauh sedikit mengik ut ut susunan yang layak menjadi wali,  jika ketiadaan wali aqrab berkenaan. Wali ab‟ad ini akan berpindah kepada wali ab‟ad lain seterusnya mengikut susuna tersebut jika tiada yang terdekat lagi. • Wali raja/hakim: Wali yang diberi kuasa atau ditauliahkan ditauliahkan oleh pemerintah atau  pihak berkuasa negeri kepada orang yang telah dilantik menjalankan tugas ini dengan sebab-sebab tertentu. e).Adanya Saksi-saksi. Syarat-syarat saksi : • Sekurang-kurangya Sekurang-kurangya dua orang. • Islam. Islam. • Berakal. Berakal. • Baligh. Baligh. • Lelaki. Lelaki. • Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul. • Boleh mendengar, melihat dan bercakap. bercakap. • Adil (Tidak melakukan dosa-dosa dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil). • Merdeka. Merdeka. 3. Walimah Walimatul „urus hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang orang-orang miskin. Rasulullah shallallahu „alaihi wa 6

sallam bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja berarti makanan itu sejelekjelek makanan. Sabda Nabi shallallahu „alaihi wa sallam. “Artinya : Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak  diundang. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka  Nya” . kepada Allah dan Rasul- Nya” Sebab Haram Nikah • Perempuan yang diharamkan menikah dengan lelaki disebabkan keturunannya (haram selamanya) dan ia dijelaskan dalam Al-Qur‟an: Al-Qur‟an: “Diharamkan kepada kamu mengahwini ibu kamu, anak kamu, adik-beradik kamu, emak saudara sebelah bapa, emak saudara sebelah ibu, anak saudara perempuan bagi adik-beradik lelaki, dan anak  saudara perempuan bagi adik-beradik perempuan”. perempuan”. • Perempuan yang diharamkan menikah dengan lelaki disebabkan oleh susuan. • Anak saudara perempuan kepada isteri dan keturunannya. 2.2. Perkawinan Dari Sudut Pandang Agama Kristen Protestan A. Pengertian Perkawinan Menurut Agama Kp Perkawinan kristen adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang mempunyai eksistensial yaitu dipandang sebagai peristiwa yang sakral dari keberadaan manusia di muka bumi.Dalam bumi.Dalam kitab Maleakhi 2:16, Allah berkata dengan tegas: “Aku membenci perceraian ... maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat!” Hal ini kembali diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil (Markus (Markus 10, Matius 19): “Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan diceraikan manusia.” Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Ia bukannya meniadakan hukum Taurat / hukum Musa, namun Ia menggenapinya. Dalam Alkitab Yesus digambarkan sebagai mempelai pria dan gerejaNya sebagai mempelai wanita. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dengan kasih yang berkorban Ia datang untuk mati  bagi mempelai wanitaNya yang telah menghianati dan meninggalkan Dia. Pola ini sebenarnya telah muncul sejak dari Perjanjian Lama. Allah tidak pernah menyerah memanggil kembali umatNya, mempelaiNya yang telah melacurkan diri kepada ilah lain (lihat secara khusus kitab Hosea). Dalam PB, hal ini didemonstrasikan dengan konkrit oleh Kristus yang mati diatas salib bagi mempelaiNya. Itu sebabnya kita harus mengerti  pernikahan Kristen sebagai simbol dari kasih Kristus yang rela berkorban bagi gerejaNya. Saat sepasang suami-istri Kristen menikah, mereka sedang membuat sebuah statement kepada dunia: “Inilah kasih perjanjian Allah yang Ia nyatakan nyatakan pada gerejaNya, kasih yang tak akan dapat dipatahkan.” Setiap suami-istri suami-istri Kristen tak ubahnya seperti sebuah papan reklame hidup yang diarak keliling kota mempromosikan kasih perjanjian Allah yang tak   berkesudahan terhadap umatNya. Itu sebab pernikahan Kristen bukan hanya tentang cinta romantis antara suami-istri. Jatuh cinta memang penting di masa pacaran, dan komitmen untuk terus mencintai memang krusial saat perasaan jatuh cinta itu sudah tidak ada lagi dalam masa pernikahan. Tetapi pernikahan Kristen lebih dari semua itu. Pernikahan Kristen adalah tentang komitmen untuk memegang perjanjian cinta yang dibuat oleh suami dan istri

7

dihadapan Allah. Karena komitmen tersebut menunjuk kepada perjanjian cinta Allah kepada gerejaNya. Alkitab secara bulat menyatakan bahwa hanya kematian yang dapat memisahkan  perjanjian kasih k asih suami-istri. Itu sebab dalam janji pernikahan yang tradisional, ada kalimat “till death do us part” atau “as long as we both shall live.” Bahwa kematian suami atau istri mengakhiri janji pernikahan di dunia ini ditegaskan oleh Alkitab karena dalam tubuh kebangkitan di surga nanti, tidak ada lagi pernikahan pernikahan (Mat 22:30). Dari beberapa prinsip ini kita dapat menarik beberapa hal yang sering menimbulkan kebingungan diantara orang Kristen: 1. Kalau seorang suami atau istri meninggal dunia, bolehkah pasangannya menikah lagi? Boleh. Karena kematian mengakhiri perjanjian nikah tersebut, dan Paulus menulis tentang para janda bahwa “lebih baik kawin dari pada hangus karena hawa nafsu” (1 Kor 7:9). 2. Kalau suami atau istri bukan orang percaya, dan dia minta cerai, bagaimana? Paulus mengatur dalam 1 Kor 7:15 bahwa jika keinginan cerai itu muncul dari orang yang tidak beriman, maka tidak ada jalan lain. Namun keingingan cerai tersebut tidak boleh muncul dari orang yang percaya/beriman, karena bukan tidak mungkin Allah menyelamatkan jiwa suami/istri yang tidak percaya tsb melalui hidup suami/istrinya yang percaya. 3.Setelah diceraikan oleh suami/istri yang tidak percaya tersebut, dan ia masih hidup,  bolehkah orang yang percaya tesebut menikah lagi? Paulus mengajarkan bahwa menikah lagi dalam konteks ini adalah sebuah perzinahan di mata Allah (Lukas 16:18; 1 Kor 7:10.

8

B. Tata Cara Peneguhan Dan Pemberkatan Nikah Gerejawi Pernikahan gerejawi ialah peneguhan dan pemberkatan secara gerejawi bagi seorang lakilaki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami-istri dalam ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogamis dan yang tidak dapat dipisahkan, berdasarkan kasih dan kesetiaan mereka di hadapan Allah dan jemaatNya (Tata Laksana GKI, Bab X Pernikahan gerejawi, pasal 28). Untuk mewujudkan hal tersebut maka nikah gerejawi dilaksanakan dalam suatu kebaktian. Gereja tidak mensahkan sebuah pernikahan melainkan meneguhkan dan memberkati pernikahan. Pernikahan dinyatakan sah apabila telah sah menurut hukum negara dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Anggota jemaat GKI yang telah mengaku percaya dan dibaptiskan dapat diberkati dan diteguhkan pernikahannya dalam kebaktian jemaat dengan ketentuan sebagai berikut: 





Mengajukan permohonan kepada Majelis Jemaat dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Majelis Sinode, paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan kebaktian  peneguhan dan pemberkatan nikah. Kedua calon mempelai telah atau sedang mengikuti Katekisasi Pernikahan/Bina Pranikah (yang dilakukan oleh jemaat setempat atau yang dilakukan bersama jemaat dalam lingkup Klasis) dan percakapan penggembalaan dengan Majelis Jemaat. Seorang anggota jemaat yang akan menikah dengan seorang yang bukan kisten,  pernikahannya dapat diteguhkan dan diberkati. Untuk hal ini, pihak yang bukan kristen harus menyatakan kesediaannya di hadapan Majelis Jemaat dengan mengisi formulir  yang ditetapkan oleh Majelis Sinode sebagai berikut: 1) Setuju bahwa pernikahannya akan diteguhkan dan diberkati secara kristen. 2) Setuju tidak akan menghalangi pihak yang kristen untuk tetap menjalankan hidup di dalam iman kristen. 3) Setuju tidak akan menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptiskan dan dididik  dalam iman kristen. 4) Sedangkan pihak yang kristen menyatakan kesediaannya di hadapan Majelis Jemaat dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan Majelis Sinode sebagai  berikut: 5) Berjanji akan tetap menjalankan kehidupan di dalam iman kristen. 6) Berjanji akan menyerahkan anak-anak mereka untuk dibaptiskan dan dididik  dalam iman kristen.

9

PANDUAN PERCAKAPAN DENGAN KEDUA CALON MEMPELAI Percakapan Calon Mempelai Mempelai Dengan Dengan Penatua. Percakapan calon mempelai dengan penatua pada dasarnya adalah sebuah percakapan  pastoral. Percakapan Pastoral ini berisikan: 





Kelengkapan surat-surat dan formulir yang diperlukan yang sesuai dengan ketentuan  pengajuan permohonan pernikahan gerejawi yang diatur oleh Sinode GKI dan GKI kebonjati 100 Bandung. Apabila persyaratan yang diperlukan belum terpenuhi maka  prosesnya dapat ditunda. Pengecekan tanggal pelaksanaaan peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan tersebut dengan  pasangan lainnya. Memberitahukan kepada calon mempelai Pendeta yang akan melayani peneguhan dan  pemberkatan nikah mereka.

Percakapan calon Mempelai Dengan Pendeta. Percakapan Pastoral dengan Pendeta merupakana kelanjutan percakapan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Penatua. Garis besar percakapan itu meliputi: 











Penghayatan dan pemahaman dasar-dasar pernikahan kristen yang diyakini oleh GKI. Dasar dan motivasi pengajuan permohonan pelayanan pernikahan gerejawi. Pengenalan dan penerimaan calon pasangan hidupnya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Hak dan tanggungjawab sebagai keluarga Kristen. Kesediaan untuk ditegur dan dinasehati apabila kehidupannya bertentangan dengan Firman Allah. Liturgi peneguhan dan pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan.

10

2.3.Perkawinan Dari Sudut Pandang Agama Katholik 

A.Pengertian Perkawinan Menurut Agama Katholik  Arti perkawinan menurut KHK 1983 adalah perjanjian (foedus) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Latar belakang definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes 48). GS dan KHK tidak lagi mengartikan perkawinan sebagai kontrak. Perkawinan mempunyai tiga tujuan yaitu: kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Tujuan utama ini bukan lagi pada prokreasi atau kelahiran anak. Hal ini berpengaruh pada kemungkinan usaha  pembatasan kelahiran anak (KB). Perkawinan Katolik itu pada dasarnya berciri satu untuk  selamanya dan tak terceraikan. Kita menyebutnya sifat Monogam dan Indissolubile. Monogam berarti satu laki-laki dengan satu perempuan, sedang indissolubile berarti, setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis (ratum)secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak terceraikan, kecuali oleh kematian. Ini dapat kita temukan dalam Hukum Gereja tahun 1983 (kan. 1141). Yang dimaksud dengan  perkawinan Katolik adalah perkawinan yang mengikuti tatacara Gereja Katolik. Perkawinan semacam ini pada umumnya diadakan antara mereka yang dibaptis dalam Gereja Katolik  (keduanya Katolik), tetapi dapat terjadi perkawinan itu terjadi antara mereka yang salah satunya dibaptis di Gereja lain non-Katolik. Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis disebut ratum (kan. 1061) sedangkan perkawinan antara orang yang salah satunya tidak  Katolik disebut perkawinan non ratum. Perkawinan ratum, setelah disempurnakan dengan  persetubuhan (consummatum) menjadi perkawinan yang ratum et consummatum consum matum yang tidak  dapat diputuskan atau dibatalkan oleh kuasa manapun, kecuali kematian (kan. 1141). Perkawinan yang ratum et non consummatum dapat diputuskan oleh Tahta suci oleh  permintaan salah satu pasangan (kan. 1142). Kesepakatan nikah atau perjanjian (foedus) yang dibuat oleh kedua pihak yang menikah adalah satu-satunya unsur penentu yang “membuat “perkawinan itu itu sendiri. Kesepakatan ini harus muncul dari pasangan suamiisteri itu sendri, bukan dari orang lain. Kesepakatan ini mengandaikan kebebasan dari masing-masing pihak untuk meneguhkan perkawinannya. Ini berarti masing-masing pihak  harus 1bebas dari paksaan pihak luar, 2tidak terhalang untuk menikah, dan 3mampu secara hukum. Kesepakatan ini harus dinyatakan secara publik dan sah menurut norma hukum. Gereja melarang adanya pernikahan bersyarat. Setiap pernikahan bersyarat selalu menggagalkan perkawinan. Gereja mengikuti teori dari Paus Alexander III (1159-1182)  bahwa perkawinan sakramen mulai ada atau bereksistensi sejak terjadinya kesepakatan nikah . Namun perkawinan sakramen itu baru tak terceraikan mutlak setelah disempurnakan dengan persetubuhan, karena setelah itu menghadirkan secara sempurna dan utuh kesatuan kasih antara Kristus dan Gereja-Nya. Objek kesepakatan nikah adalah kebersamaan seluruh hidup (consortium totius vitae yang terarah pada 3 tujuan perkawinan di atas. Setiap  perkawinan orang Katolik, meski hanya satu yang Katolik, diatur oleh ketiga hukum ini, yaitu 1. hukum ilahi, 2. hukum kanonik, dan 3. hukum sipil sejauh menyangkut akibatakibat sipil. Hukum ilahi adalah hukum yang dipahami atau ditangkap atas dasar  11

 pewahyuan, atas dasar akal sehat manusia sebagai berasal dari Allah sendiri. Contohnya, sifat monogam, indissolubile, kesepakatan nikah sebagai pembuat perkawinan, dan halangan-halangan nikah. Hukum ini mengikat semua orang, tanpa kecuali (termasuk nonkatolik). Hukum kanonik atau hukum Gereja adalah norma yang tertulis yang disusun dan disahkan oleh Gereja, bersifat Gerejawi dan dengan demikian hanya mengikat orang-orang yang dibaptis Katolik saja (kan. 11). Sedangkan hukum sipil adalah hukum yang  berhubungan dengan efek sipil yang berlaku di daerah ybs, misalnya di Indonesia ini, ada hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti usia calon, pencatatan sipil, dsb. B.Tata Cara Perkawinan Menurut Agama Katholik  Karena perkawinan menyangkut kedua belah pihak bersama-sama, maka orang nonKatolik yang menikah dengan orang Katolik selalu terikat juga oleh hukum Gereja. Gereja mempunyai kuasa untuk mengatur perkawinan warganya, meski hanya salah satu dari  pasangan yang beriman Katolik. Artinya, perkawinan mereka baru sah kalau dilangsungkan sesuai dengan norma-norma hukum kanonik (dan tentu ilahi). Karena bersifat Gerejani, maka negara tidak mempunyai hak apapun untuk menyatakan sah/tidaknya perkawinan Katolik maupun perkara di antara pasangan yang menikah. Kantor Catatan Sipil di Indonesia mempunyai tugas hanya mencatat perkawinan yang telah diresmikan agama, dan tidak bertugas melaksanakan perkawinan, dalam arti mengesahkan suatu perkawinan. Penyelidikan sebelum perkawinan, dalam prakteknya disebut sebagai penyelidikan kanonik. Penyelidikan ini dimaksud agar imam atau gembala umat mempunyai kepastian moral  bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan nanti sah (valid) dan layak (licit) karena yakin  bahwa tidak ada halangan yang bisa membatalkan dan tidak ada larangan yang membuat  perkawinan tidak layak. Kepastian ini harus dimiliki demi menjaga kesucian perkawinan. Hal-hal yang diselidiki adalah soal status bebas calon, tidaka danya halangan dan larangan, serta pemahaman calon akan perkawinan Kristiani. Secara khusus di bawah ini akan dipaparkan halangan-halangan nikah yang mesti diketahui baik oleh calon, maupun oleh mereka yang menjadi saksi, bahkan oleh seluruh umat yang mengenal calon. (Rm. Erwin Santoso MSF)

2.4. PERKAWINAN DARI SUDUT PANDANG AGAMA HINDU

A. Pengertian Perkawinan Menurut Agama Hindu Menurut agama hindu banyak sekali sumber sumber hukum yang dipakai sebagai rujukan dalam usaha mencari penyelesaian permasalahan yang dihadapi, sesuai dengan konteks-nya. Adapun sumber sumber hukum menurut hindu ada yg tertulis maupun yg tidak tertulis, Hukum hukum hindu yang tertulis sering disebut dengan sastra dresta yg banyak sekali sastra – sastra sastra hindu yg mengatur tentang hal ini, salah satu contoh adalah

12

Manawa Darma sastra, Palasara sastra, dsbnya sedangkan yang tidak tertulis disebut dengan Loka dresta dan atmanastuti (yang merupakan mufakat yang terbaik merupakan bisama orang banyak dilingkungan sekitarnya) Ingat Hukum adalah merupakan produk jaman, sudah pasti hukum itu akan menyesuai kan diri sesuai dgn tuntutan jaman, oleh karena itulah undang undang (hukum itu) perlu adanya suatu revisi. Berbeda dengan Veda-Wahyu sabda tuhan: tak pernah berawal dan berakhir selalu relevan sepanjang jaman.

Pengertian pawiwahan : Dari sudut pandang etimologi atau asal katanya, kata pawiwahan berasal dari kata dasar “ wiwaha”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata wiwaha berasal dari  bahasa sansekerta yang berarti pesta pernikahan; perkawinan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997:1130). Pengertian pawiwahan secara semantik dapat dipandang dari sudut yang berbeda beda sesuai dengan pedoman yang digunakan. Pengertian pawiwahan tersebut antara lain : 









Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan pengertian  perkawinan yang berbunyi: b erbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dalam Buku Pokok Pokok Hukum Perdata dijelaskan tentang definisi perkawinan sebagai berikut: berikut: „Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”(Subekti, 1985: 23). Wirjono Projodikoro, Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui Negara (Sumiarni, 2004: 4). Dipandang dari segi sosial kemasyarakatan tersebut maka Harry Elmer Barnes mengatakan Perkawinan ( wiwaha) adalah sosial institution atau pranata sosial yaitu kebiasaan yang diikuti resmi sebagai suatu gejala-gejala sosial. tentang pranata sosial untuk menunjukkan apa saja bentuk tindakan sosial yang diikuti secara otomatis, ditentukan dan diatur dalam segala bentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia, semua itu adalah institution (Pudja, 1963: 48). Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu menyangkut persoalan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi dan begitu pula menyangkut persoalan keagamaan Dengan terjadinya perkawinan, maka suami istri mempunyai kewajiban memperoleh keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat. Perkawinan

13

menurut hukum Adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum adat yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Bukan itu saja menurut hukum adat, perkawinan dilaksanakan tidak hanya menyangkut bagi yang masih hidup tapi terkait pula dengan leluhur mereka yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu dalam setiap upacara perkawinan yang dilaksanakan secara Adat mengunakan sesaji-sesaji meminta restu kepada leluhur mereka. (Sumiarni, 2004:4). Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-XV dijelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan sekala niskala (lahir bathin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (satya alaki rabi) “(Parisada Hindu Dharma Pusat, Pusat, 1985: 34).

B. Tata Cara Perkawinan Menurut Agama Hindu Dharma. Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai Majelis Tertinggi Umat Hindu Indonesia secara terus-menerus mengupayakan terwujudnya masyarakat Hindu yang memiliki keyakinan, komitmen dan kesetiaan yang tinggi terhadap ajaran Agama Hindu menuju kesejahteraan lahir dan bathin (AD ps.5). Misi Parisada antara lain adalah mengupayakan tercapainya kehidupan beretika, bermoral dan spiritualitas yang tinggi dalam mendukung  pencapaian tujuan hidup berdasarkan Dharma (AD ps.6 hrf b). Sedangkan tugas pokoknya antara lain adalah melayani umat Hindu dalam meningkatkan sradha dan bhakti sesuai kitab suci Veda (AD ps.7 ayat (3) hrf a). Misi dan tugas pokok Parisada tersebut berkaitan erat dengan upaya peningkatan pengamalan ajaran Hindu guna mencapai Moksartham Jagadhitaya. Tujuan hidup tersebut dapat dicapai melalui Varnāsrama Dharma, yaitu Brahmacari, Grhastha, Vanaprastha, Bhiksuka. Sebagai suatu lembaga yang dapat dijalani untuk mencapai kualitas Varna sesuai bakat sifatnya. Lembaga Grhastha adalah tahapan kehidupan yang wajib dijalani oleh umat Hindu yang tidak memilih hidup Sukla Brahmacari. Grhastha Asrama merupakan lembaga yang suci, karena itu proses menuju Grhastha dilakukan melalui Vivaha Samskara, suatu upacara sakral yang bersifat formal dan spiritual. Sehubungan dengan itu maka proses Vivaha Samskara harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Agama Hindu. Proses itu harus mengikuti ketentuan Dharma  baik Dharma Agama Ag ama maupun Dharma Negara. Ne gara. Dharma Agama yang terkait dengan deng an bidang  perkawinan/Vivaha memuat ajaran dengan ketentuan yang amat luas, misalnya membahas tentang sistem vivaha, hakikat vivaha, tujuan vivaha, cara memilih calon mempelai, tata cara pelaksanaan vivaha samskara, anjuran dan larangan dalam kehidupan Grhastha, dan sebagainya. Sedangkan yang terkait dengan Dharma Negara adalah ketentuan hukum, norma sosial, norma susila, dan lain-lain yang dirumuskan sebagai ketentuan administrasi dan prosedur dalam rangka pelaksanaan perkawinan. 14

Dalam kaitan ini Pemerintah menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU No.1 Tahun 1974 ps.2 ayat (2)). Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Keberadaan Umat Hindu yang tersebar diseluruh pelosok Nusantara seringkali mengalami kesulitan didalam mengurus administrasi perkawinannya sehingga banyak yang terpaksa melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya secara agama yang berbeda. Hal ini tentunya akan berakibat bahwa mereka akan tercatat sebagai komunitas umat bukan Hindu. Perlunya Pencatatan Perkawinan Umat Hindu tersebar secara sporadis diseluruh  Nusantara. Jumlah terbesar berada di Provinsi Bali, kemudian berturut-turut di Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, NTB, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Bengkulu. Sedangkan di Provinsi lain jumlahnya tidak begitu besar. Umat Hindu yang tinggal di pulau pulau besar dan jauh dari kota k ota seringkali mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi  perkawinan. Demikian pula halnya bagi umat Hindu yang tinggal di suatu provinsi yang wilayahnya kepulauan. Kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya pasangan suami istri yang tidak memiliki Surat Kawin atau Akte Perkawinan sehingga anak-anak mereka juga tidak memiliki Akte Kelahiran. Disisi lain dengan terpaksa mereka menggunakan proses  pencatatan melalui prosedur agama yang berbeda. Kondisi seperti itu sangat merugikan eksistensi umat Hindu baik ditinjau dari aspek moral, psikologis, maupun administratip. Dalam hal ini mereka secara moral tidak dapat menepati aturan hukum yang berlaku, secara  psikologis merasakan tekanan batin (merasa berdosa), dan secara administratip umat Hindu tidak akan pernah memiliki data valid tentang jumlah umat pada lembaga statistik  Pemerintah. Akibat berikutnya adalah terjadinya kerugian dari segi dukungan anggaran negara bagi pembinaan umat Hindu secara keseluruhan. Pembinaan umat dimaksud bukan hanya terkait dengan bidang Agama melainkan juga menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, dan kesempatan dalam mewujudkan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan fenomena dan masalah tersebut maka pencatatan perkawinan menjadi sangat penting. Dalam hal ini Parisada Hindu Dharma Indonesia selalu berupaya untuk mengatasi masalah ini. Upayaupaya tersebut dituangkan didalam berbagai keputusan dan rekomendasi guna memperoleh kemudahan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi umat Hindu.

2.5.PERKAWINAN DARI SUDUT PANDANG AGAMA BUDHA.

A.Pengertian Perkawinan Menurut Agama Budha. Dalam pandangan Agama Buddha, perkawinan adalah suatu pilihan dan bukan kewajiban. Artinya, seseorang dalam menjalani kehidupan ini boleh memilih hidup berumah tangga ataupun hidup sendiri. Hidup sendiri dapat menjadi pertapa di vihara-sebagai Bhikkhu, samanera, anagarini, silacarini-ataupun tinggal di rumah sebagai anggota 15

masyarakat biasa. Sesungguhnya dalam Agama Buddha, hidup berumah tangga ataupun tidak adalah sama saja. Masalah terpenting di sini adalah kualitas kehidupannya. Apabila seseorang berniat berumah tangga, maka hendaknya ia konsekuen dan setia dengan  pilihannya, melaksanakan segala tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baikn ya. Orang yang demikian ini sesungguhnya adalah seperti seorang pertapa tetapi hidup dalam rumah tangga. Sikap ini pula yang dipuji oleh Sang Buddha, seperti dalam syair di atas. Upacara Perkawinan Buddhis di Indonesia Dalam mengajarkan Dhamma, Sang Buddha tidak pernah memberikan peraturan baku tentang upacara pernikahan. Hal ini disebabkan karena tata cara perkawinan adalah merupakan bagian dari kebudayaan suatu daerah, yang pasti akan berbeda antara satu tempat dan tempat yang lain. Biasanya di beberapa negara Buddhis, pasangan yang bertunangan mengundang para  bhikkhu untuk memberikan pemberkahan di rumah mereka ataupun di vihara sebelum hari  pernikahan. Jika dikehendaki, pemberkahan itu dapat pula dilakukan setelah pernikahan yang  biasanya berlangsung di Kantor Catatan Pernikahan atau di rumah pihak yang bersangkutan. Diharapkan agar pasangan-pasangan yang beragama Buddha lebih rajin menunaikan kewajiban-kewajiban agama apabila mereka menikah. Kebaktian untuk pemberkahan perkawinan diawali dengan persembahan sederhana berupa  bunga, dupa, dan lilin. Pemberkahan ini diikuti pula oleh orang tua kedua pihak dan sanak  keluarga serta kawan-kawan yang diundang. Hal ini akan menjadi suatu sumbangan spiritual yang pasti untuk keberhasilan, langkah dan kebahagiaan pasangan yang baru menikah. Sedangkan tata cara perkawinan Buddhis menurut tradisi di Indonesia, biasanya yang paling  penting adalah adanya proses penyelubungan kain kuning kepada kedu a mempelai. Pada saat itulah, mempelai mendapatkan pemercikan air paritta. Pengertian penyelubungan kain kuning ini adalah bahwa sejak saat itu, kedua pribadi yang menikah telah dipersatukan. Oleh karena itu, badan mereka dapat berbeda, namun hendaknya batin bersatu dan bersepakat untuk  mencapai kebahagiaan rumah tangga. Sedangkan pemercikan air paritta melambangkan  bahwa seperti air yang dapat membersihkan kekotoran badan maupun barang, maka demikian pula, dengan pengertian Buddha Dhamma yang dimiliki, hendaknya dapat membersihkan pikiran kedua mempelai dari pikiran-pikiran negatif terhadap pasangan hidupnya, yang sekaligus juga merupakan teman hidupnya. Itulah uraian singkat pada salah satu dari sekian banyak proses pernikahan Buddhis yang  biasanya dilaksanakan di vihãra-vihãra di Indonesia. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai  puncak acara pernikahan Buddhis yang berlaku di masyarakat Indonesia. Jika ingin lebih  jelas, dapat menyempatkan diri untuk menyaksikan pernikahan Buddhis di vihãra terdekat. B.

Tata Cara Perkawinan Menurut Agama Buddhis Sang Buddha dalam mengajarkan Dhamma, tidak pernah memberikan peraturan baku tentang upacara pernikahan. Hal ini disebabkan karena tata cara perkawinan adalah 16

merupakan bagian dari kebudayaan suatu daerah yang pasti akan berbeda antara satu tempat dan tempat yang lain. Sang Buddha lebih menekankan pada hak dan kewajiban sebagai suami dan istri atau anak terhadap orangtua, yang tentunya hal ini akan lebih bersifat universal. Sedangkan tata cara perkawinan Buddhis menurut tradisi di Indonesia, biasanya yang paling  penting adalah adanya proses penyelubungan kain kuning kepada kedua mempelai dan pada saat itulah, mempelai mendapatkan pemercikan air paritta. Pengertian penyelubungan kain kuning ini adalah bahwa sejak saat itu, kedua pribadi yang menikah telah dipersatukan. Oleh karena itu, badan mereka dapat berbeda, namun, hendaknya batin bersatu dan bersepakat untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga. Sedangkan pemercikan air paritta melambangkan  bahwa seperti air yang dapat membersihkan memb ersihkan kekotoran badan bad an maupun barang, maka mak a demikian  pula, dengan pengertian Buddha Dhamma yang dimiliki hendaknya dapat membersihkan  pikiran kedua mempelai dari pikiran-pikiran negatif terhadap pasangan hidupnya, yang sekaligus juga merupakan teman hidupnya.

2.6.PERKAWINAN DARI SUDUT PANDANG AGAMA KONGHUCU A.Pengertian

Perkawinan Menurut Agama Khonghucu Ajaran Konfusius adalah ajaran mengenai rata-rata, keseimbagan moral yang ideal dalam masyarakat dan keselarasan dengan alam. Ini harus di praktekkan dalam lima hubungan; hubungan penguasa dengan rakyatnya, ayah dan anak-anaknya, suami dan isteri, kakak dan adiknya, dan sahabat dengan sahabatnya. Seksual harus dilaksanakan dalam ikatan, dan ikatan yang paling membolehkan untuk melakukan seksualitas adalah Perkawinan.  Perkawinan menurut agama Konghucu adalah: ”salah satu tugas suci manusia untuk  memungkinkan manusia melangsungkan sejarahnya dan mengembangkan benih-benih firman Thian, Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud kebajikan, yang bersemayam dalam dirinya serta selanjutnya memungkinkan manusia membinbing putera dan puterinya”. Dengan demikian perkawinan dalam agama Konghucu merupakan pangkal peradaban sepanjang zaman yang bermaksud memadukan benih-benih kebajikan dua jenis manusia antara pria dan wanita yang berlainan kelauarga, untuk melanjutkan ajaran-ajaran suci para nabi. Kitab Upacara mengatakan bahwa Konfusius telah mengatakan: “bila langit dam bumi tidak dikawinkan, maka ribuan makhluk tidak akan dilahirkan.Melalui ritus besar   perkawinanlah manusia bertahan bertahan sepanjang ribuna generasi.” Bingcu sebagai penegak agama Konghucu menyatakan bahwa siapa yang akan menjadi mulia akan diuji dahulu lahir batinnya dan dipatahkan semuanya, sehingga mawas diri. Nabi Konghucu pun bersabda: “bila menggali sumur jangan jangan berhenti sebelum mencapai sumber  mata airnya”. Tiada masalah yang tidak dapat dipecahkan kalau ada saling penegertian. 17

Artinya setiap persoalan pasti ada solusinya termasuk masalah perkawinan. Perkawinan dalam agama Konghucu merupakan tugas suci dan mulia, yang memungkinkan manusia melangsungkan sejarah dan mengembangkan benih-benih firman Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud kebajikan antara lain cinta kasih, kebenaran, keadilan, kewajiban, susila, bijaksana dan dapat dipercaya yang bersemayam di dalam dirinya serta selanjutnya memungkinkan manusia membimbing putera dan puterinya, sehingga tercipta keharmonisan, kerukunan, kedamaian, kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin dalam keluarga, masyarakat, oleh karena perkawinan menurut agama Konghucu merupakan tugas suci dan mulia, maka sebuah perkawinan harus memiliki tujuan yang pasti dalam mengemban tugas suci dan mulia. Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam agama Konghucu tidaklah berbeda dengan tujuan  perkawinan pada umumnya, yaitu melestarikan dan mengembangkan keturunan dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di bumu ini. Perkawinan merupakan jalan terbaik  untuk menyiapkan anak-anak menajdi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara keturunan. Selain itu, tujuan perkawinan menurut agama Konghucu adalah untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar, mekanisme untuk mengurangi ketegangan, memperoleh keturunan yang sah menduduki fungsi sosial, mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok, perbuatan menuju ketaatan dan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka sangat tepat bila tujuan perkawian adalah untuk melestarikan dan mengembangkan keturunan. Tujuan perkawinan menurut agama Konghucu adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai, dan bahagia. Karena tujuan perkawinan ini menuntut adanya keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan, maka hukum perkawinan dalam agama ini  pada dasarnya tidak mengenal perceraian. Konghucu senantiasa mengalami kedamaian, kebahagiaan, dan keharmonisan.

B.Tata

Cara Perkawinan Liep Gwan Khonghucu

Pada masa lalu upacara perkawinan dillambangkan dengan menggunakan 12 macam alatalat Cio Tau, tetapi yang penting adalah bukan alatnya melainkan makna dan pesan yang terkandung di dalamnya bagi kedua mempelai di dalam membina rumah tangganya nanti. Sebagai contoh kami ambilkan 4 macam diantaranya: 1. Sisir; gunakanlah sisir untuk merapikan rambut kita artinya bila dalam menjalani kehidupan berumah tangga bilamana menghadapi persoalan hendaklah segera dibereskan  jangan sampai berlarut-larut sehingga persoalan tersebut akan menjadi besar dan dapat merusak kehidupan rumah tangga kita. 18

2. Kaca ; gunakanlah kaca untuk mawas diri artinya kita harus dapat mengoreksi diri kita sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Biasanya orang cenderung mudah menyalahkan  pihak lain, tanpa mau melihat kesalahan dirinya sendiri. 3. Timbangan; timbangan adalah alat untuk mengukur keseimbangan, apabila salah satu sisinya berat sebelah maka timbangan tidak akan seimbang, demikianlah hendaknya kedua mempelai di dalam menghadapi setiap persoalan harus diselesaikan secara adil dan  bijaksana dan tidak berat sebelah. 4. Gunting; gunting baru dapat berguna apabila kedua bagiannya menjadi satu, artinya tanpa adanya kesatuan pendapat diantara kedua mempelai maka akan sulit untuk mencapai citacita yang didambakan bersama menuju rumah tangga yang damai dan harmonis. "Camkanlah benar-benar hal pernikahan itu, karena dialah pohon dari segala Kesusilaan  yang mencakup penghidupan manusia" (Kitab Lee Ki XLIV). Di dalam Kitab Tiong Yong Bab X IV:1-3 tertulis: 1. "Jalan Suci seorang Kuncu (Paripurna/Susilawan) itu seumpama pergi ke tempat jauh, harus dimulai dari dekat; seumpama mendaki ke tempat yang tinggi harus dimulai dari bawah". 2. "Keselarasan hidup bersama anak isteri itu laksana alat musik yang ditabuh secara harmonis. Kerukunan diantara kakak dan adik itu membangun damai dan bahagia. Maka demikianlah engkau berbuat di dalam rumah tanggamu, bahagiakanlah istri dan anakanakmu . (Si King II.1.4.7/8). 3. "Dengan demikian yang menjadi ayah bundapun akan tentram hatinya". Maksud suci pernikahan di dalam Agama Khonghucu adalah bukan untuk memisahkan kedua mempelai dari keluarga, melainkan untuk menyatukan kedua keluarga yang berbeda dengan jembatan emas menjadi satu keluarga besar yang hidup rukun, damai, dan harmonis sehingga akhirnya akan terasakan bahwa di empat penjuru lautan semua umat  bersaudara.Seperti umumnya tertulis pada lilin: " JIE SENG HAP PUN PEK  LIANG PEK  LIANG KAI   LOO"  LOO" Dua keluarga terikat menjadi satu hidup beratus tahun lamanya, hal ini mengandung makna bahwa pernikahan dalam Agama Khonghucu mengandung arti yang sakral/suci, sekali terikat maka akan terikat untuk selama-laman ya sampai di akhir hayat kita.

19

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan

Melihat realitas masyarakat Indonesia yang sangat kompleks clan plural, mereka membolehkan pernikahan lintas agama. Menurut mereka Al-Quran jugs tidak pernah secara tegas melarang hal itu, karena Al-Quran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbeclaan agama. Segala produk hukum Islam klasik  yang membedakan kedudukan orang Islam dan non-Islam harus diamandemen berclasarkan  prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan 3.2 Saran

Berbagai ragam pemikiran khususnya pada permasalahan nikah beda agama sebenarnya lebih dapat dikatakan sebagai wacana saja. Berkaitan dengan hal ini, respon paling positif yang seharusnya dimunculkan oleh umat Islam adalah membuka ruang diskusi yang selebarlebarnya demi terciptanya perkembangan pemikiran di kalangan umat Islam yang semakin dinamis. Sebagai seorang Muslim, upaya strategic yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas kehidupan beragama adalah tetap menjalani apa yang digariskan hukum Islam dan hukum positif secara normative dalam, hal pernikahan sebagaimana dipahami umat Islam kebanyakan saat ini, mengingat pernikahan beda agama yang dilegalkan oleh JIL mau tidak  mau akan membawa suatu dampak psikologis-sosiologis yang negatif ketika dibenturkan dengan realitas masyarakat Muslim kebanyakan saat ini.

20

DAFTAR PUSTAKA

Sen Sendjaya, PhD, Pernikahan PhD, Pernikahan Kristen: Papan Reklame Kasih Perjanjian Allah, Indonesian Christian Church. Drs. It. IMAM HURMAIN MA,  Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Jaringan Islam  Liberal. DAVID THOMAS SR, Proses SR, Proses Perkawinan Antar Penganut Agama Yang Berbeda (Islam Dan  Kristen.

Surya Chandra, Tata Upacara Liep Gwan Pernikahan ,Di Lithang Makin Cimanggis/Sukmajaya - Bogor. Http://Dharmaprabha.or.id

21