Makalah Pendidikan Kewarganegaraan “Penerapan Sila Keadilan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat”
Disusun Oleh : Vitrail Gloria Nancy Mairi 17101106020 Sistem Informasi
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FALKUTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO 2018 1
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Penerapan Sila Keadilan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat” ini dengan baik meskipun masih banyak kekurangan didalamnya. Dan pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu, dan mendorong dalam pembuatan makalah ini. Penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan serta menumbuhkan rasa peduli akan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga sepenuhnya menyadari bahwa makalah ini masih sangat dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik, saran dan usulan yang bersifat membangun demi perbaikan makalah yang akan dibuat di masa yang akan datang nantinya, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa adanya saran yang membangun. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembaca.
Penyusun,
Vitrail Gloria Nancy Mairi
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 A. Latar Belakang .............................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 3 C. Tujuan Penulisan ........................................................................................... 3 BAB II PEMBAHASAN .......................................................................................... 4 A. Keadilan Sosial ............................................................................................. 4 BAB III PENUTUP .................................................................................................. 9 A. Kesimpulan ................................................................................................... 9 B. Saran ............................................................................................................. 10 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... iii LAMPIRAN ............................................................................................................. iv
3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sejarah mengungkapkan Pancasila sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia, memberi kekuatan hidup serta membimbingdalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat.Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur. Nilai- nilai pancasila menjadi sumber segala aturan baik aturan yang bersifat fomal maupun informal. Pendidikan nasional merupakan aspek pokok harus berlandasakn pancasila. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan strategi dan usaha serta dukungan dari segala aspek baik secara materi maupun fisikal. Pelaksanaan nilai-nilai pancasila semakin mengalami kemerosotan. Kemerosotan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila semakin terasa ketika tidak berlakunya lagi TAP MPR No. II/MPR/1978 dengan dikeluarkannya TAP MPR No. XVIII/MPR/1998. TAP MPR No. II/MPR/1978 berisikan pedoman tentang bagaimana mengamalkan nilai-nilai pancasila yang lebih umum dikenal sebagai P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila adalah dengan menerapkan Pendidikan Pancasila atau yang saat ini sering disebut dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan Pancasila adalah salah satu materi pelajaran moral yang ada di setiap bangku pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilainilai Pancasila atau budaya bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam kurikulum PKn. Nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi manusia. Definisi lain tentang nilai adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas terhadap suatu kualitas yang menyangkut jenis dan minat. Nilai juga merupakan suatu penghargaan atau suatu kualitas 4
terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia, karena suatu itu berguna, keyakinan, memuaskan, menarik, menguntungkan dan menyenangkan (Winarno, 2007:3). Pancasila terutama dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggaris bawahi dengan jelas bahwa Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Namun dalam kenyataanya penerapan sila keadian sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih sangat jauh dari cita-cita luhur pancasila. Di saat negara membutuhkan soliditas dan persatuan hingga sikap gotong royong, sebagian kecil masyarakat terutama yang ada di perkotaan justru lebih mengutamakan kelompoknya, golongannya bahkan negara lain dibandingkan kepentingan negaranya. Untuk itu sebaiknya setiap komponen masyarakat saling berinterospeksi diri untuk dikemudian bersatu bahu membahu membawa bangsa ini dari keterpurukan dan krisis multidimensi.Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagaimacam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan Pancasila sebagai ideology dasar bagi negara Indonesia juga harus diketahui dan diterapkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian warga negara Indonesia mengerti dan meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan mengamalkan Pancasila tersebut dalam setiap langkah mereka. Masih banyak masyarakat yang belum memahami betul makna yang terkandung dari Sila pertama sampai ke lima. Banyak masyarakat hanya memahami bacaan dari sila-sila Pancasila namun belum memahami butirbutirnya sehingga banyak penyelewengan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan nilai-nilai Pancasila (nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan) seharusnya timbul dan tumbuh di kalangan masyarakat tanpa adanya rekayasa.Penerapan nilai-nilai Pancasila harus disertai dengan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menjalani kehidupanya serta tidak dipaksakan.
5
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran serta Pancasila dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? 2. Bagaimana masyarakat memahami peran Pancasila tersebut? 3. Apakah dalam kenyataannya Pancasila dengan Masyarakat Indonesia telah sejalan? 4. Bagaimana penerapan Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat? 5. Sudah terwujudkah keadilan di bangsa Indonesia ini?
C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui dan memahami peranan Pancasila dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 2. Mengetahui pemahaman masyarakat mengenai peran Pancasila. 3. Menganalisis perkembangan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 4. Mengetahui penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 5. Menganalisis apakah keadilan sudah terwujud di Indonesia.
6
BAB II PEMBAHASAN
A. Keadilan Sosial Menurut Noor Ms Bakry Istilah keadilan berasal dari pokok kata adil, yang berarti memperlakukan dan memberikan sebagai rasa wajib sesuatu hal yang telah menjadi haknya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap Tuhan. Adil dalam sila Keadilan sosial ini adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama yang dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Keadilan dalam sila kelima ini diartikan sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat adil untuk mengakui hak sesama (1997:124) Menurut Noor Ms Bakry sosial berasal dari kata “socius” (bahasa latin) yang berarti kawan atau teman. Dalam bahasa latin ada suatu istilah “homo homini socius”, yang artinya manusia satu adalah teman manusia yang lain, manusia memandang manusia lain sebagai teman (1997:126-127) Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi orang yang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tetapi untuk rakayta biasa pula Seluruh Rakyat Indonesia ; Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di Negara lain. Keadilan sosial adalah sebuah konsep yang membuat para filsuf terkagum- kagum sejak Plato membantah filsuf muda, Thrasymachus karena ia menyatakan bahwa keadilan adalah apa pun yang ditentukan oleh si terkuat. Dalam Republik, Plato meresmikan alasan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan keberanian, pantangan (atau keprihatinan), dan keadilan Penambahan kata sosial adalah untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan sosial juga merupakan salah satu butir dalam Pancasila 45 butir pengamalan Pancasila
seperti
yang
tertuang
dalam
P4
(Pedoman
Penghayatan
dan
Pengamalan Pancasila) pada Tap MPR No. II/MPR/1978. Pancasila dibuat untuk mengatur Masyarakat sesuai dengan sila-sila dan norma-norma di dalam berkehidupan sosial. Pancasila disini berfungsi untuk mengatur dan menyelaraskan kehidupan bermasyarakat, agar kehidupan bermasyarakat di Indonesia dapat rukun, memiliki semangat gotong royong, dan kebersamaan yang kuat, Pancasila mempunyai tujuan untuk 7
menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, agama, budaya, bahasa dalam satu wadah kerukunan dan perdamaian. Sila keadilan sosial ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Contohnya seperti : Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekluargaan dan kegotongroyongan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Tidak bersifat boros, dan suka bekerja keras Tidak bergaya hidup mewah. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dalam kehidupan kita sehari-hari peran Pancasila tersebut sudah berjalan dengan baik dan selaras dengan tujuan dari Pancasila tersebut. Namun tidak semua dapat berhasil, masih terdapat di beberapa daerah yang kehidupan bermasyarakatnya masih belum satu tujuan dengan Pancasila. Banyak terdapat didaerah kerusuhan yang mengatas namakan suatu golongan, ras, suku, dan agama tertentu. Hal seperti ini tidak dibenarkan oleh Pancasila yang notabene adalah sebagai dasar Negara. Masih banyak masyarakat yang belum memahami betul apa itu Pancasila, ini disebabkan oleh banyak hal yang terjadi di Indonesia. Hal itu adalah akibat tidak meratanya pembangunan di Bangsa ini, pembangunan ini meliputi pembangunan Ekonomi, Pendidikan dll. Sehingga tidak heran jika terdapat daerah yang kaya raya, pembangunannya maju, Sumber Daya Manusianya juga maju. Namun ada pula daerah yang masih tertinggal. Ini merupakaan PR bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia untuk menyelaraskan semua bidang pembangunan di setiap daerah. Penerapan Pancasila pada umumnya kini masih timpang tindih, banyak yang memahami secara mendalam, sekedar tahu atau bahkan acuh terhadap Pancasila itu sendiri. Pancasila dipelajari hanya oleh kaum terpelajar dan negarawan saja. Bagi penduduk bawah Pancasila hanya di mengerti sila 1 sampai dengan sila 5, ini dia yang menjadikan penerapan Pancasila hanya berlaku untuk kaum terpelajar dan negarawan saja. Jika dikritisi, semua rakyat jika memahami betul apa itu pancasila maka rakyat akan mengerti bagaimana tatanan hidup bersosial dan bernegara. Sehingga kesejahteraan, keadilan, keamanan mampu tumbuh di tengah-tengah bangsa Indonesia. Sehingga apa yang diharapkan para pendiri bangsa dapat diwujudkan di masa-masa kemerdekaan ini.
8
Pancasila terutama sila ke lima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang menjadi topik utama dalam peaper ini menjelaskan masalah-masalah penghambat maupun solusi yang terjadi di tengah-tengah pembangunan bangsa ini. Berbicara keadilan, keadilan itu sendiri adalah menaruh sesuatu tepat pada tempatnya, jika tidak maka belum dapat dikatakan sebagai adil/keadilan. Berbicara keadilan di Indonesia, rasanya dengan melihat realita keadaan di masyarakat, masih jauh dari kata adil perbedaan antara si kaya dan si miskin sangat Nampak, apalagi di kota-kota besar. Pemerintah seakan tak pernah memperhatikan rakyatnya tidur di kolong-kolong jembatan, di pinggiran rel kereta api, di pinggir-pinggir bantaran sungai dan memakan makanan yang tak layak konsumsi sedangkan beberapa orang mendirikan gedung pencakar langit, tidur di apartemen mewah dan ber AC. Menurut devinisi dari adil di atas realita ini sebenarnya sudah terlihat secara kasat mata, pemerintah daerah maupun pusat seharusnya menyelesaikan ini terlebih dahulu, namun kenyatannya setelah berganti 6 pemimpin bangsa persoalan ini belum juga disentuh, hanya saat kampanye saja para pemimpin memeperhatikan rakyat kecil. Sebuah pemandangan yang ironis betul, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya dari gunung hingga dasar laut tak terbatas nikmat yang diberikan Tuhan. Sehingga boleh dikatakan keadilan di negri ini masih jauh dari kata ada. Keadilan yang tidak merata di Indonesia sebenarnya di picu oleh beberapa hal dan permasalahan, salah satunya adalah belum adanya konseptor yang betul-betul mampu mengkonsep Negara ini sesuai dengan kekayaan sumber daya alam dan mausianya. Penyakit lainnya adalah budaya korupsi berjamaah, ini adalah salah satu penyakit paling kronis di bumi nusantara ini. Penyakit yang menggerogoti secara perlahan dan mematikan bangsa Indonesia. Tak heran jika kekayaan alam Indonesia hanya dapat dirasakan orang-orang berjas dan berdasi saja. Jika di nalar menggunakan logika, orang paling kaya di Indonesia adalah petani, peternak, nelayan, karena bangsa Indonesia adalah bangsa maritim. Pemerintah seolah tidak tahu akan hal seperti ini, di zaman reformasi orang yang hidupnya makmur dan berkecukupan adalah orang yang mampu berkuasa, bukan orang yang bekerja dengan tenaga dan pikirannya. Di negri ini tampaknya sudah menjadi budaya, pemimpin baru, sistimnya baru, mentri baru, sistimnya jg baru, ini membuat bangsa ini tidak konsisten dalam melaksanakan tata cara berbangsa dan bernegara dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jika para pemimpin kita patuh pada Pancasila dan Undang-undang maka ketidak konsistenan ini dapat dihindari. Pemimpin kita sekarang banyak yang takut dengan partai politik dan koalisinya tidak takut akan rakyat yang jelas-jelas ada pada undang-undang bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di Indonesia. 9
Jika berbicara mengenai keadilan sosial, dimensi yang menonjol adalah dimensi struktural atau “kesenjangan antara kelompok yang memperoleh banyak dan ada yang sedikit.” Berkaitan dengan hal ini, upaya pencapaian keadilan sering kali dikaitkan dengan pengurangan kesenjangan (Sujatmiko, 2006). Jika demikian, realitas di Indonesia yang menunjukkan lebarnya jurang kesenjangan sosial yang mengantarai kaum elite dan kaum yang termarjinalkan telah mengindikasikan adanya masalah ketidakadilan sosial di Indonesia. Salah satu contoh konkret adalah kasus ketidakadilan yang terjadi di bumi Papua. Berdasarkan hasil studi dan penelitian yang dilakukan LIPI pada 2008, wacana pembangunan dalam perspektif rakyat Papua dimaknai sebagai upaya negara dalam melakukan marjinalisasi rakyat Papua dan mengenalkan sistem kapitalisme yang bermuara pada eksploitasi sumber alam di Tanah Papua. Selain itu, mereka yang relatif lebih diuntungkan dari pembangunan di Tanah Papua adalah warga pendatang (Widjojo, dkk., 2009). Ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh para penduduk asli Papua ini secara jelas dinyatakan oleh mantan Ketua DPRD Papua (1974-1977) dan Wakil Gubernur (1977-1982) Ellyas Paprindey. Menurutnya, perasaan tidak puas, ketidakadilan bagi rakyat Papua dalam pembangunan—khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan—mengakibatkan munculnya tuntutan kemerdekaan oleh masyarakat Papua (Maniagasi, 2001). Hal ini juga didukung oleh hasil studi dan penelitian yang dilakukan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Sipil Indonesia (YAPPIKA) yang menyatakan bahwa para penduduk Papua merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah dan aparat keamanan yang dianggap lebih berpihak kepada kaum pemilik modal yang merupakan masyarakat pendatang dibandingkan dengan penduduk asli Papua. Alat-alat produksi juga dikuasai kaum pendatang, sehingga penduduk lokal sangat tergantung kepada mereka. Selain itu, masyarakat lokal juga sulit mencapai akses ke pasar, sehingga membatasi pengembangan produk pertanian dan pengolahan hasil bumi lainnya (Raweyai, 2002). Daftar panjang ketidakadilan yang diterima rakyat Papua itu ditambah lagi dengan penanganan konflik di Papua yang cenderung diabaikan atau hanya diselesaikan secara sepihak, sehingga tidak hanya menimbulkan kebingungan, kecurigaan serta apatisme di kalangan masyarakat Papua (Widjojo, dkk., 2009). Melalui kasus di Tanah Papua ini dapat dikatakan bahwa masalah ketidakadilan sosial kini telah menjadi salah satu masalah utama bangsa Indonesia yang dapat mengancam kebersamaan dan keintegrasian bangsa. Masalah yang berakar pada adanya ketimpangan sosial akibat pengimplementasian keadilan sosial yang tidak sempurna ini akan menimbulkan kecemburuan bagi kaum yang merasa tertindas dan berdampak pada hilangnya perasaan 10
senasib dan tekad bersama untuk bersatu sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jika kelompok-kelompok identitas yang menunjukkan adanya gerakan separatis mulai muncul, integrasi bangsa, yang lebih merupakan suatu ikatan moril, akan terancam keberadaannya. Masalah keadilan di negri ini yang tak kunjung selesai membuat rakyat semakin sengsara dan pesimis akan program-program pemerintah yang tidak pro rakyat kecil. Seharusnya pemerintah melakukan perubahan yang cepat dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat kecil,pemerintah juga seharusnya membuat program-program yang pro rakyat agar rakyat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai Negara yang kaya akan SDM dan SDA nya, para petinggi negri ini seharusnya tidak pusing-pusing untuk pengelolaanya. Namun pemerintah malah banyak melibatkan pihak asing dalam pengelolaannya, sedangkan masyarakat pribumi hanya dijadikan budak dinegri sendiri. Ini mungkin yang menjadikan fenomena di tanah Papua, SDM yang melimpah namun hasilnya di berikan pada pihak asing, sedangkan rakyat papua hanya mendapatkan segelintir rupiah dari penjualan emas ber juta-juta kilogram. Jika pemerintah pusat dan daerah benar-benar berkomitmen mengabdi untuk rakyat berpedoman dan memegang teguh Pancasila dan Undang-undang maka kesejahteraan rakyat adalah harga mati untuk didapatkan.
11
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa sesunguhnya keadilan adalah hak semua masyarakat. Tetapi di balik hak itu masyarakat juga harus tahu kewajiban masyarakat untuk negaranya sendiri khusunya Negara Republik Indonesia. Keadilan tidak dapat terlaksana jika masyarakan, pemimpin negeri, dan pemerintah tidak saling bersosialisasi dan bermusyawarah dengan bijak serta saling menghargai pendapat yang tercipta di antara masyarakat, pemimpin negeri serta pemerintah negeri. Seperti yang diketahui bahwa ketimpang tindihan keadilan di negri ini masih banyak terjadi. Pemerintah seakan mengabaikan peraturan yang telah diatrunya sendiri, kini perlahan UU dan Pancasila mulai diabaikan dan lebih mementingkan kepentingan partai ataupun koalisi partai. Melimpahnya sumber daya manusia dan alam tidak menjamin negri ini untuk memakmurkan semua rakyatnya, yang mendapatkan hasilnya hanya segelintir rakyat yang berkuasa saja. Untuk itu pemimpin dan pemerintah negeri ini harus memberikan apa yang jadi hak masyarakatnya, memikirkan masyarakatnya agar tercipta kesejahteraan dan berlaku adil untuk seluruh rakyatnya di Indonesia tanpa menyampingkan budaya yang sudah terlahir lebih lama dari pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebaliknya untuk seluruh rakyat juga harus mematuhi semua aturan yang dibuat oleh Negara ini. Jika rakyat tidak dapat menerima aturan-aturan yang dibuat Negara ini, rakyat dapat bersosialisasikan dengan damai tanpa ada pertumpahan darah antar manusia. Pemerintah dan masyarakat harus sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaaan masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Oleh karena itu pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan
12
kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila.
B. Saran
1.
Pemerintah pusat, daerah dan pihak yang ikut dalam pembuatan kebijakan seharusnya mengkaji semua kebujakan-kebijakannya, sehingga semua rakyat menikmati hasil dari pembangunan di negri ini.
2.
Profesionalisme seharusnya lebih dikedepankan, tidak malah mementingkan kelompok/ golongannya untuk ramai-ramai korupsi berjamaah.
3.
Pelayanan layanan masyarakat harus lebih ditingkatkan dan diawasi pelayanan terhadap warga miskin. Pemerintah harus lebih memperhatikan pelayanan warga miskin karena selama ini terlihat ada ketimpangan pelayanan antara warga miskin dan warga kaya.
4.
Perbaikan terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah dengan peninjauan kembali terhadap kebijakan dan merubah atau menyesuaikan kebijakan dengan fakta dilapangan untuk kemudian di perbaiki dan diterapkan kembali setelah mengalami perbaikan.
13
DAFTAR PUSTAKA
Ms Bakry,Noor(1997), Orientasi Filsafat Pancasila ,Liberty ,Yogyakarta. Pangeran Alhaj S.T.S Drs., Surya Partia Usman Drs., 1995. Materi Pokok Pendekatan Pancasila. Jakarta; Universitas Terbuka Depdikbud. Sujatmiko, I. G. (2006). Keadilan Sosial dalam Masyarakat Indonesia. Dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (Eds.), Restorasi Pancasila. Bogor: Brighten Press. Suryawasita, A. (1989). Asas Keadilan Sosial. Yogyakarta: Kanisius. Siregar, Christian. 2014. Pancasila, Keadialan Sosial, dan Persatuan Indonesia. BINUS University. Jakarta Sudibyo,Tahajudin Drs. 2011. Pengamalan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Timpang Tindihnya Keadilan Di Negeri Kepulauan. Sekolah Tinggi Teknik Informatika dan Komputer Amikom. Yogyakarta. Melano, Mario Olyvius Ora. 2011. Penerapan Sila Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sekolah Tinggi Teknik Informatika dan Komputer Amikom. Yogyakarta. Anisa, Farida Nurul. 2011. Penerapan Sila Keadilan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat. STMIK. Yogyakarta.
14
LAMPIRAN
15
Kegiatan Bakti Sosial
(Bakti Sosial KMK FMIPA UNSRAT di Panti Asuhan Melania Langoan)
16
(Aksi Peduli Bencana Mahasiswa Sulawesi Utara)
(Pengobatan Grastis dan Penyuluhan Pascasarjana UNSRAT)
17
Menjaga Kerukunan antar-umat Beragama (Study keagamaan Keluarga Mahasiswa Katolik FMIPA UNSRAT ke Vihara Buddhayana dan Masjid Agung Al-Falah Kyai Modjo)
18
(Gotong-royong dan tolong-menolong)
19
(Bantuan kepada orang miskin dan bantuan beasiswa kepada siswa kurang mampu)
20
21
